DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024

Nomor: 12
Tahun: 2024
Ditetapkan: 20 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati- Kadipaten dan Sekitarnya; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
6.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
7.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
8.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
9.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KERTAJATI-KADIPATEN DAN SEKITARNYA.

Pasal 1

(1)Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati-Kadipaten dan Sekitarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri ini.
(2)Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati-Kadipaten dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Muatan Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
2. b.Peta Wilayah Perencanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
3. c.Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Perencanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
4. d.Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
5. e.Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
6. f.Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
7. g.Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
8. h.Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
9. i.Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Air Minum sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
10. j.Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
11. k.Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Persampahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
12. l.Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Drainase sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
13. m.Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Prasarana Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
14. n.Peta Rencana Pola Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
15. o.Tabel Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
16. p.Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Tabel ITBX) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
17. q.Tabel Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
18. r.Tabel Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
19. s.Tabel Prasarana dan Sarana Minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
20. t.Tabel Ketentuan Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
21. u.Peta Ketentuan Khusus terdiri atas:
  1. 1.Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan;
  2. 2.Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  3. 3.Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana;
  4. 4.Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Berorientasi Transit;
  5. 5.Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Tempat Evakuasi Bencana; dan
  6. 6.Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Sempadan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati-Kadipaten dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah perencanaan Kawasan Perkotaan Kertajati- Kadipaten dan Sekitarnya.

Pasal 2

(1)Bupati Majalengka wajib menetapkan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati-Kadipaten dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan Peraturan Bupati dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
(2)Peraturan Bupati Majalengka tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati-Kadipaten dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan substansi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati-Kadipaten dan Sekitarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX, dan Lampiran XXI Peraturan Menteri ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan mengenai jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pengundangan Peraturan Bupati Majalengka tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati-Kadipaten dan Sekitarnya dalam berita daerah oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
(4)Dalam hal Peraturan Bupati Majalengka tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati-Kadipaten dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka, Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.
(5)Dalam hal Peraturan Bupati Majalengka tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati-Kadipaten dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditetapkan oleh Bupati Majalengka dan/atau tidak diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka sampai batas waktu yang ditetapkan, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati-Kadipaten dan Sekitarnya yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini menjadi acuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
(6)Bupati Majalengka melakukan peninjauan kembali Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati-Kadipaten dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Dalam hal hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merekomendasikan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati- Kadipaten dan Sekitarnya perlu direvisi, Bupati Majalengka melakukan penyusunan dan penetapan rancangan Peraturan Bupati Majalengka tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati-Kadipaten dan Sekitarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Dalam hal Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati-Kadipaten dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah diundangkan, Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka:

