DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024

Nomor: 11
Tahun: 2024
Ditetapkan: 20 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 106

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
6.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
7.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
8.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
9.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PASURUAN.

Pasal 1

(1)Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan ditetapkan dengan Peraturan Menteri ini.
(2)Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
2. b.Peta Wilayah Perencanaan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
3. c.Peta Rencana Struktur Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
4. d.Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Pusat Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
5. e.Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
6. f.Daftar Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
7. g.Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
8. h.Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
9. i.Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
10. j.Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Prasarana Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
11. k.Peta Rencana Pola Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
12. l.Peta Rencana Kawasan Strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
13. m.Tabel Indikasi Program sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
14. n.Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
15. o.Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
16. p.Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana (KRB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
17. q.Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Cagar Budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
18. r.Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Resapan Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
19. s.Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Sempadan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 2

(1)Bupati Pasuruan wajib menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
(2)Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku, prosedur penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan yang wajib dilakukan meliputi:
1. a.pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan oleh Gubernur Jawa Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.penyampaian surat permohonan pelaksanaan konsultasi oleh Gubernur Jawa Timur kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dalam rangka melanjutkan proses evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan; dan
3. c.pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan dalam lembaran daerah oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
(3)Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, dan Lampiran XIX Peraturan Menteri ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sudah diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan, Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.
(5)Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditetapkan oleh Bupati Pasuruan dan/atau tidak diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan sampai batas waktu yang ditetapkan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini menjadi acuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
(6)Bupati Pasuruan melakukan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Dalam hal hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merekomendasikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan perlu direvisi, Bupati Pasuruan melakukan penyusunan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah diundangkan, Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka:

