DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022

Nomor: 10
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, perlu dibentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
3.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
5.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
6.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
7.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
3.Pusat JDIHN adalah pusat jaringan yang bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring bagi anggota JDIHN.
4.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian yang selanjutnya disebut JDIH Kementerian adalah jaringan dokumentasi dan informasi hukum pada Kementerian.
5.Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang- undangan.
6.Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, nonperaturan perundang-undangan, dan bahan dokumen hukum lainnya.
7.Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumentasi dan informasi hukum.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 2

(1)Organisasi JDIH Kementerian terdiri atas:
1. a.pusat JDIH Kementerian; dan
2. b.anggota JDIH Kementerian.
(2)Pusat JDIH Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi pelaksanaan dokumentasi dan jaringan informasi hukum.
(3)Anggota JDIH Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. b.sekretariat Direktorat Jenderal;
3. c.unit eselon II pada Sekretariat Jenderal;
4. d.unit pusat pada Kementerian;
5. e.perguruan tinggi di bawah Kementerian;
6. f.kantor wilayah badan pertanahan nasional; dan
7. g.kantor pertanahan.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Pusat JDIH Kementerian mempunyai tugas melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pusat JDIH Kementerian menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan dalam rangka pembinaan dan pengembangan JDIH Kementerian;
2. b.koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan JDIH Kementerian dengan Pusat JDIHN dan anggota JDIHN lainnya;
3. c.pembangunan dan pengembangan sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan laman resmi Pusat JDIHN;
4. d.pembinaan terhadap sumber daya manusia sebagai pengelola JDIH Kementerian;
5. e.pemenuhan sarana dan prasarana dokumentasi, dan Informasi Hukum;
6. f.pelayanan dan penyebarluasan Informasi Hukum di segala bidang kepada masyarakat dan pemohon Informasi Hukum; dan
7. g.pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan JDIH Kementerian.

Pasal 4

Pusat JDIH Kementerian melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Anggota JDIH Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai pendukung kelengkapan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang dibutuhkan Pusat JDIH Kementerian.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota JDIH menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengumpulan, penyimpanan, pelestarian dan/atau pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; dan
2. b.menyampaikan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang telah diterbitkan kepada pusat JDIH Kementerian.

BAB IV

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 6

(1)Pengelolaan JDIH Kementerian dilakukan melalui:
1. a.aplikasi JDIH Kementerian; dan
2. b.arsip manual.
(2)Pengelolaan melalui aplikasi JDIH Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengunggah Dokumen Hukum dan Informasi Hukum melalui laman jdih.atrbpn.go.id.
(3)Pengelolaan melalui arsip manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara inventarisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang sudah ditetapkan.
(4)Pengelolaan JDIH Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pusat JDIH Kementerian dengan melibatkan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 7

(1)Pusat JDIH Kementerian melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan JDIH paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.hasil kegiatan pengelolaan JDIH Kementerian; dan
2. b.pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH Kementerian.
(3)Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan laporan pusat JDIH Kementerian kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Pusat JDIHN.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1994 tentang Pembentukan Pusat Jaringan dan Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional; dan
b.Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 1994 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kantor Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2022 MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ttd. SOFYAN A. DJALIL Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 584 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, Joko Subagyo, S.H., M.T. NIP. 19690822 199403 1 002

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…