DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tembilahan dengan ruang lingkup muatan dan lingkup WP; tujuan penataan WP, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang, kelembagaan

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERl AGRARlA DAN TATA RUANGj KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANO RENCANA DETAIL TATA RUANO KAWASAN PERKOTAAN TEMBILAHAN. Pasa11 (I) Rencana Detail Tate Ruang Kawasan Perkotaan Tembilaban ditetapkan dengan Peraturan Menteri ini.

(2)Rencana Detail Tate Ruang Kawasan Perkotaan Tembilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Muatan Rencana Detail Tate Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
2. b.Pete Wilayah Perencanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
3. c.Pete Rencana Struktur Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
4. d.Pete Rencana Struktur Ruang Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan sebagaImana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
5. e.Pete Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
6. f.Pete Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
7. g.Peta Rencana Struktur Ruang Rencana J aringan TeIekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
8. h.Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dati Peraturan Menteri ini;
9. i.Peta Rencana Struktur Ruang Rencana J aringan Air Minum sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
10. j.Peta Rencana Struktur Ruang Rencana PengeIoIaan Air Limbah dan PengeIolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini:,
11. k.Peta Rencana Slruktur Ruang Rencana J aringan Persampahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  1. 1.Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Drainase sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
12. m.Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Prasarana Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
13. n.Peta Rencana Pola Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
14. o.TabeI Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dati Peraturan Menteri ini;
15. p.Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
16. q.TabeI Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
17. r.TabeI Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
18. s.TabeI Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
19. t.TabeI Ketentuan Kbusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
20. u.Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisabkan dari Peraturan Menteri ini;
21. v.Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisabkan dari Peraturan Menteri ini;
22. w.Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisabkan dari Peraturan Menteri ini; dan
23. x.Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Sempadan sebagalmana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisabkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Rencana Detall Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tembilaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayab perencanaan Kawasan Perkotaan Tembilaban.

Pasal 2

(1)Bupati Indragiri Hilir wajib menetapkan Rencana Detall Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tembilaban sebagalmana dimaksud dalam Pasal 1 dengan Peraturan Bupati dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulal berlaku.
(2)Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tembilaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan substansi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tembilahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran lll, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran Xl, Lampiran Xli, Lampiran XlII, Lampiran XlV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX, Lampiran XXI, Lampiran XXII, Lampiran XXIII, dan Lampiran XXIV Peraturan Menteri ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan mengenai jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari keIja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pengundangan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tembilaban dalam berita daerab oleh Sekretaris Daerab Kabupaten Indragiri Hilir.
(4)Dalam hal Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Rencana Detall Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tembilaban sebagaimana dimaksud pada ayat (I) sudab diundangkan oleh Sekretaris Daerab Kabupaten Indragiri Hilir, Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.
(5)Dalam hal Peraturan Bupati Indragiri HiIir tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tembilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tidak ditetapkan oleh Bupati Indragiri Hilir dan/atau tidak diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sampai batas waktu yang ditetapkan, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tembilahan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini dianggap sah dan berlaku serta menjadi acuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
(6)Bupati Indragiri Hilir melakukan peninjauan kembali Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tembilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(7)Dalam hal hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merekomendasikan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tembilahan perlu direvisi, Bupati Indragiri HiIir melakukan penyusunan dan penetapan rancangan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tembilahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Dalam hal Peraturan Bupati Indmgiri HiIir tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tembilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah diundangkan, Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

lzin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, terhadap izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang:

a.yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir; dan
b.yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini harus dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pasal 4 lzin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sedang dalam proses penerbitan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Tembilahan yang bertentangan dengan Peraturan Menteri in! dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 September 2025 MENTERl AGRARlA DAN TATA RUANGj KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ttd. NUSRON WAHID Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2025 DlREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERlAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, ttd. DHAHANA PUTRA BERlTA NEGARA REPUBUK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 735 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Ke nterian Agraria dan Tata Ruangj Ba Pertanahan Nasional, Nu aha, S.H., M.H. NIP 19680702199503100 I LAMPlRANI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR II TAHUN 2025 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TEMBlLAHAN MUATAN RENCANA DETAILTATA RUANG BABI KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Reneana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tembilahan ini yang dimaksud dengan: I. Kabupaten adalah Kabupaten Indragiri Hilir.

2.Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
3.Provinsi adalah Provinsi Riau.
4.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh WakiI Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
7.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8.Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang seeara hierarki memiliki hubungan fungsional,
9.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
10.Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang. I I. Pereneanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12.Reneana Tata Ruang adalah hasil Pereneanaan Tata Ruang.
13.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14.Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
15.Penataan Ruang adalah suatu sistem Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
16.Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
17.Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana detail tata ruang,
18.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten.
19.Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
20.Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
21.Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Kabupaten dari/atau kawasan strategis Kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
22.Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
23.Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana Kabupaten.
24.Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, danj'atau administrasi yang melayani seluruh Wilayah kota/Kawasan Perkotaan dan/atau regional.
25.Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani subwilayah kota.
26.Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonorni, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan.
27.Pusat Lingkungan Keluraharr/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi lingkungan permukiman keluraharr/ desa.
28.Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
29.Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
30.Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
31.Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sarnpai ke perumahan.
32.Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam Kawasan Perkotaan.
33.Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
34.Subzona adalah suatu bagian dati Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dati fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
35.Zona Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
36.Zona Badan Air dengan kode Zona BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
37.Zona Perlindungan Setempat dengan kode Zona PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan laban yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, keiancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air, termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
38.Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode Zona RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, balk yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
39.Subzona Rimba Kota dengan kode Subzona RTH-l adalah suatu hamparan laban yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam Wilayah perkotaan balk pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
40.Subzona Taman Kota dengan kode Subzona RTH-2 adalab laban terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi, atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian Wilayab kota.
41.Subzona Taman Kecamatan dengan kode Subzona RTH-3 adalab taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
42.Subzona Pemakaman dengan kode Subzona RTH-7 adalab penyediaan Ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazab, selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerab resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
43.Zona Ekosistem Mangrove dengan kode Zona EM adalab peruntukan Ruang yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerab sepanjang pantai terutama di daerab pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
44.Zona Budi Daya adalab Wilayab yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
45.Zona Badan Jalan dengan kode Zona BJ adalab bagian jalan yang berada pada antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan babu jalan.
46.Zona Hutan Produksi dengan kode Zona KHP adalab kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan,
47.Subzona Hutan Produksi Terbatas dengan kode Subzona HPT adalab hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanab, dan intensitas hujan setelab masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlab nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
48.Subzona Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi dengan kode Subzona HPK adalab hutan produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara Ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan laban pengganti tukar-menukar kawasan hutan.
49.Holding Zone adalab kawasan yang belum ditetapkan perubahan peruntukan Ruangnya.
50.Zona Pertanian dengan kode Zona P adalab peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
51.Subzona Tanaman Pangan dengan kode Subzona P-l adalab peruntukan Ruang laban basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan laban basab tidak beririgasi, serta laban kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
52.Subzona Perkebunan dengan kode Subzona P-3 adalab peruntukan Ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada laban basab darr/atau laban kering untuk komoditas perkebunan.
53.Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode Zona PTL sdalab peruntukan Ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
54.Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode Zona KPI ada1ab bentangan laban yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan reneana tata ruang wilayab yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
55.Zona Pariwisata dengan kode Zona W adalab peruntukan Ruang yang memiIiki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik a1am, buatan, maupun budaya.
56.Zona Perumaban dengan kode Zona R ada1ab peruntukan Ruang yang terdiri atas kelompok rumab tingga1 yang mewadabi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
57.Subzona Perumaban Kepadatan Sedang dengan kode Subzona R-3 adaiab peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlab bangunan rumab dengan luas laban.
58.Subzona Perumaban Kepadatan Rendab dengan kode Subzona R-4 adalab peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang keeil antara jumlab bangunan rumab dengan luas laban.
59.Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode Zona SPU adalab peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olabraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan da1am reneana tata ruang wilayab.
60.Subzona SPU Skala Kota dengan kode Subzona SPU-l adalab peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
61.Subzona SPU Skala Keeamatan dengan kode Subzona SPU-2 adalab peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala keeamatan.
62.Subzona SPU Skala Keluraban dengan kode Subzona SPU-3 adalab peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala keluraban.
63.Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode Zona RTNH adalab Ruang terbuka di bagian wilayab perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori Ruang terbuka hijau, berupa laban yang diperkeras.
64.Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode Zona K adalab peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaba yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaba, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
65.Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode Subzona K-l adalab peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekezja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala peiayanan kota.
66.Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode Subzona K-2 adalab peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan danj'atau jasa, tempat bekezja, tempat berusaba, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
67.Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode Subzona K-3 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan darr/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaba, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala peiayanan SWP.
68.Zona Perkantoran dengan kode Zona KT adalab peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan peiayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaba, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
69.Zona Peruntukan Lainnya dengan kode Zona PL adalab peruntukan Ruang yang difungsikan untuk kegiatan meliputi tempat evakuasi sementara, tempat evakuasi akhir, instalasi pengolahan air minum, instaiasi pengolahan air Iimbab, pengembangan nuklir, darr/atau pergudangan.
70.Subzona Pergudangan dengan kode Subzona PL-6 adalab peruntukan Ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindaban barang.
71.Zona Pengelolaan Persampaban dengan kode Zona PP adalab peruntukan Ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
72.Zona Transportasi dengan kode Zona TR adalab peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam Rencana Tata Ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan iaut.
73.Zona Pertabanan dan Keamanan dengan kode Zona HK adalab peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertabanan dan keamanan seperti instalasi pertabanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, komando daerab militer, komando resor militer, komando rayon militer, dan sebagainya.
74.Peraturan Zonasi adalab ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya, untuk setiap kawasan, Zona, Subzona, Blok, dan persil sebagaimana ditetapkan dalamRDTR.
75.Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalab koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kaveling.
76.Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalab koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kaveling.
77.Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adaIah angka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bag! pertarnananjpenghijauan dan luas persiljkaveling.
78.Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adaIah angka persentase luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan di bawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang wilayah, RDTR, dan Peraturan Zonasi.
79.Luas Kaveling Minimum adaIah pengaturan luas kaveling untuk Zona perumahan yang disepakati antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan kantor pertanahan setempat.
80.Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adaIah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan.
81.Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adaIah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap permukaan tanah yang dinyatakan daIam satuan meter.
82.Orang adaIah orang perseorangan danjatau korporasi.
83.Masyarakat adaIah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, danjatau pemangku kepentingan nonpemerintah lain daIam penyelenggaran Penataan Ruang.
84.Peran Masyarakat adaIah partisipasi aktif Masyarakat daIam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

BAB II

RUANG LlNGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup RDTR meliputi:

a.ruang lingkup muatan; dan
b.ruang lingkup WP.

Pasal 3

Ruang lingkup muatan sebagaimana dimaksud daIam Pasal 2 huruf a meliputi:

a.tujuan penataan WP;
b.rencana Struktur Ruang;
c.rencana Pola Ruang;
d.ketentuan Pemanfaatan Ruang;
e.Peraturan Zonasi; dan
f.kelembagaan,

