DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025 -2029

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025–2029; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6987);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6.Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);
7.Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
8.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
10.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
11.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 309); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Pasal 2

Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA- RENSTRAKL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1792), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2025 MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Œ NUSRON WAHID Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2025-2029 RPJP Nasional memuat visi Indonesia Emas 2045 yaitu “Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Sektor Pertanahan dan Penataan Ruang dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian visi Indonesia Emas 2045 tersebut. Terhadap pencapaian kata kunci “Bersatu” dan “Berdaulat” misalnya, sektor penataan ruang dapat berkontribusi dalam bentuk diantaranya melalui penguatan konektivitas dan integrasi ekonomi domestik serta pembangunan kawasan perbatasan negara. Perlindungan lahan sawah dan ketahanan pangan juga dapat menjadi kontribusi penting dari sektor pertanahan dan penataan ruang dalam mewujudkan kata kunci “Berdaulat” dan “Berkelanjutan”. Dukungan dari sektor dalam bentuk pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru, pembangunan perkotaan dan permukiman layak huni, serta perbaikan ekosistem dan iklim investasi dapat menjadi kontribusi signifikan terhadap pencapaian kata kunci “Maju”: demikian pula halnya dengan kontribusi sektor pada aspek pelestarian hutan dan kawasan lindung serta konservasi sumber daya air yang dapat menjadi kontribusi penting terhadap pencapaian kata kunci “Berkelanjutan”. Memperhatikan dukungan-dukungan terhadap pencapaian visi Indonesia Emas 2045 tersebut, maka dapat dipahami bahwa sektor pertanahan dan penataan ruang memainkan peran kunci dalam pembangunan nasional. Sesuai tugas dan fungsinya, sektor pertanahan dan penataan ruang adalah pengelola modal dasar pembangunan nasional yaitu kekayaan alam yang meliputi ruang darat, laut, dan udara. Sektor ini menjadi pengawal amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya pada Pasal 33 ayat (3) “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Amanat konstitusi ini sekaligus menjadi tujuan suci (noble aim), atau tujuan abadi, bagi keberadaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN), sebagaimana halnya Pembukaan UUD 1945 yaitu “Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur” yang menjadi visi bernegara dan “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial” sebagai misi bernegara. Sebagaimana RPJP Nasional yang menjabarkan visi dan misi bernegara tersebut ke dalam visi, misi, dan arah pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun, demikian pula halnya dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian ATR/BPN yang menjabarkan visi dan misi Presiden sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Visi dan misi Presiden periode 2025-2029, atau yang lebih dikenal sebagai Asta Cita, dijabarkan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program, dan kegiatan Kementerian ATR/BPN sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dari delapan Asta Cita, Kementerian ATR/BPN setidaknya terkait langsung dengan 3 (tiga) di antaranya yaitu:

a.Asta Cita 2 “Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru”. Asta Cita 2 ini menekankan pada pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, sangat relevan dengan kegiatan penataan ruang, karena penataan ruang yang baik mencerminkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik dalam perencanaan wilayah. Melalui penataan ruang yang tertib dan sesuai peraturan, pemerintah dapat mencegah konflik lahan, mendorong efisiensi pemanfaatan ruang, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan investor. Dengan demikian, penataan ruang menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang tidak absen dan mampu membangun kepercayaan publik secara nyata. Bentuk keterkaitan ini diantaranya adalah dengan indikator persentase kepatuhan pemanfaatan ruang dan persentase Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang siap terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS). Sejalan dengan hal tersebut, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mempunyai mandat untuk: 1) memfasilitasi dan mempercepat penyesuaian Rencana Tata Ruang (RTR) untuk percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional; 2) menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan melakukan percepatan penerbitan sertipikat hak pengelolaan atas lahan areal penggunaan lain yang ditetapkan untuk Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional; 3) mempercepat penerbitan sertipikat hak atas tanah di atas hak pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) melaksanakan redistribusi lahan untuk mendukung program Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan; 5) memfasilitasi pelaksanaan pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan untuk percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6) mengembangkan sistem informasi geografis Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional untuk mendukung perencanaan dan pengelolaan berbasis data spasial; 7) melaksanakan program reforma agraria untuk meningkatkan akses petani terhadap lahan produktif; dan 8) mengoordinasikan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dalam Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional salah satunya melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).
b.Asta Cita 6 “Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan”. Bentuk keterkaitannya diantaranya adalah reforma agraria yang menjadi salah satu program kerja untuk swasembada pangan sekaligus perbaikan kesejahteraan petani. Selain itu juga ada keterkaitan dengan salah satu indikator yang digunakan pada Asta Cita ini yaitu persentase penerima reforma agraria yang meningkat kesejahteraannya.
c.Asta Cita 7 “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan”. Bentuk keterkaitannya diantaranya adalah peningkatan pemanfaatan tanah sebagai bagian dari reformasi hukum. Dalam Asta Cita 7, program prioritas Reformasi Hukum, Kementerian ATR/BPN juga melakukan penguatan pembangunan sektor strategis yang berlandaskan hukum melalui penyelesaian kasus pertanahan. Selain itu juga mendukung dalam program prioritas Pemerintah Digital.
d.Asta Cita 8 “Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.” Di dalam Asta Cita ini, Kementerian ATR/BPN melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat mendukung pengakuan dan perlindungan tanah ulayat masyarakat hukum adat dengan menetapkan mekanisme inventarisasi, identifikasi, pengukuran, pemetaan, dan pencatatan dalam daftar tanah ulayat, serta memberikan kepastian hukum melalui pendaftaran dalam bentuk hak pengelolaan atau hak milik atas tanah bersamanya. Regulasi ini diperkuat dengan pemanfaatan sistem digital, penyelesaian sengketa, dan sosialisasi di daerah, sehingga menjadi landasan penting bagi negara dalam menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Governansi dalam pertanahan dan ruang memang tidak dapat dipisahkan. Koherensi antara keduanya tampak dari paradigma manajemen pertanahan (land management) yang terdiri atas 3 (tiga) komponen utama yaitu 1) kebijakan pertanahan (land policies); 2) infrastruktur informasi pertanahan (land information infrastructures); dan 3) fungsi-fungsi administrasi pertanahan (land administration functions) (sumber: Enemark et al., 2005). Dari 3 (tiga) komponen tersebut, penataan ruang menjadi bagian dari kebijakan dan administrasi pertanahan, sementara infrastruktur informasi mencakup data-data kadaster dan topografi baik untuk lingkungan terbangun (built environment) maupun lingkungan alam (natural environment). Selain itu, dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan, sistem administrasi pertanahan diarahkan melalui pendekatan Framework for Effective Land Administration (FELA). Pendekatan ini menekankan 5 (lima) isu strategis utama: keadilan sosial dalam pengelolaan tanah, integrasi tata ruang, dukungan terhadap ekonomi hijau dan biru, respons terhadap perubahan iklim, serta transformasi digital dan tata kelola dinamis. Fungsi utama administrasi pertanahan mencakup kepastian hak atas tanah, penilaian tanah yang adil, penatagunaan ruang, dan pengembangan lahan. Semua ini didukung oleh kebijakan yang terarah, infrastruktur data yang andal, serta reformasi kelembagaan, guna menciptakan pasar tanah yang efektif dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Gambar 1.1 Paradigma manajemen pertanahan Sumber: Enemark et al., 2005 Tantangan pembangunan sektor agraria, pertanahan dan ruang dalam 5 (lima) tahun mendatang menjadi semakin kompleks. Secara spesifik, salah satu persoalan agraria dan tata ruang yang dihadapi adalah ketimpangan wilayah dan keseimbangan antara kebutuhan lahan hunian, lahan konsumsi untuk ketahanan pangan, industri, dan kawasan hutan. Berbagai kebutuhan ini mengikuti jumlah penduduk yang diproyeksikan meningkat sesuai dengan perhitungan proyeksi penduduk Indonesia 2015-2045. Perhitungan proyeksi penduduk Indonesia 2015-2045 menggunakan 2 (dua) skenario, pada skenario A penduduk diproyeksikan mencapai 294.100.000 (dua ratus sembilan puluh empat juta seratus ribu) jiwa pada tahun 2030 dan 319.000.000 (tiga ratus sembilan belas juta) jiwa pada tahun 2045 sedangkan pada skenario B penduduk mencapai 292.500.000 (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu) jiwa pada tahun 2030 dan 311.600.000 (tiga ratus sebelas juta enam ratus ribu) jiwa pada tahun 2045 (sumber: Data Survei Penduduk Antar Sensus 2015 oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Biro Pusat Statistik, dan United Nations Population Fund). Sementara jika dibandingkan dengan luas wilayah Indonesia, menurut Badan Informasi Geospasial (BIG), total luas wilayah Indonesia adalah sekitar 5.180.053 km² (lima juta seratus delapan puluh ribu lima puluh tiga kilometer persegi), dengan rincian luas daratan sekitar 1.922.570 km² (satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh kilometer persegi) dan luas perairan sekitar 3.157.483 km² (tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga kilometer persegi). Dari luas daratan 1.922.570 km² (satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh kilometer persegi) luas wilayah daratan Indonesia, sekitar 1.248.324,7 km² (satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat koma tujuh kilometer persegi) atau 64,93% (enam puluh empat koma sembilan tiga persen) adalah kawasan hutan dan hanya 674.245,3 km² (enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima koma tiga kilometer persegi) atau sebesar 35,07% (tiga puluh lima koma nol tujuh persen) untuk kawasan Area Penggunaan Lain (APL) yang dapat dikelola dan dimanfaatkan. Dari komparasi data tersebut, peningkatan kebutuhan ruang untuk hunian dan aktivitas ekonomi dapat menyebabkan terjadinya kompetisi dan konflik. Selain itu, ketimpangan kepemilikan tanah juga menjadi hal yang perlu diatasi sebagai upaya menyeimbangkan pertumbuhan penduduk dan ketersediaan tanah dan ruang yang akan dikelola dan dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Gambar 1.2 Kepadatan Penduduk di setiap provinsi di Indonesia Per/km² tahun 2024 Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian Dalam Negeri 1.2 Potensi dan Permasalahan 1.2.1. Potensi A. Potensi Ruang Ruang dapat didefinisikan sebagai dimensi fisik yang mencakup seluruh wilayah permukaan bumi, termasuk daratan, lautan, dan atmosfer di atasnya. Ruang meliputi berbagai elemen yang saling berkaitan, seperti lingkungan alam, infrastruktur buatan manusia, dan distribusi aktivitas sosial, ekonomi, serta ekologi. Ruang ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga berfungsi sebagai wadah bagi interaksi manusia, baik dalam pembangunan, mobilitas, maupun pemanfaatan sumber daya alam. Oleh karena itu, pengelolaan ruang sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara pemanfaatan ruang bagi kepentingan manusia dan pelestarian lingkungan. Ruang merupakan elemen yang harus diatur agar setiap penggunaan wilayah sesuai dengan peruntukannya, seperti zona permukiman industri, pertanian, dan kawasan lindung. Tata kelola ruang berfokus pada perencanaan yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga dapat tercapai pembangunan yang berkelanjutan. Pengaturan ruang juga bertujuan untuk menghindari konflik penggunaan lahan, degradasi lingkungan, dan ketimpangan akses terhadap sumber daya, sehingga ruang dapat digunakan secara adil dan efisien. Indonesia memiliki potensi ruang yang sangat besar, baik dari segi geografis, sumber daya alam, maupun keragaman ekosistemnya. Terbentang dari Sabang hingga Merauke dengan ribuan pulau, Indonesia memiliki luas daratan lebih dari 1.922.570 km² (satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh kilometer persegi) dan wilayah laut yang mencapai 3.270.000 km² (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu kilometer persegi). Wilayah Indonesia kaya akan sumber daya alam yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk pertanian, perikanan, kehutanan, dan energi. Potensi ruang ini harus dikelola dengan bijak agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sektor utama yang memanfaatkan ruang adalah pertanian. Indonesia memiliki lahan pertanian yang luas, terutama di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Potensi lahan pertanian di Indonesia sangat besar, terutama untuk tanaman pangan yang mendukung dan menopang ketahanan pangan nasional. Pertanian juga berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, di mana sektor ini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar (sumber: Badan Pusat Statistik, 2024). Sektor ini juga memiliki peran penting dalam pelestarian lingkungan serta keberlanjutan sumber daya alam. Sektor lain yang memanfaatkan ruang darat adalah kehutanan. Indonesia memiliki salah satu hutan tropis terbesar dan terkaya akan keanekaragaman hayati di dunia. Namun, pengelolaan hutan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk deforestasi, kebakaran hutan, dan perubahan iklim. Kawasan Hutan Indonesia seluas 125.795.306 ha (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam hektare) (sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023). Sektor kehutanan Indonesia baru berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional sebesar 0,66% (nol koma enam enam persen), jadi jumlah ini relatif kecil jika dibandingkan dengan luasan hutan Indonesia (sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2023). Kawasan hutan yang luas ini berpotensi mendatangkan nilai ekonomi karbon yang signifikan melalui penyerapan karbon (Carbon Sequestration). Potensi ruang di Indonesia juga terdapat dalam sektor kelautan dan perikanan. Indonesia adalah negara dengan potensi sektor perikanan tertinggi di dunia. Sebagai negara kepulauan, sektor perikanan di Indonesia sangat menjanjikan. Indonesia juga memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia dan menjadikannya sebagai salah satu negara dengan kawasan perikanan paling subur. Potensi perikanan yang melimpah telah memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi nasional dan menjadi andalan dalam pemenuhan kebutuhan pangan serta mendukung ekspor. Pengelolaan ruang di Indonesia merupakan upaya terencana untuk mengatur penggunaan potensi ruang, baik di darat, laut, maupun udara, agar pemanfaatannya optimal dan berkelanjutan. Pengelolaan ini mencakup proses perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan ruang guna mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang seimbang. Pengelolaan ruang dilaksanakan berdasarkan undang-undang dan kebijakan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pada tingkat nasional, pengelolaan ruang diatur melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang memberikan pedoman mengenai penggunaan lahan dan pengembangan wilayah. Setiap daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota diwajibkan memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menyesuaikan kebutuhan lokal dengan arahan kebijakan nasional. RTRW menetapkan kawasan yang dapat digunakan untuk permukiman, pertanian, industri, pariwisata, dan kawasan lindung yang tidak dapat digunakan. Hal ini dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan. Pengelolaan ruang juga mencakup aspek pengendalian pemanfaatan ruang untuk mencegah terjadinya perubahan fungsi lahan yang tidak sesuai dengan perencanaan. Namun, pengelolaan ruang seringkali menghadapi tantangan seperti kemacetan, banjir, hingga ketidakseimbangan antara permukiman dan ruang terbuka hijau. Oleh karena itu, diperlukan penerapan konsep pembangunan berkelanjutan. B. Potensi Pertanahan Tanah di Indonesia merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dan perekonomian. Tanah menyediakan lahan untuk pertanian, permukiman, dan kegiatan industri. Dengan lebih dari 190.000.000 ha (seratus sembilan puluh juta hektare) lahan pertanian, Indonesia memiliki potensi besar untuk menghasilkan berbagai komoditas pertanian. Potensi ini menjadi salah satu modal utama bagi sektor agraria. Tanah tidak hanya menjadi media bagi pertumbuhan tanaman, tetapi juga merupakan fondasi bagi berbagai aktivitas manusia seperti pertanian, pembangunan infrastruktur, dan penyediaan bahan baku alam. Potensi tanah dapat dilihat dari aspek kesuburan, kandungan mineral, kemampuan drainase, serta keanekaragaman hayati yang didukung oleh tanah tersebut. Berbagai jenis tanah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yang dapat mempengaruhi bagaimana manusia dapat memanfaatkannya secara optimal. Secara keseluruhan, potensi tanah di Indonesia sangat beragam dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan ekonomi negara, baik melalui sektor pertanian, perkebunan, maupun pertambangan. Pengelolaan yang bijak akan menghasilkan manfaat jangka panjang. Namun, jika tanah dieksploitasi secara berlebihan atau tidak dikelola dengan baik, potensi tersebut dapat menurun drastis dan menyebabkan kerusakan yang sulit diperbaiki. Pengelolaan potensi pertanahan merupakan upaya sistematis untuk memanfaatkan tanah secara optimal, mulai dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan tanah, hingga pengelolaan lahan untuk kepentingan industri dan infrastruktur. Pengelolaan yang baik bertujuan untuk memastikan bahwa tanah tetap produktif tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Di Indonesia, pengelolaan potensi pertanahan menjadi krusial karena tanah merupakan sumber daya penting yang mendukung sektor-sektor vital. Pengelolaan potensi tanah memerlukan pendekatan yang seimbang. Tanah yang digunakan untuk perkebunan besar harus dikelola dengan prinsip berkelanjutan untuk menghindari degradasi tanah. Begitu pula dengan industri pertambangan yang seringkali merusak struktur tanah harus diikuti oleh program reklamasi pasca penambangan guna memulihkan fungsi ekologis tanah. Pengelolaan potensi pertanahan juga tidak terlepas dari aspek legalitas dan kepemilikan tanah. Reformasi agraria yang berkeadilan menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa tanah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik. Kepastian hukum atas hak kepemilikan dan penggunaan tanah perlu diperjelas guna mencegah konflik lahan yang sering kali terjadi. Dengan demikian, pengelolaan potensi pertanahan yang efektif tidak hanya menjaga keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memastikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang bergantung pada tanah. 1.2.2 Permasalahan Kementerian ATR/BPN Pelaksanaan pembangunan nasional mengharuskan adanya pengaturan dan pengelolaan bidang agraria/pertanahan dan tata ruang yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hasil evaluasi Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2020-2024 digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra dan perbaikan kinerja Tahun 2024-2029. Berdasarkan Evaluasi Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2020-2024 terdapat beberapa permasalahan yang perlu diatasi dan direspons pada jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan yang dijabarkan sebagai berikut:
a.terjadi perbedaan kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penataan ruang yang menyebabkan kurangnya sinkronisasi kebijakan dan menurunkan efektivitas implementasi tata ruang;
b.dampak perubahan iklim, seperti bencana alam, menimbulkan tantangan besar bagi perencanaan tata ruang sehingga memerlukan revisi kebijakan secara berkelanjutan;
c.ketidakseimbangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan mengakibatkan daerah pedesaan cenderung kurang diperhatikan dalam kebijakan tata ruang dan pembangunan;
d.partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang masih rendah, menyebabkan kebijakan tata ruang tidak selalu mencerminkan kebutuhan lokal;
e.kurangnya sumber daya dan keahlian membuat penerima lahan reforma agraria kesulitan mengelola lahan secara produktif dan optimal;
f.konflik tanah yang melibatkan pemegang hak lama atau pengusaha besar seringkali menghambat penerima lahan untuk memanfaatkan hak mereka;
g.keterbatasan infrastruktur birokrasi dan kurangnya koordinasi antar instansi memperlambat proses distribusi sertipikat tanah dan akses reforma agraria;
