DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 8 Mei 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata RuangjBadan Pertanahan Nasional; Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERl AGRARlA DAN TATA RUANGj KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL, PERATURAN MENTERI AGRARlA DAN TATA RUANGj KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARANEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATURSIPIL NEGARA 01 LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANGj BADAN PERTANAHANNASIONAL MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL MEMUTUSKAN... Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah;

3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ten tang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ten tang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ten tang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
8.Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
9.Keputusan Presiden Nomor 121jP Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014- 2019;
10.Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi da,."1.Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata RuangjBadan Pertanahan Nasional; Memperhatikan
7.Komisi ... Pasall Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3.Aparat Pengawasan Intem Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata RuangjBadan Pertanahan Nasional yang mempunyai fungsi pengawasan, dalam hal ini adalah Inspektorat Jenderal.
4.Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata RuangjBadan Pertanahan Nasional, berserta keluarga inti yang masih menjadi tan ggungan , baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh sebelum, selama, dan setelah memangku jabatannya.
5.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPNadalah daftar seluruh harta kekayaan dari Penye1enggara Negara di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata RuangjBadan Pertanahan Nasional, yang dituangkan dalam formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6.Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan dari seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara ill lingkungan Kementerian Agraria dan Tata RuangjBadan Pertanahan Nasional, yang dituangkan dalam formulir Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB I

KETENTUANUMUM MEMUTUSKAN:

Pasal 4

(1)Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi:
1. a.Menteri
2. b.Pejabat Struktural Eselon Ia dan Ib, dan yang disamakan; C. Pejabat Eselon II;
3. d.Auditor;
4. e.Kuasa Pengguna Anggaran;
5. f.Pejabat Pembuat Komitmen;
6. g.PengujijPejabat Pembuat Surat Perintah Membayar; h.Bendaharawan;dan
7. i.Panitia Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 3

(1)Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilakukan melalui aplikasi wajib lapor LHKPN yang dibuat oleh KPK.
(2)Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (3) dapat dilakukan rnelalui Sistem Informasi Harta Kekayaan ASN yang dibuat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Pasal 2

(1)Penyelenggara Negara dan ASN di lingkungan Kern. ATRjBPN wajib melaporkan Harta Kekayaan.
(2)Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaporkan kepada KPK.
(3)Harta Kekayaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional dengan ternbusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

7.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8.Kementerian Agraria dan Tata RuangjBadan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kern. ATRjBPN adalah kernenterian yang mernpunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrariaj pertanahan dan tata ruang. LHKPN yang telah diterima oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dikelola dan dilaporkan kepada KPK paling lambat 1 (satu) bulan.

Pasal 7

(1)Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), menyampaikan LHKPN paling lambat 1 (satu) bulan setelah secara resmi dilantik menduduki dan mengakhiri jabatannya atau pensiun.
(2)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh masing-rnasing unit tata usaha yang kemudian diteruskan kepada Biro Organisasi dan Kepegawaian.

Pasal 6

(1)Pada setiap awal tahun, Biro Organisasi dan Kepegawaian rnenyusun daftar nama Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan laporan harta kekayaannya.
(2)Daftar nama Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian melalui Sekretariat Jenderal kepada Ketua KPK dengan tembusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
(3)Daftar nama Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1)Pengelolaan LHKPN di lingkungan Kern. ATRjBPN dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian melalui Sekretariat Jenderal.
(2)Biro Organisasi dan Kepegawaian sebagai pengelola LHKPN mempunyai tugas rnelakukan:
1. a.monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan LHKPN;
2. b.koordinasi dengan KPK terkait penggunaan aplikasi wajib lapor LHKPN;
3. c.koordinasi dengan KPK terkait kebutuhan formulir LHKPN yang akan diisi oleh Penyelenggara Negara;
4. d.koordinasi dengan KPK terkait permintaan, penerimaan dan distribusi formulir LHKPN; dan
5. e.pelaporan LHKPN.
(2)ASN sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), rneliputi seluruh pegawai di lingkungan Kern. ATR/BPN selain pejabat sebagaimana dirnaksud pad a ayat (1).

BAB II

TATACARAPENYAMPAIAN LAPORANHARTAKEKAYAANPENYELENGGARANEGARA Pasal 5

Pasal 14

Surat Pemyataan dan Surat Kuasa yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B, ditandatangani oleh Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), atau ahli warisnya di atas materai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Formulir LHKPN Model KPK-A, dan formulir LHKPN Model KPK-B yang telah diisi oleh Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib dilampiri dengan fotokopi aktaj surat kepemilikan harta kekayaan yang dimilikinya dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPK, dan 1 (satu) rangkap disimpan oleh yang bersangkutan, atau ahli warisnya.

Pasal 12

Pengisian LHKPN oleh Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh yang bersangkutan sendiri, atau oleh ahli warisnya dalam hal yang bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 11

(1)Apabila dipandang perlu, KPK sewaktu-waktu dapat meminta Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk melaporkan kembali harta kekayaan yang dimilikinya, dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B.
(2)Pelaporan kembali harta kekayaan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah diterimanya permintaan dari KPK. Pasall0
(1)Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), wajib melaporkan kembali Harta Kekayaan yang dimilikinya kepada KPK dengan mengisi formulir LHKPNModel KPK-B.
(2)Pelaporan kembali Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah 2 (dua) tahun menduduki jabatannya. Pasa19
(1)Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), yang untuk pertama kalinya melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya, mengisi formulir LHKPN Model KPK-A.
(2)Dalam hal Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mengisi formulir LHKPN Model KPK-A, pelaporan harta kekayaan yang dimilikinya selanjutnya menggunakan formulir LHKPN Model KPK-B.
(5)LHKASN...

Pasal 18

(1)ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib melaporkan Harta Kekayaan yang dimilikinya setiap tahun.
(2)Dalam hal ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) telah secara resmi dilantik menduduki atau mengakhiri jabatannya, wajib menyampaikan LHKASNpaling lambat 1 (satu) bulan.
(3)Apabila dipandang perlu, APIP sewaktu-waktu dapat meminta ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk melaporkan Harta Kekayaan yang dimilikinya.
(4)Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan oleh masing-rnasing unit tata usaha yang kemudian diteruskan kepada Unit Koordinator LHKASN menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

(1)Pada setiap akhir tahun, APIP menyampaikan laporan atas pengelolaan LHKASN kepada Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional dengan tembusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
(2)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dan berjenjang dimulai dari Pejabat Eselon III.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…