(1)Ruang Iingkup WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disebut sebagai Kawasan Perkotaan Tembilahan.
(2)Kawasan Perkotaan Tembilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan aspek administrasi dan fungsional dengan luas wilayah seluas 7.553,48 (tujuh ribu lima ratus lima puluh tiga kama empat delapan) hektare beserta Ruang udara di atasnya dan Ruang di dalam bumi.
(3)Batas Kawasan Perkotaan Tembilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Desa Sungai Luar, Desa Sungai Rawa, dan Desa Tanjung Siantar;
2. b.sebelah selatan berbatasan dengan Desa Seberang Tembilahan Selatan;
3. c.sebelah barat berbatasan dengan Desa Sialang Panjang; dan
4. d.sebelah timur berbatasan dengan Desa Teluk Dalam.
(4)Kawasan Perkataan Tembilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara administrasi meliputi:
1. a.sebagian wilayah Kecamatan Tembilahan dengan luas 4.922,75 (empat ribu sembilan ratus dua puluh dua kama tujuh lima) hektare, terdiri atas: I. Kelurahan Pekan Arba dengan luas 520,47 (lima ratus dua puluh kama empat tujuh) hektare;
  1. 2.Kelurahan Tembilahan Kota dengan luas 168,18 (seratus enam puluh delapan kama satu delapan) hektare;
  2. 3.Kelurahan Sungaiberingin dengan luas 2.118,59 (dua ribu seratus delapan belas kama lima sembilan) hektare;
  3. 4.Kelurahan Tembilahan Hilir dengan luas 816,39 (delapan ratus enam belas kama tiga sembilan) hektare;
  4. 5.sebagian Kelurahan Seberang Tembilahan dengan luas 430,77 (empat ratus tiga puluh kama tujuh tujuh) hektare;
  5. 6.sebagian Kelurahan Seberang Tembilahan Barat dengan luas 154,57 (seratus lima puluh empat kama lima tujuh) hektare; dan
  6. 7.sebagian Kelurahan Sungaiperak dengan luas 713,78 (tujuh ratus tiga belas kama tujuh delapan) hektare;
2. b.sebagian wilayah Kecamatan Tembilahan Hulu dengan luas 2.630,72 (dua ribu enam ratus tiga puluh kama tujuh dual hektare, terdiri atas: I. Kelurahan Tembilahan Hulu dengan luas 1.350,28 (seribu tiga ratus lima puluh kama dua delapan) hektare;
  1. 2.Kelurahan Tembilahan Barat dengan luas 896,83 (delapan ratus sembilan puluh enam koma delapan tiga) hektare; dan
  2. 3.Desa Pekan Kamis dengan luas 383,61 (tiga ratus delapan puluh tiga koma enam satu) hektare.
(5)Kawasan Perkotaan Tembilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi menjadi 7 (tujuh) SWP meliputi:
1. a.SWP A dengan luas 908,53 (sembi1an ratus delapan koma lima tiga) hektare terbagi menjadi 12 (dua belas) Blok, terdiri atas:
  1. 1.Blok A.l dengan luas 128,28 (seratus dua puluh delapan koma dua delapan) hektare;
  2. 2.Blok A.2 dengan luas 108,54 (seratus delapan koma lima empat) hektare;
  3. 3.Blok A.3 dengan luas 153,66 (seratus lima puluh tiga koma enam enam) hektare;
  4. 4.Blok A.4 dengan luas 49,93 (empat puluh sembilan koma sembilan tiga) hektare;
  5. 5.Blok A.5 dengan luas 47,51 (empat puluh tujuh koma lima satu) hektare;
  6. 6.Blok A.6 dengan luas 100,25 (seratus koma dua lima) hektare;
  7. 7.Blok A.7 dengan luas 45,40 (empat puluh lima koma empat noll hektare;
  8. 8.Blok A.8 dengan luas 46,54 (empat puluh enam koma lima empat) hektare;
  9. 9.Blok A.9 dengan luas 32,17 (tiga puluh dua koma satu tujuh) hektare;
  10. 10.Blok A.I0 dengan luas 61,28 (enam puluh satu koma dua delapan) hektare;
  11. 11.Blok A.ll dengan luas 55,44 (lima puluh lima koma empat empat) hektare; dan
  12. 12.Blok A.12 dengan luas 79,53 (tujuh puluh sembilan koma lima tiga) hektare;
2. b.SWP B dengan luas 585,34 (lima ratus delapan puluh lima koma tiga empat) hektare terbagi menjadi 4 (empat) Blok, terdiri atas:
  1. 1.Blok B.l dengan luas 139,61 (seratus tiga puluh sembilan kama enam satu) hektare;
  2. 2.Blok 8.2 dengan luas 137,63 (seratus tiga puluh tujuh koma enam tiga) hektare;
  3. 3.Blok B.3 dengan luas 180,57 (seratus delapan puluh koma lima tujuh) hektare; dan
  4. 4.Blok B.4 dengan luas 127,53 (seratus dua puluh tujuh koma lima tiga) hektare;
3. c.SWP C dengan luas 396,15 (tiga ratus sembilan puluh enam koma satu lima) hektare terbagi menjadi 3 (tiga) Blok, terdiri atas:
  1. 1.Blok C.l dengan luas 81,47 (delapan puluh satu koma empat tujuh) hektare;
  2. 2.Blok C.2 dengan luas 125,60 (seratus dua puluh lima koma enam noll hektare; dan
  3. 3.Blok C.3 dengan Iuas 189,08 (seratus delapan puluh sembilan koma nol delapan) hektare;
4. d.SWP D dengan luas 1.170,25 (seribu seratus tujuh puluh koma dua lima) hektare terbagi menjadi 3 (tiga) Blok, terdiri atas: I. Blok D.I dengan luas 230,04 (dua ratus tiga puluh koma nol empat) hektare;
  1. 2.Blok D.2 dengan luas 312,72 (tiga ratus dua belas koma tujuh dual hektare; dan
  2. 3.Blok D.3 dengan luas 627,48 (enam ratus dua puluh tujuh koma empat delapan) hektare;
5. e.SWP E dengan luas 1.211,07 (seribu dua ratus sebelas koma not tujuh) hektare terbagi menjadi 3 (tiga) Blok, terdiri atas: I. Blok E.I dengan luas 504,78 (lima ratus empat koma tujuh delapan) hektare;
  1. 2.Blok E.2 dengan luas 349,03 (tiga ratus empat puluh sembilan koma nol tiga) hektare; dan
  2. 3.Blok E.3 dengan luas 357,26 (tiga ratus lima puluh tujuh koma dua enam) hektare;
6. f.SWP F dengan luas 2.001,94 (dua ribu satu koma sembi1an empat) hektare terbagi menjadi 6 [enam] Blok, terdiri atas: I. Blok F.I dengan luas 189,69 (seratus delapan puluh sembilan koma enam sembilan) hektare;
  1. 2.Blok F.2 dengan luas 302,14 (tiga ratus dua koma satu empat) hektare;
  2. 3.Blok F.3 dengan luas 602,00 (enam ratus dua koma nol noll hektare;
  3. 4.Blok FA dengan luas 361,77 (tiga ratus enam puluh satu koma tujuh tujuh) hektare;
  4. 5.Blok F.5 dengan luas 307,27 (tiga ratus tujuh koma dua tujuh) hektare; dan
  5. 6.Blok F.6 dengan luas 239,06 (dua ratus tiga puluh sembilan koma nol enam) hektare;
7. g.SWP G dengan luas 1.280,20 (seribu dua ratus delapan puluh koma dua noll hektare terbagi menjadi 4 (empat) Blok, terdiri atas: I. Blok G.I dengan luas 258,33 (dua ratus lima puluh delapan koma tiga tiga) hektare;
  1. 2.Blok G.2 dengan luas 285,32 (dua ratus delapan puluh lima koma tiga dual hektare;
  2. 3.Blok G.3 dengan luas 90,12 (sembilan puluh koma satu dual hektare;dan
  3. 4.Blok GA dengan luas 646,44 (enam ratus empat puluh enam koma empat empat) hektare. BAB 111 TUJUAN PENATAAN WP PasalS Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud da!am Pasal 3 huruf a yaitu mewujudkan Kawasan Perkotaan Tembilahan sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa, serta pusat pengembangan kelapa nusantara yang berwawasan lingkungan, BABIV RENCANA STRUKTUR RUANG Umum Pasal 6 Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 3 huruf b metiputi:
8. a.rencana pengembangan pusat pelayanan;
9. b.rencanajaringan transportasi;
10. c.rencanajaringan energi;
11. d.rencana jaringan telekomunikasi;
12. e.rencanajaringan sumber daya air;
13. f.rencanajaringan air minum;
14. g.rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan Iimbah bahan berbahaya dan beracun;
15. h.rencana jaringan persampahan;
16. i.rencana jaringan drainase; dan
17. j.rencana jaringan prasarana lainnya.
(1)Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud da!am Pasa! 6 huruf a metiputi:
1. a.Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
2. b.Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
3. c.pusat pelayanan Iingkungan.
(2)Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana climaksud pada ayat (1) hurufa berada pada SWP A Blok A.12.
(3)Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada:
1. a.SWP A Blok A.1 dan B10k A.ll;
2. b.SWP B Blok B.4;
3. c.SWP 0 Blok 0.2;
4. d.SWP E Blok E.1;
5. e.SWP F Blok F.l; dan
6. f.SWP G Blok GA.
(4)Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c terdiri atas:
1. a.Pusat Lingkungan Kecamatan berada pada SWP A Blok A.12 dan SWP G Blok G.I; dan
2. b.Pusat Lingkungan KelurahanjDesa berada pada SWP A Blok A.II, SWP B Blok B.3, SWP C Blok C.2, dan SWP F Blok F.5.
3. a.Jalan Arteri Primer;
4. b.Jalan Kolektor Primer;
5. c.Jalan Lokal Primer;
6. d.Jalan Lokal Sekunder;
7. e.Jalan Lingkungan Sekunder;
8. f.terminal penumpang tipe C;
9. g.jembatan;
10. h.pelabuhan sungai dan danau pengumpul;
11. i.pelabuhan pengumpul;
12. j.pelabuhan pengumpan lokal; dan
13. k.terminal khusus.
(2)Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a meliputi:
1. a.Jln. M. Boya (Tembilahan) melewati SWP A;
2. b.Jln. Telaga BirujBaharudin Yusuf (Tembilahan) melewati SWP A dan SWP G; dan
3. c.Tempuling - Tembilahan melewati SWP G.
(3)Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b meliputi:
1. a.Tembilahan - Enok melewati SWP B; dan
2. b.Tembilahan - Simpang Kuala Saka melewati SWP A, SWP C, SWP D, danSWPF.
(4)Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c meliputi:
1. a.Jln. Suhada II melewati SWP A, SWP F, dan SWP G;
2. b..Jln. Diponegoro melewati SWP A;
3. c.Jln. Gerilya melewati SWP A dan SWP G;
4. d.Jln. Imam Bonjol TBH melewati SWP A;
5. e.Jln. Kartini melewati SWP A;
6. f.Jln. KH Dewantara melewati SWP A;
7. g.Jln. Marhasan melewati SWP A;
8. h.Jln. P. Hidayat melewati SWP A dan SWP C;
9. i.Jln. Panglima Sulung I TBH melewati SWP A dan SWP F;
10. j.Jln. Panglima Sulung II TBH melewati SWP A dan SWP F;
11. k.Jln. Pelabuhan Prt-21 melewati SWP D dan SWP E; I. Jln. Prof. M. Yamin, SH melewati SWP A dan SWP C;
12. m.Jln. Sudirman melewati SWP A;
13. n.Tembilahan - Terusan Mas melewati SWP C, SWP D, dan SWP E; dan
14. o.rencana pembangunan jalan barn Jalan Lokal Primer melewati SWP A, SWP B, dan SWP G.
(5)Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf d meliputi:
1. a.Jln. Bersama melewati SWP A dan SWP F;
2. b.Jln. Suhada Terusan melewati SWP F dan SWP G;
3. c.Jln. Abd. ManafTBH melewati SWP A;
4. d.Jln. Asyad Ahmad melewati SWP A;
5. e.Jln. Batang Tuaka TBH melewati SWP A;
6. f.Jln. Budiman TBH melewati SWP A;
7. g.Jln. Bunga/ Prajasakti melewati SWP A;
8. h.Jln. Datuk Bandar melewati SWP A;
9. i.Jln. H. Khalidi melewati SWP A;
10. j.Jln. H. Sadri melewati SWP A;
11. k.Jln. H. Said melewati SWP A; I. Jln. Harapan melewati SWP A;
12. m.Jln. Hasan Gani TBH melewati SWP A;
13. n..Jln, HR. Subrantas melewati SWP C;
14. o.Jln. Kayu Jati melewati SWP A;
15. p.Jln. Kembang melewati SWP A;
16. q.Jln. Mandala TBH melewati SWP A;
17. r.Jln. Pelajar melewati SWP A dan SWP F;
18. s.Jln. Pelita Jaya melewati SWP A;
19. t.Jln. Pendidikan melewati SWP A;
20. u..Jln. Perintis TBH melewati SWP A;
21. v.Jln. Provinsi - Pekan Kamis melewati SWP G;
22. w.Jln. Sapta Marga melewati SWP A;
23. x.Jln. Sederhana melewati SWP A;
24. y.Jln. T. Harapan melewati SWP A dan SWP F;
25. z.Jln. Tempuling - Mandah melewati SWP F dan SWP G; aa. Tembilahan - Pekan Arba melewati SWP F; dan bb. rencana pembangunan jalan barn Jalan Lokal Sekunder melewati SWP A dan SWP F.
(6)Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf e melewati SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, dan SWPG.
(7)Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruffberada pada SWP A Blok A.1. (B) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf g berada pada:
1. a.SWP A Blok A.4, Blok A.S, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.B, Blok A.9, Blok A.lO, Blok A.l1, dan Blok A.12;
2. b.SWP B Blok B.I;
3. c.SWP C Blok C.I, Blok C.2, dan Blok C.3;
4. d.SWP D Blok D.2 dan D.3;
5. e.SWP E Blok E.I, Blok E.2, dan Blok E.3;
6. f.SWP F Blok F.I, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6; dan
7. g.SWP G Blok GA.
(9)Pelabuhan sungai dan danau pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat(l) hurufh berada pada SWP A Blok A.IO.
(10)Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf i berada pada SWP A Blok A.II.
(11)Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf j berada pada SWP E Blok E.!.
(12)Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf k berada pada:
1. a.SWP B Blok BA; dan
2. b.SWP G Blok G.2.
3. a.pembangkit listrik tenaga uap;
4. b.pembangkit listrik tenaga diesel;
5. c.saluran udara tegangan tinggi;
6. d.saluran udara tegangan menengah;
7. e.saluran udara tegangan rendah; dan
8. f.gardu listrik.
(2)Pembangkit listrik tenaga uap sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a berada pada SWP E Blok E.I.
(3)Pembangkit listrik tenaga diesel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada:
1. a.SWP A Blok A.S;
2. b.SWP B Blok B.3; dan
3. c.SWP G Blok G.2.
(4)Saluran udara tegangan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c meliputi:
1. a.jaringan transmisi Kuala Enok - Tembilahan melewati SWP B, SWP C, dan SWP D; dan
2. b.jaringan transmisi Rengat - Tembilahan melewati SWP A, SWP D, SWP F, dan SWP G.
(5)Saluran udara tegangan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf d melewati SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, danSWPG.
(6)Saluran udara tegangan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf e melewati SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, dan SWPG.
(7)Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruffterdiri atas:
1. a.gardu induk berada pada SWP D Blok D.I; dan
2. b.gardu distribusi berada pada:
  1. 1.SWP A Blok A.I, Blok A.2, Blok A.3, Blok AA, Blok A.S, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.B, Blok A.9, Blok A.lO, Blok A.ll, dan BlokA.12;
  2. 2.SWP B Blok B.3;
  3. 3.SWP C Blok C.I, Blok C.2, dan Blok C.3;
  4. 4.SWP D Blok D.2 dan Blok D.3;
  5. 5.SWP E Blok E.I;
  6. 6.SWP F Blok F.2 dan Blok F.3; dan
  7. 7.SWP G Blok G.2 dan GA.
3. a.jaringan tetap;
4. b.jaringan bergerak terestrial; dan
5. c.jaringan bergerak seluler.
(2)Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a terdiri atas:
1. a.jaringan serat optik melewati SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, dan SWP G; dan
2. b.sentral telepon otomat berada pada SWP F Blok FA.
(3)Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b berupa stasiun transmisi (sistem televisi) berada pada SWP C Blok C.l.
