DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Ditetapkan: 11 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan ditetapkannya Kementerian Agraria dan Tata Ruang berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang mengakibatkan terjadinya pergeseran tugas dan fungsi kemen terian dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang;
b.bahwa dengan adanya perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang penataan ruang yang dilaksanakan melalui de konsen trasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi;

1.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang PenaLaan Ruang (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintab Dacrah (Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 20]4 Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587) yang telah diu bah bcberapa kali terakhir dengan Undarig-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5679); MengingaL Menimbang PERATURAN MENTER! AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASJONAL NOMOR 11 TAHUN 20] 5 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAANKEGIATAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASJONAL YANG MERUPAKAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAN DILAKSANAKAN MELALUI DEKONSENTRASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERl AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, MENTERI AGRARIA DAN TAT A RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
13.Peraturan ...
3.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penetapan dan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah KabupatenjKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 8elanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8.Peraturan Pernerintah Nomor 7 Tahun 2008 ten tang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
5.Dana ... urnurn.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Menteri adalah Menteri /Kepala yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrariay pertanahan dan tata ruang.
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrariay pertanahan dan tata ruang.
3.Unit Kerja Eselon I atau Unit Kerja setara Eselon I adalah Unit Kerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang meliputi Sekretariat .Jenderal, Inspektorat .Jenderal, dan Direktorat Jenderal.
4.Dekonscntrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dany atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan 13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
15.Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 ten tang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
16.Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
17.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
18.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 ten tang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI AGRARIADAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL YANG MERUPAKAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAN DILAKSANAKANMELALUIDEKONSENTRASI. Menetapkan Pasal 4 ... BABIII DEKONSENTRASI

Pasal 3

Penyelenggaraan Dekon Penataan Ruang, meliputi :

a.pelaksanaan;
b.jenis kegiatan; C. kriteria provinsi penerima;
d.mekanisme pelimpahan wewenang;
e.petunjuk teknis pelaksanaan;
f.pengelolaan dana dekonsen trasi; dan
g.Satker Dekon.

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan Kementerian, Pemerintah Daerah dan Satker Dekon dalam melaksanakan Dekon Penataan Ruang.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelaksanaan Dekon Penataan Ruang dapat berjalan secara efektif dan efisien.

5.Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
6.Dekonsentrasi Bidang Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dekon Penataan Ruang adalah pelimpahan sebagian kegiatan atau program penataan ruang yang menjadi kewenangan Kementerian Agraria dan Tata RuangjBadan Pertanahan Nasional kepada Gubernur untuk dilaksanakan oleh Satuan Kerja Dekonsentrasi di provinsi dengan pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
7.Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang membantu penyelenggaraan urusan pemerin tahan daerah dalam bidang penataan ruang.
8.Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9.Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan BarangjJasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
10.Satuan Kerja Dekonsentrasi Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Satker Dekon adalah organisasijlembaga atau satuan kerja yang secara khusus dibentuk oleh Gubernur dalam perangkat organisasi pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dekon Penataan Ruang di daerah provinsi.

b.berdasarkan ...

Pasal 7

Mekanisme pclimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas:

a.Menteri memberitahukan kepada Gubernur mengenai rencana kegiatan yang akan didekonsentrasikan untuk tahun anggaran berikutnya paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun berjalan atau setelah ditetapkannya Pagu Sementara.

Pasal 6

Kriteria provinsi yang dapat menerima kegiatan Dekon Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

a.memiliki Dinas teknis dengan unit struktural yang bertanggung jawab dalam bidang Penataan Ruang sekurang-kurangnya setingkat Eselon IV;
b.memiliki kincrja yang baik dalam pelaksanaan tugas Dekon Penataan Ruang pada tahun sebelumnya, kccuali untuk provinsi yang mendapatkan pelimpahan wewenang untuk pertama kali;
c.merniliki komitmen yang tinggi dalam menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Penataan Ruang yang menjadi kewenangannya; dan
d.memiliki sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung yang memadai dalam pelaksanaan tugas Dekon Penataan Ruang.

