DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 10 Februari 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Penyediaan Barang/Jasa dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan www.peraturan.go.id 2016, No. 233 atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang

2.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 06 Tahun 2011 Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia di Luar Negeri;
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 www.peraturan.go.id 2016, No. 233 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 804); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENYEDIAAN BARANG/JASA DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI ARAB SAUDI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penyediaan Barang/Jasa dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi yang selanjutnya disebut Penyediaan Barang/Jasa adalah serangkaian kegiatan dalam rangka pengadaan akomodasi, konsumsi, transportasi darat, dan kebutuhan lainnya bagi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi, petugas haji yang menyertai Jemaah Haji, dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji di Arab Saudi.
2.Akomodasi adalah perumahan atau pemondokan yang disediakan bagi Jemaah Haji Indonesia selama di Arab Saudi, petugas haji yang menyertai Jemaah Haji, dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji di Arab Saudi.
3.Konsumsi adalah makanan dan minuman yang disediakan bagi Jemaah Haji Indonesia selama di Arab Saudi, petugas haji yang menyertai Jemaah Haji, dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji di Arab Saudi.
4.Transportasi Darat adalah angkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji Indonesia selama di Arab Saudi dan petugas haji yang menyertai Jemaah Haji.
5.Kebutuhan lainnya adalah perangkat lain-lain yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi. www.peraturan.go.id 2016, No. 233
6.Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji reguler sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
7.Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, diawasi sendiri, dan dilaporkan.
8.Menteri adalah Menteri Agama.
9.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
10.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Urusan Haji Indonesia di Jeddah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.jenis penyediaan barang/jasa;
b.persyaratan dan tahapan penyediaan barang/jasa;
c.pelaksanaan penyediaan barang/jasa; dan
d.pembiayaan.

Pasal 3

(1)Penyediaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan prinsip:
1. a.efektif;
2. b.efisien;
3. c.transparan;
4. d.akuntabel; dan
5. e.kepatutan.
(2)Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berarti penyediaan harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar- besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
(3)Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berarti penyediaan harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan www.peraturan.go.id 2016, No. 233 kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah.
(4)Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berarti semua ketentuan dan informasi mengenai penyediaan sifatnya terbuka bagi peserta penyedia yang berminat.
(5)Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berarti penyediaan harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.
(6)Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berarti penyediaan barang/jasa harus didasarkan pada pertimbangan keseimbangan dan kesesuaian antara kebutuhan dan kewajaran.

BAB II

JENIS PENYEDIAAN BARANG/JASA

Pasal 4

(1)Penyediaan Barang/Jasa meliputi:
1. a.Penyediaan Akomodasi terdiri dari:
  1. 1.Akomodasi di Makkah; dan
  2. 2.Akomodasi di Madinah.
2. b.Penyediaan Konsumsi terdiri dari:
  1. 1.Konsumsi di Madinah;
  2. 2.Konsumsi di Jeddah;
  3. 3.Konsumsi di Makkah; dan
  4. 4.Konsumsi di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
3. c.Penyediaan Transportasi darat terdiri dari:
  1. 1.Transportasi shalawat; dan
  2. 2.Transportasi antarkota perhajian.
4. d.Penyediaan kebutuhan lainnya.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan akomodasi, konsumsi, transportasi darat, dan kebutuhan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal. www.peraturan.go.id 2016, No. 233

Pasal 5

Peningkatan pelayanan (upgrade) transportasi antarkota dan fasilitas pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina dilakukan sesuai dengan ketentuan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

BAB III

PERSYARATAN DAN TAHAPAN PENYEDIAAN BARANG/JASA

Pasal 6

Penyediaan Barang/Jasa harus memenuhi persyaratan:

a.administratif; dan
b.teknis.

Pasal 7

(1)Penyediaan Barang/Jasa dilakukan melalui penunjukan langsung.
(2)Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan paling sedikit melalui tahapan:
1. a.verifikasi; dan
2. b.negosiasi.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYEDIAAN BARANG/JASA

Pasal 8

Pelaksanaan Penyediaan Barang/Jasa dilakukan dengan:

a.Swakelola; dan/atau
b.melalui Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 9

Penyediaan Barang/Jasa dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme repeat order dan/atau tahun jamak.