(4)Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c berupa menara base transceiver station berada pada:
1. a.SWP A Blok A.S, Blok A.6, Blok A.B, Blok A.9, Blok A.IO, Blok A.ll, dan BlokA.12;
2. b.SWP C Blok C.I dan Blok C.2;
3. c.SWP D Blok D.2 dan Blok D.3; dan
4. d.SWP F Blok F.2, Blok F.3, dan Blok FA. (21 Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri atas:
5. a.jaringan irigasi primer; dan
6. b.jaringan irigasi tersier.
(3)Jaringan irigasi primer sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a melewati SWP F.
(4)Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melewati SWP A, SWP C, SWP D, SWP F, dan SWP G.
1. a.unit produksi;
2. b.unit distribusi;
3. c.sumur dangkal;
4. d.sumur pompa;
5. e.bak penampungan air hujan; dan
6. f.terminal air.
(2)Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a terdiri atas:
1. a.instalasi produksi berada pada SWP A Blok A.4; dan
2. b.bangunan penampung air berada pada SWP A Blok A.9.
(3)Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b berupa jaringan distribusi pembagi melewati SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, dan SWP G.
(4)Sumur dangkal sebagairnana dimaksud pada ayat (I) huruf c berada pada SWP A Blok A.5 dan Blok A.12.
(5)Sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf d berada pada:
1. a.SWP A Blok A.9;
2. b.SWP B Blok B.3; dan
3. c.SWP G Blok G.4.
(6)Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada pada SWP B Blok B.3.
(7)Terminal air sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada pada SWP A Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.6.
(1)Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g meliputi:
1. a.sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
2. b.sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
(2)Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) skala kawasan tertentujpermukiman berada pada SWP E Blok E.l.
(3)Sistem pengelolaan Iimbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada:
1. a.SWP A Blok A.I2;
2. b.SWP B Blok B.4; dan
3. c.SWP F Blok F.3.
(1)Rencana jaringan persampaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h meliputi:
1. a.tempat penampungan sementara; dan
2. b.tempat pemrosesan akhir.
(2)Tempat penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada:
1. a.SWP A Blok A.l, BlokA.3, Blok A.B, Blok A.ll, dan BlokA.12;
2. b.SWP B Blok 8.1 dan Blok B.3;
3. c.SWP C Blok C.I dan Blok C.3;
4. d.SWP D B10k D.2;
5. e.SWP E Blok E.I;
6. f.SWP F Blok F.2, Blok F.3, dan B10k F.5; dan
7. g.SWP G Blok G.2 dan Blok G.4.
(3)Tempat pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada SWP D Blok D.2.
1. a.jaringan drainase sekunder;
2. b.jaringan drainase tersier;
3. c.bangunan peresapan (kolam retensi); dan
4. d.bangunan tampungan (polder).
(2)Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a melewati SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, dan SWP G.
(3)Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melewati SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, dan SWP G.
(4)Bangunan peresapan (kolam retensi) sebagaimana dimaksud pads ayat
(1)huruf c berada pada:
1. a.SWP A Blok A.6; dan
2. b.SWP E Blok E. I.
(5)Bangunan tampungan (polder) sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf d berada pada:
1. a.SWP A Blok A.l dan B10k A.3;
2. b.SWP F Blok F.2 dan B10k F.3; dan
3. c.SWP G Blok G.4.
4. a.jalur evakuasi bencana;
5. b.tempat evakuasi;
6. c.jalur sepeda; dan
7. d.jaringan pejalan kaki.
(2)Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a terdiri atas:
1. a.lokasi jalur evakuasi bencana melewati SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, dan SWP G;
2. b.ruas jalan yang difungsikan sebagai jalur evakuasi bencana meiiputi:
  1. 1.Jln. KH Dewantara;
  2. 2.Jln. Pinang;
  3. 3.Jln. Seberang Tembilahan;
  4. 4.Jln. Seberang Tembilahan Barat;
  5. 5.Jln. T. Harapan;
  6. 6.Jln. Tempuling - Mandah;
  7. 7.Jln. Asyad Ahmad;
  8. 8.Jln. Diponegoro;
  9. 9.Jln. Gerilya;
  10. 10.Jln. H. Said; II. Jln. Harapan;
  11. 12.Jln. HR. Subrantas;
  12. 13.Jln. Imam Bonjol TBH;
  13. 14.Jln. M. Boya (Tembilahan); IS. Jln. Pelabuhan Prt-21;
  14. 16.Jln. Prof. M. Yamin, SH;
  15. 17.Jln. Sapta Marga;
  16. 18.Jln. Sudinnan;
  17. 19.Jln. Telaga BirujBaharudin Yusuf(Tembilahan);
  18. 20.Tembilahan - Enok;
  19. 21.Tembilahan - Pekan Arba;
  20. 22.Tembilahan - Simpang Kuala Saka;
  21. 23.Tembilahan - Terusan Mas; dan
  22. 24.Tempuling - Tembilahan.
(3)Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b terdiri atas:
1. a.tempat evakuasi sementara berada pada SWP A Blok A.I; dan
2. b.tempat evakuasi akhir berada pada SWP B Blok 8.3 dan SWP F Blok F.3.
(4)Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hurufc terdiri atas:
1. a.lokasi jalur sepeda melewati SWP A, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, dan SWP G;
2. b.ruas jalan yang difungsikan sebagai jalur sepeda meliputi: I. JIn. KH Dewantara;
  1. 2.JIn. T. Harapan;
  2. 3.JIn. Batang Tuaka TBH:
  3. 4.JIn. Diponegoro;
  4. 5.JIn. Gerilya;
  5. 6.JIn. Imam Bonjol TBH;
  6. 7.Jln. M. Boya (Tembilahan);
  7. 8.Jln. Pelabuhan Prt-2 I:
  8. 9.Jln. Prof. M. Yamin SH;
  9. 10.JIn. Sudirman;
  10. 11.Jln. Telaga Biru/Baharudin Yusuf [Tembilahan):
  11. 12.Tembilahan - Pekan Arba;
  12. 13.Tembilahan - Simpang Kuala Saka; dan
  13. 14.Tembilahan - Terusan Mas.
(5)Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf d terdiri atas:
1. a.lokasi jaringan pejalan kaki melewati SWP A, SWP C, SWP F, dan SWPG:
2. b.ruas jalan yang difungsikan sebagai jaringan pejalan kaki meliputi: I. JIn. KH Dewantara;
  1. 2.JIn. T. Harapan;
  2. 3.Jln. Akasia;
  3. 4.JIn. Batang Tuaka TBH;
  4. 5.JIn. Diponegoro;
  5. 6.JIn. Gerilya;
  6. 7.Jln. HR. Subrantas;
  7. 8.Jln. Imam Bonjol TBH:
  8. 9.JIn. Kembang;
  9. 10.JIn. M. Boya [Tembilahan);
  10. 11.JIn. P. Hidayat;
  11. 12.Jln. Panglima Sulung I TBH:
  12. 13.Jln. Panglima Sulung II TBH:
  13. 14.Jln. Pendidikan;
  14. 15.JIn. Prof. M. Yamin SH;
  15. 16.JIn. Sudirman;
  16. 17.JIn. Swarna Bumi;
  17. 18.Jln. Telaga Biru/Baharudin Yusuf (Tembilahan);
  18. 19.Tembilahan - Pekan Arba;
  19. 20.Tembilahan - Simpang Kuala Saka; dan
  20. 21.Tempuling - Tembilahan. BABV RENCANA POLA RUANO Umum Pasall7 (I) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meiiputi:
3. a.Zona Lindung; dan
4. b.Zona Budi Daya.
(2)Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a terdiri atas:
1. a.Zona Badan Air dengan kode Zona BA;
2. b.Zona Perlindungan Setempat dengan kode Zona PSi
3. c.Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode Zona RTH; dan
4. d.Zona Ekosistem Mangrove dengan kode Zona EM.
(3)Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b terdiri atas:
1. a.Zona Badan Jalan dengan kode Zona BJ;
2. b.Zona Hutan Produksi dengan kode Zona KHP;
3. c.Zona Pertanian dengan kode Zona P;
4. d.Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode Zona PTL;
5. e.Zona Kawasan Peruntukan lndustri dengan kode Zona KPl;
6. f.Zona Pariwisata dengan kode Zona W;
7. g.Zona Perumahan dengan kode Zona R;
8. h.Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode Zona SPU;
9. i.Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode Zona RTNH; J. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode Zona K;
10. k.Zona Perkantoran dengan kode Zona KT; I. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode Zona PL;
11. m.Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode Zona PP;
12. n.Zona Transportasi dengan kode Zona TR; dan
13. o.Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode Zona HK.
(4)Peta rencana Pola Ruang RDTR merupakan peta zonasi (zoning map) untuk Peraturan Zonasi.
1. a.SWP A Blok A.I, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.IO, Blok A.ll, dan Blok A.12;
2. b.SWP B Blok B.I, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok BA;
3. c.SWP C Blok C.I, Blok C.2, dan Blok C.3;
4. d.SWP D Blok D.I, Blok D.2, dan Blok D.3;
5. e.SWP E Blok E.I, Blok E.2, dan Blok E.3;
6. f.SWP F Blok F.I, Blok F.2, Blok F.3, Blok FA, Blok F.5, dan Blok F.6; dan
7. g.SWP G Blok G.I, Blok G.2, Blok G.3, dan Blok G.4. Paragraf2 Zona Perlindungan Setempat Pasall9 Zona Perlindungan Setempat dengan kode Zona PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b seluas 104,84 (seratus empat koma delapan empat) hektare terdapat di:
8. a.SWP A Blok A.I, Blok A.2, Blok A.3, Blok AA, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.IO, Blok A.II, dan Blok A.12;
9. b.SWP B Blok B.I, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok BA;
10. c.SWP C Blok C.I, Blok C.2, dan Blok C.3;
11. d.SWP D Blok D.I, Blok D.2, dan Blok D.3;
12. e.SWP E Blok E.I, Blok E.2, dan Blok E.3;
13. f.SWP F Blok F.I, Blok F.2, Blok F.3, Blok FA, Blok F.5, dan Blok F.6; dan
14. g.SWP G Blok G.I, Blok G.2, Blok G.3, dan Blok GA. Paragraf3 Zona Ruang Terbuka Hijau Pasal 20 (I) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c seluas 379,22 (tiga ratus tujuh puluh sembilan koma dua dual hektare, meliputi:
15. a.Subzona Rimba Kota dengan kode Subzona RTH-I;
16. b.Subzona Taman Kota dengan kode Subzona RTH-2;
17. c.Subzona Taman Kecamatan dengan kode Subzona RTH-3; dan
18. d.Subzona Pemakaman dengan kode Subzona RTH-7.
(2)Subzona Rimba Kota dengan kode Subzona RTH-I sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a seluas 322,54 (tiga ratus dua puluh dua koma lima empat) hektare terdapat di:
1. a.SWP A Blok A.I;
2. b.SWP B Blok B.2 dan Blok B.3;
3. c.SWP C Blok C.2;
4. d.SWP D Blok D.I dan Blok D.2;
5. e.SWP F Blok F.I, Blok F.3, Blok FA, Blok F.5, dan Blok F.6; dan
6. f.SWP G Blok G.I, Blok G.2, Blok G.3, dan Blok GA.
(3)Subzona Taman Kota dengan kode Subzona RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b seluas 37,17 (tiga puluh tujuh koma satu tujuh) hektare terdapat di:
1. a.SWP A Blok A.2, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.II, dan Blok A.12;
2. b.SWP C Blok C.I dan Blok C.2;
3. c.SWP F Blok F.I; dan
4. d.SWP G Blok G.l dan Blok GA.
(4)Subzona Taman Kecamatan dengan kode Subzona RTH-3 sebagairnana dimaksud pada ayat (I) huruf c seluas 0,98 (nol koma sembilan delapan) hektare terdapat di:
1. a.SWPA Blok A.7; dan
2. b.SWP G Blok GA.
(5)Subzona Pemakaman dengan kode Subzona RTH-7 sebagairnana dimaksud pada ayat (I) huruf d seluas 18,53 (delapan belas koma lima tiga) hektare terdapat di:
1. a.SWP A Blok A.2, Blok A.6, Blok A.I0, dan Blok A.II;
2. b.SWP D Blok D.3;
3. c.SWP F Blok F.2 dan Blok F.3; dan
4. d.SWP G Blok GA. Paragraf4 Zona Ekosistem Mangrove Pasal 21 Zona Ekosistem Mangrove dengan kode Zona EM sebagairnana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d seluas 32,34 (tiga puluh dua koma tiga empat) hektare terdapat di:
5. a.SWP B Blok 8.1, Blok B.3, dan Blok BA;
6. b.SWP D Blok D.I dan Blok D.3; dan
7. c.SWP E Blok E.l, Blok E.2, dan Blok E.3.
8. a.SWP A Blok A.l, Blok A.2, Blok A.3, Blok AA, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, BlokA.8, BlokA.9, BlokA.lO, BlokA.II, dan Blok A.12;
9. b.SWP B Blok B.l, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok BA;
10. c.SWP C Blok C.l, Blok C.2, dan Blok C.3;
11. d.SWP D Blok D.l, Blok D.2, dan Blok D.3;
12. e.SWP E Blok E.I, Blok E.2, dan Blok E.3;
13. f.SWP F Blok F.l, Blok F.2, Blok F.3, Blok FA, Blok F.5, dan Blok F.6; dan
14. g.SWP G Blok G.I, Blok G.2, Blok G.3, dan Blok GA. Paragraf2 Zona Hutan Produksi Pasal 23
(1)Zona Hutan Produksi dengan kode Zona KHP sebagairnana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b seluas 2.510,82 (dua ribu lima ratus sepuluh koma delapan dual hektare meliputi:
1. a.Subzona Hutan Produksi Terbatas dengan kode Subzona HPT; dan
2. b.Subzona Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi dengan kode Subzona HPK.
(2)Subzona Hutan Produksi Terbatas dengan kode Subzona HPT sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 804,62 (delapan ratus empat koma enam dual hektare terdapat di:
1. a.SWP D Biok D.I;
2. b.SWP E Biok E.I, Blok E.2, dan Biok E.3;
3. c.SWP F Biok F.I, Blok FA, dan Biok F.5; dan
4. d.SWP G Biok G.I dan Biok G.3.
(3)Subzona Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi dengan kode Subzona HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb seluas 763,78 (tujuh ratus enam puluh tiga koma tujuh delapan) hektare terdapat di:
1. a.SWP A Biok A.2, dan Blok A.3;
2. b.SWP C Biok C.3;
3. c.SWP D Biok D.I, Biok D.2, dan Biok D.3;
4. d.SWP E Biok E.I dan Biok E.2;
5. e.SWP F Biok F.I, Biok F.2, Biok F.3, Biok FA, Biok F.5, dan Biok F.6; dan
6. f.SWP G Biok G.I, Blok G.2, Biok G.3, dan Biok GA.
(4)Pada Zona Hutan Produksi dengan kode Zona KHP sebagairnana dimaksud pada ayat (1) terdapat usulan perubahan peruntukan kawasan hutan produksi (Holding Zone) menjadi Zona Badan Air dengan kode Zona BA, Zona Badan Jalan dengan Kode Zona BJ, Subzona Perkebunan dengan kode Subzona P-3, Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan Kode Zona KPI, Subzona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode Subzona R-3, dan Subzona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode Subzona R-4 dengan rincian luasan:
1. a.Subzona Hutan Produksi Terbatas dengan kode Subzona HPT/Zona Badan Air dengan kode Zona BA berada pada SWP D Biok D.3, SWP E Biok E.! dan Biok E.2 seluas 1,25 (satu koma dua lima) hektare;
2. b.Subzona Hutan Produksi Terbatas dengan kode Subzona HPT/Zona Badan Jalan dengan kode Zona BJ berada pada SWP E Blok E.2 seluas 0,01 [nol koma nol satu) hektare;
3. c.Subzona Hutan Produksi Terbatas dengan kode HPT/Subzona Perkebunan dengan kode Subzona P-3 berada pada SWP D Blok D.3 seluas 2,35 (dua koma tiga lima) hektare;
4. d.Subzona Hutan Produksi Terbatas dengan kode Subzona HPT/Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode Zona KPI berada pada SWP D BIok D.3, SWP E BIok E.!, dan Blok E.2 seluas 34,93 (tiga puluh empat koma sembilan tiga) hektare;