h.banyak bidang tanah yang belum terdaftar karena masalah administrasi, verifikasi data yang kurang, serta kesadaran masyarakat yang rendah tentang pentingnya sertipikasi tanah;
i.ketidaklengkapan data dan keterbatasan informasi sejarah kepemilikan lahan menyulitkan proses verifikasi dan seringkali memicu perselisihan hukum;
j.tumpang tindih (overlap) kepemilikan tanah dan klaim lahan di wilayah perkotaan dan perbatasan menyebabkan munculnya kasus sengketa tanah yang baru;
k.konflik kepentingan antara masyarakat lokal, pemerintah, dan perusahaan terkait agraria di wilayah perkebunan dan proyek infrastruktur nasional;
l.keterbatasan akses ke wilayah terpencil menyebabkan banyak daerah belum terjangkau program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara optimal, sehingga menghambat peningkatan pendaftaran tanah;
m.keterlambatan digitalisasi layanan pertanahan di beberapa wilayah menghambat akses investor pada layanan properti dan memperlambat proses perizinan properti;
n.kurangnya koordinasi antara Kementerian ATR/BPN dengan instansi lain, seperti pemerintah daerah, menghambat sinkronisasi data properti dan memperlambat proses perizinan;
o.konflik sosial terkait penguasaan tanah dan agraria di beberapa daerah menimbulkan ketidakpastian bagi investor dan menghambat pengembangan ekonomi lokal; dan
p.keterlambatan penyelesaian sengketa tanah (K4) yang disebabkan oleh perbedaan hasil pengukuran dengan data surat ukur menghambat proses verifikasi dan sertipikasi lahan. 1.2.3 Isu Strategis Kementerian ATR/BPN UUD 1945 mencantumkan bahwa tujuan akhir yang diharapkan adalah agar tanah dapat dipergunakan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pencapaian tujuan ini membutuhkan sistem administrasi pertanahan yang mampu memberi jaminan atas penggunaan tanah demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tercapainya kepastian hukum hak atas tanah nantinya akan dapat mewujudkan cita-cita kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengelolaan pertanahan di Indonesia sayangnya masih memiliki berbagai tantangan. Beberapa isu strategis yang penting untuk menjadi perhatian dalam proses implementasi administrasi pertanahan di antaranya adalah jaminan atas land tenure, land value, land use, serta land development. Aspek-aspek ini penting diperhatikan untuk memastikan seluruh proses administrasi pertanahan berjalan baik dan berpihak pada masyarakat. Ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan tanah yang saat ini terjadi juga semakin menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam mengatur penguasaan, pengendalian, serta penyediaan tanah bagi kepentingan pembangunan dan pemerataan ekonomi Selain itu, implementasi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN selama ini masih berkutat pada pengelolaan bidang tanah yang eksisting. Melihat potensi pengembangan tata ruang yang saat ini ada, perencanaan tata ruang idealnya juga mengakomodasi ruang-ruang di bawah tanah, di atas tanah, dan wilayah perairan. Di banyak negara tata ruang wilayah bawah tanah sudah banyak dilakukan, terlebih kaitannya dengan kebutuhan transportasi di perkotaan seperti kereta bawah tanah. Semakin sempitnya areal perkotaan dan meningkatnya populasi juga membuat wacana pengembangan tata ruang di atas permukaan menjadi semakin krusial untuk dilakukan. Ruang bawah permukaan tanah dan atas permukaan tanah akan ke depan akan menjadi alternatif penggunaan ruang untuk mengakomodasi kebutuhan ruang, utamanya di wilayah perkotaan. Berdasarkan pemetaan evaluasi dan isu eksisting yang terkait dengan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan, didapatkan isu strategis saat ini, yaitu: “Lemahnya Ketetapan dan Pengendalian dalam Pemanfaatan Ruang serta Belum Tertibnya Penguasaan dan Pengelolaan Tanah ” A. Isu Penataan Ruang Penataan ruang merupakan sebuah sistem proses terintegrasi yang terdiri dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilaksanakan dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pasca ditetapkannya RTR dan seiring berjalannya aktivitas pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang berperan penting dalam menjaga tertib tata ruang. Berjalannya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTR nantinya akan berdampak pada kecilnya pelanggaran pemanfaatan ruang yang mungkin terjadi. Pengendalian pemanfaatan ruang yang bersifat preventif akan mencegah terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang melalui berbagai instrumen, seperti penilaian pelaksanaan KKPR dan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), penilaian perwujudan RTR, dan pemberian insentif-disinsentif, serta penertiban pemanfaatan ruang yang bersifat kuratif dalam bentuk pengenaan sanksi dan penyelesaian sengketa penataan ruang. Hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam mencapai tertib tata ruang dalam rangka mencapai tujuan penataan ruang yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang kedepannya akan mengalami tantangan yang semakin kompleks. Pada tahun 2045, jumlah penduduk diperkirakan mencapai 319.000.000 (tiga ratus sembilan belas juta) jiwa dengan usia produktif yang besar serta jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan mencapai 72,8% (tujuh puluh dua koma delapan persen) (sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Biro Pusat Statistik, 2022). Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, kebutuhan akan lahan diprediksi akan meningkat sehingga ketersediaan lahan akan menjadi isu yang sangat penting. Tingginya arus urbanisasi yang diprediksi akan semakin meningkat dalam beberapa tahun ke depan juga akan berpengaruh terhadap ketidakseimbangan populasi dengan ketersediaan lahan. Ketidakseimbangan inilah yang kemudian akan memicu tingginya kesenjangan (disparitas) di beberapa kawasan, penurunan kualitas lingkungan, dan meningkatkan kerentanan suatu kawasan terhadap bencana. Pertumbuhan eksponensial penggunaan sumber daya alam di sisi lain juga akan mempersulit penerapan prinsip keberlanjutan dalam pembangunan. Perubahan penggunaan lahan akibat tekanan pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun akan mempengaruhi kondisi penggunaan lahan yang keberadaannya diproyeksikan akan mempengaruhi daya dukung dan daya tampung sesuai pada RTR. Proses pengendalian penting untuk memastikan implementasi penataan ruang telah sesuai dengan perencanaan, terlebih di lapangan banyak terjadi ketidaksesuaian data seperti yang terjadi pada status Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) daerah, RTR, dan status hak atas tanah. Proses pengendalian ini membutuhkan skema insentif dan disinsentif agar dapat mengawal implementasi dari penataan ruang tersebut. Namun demikian, peran pemerintah daerah masih belum optimal dalam memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayahnya. Penyelesaian penertiban pemanfaatan ruang harus bersifat holistik dan sanksi diberikan harus menimbulkan efek jera, terlebih pengelolaan Hak Guna Usaha (HGU) di lapangan tidak semuanya sesuai dengan tujuan perencanaan di awal. Per tahun 2022, pemantauan melalui interpretasi citra satelit menunjukkan bahwa dari 2.641 (dua ribu enam ratus empat puluh satu) jumlah bidang dengan luas 1.180.257 ha (satu juta seratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh tujuh hektare), ada 882 (delapan ratus delapan puluh dua) bidang seluas 330.724,47 ha (tiga ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh empat koma empat tujuh hektare) yang pemanfaatan tanahnya tidak sesuai peruntukan pemberian hak. Sementara itu, sejumlah 1.358 (seribu tiga ratus lima puluh delapan) bidang dengan luas sebesar 252.335,9 ha (dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima koma sembilan hektare) terindikasi tidak sesuai dengan RTRW. Pemantauan satelit ini sayangnya belum bisa mengidentifikasi penguasaan tanah, penguasaan melebihi batas hak, dan plasma sebab data-data tersebut baru bisa diperoleh dengan metode pemantauan lapangan. Wilayah-wilayah yang masih dianggap terbelakang juga tidak boleh diabaikan begitu saja. Sebagai warga negara, masyarakat di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal sama-sama memiliki hak atas perencanaan dan pemanfaatan ruang yang baik serta tepat sasaran. Pembangunan dengan demikian tidak selalu tentang industrialisasi yang berorientasi percepatan ekonomi, melainkan juga soal pemerataan yang mempertimbangkan keadilan sosial dan keberlangsungan lingkungan. Berbagai pertimbangan seperti perubahan demografi, krisis iklim, kebencanaan, sampai pada ketahanan pangan juga perlu diintegrasikan dalam proses perencanaan tata ruang. Alih fungsi lahan secara masif, terutama dari lahan pertanian ke non-pertanian, dapat mengancam ketahanan pangan nasional dan mempercepat degradasi lingkungan, terutama di wilayah-wilayah penyangga kota. Penerapan RTR yang tidak optimal dapat menyebabkan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang yang seharusnya dilindungi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Melalui proyeksi dan analisis risiko yang baik, maka perencanaan tata ruang yang dihasilkan dapat menjamin kualitas hidup masyarakat. Proses- proses mitigasi pun bisa dilakukan seiring dengan perencanaan yang dilakukan sehingga hak-hak hidup masyarakat dapat terjamin dan berbagai persoalan maupun kerugian karena hal-hal yang dapat diprediksi menjadi dapat diminimalkan. Perencanaan RTR di wilayah-wilayah tertentu seperti pulau- pulau kecil, batas hutan, maupun perbatasan negara perlu melibatkan tidak hanya pemerintah daerah dan Kementerian ATR/BPN, melainkan juga melibatkan kementerian/lembaga (K/L) lain yang terkait. Kerja sama antar K/L lantas menjadi penting agar perencanaan dan pemanfaatan ruang dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak menimbulkan persoalan karena adanya tumpang tindih kepentingan. Harmonisasi data yang saat ini masih bersifat silo juga diperlukan untuk menjamin kualitas perencanaan yang dihasilkan agar dapat mengakomodasi kepentingan seluruh K/L baik di daerah maupun pusat. Sinkronisasi dokumen- dokumen regulasi seperti Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) juga perlu dilakukan agar perencanaan pada tingkat daerah dapat berjalan sesuai peruntukannya. Tidak sinkronnya kebijakan di berbagai level dapat menyebabkan tumpang tindih data dan kebijakan yang memperbesar potensi konflik. Penyesuaian format RTR pun menjadi penting untuk mempermudah proses integrasi dalam OSS sehingga dapat mempermudah proses bisnis yang dilakukan. Kepastian proses bisnis dan kualitas perencanaan yang baik nantinya akan memudahkan proses investasi sehingga nilai kebermanfaatan ruang dapat ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, berbagai pemetaan isu dan masalah terkait penataan ruang dirangkum dengan poin-poin sebagai berikut:
1. 1.terjadinya alih fungsi lahan pertanian;
2. 2.terjadinya perkembangan pembangunan fisik di kawasan rawan bencana;
3. 3.semakin meluasnya urban sprawl akibat tidak terkendalinya perkembangan fisik perkotaan;
4. 4.munculnya mega region yang belum diatur di dalam Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
5. 5.masih belum optimalnya pengembangan antar regional yang menyebabkan terjadinya disparitas pembangunan;
6. 6.masih rendahnya daya saing sektor industri karena masih berbasis sumber daya alam dan padat karya;
7. 7.terjadinya degradasi kualitas lingkungan hidup akibat pembangunan bukan yang direncanakan;
8. 8.pengembangan destinasi pariwisata baru yang menyebabkan perubahan pola ruang dan pemanfaatan ruang;
9. 9.harmonisasi ruang darat dan laut perlu diikuti ruang kehutanan; dan
10. 10.perencanaan tata ruang belum merespons isu-isu kontemporer (pembangunan rendah karbon, transformasi digital, geopolitik dan globalisasi). B. Isu Pertanahan Ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah menjadi isu penting terkait dengan struktur agraria Indonesia yang bertujuan untuk membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Realita menunjukkan bahwa tanah menjadi aset yang kepemilikannya dapat terakumulasi pada segelintir pihak, baik oleh pemilik modal, petani kaya, maupun penduduk perkotaan yang menguasai tanah-tanah di pedesaan. Privatisasi tanah lantas menjadi persoalan utama yang perlu dikelola agar distribusi tanah lebih adil dan mengedepankan kepentingan sosial. Berdasarkan data masyarakat sipil bahwa 68% (enam puluh delapan persen) dari seluruh daratan di Indonesia saat ini dikuasai oleh hanya 1% (satu persen) kelompok pengusaha dan badan korporasi besar. Ketimpangan ini disebabkan oleh pembukaan lahan untuk perkebunan besar yang menggusur tanah masyarakat adat dan petani kecil. Selain itu, perkembangan kota dan pembangunan infrastruktur juga sering menyebabkan konsentrasi penguasaan tanah pada segelintir pihak. Privatisasi tanah lantas menjadi persoalan utama yang perlu dikelola agar distribusi tanah lebih adil dan mengedepankan kepentingan sosial. Kepastian hukum hak atas tanah juga menjadi salah satu persoalan tenurial terkait kepemilikan dan penguasaan tanah. Terdapat bidang tanah yang belum terdaftar, belum bersertipikat, sehingga kepemilikan tanah tersebut dapat dimanipulasi oleh pihak-pihak (mafia tanah) yang membajak negara melalui sekumpulan kuasa (bundle of power) yang dimainkannya. Dalam proses pendaftaran dan pemberian kepastian hak atas tanah, ketidaksesuaian kepemilikan tanah pada sertipikat dengan objek bidang tanah seringkali menimbulkan masalah hukum yang kompleks, terlebih jika proses pendaftaran tanah yang belum berjalan dengan baik dan masyarakat belum memiliki pemahaman yang cukup terhadap prosedur legalitas tanah. Selain itu juga kepastian batas bidang tanah antara kawasan hutan dan bukan hutan Areal Penggunaan Lain (APL) belum clean and clear sehingga berdampak pada kepastian hak atas tanah yang ternyata secara eksisting tumpang tindih dengan kawasan hutan. Adanya sistem waris-pecah dimana lahan yang diwariskan, dipecah, dan dibagi kepada beberapa pihak secara “di bawah tangan” menjadi salah satu faktor yang mendorong ketidaksesuaian tersebut. Alas hak yang diturunkan karena peninggalan masa lalu namun belum didaftarkan legalitas tanahnya juga menjadi faktor adanya tumpang tindih pasca penetapan batas kawasan hutan. Ketidaksinkronan ini semakin kompleks karena pada periode tersebut tidak terdapat basis data spasial terintegrasi yang memuat informasi batas administrasi, batas kawasan hutan, dan hak kepemilikan tanah. Penyelesaian tumpang tindih memerlukan pendekatan yang menggabungkan penelusuran historis dokumen, verifikasi spasial berbasis teknologi geospasial. Kesesuaian antara objek dan subjek agraria ini menjadi persoalan, terlebih lagi tidak semua subjek agraria paham atas mekanisme pendaftaran tanah. Ketidaktahuan ini lantas berpengaruh pula pada kecenderungan masyarakat untuk memasrahkan proses pendaftaran tanah pada pihak ketiga bahkan terjebak dalam skenario percaloan. Upaya penurunan ketimpangan kepemilikan dan penguasaan tanah telah dilakukan negara melalui penyelenggaraan reforma agraria. Operasionalisasi reforma agraria tersebut dijalankan melalui dua skenario utama yaitu legalisasi aset dengan target 4.500.000 ha (empat juta lima ratus ribu hektare) dan redistribusi tanah dengan target 4.500.000 ha (empat juta lima ratus ribu hektare). Capaian legalisasi aset melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan target 3.900.000 ha (tiga juta sembilan ratus ribu hektare) tercapai dengan sangat baik bahkan melampaui target. Capaian legalisasi aset melalui PTSL per Mei 2024 sekitar 10.500.000 ha (sepuluh juta lima ratus ribu hektare) yang terdiri dari 33.000.000 (tiga puluh tiga juta) bidang tanah. Sayangnya di sisi lain, target legalisasi aset tanah transmigrasi seluas 600.000 ha (enam ratus ribu hektare) baru tercapai sekitar 24,7% (dua puluh empat koma tujuh persen) atau seluas 148.621 ha (seratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh satu hektare). Persoalan rendahnya capaian target pada legalisasi tanah transmigrasi disebabkan persoalan tumpang tindih dengan kawasan hutan dan perubahan kepemilikan dan penguasaan lahan transmigrasi yang terjadi di bawah tangan. Begitu juga halnya dengan redistribusi tanah yang dioperasikan dalam 2 (dua) skenario yaitu redistribusi tanah negara/bekas HGU dan tanah negara lainnya berhasil melampaui target dari 400.000 ha (empat ratus ribu hektare) menjadi 1.400.000 ha (satu juta empat ratus ribu hektare). Berbeda dengan target dari redistribusi tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan dari target 4.100.000 ha (empat juta seratus ribu hektare) hanya tercapai 383.076 ha (tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh puluh enam hektare) atau sekitar 9,3% (sembilan koma tiga persen). Redistribusi tanah melalui reforma agraria menjadi langkah konkret negara dalam rangka mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah dan memberikan keadilan melalui pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria, namun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan. Belum optimalnya integrasi lintas K/L menyebabkan tanah dari pelepasan kawasan hutan tidak semua dapat dijadikan sebagai objek redistribusi tanah, padahal ketersediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) terbesar ada di kawasan hutan, khususnya terkait dengan 20% (dua puluh persen) dari areal pelepasan kawasan hutan untuk “plasma” masyarakat. Kondisi ini membuat banyak lahan potensial menjadi tidak dapat difungsikan dengan baik meski memiliki kapasitas untuk dilakukan redevelopment. Reforma agraria di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, terdepan, serta terluar juga perlu dipercepat untuk mendukung Indonesia sebagai negara kepulauan karena dapat memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Kebijakan pertanahan yang mendukung transformasi ekonomi ini kedepannya akan turut berkontribusi dalam mendorong Indonesia keluar dari middle income trap serta mengentaskan kemiskinan yang sampai saat ini masih menjadi soal. Dengan demikian, berbagai pemetaan isu dan masalah terkait penguasaan dan pengelolaan pertanahan dirangkum dengan poin-poin sebagai berikut:
11. 1.tingginya rasio gini pemilikan dan penguasaan tanah;
12. 2.belum semua bidang tanah terdaftar/bersertipikat;
13. 3.pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat;
14. 4.jaminan kepastian hukum hak atas tanah;
15. 5.tumpang tindih kewenangan antar K/L;
16. 6.transformasi digital pelayanan pertanahan; dan
17. 7.proses bisnis pelayanan pertanahan yang rumit, tingginya sengketa dan konflik pertanahan. Gambar 2.1 Visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Visi tersebut akan menjadi pedoman, motivasi, dan target kinerja yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun yang akan datang dengan mewujudkan pengelolaan ruang dan pertanahan dan yang terpercaya dan berkualitas mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam melayani masyarakat menuju “Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut menekankan pentingnya transformasi tata kelola, ekonomi, dan sosial dalam pengelolaan pertanahan dan penataan ruang untuk meningkatkan kualitas layanan dan memberikan kepastian hukum melalui kelengkapan, akurasi, konsistensi, dan kekinian data. Transformasi tata kelola dilakukan melalui digitalisasi, transparansi, dan koordinasi lintas sektor, sementara transformasi ekonomi mendorong pemanfaatan lahan yang berkelanjutan dan produktif, serta transformasi sosial berfokus pada penyelesaian konflik agraria dan pemberdayaan masyarakat. Kelengkapan data memastikan seluruh bidang tanah terdaftar, akurasi, dan konsistensi menjaga keselarasan antara kebijakan dan kondisi di lapangan, serta kekinian data menjamin relevansi informasi. Semua upaya ini bertujuan untuk mendukung visi “Indonesia Maju, Berdaulat, Adil, dan Makmur” melalui pembangunan yang inovatif, berdaulat atas sumber daya, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pernyataan mengenai transformasi tata kelola, ekonomi, dan sosial dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang memiliki keterkaitan erat dengan RPJMN Tahun 2025-2029, yang menekankan pentingnya reformasi agraria dan penataan ruang guna mencapai pembangunan berkelanjutan. RPJMN menetapkan prioritas untuk mempercepat legalisasi tanah, mengurangi konflik agraria, dan memastikan pemanfaatan ruang yang efektif, yang membutuhkan data pertanahan dan tata ruang yang lengkap, akurat, konsisten, dan selalu diperbarui. Transformasi tata kelola dengan digitalisasi dan transparansi mendukung upaya ini, menciptakan layanan publik yang efisien, memperkuat akuntabilitas, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta investor. Pada aspek tata kelola, penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam kebijakan pertanahan dan tata ruang sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan dan pemanfaatan lahan. RPJMN mendorong sinergi lintas sektor dan integrasi kebijakan untuk memastikan bahwa pembangunan di semua wilayah berjalan sesuai rencana tata ruang nasional. Selain itu, modernisasi layanan pertanahan melalui sistem elektronik (seperti e-certificate dan pendaftaran tanah online) merupakan bagian dari VISI “Terwujudnya pengelolaan pertanahan dan penataan ruang yang berkualitas, berkeadilan dan berkepastian hukum dalam mendukung Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. transformasi yang dibutuhkan untuk mendukung prioritas RPJMN dalam mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas layanan publik. Secara ekonomi, pengelolaan pertanahan dan tata ruang yang tepat akan mendorong pembangunan ekonomi inklusif dan mendukung investasi di sektor- sektor strategis seperti pertanian, industri, dan pariwisata. Percepatan sertipikasi tanah membuka akses kredit bagi masyarakat dan dunia usaha, memperluas peluang ekonomi, dan mengurangi ketimpangan sosial. Hal ini selaras dengan