DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018

Nomor: 12
Tahun: 2018
Ditetapkan: 22 Mei 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pelimpahan Kewenangan Bidang Kepegawaian di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang lzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang lzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
9.Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
10.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);
11.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.
2.Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
3.Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Pasal 2

Pelimpahan kewenangan bidang kepegawaian bertujuan untuk:

a.memperlancar pelaksanaan tugas bidang kepegawaian di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; dan
b.mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas bidang kepegawaian di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 3

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional memberikan pelimpahan kewenangan kepada pejabat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Pelimpahan kewenangan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berupa keputusan pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan dalam jabatan pengawas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, harus terlebih dahulu dimintakan persetujuan kepada Menteri.
(2)Dalam hal proses penetapan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dibatalkan oleh Menteri.
(3)Menteri langsung memperbaiki dan menetapkan kembali keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

Dalam hal pejabat yang berwenang menandatangani keputusan di bidang kepegawaian kosong atau dilaksanakan oleh pelaksana tugas/pelaksana harian, penandatanganan keputusan dilakukan oleh pejabat setingkat di atas pejabat yang berwenang menandatangani keputusan kepegawaian.

Pasal 6

(1)Pejabat yang berwenang menandatangani salinan dan petikan keputusan di bidang kepegawaian yaitu pejabat lain yang setingkat di bawah pejabat yang berwenang menandatangani asli keputusan kepegawaian.
(2)Salinan dan petikan keputusan di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sebutan “Untuk Salinan dan Petikan’’.
(3)Penandatanganan salinan dan petikan keputusan di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah asli keputusan di bidang kepegawaian ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 7

Pelimpahan kewenangan penandatanganan keputusan kepegawaian ditindaklanjuti dengan pembuatan spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.

Pasal 8

Spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

Pasal 9

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan kepada:

a.Kepala Badan Kepegawaian Negara;
b.para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
c.Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
d.Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
e.Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian;
f.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat;
g.pejabat lain yang diperlukan; dan
h.pejabat yang diberikan pelimpahan kewenangan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai pelimpahan kewenangan bidang kepegawaian di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…