5. e.Subzona Hutan Produksi Terbatas dengan kode Subzona HPT/Subzona Perumaban Kepadatan Rendab dengan kode Subzona R-4 berada pada SWP D Blok D.3 seluas 1,54 (satu kama lima empat) hektare;
6. f.Subzona Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi dengan kode Subzona HPK/Zona Badan Air dengan kode Zona BA berada pada SWP A Blok A.l, Blok A.2, SWP C Blok C.3, SWP D Blok D.2, Blok D.3, SWP E Blok E.l, Blok E.2, SWP F Blok F.3, Blok FA, Blok F.5, Blok F.6, SWP 0 Blok 0.2, dan Blok 004 seluas 11,13 (sebelas kama satu tiga) hektare;
7. g.Subzona Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi dengan kode Subzona HPK/Zona Badan Jalan dengan kode Zona BJ berada pada SWP D Blok D.2, SWP E Blok E.l, SWP F Blok F.5, Blok F.6, SWP 0 Blok 0.2, Blok 0.3, dan Blok 0.4 seluas 1,29 (satu kama dua sembilan) hektare;
8. h.Subzona Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi dengan kode Subzona HPK/Subzona Perkebunan dengan kode Subzona P-3 berada pada SWP D Blok D.2, Blok D.3, SWP F Blok F.3, Blok FA, Blok F.5, Blok F.6, SWP 0 Blok 0.3, dan Blok 004 seluas 415,20 (empat ratus lima belas kama dua noll hektare;
9. i.Subzona Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi dengan kode Subzona HPK/Subzona Perumaban Kepadatan Sedang dengan kode Subzona R-3 berada pada SWP D Blok D.2, SWP F Blok FA, dan SWP 0 Blok 0.2 seluas 66,98 (enam puluh enam kama sembilan delapan) hektare; dan
10. j.Subzona Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi dengan kode Subzona HPK/Subzona Perumaban Kepadatan Rendab dengan kode Subzona R-4 berada pada SWP A Blok A.l, SWP C Blok C.3, SWP D Blok D.2, Blok D.3, SWP E Blok E.l, Blok E.2, SWP F Blok F.5, Blok F.6, SWP 0 Blok 0.3, dan Blok 004 seluas 407,76 (empat ratus tujuh kama tujuh enam) hektare.
(5)Zona Hutan Produksi dengan kode Zona KHP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perubaban peruntukan kawasan (Holding Zone) menjadi areal peruntukan lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan. Paragraf3 Zona Pertanian Pasal 24 (I) Zona Pertanian dengan kode Zona P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c seluas 1.326,58 (seribu tiga ratus dua puluh enam kama lima delapan) hektare, meliputi:
1. a.Subzona Tanaman Pangan dengan kode Subzona P-I; dan
2. b.Subzona Perkebunan dengan kode Subzona P-3.
(2)Subzona Tanaman Pangan dengan kode Subzona P-I sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a seluas 144,37 (seratus empat puluh empat kama tiga tujuh) hektare terdapat di:
1. a.SWP F Blok F.I, Blok F.2, Blok F.3, dan Blok FA; dan
2. b.SWPO Blok 0.1.
(3)Subzona Perkebunan dengan kode Subzona P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 1.182,21 (seribu seratus delapan puluh dua koma dua satu) hektare terdapat di:
1. a.SWP B Blok B.I, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
2. b.SWP 0 Blok 0.1, Blok 0.2, dan Blok 0.3;
3. c.SWP E Blok E.I, Blok E.2, dan Blok E.3;
4. d.SWP F Blok s.i, Blok F.4, dan Blok F.5; dan
5. e.SWP G Blok G.I, Blok G.3, dan Blok G.4. Paragraf4 Zona Pembangkitan Tenaga Listrik Pasal 25 Zona Pembangkit Tenaga Listrik dengan kode Zona PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d seluas 12,99 (dua belas koma sembilan sembilan) hektare terdapat di:
6. a.SWP 0 Blok 0.1;
7. b.SWP E Blok E.l; dan
8. c.SWP G Blok G.2.
9. a.SWP B Blok B.4;
10. b.SWP 0 Blok 0.3; dan
11. c.SWP E Blok E.l dan E.2. Paragraf6 Zona Pariwisata Pasal 27 Zona Pariwisata dengan kode Zona W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruff seluas 12,91 (dua belas koma sembilan satu) hektare terdapat di:
12. a.SWP 0 Blok 0.1 dan Blok 0.3; dan
13. b.SWP E Blok E.3. Paragraf7 Zona Perumahan Pasal 28
(1)Zona Perumahan dengan kode Zona R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf g seluas 2.386,21 (dua ribu tiga ratus delapan puluh enam koma dua satu) hektare, meiiputi:
1. a.Subzona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode Subzona R-3; dan
2. b.Subzona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode Subzona R-4.
(2)Subzona Perumaban Kepadatan Sedang dengan kode Subzona R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a seluas 747,23 (tujuh ratus empat puluh tujuh koma dua tiga) hektare terdapat di:
1. a.SWP A Blok A.3, Blok AA, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.lO, Blok A.ll, dan Blok A.12;
2. b.SWP B Blok B.I, Blok B.3, dan Blok BA;
3. c.SWP C Blok C.I, Blok C.2, dan Blok C.3;
4. d.SWP D Blok D.2 dan Blok D.3;
5. e.SWP F Blok F.I, Blok F.2, Blok F.3, Blok FA, dan Blok F.5; dan
6. f.SWP G Blok G.I, Blok G.2, dan Blok GA.
(3)Subzona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode Subzona R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b seluas 1.638,98 (seribu enam ratus tiga puluh delapan koma sembilan delapan) hektare terdapat di:
1. a.SWP A Blok A.I, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.ll, dan Blok A.12;
2. b.SWP B Blok B.2, Blok B.3, dan Blok BA;
3. c.SWP C Blok C.I, Blok C.2, dan Blok C.3;
4. d.SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3;
5. e.SWP E Blok E.I;
6. f.SWP F Blok F.I, Blok F.2, Blok F.3, Blok FA, Blok F.5, dan Blok F.6; dan
7. g.SWP G Blok G.I, Blok G.2, Blok G.3, dan Blok GA. Paragraf8 Zona Sarana Pelayanan Umum Pasa!29 (I) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode Zona SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf h seluas 61,97 (enam puluh satu koma sembilan tujuh) hektare meliputi:
8. a.Subzona SPU Skala Kota dengan kode Subzona SPU-I;
9. b.Subzona SPU Skala Kecamatan dengan kode Subzona SPU-2; dan
10. c.Subzona SPU Skala Keluarahan dengan kode Subzona SPU-3.
(2)Subzona SPU Skala Kota dengan kode Subzona SPU-I sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a seluas 49,09 (empat puluh sembilan koma nol sembilan) hektare terdapat di:
1. a.SWP A Blok A.3, Blok AA, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.IO, dan Blok A.12;
2. b.SWP C Blok C.I;
3. c.SWP F Blok F.3; dan
4. d.SWP G Blok G.I dan Blok GA.
(3)Subzona SPU Skala Kecamatan dengan kode Subzona SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b seluas 8,16 (delapan koma satu enam) hektare terdapat di:
1. a.SWP A Blok A.6 dan Blok A.8;
2. b.SWP C Blok C.I;
3. c.SWP D Blok D.3;
4. d.SWP F Blok F.2 dan Blok F.3; dan
5. e.SWP G Blok G.I dan Blok GA.
(4)Subzona SPU Skala Keluraban dengan kode Subzona SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c seluas 4,71 (empat koma tujuh satu) hektare terdapat di:
1. a.SWP A Blok A.6, Blok A.7, Blok A8, Blok A9, Blok A.IO, Blok All, dan Blok A.12;
2. b.SWP B Blok 8.3;
3. c.SWP D Blok D.2 dan Blok D.3;
4. d.SWP F Blok F.I, Blok F.2, dan Blok F.3; dan
5. e.SWP G Blok G.2 dan Blok GA. Paragraf9 Zona Ruang Terbuka Non Hijau Pasal 30 Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode Zona RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf i seluas 0,82 (nol koma delapan dual hektare terdapat di SWP A Blok A.II.
(1)Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode Zona K sebagaimana dimaksud da1am Pasal 17 ayat (3) huruf j seluas 214,87 (dua ratus empat belas koma delapan tujuh) hektare, meliputi:
1. a.Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode Subzona K-l;
2. b.Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode Subzona K-2; dan
3. c.Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode Subzona K-3.
(2)Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode Subzona K-l sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 50,89 (lima puluh koma delapan sembilan) hektare terdapat di:
1. a.SWP A Blok A.7, Blok A.8, Blok A.I0, Blok A.ll, dan Blok A.12; dan
2. b.SWP F Blok F.3.
(3)Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode Subzona K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 153,91 (seratus lima puluh tiga koma sembilan satu) hektare terdapat di:
1. a.SWP A Blok A.I, Blok A.2, Blok A.3, Blok AA, Blok AS, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok All, dan Blok A.12;
2. b.SWP C Blok C.I, Blok C.2, dan Blok C.3;
3. c.SWP D Blok D.I, Blok D.2, dan Blok D.3;
4. d.SWP F Blok F.I, Blok F.2, Blok F.3, dan Blok FA; dan
5. e.SWP G Blok GA.
(4)Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode Subzona K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf C seluas 10,06 (sepuluh koma nol enam) hektare terdapat di:
1. a.SWP F Blok F.5; dan
2. b.SWP G Blok G.1. Paragraf II Zona Perkantoran Pasal 32 Zona Perkantoran dengan kode Zona KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf k seluas 25,99 (dua puluh lima koma sembilan sembilan) hektare terdapat di:
3. a.SWP A Blok AA, Blok A.5, Blok A.8, Blok A.ll, dan Blok A.12;
4. b.SWP C Blok C.I;
5. c.SWP F Blok F.2; dan
6. d.SWP G Blok G.I dan Blok G.2.
7. a.SWP A Blok A.5;
8. b.SWP B Blok 8.1; dan
9. c.SWP G Blok G.2.
10. a.SWP A Blok A.I, Blok A.I 0, dan Blok A.ll; dan
11. b.SWP E Blok E.l.
12. a.SWP A Blok A.6, Blok A.ll, dan Blok A.12; dan
13. b.SWP C Blok C.l.
(2)Pengembangan Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode Zona HK di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat dilakukan melalui kebijakan Penataan Ruang. Umum Pasal 37
(1)Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan acuan untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Tembilahan.
(2)Perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang kehutanan.
(3)Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meiiputi:
1. a.KKKPR; dan
2. b.program prioritas Pemanfaatan Ruang.
(1)Pelaksanaan KKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 37 ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.
(1)Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud daIam Pasa! 37 ayat (3) huruf b merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk program pengembangan WP daIam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.
(2)Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb meiiputi:
1. a.indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas;
2. b.lokasi;
3. c.sumber pendanaan;
4. d.instansi pelaksana; dan
5. e.waktu dan tahapan pelaksanaan.
(3)Indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan program pengembangan WP yang diindikasikan memiliki bobot tinggi berdasarkan tingkat kepentingan atau diprioritaskan akan diwujudkan dalam 5 (iima) tahun pertama dan memiliki nilai strategis untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang di WP sesuai tujuan penataan WP meiiputi:
1. a.program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
2. b.program perwujudan rencana Pola Ruang.
(4)Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tempat di mana program Pemanfaatan Ruang akan dilaksanakan di Blok dalam SWP.
(5)Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bersumber dari:
1. a.anggaran pendapatan dan belanja negara;
2. b.anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi;
3. c.anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten;
4. d.swasta;
5. e.Masyarakat; danjatau
6. f.sumber lain yang sah sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Instansi pelaksana sebagalmana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Daerah Provinsi;
3. c.Pemerintah Daerah Kabupaten;
4. d.badan usaha milik negara;
5. e.badan usaha milik daerah;
6. f.swasta; danjatau
7. g.Masyarakat.
(7)Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
1. a.Program Jangka Menengah - I tahun 2025-2029;
2. b.Program Jangka Menengah - 2 tahun 2030-2034;
3. c.Program Jangka Menengah - 3 tahun 2035-2039; dan
4. d.Program Jangka Menengah - 4 tahun 2040-2044. Umum Pasal 40 (I) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e berfungsi sebagal:
5. a.perangkat operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
6. b.acuan dalam pemberian rekomendasi Kesesualan Kegiatan Pemanfaatan Ruang termasuk di dalamnya air right development dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
7. c.acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
8. d.acuan dalam pengenaan sanksi; dan
9. e.rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
(2)Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf d dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Peraturan Zonasi pada RDTR Kawasan Perkotaan Tembilahan bertujuan untuk:
1. a.menjamin dan menjaga kualitas Ruang WP minimal yang ditetapkan;
2. b.menjaga kualitas dan karakteristik Zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik Zona; dan
3. c.meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap Zona.
(4)Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa aturan dasar.
(5)Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meiiputi:
1. a.ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
2. b.ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
3. c.ketentuan tata bangunan;
4. d.ketentuan prasarana dan sarana minimal;
5. e.ketentuan khusus; dan
6. f.ketentuan pelaksanaan.
(1)Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) huruf a meiiputi:
1. a.pemanfaatan diperbolehkanjdiizinkan dengan kode I;
2. b.pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T;
3. c.pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B; dan
4. d.pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X.
(2)Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Bupati menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang.
(1)Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) huruf b berisi ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan meiiputi:
1. a.KDB maksimum;
2. b.KLB maksimum;
3. c.KDH minimum;
4. d.KTB maksimum; dan
5. e.Luas Kaveling Minimum.
(2)Luas Kaveling Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf e diperuntukkan untuk Zona R meJiputi:
1. a.Luas Kaveiing Minimum pada Subzona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode Subzona R-3 seJuas 90 (sembilan puJuh) meter persegi; dan
2. b.Luas Kaveiing Minimum pada Subzona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode Subzona R-4 seJuas 120 (seratus dua puluh) meter persegi.

