DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 11 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan Nama Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak menjadi Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat

9.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN NAMA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK MENJADI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal 1

Nama Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak diubah menjadi Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah.

Pasal 2

(1)Tata naskah clinas dan administrasi pelavanan IKantor Pertanahan Kabupaten Pontianak mcnyesuaikan dengan perubahan nama Kantor Pertanahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
(2)Pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak disesuaikan dengan cara:
1. a.melakukan pencoretan nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah pada buku tanah dan sertipikat serta diparaf oleh pejabat yang bei'wenang;
2. b.melakukan pencatatan perubahan nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah pada buku tanah dan sertipikat, serta ditandatangani dan dicap oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 3

Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Menteri mi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Pertanahan yang bersangkutan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556); S. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
6.Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
7.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional clan Kantor Pe rtan ah an;
8.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dan Kearsipan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional;

Pasal 4

Penyesuaian tata naskah dinas clan administrasi pelayanan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung scjak berlakunya Peraturan Menteri mi.

Pasal 5

Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri mi dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta padatanggal 11 Januari 2016 MENTERI AGRARI' DAN TATA RUANG/ KEPALA BAIDAN P TANAHAN NASIONAL, FERRY M RSYIDAN BALDAN Diundangkan di Jakarta padatanggal 2 Februari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BERITA NEdRA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 161

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…