DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 18 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

a. ketentuan umum b. Standar Mutu c. Lembar Pengesahan Standar Mutu Buku Umum Keagamaan d. Pembinaan dan Pengawasan e. Peran Serta Masyarakat

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa buku umum keagamaan mcmpunyai peran stratcgis dalam meningkatkan pcmahaman, penghayatan, dan pengamalan agama umat beragama, serta memperkuat rasa cinta tanah air, membangun jati diri bangsa, dan karakter bangsa;
b.bahwa untuk rneningkatkan peran buku umum keagamaan sebagairnana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan mengenai pengesahan standar mutu buku umum keagamaan;
c.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pengesahan Standar Mut.u Buku Umum Keagamaan; MENTERI AGAMA REPUBLIK TNDONEISA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9;, TAHUN 2021 TENTANG PENGESAHAN STANDAR MUTU BUKU UMUM KEAGAMAAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Buku Umum Keagamaan adalah karya tulis dan/ atau karya gam bar berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala selain jenis buku pendidikan, yang memuat ajaran, sistem kepercayaan, tata cara ibadah , tata cara hubungan marrusta dengan mariu sia, tata cara hubungan manusia dengan lingkungannya, dan segala MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGESAHAN STANDAR MUTU BUKU UMUM KEAGAMAAN. Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistern Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6408);
5.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); Menetapkan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
10.Menteri adalah menteri yang rnenyelenggarakan urusan pernerintahan di bidang agarna. yang sesuatu yang berhubungan dengan agarna dalarn bingkai rnoderasi beragarna.
2.Standar Mutu Buku Urnurn Keagarnaan yang selanjutnya disebut Standar Mutu adalah persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dalarn penerbitan Buku Urnurn Keagarnaan.
3.Lernbar Pengesahan Standar Mutu Buku Urnurn Keagarnaan yang selanjutnya disebut Lernbar Pengesahan adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat atau lernbaga yang berwenang, yang rnenyatakan Buku Urnurn Keagarnaan telah memenuhi Standar Mutu.
4.Penulisan Naskah adalah proses penyusunan naskah buku melalui bahasa tulisan dan / atau bahasa gambar.
5.Penerjemahan adalah pengalihbahasaan buku dari bahasa sumber ke dalam bahasa lertentu baik gaya, makna, maupun konteks.
6.Penyaduran adalah penggubahan yang disesuaikan dengan rnaksud pihak penggubahnya, terrnasuk mengganti nama pelaku, tempat, waktu, dan suasana dalam sebuah ccrita alau mengubah bentuk penyajian.
7.Pengilustrasian adalah proses pengolahan karya dalarn bentuk gambar, sketsa, dan z atau peta untuk rnemperkaya, mempermudah, a tau mernperjclas uraian dalarn sebuah buku.
8.Penyuntingan adalah proses penyiapan naskah Slap cetak atau Slap terbit dengan rnemperhatikan sistematika penyajian, isi, dan bahasa (menyangkut ejaan, diksi, dan struktur kalirnat).
9.Kernenterian adalah kementerian

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

(1)Pemerintah, pemerintah daerah, dan.' atau Masyarakat dapat menyusun Buku Umum Keagamaan.
(2)Penyusunan Buku Umum Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Penulisan Naskah;
2. b.Penerjemahan;
3. c.Penyaduran;
4. d.Pengilustrasian; dan.' atau
5. e.Penyuntingan.
(3)Penyusunan Buku Umum Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Standar Mutu.

11.Direktorat Jenderal adalah satuan kerja pada Kementerian yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.
12.Pusat Bimbingan dan Pcndidikan Khonghucu yang selanjutnya disebut Pusbimdik Khonghucu adalah satuan kerja pada Kementerian yang membidangi bimbingan masyarakat agama Khonghucu.
13.Direktur Jenderal adalah permmpin Direktorat Jenderal.
14.Kepala Pusat adalah pemimpin Pusbimdik Khonghucu.
15.Penerbit adalah lembaga pernerintah atau lembaga swasta yang menyelenggarakan kegiatan penerbitan buku.
16.Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang, orgarusas: masyarakat, atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang terlibat dalam aktivitas perbukuan. lainnya; dan Pasal 4

