DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020

Nomor: 12
Tahun: 2020
Ditetapkan: 31 Juli 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
4.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
5.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
6.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1158); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN VERIFIKASI DATA LAHAN SAWAH TERHADAP DATA PERTANAHAN DAN TATA RUANG, PENETAPAN PETA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI, DAN PEMBERIAN REKOMENDASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PADA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Lahan Sawah adalah areal tanah pertanian basah dan/atau kering yang digenangi air secara periodik dan/atau terus menerus ditanami padi dan/atau diselingi dengan tanaman semusim lainnya.
2.Peta Lahan Sawah yang Dilindungi adalah peta yang memuat data Lahan Sawah yang dipertahankan fungsinya dalam rangka ketahanan pangan nasional.
3.Alih Fungsi Lahan Sawah adalah perubahan Lahan Sawah menjadi bukan Lahan Sawah baik secara tetap maupun sementara.
4.Hak Atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
5.Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6.Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
7.Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang selanjutnya disebut Tim Terpadu adalah tim lintas kementerian/lembaga yang dibentuk dalam rangka Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.
8.Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah tim yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Terpadu.
9.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
10.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
11.Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
12.Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN VERIFIKASI DATA LAHAN SAWAH TERHADAP DATA PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Pasal 2

(1)Verifikasi data pertanahan dan Tata Ruang dilakukan berdasarkan peta Lahan Sawah hasil interpretasi citra satelit yang dilakukan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas di bidang informasi geospasial.
(2)Selain berdasarkan hasil interpretasi citra satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), verifikasi data Lahan Sawah terhadap data pertanahan dan Tata Ruang juga dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi data Lahan Sawah yang dilakukan oleh Menteri.
(3)Menteri melimpahkan kewenangan kepada direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penataan agraria untuk melakukan inventarisasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Inventarisasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.inventarisasi data Lahan Sawah eksisting; dan
2. b.inventarisasi data pertanahan di atas Lahan Sawah.
(5)Terhadap hasil inventarisasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan kendali mutu oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan penertiban tanah dan ruang.

Pasal 3

(1)Data pertanahan dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit namun tidak terbatas berupa:
1. a.Hak Atas Tanah;
2. b.pertimbangan teknis pertanahan;
3. c.izin lokasi dan penetapan lokasi;
4. d.izin perubahan penggunaan tanah dan izin-izin lain yang mengubah fungsi Lahan Sawah menjadi lahan nonpertanian; dan
5. e.RTR dan/atau peraturan zonasi.
(2)Menteri melimpahkan kewenangan kepada direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan penertiban tanah dan ruang untuk mengoordinasikan pelaksanaan verifikasi data Lahan Sawah terhadap data pertanahan dan Tata Ruang.

Pasal 4

Verifikasi data Lahan Sawah terhadap data pertanahan dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui tahapan:

a.identifikasi;
b.analisis hasil identifikasi; dan
c.klarifikasi.

Pasal 5

(1)Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
1. a.identifikasi Hak Atas Tanah dan perizinan di atas Lahan Sawah;
2. b.identifikasi Alih Fungsi Lahan Sawah; dan
3. c.identifikasi peruntukan pertanian tanaman pangan dalam RTR.
(2)Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
1. a.Kantor Pertanahan, untuk tingkat kabupaten/kota;
2. b.Kantor Wilayah, untuk tingkat provinsi; dan
3. c.direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan penertiban tanah dan ruang, untuk tingkat nasional.
(3)Pelaksanaan identifikasi oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan penertiban tanah dan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mengikutsertakan direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penataan agraria dan direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Tata Ruang.

Pasal 6

(1)Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui:
1. a.pengumpulan data; dan
2. b.survei lapangan.
(2)Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui faktor yang dipertimbangkan sebagai pengurang dan/atau penambah terhadap luas Lahan Sawah.

Pasal 7

(1)Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui perubahan fungsi Lahan Sawah secara administratif berdasarkan dokumen pertanahan dan Tata Ruang.
(2)Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.mengumpulkan data peruntukan pertanian tanaman pangan dalam RTR dan/atau dalam peraturan lainnya; dan
2. b.mengumpulkan data pola ruang dan struktur ruang pada setiap kawasan peruntukan budi daya dalam RTR dan/atau peraturan zonasi yang telah ditetapkan maupun masih dalam proses peninjauan kembali/revisi.
(3)Perubahan fungsi Lahan Sawah secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan fungsi yang terjadi sehubungan dengan diterbitkannya penetapan lokasi pembangunan, perizinan, atau Hak Atas Tanah nonpertanian namun kondisi fisik di lapangan masih berupa sawah.
(4)Dalam hal Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terbit, identifikasi dapat dilakukan berdasarkan penguasaan atas tanah yang terbit di atas Lahan Sawah.

Pasal 8

(1)Survei lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengetahui kebenaran data yang sudah dikumpulkan terkait penggunaan Lahan Sawah.
(2)Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap:
1. a.Hak Atas Tanah dan perizinan di atas Lahan Sawah;
2. b.peruntukan pertanian tanaman pangan dalam RTR dan/atau peraturan zonasi; dan
3. c.Alih Fungsi Lahan Sawah.
(3)Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui proses pemanfaatan Lahan Sawah aktual yang dapat dipertimbangkan sebagai faktor pengurang atau faktor penambah.
(4)Faktor pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.luas Lahan Sawah eksisting;
2. b.luas Lahan Sawah yang telah beralih fungsi;
3. c.hak guna bangunan;
4. d.hak milik tanah nonpertanian;
5. e.konsolidasi tanah nonpertanian;
6. f.hak pakai tanah nonpertanian;
7. g.pertimbangan teknis pertanahan yang telah diterbitkan;
8. h.izin lokasi;
9. i.izin perubahan penggunaan tanah/izin pemanfaatan ruang/izin peruntukan tanah;
10. j.penetapan lokasi;
11. k.penetapan lokasi proyek strategis nasional atau proyek strategis daerah provinsi/kabupaten/kota; dan
12. l.peruntukan non pertanian dalam RTR.
(5)Faktor penambah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi Lahan Sawah yang tidak terdelineasi.

Pasal 9

Rincian tata cara pengumpulan data dan survei lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Analisis dilakukan dengan pengolahan data spasial dan tekstual berdasarkan hasil identifikasi.
(2)Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Hak Atas Tanah nonpertanian yang berada di atas lahan sawah;
2. b.peruntukkan RTR pada lahan sawah; dan
3. c.perizinan yang terbit di atas Lahan Sawah.
(3)Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
1. a.Kantor Pertanahan, untuk tingkat kabupaten/ kota;
2. b.Kantor Wilayah, untuk tingkat provinsi; dan
3. c.direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan penertiban tanah dan ruang, untuk tingkat nasional.

Pasal 11

Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan untuk menghasilkan data Lahan Sawah berdasarkan faktor yang dipertimbangkan sebagai pengurang dan/atau penambah dari data pertanahan dan Tata Ruang.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…