DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 18 Januari 2023
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

Ringkasan

Peraturan Menteri ini mengatur tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Pertanahan dan Ruang yang merupakan informasi geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema pertanahan dan ruang yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar (IGD). Penyelenggaraan IGT pertanahan dan ruang meliputi kegiatan: pengumpulan; pengolahan; penyimpanan dan pengamanan; penyebarluasan; dan penggunaan. Pendanaan penyelenggaraan IGT pertanahan dan ruang di lingkungan Kementerian ATR/BPN bersumber dari APBN dan/atau sumber lain yag sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin terwujudnya pengelolaan sistem informasi dalam layanan informasi geospasial tematik pertanahan dan ruang multiguna yang didukung oleh informasi geospasial yang benar, tepat, aman, terintegrasi, mudah diakses atau dibagipakaikan secara umum serta dapat dipertanggungjawabkan secara berkelanjutan, diperlukan pedoman mengenai penyelenggaraan informasi geospasial tematik pertanahan dan ruang;
c.bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merupakan penanggung jawab informasi geospasial tematik pertanahan dan ruang dalam kebijakan satu peta, penyelenggara data dalam satu data Indonesia, dan salah satu simpul jaringan dalam jaringan informasi geospasial nasional;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; www.peraturan.go.id 2023, No.93

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
5.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
8.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
9.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
10.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan www.peraturan.go.id 2023, No.93 manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
2.Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
3.Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
4.Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
5.Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang yang selanjutnya disebut IGT Pertanahan dan Ruang adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema pertanahan dan ruang yang dibuat mengacu pada IGD.
6.Sistem Informasi Geografis yang selanjutnya disingkat SIG adalah suatu sistem komputerisasi, baik perangkat lunak maupun perangkat keras yang digunakan untuk melakukan akuisisi, verifikasi data, kompilasi data, penyimpanan data, perubahan dan pembaruan data, manajemen data, pertukaran data, manipulasi data, serta analisa data mengenai kondisi bumi dalam sudut pandang keruangan (geografis) yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan spasial.
7.Jaringan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat JIG adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdayaguna.
8.Basis Data adalah suatu sistem digital yang digunakan sebagai sarana penyimpanan data spasial yang terstruktur dalam bentuk struktur dan format baku untuk memudahkan kegiatan pencarian, pengelolaan, dan penggunaan IGT Pertanahan dan Ruang.
9.Unit Produksi Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang yang selanjutnya disebut Unit Produksi adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan produksi IGT Pertanahan dan Ruang dengan DG dan IG yang dibantu oleh unit kerja terkait.
10.Unit Pengelola Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang yang selanjutnya disebut Unit Pengelola adalah unit kerja yang melakukan kegiatan pengelolaan dan layanan IGT Pertanahan dan Ruang berdasarkan hasil kerja Unit Produksi untuk menjadi suatu IGT multiguna.
11.Unit Penyebarluasan Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang yang selanjutnya disebut Unit Penyebarluasan adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan penyebarluasan IGT Pertanahan dan Ruang yang dikelola oleh Unit Pengelola.
12.Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam www.peraturan.go.id 2023, No.93 dan/atau buatan manusia, yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan proyeksi dan skala tertentu.
13.Metadata adalah ringkasan terstruktur dari informasi yang terkait dengan data, untuk mempermudah dan mempercepat kegiatan pengolahan dan pencarian data.
14.Berita Acara adalah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kompilasi, integrasi, atau sinkronisasi data IGT Pertanahan dan Ruang.
15.Pemegang Hak Akses adalah pemangku kepentingan yang diberikan akses untuk memperoleh IGT Pertanahan dan Ruang sesuai dengan klasifikasi kewenangannya.
16.Interoperabilitas Data adalah kemampuan sistem elektronik dengan karakteristik yang berbeda untuk berbagi pakai data dan informasi secara terintegrasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
17.Simpul Jaringan IGT Pertanahan dan Ruang yang selanjutnya disebut Simpul Jaringan adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemuthakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan IGT Pertanahan dan Ruang.
18.Rencana Aksi Percepatan adalah dokumen yang memuat target, sasaran, dan strategi percepatan penyelenggaraan IGT Pertanahan dan Ruang.
19.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
20.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
21.Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di provinsi.
22.Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal pada lingkungan Kementerian di wilayah kabupaten atau kota.

