DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020

Nomor: 10
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, keterpaduan materi dan bentuk, kesesuaian dengan kebutuhan dan sistem hukum nasional, dan kepastian hukum sebagai acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, perlu mengganti Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang- undangan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang- undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
5.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
7.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
8.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1158);
9.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1071) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1753);
10.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1134); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
2.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- undangan.
3.Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
4.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
5.Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
6.Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
7.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Peraturan Menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional.
8.Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Progsun Kementerian adalah instrumen perencanaan program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9.Unit Teknis Pemrakarsa adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang mengajukan usul penyusunan Rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, atau Peraturan Menteri.
10.Biro Hukum adalah unit kerja eselon II yang membidangi hukum pada Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
11.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
12.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

Pasal 2

(1)Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian terdiri atas:
1. a.Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
2. b.Peraturan Pemerintah;
3. c.Peraturan Presiden; dan
4. d.Peraturan Menteri.
(2)Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.perencanaan;
2. b.penyusunan;
3. c.pembahasan;
4. d.pengesahan atau penetapan; dan
5. e.pengundangan.
(3)Selain tahapan pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan penyebarluasan dan evaluasi.

BAB II

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 3

(1)Menteri menetapkan Progsun Kementerian untuk setiap tahun dalam bentuk keputusan Menteri.
(2)Progsun Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)didasarkan pada:
1. a.amanat Peraturan Perundang-undangan;
2. b.rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana kerja pemerintah;
3. c.program strategis pemerintah;
4. d.pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian;
5. e.visi dan misi Kementerian;
6. f.rencana strategis Kementerian;
7. g.kebutuhan masyarakat; dan/atau
8. h.hasil kajian dan evaluasi.
(3)Progsun Kementerian menjadi dasar pengajuan dalam:
1. a.program legislasi nasional, untuk Undang-Undang; atau
2. b.program penyusunan Peraturan Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah; dan/atau
3. c.program penyusunan Peraturan Presiden, untuk Peraturan Presiden.

Pasal 4

(1)Penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang tidak termuat dalam program penyusunan Peraturan Pemerintah dan program penyusunan Peraturan Presiden dapat dilaksanakan oleh Biro Hukum melalui izin prakarsa kepada Presiden sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Penyusunan Peraturan Menteri yang tidak termuat dalam Progsun Kementerian dapat dilaksanakan oleh Unit Teknis Pemrakarsa melalui izin prakarsa kepada Menteri.
(3)Pengajuan izin prakarsa kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan dalam pengajuan Progsun Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 5

(1)Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dalam Progsun Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan yang diajukan melalui izin prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilengkapi dengan:
1. a.daftar inventarisasi masalah dan materi substansi teknis;
2. b.draf Peraturan Perundang-undangan;
3. c.naskah atau kajian berupa: 1) naskah akademik untuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang; 2) kajian akademis/kajian kebijakan (policy paper/background paper) yang memuat: a) urgensi dan tujuan penyusunan (termasuk landasan filosofis, yuridis dan/atau sosiologis); b) sasaran yang ingin diwujudkan; c) pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; d) jangkauan serta arah pengaturan; dan e) evaluasi dan analisis Peraturan Perundang-undangan, untuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri.
(2)Penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Penyusunan naskah akademik dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Unit Teknis Pemrakarsa.
(4)Penyusunan naskah akademik dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi hukum pada Unit Teknis Pemrakarsa dengan mengikutsertakan Biro Hukum.

Pasal 6

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang termuat dalam Progsun Kementerian dilaksanakan oleh Unit Teknis Pemrakarsa dengan mengikutsertakan:

a.unit eselon I terkait;
b.Biro Hukum;
c.unit teknis kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian lain, untuk Peraturan Perundang- undangan yang bersifat lintas sektoral;
d.akademisi; dan/atau
e.pemangku kepentingan.

Pasal 7

(1)Materi muatan Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Peraturan Menteri merupakan:
1. a.pendelegasian dari ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden;
2. b.peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangan yang dimiliki Menteri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan; atau
3. c.ketentuan yang berlaku terus menerus dan mengikat Kementerian, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait, pemerintah daerah, institusi terkait dan/atau masyarakat.
(3)Materi muatan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
1. a.pedoman, yaitu kebijakan yang bersifat umum dan penerapannya disesuaikan dengan karakteristik Kementerian;
2. b.norma, yaitu ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan;
3. c.standar, yaitu acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
4. d.prosedur, yaitu metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan;
5. e.kriteria, yaitu ukuran yang dipergunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan/atau
6. f.tata cara atau petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis, yaitu kebijakan yang memuat cara teknis/pelaksanaan kegiatan dan urutan pelaksanaannya.

Pasal 8

(1)Unit Teknis Pemrakarsa melakukan pembahasan Peraturan Perundang-undangan dengan mengikutsertakan:
1. a.unit eselon I terkait;
2. b.Biro Hukum;
3. c.unit teknis kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian lain untuk Peraturan Perundang- undangan yang bersifat lintas sektoral;
4. d.akademisi; dan/atau
5. e.pemangku kepentingan.
(2)Unit Teknis Pemrakarsa dapat mempresentasikan rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat pimpinan yang dipimpin oleh Menteri.
(3)Biro Hukum menyampaikan rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan/atau ayat (2) kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, untuk dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi.
(4)Biro Hukum dapat mengikutsertakan Unit Teknis Pemrakarsa dan unit eselon I terkait dalam sinkronisasi dan harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Biro Hukum mengajukan permohonan persetujuan kepada Presiden untuk Peraturan Perundang-undangan yang mempunyai kriteria:
1. a.berdampak luas bagi kehidupan masyarakat;
2. b.bersifat strategis; atau
3. c.lintas sektor atau lintas kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
(6)Menteri, para direktur jenderal, sekretaris jenderal dan/atau inspektur jenderal memberikan persetujuan terhadap rancangan Peraturan Perundang-undangan yang telah selesai dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi.

Pasal 9

(1)Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang telah dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, yang berupa:
1. a.Undang-Undang, disahkan oleh Presiden melalui persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat;
2. b.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ditetapkan oleh Presiden; dan
3. c.Peraturan Menteri ditetapkan oleh Menteri.
(2)Pengesahan Undang-Undang, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pengundangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pengundangan Peraturan Menteri yang telah ditetapkan oleh Menteri, dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Biro Hukum.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…