BAB VII

PERATURAN ZONASI

Pasal 43

Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 40 ayat (5) huruf c meiiputi:

a.TB maksimum;
b.GSB minimum; dan
c.tampilan bangunan.

Pasal 44

Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf ayat (5) huruf d meiiputi:

a.jalur pejalan kaki;
b.Ruang terbuka hijau;
c.Ruang terbuka nonhijau;
d.utilitas perkotaan;
e.prasarana lingkungan; dan
f.fasilitas pendukung.

Pasal 45

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasai 40 ayat (5) huruf e merupakan aturan tambahan yang ditampalkan di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena beJum diatur pada Zona atau Subzona di dalam aturan dasar meiiputi:

a.ketentuan khusus kawasan keseiamatan operasi penerbangan;
b.ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
c.ketentuan khusus tempat evakuasi bencana; dan
d.ketentuan khusus kawasan sempadan.

(1)Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) huruf f berupa pemberian insentif dan disinsentif. (2J Pemberian insentif dan disinsentif sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi sesual dengan kewenangannya.
(3)Pemberian insentif dan disinsentif terkalt Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada Masyarakat. (4J Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan ketentuan yang memberikan insentif bag! kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang dan memberikan dampak positif bag! Masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang dan memberikan dampak negatif bag! Masyarakat.
(5)Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
1. a.keringanan pajak;
2. b.pemberian kompensasi;
3. c.subsidi silang;
4. d.imbalan;
5. e.sewa Ruang;
6. f.urun saham;
7. g.pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
8. h.kemudahan prosedur perizinan; dan/atau i, pemberian penghargaan kepada Masyarakat, swasta, dan/atau Pemerintah Daerah.
(6)Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
1. a.pengenaan pajak yang tinggi yang disesua1kan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat Pemanfaatan Ruang;
2. b.pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
3. c.pengenaan kompensasi atau imba1an.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif di Kabupaten, dibentuk Forum Penataan Ruang.
(2)Untuk membantu pelaksanaan tugas Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk sekretariat dan kelompok kerja yang terdiri atas kelompok keIja Perencanaan Tata Ruang, kelompok kerja Pemanfaatan Ruang, dan kelompok kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
(3)Keanggotaan dalam membantu pelaksanaan tugas Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercliri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata keIja Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BABIX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 48 (I) RDTR Kawasan Perkotaan Tembilahan berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak ditetapkan.
(2)RDTR Kawasan Perkotaan Tembilahan ditinjau kembali 1 (satu) ksli dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
(3)Peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Tembilahan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila teIjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
1. a.bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
2. b.perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
3. c.perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
4. d.perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
(4)Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Tembilahan dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
(5)Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
1. a.perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
2. b.rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
3. c.lokasinya berbatasan dengan kabupaterr/kota di sekitarnya. MENTERI AORARIA DAN TATA RUANO/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ttd. Salinan sesuai dengan aslinya Kep Biro Hukum Kem terian Agraria dan Tata Ruang/ Bad Pertanahan Nasional, Nu aha, S.H., M.H. NIP 96807021995031001 NUSRON WAHID - 4 1 - KAWASANRUANO LAM PIRAN II PERATURAN M ENTER! AORARIA DAN TATA RUANO/ KEPALA DADAN PE RTANAII AN NASIONAL NOMOR 11 TAH UN 202 5 TE NTANO RENCANA DETAIL TATA PERKOTAAN TE M BILAHAN PETA WlLAYAH PERENCA NAAN ". ,,, ". , \ .' • \ \ " c' v ./ ~_ ." ft "- ~" ok ' PETA Wl LAYAH P ER E N C ~ NAAN l ·*"'" ,.."'" _ - - ~.o.._ _... --- --""._... ---_... - -~----'--"'!"'- !.~ ""! ,---1 -- .--- -- '.- -- :.~...-...... _"'_.. ==--. =:::-_. - ,- • ~.....~., .-....-....===;:;-- .:::: :-..::::.-;::;=--==-..::::.::'_- @E::.:-..::.:._~ _ MENTER! AGRAR!A D .'\N T ATA RUA NO! KEPALA BADAN PERTANAH AN NASIONAL ltd . NUSRON WAH ID Salinan sesuai den gan aslinya Kepala Biro Huk u m Keme nterian Agraria dan Tata Ruang/ Bada Pe rtanahan NasionaI. a, S.H ., M .H . 6807021995031 001 LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI AGRARIA DA N TATA RUA NGj Im PALA BAD AN PERTA NAHAN NASIONAL NOMOR 11 TA HUN 2025 TENTANG RENCA NA DETAIL TATA RUANG KA WASAN PERKOTAA N TEMBILAH AN PETA RENCANA STRUKTU R RUANG \, PROVINSI RIAU \ .' . .: • •1\"""......... ", ,- . ~ ....., 1I0c.0.....n ~ , . ' . ..,....;'" - ~ ~ . PET" RENCANA STRUKTUR RUANO i _co .'; "'" ". _. ----- _.... ---""''''._.. -..---- --_.... --- - '-~-"";-~---j ---- MENTERI AGRARiA D AN TATA R U ANGj KEPALA BADAN PERTANAHA N NASIONAL ttd . NUSRON WAHID Salinan sesuai den gan aslinya Kepala Biro Hu k um Kementerian Agraria dan Tata RuangJ Bad Pertanahan Nasional, aha , S.H ., M.H . 9680702 199 503 1001 - 4 3 - LAMPlRAN IV PERATURAN MENTER! AGRARIA DA N T ATA RUANG / KEPALA BADAN PE RTANAHAN NAS IONAL NOMOR I I TAHUN 2025 TE NTA NG RENCANA D ETAI L TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TEMBI LAHAN PETA REN CANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGEMBAN GAN PUSAT PELAYANAN -- -- I...._=-~.,. ."""'... ..-.....__......- --- i ...... '~- .__ ...- -- ._- - ..~ . , ........-- --- - e _ ,--- - - ::.. _ - .'~. . _.... .. ~. , . . '. MENTER! AGRA RIA DAN TATA RUA NO/ KEPALA B ADAN PERTA NAHAN NASIONA L ttd . NUSRON WAHlD Salinan sesuai dengan a slinya Kepala Biro Hukurn Kern terian Agraria dan Tata Ruang/ Bad Perta nahan Nasional, Nu a. S.H .• M.H . NI P 9680702 199503 100 1 - 4 4 - LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUAN G/ KEPALA BADAN PERTANAli AN NASION AL NOM OR 11 TAHUN 2025 TE NTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN T EM BILAHAN PETA RENCA NA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI -..... -" " . .' \. -, . \ -' ---/" ........-._...-. ---'i"'=.- - ---- I MENTERI AGRARIA D AN T ATA RUA ~ G / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIO NAL ttd . NUSRON WAHlD Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Kernenterian Agraria dan Ta ta Ruang/ Bada Pe rtanahan Nasio nal, Nugr ha , S.H., M .H . NIP 1 680702 199503100 1 LAMPIRAN VI PERATURAN M ENTERJ AGRARJA DAN TATA RUANGj KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONA L NOM OR II TAHUN 2025 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TEMB ILAHAN PETA RE NCANA STRUKTUR RUANG RENCANA J ARINGAN ENERGJ '.' , , " ., .. .'.' , " , / \ '. \ .:~ .. . ,- .-._- '- I~...; .. ~-~.----- ,~:=::::==~-==-=-- :5=- --- ..... -:..------- MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANOi KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL tid . NUSRON WAHID Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Huku rn Kem e terian Agraria dan Tata Ruang/ Bad Pertanahan Nasional, Nu ha, S.H., M .H . NIP I 680702 1995031001 LAM PIRAN VII PERATURAN MENTERI AORARIA DAN TATA RUANO/ K EFALA BADAN PERTANAI IAN NASIONA L NOMOR 11 TAH UN 202 5 TENTANO RENCA NA DETAIL TATA RUANO KAWASAN PERKOTAAN TEMBILAHAN PETA RENCANA STRUKTUR RUANO RENCANA JARINOAN TELEKOMUNIKASI , ~ , ;-- -::;=.;- ::::--==- " •, , -, \ - ..... - _ . - ~ .- - . • - PilAiiiJi6i,......S1llI',iio::n,JR ....IOIG- . . . . . _ -- - ~',.. »> It£I'OC...-_GAM a UMl:*":!__ ..., '. .--,.... . _..... ./' .~ ."<' "_ l .. ~ .- / \ __ ._. ... - v "- I _ _~_ .......- '. ,-"'" II-- ""--_ . '~ _. ' /.\ : 'lIZ . " , ... -" -'0., l :::::::'" :::.-::;;: ... '. ".- . ., - . - - I -., '" ... ~ ,... I I. \ .U ....-.. . U " E:]