a.izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
b.izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini, dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sedang dalam proses penerbitan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Majalengka yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2024 MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ttd. HADI TJAHJANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2024 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 141 Salinan sesuai dengan aslinya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kepala Biro Hukum, Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S. NIP 19650805 199203 1 003 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KERTAJATI-KADIPATEN DAN SEKITARNYA MUATAN RENCANA DETAIL TATA RUANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati-Kadipaten dan Sekitarnya ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2.Kepala Daerah adalah Bupati Majalengka.
3.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
4.Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
5.Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
6.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
7.Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
8.Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
9.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan PZ kabupaten/kota.
10.Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
11.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
12.Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
13.Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
14.Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa Blok.
15.Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
16.Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disebut PPK merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh Wilayah WP dan/atau regional.
17.Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disebut SPPK merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani subwilayah kota.
18.Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan.
19.Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
20.Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan Wilayah.
21.Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
22.Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
23.Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
24.Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
25.Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
26.Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
27.Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
28.Jembatan merupakan jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
29.Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melewati Wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
30.Jalur Light Rail Transit yang selanjutnya disebut Jalur LRT adalah jalan rel yang digunakan angkutan massal dengan sistem kereta api ringan/light rail transit.
31.Jaringan Jalur Kereta Api Khusus adalah jalur kereta api yang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan untuk melayani Masyarakat umum.
32.Stasiun Barang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan bongkar muat barang.
33.Stasiun Operasi adalah tempat perhentian kereta api yang memiliki fasilitas untuk bersilang, menyusul kereta api dan/atau langsir, dan dapat berfungsi untuk naik/turun penumpang dan/atau bongkar muat barang.
34.Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer adalah bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan pusat kegiatan nasional yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar atau sama dengan 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.
35.Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer adalah tempat penyimpanan bahan bakar beserta fasilitas pendukungnya.
36.Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 (tiga puluh lima) kilo volt sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kilo volt.
37.Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 (tiga puluh lima) kilo volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
38.Gardu Induk adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.
39.Gardu Hubung adalah gardu hubung yang berfungsi untuk membagi daya listrik dari Gardu Induk menuju gardu distribusi.
40.Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antaribu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
41.Rumah Kabel adalah rumah kecil yang merupakan tempat distribusi kabel telepon yang digunakan untuk mendistribusikan atau mengoneksikan antara kabel primer dari kabel sentral dengan kabel sekunder.
42.Menara Base Transceiver Station yang selanjutnya disebut Menara BTS adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat automatisasi sambungan telepon.
43.Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
44.Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
45.Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
46.Pintu Air adalah pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada saluran masuk (inlet) siphon, saluran masuk (inlet) dan saluran keluar (outlet) kolam detensi dan retensi, inlet stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.
47.Prasarana Irigasi adalah bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengambil air dari sumber air.
48.Bangunan Pengambil Air Baku adalah bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan/atau penyedia air baku.
49.Jaringan Transmisi Air Baku adalah pipa yang berfungsi sebagai pengambilan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
50.Instalasi Produksi adalah tempat pengolahan air sungai menjadi air yang dapat dikonsumsi.
51.Bangunan Penampung Air adalah bangunan atau konstruksi yang dibangun dengan segala perlengkapannya dan dipergunakan sebagai tempat untuk menampung air minum.
52.Jaringan Transmisi Air Minum adalah pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
53.Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
54.Instalasi Pengolahan Air Limbah Skala Kawasan Tertentu/Permukiman yang selanjutnya disebut IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman merupakan IPAL untuk cakupan pelayanan skala perkotaan.
55.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau TPST.
56.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
57.Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
58.Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.
59.Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke Jaringan Drainase Sekunder.
60.Bangunan Peresapan (Kolam Retensi) adalah sarana drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu Wilayah.
61.Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dan TEA.
62.Tempat Evakuasi Sementara yang selanjutnya disingkat TES adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
63.Tempat Evakuasi Akhir yang selanjutnya disingkat TEA adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
64.Jalur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, memiliki lebar cukup untuk melewati satu sepeda, selain sepeda motor.
65.Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan.
66.Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
67.Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
68.Zona Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
69.Zona Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
70.Zona Badan Air yang selanjutnya disebut Zona BA adalah air permukaam bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
71.Zona Perlindungan Setempat yang selanjutnya disebut Zona PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber- sumber air, termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
72.Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut Zona RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