agenda RPJMN untuk memperkuat ekonomi daerah dan mempercepat pemulihan pasca-pandemi melalui optimalisasi pemanfaatan lahan dan ruang yang produktif serta berkelanjutan. Transformasi sosial dalam sektor ini juga menjadi fokus utama RPJMN melalui program pemberdayaan masyarakat dan penyelesaian konflik agraria. Redistribusi lahan dalam rangka reforma agraria meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberi mereka akses terhadap sumber daya produktif. Selain itu, penataan ruang yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat adat dan hak ulayat menjadi penting untuk menghindari ketimpangan sosial dan konflik. Kebijakan ini tidak hanya memberi kepastian hukum, tetapi juga meningkatkan rasa keadilan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Selain aspek ekonomi dan sosial, RPJMN juga menekankan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mendukung pembangunan rendah karbon dan mitigasi perubahan iklim. Transformasi tata ruang yang terencana dan terukur sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan keberlanjutan lingkungan. Pemanfaatan ruang yang efisien membantu pemerintah mengurangi risiko kerusakan lingkungan, mencegah alih fungsi lahan yang berlebihan, dan menjaga kawasan lindung sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan tercapainya sinergi antara transformasi di sektor pertanahan dan tata ruang dengan prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029, pemerintah diharapkan dapat mewujudkan visi “Indonesia Maju, Berdaulat, Adil, dan Makmur.” Kebijakan yang terukur dan berbasis data akan memperkuat daya saing nasional sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat secara merata. Transformasi ini juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif, baik dalam perencanaan pembangunan maupun dalam mengatasi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan, sehingga Indonesia dapat mencapai pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan. 2.2 Misi Kementerian/Lembaga Untuk mencapai visi Kementerian ATR/BPN Tahun 2025-2029, berdasarkan mandat Kementerian ATR/BPN dijalankan melalui 2 (dua) misi dengan uraian sebagai berikut : Gambar 2.2 Misi 1 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Menyelenggarakan pengelolaan pertanahan dan penataan ruang yang berbasis digital dan terintegrasi merupakan pendekatan strategis yang sangat penting dalam rangka mencapai transformasi ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pemerintah dapat mengelola data dan informasi terkait ruang dan pertanahan secara lebih efisien, serta mengintegrasikan berbagai aspek pengelolaan sumber daya. Hal ini mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan yang mencakup kesejahteraan sosial, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan pelestarian lingkungan. Salah satu komponen utama dari pendekatan ini adalah digitalisasi, yang memungkinkan pengumpulan dan analisis data secara real-time. Sistem berbasis digital memfasilitasi pengelolaan data yang lebih baik, termasuk peta penggunaan lahan, informasi kepemilikan tanah, dan data lingkungan. Integrasi data dari berbagai sumber ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kondisi pertanahan dan tata ruang. Dengan informasi yang lebih akurat dan terkini, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya. Dengan menerapkan sistem digital dalam administrasi pertanahan, proses pengelolaan menjadi lebih efisien. Digitalisasi dapat mengurangi birokrasi yang berlebihan dan mempercepat proses layanan publik, seperti pendaftaran tanah dan permohonan izin penggunaan lahan. Selain itu, transparansi yang dihasilkan dari sistem informasi yang terbuka memungkinkan masyarakat untuk mengakses data dan informasi yang relevan mengenai penggunaan dan kepemilikan lahan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga mengurangi potensi praktik korupsi yang sering terjadi dalam pengelolaan sumber daya. Penerapan penataan ruang yang terintegrasi dan berbasis digital mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan adanya sistem pemantauan yang efektif, pemerintah dapat mengidentifikasi penggunaan lahan yang merugikan lingkungan dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Data yang akurat dan terkini memungkinkan pemerintah untuk menetapkan kawasan lindung dan mengelola risiko bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor. Dengan demikian, penataan ruang yang baik berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem. Aspek pemberdayaan masyarakat merupakan bagian penting dari transformasi ini. Sistem berbasis digital memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan dan pengelolaan pertanahan. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan akan meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap sumber daya yang ada. Selain itu, informasi yang transparan dapat membantu dalam penyelesaian konflik agraria dan meningkatkan keadilan sosial. Pemberdayaan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan harmonis di masyarakat. Penyelenggaraan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang efisien dan terintegrasi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Dengan mempermudah akses informasi mengenai kepemilikan tanah dan izin penggunaan lahan, masyarakat, dan pelaku usaha dapat mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada. Sertipikasi tanah yang cepat dan efektif membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan akses kredit dan mengembangkan usaha. Selain itu, pemanfaatan ruang yang terencana dengan baik dapat menciptakan kawasan industri dan komersial yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan regional. Pengelolaan pertanahan yang berbasis digital dan terintegrasi juga dapat membantu mengatasi ketimpangan sosial. Dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya dan informasi, pemerintah dapat memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam memanfaatkan lahan dan ruang. Hal ini berkontribusi pada pengurangan kesenjangan antara kelompok masyarakat yang berbeda, menciptakan lingkungan sosial yang lebih adil dan inklusif. Pendekatan ini juga membantu dalam penyelesaian konflik agraria yang seringkali menjadi sumber ketegangan sosial. Dalam konteks perubahan iklim yang semakin mendesak, pengelolaan pertanahan dan penataan ruang yang berbasis digital dapat membantu meningkatkan ketahanan masyarakat. Dengan data yang akurat dan sistem pemantauan yang efisien, pemerintah dapat merumuskan kebijakan mitigasi yang lebih efektif dan responsif terhadap dampak perubahan iklim. Penataan ruang yang baik juga dapat meminimalkan risiko bencana dan memastikan bahwa pembangunan tidak merusak ekosistem yang ada, sehingga memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ancaman lingkungan. Secara keseluruhan, penyelenggaraan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang berbasis digital dan terintegrasi sangat penting dalam mendukung transformasi ekonomi dan sosial untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Melalui digitalisasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat, pendekatan ini menciptakan sinergi antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Dengan langkah- langkah ini, diharapkan Indonesia dapat mewujudkan visi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Gambar 2.3 Misi 2 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Mewujudkan birokrasi yang bersih dan efektif merupakan langkah strategis yang penting dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan pelayanan publik, terutama dalam mencapai visi Indonesia Emas
18. 2045.Visi ini menargetkan Indonesia untuk menjadi negara maju dan berdaya saing tinggi pada tahun 2045, bersamaan dengan peringatan 100 (seratus) tahun kemerdekaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, reformasi birokrasi menjadi kunci, karena birokrasi yang baik akan memastikan pengelolaan sumber daya yang efektif, transparan, dan akuntabel. Salah satu aspek penting dalam menciptakan birokrasi yang berkualitas adalah memastikan bahwa institusi pemerintah bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini dapat dicapai melalui penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintah. Penguatan pengawasan internal dan eksternal menjadi hal yang sangat penting, dimana unit pengendalian intern dan lembaga antikorupsi berperan aktif dalam mencegah penyimpangan. Selain itu, pembentukan budaya anti-korupsi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus ditanamkan sejak dini, sehingga dapat menciptakan iklim kepercayaan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat. Efektivitas birokrasi mengacu pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dengan cara yang efisien dan tepat waktu. Untuk itu, perlu dilakukan penyederhanaan prosedur administrasi yang berbelit-belit serta pengurangan birokrasi yang tidak perlu. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses administrasi akan sangat membantu dalam mempercepat pelayanan publik. Sistem informasi berbasis digital dapat meningkatkan aksesibilitas, memberikan data yang lebih akurat, dan mengurangi waktu pemrosesan dokumen. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan dampak positif dari birokrasi yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan mereka. Mewujudkan birokrasi yang berdaya saing sangat penting untuk menghadapi tantangan global dan lokal. Birokrasi yang berdaya saing memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor publik menjadi fokus utama dalam menciptakan birokrasi yang mampu bersaing. Melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan, ASN dapat meningkatkan kompetensi mereka, sehingga mampu memberikan layanan yang lebih baik dan inovatif kepada masyarakat. Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah juga penting untuk memperkuat daya saing birokrasi. Birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing akan berkontribusi secara langsung dalam mendorong pembangunan nasional. Keberhasilan dalam melaksanakan proyek-proyek pembangunan, baik dalam sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun sektor lainnya, sangat bergantung pada kualitas birokrasi. Dengan pengelolaan program-program pembangunan yang lebih baik, diharapkan target-target pembangunan dapat tercapai lebih cepat dan efektif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam proses birokrasi agar dapat merespons tantangan yang ada. Pelayanan publik yang berkualitas adalah salah satu indikator utama dari keberhasilan birokrasi. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan responsif. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan survei dan evaluasi secara berkala terhadap kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Dengan mendengarkan suara masyarakat, pemerintah dapat terus memperbaiki dan menyesuaikan layanan publik agar lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik yang baik akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat legitimasi pemerintah di mata publik. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi aspek penting dalam mewujudkan birokrasi yang efektif. Pemerintah perlu membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan evaluasi program-program pembangunan. Melalui partisipasi aktif masyarakat, pemerintah dapat memahami kebutuhan dan aspirasi yang ada di masyarakat, serta mengidentifikasi masalah yang perlu diatasi. Dengan keterlibatan masyarakat, kebijakan yang diambil akan lebih tepat sasaran dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Kerja sama ini dapat mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi antar instansi pemerintah juga sangat penting dalam menciptakan sinergi yang kuat dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Dengan pendekatan yang terintegrasi, birokrasi dapat berfungsi sebagai motor penggerak pembangunan yang tidak hanya fokus pada pencapaian output, tetapi juga outcome yang bermanfaat bagi masyarakat. Secara keseluruhan, mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing adalah langkah strategis yang krusial untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Dengan reformasi birokrasi yang tepat, pemerintah dapat memastikan pembangunan nasional berjalan dengan baik, meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global, dan memberikan tujuan pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini akan menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur, serta menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara maju yang diakui dunia. 2.3 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Kementerian Kementerian ATR/BPN memiliki peran yang sangat vital dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Guna mempertegas proses pengejawantahan tujuan Renstra Kementerian ATR/BPN maka perlu disusun tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan (IKT), tujuan disusun sebagai implementasi atau penjabaran misi, dengan target yang spesifik dan terukur dalam suatu sasaran. Tujuan dan sasaran menjadi penting untuk dirumuskan dengan memperhatikan berbagai aspek secara komprehensif. Sedangkan IKT secara jelas muncul pada nomenklatur Renstra K/L sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025, penyusunan IKT yang sesuai dengan regulasi menjadi langkah krusial untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian ATR/BPN. IKT yang disusun membantu Kementerian ATR/BPN untuk memantau dan mengevaluasi kinerja kementerian, serta memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan nasional. IKT yang disusun menyelaraskan dengan visi dan misi Presiden yang telah dijabarkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 serta visi dan misi Kementerian ATR/BPN. Sebagai contoh, salah satu misi nasional adalah peningkatan ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks ini, Kementerian ATR/BPN memiliki peran besar dalam pengelolaan tanah untuk pertanian, pengurangan sengketa pertanahan, dan distribusi tanah yang adil. IKT yang disusun dapat melibatkan persentase pengurangan jumlah sengketa pertanahan atau jumlah sertipikat tanah yang terdistribusi kepada masyarakat, yang secara langsung mendukung sasaran pembangunan nasional dalam pemberdayaan ekonomi rakyat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. IKT dalam Renstra Kementerian ATR/BPN dirumuskan untuk memastikan pencapaian sasaran strategis yang jelas dan terukur, yang langsung terkait dengan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pertanahan dan penataan ruang. IKT disesuaikan dengan jumlah tujuan dalam Renstra yang mencakup aspek kunci dalam regulasi penyusunan IKT yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh Kementerian sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan kebijakan presiden. Kementerian ATR/BPN menyusun IKT juga berfungsi untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pertanahan. Program seperti redistribusi tanah sering kali menjadi sorotan publik dan lembaga pengawasan. Oleh karena itu, IKT yang jelas dan sesuai regulasi memberikan dasar yang kuat untuk memantau hasil dan memastikan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam proses distribusi tanah. Dalam penyusunan Renstra K/L, Kementerian ATR/BPN memperhatikan kerangka regulasi yang ada. Di sisi lain, penyusunan kerangka pendanaan yang tepat untuk mencapai IKT juga penting. Dengan IKT yang spesifik, pendanaan dari APBN maupun sumber non-APBN dapat lebih terfokus pada area yang paling membutuhkan perhatian. Penyusunan IKT yang jelas juga memfasilitasi pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Kementerian ATR/BPN. Evaluasi ini penting untuk melihat apakah tujuan yang telah ditetapkan tercapai sesuai dengan target. Dengan sistem pemantauan yang berbasis pada IKT yang terukur, Kementerian ATR/BPN dapat melakukan perbaikan yang lebih cepat dan tepat jika terdapat hambatan atau ketidaksesuaian dalam implementasi program. Pada tahap selanjutnya perlu penjabaran Tujuan dan IKT ke dalam sasaran strategis, proses penjabaran tersebut disusun dengan memperhatikan Paradigma Manajemen Ruang dan Pertanahan (Land Management Paradigm). Dalam mencapai Misi 1 ”Menyelenggarakan pengelolaan pertanahan dan penataan ruang yang berbasis digital, terintegrasi, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan penurunan tingkat kemiskinan”, dirumuskan 3 (tiga) tujuan mencakup: 1) Tujuan 1: menyelenggarakan Pengelolaan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Inklusif Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pada Tujuan 1 terdapat 3 (tiga) IKT yaitu:
19. 1.Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi dengan OSS;
20. 2.Persentase Kepatuhan Pemanfaatan Ruang;
21. 3.Indeks Pertumbuhan Nilai Tambah Ekonomi Pertanahan. Gambar 2.4 Tujuan 1 Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025-2029 Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang efektif sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan perencanaan yang matang, penataan ruang dapat mengoptimalkan penggunaan lahan sesuai dengan potensi dan karakteristiknya, mengurangi konflik pertanahan, serta mendukung pembangunan infrastruktur yang strategis. Optimalisasi penggunaan lahan memungkinkan investasi dan pengembangan industri yang lebih efisien, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya tarik suatu daerah bagi para investor. Selain itu, penataan ruang yang baik juga memperhatikan pelestarian lingkungan, dengan menetapkan kawasan lindung dan memprioritaskan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, sehingga membantu menjaga kualitas hidup masyarakat dan mengurangi risiko bencana. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan penataan ruang menjadi faktor kunci dalam menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Proses ini tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dengan menciptakan ruang publik yang lebih baik dan akses terhadap layanan dasar. Secara keseluruhan, penataan ruang yang inklusif dan berkelanjutan menciptakan sinergi antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan, menghasilkan komunitas yang tangguh dan mampu beradaptasi dengan perubahan, serta mendukung tujuan pembangunan yang lebih luas dan untuk masa depan yang lebih baik. Adapun dari bidang pertanahan dalam mendukung tujuan ini dengan melaksanakan penyelenggaraan pembangunan yang didukung oleh sejumlah faktor penting, antara lain kepastian hukum dalam proses penyediaan tanah untuk pembangunan infrastruktur, kemudahan prosedur, transparansi informasi nilai tanah, serta pengenaan tarif pelayanan pertanahan yang adil. Bahwa keberhasilan pembangunan nasional, program, dan kegiatan pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan akan berdampak pada peningkatan ekonomi pada suatu wilayah. Salah satu indikator adalah adanya peningkatan nilai tanah. Dengan peningkatan nilai tanah diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi pertanahan. Indikator utama peningkatan ekonomi pertanahan adalah adanya peningkatan kegiatan ekonomi disektor pertanahan. Kegiatan dimaksud antara lain peningkatan nilai transaksi tanah, pajak tanah (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Penghasilan), Hak Tanggungan (HT), dan Layanan Pertanahan (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Tujuan ini menjadi arah dalam orientasi kebijakan pertanahan yang berkelanjutan dan berdaya guna dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional secara menyeluruh. Nilai tambah ekonomi pertanahan memiliki hubungan erat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) karena peningkatan nilai tanah melalui pembangunan infrastruktur, tata ruang, dan investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (SDGs 8), mengurangi kemiskinan (SDGs 1), serta menciptakan kota yang inklusif dan berkelanjutan (SDGs 11) dengan memperhatikan keadilan sosial, akses yang merata, serta menjaga fungsi ekologis lahan untuk mendukung tujuan lain seperti penanganan perubahan iklim (SDGs 13) dan perlindungan ekosistem darat (SDGs 15). Dengan demikian, tanah bukan hanya aset ekonomi, tetapi juga elemen kunci dalam mencapai pembangunan yang adil dan berkelanjutan. 2) Tujuan 2 : meningkatkan kepastian hak atas tanah yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan nasional Pada Tujuan 2 terdapat 1 (satu) IKT yaitu:
22. 1.Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak Atas Tanah Gambar 2.5 Tujuan 2 Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025-2029 Menyelenggarakan tata kelola pertanahan yang efektif, efisien, berkepastian hukum, partisipatif, dan terintegrasi lintas sektor merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Pendekatan ini memastikan bahwa penggunaan lahan dilakukan dengan cara yang optimal, sesuai dengan potensi dan karakteristik setiap wilayah. Efektivitas dalam tata kelola mencakup pengurangan birokrasi yang berlebihan dan penerapan teknologi untuk mempercepat proses administrasi, seperti pendaftaran tanah dan penerbitan izin penggunaan lahan. Dengan demikian, proses pengelolaan menjadi lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kepastian hukum adalah elemen kunci dalam tata kelola pertanahan yang baik. Dengan adanya regulasi yang jelas dan transparan, masyarakat dan pelaku usaha dapat memahami hak dan kewajiban mereka terkait penggunaan dan kepemilikan lahan. Kepastian ini menciptakan iklim investasi yang lebih baik, karena investor merasa lebih aman dalam menanamkan modal mereka di suatu wilayah jika status hukum tanah yang mereka gunakan jelas. Hal ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi konflik lahan yang sering terjadi akibat tumpang tindih penggunaan lahan. Pendekatan partisipatif dalam tata kelola pertanahan juga sangat penting. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya pertanahan. Proses yang inklusif ini berkontribusi pada penyelesaian sengketa lahan secara lebih damai dan adil, serta mengurangi ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Terakhir, tata kelola pertanahan yang terintegrasi lintas sektor memastikan bahwa pengelolaan sumber daya dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan pendekatan holistik ini, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih berkelanjutan dan menghindari konflik kepentingan antara sektor-sektor yang berbeda. Melalui kombinasi efektivitas, kepastian hukum, partisipasi masyarakat, dan integrasi lintas sektor, tata kelola pertanahan yang baik dapat menciptakan sinergi antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, serta memastikan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. 3) Tujuan 3 : meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan perekonomian dan penurunan tingkat kemiskinan melalui bidang pertanahan dan tata ruang Pada Tujuan 3 terdapat 1 (satu) IKT yaitu:
