DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 6 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang bersih dari narkotika dan prekursor narkotika, perlu dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, dan berkelanjutan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
7.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
8.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
9.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
10.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GN adalah program pemerintah dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
2.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
3.Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan untuk keperluan proses produksi produk antara, produk ruahan, dan produk jadi yang mengandung narkotika.
4.Rencana Aksi Nasional P4GN yang selanjutnya disingkat RAN P4GN adalah rencana aksi nasional yang disusun oleh pemerintah untuk melaksanakan program P4GN.
5.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6.Taruna adalah mahasiswa yang terdaftar serta mengikuti pembelajaran dan pengasuhan pada perguruan tinggi di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
7.Satuan Tugas/Relawan antinarkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah unit yang dibentuk di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk mengoptimalisasi pelaksanaan P4GN.
8.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
9.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

BAB II

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Pasal 2

P4GN di lingkungan Kementerian terdiri atas kegiatan:

a.pencegahan;
b.pemberantasan; dan
c.rehabilitasi.

Pasal 3

(1)Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dengan upaya sebagai berikut:
1. a.deteksi dini penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. b.pengembangan topik antinarkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam salah satu materi pendidikan dan pelatihan ASN Kementerian dan pendidikan kedinasan;
3. c.peningkatan kampanye publik tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
4. d.penandatanganan pakta integritas P4GN.
(2)Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
1. a.mempersyaratkan bebas Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam penerimaan calon Taruna perguruan tinggi di bawah Kementerian;
2. b.melakukan tes urine secara berkala kepada:
  1. 1.pegawai di lingkungan Kementerian di masing- masing lingkungan satuan kerjanya; dan
  2. 2.Taruna di lingkungan perguruan tinggi di bawah Kementerian.
(3)Pengembangan topik antinarkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara memasukkan materi mengenai P4GN pada:
1. a.pelatihan ASN Kementerian; dan
2. b.kegiatan pembinaan karakter pada perguruan tinggi di bawah Kementerian.
(4)Peningkatan kampanye publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
1. a.melaksanakan kegiatan sosialisasi secara berkala di lingkungan satuan kerjanya; dan/atau
2. b.menyiapkan sarana informasi dan publikasi terkait bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(5)Penandatanganan pakta integritas P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh:
1. a.pegawai di lingkungan Kementerian di masing- masing lingkungan satuan kerjanya; dan
2. b.Taruna di lingkungan perguruan tinggi di bawah Kementerian.
(6)Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(7)Dalam hal terjadi alih fungsi tugas jabatan, terhadap pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a wajib menandatangani kembali pakta integritas.
(8)Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Angka I Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Kegiatan pemberantasan dalam upaya P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

a.melakukan koordinasi dalam rangka pertukaran informasi dan upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya berasal dari tindak pidana yang terkait dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
b.mengoptimalkan kegiatan dan kerja sama dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya berasal dari tindak pidana yang terkait dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam rangka penyelamatan aset; dan
c.melakukan kegiatan penyelamatan aset yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan/atau tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya berasal dari tindak pidana yang terkait dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 5

Kegiatan Pemberantasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau badan yang menyelenggarakan urusan P4GN.

Pasal 6

Kegiatan rehabilitasi dalam upaya P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SATUAN TUGAS

Pasal 7

(1)Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan P4GN, dibentuk Satuan Tugas.
(2)Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di tingkat:
1. a.unit eselon I;
2. b.perguruan tinggi di bawah Kementerian;
3. c.kantor wilayah badan pertanahan nasional; dan
4. d.kantor pertanahan.
(3)Masing-masing tingkatan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.anggota.
(4)Susunan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perwakilan dari masing-masing unit kerja.

Pasal 8

(1)Satuan Tugas unit eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan keputusan Menteri.
(2)Satuan Tugas perguruan tinggi di bawah Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan keputusan pimpinan perguruan tinggi di bawah Kementerian.
(3)Satuan Tugas kantor wilayah badan pertanahan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan keputusan kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional.
(4)Satuan Tugas kantor pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d ditetapkan dengan keputusan kepala kantor pertanahan.
(5)Format keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Angka II Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Satuan Tugas unit eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bertugas:
1. a.melakukan upaya P4GN melalui pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi;
2. b.menyusun RAN P4GN Kementerian berkoordinasi dengan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan dan kerja sama;
3. c.melaksanakan RAN P4GN Kementerian yang telah disusun;
4. d.melakukan kerja sama P4GN dengan:
  1. 1.Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
  2. 2.badan yang menyelenggarakan urusan P4GN.
5. e.melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAN P4GN di lingkungan Kementerian berkoordinasi dengan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan dan kerja sama; dan
6. f.melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
(2)Satuan Tugas perguruan tinggi di bawah Kementerian, kantor wilayah badan pertanahan nasional, dan kantor pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4) bertugas:
1. a.melakukan upaya P4GN melalui pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi;
2. b.melaksanakan RAN P4GN Kementerian yang telah disusun;
3. c.melakukan kerja sama untuk P4GN dengan:
  1. 1.Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
  2. 2.badan yang menyelenggarakan urusan P4GN.
4. d.melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAN P4GN di lingkungan Kementerian berkoordinasi dengan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan dan kerja sama; dan
5. e.melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

Satuan Tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan P4GN berkoordinasi dengan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan dan kerja sama.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…