Pasal 5

Jenis kegiatan Dekon Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dapat terdiri atas:

a.persetujuan substansi rancangan Peraturan Daerah KabupatenjKota tentang Rencana Rinci Tata Ruang KabupatenjKota;
b.pembinaan penataan ruang kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupatenjkota dan masyarakat;
c.fasilitasi pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional;
d.fasilitasi pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional;
e.pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan ruang di daerah; danjatau
f.evaluasi kinerja dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang serta pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.

Pasal 4

(1)Pelaksanaan Dekon Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meJiputi sebagian dari kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penataan ruang.
(2)Kegiatan Dekon Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan yang bersifat non fisik.
(3)Kegiatan Dekon Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) dilaksanakan oleh pemerintah provinsi.
(4)Pelaksanaan Dekon Penataan Ruang di lingkungan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Satker Dekon.
(5)Penetapan lingkup kegiatan Dekon Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Menteri untuk setiap tahun anggaran.
(6)Pelaksanaan Dekon Penataan Ruang dilakukan setelah ditetapkannya Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5). Pasa19
(1)Pengelolaan dana Dekon Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dilakukan secara terpisah dari Anggaran Pendapatan 8elanja Daerah.
(2)Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pedoman pengelolaan Dana Dekonsentrasi.

Pasal 8

(1)Petunjuk teknis pelaksanaan Dekon Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e menjadi pedoman Gubernur dalam pelaksanaan pekerjaan Dekon Penataan Ruang.
(2)Petunjuk teknis pelaksanaan Dekon Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
1. a.daftar paket pekerjaan;
2. b.maksud dan tujuan pelaksanaan pekerjaan;
3. c.metode pelaksanaan pekerjaan;
4. d.volume sasaran pekerjaan;
5. e.pelaporan pelaksanaan pekerjaan; dan
6. f.penilaian kinerja dekonsentrasi.
(3)Petunjuk teknis pelaksanaan Dekon Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
1. a.Petunjuk teknis pelaksanaan Dekon Penataan Ruang untuk Program Perencanaan Tata Ruang dan Pernanfaatan Ruang, yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Tata Ruang; dan
2. b.Petunjuk teknis pelaksanaan Dekon Penataan Ruang untuk Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah.
(4)Petunjuk teknis pelaksanaan Dekon Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan setiap tahun anggaran.
1. b.berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Gubernur memberikan jawaban tertulis kepada Menteri c.q. Pejabat Eselon I terkait paling lambat bulan Juli tahun berjalan atau 1 (satu) bulan setelab pemberitahuan dari Menteri.
2. c.dalam hal Gubernur tidak memberikan jawaban sampai dengan batas waktu sebagairnana dimaksud pada huruf b, Gubemur dianggap tidak bersedia melaksanakan kegiatan Dekon Penataan Ruang pada tahun anggaran berikutnya.
3. d.berdasarkan jawaban Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf b, Menteri menetapkan lingkup kegiatan Dekon Penataan Ruang untuk tahun anggaran berikutnya.
4. e.Keputusan Menteri tentang penetapan kegiatan Kementerian yang akan didekonsentrasikan disampaikan kepada Gubernur yang bersedia melaksanakan kegiatan Dekon Penataan Ruang.
(2)Proses ...

Pasal 14

(1)Proses pengajuan usulan revisi anggaran yang menjadi kewenangan Eselon I harus mendapat persctujuan dari Pejabat Eselon I selaku atasan Zpenanggung jawab program.

Pasal 13

(1)Dalam rangka melaksanakan kegiatan Dekon Penataan Ruang setelah penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Satker Dekorr/Kuasa Pengguna Anggaran diwajibkan menyusun Petunjuk Operasional Kegiatan.
(2)Kcrangka Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…