4. f.\ }II - ," ' /' '' '' ' ~-\' .'...., I ---: . '..."....-.- ;"-"\- - ,,_. .- ~ .....: . /~ . \, ' I f _ _ ... , -............:- _. _ _ , : , " •• ,.( •• " ' \ ' . .' - ' lL.I _ . ' / • ..-.~ / l ~.. •• _• •_...... . : ,' ... ........ \. .. ~... . / ! • • • --...; , , ' . ,"".. I·t.. . ", • ...- t ~ """""-- _ ':\"':,... , • .. .. .••.• .- ItA!lUflAfE .. · L(l I ..... . " \ ,, ' .•• • , lNDAAGlRI " '-", ~~ ,, _ , . ~ UI , ' , _ -:. r~_~ '" ."" ti lt l ll: 1 , '-!- ......."" lA., ".,- ' )..-..~ Mo"' .I... ; , .... ' \ I ' , _ \ '. • . ' . ...... 0 , >-...... \ ; " • •.••. ' -'I '. ~: ' /' .... \ ! . J'" .: ',..... . . / i<oI.o"_ , 0-. .... ... ~ .'{ ' A ' , ', >' ..... ~ · _ / \ ," . '....-.0" i .. ..- '\ ~.~, ,e l .' <..... /" U : '_~ . '~ " ~::;: :i '", "/LO-' " , .A __ • PR OVl N51 'UAU \ ." '., ·.,~ : ,. ' . / ~ . ,.: r ····. . / I MENTERt AGRARlA DAN T ATA RUANO / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ltd . NUSRON WAHID Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Huk um Kem enterian Agraria dan Tala Ruang/ Bada Pertanahan Nasion al, Nu h a, S.H ., M .H . NIP I 680702199503 100 I LAM PIRAN VIII PERATURAN M ENTERI AGRARIA D ANTATA RUANG j KEPAL A BADAN PE RTA NAH AN NA SIONA L NOMOR I I TAHU N 20 25 TENTANG RENCA NA D ETAIL TATA RUAN G KAWASA N PERKOTAAN TEMBI LA HAN PETA RE NCA NA STRU KTUR RUANG RENCAN A JARI NGAN SU M B ER DAYA AIR . .-. . _- ._- - l f, \ , ;E"='::'''5:~-==-=.::.::-__ , :-..:--~, - ~-- --_. - ., \. ..-." . - p ••- - \ ,// -, j // -, i /!- MENTER! AGRARIA DA N TA TA RUANG/ KE PALA BADAN PERTANAH AN NASIONAL ttd . NU SRON WAHID Salinan sesu ai dengan aslinya Kep ala Biro Huku m Kernen nan Agratia dan Tata Ruang/ Badan P rtanahan Nasional, rs ugra B, S .H. , M.H. NIP 19 80702 199503 1001 LAM PIRAN IX PERATURAN M ENTER! AORAR!A DAN TATA RUANO/ KEPALA BA DAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 11 TAHU N 202 5 TENTA NO RENCANA D ET AIL TATA RUA NO KAWASAN PERKOTAAN TEM BI LAHA N PETA RENCANA STRUKTU R RUA NO RENCANA J ARI NOAN AIR MI NUM ....... _,.- -- ~- ,..,,....,...... 0 __ n __ ; e ...... .-- --._- .. , , , ' . - ~ ~ " , , . . . . . .. ' .. ' . . '. -, "/ - ~ . / / ! .' M ENTERI AGRAR IA DAN TATA RUANG / KE PALA B ADAN PERTANAHAN NASIONA L ltd . NU SRON WAH ID Salinan sesuai dengan aslinya Kep ala Biro Hukum Kem enterian Agraria dan Tata Ruangj Bad Pertanah a n Nasional, Nu aha, S.H ., M .H . NIP 19680702 1995031001 LAMPIRAN X PERATURAN M ENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 1 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTMN TEMBILAHAN PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCA NA PENGELOLMN AIR LIMBAH DAN PENGELOLMN LI MBAH BAHAN B ERBAHAYA DAN BERACUN PROVINSI RIAU , .._, --- ... ..__. .- - - -- -~-~-_ _ -....-..""~....-, __..:'~- 1--- - - - - .-., i ,-.. .':- .. j o;;:.;.- _ - - -- _....""'-_. _ _ too _ j - - - '''- I p: ~ 1. ; ,. . '-0' - " --......./= ._- .' ,~== e 1 I ~~~:" =I--~~ ""~ .' v, , ...._ ... . - " -. \ ', \, I MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG j KEPALA BADAN PERTANAHAN NASI ONAL ltd. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Kementerian Agraria dan Tala Ruang/ Bad Pertanahan Nasional, NUSRON WAHID Nu aha, S.H ., M .H. NIP 196807 02199503 100 1 LAMPIRAN XI PERATURAN M ENTER! AORAR!A DAN TATA RUANO/ KEFA LA I3AD AN PERTAN Al lAN NAS IONAL NOMOR I I TAHUN 202 5 TE NTANO RENCANA DETAIL TATA RUANO KAWASAN PERKOTAAN TEMBILAHAN PETA RENCANA STRUKTUR RUANO RENCANA JARINOAN PERSAM PAHAN ~. ....._. ----- --- " . . -_.- -, ._. 'D' ., ~~ --- I: I I i--"~:;","" " _ -.- I .-----;-- -- - -.:::.- _.- r-- --- -- -- .,..=~- MEr';TERJ AGRA RlA DAr.; TATA RU ANO; KE PALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ttd . NUSRON WAHID Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hu ku rn Kerne te rian Agraria da n Tata Ruang/ Bad Pertanahan Nasional, Nugr h a, S.H. , M .H . NIP I 68 0 702199503 100 1 - 5 1 - LAM PIRAN XII PERATU RAN MENTERI AORARIA DAN TATA RUANO / KEPALA DADAN PERTAN AHAJ"'; NA SIONAL NOMOR 11 TA HUN 202 5 TENTANO RENCANA DETAIL TATA PERKOTAA N TEMBILAHAN RUANO KAWASAN PETA RENCANA STRUKTUR RUANO RENCANA J A RINOAN DRAINASE I I - - - ---- - ---_.... _.. ------ - _....- W ·_· ---- - . ;.::. .~ ---- -- -- - - ..........- - -. ~- - - ..- --- f-7 :-- -·-- - ; :'::= ::'::;= ':'::0..-- .= -_.- r-'='- - - - - - ""TA RENc.<.NAIiTltUKTlJR RU'ING f--""-_lWf O,""""f _ i _..~.. - ..~. .-: , .. .-~ - ----- MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ltd . NUSRON WA HID Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Kernen erian Agrari a dan Tata Ruang/ Bada rtanahan Nasional. a , S.H ., M .H . 8070 21995031001 LAMPIRAN XIII PERATURAN M ENTER! AGRAR!A DAN TATA RUANG/ K EPALA BADAN PERTANAHAN NASJONAL NOMOR 11 TAHU N 2025 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASA N PERKOTAAN TEMBILAHAN PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA -- r--1---- I ...-.......- --- . - -- ! , ! ... / . '. -, " , " -, '. <.' l " / / MENTE RI AGRARIA DA N TATA RUANGj KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ltd . NUSRON WAH ID Salinan sesuai dengan as linya Kepala Biro Hukum Kemen terian Agraria da n Tata Ruang/ Bad Pertanahan Nasional, Nugr ha, S.H ., M .H . NI P 1 680702 1995031001 ·53 · LAMPIRAN XIV PERATU RAN MENTERI AORARIA DAN TATA RUANOj KEPALA BADAN PERTAN AI I AN NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2025 T ENTANO RENCANA DETAIL TATA RUANO KAW ASAN PERKOTAAN TEMBILAHAN PETA RENCANA POLA RUANO I ·_ · ~- -- ":":: _-...:=- ----- - --- :!.;:;;: • ;= ::::::::'<::'::-=""-::-..=-"..2'__ :..=-~-===~-- PET"R£IoIC.JJI.A POU. RlJilNG I I . ...... , _• I , .. . l-..~ _ ..--.;.• .....;~__ ..... ........... I - -- - -- r - - === EBJ C · i , . ~. , "' . - ! . :.~ ~-~ ., : , r ".!2..;;,-~. = ===::::.1.---' .' .: -, -. MEi'\TERl AGRARIA DAN TATA RUANG; KEPALA BADAN PERTA NAHAN NASIONAL ttd . NUSRON WAHiD Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Kernenteri an Agraria dan Tata Ruangj Bada Pertanahan Nasional, Nu ah a, S.H., M. H. NIP 9680702199 50 3100 I LAMPIRAN XV PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG j KE PALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR II TAHUN 2025 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAW ASAN PERKOTAA N TEMBILAHAN TABEL INDlKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORI TAS Waktu dan Taha pan PeIaksanaan In dikasi Program Pe m anfaat an Ruang PJM~ l PJM-2 sId Bumber Instansi No Lokas i Prioritas PJM-4 Pendanaan Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 (2030·20441 Perwuiudan Ren cana Stru k tur Ru ang A Perwujudan Rencan a Pengem ban gan Pu sat Pelayanan 1 Pem antapan Fungsi Pelayanan Kawasan SWPA Blok A. 12 APB N, APDD Kementerian Perkctaan pada Pusat Pelayan an Prov ln si, APUD Pekerjaan Umu m , Kota! Kawasan Perkotaan Kab upaten Kementerian Peru mahan dan Kawasan Permukiman , Kementerian Lingkungan Hidu p{ Sadan Pengendalian Lingkungan Hidu p, Kemen teria n Kehu tan an , D inas PUPRPKPP Provin si, Bappeda Provinsi, Waktu dan T ahapan Pe lak s anaan Indikasi Pro gram Pemanfaat an Ruang PJM·l PJM-2 sid Sumber Instansl No Lokas i Pdoritas PJM-4 Pe ndanaan Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 (2030·20441 D inas PUPR Kabupaten, Bappeda Kabu paten 2 Pe ma n ta pan Fungsi Pelaya nan Ka wa sa n SWP A S iok A.I dan Si ok APS D Provinsi, Dinas PUPRPKPP Perkctaan pacta S ub -Pusat Pelayanan A. II , SWP B S iok BA , SWP APBD Kabupat en Provinsi, Bappeda Kota/ K awa san Pcrkotaan D Siok D .2 , SW P E Siok Provi nsi , Dinas PUP R E. ! , SWP F Blok F. !, SWP Ka bu pa te n , Bapped a G S iok GA. Kabupa ten 3 Penataan Koridor J alan dan Peningka tan SWP A S lok A. 12 APBN,APBD Kem enterian Pu s a t Pelayan an Kota/Kawasan Perkotaan Provin s i, APBO Pekerjaan Um u m, Kabu paten Kementerian Peru mahan dan Kawasan Perrn u kiman, Kernen tert an Lingkungan Hidup / Sadan Pengend a lian Lin gku ngan Hidu p . Kementer ian Kehut an an , Dinas PUPRPKPP Provinsi, Bappe d a Prov insi , Dinas PUPR Waktu dan T ahapan Pelak.anaan Indikasi Program Pemanfaatan Ruang PJM- l PJM ~2 sId Sumber Iustausi No Lokasi Prioritas PJM-4 Pendanaan Pel aksaDa 2025 2026 2027 2028 2029 (2030-2044) Kabu pat en , Bappcda Kabu pat en 4 Pengcmbangan Fasi litas Pub Jik Ma sing- SWP A B10k A. I dan Siok APBN, APBD Kcmenteri an Masing di Pusat Pelayanan Kota/Kawasan A.l1 , A. 12 , SIVP B Blok Provinsi , APBD Pekerjaan Umum, Perkotaan dan Su b-Pusat Pelayanan B.4, SIVP 0 Blok 0 .2 . SW P Kabupa ten Kementer ian Kct a/Kawasan Perkotaan E S iok E .! , SWP F S Ink r.i . Peru ma ha n dan SWP G Blok G.4 . Kawasan Pennukiman . Kem en terian tingku ngan Ilid u p{ Badan Pengend alian Lingku ngan Hidup, Kementeria n Kehu tanan, Dinas PUPRPKPP Provin si, Bapped a Provin si, Dinas PUPR Kabupa ten , Bappeda Kabu patcn Waktu diLD Tabapan Pelaksanaan In dikasi Program Pemanfa at an Ruang PJM-l PJ1oI-2 s I d Sumber Instansi No Lokas i Prloritas PJM·4 Pendanaan Pelaksana 2025 2026 2 0 2 7 2 028 2029 (2030·20441 5 Pen ingkatan Fungsi Pclay anan Lingkungan SWP A Siok A.1 2 dan SWP APB D Ka bu pa ten D inas PUPR di Sct ia p Pusat Li ngk u ngan Kccamatan G Ulok G. l Kab upaten, Bappeda Kabu paten 6 Pcn ingkatan Fungsi Pclayana n Li n gk ungan SWP A Blok A. II , SWP B APBO Ka b u patcn D inas PUPR d i Set lap Pu sat Lingkungan Blok B .3 , SWP C Blok C.2 , Kabu paten , Ba ppcda Ketu ra han/ Desa dan SWP F S lok F. 5 Kabu paten B Pcrwuj udan Ren cana Jaringan Transportasi 1 Jalan Art cri Primer a Percncanaan , Pcmbangunan dan SWP A APBN Kementerian Pres ervas i J alan Arteri Pri mer pada Ru a s Pekerjaan Um um Jln. M. Boya [Tembilahan] b Perencanaan , Pembangunan dan SWP A dan SWP G APB N Kementerian Preservasi JaJan Artert Pri me r pada Ruas Pekerjaan U mu m J ln . Te la ga Blru / Ba h a rud ln Yu suf (Tem bilah an) c Perencanaan, Pembangunan dan SWP G APB N Kern enterian Preserva si J al a n Art eri Pri me r pada Ru as Pekerjaan Um u m Te m p u lin g - Tembilahan d Penambahan PJU pa d a Jalan Artcri Prim er SW P A d an SWP G APBN Kernen te rian Melip uti Ruas Jln . M. Boya (Tem bilahan), Pe kerjaan Um um J ln . Telaga Biru/Baharu d in Yusu f (Tem bilahan), Tem p u llng - Te mbilahan Wa ktU dan Tabapan P el_banaan Indikasi Program Pemanfaat an Ruang PJM-l PJM-2 sId Sumber Instansi No Lobs i Priorit a s PJM-4 Pendanaan Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 (2030 -2044) e Pembangunan .Jalu r Pedestrian dan SWP A dan SWP G APBN Kem en terian Penam bahan J al ur Hij a u di Se lu r u h Pek erj aan Umum Jaringan J alan Arte ri Primer Melipu ti Ruas Jln. M. Soya (Tembilahan), J ln. Telaga Biru /Baharudin Yusu f (Tem bilahan), Tem pu li ng - Tc mbilahan 2 J alan Kole ktor Primer a Perencanea n , Pembanguna n dan SWPB APS D Provinsi Dinas PUPRPKPP Preserva s i J al an Kclektor