(1)Standar materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan standar pemenuhan syarat isi buku dan standar kelayakan isi buku.
(2)Standar pemenuhan syarat isi buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi yang:
1. a.selaras dengan nilai-nilai Paneasila dan komitmen kebangsaan;
2. b.bebas dari unsur diskriminasi terhadap suku, agama, ras, darr/ atau antargolongan;
3. c.bebas dari unsur pornografi;
4. d.bebas dari unsur kekerasan;
5. e.bebas dari ujaran kebencian dan paham radikal yang mengarah ke paham terorisme;
6. f.menumbuhkan dan mengembangkan moderasi beragama;
7. g.memenuhi kesesuaian kutipan dan terjemahan ayat dalam kitab suei dan sumber ajar-an agama
8. a.materi;
9. b.penyajian;
10. c.desain; dan
11. d.grafika.

Pasal 3

Standar Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(3)meliputi standar:

BAB II

STANDAR MUTU pembaca sasaran.

Pasal 6

Standar desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan standar penggunaan ilustrasi, desain halaman isi, dan desain sampul buku sesuai dengan

a.kelayakan penyarnpaian lSI buku sesuai dengan pembaca sasaran; dan
b.kelayakan penggunaan bahasa baku.
h.memenuhi kesesuaian transliterasi bahasa asli kitab suci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)Standar keJayakan isi buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi unsur:
1. a.ketepatan, yaitu naskah buku mengandung kebenaran dari segi data dan fakta;
2. b.keterpaduan, yaitu naskah buku tersusun utuh dan lengkap;
3. c.kejeJasan, yaitu pesan-pesan penting pada naskah buku dapat dikenaJi dengan mudah; dan
4. d.keJegaJan, yaitu naskah buku yang dihasilkan memenuhi aspek keabsahan naskah dan tidak melanggar hak cipta.

Pasal 9

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diajukan secara tertulis kepada:
1. a.Direktur .Jerideral atau Kepala Pusat; dan
2. b.ketua lembaga keagamaan yang telah bekerja sama dengan Direktur Jenderal atau Kepala Pusat, dengan melampirkan buku contoh.
(2)Buku contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) eksemplar bagi buku nonelektronik dan dalam bentuk file bagi buku elektronik.
(3)Permohonan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a tidak dikenakan biaya. Lembarpermohonan Pasa18 mengajukandapatPenerbit

BAB III

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR MUTU BUKU UMUM KEAGAMAAN

Pasal 7

Standar grafika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan kualitas hasil cetak dan hasil tampilan elektronik yang ramah pengguna, aman, dan nyaman.

(4)Ketentuan mengenai penelaahan buku contoh ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atau Direktur Jenderal.
1. a.Kementerian;
2. b.kemen te rian / lembaga;
3. c.akadcmisi;
4. d.praktisi; dan/ atau
5. e.lembaga keagamaan.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan

Pasal 11

(1)Dalam hal buku contoh dinilai tidak sesuai dengan Standar Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal atau Kepala Pusat dan ketua lembaga keagamaan mengembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak buku contoh dikem balikan.
(2)Apabila pemohon tidak mengajukan kembali dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1), permohonan dianggap batal.

Pasal 10

(1)Direktur Jenderal atau Kepala Pusat dan ketua lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 membentuk tim Standar Mutu.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: Lernbar Pengesahan baru dengan melampirkan buku

Pasal 14

(1)Lembar Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku untuk 1 (satu) judul buku.
(2)Apabila materi, penyajian, desain, dan/ atau grafika buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat

Pasal 13

(1)Penerbit harus menerbitkan Buku Umum Keagamaan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Lembar Pengesahan diterima.
(2)Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Penerbit memberitahukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Pusat, atau ketua lembaga keagamaan disertai dengan alasan. memenuhi Standar Mutu.
(3)Format Lembar Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. permohonanmengajukanpemohonperubahan,
1. a.judul buku;
2. b.penulis;
3. c.penerbit;
4. d.penyunting;
5. e.anotasi; dan
6. f.pernyataan Buku Umum Keagamaan telah

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…