BAB II

TEMA IGT PERTANAHAN DAN RUANG

Pasal 2

(1)Tema IGT Pertanahan dan Ruang terdiri atas:
1. a.pertanahan; dan
2. b.ruang.
(2)Tema pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tema yang berkaitan paling sedikit dengan kegiatan:
1. a.penetapan hak;
2. b.pendaftaran tanah; www.peraturan.go.id 2023, No.93
3. c.redistribusi tanah;
4. d.pemberdayaan masyarakat;
5. e.penatagunaan dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang;
6. f.pengadaan tanah;
7. g.pengembangan tanah;
8. h.konsolidasi tanah;
9. i.penilaian tanah;
10. j.pengendalian dan penertiban atas penguasaan atau pemilikan tanah; dan
11. k.penanganan atau pencegahan sengketa dan konflik pertanahan.
(3)Tema ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tema yang berkaitan paling sedikit dengan kegiatan:
1. a.perencanaan tata ruang;
2. b.pemanfaatan ruang; dan
3. c.pengendalian pemanfaatan ruang.
(4)Tema IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

UNIT DAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan IGT Pertanahan dan Ruang meliputi kegiatan:
1. a.pengumpulan;
2. b.pengolahan;
3. c.penyimpanan dan pengamanan;
4. d.penyebarluasan; dan
5. e.penggunaan.
(2)Penyelenggaraan IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.produksi IGT;
2. b.pengelolaan IGT; dan
3. c.penyebarluasan IGT.
(3)Tahapan produksi IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan pengumpulan dan pengolahan.
(4)Tahapan pengelolaan IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui kegiatan penyimpanan dan pengamanan.
(5)Tahapan penyebarluasan IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui kegiatan penyebarluasan dan penggunaan.
(6)Skema alur kerja penyelenggaraan IGT Pertanahan dan Ruang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan www.peraturan.go.id 2023, No.93 bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Unit Produksi meliputi:

a.unit kerja pusat yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang survei dan pemetaan tematik pertanahan dan ruang berbasis bidang dan kawasan;
b.bidang di Kantor Wilayah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelaksanaan survei dan pemetaan tematik pertanahan dan ruang berbasis bidang dan kawasan; dan
c.seksi di Kantor Pertanahan yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelaksanaan survei dan pemetaan tematik pertanahan dan ruang berbasis bidang dan kawasan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan produksi IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, Unit Produksi mendapat dukungan data dan informasi dari:

a.seluruh direktorat jenderal di lingkungan Kementerian;
b.Kantor Wilayah; dan
c.Kantor Pertanahan.

Pasal 6

(1)Unit Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memiliki tugas:
1. a.melakukan produksi IGT Pertanahan dan Ruang yang disusun dalam bentuk digital dan/atau analog sesuai kewenangannya melalui survei lapangan dan/atau pengumpulan data sekunder dari lintas sektor serta bahan lainnya;
2. b.melakukan pengolahan IGT Pertanahan dan Ruang yang dibuat mengacu pada IGD dan sesuai dengan standar yang berlaku;
3. c.menyajikan hasil pengolahan IGT Pertanahan dan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.melakukan kendali mutu untuk pelaksanaan kontrol kualitas terhadap proses dan hasil setiap kegiatan yang dilaksanakan;
5. e.melakukan pemutakhiran IGT Pertanahan dan www.peraturan.go.id 2023, No.93 Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.menyediakan dan menjamin IGT Pertanahan dan Ruang yang terverifikasi dan tervalidasi; dan
7. g.menyusun laporan kegiatan produksi IGT Pertanahan dan Ruang secara berkala.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Produksi berwenang:
1. a.menyediakan pelaksana kegiatan yang berasal dari aparatur sipil negara, surveyor berlisensi, tenaga ahli, dan tenaga pelaksana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengelolaan data IGT Pertanahan dan Ruang pendukung pelaksanaan kegiatan berbasis elektronik dengan pemanfaatan teknologi informasi;
3. c.menyusun rencana pembiayaan sesuai dengan sumber pembiayaan yang tersedia; dan
4. d.mengatur bentuk kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyediaan data dan informasi.