Primer pada Provin si RUBS Jalan Tcmbilahan - Enok h Perencan aa n, Pc mbangu nan d an SW P A, SWP C. SWP D , dan APBD Provins i Dinas PUPRPKPP Prese rva s i Jalan Kolektcr Primer pada SWP F Provi nsi RUBS Jalan Tembilahan - Simpang Kuala Saka c Peningkatan, Pengembangan , dan SWP A, SWP B , SWP C, APBO Provin s i Dinas PU PRPKPP Pemantapan di Selu ruh J a lan Kolektor SWP D, dan SWP F Provi n si Primer d Pembangunan J alu r Pedestrian dan SWP A. SWP B, SWP C, APOD Provinsi Dina s PUPRPKPP Penambah a n Jalu r Hijau di Sclu ru h SWP D, dan SWP F Provin si Ja ringa n J a lan Kolektor Pri mer di Ruas Jalan Tcm bilahan - Eno k d an Tc mbila han - Simpang Kuala Saka Waktu d an T aba pa n P ela kaana an Ind ikasi Program P emanfaa t a n Ruang PJM·l PJM·2 sId Sumber Instans i No Lokas l Prioritas PJM-4 Pendana a n P elaksana 2 0 2 5 2026 2027 2028 2 029 12 0 3 0 -2 0 44 ) e Penyedi aan Prasarana Jaringan (PJU dan SWP A, SWP S , SWP C, A PB D Provinsi Din as PUPRPKPP Ram bu Lalu Lin tas) di Rua s Jalan SWP D. dan SWP F Provin sl Tembilahan - Enok dan Tembilahan - Simpang Ku al a Saka 3 Jalan Lokal Primer a Pere n canaan , Pembangu nan dan SWP A, SWP S , SWP C, APB D Kab u paten Dinas PUPR Pre se rvas i Jalan Lokal Primer Meliputi SWP D , SWP E, SWP P, dan Kab upaten Ruas J a lan: SWPG J in. S uhada II J ln. Diponegoro J ln . Gerilya Jln . Imam Banjo ! TBH Jln. Kartini Jln . KH Dewantara J in . Marha san J In . P. Hidayat J ln . Panglima Sul u ng I TBH J ln . PangUm a Sulu ng II TB H J ln . Pelabu ha n Prt-2 1 J ln . Prof. M. Yam in, SH J ln . Su dirman Temb ilahan - Tcru san Mas Ren cana Pembangunan J aJan Baru J alan Lokal Prim er - 6 0 - Waktu dan Tabapan Pelaksanaan In dlkas i Program Pemanfa a t an Ruang PJM-l PJM-2 s I d Sumber I n s t ansl No Lokas i Prioritas PJM-4 Pendana an Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 (2030-2044) b Pemb angu nan .Jal u r Pedestrian dan SWP A, S WP B, SWP C , APB D Kabupaten D inas PU PR Pcnambahan J alur Hija u di Seluruh SWP 0 , SWP E, SWP F. dan Kabu paten J aringan Jalan Lokal Pri m er SWPG c Pcmbangunan Ru as J al an B aru Berupa SWP A, SWP B, S WP C, APBD Kabupaten Dinas PU PR J al an Lokal Primer SWP 0, SWP E, SW P F, dan Kab upaten SWP G d Penyediaan Prasarana J aringan (PJ U dan SWP A, SWP a, S WP C , APBD Kabupaten D inas PUPR Ram bu Lalu Lin tas) pads J al an Lokal SWP D. SWP E. SWP F, dan Kabupaten , Dinas Pri mer SWP G Perhubungan Kab upaten 4 J alan Lokal Sekunde r a Peningkatan, Pengembangan , dan SWP A, SWP C, SWP F, dan APB O Ka bupaten D inas PUPR Pema ntapan Seluru h Jalan Lokal SWPG Kabupaten Sekunder : Jln. Bersarna J ln . Su hada Terusan Jln . Abet. Manaf TBH J In . Asyad Ahmad Jln. Bata ng Tu aka TBB Jln. Budim an TBH .nn, Bu nga /Prajasakti J ln . Da tu k Banda r Jln . H. Khalidi Jln. H. Sad ri Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Indikasi Program Pemanfaatnn Ru ang PJM> 1 PJM-2 s I d Sumber Instansi No Lokasi Prioritas PJM~4 Pendanaan Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 12030-2044) J In. H. Said J In . IIarapan JIn. Hasan Gani T BH J In. HR. Subr antas J In . Kayu Jati Jln. Kem bang .Jln . Mandal a TBH Jln. Pelaj ar Jln . Pclita Jaya J In . Pen didlkan J ln . Perintis TBH J ln . Propinsi - Pekan Karru s Jln . Sa pta Ma rga Jln . Sede rh a na Jln. T . Harapan .Jln . Tempuli ng - Mandah Tem bilah a n - Pekan Arba Rencana Pembangun a n Jalan Ba ru J a la n Loka l Sekunder b Pem bangu nan .Jal u r Pedestr ia n dan SWP A, SWP C, SW P F, dan APE D Kabupat en D inas PUPR Penamba ha n J a lu r Hijau di Scluruh SW PG Kab up aten Jaringan J alan Lokal Sek u nder - 6 2 - WaJrtu d an Taha p an Pel_ban.an Indikasi Program Pemanfa a t an Ruang PJM-l PJM-2 sid Sumber Instansi No Loka s i Prioritas PJM·4 Pendanaan Pelaksana 2025 2026 2 027 2028 2029 1203 0 -204 4 ) c Penyediaan Pra sarana Jaringan (PJU dan SWP A. SWP C, SWP F, da n APSD Ka bu paten Di nas PUPR Ramb u Lalu Lintas) SWPG Ka bu paten , Dinas Perhubu ngan Kahupaten 5 Jalan Lingk ungan Scku n de r a Pen lngkatan, Pen gemhangan , da n SWP A, SWP B, SWP C, APS D Kabupaten D in as PUPR Peman tapa n J alan l.ingku ngan sehingga SWP D, SWP E, SWP F, dan Kab upaten, Di nas Mobil Pcm adam Kebakaran Dapat Masuk SWPG Pemadam Kebak aran dan Penyelamatan Kabupaten , B PSD Kahu paten b Penyediaan Pra sarana J aringan (PJU dan SWP A, SWP B , SWP C, APB D Kabupaten Dinas PUPR Rambu Lalu Lin tas) SWP D , SWP E, SWP F, dan Kahu paten, Dinas SWPG Perhubu n gan Kabupaten c Penin gkatan, Pengembangan, dan SWP A, SWP B , SWP C, APED Kabupaten Dinas PUPR Pemantapan Se luruh J al an Lingkungan SWP D, SWP E, SWP F, dan Kabupaten Sekundcr SWPG 6 Pengelolaan Termin al Pcn u m pang Tipc C SWP A I310k A. 1 APDD Kab upa ten Dinas PUPR Kabu pat en, Dinas Pcrh u bu ngan Kabu paten - 6 3 - Waktu dan Tahapan Pelaksanaan lndikasi Pr o gra m Pemanfaatan Ruang PJM·l PJM-2 sId Sumber Iostansi No Lokasi Prioritas PJM·4 Pendanaan Pela ksana 2025 2026 202 7 2028 2029 (2030·2044) Peningkatan , Pengcmbangan , dan SWP A S Iok A.I APBO Kabupaten Dinas PUPR Pemantapan Termin al Penumpang tipe C Kabupaten, Dinas Perh u bu ngan Kabu paten 7 J embatan 8 Pe rcncanaan , Pernbangu nan dan SWP A U10k AA . SI ok A .S, AP13D Kabu paten Dinas PUPR Preserva si Jembatan S lok A.6, Ulok A.7, S lok Kabupate n , Dina s A.8, l3Iok A.9, Siok A.lO, Perh ubungan Siok A.l l , dan S iok A.1 2 . Kabupaten SWP B S iok 8.1, SWP C S iok c .i , Blok C.2, da n S iok C .3, SWP D Siok 0 .2 dan 0 .3, SW P E S iok E . l , S iok E.2, dan Siok E.3 , SWP F' Siok F.I, Blok P.2 . Siok F.3 , S iok FA, Siok F.5, d an Siok F.6 , SWP 0 S iok G A . Pen yelen ggara an Data dan Sis tem SW P A 8 Iok A A, S iok A .6 . APS D Kabupaten Din as PUPR In forma si Jala n da n Jcmha ta n Siok A.7 , Siok A.B, Siok Kabupaten, Dinas Kcwe na ngan Ka b u pat c n A.I), U1ok A. lO, U1okA.l l, Perh ubun gan dan Blok A. 12 , SWP 8 S iok Kabupaten 8 . 1, SWPC S iok C. l, Blok C.2 , dan S iok C.3, SWP D Blok 0 .2 dan 0.3 , SWP E Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Indikasl Program Pemanfaatan Rnang PJM> 1 PJM·2 sId Sumber Instaos! N o Lokas i Prioritas PJM-4 Pendanaan Pelaksana 2 025 2026 2027 2028 2029 12 0 30·2 0 4 41 S iok E.I , Siok E.2, dan Siok E.3, SWP F S iok P. I , Blok F.2 , S Iok F.3 , dan B10k FA, SWP G S io k GA. 9 Pelabu han Sunga i dan Danau Pengumpu l Pen gem bangan Pra saran a dan Sarana SWP A S iok A. 10 APSD Kabu paten Dinas Perh ubungan Transportas i, Lalu Linta s, Angkutan, dan Ka bu paten Pengawa san Opcrasional Pelabuhan Su ngai dan Danau Pengu m pu JPelabuhan Tembilahan 10 Pelabu han Pengumpu l Tat an an d an Per encanaan Penge mban gan SW P A S iok A. II APBN. APBD Kcme nterian Pelab u han Pen gu m pu l Pelabuhan Provinsi , APBD Perh ubungan , Dinaa Tem bilahan Kabupa ten Perh ubu ngan Provinsi, Dinas Perhu bungan Kabu pa ten 11 Pelabuhan Pengum pan Lokal Tatanan da n Pcrc ncanaan Pengembangan SWP E Blnk E. l APBN, APBD Kemen terian Pelabu ha n Pcngu mpan Lokal Pe labu h a n Pro vln si . APBD Pe rh u bu ngan , Dinas Parit 21 Ka bu pa ten Perhubunga n Provin si, Dina s Perhubungan Kabupaten Waktu d an Tabapan Pelaks ana an Indikasi Program Pemanfa a t an Ruang PJM·l PJM-2 s I d Sumber Instansl No Lok a s i Prioritas PJM-4 Pendanaan Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 (2030·2044) 12 Te rminal Khusu s 'Ta ra nan dan Pcrencanaan Pen gembangan SWP 8 Blok B .4 , SWP G APBN. APBD Kementerian Terminal Khusus Ulo k 0 .2 . Provinsi, APSD Perh ubungan, Din as Kabupaten , Perhu bun ga n Masyarakat , Provinsi , Dinas S,vasta Pcrhubungan Kabu paten, Masyarak at , Swasta B Per-c...uj uda n Rcncana J aringan Energi I Pengoperasian dan Pengawasan SWP E Blo k E. I APBN I Swas ta Kementerian ESDM . Pc mbangkit Listrik Tennga Uap IPLTUJ PT PLN 2 Ptngoperasian dan Pengawasan SWP A B10k A.B. SWP B APBN, APSD Kementerian ESDM . Pembangki t Listrik Tena ga Diesel (PLTD) B lok 8.3. SWP 0 Blok 0 .2 Provinsi, Swasta , Dinas ESDM Sumber lain yang Provinsi, Pf PLN sah sesuai dengan ketentuan peratu ran peru ndang- undan gan 3 Percncanaa n . Pcmbangu na n , SW P A. SWP B. SWP C. APBN, Swas ta, Kem enterian ESDM, Pengoperasian dan Pcngawasan Saluran SW P D. SW P F. SWP 0 Sumber lain yang Pf PLN. Swas ta Udara 'I 'egangan Ttnggi (SUTII melipu ti: sah sesual dengan Walrtu d an Tabapan Pe laksanaan In dikasl Program Pemanfaa.tan Ruang PJM-l PJM-2 s I d Sumber Instansi No Lokas i Prioritas PJM ·4 Pendanaan Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 (20 30 ·20 441 J aringan Tra n sm is i Kuala Enok- ketentuan Tembilaha n peraturan J a ringa n Tra n s misi Rengat-Tembilahan perun dang- u ndangan 4 Pengamanan Saluran Udara Tegangan SW P A, SWP S , SWP C, APB N. Swasta, Kementerian ESDM, T inggi (SlJfT) S WP 0 , SW P F, SWP G Sumber lain yang PT PLN. Swasta sah sesuai d engan kctcntuan peraturan pe runda ng- undangan 5 Perencan aan, Pembangu nan , SWP A, SWP S , SWP C, APB N. Swasta , Kem enterian ESDM , Pengopc ra sian dan Pe ngawa san Saluran SWP D . SWP E, SW P F, dan Sumber lai n yang PT PLN, Swasta Udara Tegangan Menengah (SUTM) SWPG sah SC8 Uai dcn gan ketentuan peraturan pe ru nd ang- undangan 6 Perencanaan , Pcm bangu nan, SWP A, SWP S , SW P C, APBN , Swa sta , Kementerian ESDM, Pengoperasian dan Pengawasan Salu ran SWP D , SWP E , SWP F, dan Sumbcr lai n yang PT PLN, Swa st a Udara Tegangan Ren dah (SUTR) SWPG san sesuai den~ Waktu d an Tahapan P eloksanaan I n d ikasl Program Pemanfaatan Ruang PJM-l PJM-2 sId Sumber Instansi No Lokas l Prioritas PJM·4 Pendanaan Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 (2030-20441 kcten tuan peraturan perundang- u n dangan 7 Pcrencanaan , Pembangu nan, SWP 0 Siok 0 . 