a.izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
b.izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini, dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sedang dalam proses penerbitan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Pasuruan yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2024 MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ttd. HADI TJAHJANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2024 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 140 Salinan sesuai dengan aslinya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kepala Biro Hukum, Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S. NIP 19650805 199203 1 003 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 20242023 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PASURUAN MUATAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam RTRW Kabupaten ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur
4.Kabupaten adalah Kabupaten Pasuruan.
5.Bupati adalah Bupati Pasuruan.
6.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7.Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
8.Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang dan pengendalian pemanfaatan Ruang
9.Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
11.Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana Tata Ruang.
12.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13.Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.
14.Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
15.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah hasil Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan.
16.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
17.Wilayah Kabupaten adalah seluruh Wilayah Kabupaten Pasuruan yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
18.Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
19.Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
20.Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
21.Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
22.Kawasan Minapolitan adalah Kawasan yang membentuk kota perikanan, yang memudahkan masyarakat untuk bisa membudidayakan perikanan darat dan/atau tangkap, dengan kemudahan memperoleh benih melalui unit perbenihan rakyat, pengelolaan ikan, pasar ikan dan mudah mendapatkan pakan ikan, yang dikelola oleh salah satu kelompok yang dipercaya oleh pemerintah.
23.Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
24.Pusat Kegiatan Lokal adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan.
25.Pusat Pelayanan Kawasan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
26.Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
27.Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan Pusat Kegiatan Lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan Pusat Kegiatan Lokal.
28.Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau Pusat Kegiatan Lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
29.Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
30.Jalan Tol adalah jalan umum yang adalah bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
31.Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
32.Terminal Penumpang Tipe A adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
33.Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
34.Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
35.Jembatan Timbang adalah alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
36.Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi Wilayah Kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
37.Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, adalah pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam Kabupaten/kota.
38.Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang adalah bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
39.Pelabuhan Perikanan Pantai adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas C.
40.Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
41.Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi adalah jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan dan/atau jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen.
42.Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-pengolahan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
43.Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan-konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
44.Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan adalah rangkaian perangkat penyaluran energi listrik dari pembangkit tenaga listrik hingga sampai kepada konsumen pada tingkat tegangan yang diperlukan yang terbagi atas unit pembangkit, unit transmisi dan unit distribusi.
45.Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap yang selanjutnya disingkat PLTGU adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga gas dan uap.
46.Pembangkit Listrik Tenaga Gas yang selanjutnya disingkat PLTG adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga gas.
47.Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
48.Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disingkat PLTP adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga panas bumi.
49.Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang selanjutnya disingkat PLTMH adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.
50.Pembangkit Listrik Lainnya adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya.
51.Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
52.Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
53.Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
54.Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
55.Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
56.Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
57.Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
58.Menara Base Transceiver Station (BTS) adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat automatisasi sambungan telepon.
59.Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
60.Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
61.Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
62.Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir
63.Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
64.Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
65.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah sistem jaringan air untuk konsumsi rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
66.Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
67.Unit Produksi adalah Infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/ atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
68.Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
69.Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu
70.Terminal Air adalah sarana pelayanan air minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.
71.Bangunan Penangkap Mata Air adalah sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
72.Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah sistem jaringan air buangan yang berasal dari sisa kegiatan rumah tangga, proses produksi dan kegiatan lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali melalui pipa pembuangan.
73.SPAL Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
74.Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan
75.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
76.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan
77.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
78.Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
79.Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
80.Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima
81.Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
82.Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
83.Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya adalah kawasan yang berada pada ketinggian diatas 2.000 (dua ribu) meter dan atau kelerengan diatas 45 derajat, yang apabila tidak dilindungi dapat membahayakan kehidupan yang ada di bawahnya .
84.Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
85.Kawasan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya dan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan berbagai macam kriteria sesuai dengan kepentingannya
86.Kawasan Suaka Alam adalah hutan dengan Bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
87.Cagar Alam adalah Kawasan Suaka Alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
88.Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya.
89.Taman Nasional adalah Kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.
90.Taman Hutan Raya adalah Kawasan Pelestarian Alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
91.Taman Wisata Alam adalah Kawasan Pelestarian Alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
92.Badan Jalan adalah bagian jalan yang terdapat di antara kisi-kisi jalan dan adalah lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
93.Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
94.Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan faktor- faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing- masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam hutan pelestarian alam, dan taman.
95.Kawasan Pertanian adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, dan kawasan peternakan.
96.Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
97.Kawasan Hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
98.Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
99.Kawasan Peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi.
100.Kawasan Perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan perikanan yang meliputi perikanan tangkap dan perikanan budi daya.
101.Kawasan Perikanan Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
102.Kawasan Pertambangan dan Energi adalah kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.
103.Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
104.Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang disediakan untuk kegiatan pariwisata atau jasa wisata
105.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
106.Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
107.Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan.
108.Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan.
109.Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
110.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
111.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
112.Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta Ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
113.Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan/pengembangan beserta pembiayaannya dalam indikasi program utama jangka menengah lima tahunan.
114.Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah ketentuan umum zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi yang disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten agar sesuai dengan RTRW Kabupaten.
115.Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang
116.Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
117.Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain RDTR.
118.Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan Ruang agar sesuai dengan rencana Tata Ruang dan untuk mencegah pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai rencana Tata Ruang.
119.Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang yang berlaku.
120.Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
121.Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Ruang lingkup RTRW Kabupaten meliputi:
1. a.lingkup materi; dan
2. b.lingkup wilayah.
(2)Lingkup materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
2. b.rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
3. c.rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
4. d.Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten;
5. e.Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan
6. f.Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.
(3)Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.administrasi wilayah; dan
2. b.batas adminitrasi.
(4)Administrasi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yang berada di koordinat 112°34'29.31" - 113° 6'0.29" Bujur Timur dan 7°32'42.14" - 7°57'24.32" Lintang Selatan, seluas kurang lebih 149.332 (seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh dua) hektare yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) Kecamatan, meliputi:
1. a.Kecamatan Bangil;
2. b.Kecamatan Beji;
3. c.Kecamatan Gempol;
4. d.Kecamatan Gondangwetan;
5. e.Kecamatan Grati;
6. f.Kecamatan Kejayan;
7. g.Kecamatan Kraton;
8. h.Kecamatan Lekok;
9. i.Kecamatan Lumbang;
10. j.Kecamatan Nguling;
11. k.Kecamatan Pandaan;
12. l.Kecamatan Pasrepan;
13. m.Kecamatan Pohjentrek;
14. n.Kecamatan Prigen;
15. o.Kecamatan Purwodadi;
16. p.Kecamatan Purwosari;
17. q.Kecamatan Puspo;
18. r.Kecamatan Rejoso;
19. s.Kecamatan Rembang;
20. t.Kecamatan Sukorejo;
21. u.Kecamatan Tosari;
22. v.Kecamatan Tutur;
23. w.Kecamatan Winongan; dan
24. x.Kecamatan Wonorejo.
(5)Batas wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan dan Selat Madura;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Malang; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 3

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yaitu mewujudkan Ruang wilayah yang mendukung perkembangan industri, pertanian dan pariwisata serta selaras dengan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemerataan pembangunan.

Pasal 4

(1)Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditetapkan kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
(2)Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
2. b.kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
3. c.kebijakan penetapan Kawasan Strategis Kabupaten.
(3)Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.pengembangan sistem pusat permukiman guna meningkatkan pemerataan pelayanan dan menggerakkan perkembangan industri, pertanian dan pariwisata secara selaras dan berkelanjutan; dan
2. b.penyediaan jaringan prasarana wilayah untuk mendorong investasi dan pertumbuhan wilayah.
(4)Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.pelestarian Kawasan Lindung; dan
2. b.pengembangan Kawasan Budi Daya.
(5)Kebijakan penetapan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu pengembangan kawasan strategis sesuai fungsi masing-masing dalam mendukung fungsi ekonomi wilayah, sosial budaya dan lingkungan hidup.

