DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Permenag ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Permenag Nomor 21 Tahun 2013. Fakultas pada Institut terdiri atas: Ilmu Tarbiyah dan Keguruan; Ushuluddin dan Dakwah; Syariah; Ekonomi dan Bisnis Islam; dan Komunikasi, Data Sains, dan Informatika. Organisasi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan serta Fakultas Ushuluddin dan Dakwah sebagaimana dimaksud terdiri atas: dekan dan wakil dekan; jurusan; laboratorium; dan bagian tata usaha. Organisasi Fakultas Syariah sebagaimana dimaksud terdiri atas: dekan dan wakil dekan; jurusan; laboratorium/bengkel/studio; dan bagian tata usaha. Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Fakultas Komunikasi, Data Sains, dan Informatika sebagaimana dimaksud terdiri atas: dekan dan wakil dekan; jurusan; laboratorium/bengkel/studio; dan subbagian tata usaha.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembentukan Fakultas Komunikasi, Data Sains, dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5.Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1163);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON. Pasal I Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 437) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama:

a.Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1625);
b.Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 863);
c.Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1163), diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Fakultas pada Institut terdiri atas:

a.Ilmu Tarbiyah dan Keguruan;
b.Ushuluddin dan Dakwah;
c.Syariah;
d.Ekonomi dan Bisnis Islam; dan
e.Komunikasi, Data Sains, dan Informatika.
1. 2.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Organisasi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan serta Fakultas Ushuluddin dan Dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b terdiri atas:
1. a.dekan dan wakil dekan;
2. b.jurusan;
3. c.laboratorium; dan
4. d.bagian tata usaha.
(2)Organisasi Fakultas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas:
1. a.dekan dan wakil dekan;
2. b.jurusan;
3. c.laboratorium/bengkel/studio; dan
4. d.bagian tata usaha.
(3)Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Fakultas Komunikasi, Data Sains, dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dan huruf e terdiri atas:
1. a.dekan dan wakil dekan;
2. b.jurusan;
3. c.laboratorium/bengkel/studio; dan
4. d.subbagian tata usaha.
  1. 3.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Wakil dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, dan Fakultas Syariah terdiri atas:
1. a.Wakil Dekan Bidang Akademik;
2. b.Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; dan
3. c.Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
(2)Wakil Dekan Bidang Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu dekan dalam penyelenggaraan pendidikan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(3)Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu dekan dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.
(4)Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu dekan dalam bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.
(5)Wakil dekan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Fakultas Komunikasi, Data Sains, dan Informatika terdiri atas:
1. a.Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; dan
2. b.Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan.
(6)Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)huruf a mempunyai tugas membantu dekan dalam bidang akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.
(7)Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b mempunyai tugas membantu dekan dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2025 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Œ NASARUDDIN UMAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…