1 A PBN t Swast a, Kementerian ESDM, Pengopcrasian dan Pengawasan Ganlu Su mber lai n yang PT PLN. Swasta Indu k sah sesu ai dengan ket entuan peraturan pcrundang- undangan 8 Pengama nan Gardu In d u k SW P 0 S iok 0 .1 APB N, Swasta, Keme n te rian ESDM. Sumber lai n yang PT PLN. Swasta sah ses uai denga" ke tcnt uan pcraturan perundang- un dang an 9 Pengadaan dan Pcmcliharaan Gard u SWP A B1ok A. l , BlokA.2. APBN , APOD Kem en ter tan ESDM . Distribu si Siok A.3, Slok hA t S iok Provinsi, Swasta , Dines ESDM A.S , Siok A.6 . S Iok A.7, Sumber lai n yang Provinsi . PT PLN, Blo k A.B, Blok A.9, Blok sa h sesual Swasta Waktu dan Tabapan Pelaltsanaan Indikasi Program Pemanfaatan Ruang PJM-l PJM-2 sId Sumber Instansi No Lokasi Priodtas PJll.!-4 Pendana an Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 (2030-2044) A. l O, nlok A. II , d an Blok d enga n A. 12 , SWP B Blok B.3 , SWP ketcntuan C Dlok C.I , Siok C.2 , dan per aturan Siok C.3 , SWP D S iok 0 .2 perundang- d an S iok 0 .3 , SWP E S iok undangan E . I , SWP F S iok 1".2 dan lJIok F.3 . SWP 0 B lo k 0 .2 dan GA. 10 Penyediaan J aringan Listri k di Sepanjang Kawasan Per kc taan APDN. APgD [Kemen terian ESDM, Jaringan J alan unt uk Lam pu Jalan Tembila h an Provin si, APBD D lnas ESD M Kabu pa ten, Provin si, Dinas PUPR Swasta, Su mbcr Ka b upaten , PT PLN, lain yang sah Swasta scsuai dengan ketentuan pe ra tu ran peru ndang- u nd angan 1 1 Penyed iaan J a ri ngan Listrik di Zon a Kawasan Perkotaan APB N , APS D Kem en terian E80M , Per u m ah an ya ng Dir cn canakan Tembilahan Provln si, APDD Dinas ES DM Kabu paten , Pro vin si, Dina s PUPR Swasta, Su mber Ka bu paten , PT PLN, lai n yang salt Swa sta sesuai dcngan Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Indikasi Program Pemanfa atan Ruang PJM-l PJM-2 s I d Sumbe r Insta nsi N o Lokasi Prioritas PJM-4 P endana an Pelaksana 2025 2026 2 0 2 7 2028 2029 (2030-20441 k eten tu an peraturan peru ndang- undangan 12 Pen gamanan Infra s truktu r Pem ba ngkitan Kawa san Perkotaan APBN, AP13D Keme nteria n ESD M, Ten nga List r i k dan Sarana Penduku n g Tc m bilahan Provin si, APBD Dines ESDM Kabu pa ten , Provi nsi , Dt nas PUPR Swasta , Sumber Kabupaten , PT PLN, lain yang sah Swa sta sesuai de ngan kete n tuan peraturan perundang- undan gan 13 Penyelenggaraan Data dan In form a s i Kawasan Perkctaan APB N, AP13D Kementerian ESDM, -J aringan Energi Tcrn bilahan Provinsi, APBD D ines ESDM Kabupaten , Provinsi, Dina s PUPR Swa s ta , Su mber Kabu paten, PT PLN I lai n ya ng sah Swasta se suai dengan keten tuan pera tu ra n perundang- u ndangan Waktu d an Tahapan Pelakssna a n I n dikasi Program Pemanfaatan Ru ang PJM·l PJM·2 s I d S wnbeJ' Instans i No Lokas i Prioritas PJM·4 Pendanaan Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 (2030-2044) 14 Kajian Pengembangan Pote n si Pembangkit Kawasan Perko taan APAN, APB D Kementeri an F.S DM , Lis tri k Tembilahan Pro vin si , APBD Dinas ESDM Kabu paten , Pmvinsl, Dinas PUPR Swasta, Su mber Kabupaten, PT PLN. la in yang sah S wasta sesuai denga n ketentuan pera turan pcru ndang- undangan C Perwuj ud an Rencana J aringan Telekom u ni ka si 1 Pere n canaan, Pe m bangu n a n , SWP A , SWP B, SWP C, APB N, APB D Kem en terian Pen gcperasian , dan Pcngawasan J aringan SWP D, SWP E, SW P P, dan Ka bupaten , Komunika si dan Te ta p Be ru pa J aringan S era t Optik SW P G APOO Pr ovinsi , Digit a l, Dinas Swast a , Su m be r Kom u nik asi la in yang sah Informa tika dan scsua i dcngan Sta tis tik Pmvins i, ketc ntu an Dines Komunika si pcraturan Informa tika peru n dan g- Pcrsandian dan u nd a nga n Statistik Kabu paten , Swasta, Pf Tclko m 2 Per en canaan, Pernba n gu nan , SWP F Dlok FA APB N, APBD Ke ment erian Pengoperaslan, dan Pcngawasan J aringan Kabu pa ten, Komunikasi dan - 7 1 - Waktu dan Tabapan P elabanaan , In dikasi Program Pem.anfa atan Ru ang PJM-l PJM-2 sId Sumber In.tansi No Lob s i Prioritas PJ M ·4 Pendana an Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2 0 2 9 (2030-20441 Tetap Beru pa Se n tral 'Tele port Otomat APBD Provi nsi, Dig ital , Dinas (STO) Swasta , Su m ber Kom unikasi lain yang sah ln formatika dan sc suai d en gan Sta tlst tk Provinei, kete n tu a n D inas Komuni kasi peratu ran ln forma tika perundan g- Persandian dan undangan Stat ist ik Kabupa te n , Swa s ta , PT Te lkcm 3 Perencanaan, Pembangu nan , SWP C Blok C.l APBN, APBD Keme nteria n Pengopera sl an , da n Pe ngaw a san .Ja r lngan Kab u paten , Kom un ikasi dan Bergerak Te res trial Bc ru pa S tasl u n APO D Provin si , Digita l, Dinas Trans mi s i (Sistcm Televis i) Swa sta , Su mbe r Komunikasi lain yang sah Info rm a tika da n sc suai dengan Sta tis tik Provinsi , ketentu an Din a s Komunikasi pe ra tu ran Info rma tika perundang- Pcrsandian dan u n dangan Sta tist ik Kabupaten , Swasta , PT Tclkorn 4 Percncanaan , Pembangunan, SWP I\. Blok 1\. .5 , B10k A.6 . I\.PBN. APOO Kernen tcr la n Pengoperaslan, dan Pengawasan J aringa n B10k A.S. S lak A.9. Blok Ka bu paten , Kornu n ika s i dan Bergerak Selu ler Berupa Mcn ara Ba se A.lO. Blok A. I I . da n S lok APDO Provin si, Digital. Din as Transceive r St ation (IDS) A.12 . SWP C Blok C ol d an Swasta, sumber Komu nikasi - 7 2 - waktu dan Tahapan Pelaksanaan Indika.si Program Pemanfaatan Ruang PJM·l PJM-2 sid Sumber Instansi No Lokas i Pdoritas PJM-4 Pendanaan Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 12 0 3 0 -2 044) S iok C.2, SWP D S iok D .2 lai n yang sah In for m ati k a dan dan Siok D .3 , SWP F S iok ses uai dengan Sta tis tik Provinsi, F.2 , Siok F.3. dan S iok FA. ketentuan Dines Komun ikasi peraturan Informatika perundang- Persandlan dan undangan Sta tistik Kabupaten , Swa sta , PT Telkom 5 Penin gkatan Aksesi bilitas d a n Konekt ivita s Kaw a san Pcrkotaan APB D Dinas Kom unikasi Layanan Inte rnet Tembilahan Kabup at en , Informa tika Swas ta , Sumber Persandian dan lain yang sah Sta tis tik Kabupaten, sesuai deng an Swasta, PT Telkom keten tu a n peraturan peru ndang- u ndangan 6 Penyelen gga ra an Data dan In forma si Ka wa san Pc rko taan APBD Dinas Kom u nikasi Sistem .Ja r inga n Tclcko m un ika s i Tc m bilah an Ka bu paten , In forma tika Su mber lain yang Per sandia n dan sah ses uai St a tls rik xa bu pa ten , dcngan Swasta , PT Tcl kom kc ten tua n peraturan Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Indikasi Program P e m anfa a tan RU8ng PJM-l PJM·2 sid Sumber Instansi No Lokas i Priodtas PJM-4 Pendanaan Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 12030·2044 1 pc ru nd ang- undanga n D Perwuj ud an Rcnc ana J aringan Sum ber Daya A ir I Pengembangan dan Pemelih a raan J ari ngan SWP F APBN.APBD Kem enterian lriga s l Pri me r Provi nsi, APBO PekeIjaan Um um , Ka bu paten Dinas PUPRPKPP Prcvinsl, Dinas PUPR Kabupaten 2 Pengembangan dan Pemellh araan J a ringan SW P A . SW P C. SWP D . APSO Kabupaten Dlnas PUPR Irigasi Te rsi er SWP F. dan SWP G Kabupa ten E Perwuj u dan Rencana .Ja rin gan Air Minu m I Pen ingkatan dan Pengembangan Unit SWP A B10k A .4 APRD Dinas PUPR Produksi Beru pa ln stala si Produksi Kab upaten , Ka bupat en , D lnas Swasta , Sumber PRKP Kabupaten, lain yang sah Sw as ta , PDAM sesuai dcngan Kabupa ten keten tuan peratu ran perun dang- u ndengan 2 Peningkatan dan Pcngcmb a nga n Un it SWP A B10k A.I) APBD Dlnas PUPR Produksi Be ru pa Bangunan Pcnampung Kabupaten, Kabupaten , Dinas Air Swus ta , Sumber PRKP Kab u pa ten , lai n yang sah Swasta , PDAM Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Indikasi Program P e m anfa a tan Ruang PJM-l PJM-2 sId Sumber Instansi No Loka s i Priorit a s PJM-4 P e ndana an Pelabana 2 025 2 026 2 027 2 028 202 9 (2030 -20441 sesu ai dengan Kabupaten ke ten tu an peraturan perundang- undangan 3 Peningkalan dan Pengembangan Uni t SWP A. SWP e, SWP C. APElD Dines PUPR Distribu s i Berupa Jaringan Distribusi SWP D, SWP E, SWP F. dan Kabu pa ten, Kabupaten , Dinas Pembagi SWPG Swasta, Sumber PRKP Ka bu pate n , lai n yang sah Swasta, POA M s esuai dengan Ka b upa ten kc tcn tuan peraturan perundang- undangan 4 Peningkatan dan Pengembangan Su mu r SWP A Blok A.5 dan Ulok APBD Dinas PUPR Dangkal A. 12 Kabupaten, Kabupaten , Dinas Swasta, Sumber PRKP Kabupaten. lain yang sah Swasta, PDAM scsuai dengan Kabupaten ketentua n pe ratu ra n perundang- u ndan gan Waktu dan Tahapan Pelaksanaan In dikas i Program Pemanfaatan Ruang PJM-l PJM-2 sId Sumber Instansi No Lokasi Prioritas PJM -4 Pendanaan Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 (2030-2044) 5 Pen in gkatan dan Pengembangan Sumu r SWP A B10k A.9 , SWP B APB D Dina s PUPR Pom pa Blok B.3 , SWP G Blok GA. Kabu paten, Kabupaten , Dinas Swasta, Su mber PRKP Kabu paten , lai n yang sah Swasta , PDA M sesuai dengan Kabu pa ten ketent uan pera tu ran perundang- undangan 6 Pe ningk ata n dan Pcnge m bangan I3ak SWP B Blok B.3 APBD Din as PUPR Penampungan Air Hujan Kabu pat en , Kabupaten , Dina s Bwasta, Su mber PRKP Kabu paten , lain yang sah Swaeta, PDAM scs uai dengan Kabu pa ten ketentuan peratu ran perundang- undangan 7 Pen ingkatan dan Pengembangan Term in al SWP A Blok A.2 , Blnk A.3 , APBD Dinas PUPR Ai r dan Blok A.6 Kabupaten, Ka bu paten . Di nas Swasta, Su mber PRKP Ka bu paten , la in yang sah Swast a , PDAM sesuai denga n Kabupaten ketentu a n

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…