73.Sub-Zona Taman Kota yang selanjutnya disebut Sub-Zona RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi, atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian Wilayah kota.
74.Sub-Zona Taman Kecamatan yang selanjutnya disebut Sub-Zona RTH- 3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
75.Sub-Zona Taman Kelurahan yang selanjutnya disebut Sub-Zona RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
76.Sub-Zona Pemakaman yang selanjutnya disebut Sub-Zona RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah dan dapat berfungsi juga sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial Masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
77.Sub-Zona Jalur Hijau yang selanjutnya disebut Sub-Zona RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lanskap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan.
78.Zona Badan Jalan yang selanjutnya disebut Zona BJ adalah bagian jalan berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
79.Zona Hutan Produksi yang selanjutnya disebut Zona KHP adalah hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
80.Sub-Zona Hutan Produksi Tetap yang selanjutnya disebut Sub-Zona HP adalah hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
81.Zona Pertanian yang selanjutnya disebut Zona P adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
82.Sub-Zona Tanaman Pangan yang selanjutnya disebut Sub-Zona P-1 adalah peruntukan Ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
83.Sub-Zona Perkebunan yang selanjutnya disebut Sub-Zona P-3 adalah peruntukan Ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
84.Zona Pembangkitan Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut Zona PTL adalah peruntukan Ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
85.Zona Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disebut Zona KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
86.Zona Pariwisata yang selanjutnya disebut Zona W adalah peruntukan Ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
87.Zona Perumahan yang selanjutnya disebut Zona R adalah peruntukan Ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
88.Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi yang selanjutnya disebut Sub- Zona R-2 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
89.Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang yang selanjutnya disebut Sub-Zona R-3 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
90.Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah yang selanjutnya disebut Sub-Zona R-4 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
91.Zona Sarana Pelayanan Umum yang selanjutnya disebut Zona SPU adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang.
92.Sub-Zona SPU Skala Kota yang selanjutnya disebut Sub-Zona SPU-1 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
93.Sub-Zona SPU Skala Kecamatan yang selanjutnya disebut Sub-Zona SPU-2 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
94.Sub-Zona SPU Skala Kelurahan yang selanjutnya disebut Sub-Zona SPU-3 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
95.Zona Campuran yang selanjutnya disebut Zona C adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan, perdagangan dan jasa, dan perkantoran.
96.Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi yang selanjutnya disebut Sub- Zona C-1 adalah peruntukan Ruang yang terdiri atas campuran hunian dan nonhunian dengan intensitas Pemanfaatan Ruang /kepadatan zona terbangun sedang hingga tinggi.
97.Zona Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya disebut Zona K adalah peruntukan Ruang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
98.Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota yang selanjutnya disebut Sub-Zona K-1 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
99.Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP yang selanjutnya disebut Sub-Zona K-2 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan, dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
100.Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP yang selanjutnya disebut K-3 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan, dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
101.Sub-Zona Perkantoran yang selanjutnya disebut Sub-Zona KT adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
102.Zona Peruntukan Lainnya yang selanjutnya disebut Zona PL adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan tertentu pada daerah tertentu di luar kegiatan pada Zona yang telah ditentukan.
103.Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum yang selanjutnya disebut Sub-Zona PL-3 adalah peruntukan Ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
104.Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disebut Sub-Zona PL-4 adalah peruntukan Ruang yang memiliki fasilitas bangunan air yang berfungsi untuk mengolah limbah domestik atau limbah industri, dan sebagainya.
105.Sub-Zona Pergudangan yang selanjutnya disebut Sub-Zona PL-6 adalah peruntukan Ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
106.Sub-Zona Pengelolaan Persampahan yang selanjutnya disebut Sub- Zona PP adalah peruntukan Ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
107.Sub-Zona Transportasi yang selanjutnya disebut Sub-Zona TR adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam Rencana Tata Ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
108.Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Sub- Zona HK adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
109.Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
110.Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kaveling.
111.Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kaveling.
112.Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas persil/kaveling.
113.Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan di bawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, RDTR, dan PZ.
114.Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap permukaan tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
115.Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan.
116.Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan Zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik Zona dan kegiatannya.
117.Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah ketentuan pada Wilayah daratan dan/perairan dan Ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
118.Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah ketentuan pada pertanian tanaman pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.
119.Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
120.Ketentuan Khusus Kawasan Berorientasi Transit adalah ketentuan pada kawasan terintegrasi angkutan umum massal yang mendorong pergerakan pejalan kaki, pesepeda, penggunaan angkutan umum massal dan pembatasan kendaraan bermotor dalam radius jarak 350 (tiga ratus lima puluh) meter sampai dengan 700 (tujuh ratus) meter dari pusat kawasan yang memiliki prinsip-prinsip kawasan berorientasi transit.
121.Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah ketentuan khusus pada lokasi yang paling aman dan paling efisien dijangkau melalui jalur evakuasi yang aman oleh Masyarakat pada saat terjadi jenis bencana tertentu, meliputi TES dan TEA.
122.Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh jarak atau radius maya tertentu dari garis atau titik pusat yang diproteksi, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau/waduk, sempadan mata air, sempadan ketenagalistrikan, dan sempadan pipa/kabel.
123.Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
124.Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
125.Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
126.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaran Penataan Ruang.
127.Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
128.Kawasan Aerocity adalah konsep pengembangan kawasan di sekitar simpul kegiatan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup RDTR meliputi:

a.ruang lingkup muatan; dan
b.ruang lingkup WP.

Pasal 3

Ruang lingkup muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

a.tujuan penataan WP;
b.rencana Struktur Ruang;
c.rencana Pola Ruang;
d.ketentuan Pemanfaatan Ruang;
e.PZ; dan
f.kelembagaan.

Pasal 4

(1)Ruang lingkup WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disebut sebagai Kawasan Perkotaan Kertajati-Kadipaten dan Sekitarnya.
(2)WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan aspek administrasi dan fungsional dengan luas wilayah 10.124,47 (sepuluh ribu seratus dua puluh empat koma empat tujuh) hektare termasuk Ruang udara di atasnya dan Ruang di dalam bumi.
(3)Batas-batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Desa Mekarmulya dan Desa Sukakerta, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka;
2. b.sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka;
3. c.sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang dan Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu.
(4)WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sebagian Desa Babakan Kecamatan Kertajati dengan luas 514,74 (lima ratus empat belas koma tujuh empat) hektare;
2. b.sebagian Desa Bantarjati Kecamatan Kertajati dengan luas 335,79 (tiga ratus tiga puluh lima koma tujuh sembilan) hektare;
3. c.sebagian Desa Kertajati Kecamatan Kertajati dengan luas 791,12 (tujuh ratus sembilan puluh satu koma satu dua) hektare;
4. d.Desa Kertasari Kecamatan Kertajati dengan luas 622,72 (enam ratus dua puluh dua koma tujuh dua) hektare;
5. e.sebagian Desa Kertawinangun Kecamatan Kertajati dengan luas 563,13 (lima ratus enam puluh tiga koma satu tiga) hektare;
6. f.sebagian Desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati dengan luas 1.932,27 (seribu sembilan ratus tiga puluh dua koma dua tujuh) hektare;
7. g.sebagian Desa Mekarmulya Kecamatan Kertajati dengan luas 204,52 (dua ratus empat koma lima dua) hektare;
8. h.Desa Palasah Kecamatan Kertajati dengan luas 1.287,04 (seribu dua ratus delapan puluh tujuh koma nol empat) hektare;
9. i.sebagian Desa Pasiripis Kecamatan Kertajati dengan luas 0,65 (nol koma enam lima) hektare;
10. j.sebagian Desa Sahbandar Kecamatan Kertajati dengan luas 831,98 (delapan ratus tiga puluh satu koma sembilan delapan) hektare;
11. k.sebagian Desa Sukakerta Kecamatan Kertajati dengan luas 15,95 (lima belas koma sembilan lima) hektare;
12. l.sebagian Desa Sukamulya Kecamatan Kertajati dengan luas 511,33 (lima ratus sebelas koma tiga tiga) hektare;
13. m.sebagian Desa Sukawana Kecamatan Kertajati dengan luas 261,50 (dua ratus enam puluh satu koma lima nol) hektare;
14. n.Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati dengan luas 630,53 (enam ratus tiga puluh koma lima tiga) hektare;
15. o.Desa Babakananyar Kecamatan Kadipaten dengan luas 112,31 (seratus dua belas koma tiga satu) hektare;
16. p.sebagian Desa Cipaku Kecamatan Kadipaten dengan luas 6,57 (enam koma lima tujuh) hektare;
17. q.sebagian Desa Heuleut Kecamatan Kadipaten dengan luas 72,78 (tujuh puluh dua koma tujuh delapan) hektare;