Pasal 5

(1)Strategi pengembangan sistem pusat permukiman guna meningkatkan pemerataan pelayanan dan menggerakkan perkembangan industri, pertanian dan pariwisata secara selaras dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi:
1. a.meningkatkan peran perkotaan sebagai pusat pertumbuhan wilayah sesuai hierarki masing-masing;
2. b.mendorong pertumbuhan wilayah perkotaan dan perdesaan yang lebih mandiri;
3. c.meningkatkan aksesbilitas antar perkotaan dan perdesaan;
4. d.mengembangkan RTH sebesar 30% (tiga puluh persen) pada Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat;
5. e.mengembangan fungsi kawasan pada pusat perkotaan dengan fungsi industri, pertanian dan pariwisata;
6. f.mengintegrasikan pusat pengembangan baru dan lama sebagai satu sistem perkotaan khususnya sekitar pintu Jalan Tol dan pusat industri;
7. g.mengembangkan dan mengintegrasikan jalur kawasan tujuan pariwisata dan daya tarik wisata secara optimal dan sinergi dengan perkembangan wilayah; dan
8. h.mengembangkan kawasan agrowisata, ekowisata, agropolitan, dan minapolitan sebagai andalan pengembangan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kabupaten Pasuruan.
(2)Strategi penyediaan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah untuk mendorong investasi dan pertumbuhan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, meliputi:
1. a.mengembangkan sistem jaringan transportasi dalam mendukung pusat permukiman, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan peluang investasi di Wilayah Kabupaten Pasuruan dan sekitarnya;
2. b.mengembangkan Sistem Jaringan Telekomunikasi dengan menyediakan Menara Base Transceiver Station (BTS) bersama dan jaringan serat optik yang dapat menjangkau ke seluruh pelosok wilayah secara merata;
3. c.mengembangkan sistem jaringan energi secara merata dan mendukung pengembangan energi terbarukan;
4. d.mengembangkan dan mengoptimalisasi jaringan sumber daya Air secara terkendali, proporsional dan berkelanjutan untuk mendukung perkembangan industri, pertanian dan Kawasan Budi Daya lainnya; dan
5. e.mengembangkan sistem jaringan prasarana lainnya secara merata dan berkelanjutan berupa pengembangan SPAM yang melayani seluruh wilayah, pengembangan sistem jaringan persampahan secara terpadu untuk pelayanan skala lokal, skala Kabupaten dan skala regional, peningkatan kualitas lingkungan melalui SPAL, pengembangan jaringan evakuasi bencana serta pengembangan jaringan drainase yang terintegrasi.
(3)Strategi pelestarian Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, meliputi:
1. a.melestarikan Badan Air dengan perlindungan dan pembatasan kegiatan budi daya tanpa merusak fungsi lindung;
2. b.melestarikan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Pada Kawasan Bawahannya dengan melindungi kawasan hutan, melarang kegiatan budi daya yang dapat merusak kawasan hutan, mengembalikan fungsi perlindungan sebagai Hutan Lindung;
3. c.melestarikan Cagar Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dengan menetapkan Kawasan Lindung, memelihara habitat dan ekosistem setempat dan melarang kegiatan budi daya yang dapat merusak Kawasan Lindung; dan
4. d.mengembangkan kawasan Taman Hutan Raya untuk kegiatan pariwisata, penelitian, ilmu pengetahuan dan pendidikan tanpa mengurangi fungsi lindung.
(4)Strategi pengembangan Kawasan Budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b, meliputi:
1. a.melestarikan Kawasan Hutan Produksi dengan tetap mempertahankan fungsi kawasan sebagai hutan, meningkatkan nilai tambah kawasan hutan dan pengelolaan hutan bersama masyarakat;
2. b.mengembangkan Kawasan Pertanian dengan menetapkan dan mengendalikan lahan pertanian pangan berkelanjutan, meningkatkan produktivitas dan pengolahan Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, Kawasan Peternakan serta pengembangan sentra produksi;
3. c.mengembangkan Kawasan Perikanan yang didukung oleh sarana dan prasrana pendukung, peningkatkan produktivitas dan pengolahan hasil perikanan;
4. d.mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri secara lebih merata dengan memperhatikan daya dukung, kelestarian lingkungan dan bersinergi dengan pengembangan infrastruktur wilayah;
5. e.mengembangkan Kawasan Pertambangan dan Energi dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan; dan
6. f.mengembangkan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan yang didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana permukiman.
(5)Strategi pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sesuai fungsi masing-masing dalam mendukung fungsi ekonomi wilayah dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) meliputi:
1. a.mengembangkan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan peluang investasi dan kegiatan perekonomian melalui keterpaduan dan penyediaan infrastruktur; dan
2. b.menetapkan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dengan penetapan kawasan dan peningkatan keanekaragaman hayati Kawasan Lindung.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR WILAYAH KABUPATEN

Pasal 6

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:

a.sistem pusat permukiman; dan
b.sistem jaringan prasarana.

Isi peraturan

Teks106PDFHirarki

Memuat teks peraturan…