23. 1.Persentase Penerima Reforma Agraria yang Meningkat Kesejahteraannya Gambar 2.5 Tujuan 3 Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025-2029 Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan untuk mencapai visi Indonesia Emas Tahun 2045, perlu sinergi aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Menciptakan keadilan dan pemerataan merupakan salah satu kunci untuk memastikan aspek sosial dalam pembangunan berkelanjutan seimbang dengan aspek lingkungan dan ekonomi. Keadilan dalam bidang pertanahan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu, kelompok masyarakat, serta pelaku usaha memiliki akses yang setara terhadap tanah sebagai sumber daya strategis. Hal ini mencakup perlindungan hak atas tanah, penyelesaian konflik agraria secara adil, serta distribusi kepemilikan tanah yang lebih merata guna mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Sementara itu, dalam aspek penataan ruang, pemerataan pembangunan menjadi kunci dalam menciptakan keseimbangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan kebijakan pertanahan dan penataan ruang yang berkeadilan, diharapkan pemanfaatan lahan dapat dilakukan secara optimal, berkelanjutan, dan mendukung investasi yang berdampak positif bagi perekonomian nasional, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara merata. 4) Tujuan 4 : pelayanan yang optimal, cepat, prudent, dan akuntabel Pada Tujuan 4 terdapat 1 (satu) IKT yaitu:
24. 1.Skor Penilaian Indeks Business-Ready (B-Ready) Gambar 2.6 Tujuan 4 Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025-2029 Transformasi pelayanan yang optimal, cepat, prudent, dan akuntabel akan menghasilkan lembaga yang mampu mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan tata kelola yang baik, lembaga dapat memberikan layanan yang lebih efisien dan inklusif, serta menciptakan kebijakan yang memperhatikan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sinergi antara lembaga pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta akan memperkuat efektivitas program pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. 5) Tujuan 5 : Reformasi birokrasi yang bersih melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good public governance), manajemen risiko yang kuat, serta pengendalian kepatuhan (compliance) Pada Tujuan 5 terdapat 1 (satu) IKT yaitu:
25. 1.Indeks Reformasi Birokrasi Gambar 2.7 Tujuan 5 Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025-2029 Salah satu aspek penting dalam menciptakan birokrasi yang berkualitas adalah memastikan bahwa institusi pemerintah bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut World Bank dalam Mardiasmo (2004:23), governance didefinisikan sebagai "cara penggunaan kekuasaan negara dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk pembangunan masyarakat." Sementara itu, United Nations Development Program (UNDP) mendeskripsikan governance sebagai "pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola urusan suatu negara di semua tingkatan." Dengan menerapkan Good Public Governance, pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, Good Public Governance juga dapat membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam peningkatan kualitas dan kepastian pengelolaan pertanahan dan penataan ruang, manajemen risiko sangat penting dalam mencapai reformasi birokrasi yang bersih karena memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam administrasi publik. Dengan mengidentifikasi dan mengurangi potensi risiko, pemerintah dapat mencegah korupsi dan ketidakefisienan yang dapat menghambat upaya reformasi. Pendekatan manajemen risiko yang terstruktur memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap transaksi keuangan, proses pengadaan, dan implementasi kebijakan, sehingga mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyalahgunaan, dan kecurangan. Pengendalian terhadap kepatuhan merupakan bentuk pengelolaan sistem pemerintahan dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya kerugian dan tindak pidana serta untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara efektif dan efisien. Reformasi birokrasi yang bersih melalui good public governance (tata kelola pemerintah yang baik), risk management (manajemen risiko) yang kuat, serta compliance (pengendalian terhadap kepatuhan) dapat diwujudkan melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Kerja sama ini dapat mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi antar instansi pemerintah juga sangat penting dalam menciptakan sinergi yang kuat dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Dengan pendekatan yang terintegrasi, birokrasi dapat berfungsi sebagai motor penggerak pembangunan yang tidak hanya fokus pada pencapaian output, tetapi juga outcome yang bermanfaat bagi masyarakat. Gambar 2.8 Tujuan Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025-2029 2.4 Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga Sasaran strategis beserta indikator kinerjanya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian ATR/BPN yang menjadi tanggung jawab Menteri dan Wakil Menteri. Perencanaan kinerja sebagai bagian dari manajemen kinerja (performance management) yang mengalirkan (cascade) visi dan misi pada tujuan dan sasaran yang disertai indikator kinerjanya, akan dikelola berdasarkan 4 (empat) perspektif untuk memudahkan pengendalian dan evaluasi. Keempat perspektif adalah perspektif pembangunan dan ekonomi sosial, customer, dan stakeholders serta perspektif internal dan manajemen. Secara lebih lengkap elaborasi keempat perspektif tersebut dijelaskan pada gambar berikut: Gambar 2.9 Perspektif Manajemen Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Perspektif stakeholder dan customer akan menjadi alat ukur kinerja bagi Kementerian ATR/BPN, agar kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu menghasilkan dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Dukungan manajemen dan perspektif internal yang akan selalu dikembangkan melalui institutional building dan capacity building merupakan agenda yang tidak dapat dipisahkan untuk mewujudkan dampak dari kinerja Kementerian ATR/BPN. Kementerian ATR/BPN menerapkan Balanced Scorecard (BSC) untuk memastikan pencapaian sasaran strategis selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Dalam perspektif pembangunan ekonomi dan sosial, secara teoritis perspektif ini bertumpu pada 2 (dua) komponen utama yaitu modal ekonomi dan modal sosial, Kementerian ATR/BPN berfokus pada optimalisasi anggaran untuk program prioritas nasional. Digitalisasi layanan pertanahan diharapkan dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, penerapan tata ruang yang tepat akan mendorong investasi dan memberikan manfaat ekonomi baik di tingkat lokal maupun nasional. Dari perspektif pelanggan, Kementerian ATR/BPN berupaya meningkatkan kepuasan publik dengan menyediakan layanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses seperti Hak Tanggungan Elektronik (HT-el). Penyelesaian sengketa tanah secara adil dan tepat waktu juga menjadi prioritas untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pemanfaatan ruang mendorong tata kelola yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan publik. Pada perspektif proses bisnis internal, Kementerian ATR/BPN fokus pada digitalisasi dan penguatan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan. Pengembangan sistem terintegrasi antara data pertanahan dan tata ruang membantu mempercepat proses administrasi dan pengambilan keputusan. Selain itu, penyederhanaan birokrasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) juga dilakukan agar pelayanan publik lebih cepat dan akuntabel. Pengawasan pemanfaatan ruang juga menjadi komponen penting dalam perspektif ini untuk menghindari alih fungsi lahan ilegal dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Penguatan GTRA di daerah didorong agar redistribusi tanah dan penyelesaian konflik agraria berjalan lebih efektif. Semua proses ini mendukung tercapainya kepastian hukum dan stabilitas pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang yang ditetapkan. Dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, Kementerian ATR/BPN menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM. Program pelatihan dan pengembangan pegawai di bidang pertanahan, tata ruang, dan hukum dilakukan untuk memastikan kualitas layanan. Di samping itu, infrastruktur teknologi terus ditingkatkan agar Kementerian ATR/BPN dapat menyediakan layanan berbasis digital yang andal dan aman, seperti layanan online dan platform berbasis cloud. Kementerian ATR/BPN juga membangun budaya kerja berbasis kinerja dan akuntabilitas untuk mendorong inovasi dan tanggung jawab dalam setiap proses kerja. Selain itu, sinergi dengan berbagai lembaga pemerintah dan swasta diperkuat guna memastikan koordinasi dalam pelaksanaan reforma agraria dan pemanfaatan tata ruang. Semua perspektif dalam Balance Scorecard (BSC) ini berfungsi sebagai landasan strategis untuk mewujudkan layanan pertanahan dan tata ruang yang profesional, efektif, dan berkelanjutan. Dalam mencapai 5 (lima) Tujuan Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2025-2029, disusun 6 (enam) sasaran strategis sebagai berikut: 1) Sasaran strategis 1 : terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan Peningkatan kualitas penataan ruang di Indonesia menuntut penyelesaian sejumlah persoalan strategis yang berdampak langsung pada keberlanjutan pembangunan wilayah. Salah satu isu utama adalah belum terintegrasinya sistem administrasi pertanahan dan tata ruang secara menyeluruh. Ketidaksinkronan antara rencana tata ruang serta pengelolaan pertanahan di berbagai level masih sering terjadi, mengakibatkan tumpang tindih hak atas tanah dan peruntukan ruang. Pada Tahun 2015 hingga 2024, terdapat 49.889 (empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) kasus yang terjadi akibat tidak serasinya basis data spasial lintas sektor, yang kemudian berdampak pada lemahnya kepastian hukum dan investasi. Di sisi lain, tekanan terhadap lahan produktif terus meningkat seiring pesatnya urbanisasi dan ekspansi infrastruktur. Menurut Data Kementerian ATR/BPN, di Provinsi Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat terjadi alih fungsi lahan sawah mencapai 136.000 ha (seratus tiga puluh enam ribu hektare) pada Tahun 2019 hingga 2021. Lemahnya pengendalian dapat menyebabkan ruang-ruang yang seharusnya dijaga untuk ketahanan pangan dan keseimbangan ekosistem tereduksi untuk kepentingan jangka pendek. Permasalahan semakin kompleks dengan belum meratanya penyusunan dan pemanfaatan RDTR. Pada Tahun 2024, dari 567 (lima ratus enam puluh tujuh) Peraturan Daerah (Perda)/Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Peraturan Menteri, Peraturan Presiden, dan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) masih terdapat 267 (dua ratus enam puluh tujuh) RDTR yang belum terintegrasi dalam sistem OSS. Ketidaktersediaan RDTR mengakibatkan proses perizinan sering tidak berbasis rencana tata ruang, yang pada akhirnya berisiko menimbulkan konflik pemanfaatan lahan, ketidaktepatan lokasi kegiatan usaha, dan gangguan terhadap kepentingan publik maupun kelestarian lingkungan. Isu penatagunaan tanah yang belum optimal juga menjadi tantangan serius. Lemahnya pengendalian terhadap pemanfaatan ruang telah memicu banyak pelanggaran, seperti pembangunan di kawasan lindung atau sempadan sungai. Pada tahun 2024, terdapat 4.360 (empat ribu tiga ratus enam puluh) kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang, menunjukkan bahwa masih banyak kegiatan pembangunan yang tidak sesuai rencana dan cenderung mengabaikan aspek daya dukung lingkungan. Ketika pengendalian ini tidak diperkuat, potensi bencana dan kerusakan lingkungan akan terus meningkat, terlebih di tengah ancaman perubahan iklim. Saat ini, lebih dari 60% (enam puluh persen) wilayah Indonesia tergolong berisiko tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, termasuk banjir, tanah longsor, dan kekeringan ekstrim. Dengan memperkuat integrasi data spasial, menyediakan RDTR yang berkualitas dan terjangkau, serta menerapkan penegakan hukum atas pelanggaran pemanfaatan ruang, maka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat diarahkan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Setiap langkah ini tidak hanya menjawab kebutuhan koordinasi dan efisiensi penataan ruang, tetapi juga membangun fondasi bagi terciptanya wilayah yang lebih tertata, adaptif terhadap risiko, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan tetap menjaga kualitas hidup masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan. 2) Sasaran strategis 2 : peningkatan kualitas penyelenggaraan kebijakan pertanahan dan tata ruang dalam mendukung perekonomian nasional Penyelenggaraan kebijakan pertanahan dan tata ruang yang berkualitas merupakan pondasi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan lahan untuk berbagai program pembangunan strategis. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah penyediaan tanah dalam skala besar untuk Proyek Strategis Nasional (PSN), pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dan infrastruktur lainnya. Meskipun Undang-Undang telah memberikan kerangka hukum yang jelas, implementasinya di lapangan masih sering menemui kendala teknis dan sosial, seperti ketidaksesuaian data yuridis dan fisik, sengketa kepemilikan, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan. Pada tahun 2024, capaian pengadaan tanah untuk mendukung berbagai proyek strategis tersebut telah mencapai 36.617,37 ha (tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh belas koma tiga tujuh hektare), namun tantangan dalam percepatan dan efisiensi pengadaan tanah tetap menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan sinergi lintas sektor. Dalam konteks penyediaan lahan untuk kepentingan umum, Kementerian ATR/BPN juga mendorong konsolidasi tanah sebagai pendekatan kolaboratif untuk menata kembali struktur penguasaan dan pemanfaatan tanah yang tidak efisien. Melalui program ini, tanah-tanah dengan status dan bentuk penguasaan yang tidak beraturan dapat dioptimalisasi menjadi kawasan hunian, fasilitas umum, hingga ruang terbuka hijau yang lebih tertata dan berdaya guna. Di sisi lain, penyusunan kebijakan pertanahan yang akurat juga memerlukan instrumen ekonomi pertanahan yang kuat. Hingga tahun 2024, telah disusun peta Zona Nilai Tanah (ZNT) seluas 3.270.800 ha (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus hektare) sebagai landasan untuk transparansi nilai tanah dalam proses pengadaan, perpajakan, serta penilaian aset negara dan investasi. Namun, cakupan ZNT ini masih perlu diperluas untuk mencakup seluruh wilayah strategis nasional agar sistem nilai tanah menjadi lebih adil, objektif, dan mendorong pemanfaatan lahan yang efisien. Idealnya, kebijakan pertanahan ke depan mampu memberikan kepastian hukum, meningkatkan daya saing investasi, memperkuat akses masyarakat terhadap tanah, dan menjamin keberlanjutan tata ruang, sehingga penyelenggaraan pembangunan tidak hanya cepat, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan. 3) Sasaran strategis 3 : kepastian hak atas tanah untuk seluruh lapisan masyarakat Sasaran strategis kepastian hak atas tanah untuk seluruh lapisan masyarakat merupakan salah satu penjabaran untuk penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan keberpihakan kepada rakyat. Kepastian hak atas tanah untuk seluruh lapisan masyarakat mendukung penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dengan memastikan bahwa setiap warga negara, khususnya kelompok rentan seperti petani, nelayan, dan masyarakat adat, memperoleh hak kepemilikan tanah yang sah dan terlindungi secara hukum. Hingga Desember 2024, Kementerian ATR/BPN telah berhasil mendaftarkan sebanyak 120.900.000 (seratus dua puluh juta sembilan ratus ribu) bidang tanah melalui PTSL. Capaian ini melampaui target awal tahun 2024 sebesar 120.000.000 (seratus dua puluh ribu juta) bidang tanah, dan telah mencapai sekitar 95,9% (sembilan puluh lima koma sembilan persen) dari target nasional sebanyak 126.691.049 (seratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat puluh sembilan) bidang tanah yang ditetapkan untuk diselesaikan hingga akhir tahun 2029. Pada posisi terkini per Juni tahun 2025, jumlah bidang tanah yang telah bersertipikat tercatat sebanyak 96.367.586 (sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam) bidang, yang mencakup luas wilayah sebesar 47.219.768 ha (empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan hektare). Sementara itu, sisa bidang tanah yang telah terdaftar namun belum bersertipikat masih dalam proses penyelesaian baik secara administratif maupun teknis. Untuk periode tahun 2025 hingga tahun 2029, Kementerian ATR/BPN menargetkan tambahan penerbitan sertipikat sebanyak 30.323.463 (tiga puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tiga) bidang tanah atau sekitar 11.200.000 ha (sebelas juta dua ratus ribu hektare). Dengan demikian, pada akhir tahun 2029, ditargetkan seluruh bidang tanah di Indonesia yang menjadi objek pendaftaran telah mencapai jumlah keseluruhan sebanyak 126.691.049 (seratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat puluh sembilan) bidang tanah yang telah terdaftar dan bersertipikat secara lengkap serta sah menurut hukum. Program PTSL ini telah memberikan dampak signifikan dalam mempercepat proses pendaftaran tanah di Indonesia, sekitar 74.900.000 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu) bidang tanah berhasil didaftarkan dalam tujuh tahun terakhir, melampaui hasil pendaftaran tanah selama 55 (lima puluh lima) tahun sebelumnya (1961–2016). Sepanjang tahun 2024, Kementerian ATR/BPN telah meredistribusi sebanyak 251.049 (dua ratus lima puluh satu ribu empat puluh sembilan) bidang tanah kepada masyarakat, yang mencakup luas sekitar 125.552 ha (seratus dua puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua hektare). Dengan capaian ini, total luas bidang tanah yang telah berhasil diredistribusi kepada masyarakat mencapai sekitar 4.300.000 ha (empat juta tiga ratus ribu hektare) atau setara dengan 6.100.000 (enam juta seratus ribu) bidang tanah sejak diterbitkannya Undang-Undang Pokok Agraria. Terdapat potensi legalisasi aset dari berbagai jenis tanah yang hingga saat ini belum bersertipikat. Salah satunya adalah tanah milik masyarakat adat, di mana masih banyak komunitas adat yang belum mendapatkan pengakuan hukum formal atas wilayah yang mereka kelola secara turun- temurun. Selain itu, tanah di kawasan transmigrasi juga menjadi sasaran legalisasi, karena sejumlah lahan yang diberikan kepada transmigran belum sepenuhnya memiliki sertipikat hak atas tanah. Potensi lainnya berada di kawasan perkotaan dan perdesaan, di mana masih terdapat bidang tanah milik individu maupun kelompok yang belum terdaftar secara resmi. Tanah eks-HGU yang masa berlakunya telah habis juga menjadi lahan potensial untuk legalisasi, karena dapat didistribusikan kembali kepada masyarakat dalam rangka mendukung program reforma agraria. Begitu pula dengan tanah negara yang belum dimanfaatkan secara optimal, yang dapat dialokasikan untuk kepentingan masyarakat melalui redistribusi tanah. Melalui percepatan sertipikasi tanah, penyelesaian tumpang tindih kepemilikan, serta penguatan sistem administrasi pertanahan yang transparan dan berbasis digital, kebijakan ini dapat mencegah praktik perampasan lahan dan ketidakpastian hukum yang merugikan rakyat. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap permodalan dan investasi produktif, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Selain itu, penyelesaian konflik agraria secara adil dan berkeadilan juga mendukung stabilitas nasional serta menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak rakyat atas tanah. Dalam sasaran strategis ini juga menargetkan terciptanya sistem penyelesaian yang adil, cepat, transparan, dan berbasis pada penghormatan hak-hak masyarakat, termasuk hak masyarakat adat. Administrasi pertanahan harus terintegrasi dengan data digital yang akurat dan mudah diakses publik untuk meminimalkan tumpang tindih klaim. Melalui penertiban administrasi pertanahan, termasuk digitalisasi data dan verifikasi kepemilikan lahan. Melalui evaluasi dan redistribusi tanah yang lebih adil, hak-hak masyarakat adat, petani, dan kelompok rentan dapat lebih terlindungi, sementara kepentingan strategis nasional, seperti ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur, tetap terjaga. Berdasarkan data dari Kementerian Kementerian ATR/BPN, sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 5.973 (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) kasus pertanahan di Indonesia. Kasus-kasus tersebut terdiri atas 1.664 (seribu enam ratus enam puluh empat) kasus sengketa, 60 (enam puluh) kasus konflik, dan 4.249 (empat ribu dua ratus empat puluh sembilan) perkara hukum. Dari total jumlah tersebut, sebanyak 3.056 (tiga ribu lima puluh enam) kasus telah berhasil diselesaikan, yang meliputi 1.137 (seribu seratus tiga puluh tujuh) sengketa, 37 (tiga puluh tujuh) konflik, dan 1.882 (seribu delapan ratus delapan puluh dua) perkara. Lebih lanjut, kasus-kasus pertanahan ini diklasifikasikan berdasarkan intensitasnya. Sebanyak 5.552 (lima ribu lima ratus lima puluh dua) kasus termasuk dalam kategori low intensity conflict, yakni konflik dengan intensitas rendah seperti perselisihan warisan antar individu. Sementara itu, terdapat 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) kasus yang masuk dalam kategori high intensity conflict, yaitu konflik yang melibatkan individu dengan korporasi atau antar korporasi dengan negara. Selain itu, terdapat pula 47 (empat puluh tujuh) kasus yang tergolong political intensity conflict, yaitu konflik yang berpotensi menimbulkan dampak politik, seperti sengketa antara masyarakat dengan negara yang berkaitan dengan proyek pembangunan infrastruktur. Untuk menurunkan jumlah kasus sengketa konflik pertanahan di Indonesia, diperlukan strategi yang terstruktur dan menyeluruh. Salah satu langkah utama adalah melaksanakan reforma agraria yang adil dan partisipatif. Hal ini mencakup pemberian akses lahan kepada petani kecil, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya, serta redistribusi lahan- lahan terlantar atau eks-HGU yang tidak diperpanjang. Pelibatan masyarakat secara aktif dalam proses verifikasi dan validasi data tanah juga menjadi kunci keberhasilan. Strategi lainnya adalah sinkronisasi regulasi dan penegakan hukum yang tegas. Peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih, seperti antara Undang-Undang di bidang pertanahan, kehutanan, minerba, dan Proyek Strategis Nasional (PSN), harus diselaraskan. Aparat penegak hukum juga perlu bertindak tegas terhadap kriminalisasi warga dalam konflik lahan, serta melindungi hak masyarakat adat melalui pengakuan formal atas wilayah kelola mereka. Untuk mencegah timbulnya konflik baru, perlu dilakukan langkah-langkah preventif. Salah satunya adalah penyuluhan dan edukasi hukum agraria kepada masyarakat, agar mereka memahami hak atas tanah serta prosedur legalitas yang sah. Selain itu, sistem perizinan juga harus dibuat lebih transparan dan akuntabel, dengan melibatkan masyarakat dalam prosesnya dan melakukan studi dampak sosial serta lingkungan sebelum izin diterbitkan. 4) Sasaran strategis 4 : keadilan hak atas tanah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Masalah ketidakmerataan kepemilikan dan penguasaan tanah masih menjadi isu besar di Indonesia. Ketidaksetaraan ini menghalangi banyak orang, terutama dari kalangan berpenghasilan rendah, untuk memiliki tanah yang sah dan layak untuk digunakan, baik sebagai tempat tinggal maupun untuk kegiatan produktif lainnya. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah menjalankan berbagai program, seperti reforma agraria, redistribusi tanah, dan penyelesaian sengketa pertanahan, yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan dalam kepemilikan tanah. Namun, tantangan besar masih ada, terutama dalam mempercepat penyelesaian sengketa dan memanfaatkan tanah dengan lebih baik untuk kepentingan masyarakat. Hingga Tahun 2024 Indeks Gini Rasio Ketimpangan Penguasaan Tanah sebesar 0,68 (nol koma enam delapan) yang berarti 68% (enam puluh delapan persen) tanah dan kekayaan Indonesia dikuasai oleh hanya 1% (satu persen) kelompok masyarakat. Saat ini, Pemerintah terus melaksanakan reforma agraria dengan target memberikan legalisasi aset melalui redistribusi tanah yang ditindaklanjuti dengan penataan akses reforma agraria melalui pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria. Pada tahun 2024, redistribusi tanah telah mencakup lebih dari 251.000 (dua ratus lima puluh satu ribu) bidang tanah, dengan sekitar 237.000 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu) diantaranya sudah disertipikatkan. Meski pencapaian ini cukup signifikan, masih banyak tanah yang belum terdaftar atau tersertipikasi. Bahkan, ada sekitar 5.100.000 (lima juta seratus ribu) bidang tanah yang belum terdaftar dan 30.700.000 (tiga puluh juta tujuh ratus ribu) bidang yang belum memiliki sertipikat. Selain itu, masih terdapat lebih dari 35.000 (tiga puluh lima ribu) kasus sengketa pertanahan yang sedang diproses. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa harus lebih cepat dan efisien agar semua masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas hak mereka atas tanah. Idealnya, semua lapisan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, dapat mengakses dan memiliki tanah secara adil dan merata. Pemerintah harus memastikan bahwa sertipikasi tanah mencakup seluruh bidang tanah di Indonesia, termasuk tanah ulayat dan tanah wakaf, serta memberikan perlindungan hukum yang jelas terhadap hak kepemilikan tersebut. Penyelesaian sengketa pertanahan juga harus dilakukan dengan lebih cepat dan efisien, agar tidak ada yang terpinggirkan dari hak tanah mereka. Hingga tahun 2024, sekitar 95,9% (sembilan puluh lima koma sembilan persen) dari sekitar 120.900.000 (seratus dua puluh juta sembilan ratus ribu) bidang tanah yang terdaftar sudah tercatat, namun hanya sekitar 74.800.000 (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu) bidang yang telah disertipikatkan. Penyelesaian sengketa dan percepatan sertipikasi tanah menjadi langkah penting untuk memastikan semua orang memiliki hak yang jelas atas tanah mereka. Penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah sangat penting untuk meningkatkan akses mereka terhadap hunian yang layak. Pemerintah telah mengalokasikan tanah negara untuk membangun perumahan yang dapat diakses oleh mereka yang kurang mampu. Pada tahun 2024, lebih dari 251.000 (dua ratus lima puluh satu ribu) bidang tanah telah disiapkan untuk redistribusi guna pembangunan perumahan. Program transmigrasi dan redistribusi tanah juga merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Hingga akhir tahun 2024, sekitar 123.915 (seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas) kepala keluarga telah mendapatkan akses reforma agraria, dengan target 129.200 (seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus) kepala keluarga yang akan mendapatkan tanah hingga akhir tahun. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat di daerah padat penduduk atau daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi untuk memperoleh tanah yang layak dan membangun kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian, tanah tidak hanya memberikan hak kepemilikan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih merata di seluruh masyarakat. 5) Sasaran strategis 5 : pelayanan pertanahan dan tata ruang yang efisien dan efektif Pelayanan pertanahan dan tata ruang di Indonesia menghadapi sejumlah isu strategis yang memerlukan perhatian serius agar dapat menciptakan sistem yang lebih efisien dan adil. Salah satu isu utama adalah ketimpangan kepemilikan tanah, yang menyebabkan sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah kesulitan memperoleh tempat tinggal yang layak. Program-program seperti transmigrasi dan pembagian tanah untuk kesejahteraan masyarakat belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, proses sertipikasi tanah yang lambat juga menjadi hambatan besar, dengan sekitar 30.000.000 (tiga puluh juta) bidang tanah yang belum disertipikasi. Sengketa pertanahan yang memakan waktu lama juga memperburuk keadaan, memperlambat kepastian hukum dan memperburuk akses masyarakat terhadap hak atas tanah mereka. Di sisi lain, meskipun ada upaya untuk menerapkan teknologi digital dalam pelayanan pertanahan, penerapan sistem digital masih terbatas, yang menghambat efisiensi dalam administrasi pertanahan dan tata ruang. Saat ini, kondisi eksisting menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan yang signifikan dalam proses pendaftaran dan sertipikasi tanah, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Hingga Desember 2024, lebih dari 74.000.000 (tujuh puluh empat juta) bidang tanah terdaftar dan sekitar 49.000.000 (empat puluh sembilan juta) bidang sudah disertipikatkan, tetapi masih ada sekitar 5.100.000 (lima juta seratus ribu) bidang tanah yang perlu didaftarkan pada 2025. Meskipun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk sektor pertanahan mencapai sekitar Rp 2.830.000.000.000 (dua triliun delapan ratus tiga puluh miliar rupiah) pada tahun 2024, masih banyak daerah yang belum sepenuhnya mengadopsi sistem digital, yang mempengaruhi kecepatan dan kualitas pelayanan. Penyelesaian sengketa pertanahan juga masih memakan waktu lama, dan sebagian besar kasus belum dapat diselesaikan dengan cepat. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem penyelesaian sengketa, konflik dan perkara di bidang pertanahan yang perlu segera diperbaiki. Kondisi ideal yang harus dicapai adalah sistem pelayanan pertanahan dan tata ruang yang lebih efisien, transparan, dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerataan kepemilikan tanah perlu diutamakan, dengan program yang memastikan masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat adat memiliki akses yang lebih mudah terhadap hak atas tanah. Proses sertipikasi tanah harus dipercepat, dengan target agar seluruh tanah di Indonesia terdaftar dan disertipikatkan pada tahun 2025. Penyelesaian sengketa pertanahan juga harus dilakukan lebih cepat dengan memanfaatkan teknologi untuk mempercepat proses hukum dan memberikan transparansi dalam keputusan pengadilan. Implementasi teknologi digital di sektor pertanahan perlu diperluas, dengan semua kantor pertanahan di Indonesia mengadopsi sistem digital yang mempermudah akses layanan serta mempercepat proses administrasi dan perizinan. Selain itu, untuk mencapai kondisi ideal ini, penguatan SDM dalam sektor pertanahan dan tata ruang sangat diperlukan. Peningkatan kapasitas teknis, manajerial, serta pemahaman tentang regulasi dan teknologi baru akan sangat membantu dalam mendorong efisiensi pelayanan. Kelembagaan di sektor ini juga harus diperkuat untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelayanan pertanahan dan tata ruang dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih merata. 6) Sasaran strategis 6 : meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdampak Dalam upaya menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing tinggi, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdampak menjadi strategi utama di Kementerian ATR/BPN. Melalui tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdampak, baik dari aspek teknis maupun manajerial, kebijakan ini diarahkan untuk membentuk aparatur negara yang mampu berpikir strategis, responsif terhadap perubahan, serta tanggap terhadap dinamika sosial dan kebijakan nasional. Langkah-langkah strategis ini diwujudkan melalui program pelatihan dan sertipikasi yang berkelanjutan, yang mencakup berbagai aspek: mulai dari penguatan teknis pertanahan dan tata ruang, keterampilan manajerial, hingga literasi digital. Program tersebut dirancang untuk meningkatkan keterampilan pegawai dalam mengelola risiko (risk management), menyusun kebijakan berbasis data, serta melakukan pengawasan internal dengan pendekatan compliance yang kuat. Peningkatan pemahaman tentang prinsip-prinsip Good Public Governance juga menjadi bagian integral dari pengembangan SDM. Nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efektivitas dan efisiensi terus ditanamkan dalam setiap jenjang organisasi. Dengan demikian, budaya kerja yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dapat dibangun secara sistematis dari dalam tubuh organisasi. Selanjutnya, penguatan dalam aspek manajemen risiko dan kepatuhan terhadap Regulasi (Compliance) memberikan pegawai kemampuan untuk mengidentifikasi potensi masalah sejak dini, menganalisis dampaknya, dan merumuskan langkah mitigasi secara tepat. Proses ini penting tidak hanya untuk mencegah kesalahan dan penyimpangan, tetapi juga sebagai bentuk peningkatan kapabilitas organisasi dalam menjaga integritas dan reputasi institusi di mata publik. Integrasi pendekatan risk-based thinking ke dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan juga menempatkan SDM sebagai agen perubahan (agent of change) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan resilien. Dalam jangka panjang, SDM yang kompeten dan berintegritas akan memperkuat fondasi organisasi yang profesional dan berbasis kinerja. Kementerian ATR/BPN telah mengimplementasikan Corporate University (CorpU) sebagai pusat pembelajaran berbasis pengetahuan yang terstruktur, guna memastikan kesinambungan kompetensi pegawai secara sistemik. Dengan pendekatan ini, pengembangan kapasitas SDM tidak lagi bersifat sporadis, tetapi menjadi bagian dari strategi jangka panjang organisasi dalam membangun birokrasi modern yang siap menghadapi tantangan masa depan. Peningkatan kapasitas SDM di Kementerian ATR/BPN juga secara langsung memberikan kontribusi terhadap peningkatan indeks reformasi birokrasi, khususnya dalam aspek manajemen SDM aparatur dan penguatan akuntabilitas kinerja. Kompetensi pegawai yang semakin profesional memperkuat integrasi sistem merit, perencanaan SDM berbasis kebutuhan organisasi, serta pelaksanaan sistem kerja yang kolaboratif dan berorientasi hasil. Upaya ini selaras dengan indikator-indikator penilaian reformasi birokrasi yang menuntut peningkatan kualitas tata kelola, penguatan budaya kerja berintegritas, serta pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Penguatan nilai-nilai ASN Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (ASN BerAKHLAK) yang meliputi Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, memiliki keterkaitan yang erat dengan penerapan sistem merit dalam pengelolaan SDM di Kementerian ATR/BPN. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi pedoman perilaku setiap individu ASN, tetapi juga berfungsi sebagai fondasi untuk membangun budaya organisasi yang sehat, transparan, dan berdaya saing. Dengan adanya internalisasi nilai-nilai Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK), Kementerian ATR/BPN tidak hanya mendorong peningkatan kompetensi teknis pegawai, tetapi juga mengedepankan integritas, moralitas, dan etika publik yang kuat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara profesional, cepat, dan bebas dari penyimpangan. Dalam konteks ini, sistem merit memegang peranan penting sebagai landasan utama dalam pengelolaan ASN yang berfokus pada profesionalisme dan objektivitas. Sistem merit memastikan bahwa setiap pegawai ASN diangkat, ditempatkan, dan dikembangkan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, serta kinerja mereka, bukan berdasarkan kedekatan pribadi atau faktor-faktor non-teknis lainnya. Oleh karena itu, implementasi nilai- nilai ASN BerAKHLAK, seperti akuntabilitas dan orientasi pelayanan, menjadi semakin relevan dalam menciptakan birokrasi yang bersih, efisien, dan berdaya saing. Penerapan sistem merit yang tepat akan menjamin bahwa ASN Kementerian ATR/BPN tidak hanya memiliki keterampilan teknis yang mumpuni, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan berintegritas. Misalnya, nilai berorientasi pelayanan mengingatkan setiap pegawai untuk mengutamakan kepentingan masyarakat, sementara nilai akuntabel dan kompeten memastikan bahwa pelayanan yang diberikan bersifat transparan dan profesional. Selain itu, nilai adaptif dan kolaboratif akan mendorong ASN untuk siap menghadapi perubahan dan bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai tantangan yang ada di lapangan. Penguatan sistem merit di Kementerian ATR/BPN akan berkontribusi pada tercapainya tujuan reformasi birokrasi yang bersih dan berdaya saing. Melalui kebijakan peningkatan kualitas SDM yang terarah, sistem merit mengharuskan setiap proses seleksi, pengembangan karier, dan promosi berdasarkan penilaian yang objektif terhadap kompetensi dan kinerja individu, sehingga ASN yang terpilih dan dikembangkan benar-benar mampu memberikan kontribusi terbaik bagi negara dan masyarakat. Dasar hukum yang mendasari penerapan sistem merit di Indonesia semakin diperkuat dengan peraturan-peraturan terbaru yang memastikan sistem pengelolaan ASN berjalan secara transparan, objektif, dan berbasis pada kualifikasi serta kinerja. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi payung hukum utama yang menegaskan bahwa seluruh pengelolaan ASN harus dilaksanakan berdasarkan prinsip merit. Ini memastikan bahwa setiap keputusan terkait ASN, mulai dari seleksi, penempatan, hingga pengembangan karier, dilakukan dengan memperhatikan kemampuan, kompetensi, dan kinerja individu secara objektif. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur lebih lanjut mengenai manajemen ASN, khususnya mengenai bagaimana sistem merit diterapkan dalam praktik seleksi, penempatan, dan pengembangan karier pegawai. Regulasi ini memberikan kerangka yang jelas bagi instansi pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip merit. Peraturan Pemerintah dimaksud dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara juga memperkuat implementasi sistem merit dengan memberikan pedoman teknis yang lebih rinci. Peraturan-peraturan ini mengatur bagaimana pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan sistem merit dilakukan untuk memastikan keberhasilannya dalam menciptakan birokrasi yang lebih profesional, akuntabel, dan bebas dari intervensi yang tidak sesuai dengan prinsip merit. Dengan regulasi yang tegas dan terstruktur ini, Kementerian ATR/BPN serta seluruh instansi pemerintah dapat menjalankan pengelolaan ASN yang lebih transparan, adil, dan berbasis pada kinerja yang baik. Dengan sistem merit yang kokoh, ASN Kementerian ATR/BPN diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang tidak hanya cepat dan tepat, tetapi juga bebas dari korupsi dan penyimpangan. Penerapan nilai- nilai ASN BerAKHLAK dalam kerangka sistem merit ini akan menghasilkan birokrasi yang tidak hanya profesional secara teknis, tetapi juga memiliki integritas yang tinggi dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Semua ini akan memastikan bahwa Kementerian ATR/BPN siap menghadapi tantangan pembangunan nasional dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dengan semangat kebersihan, transparansi, dan akuntabilitas. Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN Tahun 2025-2029 dibangun dengan 6 (enam) sasaran strategis yang saling terhubung erat, membentuk suatu siklus pengelolaan dan pemanfaatan ruang dan pertanahan yang berkelanjutan dan adil. Semua sasaran tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi bekerja dalam sinergi untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yakni menciptakan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, serta mendukung perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian ruang yang aman, nyaman, dan berkelanjutan (sasaran strategis 1) tidak hanya bergantung pada pengelolaan ruang yang tepat, tetapi juga pada kebijakan pertanahan dan tata ruang yang berkualitas (sasaran strategis 2). Kebijakan ini menjadi dasar untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjaga keberlanjutan pemanfaatan ruang. Tanpa kebijakan yang jelas dan tegas, ruang yang telah ditata dengan baik berisiko terancam oleh konflik atau sengketa yang bisa menghambat pertumbuhan (sasaran strategis 3). Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa hak atas tanah tidak terganggu. Dalam hal ini, kepastian hak atas tanah (sasaran strategis 3) menjadi krusial, karena masyarakat hanya akan merasa aman dalam mengelola dan memanfaatkan tanah jika mereka memiliki kepastian hukum mengenai hak mereka. Kepastian ini tidak hanya berperan dalam mengurangi kasus pertanahan, tetapi juga mendorong produktivitas tanah yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kepastian dan keadilan hak atas tanah (sasaran strategis 3 dan sasaran strategis 4) tidak cukup hanya untuk kelompok tertentu saja, tetapi harus merata di seluruh lapisan masyarakat. Pemberian hak atas tanah secara adil menjadi landasan dalam mengurangi ketimpangan sosial dan menciptakan pemerataan akses terhadap sumber daya. Ketika seluruh lapisan masyarakat mendapatkan hak yang setara, maka potensi konflik dan ketidakpuasan akan semakin berkurang, sementara tingkat kesejahteraan secara umum akan meningkat. Pelayanan pertanahan dan tata ruang yang efisien dan efektif (sasaran strategis 5) memainkan peran penting dalam menghubungkan seluruh elemen di atas. Tanpa adanya sistem pelayanan yang baik dan transparan, sulit bagi masyarakat untuk memperoleh hak mereka atau menyelesaikan sengketa dengan cepat. Oleh karena itu, pelayanan yang optimal, didukung oleh teknologi informasi dan sistem digital, menjadi pondasi dalam mewujudkan ruang yang tertata dengan baik, penyelesaian sengketa yang adil, serta pencapaian keadilan sosial. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdampak (sasaran strategis 6) merupakan elemen penentu dalam menjalankan seluruh strategi di atas. Tanpa pemerintahan yang akuntabel dan berdampak, seluruh kebijakan, penyelesaian sengketa, pelayanan, dan pengelolaan tata ruang akan terhambat. Secara keseluruhan, 6 (enam) sasaran strategis ini bekerja dalam integrasi yang mendalam. Keberhasilan satu sasaran saling mendukung dan memperkuat sasaran lainnya. Misalnya, penyelesaian sengketa yang efektif akan mendukung kepastian hak atas tanah, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Begitu juga dengan peningkatan kapasitas SDM yang akan mempercepat pencapaian ruang yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan besar untuk menciptakan pertanahan yang berkeadilan, produktif, dan berkelanjutan akan lebih mudah tercapai. Hal ini secara langsung akan mendukung pembangunan nasional dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Isu global lainnya yang saat ini sedang berkembang pesat yaitu digitalisasi yang merambah seluruh sektor dan berpotensi mendukung efisiensi, efektivitas, inovasi, dan transformasi layanan, serta meningkatkan akses dan inklusivitas dalam berbagai hal. Meskipun saat ini Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan khususnya dalam hal infrastruktur digital dan literasi teknologi, digitalisasi menawarkan peluang besar bagi pengembangan ekonomi kreatif dan teknologi. Dalam hal perdagangan global, Indonesia harus bersaing di tengah ketidakpastian perdagangan dunia dan perubahan geopolitik namun dengan memanfaatkan posisi strategis di Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) serta sumber daya alam dan tenaga kerja yang melimpah, Indonesia memiliki peluang untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut melalui respons yang strategis dan inovatif. 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Isu-isu global sangat berpengaruh terhadap Indonesia dari berbagai aspek, dimana isu tersebut menciptakan tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia. Isu strategis yang saat ini sedang berkembang salah satunya yaitu perubahan iklim yang mempengaruhi sektor pertanian, sektor kelautan, dan sektor infrastruktur di Indonesia. Di sisi lain, ketahanan pangan menjadi tantangan untuk kaitannya terhadap ketergantungan pada impor bahan pangan di tengah krisis global. Isu ketahanan pangan di Indonesia ini menjadi faktor pendorong inovasi dalam sektor pertanian serta diversifikasi pangan. Selain isu ketahanan pangan, isu global yang saat ini sedang berkembang pesat yaitu digitalisasi dan revolusi industri pada seluruh sektor di Indonesia yang mendukung efisiensi, efektivitas, inovasi dan transformasi layanan, serta meningkatkan akses dan inklusivitas dalam berbagai hal. Meskipun saat ini masih terdapat tantangan dalam hal infrastruktur digital dan literasi teknologi, digitalisasi menawarkan peluang besar bagi pengembangan ekonomi kreatif dan teknologi. Dalam hal ekonomi global, Indonesia harus bersaing di tengah ketidakpastian perdagangan dunia dan perubahan geopolitik namun dengan memanfaatkan posisi strategis di ASEAN serta sumber daya alam dan tenaga kerja yang melimpah, Indonesia memiliki peluang untuk menghadapi tantangan-tantangan global yang memerlukan respons yang strategis dan inovatif. Gambar 3.1 Megatrend Dunia Tahun 2045 Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2017 Indonesia memiliki visi untuk keluar dari middle income trap pada tahun 2036 dan menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045 mengingat pertumbuhan ekonominya cukup stabil dibanding negara lain di ASEAN dalam periode 5 (lima) tahun terakhir. Namun, sejak lama pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami ketimpangan antar wilayah. Kondisi ini dipengaruhi oleh Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman kondisi geografis dan budaya. Fenomena ini melibatkan perbedaan signifikan dalam tingkat pembangunan, peluang ekonomi, dan akses terhadap sumber daya. Menurut pendapat Gill dan Kharas (2007) dalam laporan Bank Dunia, middle income trap merupakan suatu kondisi di mana perekonomian suatu negara mengalami penurunan dinamisme ekonomi yang tajam setelah berhasil bertransisi dari status berpendapatan rendah ke menengah sehingga negara tersebut tidak dapat mencapai status pendapatan tinggi. Dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 dan menanggulangi ancaman middle income trap, Indonesia perlu melakukan transformasi digital dan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,3% (lima koma tiga persen) pada tahun 2022 (Sumber: BPS, 2023) menunjukkan potensi besar namun masih perlu dioptimalkan melalui pengembangan ekonomi digital. Proyeksi pertumbuhan ekonomi digital antara 3,17%-4,66% (tiga koma tujuh belas persen sampai dengan empat koma enam puluh enam persen) (Sumber: Katadata, 2023) menjadi indikasi bahwa sektor ini dapat menjadi penggerak utama untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah. Selain itu, Indonesia juga menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan yang mencakup isu perubahan iklim, ketahanan pangan, dan kompetisi ekonomi global. Perencanaan pembangunan di Indonesia perlu mengakomodasi isu 17 (tujuh belas) tujuan pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta perencanaan pembangunan yang adaptif terhadap perubahan iklim akan menjadi krusial dalam memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan bonus demografi yang signifikan, di mana penduduk Indonesia mencapai 285.000.000 (dua ratus delapan puluh lima juta) jiwa dengan 63,4% (enam puluh tiga koma empat persen) tinggal di perkotaan (BPS, 2023), potensi angkatan kerja yang besar dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan. Namun, di sisi lain, aging society yang mulai muncul juga harus diantisipasi melalui kebijakan yang mendukung kesejahteraan sosial dan sistem kesehatan yang kuat, guna menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka panjang. Gambar 3.2. 17 (Tujuh Belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs Sumber: United Nation, 2015 Transformasi Indonesia menuju negara berpenghasilan tinggi tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kesuksesan dalam mengelola tantangan digitalisasi, keberlanjutan, dan dinamika demografis. Bidang pertanahan dan penataan ruang memainkan peran penting dalam mengatasi berbagai isu global. Kedua aspek ini berperan dalam mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat, serta lingkungan. Pada sisi pengaturan tata ruang, isu-isu yang ditangani meliputi perubahan iklim, kelestarian lingkungan, ketahanan pangan, ketersediaan air, keanekaragaman hayati, kesehatan, dan konflik. Tata ruang yang tepat membantu mitigasi dampak perubahan iklim dengan mengalokasikan ruang hijau dan kawasan konservasi. Selain itu, kebijakan tata ruang juga memastikan keberlanjutan ekosistem dan mendukung ketahanan pangan dengan memprioritaskan lahan pertanian. Manajemen air yang baik dan perlindungan keanekaragaman hayati dapat menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pengelolaan konflik terkait penggunaan lahan juga dapat diatasi melalui perencanaan tata ruang yang partisipatif dan inklusif. Dukungan digitalisasi dalam perencanaan tata ruang dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses perencanaan. Kemajuan dalam perangkat lunak dan teknologi informasi memungkinkan model perencanaan tata ruang yang lebih akurat dan real time. Sementara itu kebijakan pertanahan berfokus pada aspek sosial dan ekonomi seperti kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan, pemenuhan hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi. Kebijakan pertanahan yang adil dan transparan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap lahan, memperkuat hak-hak kepemilikan, dan memberdayakan kelompok rentan. Selain itu, kebijakan ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan kepastian hukum bagi investasi di sektor pertanian dan perkotaan. Penguatan aspek kesetaraan dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, sinergi antara tata ruang dan kebijakan pertanahan menjadi landasan bagi solusi menyeluruh untuk tantangan global. Keduanya tidak hanya melibatkan aspek lingkungan, tetapi juga berdampak langsung pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan manusia. Dengan penerapan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan, kontribusi pertanahan dan penataan ruang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan dalam jangka panjang. 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian/Lembaga 3.2.1. Arah Kebijakan Sejalan dengan arah kebijakan nasional dan pembangunan berkelanjutan serta visi misi yang akan dicapai, Kementerian ATR/BPN menetapkan tahapan transformasi bertahap selama 5 (lima) tahun ke depan dengan pendekatan Society 5.0 yang menekankan transformasi tata kelola berbasis digital, sosial, lingkungan, dan tata pemerintahan modern. Gambar 3.3 Tahapan Transformasi Rencana Strategis Kementerian ATR/ BPN Tahun 2025-2029 Seiring dengan tujuan Indonesia Emas 2045, yang tertuang dalam RPJP Nasional Tahun 2025–2045, sektor pertanahan dan tata ruang menjadi pilar utama untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial. Kementerian ATR/BPN memainkan peran sentral dalam mengelola sumber daya alam dan ruang di Indonesia, dengan fokus pada pencapaian pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2025–2029, yang diselaraskan dengan RPJP Nasional Tahun 2025–2045 dan RPJMN Tahun 2025–2029, berfokus pada transformasi pengelolaan pertanahan dan tata ruang dengan mengintegrasikan prinsip Society 5.0. Dengan pemanfaatan teknologi cerdas seperti big data, artificial intelligence (AI), cloud computing, dan internet of things (IoT), Kementerian ATR/BPN bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan keberlanjutan dalam pengelolaan ruang dan tanah. Tahapan Renstra ini akan memastikan keadilan sosial melalui akses informasi yang lebih mudah, partisipasi masyarakat, dan penyelesaian masalah sosial seperti konflik pertanahan dan ketimpangan lahan. Pada tahun 2029, pengelolaan pertanahan dan tata ruang akan lebih terintegrasi dan berkelanjutan, dengan peran aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan ruang untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. A. Tahun 2025 Fokus pada pembangunan basis data pertanahan dan tata ruang yang lengkap, berkualitas, digital, dan memiliki kepastian hukum. Ini mencakup transformasi organisasi melalui penguatan kelembagaan berbasis manajemen risiko serta integrasi layanan pertanahan dan tata ruang yang berbasis teknologi informasi secara menyeluruh.
26. 1.Penguatan Basis Data Pertanahan dan Tata Ruang (Lengkap dan Berkualitas) Tahun 2025 akan menjadi tahun penting bagi Kementerian ATR/BPN dalam memperkuat basis data pertanahan dan tata ruang yang lebih terpadu, lengkap, dan berkualitas. Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk menyelesaikan 126.691.049 (seratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat puluh sembilan) bidang tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2025. PTSL menjadi program strategis pemerintah untuk memastikan kepastian hukum atas hak tanah bagi masyarakat Indonesia, mendukung sektor ekonomi, dan meningkatkan investasi. Selain PTSL, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik menetapkan standar pendaftaran tanah yang lebih transparan dan efisien, dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat proses sertipikasi tanah. Hal ini menjadi salah satu langkah untuk mewujudkan keterbukaan informasi pada sektor pertanahan dan tata ruang yang berbasis data real-time. Dalam konteks Society 5.0, pengelolaan data pertanahan dan tata ruang berbasis digital mengintegrasikan big data, cloud computing, dan AI untuk mengelola dan memproses data dengan lebih efisien. Sistem digital ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi pertanahan secara langsung melalui platform online, mempercepat pengambilan keputusan dan memastikan transparansi dalam pengelolaan ruang.
27. 2.Transformasi Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Dalam rangka mendukung transformasi digital, struktur organisasi di Kementerian ATR/BPN akan diperkuat dengan menambahkan unit yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan dan tuntutan era digital. Unit baru ini akan fokus pada pengelolaan data pertanahan dan tata ruang yang lebih integratif serta pengawasan berbasis teknologi untuk memastikan kualitas data. Peningkatan manajemen risiko dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang melalui pembaruan SOP dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berbasis teknologi, dengan tujuan mengurangi potensi sengketa pertanahan dan ketidaksesuaian dalam pemanfaatan tata ruang. Di era Society 5.0, organisasi yang agile dan adaptif sangat penting untuk menjawab kebutuhan yang berkembang pesat, salah satunya dalam pengelolaan data pertanahan yang dinamis. Penggunaan AI dalam analisis data akan membantu aparat pemerintah untuk mengelola sumber daya tanah secara lebih produktif dan berkelanjutan.
28. 3.Pemaduan Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang Berbasis Informasi Platform digital terpadu akan dikembangkan untuk memadukan layanan pertanahan dan tata ruang dalam satu sistem yang mudah diakses oleh masyarakat dan instansi terkait. Penggunaan cloud computing memungkinkan data pertanahan dan tata ruang yang ada dapat diakses secara real-time oleh pihak yang membutuhkan, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan transparansi. Integrasi layanan pertanahan dan tata ruang melalui e-Government dan Sistem Informasi Geografis/Geographic Information System (GIS) serta pengembangan dari sistem informasi yang sudah dikembangkan oleh Kementerian ATR/BPN seperti Sentuh Tanahku, Bhumi, Geoportal, Loketku serta beberapa aplikasi lainya akan mempermudah proses pengelolaan dan penyajian data yang lebih akurat dan up to date. Hal ini akan mencakup pemetaan wilayah pertanahan dan ruang yang berbasis spatial data, sehingga memudahkan pengelolaan wilayah dan pemanfaatan ruang untuk perencanaan pembangunan yang lebih terarah. Masyarakat yang memiliki akses langsung melalui platform digital dapat mengakses data dan informasi terkait pertanahan dan tata ruang tanpa harus mengunjungi kantor pertanahan. Hal ini memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan ruang dan meningkatkan kesadaran mereka tentang hak atas tanah dan penggunaan ruang yang berkelanjutan. B. Tahun 2026 Mengarah pada penguatan SDM aparatur serta infrastruktur pendukung melalui pengaturan kelembagaan yang adaptif, agile, dan berkelanjutan. Di samping itu, integrasi SDM dengan infrastruktur tata kelola dilakukan untuk mendukung mitigasi risiko bencana dan perubahan iklim dalam skala nasional maupun daerah.
29. 1.Penguatan SDM Aparatur Pelatihan dan pendidikan SDM: pengembangan kompetensi aparatur dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang akan menjadi prioritas utama pada tahun 2026. Program pelatihan berbasis teknologi digital akan diterapkan untuk meningkatkan keterampilan aparatur dalam mengoperasikan sistem informasi pertanahan berbasis digital, GIS, cloud computing, dan big data. Program pelatihan aparatur ini akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dengan sistem yang dibentuk sedemikian rupa, serta penguatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di bawah Kementerian ATR/BPN serta memastikan bahwa kompetensi SDM dalam sektor pertanahan dan tata ruang meningkat secara signifikan. Dengan penerapan prinsip Society 5.0, pengembangan kompetensi digital bagi aparatur akan mempersiapkan mereka untuk beroperasi dalam ekosistem berbasis data, menggunakan teknologi seperti AI dan IoT untuk mengelola data pertanahan dan tata ruang dengan lebih efisien dan akurat.
30. 2.Penguatan Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Penyusunan NSPK dan SOP: Pemerintah akan menyusun NSPK dan SOP berupa proses bisnis, Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan SOP pelayanan untuk memperkuat tata kelola pertanahan dan tata ruang yang adaptif, agile, dan berkelanjutan. Penyusunan regulasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem pertanahan dan tata ruang dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Serta pembentukan unit baru yang membidangi manajemen risiko tiap lini di Kementerian ATR/BPN atas amanat dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. Kementerian ATR/BPN juga akan menyesuaikan struktur organisasi dalam tubuh Kementerian ATR/BPN dengan kebutuhan era digital dan manajemen risiko, serta memberikan ruang bagi pengembangan unit- unit baru yang berbasis pada teknologi. Organisasi pemerintahan yang berbasis digital governance harus dapat merespons perubahan dengan cepat. Oleh karena itu, tata kelola yang agile dan adaptif akan menjadi dasar untuk pengelolaan pertanahan dan tata ruang yang lebih efisien dan transparan.
31. 3.Integrasi SDM terhadap Infrastruktur Pendukung dan Tata Kelola Peningkatan infrastruktur digital: pada tahun 2026, infrastruktur pendukung untuk pengelolaan pertanahan dan tata ruang akan diperkuat. Platform digital yang lebih canggih akan diimplementasikan untuk memadukan layanan pertanahan dan tata ruang dalam satu sistem terintegrasi berbasis cloud computing dan data geospasial. Pengembangan infrastruktur pendukung: peningkatan kapasitas SDM akan disertai dengan penguatan infrastruktur digital seperti GIS, Sistem Informasi Pertanahan dan platform berbasis blockchain untuk memastikan transparansi dan keamanan data pertanahan dan tata ruang. Dengan mengutamakan pemanfaatan teknologi cerdas dalam pembangunan infrastruktur untuk mengelola data secara lebih efisien. Dengan integrasi teknologi berbasis cloud, AI, dan big data, pengelolaan pertanahan dan tata ruang menjadi lebih terpadu, akurat, dan dapat diakses secara real-time oleh seluruh pihak terkait, baik masyarakat maupun pemerintah.
32. 4.Mitigasi Risiko terhadap Bencana dan Perubahan Iklim dalam Tata Kelola Pertanahan dan Ruang Pemetaan dan analisis risiko bencana: dalam rangka memperkuat mitigasi risiko terhadap bencana alam dan perubahan iklim, Kementerian ATR/BPN akan mengembangkan peta risiko bencana berbasis data geospasial yang dapat membantu perencanaan tata ruang yang lebih aman dan berkelanjutan. Pemanfaatan GIS dan data berbasis satelit untuk menganalisis risiko bencana akan mendukung kebijakan tata ruang yang lebih tepat dan responsif terhadap potensi bencana. Revisi RTRWN juga diharapkan dapat mengintegrasikan mitigasi risiko bencana ke dalam perencanaan tata ruang dan penggunaan lahan akan diperkenalkan, untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan ruang tidak mengabaikan potensi ancaman bencana. Pemanfaatan teknologi AI dan big data untuk memodelkan potensi bencana dan perubahan iklim memungkinkan perencanaan tata ruang yang lebih adaptif dan responsif terhadap ancaman perubahan lingkungan. Teknologi ini akan memastikan pengelolaan tanah dan ruang dilakukan dengan mempertimbangkan ketahanan terhadap bencana. Konsep Society 5.0 mengusung paradigma pembangunan berbasis teknologi cerdas, yang mengintegrasikan dunia fisik dan dunia siber. Penerapan konsep ini dalam Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2025- 2029 akan memungkinkan pengelolaan pertanahan dan tata ruang yang lebih terpadu, efisien, dan berkelanjutan. Beberapa elemen Society 5.0 yang diterapkan dalam tahapan di atas yaitu:
a.Digital Governance: penerapan pemerintahan berbasis data yang memanfaatkan AI, cloud computing, IoT, dan big data untuk memastikan tata kelola yang lebih transparan dan responsif;
b.E-Government: platform digital yang mengintegrasikan layanan pertanahan dan tata ruang untuk memudahkan akses masyarakat dan pengambilan keputusan berbasis data; dan
c.Smart Infrastructure: Pengembangan infrastruktur cerdas yang mengintegrasikan teknologi cloud computing dan data geospasial dalam perencanaan tata ruang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. C. Tahun 2027 Tahun ini difokuskan pada integrasi lintas sektor nasional dan internasional untuk mendukung pembangunan infrastruktur kewilayahan. Pemerintah mulai bergeser dari peran sebagai Land Administrator menjadi Land Manager untuk mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan, termasuk ekonomi digital dan hijau.
1. 1.Penguatan Kerja Sama Lintas Sektor dalam Tata Kelola Pertanahan dan Tata Ruang Kerja sama Nasional dan Internasional: Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian ATR/BPN, akan memperkuat kerja sama lintas sektor dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang dengan K/L terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan K/L lain di lingkaran pemerintah serta sektor swasta dan masyarakat sipil. Kerja sama ini bertujuan untuk menciptakan sinergi dalam pengelolaan tanah dan ruang secara berkelanjutan. Pemerintah akan menyusun kebijakan pengelolaan kawasan strategis nasional yang terintegrasi antara pembangunan infrastruktur, kawasan industri, kawasan pariwisata, dan kawasan konservasi alam. Penataan kawasan ini akan mempertimbangkan keberlanjutan, pencegahan bencana, dan pelestarian lingkungan. Peraturan NSPK yang mendukung pengelolaan tata ruang lintas sektor akan diperkenalkan untuk memastikan bahwa perencanaan tata ruang melibatkan berbagai sektor, termasuk sektor industri, sektor agrikultur, sektor pariwisata, dan sektor konservasi alam.
2. 2.Penguatan Kelembagaan Tata Kelola Pertanahan dan Ruang Peran Pemerintah sebagai Land Manager: pada tahun 2027, pemerintah akan melakukan perubahan dalam peranannya sebagai Land Administrator menjadi Land Manager, yang lebih berfokus pada pengelolaan tanah untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah akan mengambil peran aktif dalam mengelola tanah negara, tidak hanya sebagai pengelola administrasi tanah, tetapi juga sebagai pengelola tanah yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sektor- sektor lain seperti industri hijau dan ekonomi biru. Pembaruan peraturan pertanahan yang memungkinkan perubahan peran ini akan memperkenalkan mekanisme pengelolaan tanah yang lebih komprehensif dan terintegrasi dengan pembangunan sektor ekonomi lainnya, mengingat pentingnya sumber daya alam dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi. Proses tersebut mengedepankan pengelolaan tanah berbasis teknologi. Dengan mengimplementasikan AI dan machine learning, pemerintah akan dapat mengoptimalkan pemanfaatan tanah negara melalui analisis data real-time untuk merencanakan dan mengelola ruang secara lebih efisien dan produktif, sambil mempertahankan prinsip keberlanjutan.