18. r.Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten dengan luas 259,98 (dua ratus lima puluh sembilan koma sembilan delapan) hektare;
19. s.Desa Karangsambung Kecamatan Kadipaten dengan luas 575,80 (lima ratus tujuh puluh lima koma delapan nol) hektare;
20. t.Desa Liangjulang Kecamatan Kadipaten dengan luas 191,26 (seratus sembilan puluh satu koma dua enam) hektare;
21. u.Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten dengan luas 274,73 (dua ratus tujuh puluh empat koma tujuh tiga) hektare;
22. v.sebagian Desa Bojongcideres Kecamatan Dawuan dengan luas 80,68 (delapan puluh koma enam delapan) hektare; dan
23. w.sebagian Desa Dawuan Kecamatan Dawuan dengan luas 47,07 (empat puluh tujuh koma nol tujuh) hektare.
(5)WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP yang meliputi:
1. a.SWP A direncanakan dengan luas 5.390,33 (lima ribu tiga ratus sembilan puluh koma tiga tiga) hektare terdiri dari 10 (sepuluh) Blok yang berada di 12 (dua belas) desa di Kecamatan Kertajati, terdiri atas:
  1. 1.Blok A.1 seluas 1.817,49 (seribu delapan ratus tujuh belas koma empat sembilan) hektare berada di Desa Babakan, Desa Bantarjati, Desa Kertajati, Desa Kertasari, Desa Mekarmulya, Desa Pasiripis, Desa Sukakerta, dan Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati;
  2. 2.Blok A.2 seluas 506,41 (lima ratus enam koma empat satu) hektare berada di Desa Babakan, Desa Kertajati, Desa Kertasari, dan Desa Kertawinangun, Kecamatan Kertajati;
  3. 3.Blok A.3 seluas 463,03 (empat ratus enam puluh tiga koma nol tiga) hektare berada di Desa Babakan, Desa Kertasari, Desa Mekarjaya, Desa Mekarmulya, Desa Palasah, dan Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati;
  4. 4.Blok A.4 seluas 474,72 (empat ratus tujuh puluh empat koma tujuh dua) hektare berada di Desa Kertasari, Desa Mekarjaya, Desa Mekarmulya, dan Desa Sahbandar, Kecamatan Kertajati;
  5. 5.Blok A.5 seluas 398,93 (tiga ratus sembilan puluh delapan koma sembilan tiga) hektare berada di Desa Mekarjaya dan Desa Sahbandar, Kecamatan Kertajati;
  6. 6.Blok A.6 seluas 341,23 (tiga ratus empat puluh satu koma dua tiga) hektare berada di Desa Mekarjaya dan Desa Kertasari, Kecamatan Kertajati;
  7. 7.Blok A.7 seluas 332,07 (tiga ratus tiga puluh dua koma nol tujuh) hektare berada di Desa Mekarjaya dan Desa Kertasari, Kecamatan Kertajati;
  8. 8.Blok A.8 seluas 373,61 (tiga ratus tujuh puluh tiga koma enam satu) hektare berada di Desa Babakan, Desa Kertasari, dan Desa Mekarjaya, Kecamatan Kertajati;
  9. 9.Blok A.9 seluas 412,09 (empat ratus dua belas koma nol sembilan) hektare berada di Desa Babakan, Desa Mekarjaya, dan Desa Palasah, Kecamatan Kertajati; dan
  10. 10.Blok A.10 seluas 270,76 (dua ratus tujuh puluh koma tujuh enam) hektare berada di Desa Babakan, Desa Kertawinangun, dan Desa Palasah, Kecamatan Kertajati.
2. b.SWP B direncanakan dengan luas 3.112,95 (tiga ribu seratus dua belas koma sembilan lima) hektare terdiri dari 14 (empat belas) Blok yang berada di 7 (tujuh) desa di Kecamatan Kertajati, terdiri atas:
  1. 1.Blok B.1 seluas 197,46 (seratus sembilan puluh tujuh koma empat enam) hektare berada di Desa Sahbandar, Kecamatan Kertajati;
  2. 2.Blok B.2 seluas 184,47 (seratus delapan puluh empat koma empat tujuh) hektare berada di Desa Sahbandar, Kecamatan Kertajati;
  3. 3.Blok B.3 seluas 315,26 (tiga ratus lima belas koma dua enam) hektare berada di Desa Sahbandar dan Desa Mekarjaya, Kecamatan Kertajati;
  4. 4.Blok B.4 seluas 354,94 (tiga ratus lima puluh empat koma sembilan empat) hektare berada di Desa Mekarjaya, Kecamatan Kertajati;
  5. 5.Blok B.5 seluas 433,29 (empat ratus tiga puluh tiga koma dua sembilan) hektare berada di Desa Mekarjaya dan Desa Palasah, Kecamatan Kertajati;
  6. 6.Blok B.6 seluas 182,76 (seratus delapan puluh dua koma tujuh enam) hektare berada di Desa Palasah dan Desa Kertawinangun, Kecamatan Kertajati;
  7. 7.Blok B.7 seluas 444,80 (empat ratus empat puluh empat koma delapan nol) hektare berada di Desa Palasah, Desa Kertawinangun, dan Desa Pakubeureum, Kecamatan Kertajati;
  8. 8.Blok B.8 seluas 348,43 (tiga ratus empat puluh delapan koma empat tiga) hektare berada di Desa Babakan, Desa Kertawinangun, Desa Pakubeureum, dan Desa Palasah, Kecamatan Kertajati;
  9. 9.Blok B.9 seluas 135,76 (seratus tiga puluh lima koma tujuh enam) hektare berada di Desa Babakan, Desa Kertawinangun, Desa Pakubeureum, dan Desa Sukawana, Kecamatan Kertajati;
  10. 10.Blok B.10 seluas 127,24 (seratus dua puluh tujuh koma dua empat) hektare berada di Desa Pakubeureum dan Desa Sukawana, Kecamatan Kertajati;
  11. 11.Blok B.11 seluas 106,24 (seratus enam koma dua empat) hektare berada di Desa Pakubeureum dan Desa Sukawana, Kecamatan Kertajati;
  12. 12.Blok B.12 seluas 127,21 (seratus dua puluh tujuh koma dua satu) hektare berada di Desa Kertawinangun, Desa Pakubeureum. dan Desa Sukawana, Kecamatan Kertajati;
  13. 13.Blok B.13 seluas 87,18 (delapan puluh tujuh koma satu delapan) hektare berada di Desa Pakubeureum, Kecamatan Kertajati; dan
  14. 14.Blok B.14 seluas 67,92 (enam puluh tujuh koma sembilan dua) hektare berada di Desa Pakubeureum, Kecamatan Kertajati.
3. c.SWP C direncanakan dengan luas 1.621,19 (seribu enam ratus dua puluh satu koma satu sembilan) hektare terdiri dari 19 (sembilan belas) Blok yang berada di 7 (tujuh) desa di Kecamatan Kadipaten dan 2 (dua) desa di Kecamatan Dawuan, terdiri atas:
  1. 1.Blok C.1 seluas 51,53 (lima puluh satu koma lima tiga) hektare berada di Desa Liangjulang dan Desa Heuleut, Kecamatan Kadipaten;
  2. 2.Blok C.2 seluas 22,84 (dua puluh dua koma delapan empat) hektare berada di Desa Liangjulang dan Desa Heuleut, Kecamatan Kadipaten;
  3. 3.Blok C.3 seluas 37,97 (tiga puluh tujuh koma sembilan tujuh) hektare berada di Desa Liangjulang dan Desa Heuleut, Kecamatan Kadipaten;
  4. 4.Blok C.4 seluas 51,62 (lima puluh satu koma enam dua) hektare berada di Desa Liangjulang dan Desa Heuleut, Kecamatan Kadipaten;
  5. 5.Blok C.5 seluas 61,23 (enam puluh satu koma dua tiga) hektare berada di Desa Liangjulang, Desa Heuleut, dan Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten;
  6. 6.Blok C.6 seluas 42,13 (empat puluh dua koma satu tiga) hektare berada di Desa Kadipaten dan Desa Liangjulang, Kecamatan Kadipaten;
