DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014

Nomor: 11
Tahun: 2014
Ditetapkan: 2 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penanganan laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang baik harus menjamin kepastian hukum bagi pelapor, sehingga dipandang perlu untuk mengganti Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012;
c.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ten tang Penanganan Laporan Adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undarig Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4324); PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANANLAPORAN ADANYA DUGAANTINDAK PIDANA KORUPSI Dr LINGKUNGANBADAN PERTANAHANNASIONALREPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONALREPUBLIK INDONESIA, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL BAB I ...

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENANGANAN LAPORAN ADANYA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHANNASIONALREPUBLIKINDONESIA.

4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 ten tang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3995);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4335);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
8.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 155);
9.Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 ten tang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10.Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
11.Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;
12.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
13.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kode Etik Auditor di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
14.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pelayanan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
15.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; Menetapkan

(2)Tim ... Tim Pengelola Laporan terdiri atas:
1. a.Tim Pengelola Laporan Badan Pertanahan Nasional Pusat;
2. b.Tim Pengelola Laporan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; dan
3. c.Tim Pengelola Laporan Kantor Pertanahan.

Pasal 4

(1)Susunan keanggotaan Tim Pengelola Laporan Badan Pertanahan Nasional Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling banyak 7 (tujuh) orang terdiri atas:
1. a.Sekretaris Utama sebagai Ketua;
2. b.Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian sebagai Sekretaris merangkap Anggota; dan
3. c.Anggota. BABIII TIM PENGELOLA LAPORAN

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan ini meliputi penanganan laporan mengenai adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawaijpejabat di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Pelapor atas adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Pejabatj pegawai di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan masyarakat.
2.Pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi yang selanjutnya disebut Terlapor adalah pegawaijpejabat di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
3.Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Calon Pegawai Negeri Sipilj Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan pegawai lain di lingkungan Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia.
4.Laporan adalah informasi secara tertulis yang disampaikan oleh Pelapor sehubungan dengan adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.
5.Tim Pengelola Laporan adalah tim yang bertugas mengelola dan menindaklanjuti laporan adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
6.Saluran Laporan adalah sarana yang disediakan untuk menyampaikan laporan adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi berupa loket laporan, faksimili, kotak laporan, surat elektronik, PO BOX, website BPN RI, website LAPOR atau saluran laporan lain yang sah.

Pasal 8

(1)Dalam hal Ketua Tim Pengelola Laporan menjadi Terlapor, jabatan Ketua digantikan oleh:
1. a.Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk Tim Pengelola Laporan Badan Pertanahan Nasional Pusat;
2. b.Sekretaris Utama untuk Tim Pengelola Laporan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;
3. c.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional untuk Tim Pengelola Laporan Kantor Pertanahan.

Pasal 7

(1)Dalam hal Ketua, Sekretaris danjatau anggota Tim Pengelola Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 menjadi Terlapor, maka diberhentikan sementara dari Tim Pengelola Laporan.
(2)Dalam hal Ketua danjatau anggota Tim Pengelola Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka kedudukannya dalam Tim Pengelola Laporan harus dipulihkan.
(3)Pemberhentian semen tara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Pasal 6

(1)Susunan keanggotaan Tim Pengelola Laporan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c paling banyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
1. a.Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua;
2. b.Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai Sekretaris merangkap Anggota; dan
3. c.Anggota.
(2)Tim Pengelola Laporan Kantor Pertanahan ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan.

Pasal 5

(1)Susunan keanggotaan Tim Pengelola Laporan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b paling banyak 5 (lima) orang terdiri atas:
1. a.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai Ketua;
2. b.Kepala Bagian Tata Usaha sebagai Sekretaris merangkap Anggota; dan
3. c.Anggota.
(2)Tim Pengelola Laporan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
(2)Tim Pengelola Laporan Badan Pertanahan Nasional Pusat ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
(2)Dalam ...

Pasal 11

(1)Laporan dari Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus disampaikan secara tertulis dan disertai:
1. a.data mengenai nama dan alamat Pelapor, dengan melampirkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri lain; dan
2. b.keterangan mengenai dugaan Terlapor dilengkapi dengan bukti permulaan yang cukup.

Pasal 10

(1)Pelapor menyarnpaikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada Tim Pengelola Laporan melalui Saluran Laporan yang telah tersedia.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
1. a.Tim Pengelola Laporan Badan Pertanahan Nasional Pusat, dalam hal Terlapor: 1) Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; 2) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasiorial; darr/ atau 3) Pegawai yang bertugas pada Badan Pertanahan Nasional Pusat,
2. b.Tim Pengelola Laporan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dalam hal Terlapor: 1) Kepala Kantor Pertanahan; dany atau 2) Pegawai yang bertugas pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional,
3. c.Tim Pengelola Laporan Kantor Pertan ahan , dalam hal Terlapor pegawai yang bertugas pada Kantor Pertanahan.
(3)Penyampaian laporan harus dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…