Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014
- Nomor
- 12
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 12
: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
5415); Mengingat Menimbang DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA KEPALABADAN PERTANAHANNASIONALREPUBLIK INDONESIA, TENTANG PEMBENTUKAN PERWAKILANKANTORPERTANAHAN KABUPATENKONAWE KEPULAUANPROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 12 TAHUN 2014 PERATURAN KEPALABADANPERTANAHANNASIONAL KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
BAB II ORGANISASI Pasal 2
BAB I KETENTUANUMUM Pasal 1 PERTANAHANKABUPATENKONAWE KEPULAUANPROVINSI SULAWESITENGGARA. KANTORPERWAKILANPEMBENTUKANTENTANG
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
BABIV... BABIII WILAYAHKERJA
Wilayah kerja Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)meliputi:
(1)Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Perwakilan adalah pejabat struktural serendah-rendahnya Pejabat Eselon IV di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara, yang memiliki dedikasi, kemampuan dan pengalaman yang berkaitan dengan bidang tugasnya. (2)Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara, yang memiliki dedikasi, kemampuan dan pengalaman yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
(1)Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa koordinator yang menangani urusan:
(2)Dalam melaksanakan tugasnya, koordinator dapat dibantu oleh beberapa staf sesuai dengan kebutuhan. (3)Pejabat Perwakilan, Koordinator dan Staf Perwakilan Kantor Pertanahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Sulawesi Tenggara. (2)Perwakilan Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang pejabat serendah- rendahnya setingkat Pejabat Eselon IV dan dibantu oleh beberapa koordinator. BABV ... Dalam rangka pelaksanaan Peraturan ini, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara berwenang:
Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Induk.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Induk dan wajib menggunakan stempel Kantor Pertanahan Induk dan membuat laporan bulanan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Induk dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara.
Tugas dan fungsi di luar wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, serta tugas dan fungsi yang berkaitan dengan urusan keuangan dan kepegawaian, tetap menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Pertanahan Induk.
Perwakilan Kantor Pertanahan melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Induk dalam lingkungan wilayah kerjanya, kecuali untuk urusan keuangan dan kepegawaian. BABIV TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN Pasa16 BIDANO PJDIH - PUSAT HUKUM DAN HUMAS Y SO NA H. LAOLY BERITANEG REPUBLIKINDONESIATAHUN2014 NOMOR 1793 Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 November 2014 MENTERIHUKUMDANHA ASASIMANUSIA REPUBLIK I V' Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia im dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal .20 Oktober 2014 KEP PERTANAHANNASIONAL ~, ~INDONES~I_A_'~ \~ it 13<--...0 E' .~ V8LIK \\\
Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan lnduk. BABV KETENTUANLAIN-LAIN
Membuka PDF…