Pasal 7

(1)Unit Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melakukan produksi IGT Pertanahan dan Ruang melalui:
1. a.persiapan penyusunan;
2. b.pengumpulan DG dan IG;
3. c.pengolahan DG dan IG;
4. d.analisis DG dan IG; dan
5. e.penyerahan DG dan IG.
(2)Persiapan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a merupakan upaya untuk mempersiapkan hal yang bersifat teknis dan nonteknis untuk mendukung proses pengumpulan IGT Pertanahan dan Ruang.
(3)Pengumpulan DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses atau cara untuk mendapatkan DG dan IGT Pertanahan dan Ruang yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen pengumpulan IGT Pertanahan dan Ruang.
(4)Pengolahan DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c merupakan proses atau cara mengolah DG dan IG menjadi IGT Pertanahan dan Ruang sesuai standar kendali mutu IGT Pertanahan dan Ruang.
(5)Analisis DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan proses atau cara pencarian intisari informasi, kecenderungan, dan pola-pola tertentu dalam satu IGT Pertanahan dan Ruang atau lebih.
(6)Penyerahan DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e merupakan proses atau cara menyerahkan IGT Pertanahan dan Ruang kepada Unit Pengelola. www.peraturan.go.id 2023, No.93
(7)Produksi IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
1. a.melibatkan peran masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya; dan
2. b.memanfaatkan teknologi informasi.

Pasal 8

(1)Hasil IGT Pertanahan dan Ruang yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dilakukan pemutakhiran:
(2)Pemutakhiran IGT Pertanahan dan Ruang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimuat dalam Rencana Aksi Percepatan.
(3)Pemutakhiran IGT Pertanahan dan Ruang yang dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam hal terjadi peristiwa atau kondisi tertentu yang berakibat berubahnya IGT Pertanahan dan Ruang.
(4)Tata cara pemutakhiran IGT Pertanahan dan Ruang dilakukan melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 9

Unit Pengelola merupakan unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan IGT Pertanahan dan Ruang.

Pasal 10

(1)Unit Pengelola memiliki tugas:
1. a.menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan IGT Pertanahan dan Ruang;
2. b.melakukan sosialisasi dan pembinaan IGT Pertanahan dan Ruang;
3. c.menyediakan sistem informasi pengelolaan IGT Pertanahan dan Ruang;
4. d.melakukan penyimpanan dan pengamanan IGT Pertanahan dan Ruang;
5. e.menyusun Rencana Aksi Percepatan penyelenggaraan IGT Pertanahan dan Ruang di lingkungan Kementerian;
6. f.menetapkan kriteria dan standar struktur IGT Pertanahan dan Ruang;
7. g.membangun, mengembangkan, dan memelihara sistem pengelolaan IGT Pertanahan dan Ruang bersama dengan Unit Penyebarluasan;
8. h.melakukan analisis tematik derivatif yang dibuat www.peraturan.go.id 2023, No.93 mengacu pada IGD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. i.mengelola IGT Pertanahan dan Ruang yang terstandar dalam suatu sistem informasi yang terintegrasi;
10. j.melakukan supervisi terhadap kegiatan penyelenggaraan IGT Pertanahan dan Ruang di lingkungan Kementerian;
11. k.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap IGT Pertanahan dan Ruang di lingkungan Kementerian;
12. l.melakukan pengelolaan untuk kegiatan layanan IGT Pertanahan dan Ruang di lingkungan Kementerian;
13. m.mengoordinasikan pelaksanaan pengumpulan, sinkronisasi, dan pemutakhiran Basis Data;
14. n.mendorong capaian target kinerja Unit Produksi;
15. o.melaksanakan layanan IGT Pertanahan dan Ruang multiguna; dan
16. p.menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan dan layanan IGT Pertanahan dan Ruang kepada Menteri.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola berwenang:
1. a.menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka percepatan pencapaian target yang berkaitan dengan IGT Pertanahan dan Ruang di lingkungan Kementerian;
2. b.menetapkan standar pengelolaan IGT Pertanahan dan Ruang di lingkungan Kementerian;
3. c.menetapkan standar layanan IGT Pertanahan dan Ruang di lingkungan Kementerian;
4. d.membuat dan menyajikan katalog IGT Pertanahan dan Ruang bersama Unit Penyebarluasan;
5. e.membuat Peta telaah IGT Pertanahan dan Ruang;
6. f.melakukan analisis terhadap IGT Pertanahan dan Ruang dari Unit Produksi untuk menghasilkan IGT Pertanahan dan Ruang derivatif multiguna; dan
7. g.melakukan kerja sama pengelolaan IGT Pertanahan dan Ruang dengan kementerian/lembaga dan/atau swasta.
(3)Unit Pengelola dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Kantor Wilayah.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…