3. 3.Perencanaan Infrastruktur Berkelanjutan dalam Tata Ruang Pembangunan Infrastruktur: Pemerintah akan menyusun RTRWN yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan ketahanan iklim. Pembangunan infrastruktur hijau dan infrastruktur biru menjadi prioritas untuk mendukung keberlanjutan lingkungan, termasuk penataan kawasan ekonomi hijau dan kawasan wisata alam yang berbasis pada prinsip keragaman hayati dan keberlanjutan ekosistem. Kementerian ATR/BPN akan berkoordinasi dengan K/L terkait untuk memastikan bahwa RTR yang disusun mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan kebijakan mitigasi perubahan iklim. Penerapan teknologi berbasis data memungkinkan perencanaan infrastruktur yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan iklim. Dengan memanfaatkan teknologi cerdas seperti AI dan IoT, pemerintah dapat memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun mendukung ketahanan lingkungan dan keberlanjutan. Melalui penerapan kerangka kerja di atas Indonesia dapat menciptakan ekosistem pengelolaan pertanahan dan penataan ruang yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan teknologi digital dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan, pemerintah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pertanahan dan tata ruang, serta memastikan transparansi, keadilan sosial, dan keberlanjutan dalam setiap kebijakan. Tahapan Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2025–2029 pada tahun 2027, fokus pada penguatan tata kelola pertanahan dan ruang lintas sektor berkelanjutan, mengedepankan kolaborasi lintas sektor, perubahan peran pemerintah dari Land Administrator menjadi Land Manager, dan perencanaan infrastruktur berkelanjutan. Semua ini sejalan dengan prinsip Society 5.0, yang mengintegrasikan teknologi cerdas dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan zaman. Dengan mengoptimalkan teknologi berbasis data, pemerintah akan memastikan pengelolaan sumber daya alam yang lebih terpadu dan berkelanjutan, untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045. D. Tahun 2028 Difokuskan untuk menguatkan tata kelola yang dapat menjawab tantangan sosial seperti kedaulatan pangan, penyelesaian konflik agraria, serta hubungan bilateral dan multilateral terkait pertanahan. Penguatan juga dilakukan terhadap pemanfaatan RTR yang terintegrasi untuk mitigasi risiko bencana di berbagai skala wilayah.
4. 1.Mendukung Penyelesaian Masalah Sosial, Kedaulatan Pangan, dan Kedaulatan Negara Reforma agraria dan redistribusi tanah: tahun 2028 akan menjadi titik puncak bagi penguatan reforma agraria yang bertujuan untuk redistribusi tanah kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama petani kecil, masyarakat adat, dan kelompok rentan. Program redistribusi tanah akan lebih terintegrasi dengan program ketahanan pangan dan pembangunan perumahan rakyat untuk mencapai keadilan sosial. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan dapat mendukung redistribusi tanah yang lebih efisien dan terfokus dikarenakan proses redistribusi tanah yang terhambat karena adanya sengketa dan konflik. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria akan terus dijalankan dan disesuaikan untuk memastikan hak-hak masyarakat terkait penguasaan tanah terjamin secara adil. Dalam rangka mendukung kedaulatan pangan, pertanahan akan digunakan untuk pertanian yang berkelanjutan. Pengelolaan tanah pertanian akan difokuskan pada produktivitas pangan yang tinggi, sambil tetap mempertahankan keseimbangan dengan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah akan melanjutkan program pemanfaatan tanah untuk kedaulatan pangan dengan menata ulang kawasan pertanian yang produktif dan mengalokasikan lahan pertanian yang sesuai dengan kebijakan pertanian berkelanjutan. Penyusunan peta pertanian dan pangan berbasis data geospasial lintas sektor untuk memastikan pemetaan lahan pertanian yang tepat guna mendukung produksi pangan lokal yang lebih banyak. Kedaulatan Negara dan penyelesaian kasus pertanahan: penyelesaian konflik pertanahan yang melibatkan negara dan masyarakat akan menjadi prioritas untuk menjamin kedaulatan negara atas sumber daya alam. Program penyelesaian sengketa pertanahan dan penguatan hak atas tanah akan melibatkan teknologi digital untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan negara. Selain itu, Kementerian ATR/BPN berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan melalui pengelolaan dan penataan ruang serta pengaturan pertanahan yang berkelanjutan. Upaya ini diwujudkan dalam mendukung ketersediaan lahan produktif agar tidak beralih fungsi secara tidak terkendali, memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi petani, serta mendorong optimalisasi pemanfaatan tanah untuk sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan. Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga berkontribusi melalui penyusunan RDTR yang mengintegrasikan kawasan pangan strategis, redistribusi tanah bagi masyarakat, serta program reforma agraria yang membuka akses permodalan dan pemberdayaan ekonomi. Dengan langkah-langkah tersebut, Kementerian ATR/BPN berkomitmen memastikan keberlanjutan produksi pangan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat.
5. 2.Penguatan dan Pemanfaatan Rencana Tata Ruang serta Peta Bidang Tanah dan Nilai Tanah (Kadaster Lengkap) Pemanfaatan RTR untuk penyelesaian masalah sosial dilaksanakan pemerintah dengan mengintegrasikan RTRW peta bidang tanah dan nilai tanah untuk mendukung penyelesaian masalah sosial terkait pemanfaatan ruang. Penguatan kebijakan perencanaan tata ruang dengan memperhatikan keragaman sosial dan kebutuhan lokal, termasuk penyelesaian masalah aksesibilitas lahan bagi masyarakat miskin, serta pemberian hak atas tanah kepada mereka yang belum memiliki akses. Didukung dengan pengembangan RTR yang berbasis data spasial yang memungkinkan penggunaan lahan yang lebih terarah, berkelanjutan, dan berkeadilan. Penguatan kadaster lengkap untuk pemetaan tanah merupakan salah satu komponen penting dalam pengelolaan pertanahan yaitu dengan adanya kadaster lengkap, yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat untuk memantau status tanah secara lebih akurat. Program Kadaster Tanah yang terintegrasi akan memastikan keamanan hukum bagi setiap bidang tanah, sehingga mengurangi konflik pertanahan dan meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah. Penyusunan peta nilai tanah dan peta bidang tanah yang lebih akurat dengan pemanfaatan teknologi pemetaan digital, untuk membantu masyarakat dan pemerintah dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang.
6. 3.Mitigasi Risiko Bencana dan Perubahan Iklim dalam Pengelolaan Pertanahan dan Tata Ruang Mitigasi risiko bencana dilaksanakan dengan pengelolaan pertanahan dan tata ruang yang berbasis pada risiko bencana menjadi bagian integral dari perencanaan nasional. Peta bencana dan peta risiko iklim akan dipadukan dalam RTRW untuk memastikan pengelolaan ruang yang lebih aman bagi masyarakat. Pengembangan GIS berbasis data real-time untuk mendeteksi potensi bencana dan mengimplementasikan kebijakan mitigasi berbasis perencanaan ruang. Penyusunan One Spatial Planning Policy salah satunya adalah integrasi peta bencana dalam perencanaan tata ruang akan mengharuskan penyusunan peta risiko bencana yang memperhatikan potensi bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan tsunami, serta dampak perubahan iklim.
7. 4.Meningkatkan Keberlanjutan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Ruang Pembangunan ekonomi hijau dan ekonomi biru oleh Kementerian ATR/BPN akan memperkuat peran tata ruang dalam mendukung pembangunan ekonomi hijau dan ekonomi biru, dengan menata kawasan yang memiliki potensi sumber daya alam yang berkelanjutan, seperti kawasan pariwisata alam dan perikanan berkelanjutan. Penyusunan kawasan konservasi dan kawasan ekonomi berkelanjutan akan dilakukan dengan memperhatikan prinsip keragaman hayati dan ketahanan ekosistem dengan pengembangan kebijakan perencanaan kawasan berkelanjutan yang mendukung pengelolaan sumber daya alam secara lebih terpadu, berkelanjutan, dan inklusif. Pada tahun 2028, integrasi konsep Society 5.0 dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang akan semakin jelas terlihat, dengan pemanfaatan AI, IoT, cloud computing, dan big data untuk memecahkan masalah sosial, kedaulatan pangan, dan konflik pertanahan. Teknologi akan memungkinkan untuk memproses data dengan akurat, real-time, dan terintegrasi, yang mempercepat penyelesaian sengketa dan memberikan solusi yang lebih transparan dan berkeadilan. Penyelesaian konflik akan lebih efektif berkat platform digital yang menghubungkan semua pihak terkait, memungkinkan dialog yang lebih baik dan mengurangi ketegangan sosial terkait dengan penguasaan dan penggunaan tanah. E. Tahun 2029 Stelsel positif dalam tata kelola pertanahan dan ruang mengacu pada pendekatan yang proaktif dalam memastikan bahwa hak atas tanah dan ruang dapat diakui dan dilindungi. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang tidak hanya reaktif terhadap konflik atau sengketa pertanahan, tetapi juga mendorong pencegahan masalah dengan memberikan ruang bagi pemangku kepentingan untuk terlibat secara aktif. Terkait stelsel positif dalam tata kelola pertanahan dan ruang yang akan diwujudkan dalam tahun ke-5 (lima) Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2025-2029 diharapkan mampu dilaksanakan sepenuhnya, namun target optimis ini dibarengi dengan tendensi negatif yang mendorong kepastian hukum hak atas tanah melalui stelsel positif bertendensi negatif guna menyelesaikan pekerjaan rumah dalam mewujudkan stelsel positif sepenuhnya. Dalam stelsel positif, pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator atau pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendukung keberlanjutan akses dan pengelolaan tanah yang adil. Hal ini berarti bahwa setiap warga negara, termasuk masyarakat marginal seperti petani kecil, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya memiliki kesempatan yang setara dalam memperoleh hak atas tanah dan mengelola tanah tersebut. Dalam menuju stelsel positif dalam tata kelola pertanahan dan ruang di Indonesia pada tahun 2029, mewujudkan akses inklusif dan keadilan sosial, pendaftaran tanah merupakan satu aspek krusial dalam tata kelola pertanahan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah. Dalam konteks stelsel positif, sistem pendaftaran tanah tidak hanya mengakui hak yang sudah ada, tetapi juga secara proaktif mendaftarkan tanah untuk memastikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak tanah secara menyeluruh. Dengan penerapan teknologi cerdas, transparansi, dan inklusivitas, pendaftaran tanah dapat menjamin keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat yang lebih inklusif. Pada tahun ke-5 (lima) Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2025- 2029, terfokus pada inklusivitas tata kelola pertanahan dan ruang, dengan mendorong akses informasi dan layanan pertanahan bagi semua lapisan masyarakat. Ini merupakan wujud dynamic government untuk menciptakan citizenship yang berkelanjutan. Inklusivitas dalam tata kelola pertanahan di Indonesia sangat penting untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan keragaman budaya yang kaya, Indonesia menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat mendapatkan akses yang adil terhadap tanah. Tanpa adanya inklusivitas, ketimpangan dalam distribusi tanah akan terus berlanjut, yang dapat menyebabkan ketidakadilan dan konflik agraria yang merugikan banyak pihak, dalam mewujudkan inklusivitas tata kelola pertanahan dan ruang menuju stelsel positif dengan mempertimbangkan kerangka kebijakan yang berfokus pada:
8. 1.Reformasi kebijakan pertanahan dan tata ruang: Kementerian ATR/BPN dalam 5 (lima) tahun Renstra akan menyusun kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat kecil, termasuk memperjelas hak atas tanah bagi masyarakat adat dan petani kecil yang akan mempermudah proses legalisasi tanah dan menyederhanakan prosedur administrasi pertanahan.
9. 2.Pemberdayaan masyarakat lokal, kebijakan yang akan disusun menitikberatkan pada masyarakat yang selama ini terpinggirkan, seperti masyarakat adat, petani kecil, dan kelompok miskin, sering kali tidak memiliki hak yang jelas atas tanah. Dengan proses yang inklusif mereka akan dilibatkan dalam pertimbangan proses pengambilan keputusan, kemudian akan dilanjutkan dengan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan tanah dengan mengedukasi masyarakat mengenai hak atas tanah mereka, serta memberikan pelatihan dalam pengelolaan tanah secara berkelanjutan akan membantu meningkatkan peran serta masyarakat dalam tata kelola pertanahan dan ruang.
10. 3.Penyelesaian konflik pertanahan dan tata ruang dengan upaya diluar pengadilan, upaya tersebut guna mendukung stelsel positif;
11. 4.Peningkatan ekonomi lokal dilaksanakan dengan memberikan akses yang adil terhadap tanah, masyarakat dapat lebih produktif dalam mengelola tanah mereka. Hal ini akan meningkatkan perekonomian lokal khususnya di sektor pertanian, yang menjadi sumber kehidupan bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Peningkatan ekonomi juga dilaksanakan dengan pendekatan berbasis keadilan sosial yang dimasukan dalam setiap kebijakan atau program yang berkaitan dengan pengelolaan pertanahan, hal ini berarti bahwa kebijakan harus memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat rentan untuk memperoleh hak atas tanah dan memitigasi ketimpangan yang ada.
12. 5.Perlindungan lingkungan dengan kerja sama dengan masyarakat lokal sering kali memiliki pengetahuan yang lebih dalam tentang cara pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan inklusivitas dalam program redistribusi tanah, pengelolaan tanah dapat mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, yang pada gilirannya akan memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak.
13. 6.Peningkatan kerja sama antar sektor dalam tata kelola pertanahan yang inklusif membutuhkan kerja sama antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, hingga sektor swasta. Kolaborasi ini akan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dapat diterima oleh semua pihak dan menguntungkan masyarakat luas.
14. 7.Pengawasan, akuntabilitas, dan penegakan hukum pertanahan dan tata ruang digunakan untuk memastikan bahwa tata kelola pertanahan berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip inklusivitas, perlu ada mekanisme pengawasan yang jelas dan akuntabel. Pembentukan Penyidik Pertanahan dan Penyidik Tata Ruang dalam Jabatan Fungsional Tertentu menjadi upaya nyata yang dilaksanakan, serta memberikan rumah terhadap jabatan tersebut untuk proses penindakan hukum. Implementasi kebijakan tersebut akan dijelaskan dalam regulasi yang disusun kemudian. Kementerian ATR/BPN terus mendorong terwujudnya peradilan pertanahan di Indonesia, sehingga penyelesaian terhadap kejahatan pertanahan dapat dilaksanakan dengan maksimal. Aspek penting yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan tata kelola pertanahan dan ruang yang inklusif menuju stelsel positif, dilaksanakan dengan langkah strategis sebagai berikut:
15. 1.Mewujudkan Akses Inklusif dan Keadilan Sosial dengan Digitalisasi Data Pertanahan dan Ruang Stelsel positif dalam tata kelola pertanahan mengacu pada pendekatan yang proaktif dalam memastikan bahwa hak atas tanah dapat diakui dan dilindungi. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang tidak hanya reaktif terhadap konflik atau sengketa pertanahan, tetapi juga mendorong pencegahan masalah dengan memberikan ruang bagi pemangku kepentingan untuk terlibat secara aktif. Dalam stelsel positif, pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator atau pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendukung keberlanjutan akses dan pengelolaan tanah yang adil. Hal ini berarti bahwa setiap warga negara, termasuk masyarakat marginal seperti petani kecil, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya, memiliki kesempatan yang setara dalam memperoleh hak atas tanah dan mengelola tanah tersebut. Guna mewujudkan keterbukaan data dan informasi secara terstruktur dan sistematis, diperkuat dengan data pertanahan dan ruang sudah tervalidasi secara tekstual dan parsial baik dalam data fisik maupun data digital. Tujuan utama dari penerapan stelsel positif yaitu menciptakan sistem pendaftaran tanah yang inklusif dan transparan, yang memungkinkan seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat adat, petani kecil, dan kelompok terpinggirkan untuk mengakses hak atas tanah secara jelas dan sah. Salah satu langkah besar yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian ATR/BPN yaitu PTSL yang bertujuan untuk memetakan dan mendaftarkan seluruh tanah di Indonesia, serta program dan kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan digitalisasi pertanahan dan ruang seperti pembuatan peta foto tegak sebagai alat kontrol dan referensi dalam pendaftaran tanah. Foto tegak memiliki peran penting dalam mewujudkan stelsel positif dengan menjadi dasar referensi spasial yang akurat. Foto tegak yang telah dikoreksi geometris dapat menggambarkan kondisi permukaan bumi secara tepat, memungkinkan batas bidang tanah ditampilkan sesuai posisi sebenarnya, sehingga mengurangi potensi pergeseran dan tumpang tindih data. Peran utama foto tegak dalam pendaftaran tanah yaitu sebagai sebagai dasar referensi spasial yang akurat, mempermudah identifikasi batas alami dan buatan, menjadi bahan sinkronisasi antar data, meningkatkan efisiensi pengukuran dan verifikasi, meningkatkan kualitas peta bidang tanah (PBT) dan mengurangi overlap, dan meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat.
