DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI BUKAN BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2.Tuntutan Ganti Kerugian yang selanjutnya disingkat TGK adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai bukan bendahara dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara.
3.Pegawai Bukan Bendahara adalah PNS, Anggota TNI/POLRI, dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
4.Pihak yang merugikan adalah Pegawai Bukan Bendahara yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara.
5.Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
6.Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari pihak yang merugikan.
7.Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
8.Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat PPKN adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara.
9.Satuan Kerja, yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mencakup Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan.
10.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
11.Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau pejabat yang diberi kewenangan untuk menangani penyelesaian Kerugian Negara yang terjadi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
12.Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Majelis adalah para Pejabat atau Pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara.
13.Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Bukan Bendahara, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.
14.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Menteri/Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini mengatur tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.
(2)Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik negara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 3

(1)Setiap Pegawai Bukan Bendahara di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
1. a.uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara; dan/atau
2. b.uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara.
(2)Setiap Pegawai Bukan Bendahara di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

BAB II

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 4

Informasi terjadinya Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dapat diketahui melalui:

a.hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Atasan Langsung;
b.hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh: 1) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); 2) Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 3) Badan Pemeriksa Keuangan;
c.Laporan tertulis yang bersangkutan;
d.Informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
e.Perhitungan ex officio; dan/atau
f.Pelapor secara tertulis yang disampaikan oleh internal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau suatu badan/lembaga yang memberikan informasi atau mengungkapkan adanya indikasi Kerugian Negara secara tertulis dan bertanggung jawab.

Pasal 5

(1)Atasan Langsung atau Kepala Satker wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Atasan Langsung atau Kepala Satker dapat menunjuk pegawai di lingkungan Satkernya untuk melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat perintah.
(4)Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat indikasi Kerugian Negara, Kepala Satker/Atasan Kepala Satker menindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.melaporkan kepada Menteri; dan
2. b.memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk indikasi Kerugian Negara yang terjadi di lingkungan Satkernya.
(6)Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

(1)Pelaporan Kerugian Negara berdasarkan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal terdapat informasi tentang Kerugian Negara, Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyampaikan informasi tersebut kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak laporan hasil pengawasan diterbitkan dan Kepala Satker untuk segera memastikan dan menindaklanjuti informasi Kerugian Negara tersebut.
(2)Dalam hal Kerugian Negara yang dilakukan oleh Pegawai Bukan Bendahara tersebut mengandung unsur tindak pidana korupsi, maka dalam laporan kepada Menteri dinyatakan adanya unsur pidana, sedangkan penyerahan perkaranya kepada aparat penegak hukum dilakukan setelah diperoleh petunjuk dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional c.q. Sekretaris Jenderal.
(3)Pegawai di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa hukuman disiplin ataupun pembebastugasan dari jabatan atau sanksi lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Menteri selaku PPKN menyelesaikan Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.
(2)Kewenangan Menteri selaku PPKN untuk menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Satker.
(3)Dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Kepala Satker, kewenangan Menteri selaku PPKN untuk menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh atasan Kepala Satker.

Pasal 8

(1)Untuk penyelesaian Kerugian Negara, Kepala Satker atau atasan Kepala Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) membentuk TPKN yang ditetapkan dengan keputusan.
(2)Format keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

TPKN dibentuk untuk memproses penyelesaian Kerugian Negara dengan jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Pasal 10

(1)TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri dari Ketua dan Anggota TPKN yang berasal dari Satker di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
(2)Anggota TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kriteria sebagai berikut:
1. a.Ketua minimal pejabat/pegawai yang setingkat dengan pihak yang diduga menimbulkan Kerugian Negara;
2. b.memiliki kompetensi yang berkaitan dengan proses penyelesaian Kerugian Negara.
(3)Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah dan kompetensi pejabat/pegawai dalam menyelesaikan Kerugian Negara, keanggotaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan pejabat/pegawai dari Satker lainnya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
(4)Pembentukan TPKN ditetapkan dengan keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Satker/Atasan Kepala Satker atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional selaku PPKN.
(5)Pembentukan TPKN ditetapkan untuk tiap-tiap Kerugian Negara yang terjadi dengan mempertimbangkan besaran nilai Kerugian Negara, waktu, dan efektivitas penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 11

(1)TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.
(2)Dalam pemeriksaan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN memiliki tugas dan wewenang:
1. a.melakukan pemeriksaan Kerugian Negara;
2. b.menyampaikan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara untuk dimintakan tanggapan;
3. c.membuat keputusan mengenai menyetujui/menolak tanggapan atas hasil pemeriksaan dari pihak yang diduga menyebabkan Kerugian Negara;
4. d.memperbaiki hasil pemeriksaan berdasarkan hasil tanggapan dari pihak yang diduga menyebabkan Kerugian Negara;
5. e.membuat keputusan mengenai kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai atau bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Bukan Bendahara;
6. f.melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi atas laporan hasil pemeriksaan yang tidak disetujui oleh pejabat yang membentuknya;
7. g.membuat dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya; dan
8. h.mengadministrasikan dan menatausahakan dengan baik atas dokumen pemeriksaan Kerugian Negara yang dilaksanakan.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…