  7. 7.Blok C.7 seluas 15,73 (lima belas koma tujuh tiga) hektare berada di Desa Kadipaten dan Desa Liangjulang, Kecamatan Kadipaten;
  8. 8.Blok C.8 seluas 37,07 (tiga puluh tujuh koma nol tujuh) hektare berada di Desa Kadipaten, Desa Liangjulang, dan Desa Cipaku, Kecamatan Kadipaten;
  9. 9.Blok C.9 seluas 17,12 (tujuh belas koma satu dua) hektare berada di Desa Kadipaten dan Desa Cipaku, Kecamatan Kadipaten;
  10. 10.Blok C.10 seluas 45,61 (empat puluh lima koma enam satu) hektare berada di Desa Kadipaten, Desa Karangsambung, dan Desa Pagandon, Kecamatan Kadipaten, dan Desa Dawuan, Kecamatan Dawuan;
  11. 11.Blok C.11 seluas 50,17 (lima puluh koma satu tujuh) hektare berada di Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten;
  12. 12.Blok C.12 seluas 125,60 (seratus dua puluh lima koma enam nol) hektare berada di Desa Babakananyar dan Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten;
  13. 13.Blok C.13 seluas 121,10 (seratus dua puluh satu koma satu nol) hektare berada di Desa Babakananyar, Desa Kadipaten, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kadipaten;
  14. 14.Blok C.14 seluas 221,66 (dua ratus dua puluh satu koma enam enam) hektare berada di Desa Babakananyar dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kadipaten;
  15. 15.Blok C.15 seluas 85,29 (delapan puluh lima koma dua sembilan) hektare berada di Desa Kadipaten, Desa Karangsambung, dan Desa Pagandon, Kecamatan Kadipaten dan Desa Dawuan, Kecamatan Dawuan;
  16. 16.Blok C.16 seluas 198,17 (seratus sembilan puluh delapan koma satu tujuh) hektare berada di Desa Pagandon, Kecamatan Kadipaten, Desa Bojongcideres, dan Desa Dawuan, Kecamatan Dawuan;
  17. 17.Blok C.17 seluas 144,92 (seratus empat puluh empat koma sembilan dua) hektare berada di Desa Karangsambung dan Desa Pagandon, Kecamatan Kadipaten;
  18. 18.Blok C.18 seluas 151,79 (seratus lima puluh satu koma tujuh sembilan) hektare berada di Desa Karangsambung dan Desa Pagandon, Kecamatan Kadipaten; dan
  19. 19.Blok C.19 seluas 139,65 (seratus tiga puluh sembilan koma enam lima) hektare berada di Desa Karangsambung dan Desa Pagandon, Kecamatan Kadipaten.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 5

Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Kertajati-Kadipaten dan Sekitarnya sebagai kota cerdas yang layak huni dan ramah lingkungan melalui pengembangan industri dan pelayanan transportasi yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Pasal 6

Rencana Struktur Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati-Kadipaten dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

a.rencana pengembangan pusat pelayanan;
b.rencana jaringan transportasi;
c.rencana jaringan energi;
d.rencana jaringan telekomunikasi;
e.rencana jaringan sumber daya air;
f.rencana jaringan air minum;
g.rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
h.rencana jaringan persampahan;
i.rencana jaringan drainase; dan
j.rencana jaringan prasarana lainnya.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…