Pasal 10

(1)Pelaksana Penyediaan Barang/Jasa dengan Swakelola terdiri atas: www.peraturan.go.id 2016, No. 233
1. a.KPA;
2. b.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan
3. c.Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
(2)Pelaksana Penyediaan Barang/Jasa melalui penyedia barang/jasa terdiri atas:
1. a.KPA;
2. b.PPK;
3. c.Tim Penyediaan; dan
4. d.Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 06 Tahun 2011 Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia di Luar Negeri;
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 www.peraturan.go.id 2016, No. 233 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 804); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENYEDIAAN BARANG/JASA DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI ARAB SAUDI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penyediaan Barang/Jasa dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi yang selanjutnya disebut Penyediaan Barang/Jasa adalah serangkaian kegiatan dalam rangka pengadaan akomodasi, konsumsi, transportasi darat, dan kebutuhan lainnya bagi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi, petugas haji yang menyertai Jemaah Haji, dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji di Arab Saudi.
2.Akomodasi adalah perumahan atau pemondokan yang disediakan bagi Jemaah Haji Indonesia selama di Arab Saudi, petugas haji yang menyertai Jemaah Haji, dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji di Arab Saudi.
3.Konsumsi adalah makanan dan minuman yang disediakan bagi Jemaah Haji Indonesia selama di Arab Saudi, petugas haji yang menyertai Jemaah Haji, dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji di Arab Saudi.
4.Transportasi Darat adalah angkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji Indonesia selama di Arab Saudi dan petugas haji yang menyertai Jemaah Haji.
5.Kebutuhan lainnya adalah perangkat lain-lain yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi. www.peraturan.go.id 2016, No. 233
6.Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji reguler sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
7.Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, diawasi sendiri, dan dilaporkan.
8.Menteri adalah Menteri Agama.
9.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
10.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Urusan Haji Indonesia di Jeddah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.jenis penyediaan barang/jasa;
b.persyaratan dan tahapan penyediaan barang/jasa;
c.pelaksanaan penyediaan barang/jasa; dan
d.pembiayaan.

Pasal 3

(1)Penyediaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan prinsip:
1. a.efektif;
2. b.efisien;
3. c.transparan;
4. d.akuntabel; dan
5. e.kepatutan.
(2)Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berarti penyediaan harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar- besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
(3)Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berarti penyediaan harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan www.peraturan.go.id 2016, No. 233 kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah.
(4)Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berarti semua ketentuan dan informasi mengenai penyediaan sifatnya terbuka bagi peserta penyedia yang berminat.
(5)Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berarti penyediaan harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.
(6)Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berarti penyediaan barang/jasa harus didasarkan pada pertimbangan keseimbangan dan kesesuaian antara kebutuhan dan kewajaran.

BAB II

JENIS PENYEDIAAN BARANG/JASA

Pasal 4

(1)Penyediaan Barang/Jasa meliputi:
1. a.Penyediaan Akomodasi terdiri dari:
  1. 1.Akomodasi di Makkah; dan
  2. 2.Akomodasi di Madinah.
2. b.Penyediaan Konsumsi terdiri dari:
  1. 1.Konsumsi di Madinah;
  2. 2.Konsumsi di Jeddah;
  3. 3.Konsumsi di Makkah; dan
  4. 4.Konsumsi di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
3. c.Penyediaan Transportasi darat terdiri dari:
  1. 1.Transportasi shalawat; dan
  2. 2.Transportasi antarkota perhajian.
4. d.Penyediaan kebutuhan lainnya.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan akomodasi, konsumsi, transportasi darat, dan kebutuhan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal. www.peraturan.go.id 2016, No. 233

Pasal 5

Peningkatan pelayanan (upgrade) transportasi antarkota dan fasilitas pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina dilakukan sesuai dengan ketentuan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

BAB III

PERSYARATAN DAN TAHAPAN PENYEDIAAN BARANG/JASA

Pasal 6

Penyediaan Barang/Jasa harus memenuhi persyaratan:

a.administratif; dan
b.teknis.

Pasal 7

(1)Penyediaan Barang/Jasa dilakukan melalui penunjukan langsung.
(2)Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan paling sedikit melalui tahapan:
1. a.verifikasi; dan
2. b.negosiasi.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYEDIAAN BARANG/JASA

Pasal 8

Pelaksanaan Penyediaan Barang/Jasa dilakukan dengan:

a.Swakelola; dan/atau
b.melalui Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 9

Penyediaan Barang/Jasa dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme repeat order dan/atau tahun jamak.

Pasal 10

(1)Pelaksana Penyediaan Barang/Jasa dengan Swakelola terdiri atas: www.peraturan.go.id 2016, No. 233
1. a.KPA;
2. b.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan
3. c.Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
(2)Pelaksana Penyediaan Barang/Jasa melalui penyedia barang/jasa terdiri atas:
1. a.KPA;
2. b.PPK;
3. c.Tim Penyediaan; dan
4. d.Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.