16. 2.Mengurangi Kesenjangan antara Masyarakat dan Teknologi Akses terhadap keterbukaan informasi pertanahan dan tata ruang merupakan tujuan utama pada tahun ke-5 (lima) Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2025-2029 untuk mengurangi kesenjangan antara masyarakat dan teknologi, implementasinya dengan membangun akses terbuka yang lebih luas bagi masyarakat terhadap informasi tentang pertanahan dan tata ruang, termasuk data hak atas tanah, penggunaan lahan, dan RTR. Dalam mendukung aksesibilitas data dan informasi pertanahan dan tata ruang, Kementerian ATR/BPN telah memperkenalkan platform digital inklusif yang memudahkan semua lapisan masyarakat mengakses informasi terkait pertanahan dan tata ruang. Platform ini menyediakan informasi tentang status tanah, legalitas tanah, dan RTR yang mudah diakses oleh masyarakat, terutama di daerah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau. Hal tersebut akan didukung dengan menyusun kebijakan akses terbuka yang memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk Masyarakat Hukum Adat dan kelompok yang terpinggirkan, dapat mengakses informasi terkait pertanahan dan tata ruang. Dalam rangka mendukung digital governance, Kementerian ATR/BPN juga akan melibatkan sektor swasta untuk memastikan platform ini dapat diakses secara luas dan mudah digunakan oleh masyarakat dari berbagai latar belakang. Penerapan teknologi cerdas dalam akses data mencerminkan prinsip utama Society 5.0, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan digital dan memastikan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Platform digital yang berbasis AI dan cloud computing akan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan data pertanahan dan tata ruang secara efisien dan transparan serta dapat memberikan saran serta masukan terhadap kebijakan pertanahan dan tata ruang yang sedang dijalankan. Aspek ini memprioritaskan aksesibilitas informasi yang setara dan berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat. Penggunaan platform digital yang memungkinkan aksesibilitas yang mudah dan terbuka untuk informasi pertanahan dan tata ruang akan mengurangi kesempatan teknologi dan memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
17. 3.Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Pertanahan dan Tata Ruang dan Pembangunan Citizenship Berkelanjutan Tahun 2029 akan menjadi tahun penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pertanahan dan tata ruang. Kementerian ATR/BPN menggandeng masyarakat untuk memberikan masukan terhadap perencanaan tata ruang, serta melaporkan masalah pertanahan yang mereka hadapi seperti sengketa tanah atau penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kementerian ATR/BPN memperkokoh program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan mereka dalam proses pengelolaan pertanahan dan tata ruang. Program ini dilaksanakan dengan menyediakan pelatihan tentang hak atas tanah, sistem pengelolaan tata ruang, dan strategi mitigasi bencana yang terkait dengan perencanaan tata ruang. Program ini akan didukung dengan regulasi yang memperkuat aksesibilitas masyarakat terhadap kebijakan pertanahan dan penataan ruang, serta memastikan keterlibatan mereka dalam proses pembentukan kebijakan publik. Penerapan digital governance pada tahun 2029 akan semakin memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat terlibat dalam pembentukan kebijakan publik terkait pertanahan dan tata ruang. Teknologi digital akan memungkinkan masyarakat untuk mengakses data secara langsung dan berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pengelolaan ruang yang lebih inklusif. Kementerian ATR/BPN akan menetapkan regulasi yang mengatur keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dengan memperkenalkan mekanisme yang lebih transparan dan inklusif, yang memungkinkan suara masyarakat terdengar dalam setiap keputusan terkait penggunaan ruang. Kunci dari proses kegiatan tersebut yaitu memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui platform digital yang memungkinkan mereka untuk berkontribusi dalam perencanaan pertanahan dan tata ruang. Data partisipasi masyarakat yang terkumpul dari platform ini akan digunakan untuk membuat kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat melalui platform digital, data partisipasi masyarakat akan menjadi dasar dalam pembentukan kebijakan publik yang lebih responsif dan inklusif. Program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN akan memberikan pelatihan tentang hak atas tanah, pengelolaan tata ruang, dan mitigasi bencana, yang semakin memperkuat peran serta masyarakat dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang. Pada tahun 2029, konsep Society 5.0 akan mencapai puncaknya dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang di Indonesia, dengan memanfaatkan teknologi digital cerdas yang memberikan akses informasi secara real-time dan terbuka. Pemerintah akan meluncurkan platform berbasis AI, cloud computing, dan IoT, yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dengan lebih mudah dan efisien, sekaligus mempercepat proses partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan. Society 5.0 menekankan pada keadilan sosial melalui aksesibilitas data yang setara dan penggunaan teknologi untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan ruang. Melalui digital governance yang mengutamakan inklusivitas, masyarakat akan lebih terlibat dan memiliki akses ke informasi kritis terkait pertanahan dan tata ruang, sehingga menciptakan keadilan dan transparansi dalam pengelolaan ruang. Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2025–2029 mengedepankan aksesibilitas dan partisipasi masyarakat, hal tersebut akan membuka jalan bagi terciptanya pemerintahan berbasis data yang lebih terbuka, inklusif, dan berkelanjutan. Pada tahun 2029, inovasi digital dan keberagaman teknologi akan memungkinkan setiap lapisan masyarakat untuk mengakses dan berpartisipasi dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang. Dengan memperkenalkan platform digital inklusif, Kementerian ATR/BPN tidak hanya menyediakan akses informasi yang lebih luas tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang adil, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung tujuan transformasi ekonomi pada RPJP Nasional Tahun 2025- 2045, pelaksanaan kebijakan reforma agraria akan difokuskan pada lokasi- lokasi prioritas dan strategis nasional yang terkait pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan/atau industri. Hal ini diharapkan mampu membawa Indonesia keluar dari middle income trap. Selain itu, kebijakan reforma agraria juga difokuskan pada wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, terdepan, dan terluar untuk meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah dan kesejahteraan. Pelaksanaan reforma agraria meliputi pelaksanaan redistribusi melalui pemberian TORA dan sertipikasi tanah (penataan aset) yang dilengkapi dengan pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat (penataan akses) serta perbaikan pengelolaan pertanahan melalui sistem pendaftaran tanah publikasi positif/sistem stelsel positif, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital, penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum oleh lembaga bank tanah, serta penilaian pertanahan yang andal (land valuation). Kebijakan Penataan Ruang disusun untuk mendukung RPJP Nasional Tahun 2025-2045, kebijakan tersebut meliputi menyediakan rencana tata ruang nasional dan daerah, mewujudkan penataan ruang yang berkualitas melalui penguatan integrasi pertanahan dan penataan ruang, serta mewujudkan pengendalian pemanfaatan ruang untuk memastikan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Dalam rangka mendukung tujuan transformasi ketahanan sosial, budaya dan ekologi untuk mewujudkan lingkungan hidup berkualitas, pelaksanaan kebijakan penataan ruang akan dilaksanakan di seluruh daerah dengan mengintegrasikan pertanahan dan penataan ruang, integrasi tata ruang laut dan tata ruang darat (kawasan hutan dan APL) dalam rencana tata ruang untuk mewujudkan ‘One Spatial Planning Policy’ satu produk RTR. Selain itu, dalam rangka agar mendukung tujuan transformasi tata kelola untuk mewujudkan tata kelola yang berintegrasi dan adaptif, kebijakan penataan ruang juga difokuskan pada kota lengkap dalam RTR untuk menjamin kepastian dan keberlangsungan hak atas tanah, dengan pencantuman Right, Restriction, and Responsibility (RRR) ke dalam sertipikat hak atas tanah. Pada bidang pertanahan, arah kebijakan yang perlu diterapkan adalah sebagai berikut:
18. 1.perbaikan pengelolaan pertanahan melalui peningkatan sistem pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah;
19. 2.optimalisasi reforma agraria melalui penataan aset dan akses dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
20. 3.peningkatan pemanfaatan tanah untuk pengembangan manfaat pertanahan;
21. 4.meningkatkan kualitas dan keamanan data pertanahan dan ruang berbasis digital dalam rangka meningkatkan pelayanan publik;
22. 5.mitigasi dan mencegah terjadinya sengketa/konflik pertanahan; dan
23. 6.Reformasi Birokrasi dengan menerapkan merit sistem dan perbaikan SDM. Dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut, penting untuk mengintegrasikan berbagai sektor terkait guna memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program. Kebijakan pertanahan ini diharapkan mampu memberikan outcome berupa jaminan kepastian hukum masyarakat terhadap kepemilikan tanah, meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, tercapainya pembangunan infrastruktur yang memadai untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan meningkatkan ketahanan pangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, meningkatnya awareness dan literasi digital masyarakat di bidang pertanahan dan tata ruang, meningkatnya produktivitas pelayanan publik (efisiensi proses layanan) di bidang pertanahan dan tata ruang dan interoperability data pertanahan dan tata ruang bagi dan antar K/L, jaminan keamanan terhadap data pertanahan dan tata ruang, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan pertanahan dan tata ruang, meningkatnya pegawai unggul yang inovatif dan kreatif, serta meningkatnya pola karier yang terarah berbasis profesionalitas pegawai dan berkelanjutan. Pada bidang tata ruang, menetapkan arah kebijakan penataan ruang yang mengutamakan penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas, berbasis pada RTRW Nasional dan RTRW Daerah, guna mewujudkan keterpaduan pembangunan wilayah secara berkelanjutan. Arah kebijakan ini dilaksanakan melalui:
24. 1.penyusunan dan penyesuaian RTR secara sinergis antara pusat dan daerah;
25. 2.pemanfaatan teknologi informasi dan sistem geospasial dalam perencanaan dan pengendalian ruang;
26. 3.pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif melalui instrumen perizinan, insentif, disentif, dan pengawasan;
27. 4.peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum terhadap RTR; dan
28. 5.penguatan koordinasi lintas sektor dan wilayah dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan penataan ruang. 3.2.2. Strategi Dalam rangka mendukung pelaksanaan Tahap I Tahun 2025-2029 dari RPJP Nasional, yaitu penguatan fondasi transformasi tata kelola/governance, digital, dan sosial untuk meningkatkan kualitas dan memberikan kepastian proses administrasi pertanahan meliputi kelengkapan, akurasi, konsistensi logis, kekinian data pertanahan, tata ruang, dan sumber daya alam, Renstra Kementerian ATR/BPN dijabarkan dalam 5 (lima) tahapan yang diharapkan mampu mendukung pencapaian penguatan fondasi. Pada tahap I rencana agenda pembangunan jangka panjang nasional bidang agraria dan tata ruang berfokus pada peningkatan kualitas dan kepastian. Peningkatan kualitas yang dimaksud meliputi penguatan fondasi transformasi (governance, digital, dan sosial) untuk meningkatkan kualitas data dan proses administrasi pertanahan yakni kelengkapan, akurasi, konsistensi logis, kekinian data pertanahan, tata ruang, dan sumber daya alam yang dilaksanakan melalui agenda prioritas:
29. 1.meningkatkan kualitas administrasi pertanahan, tata ruang, dan sumber daya alam yang terpercaya untuk mewujudkan kepastian melalui transformasi digital;
30. 2.meningkatkan kualitas dan support kepastian land tenure (kualitas, kepastian informasi terkait kepemilikan dan penguasaan);
31. 3.pengetahuan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan di level komunitas terkait pemanfaatan ruang dan tanah;
32. 4.penguatan land value dan land development dengan penataan kelembagaan (institutional arrangement);
33. 5.meningkatkan kualitas untuk mereduksi konflik yang disebabkan oleh regulasi;
34. 6.dynamic governance (adaptif dan agile);
35. 7.mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui kegiatan reforma agraria;
36. 8.mendukung percepatan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan melalui penegasan batas wilayah dengan mengintegrasikan peta pertanahan dan tata ruang; dan
37. 9.mendukung percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional. Kementerian ATR/BPN berupaya untuk melakukan penguatan basis data pertanahan dan tata ruang (lengkap dan berkualitas) melalui pengembangan sistem basis data pendukung kualitas dan kepastian produk pertanahan dan produk tata ruang berbasis informasi pertanahan dalam rangka memenuhi kelengkapan RDTR dan kelengkapan peta bidang tanah terpetakan, serta melalui pengembangan sistem basis data tata ruang yang terintegrasi dengan batas desa, lahan pertanian, hutan dan APL dengan risiko bencana dan mitigasi perubahan iklim pada skala nasional. Strategi dan kebijakan yang diambil dalam mencapai sasaran tersebut adalah:
38. 1.penguatan data dan informasi pertanahan dan tata ruang berkepastian hukum;
39. 2.penguatan sumber daya dan infrastruktur tata kelola pertanahan dan ruang;
40. 3.tata kelola pertanahan dan ruang lintas sektor berkelanjutan;
41. 4.tata kelola pertanahan dan ruang sebagai upaya menyelesaikan tantangan sosial; dan
42. 5.inklusivitas tata kelola pertanahan dan ruang. 3.2.3. Strategi Manajemen Risiko Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, khususnya mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024– 2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”, serta mendukung Asta Cita 2 yang menekankan pada upaya memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, penguatan ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, Kementerian ATR/BPN telah menetapkan target-target strategis dalam RPJMN. Target-target tersebut menjadi landasan penting dalam mendukung arah pembangunan nasional dan mewujudkan prioritas pembangunan sektor agraria dan tata ruang yang selaras dengan visi nasional. Target RPJMN dijabarkan ke dalam Matriks Kinerja Pendanaan (MKP) Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2025–
43. 2029.MKP ini menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan pendanaan, penentuan prioritas program, serta penetapan IKU yang terukur dan akuntabel, sehingga pelaksanaan program dapat dilakukan secara lebih terarah, efektif, dan berorientasi hasil. Namun demikian, pencapaian target-target yang telah dirancang tersebut tidak terlepas dari berbagai batasan pembangunan (development constraints) yang dapat mempengaruhi pelaksanaannya. Faktor-faktor pembatas tersebut antara lain keterbatasan ruang fiskal (ketersediaan anggaran negara), dinamika perubahan kebijakan nasional, kondisi ekonomi global maupun domestik, situasi geopolitik internasional, perkembangan teknologi, serta faktor sosial dan lingkungan yang dapat berdampak terhadap efektivitas implementasi program. Kompleksitas tantangan ini menyebabkan adanya risiko ketidakcapaian target RPJMN dan Renstra Tahun 2025–2029 apabila tidak dikelola secara tepat. Untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi, diperlukan penerapan manajemen risiko sebagai upaya terkoordinasi untuk melindungi dan menambah nilai dari pencapaian tujuan terhadap berbagai kemungkinan yang dapat terjadi. Penerapan manajemen risiko dilakukan sebagai bagian integral dari strategi organisasi dalam menghadapi ketidakpastian atas rencana yang telah ditetapkan. Melalui penerapan manajemen risiko, diharapkan dapat diidentifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi, ditentukan tingkat eksposurnya terhadap tujuan, menentukan perlakuan serta langkah-langkah mitigasi risiko yang perlu dilakukan secara tepat. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029, penerapan manajemen risiko secara integral menjadi salah satu faktor penting dalam kerangka implementasi perencanaan strategis. Pada RPJMN Tahun 2025–2029, terdapat prioritas peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif, yang bertujuan untuk mensinergikan program-program pengembangan kewirausahaan dan kesempatan kerja kepada para penerima manfaat, salah satunya melalui program reforma agraria. Program ini diarahkan untuk mengurangi ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah, serta meningkatkan kemandirian masyarakat penerima TORA melalui skema penataan aset berupa pemberian tanah yang disertai sertipikat, serta penataan akses berupa fasilitasi pendampingan usaha. Dengan demikian, penerima TORA diharapkan dapat mengelola tanah yang diberikan secara produktif dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Berdasarkan hasil analisis pelaksanaan kegiatan reforma agraria pada periode 2020–2024, ditemukan bahwa pencapaian target banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal (cross cutting issues) yang melibatkan instansi lain, yang menyebabkan ketidaksesuaian antara realisasi dan target yang telah ditetapkan. Salah satu contoh nyata adalah terkait dengan penerbitan surat keputusan pelepasan kawasan hutan, yang merupakan kewenangan instansi di luar Kementerian ATR/BPN, namun sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan program reforma agraria. Adapun permasalahan penguasaan fisik oleh pihak lain/masyarakat objek tanah terindikasi terlantar, potensi adanya hak tanggungan atas objek tanah terlantar, potensi terjadi perubahan data subjek, data fisik atau perbuatan hukum yang belum tercatat dalam perubahan di buku tanah dan basis data tanah terindikasi terlantar. Kementerian ATR/BPN akan mengatasinya dengan mengidentifikasi penguasaan fisik dan hak tanggungan serta pemutakhiran data atas objek tanah terlantar dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk pengupayaan penyelesaiannya. Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai risiko yang ada, Kementerian ATR/BPN telah merumuskan berbagai langkah mitigasi risiko strategis, yaitu:
44. 1.dilakukan penilaian kinerja secara sistematis melalui berbagai dokumen pertanggungjawaban, antara lain Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja unit Eselon I dan II, berdasarkan capaian target tahunan sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun berjalan;
45. 2.dilaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, dengan disertai analisis faktor keberhasilan dan kegagalan, serta rekomendasi perbaikan dan langkah-langkah tindak lanjut yang konkret; dan
46. 3.dalam penyusunan target indikator kinerja pada Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2025–2029, diterapkan pendekatan rentang nilai (range) dari batas bawah hingga batas atas untuk seluruh level indikator, mulai dari Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) hingga Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan deviasi capaian dan memberikan fleksibilitas dalam merespons dinamika yang mungkin terjadi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun perencanaan. Berdasarkan hasil analisa untuk pelaksanaan kegiatan reforma agraria periode 2020-2024 terdapat pelaksanaan kegiatan dipengaruhi oleh faktor luar (cross cutting dengan instansi lainnya) yang menyebabkan pencapaian target yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan, sebagai contoh terkait penerbitan surat keputusan terkait pelepasan kawasan hutan. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai langkah mitigasi risiko Kementerian ATR/BPN terhadap pencapaian kinerja kegiatan, perlu dilakukan penyesuaian indikator kegiatan reforma agraria yang tercantum pada RPJMN sebagaimana berikut: Tabel 3.1 Batas Skala Atas (Semula Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025) No Uraian Basis Indeks GINI Batas Skala Atas (Semula Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025) 2025 2026 2027 2028 2029 Total 1 Target Redistribusi Tanah (Bidang) 175.860 354.990 659.045 354.995 425.118 1.970.008 2 Indeks GINI (Petani/ Nelayan) 0,4794 0,4533 0,4492 0,4416 0,4375 0,4327 3 Perubahan Indeks (Petani/ Nelayan) 0,002 0,0041 0,0076 0,004 0,0048 4 Perubahan Total (Petani/ Nelayan) 0,002 0,0062 0,0138 0,0178 0,0227 Reforma agraria merupakan salah satu instrumen strategis dalam mengurangi kemiskinan ekstrem melalui pemerataan akses dan pemanfaatan sumber daya agraria bagi masyarakat miskin dan rentan. Langkah pertama adalah identifikasi risiko, yang meliputi risiko regulasi (perubahan kebijakan dan tumpang tindih peraturan), risiko sosial (konflik agraria, resistensi dari pemilik lahan, dan lemahnya partisipasi masyarakat), risiko teknis (keterbatasan data spasial yang akurat dan kapasitas kelembagaan), serta risiko ekonomi (terbatasnya akses permodalan dan pasar bagi penerima manfaat). Pemerintah daerah (Pemda) memiliki peran penting untuk mendukung reforma agraria, yaitu dalam perencanaan dan pelaksanaan program reforma agraria di daerah melalui wadah koordinasi lintas sektor yaitu GTRA. Melalui forum GTRA diharapkan dapat menyelesaikan konflik agraria, serta memberikan kepastian hukum dan dukungan pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat melalui penataan aset dan akses. Peran pemerintah daerah dalam reforma agraria tercakup dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaan, diantaranya:
47. 1.perencanaan pembangunan daerah: Pemda mengelola dan melaksanakan program-program pembangunan daerah, termasuk reforma agraria, yang merupakan acuan bagi rencana kerja dan anggaran;
48. 2.pembentukan GTRA: Pemda, seperti tingkat provinsi yang diketuai oleh Gubernur dan Kabupaten/Kota diketuai oleh Bupati/Walikota, membentuk GTRA yang melibatkan berbagai pihak seperti kantor wilayah BPN/kantor pertanahan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka mengidentifikasi dan menyelesaikan sengketa agraria serta konsiliasi untuk menyelesaikan konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan atau pihak lain, mendorong percepatan Peraturan Daerah;
49. 3.melaksanakan koordinasi lintas sektor dengan cara membangun kolaborasi dengan K/L dan organisasi masyarakat sipil untuk mengimplementasikan program reforma agraria;
50. 4.membantu dalam rangka verifikasi subjek dalam pelaksanaan penataan aset melalui redistribusi tanah atau legalisasi aset lainnya, serta penataan akses;
51. 5.menyediakan dukungan pemberdayaan ekonomi, seperti akses permodalan, pasar, dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat yang menjadi subjek reforma agraria; dan
52. 6.melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tujuan dan proses reforma agraria untuk memastikan pemahaman dan partisipasi yang baik. Tabel 3.2 Batas Skala Bawah (Menjadi) No Uraian Batas Skala Bawah (Menjadi) 2025 2026 2027 2028 2029 Total 1 Target Redistribusi Tanah (Bidang) 59.687 231.600 417.600 308.000 212.013 1.229.500 2 Indeks GINI (Petani/ Nelayan) 0,4548 0,4522 0,4475 0,4441 0,4417 3 Perubahan Indeks (Petani/ Nelayan) 0,0006 0,0025 0,0046 0,0034 0,0023 4 Perubahan Total (Petani/ Nelayan) 0,0006 0,0031 0,0077 0,0111 0,0134 Karena dinamika kondisi perekonomian yang terjadi di Indonesia maka perlu pencantuman batas skala bawah dengan tujuan agar tetap memiliki rentang kendali dari target kinerja yang ingin dicapai. Melalui integrasi langkah-langkah perencanaan strategis yang adaptif, penerapan manajemen risiko yang komprehensif, serta penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi, diharapkan Kementerian ATR/BPN dapat menjaga kontribusi sektor agraria dan tata ruang secara optimal dalam mendukung pencapaian target RPJMN, serta memperkuat pondasi menuju Indonesia Emas 2045. Uraian Satuan Target Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi dengan OSS Persen 11.45% - 11.81% 12,52% - 12,87% 15,73% - 16,09% 20,72% - 21,07% 23,46% - 23,81% Adapun pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan juga memiliki peran strategis dalam memperkuat konektivitas nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menjaga kedaulatan negara. Salah satu tantangan utama dalam percepatan pembangunan di kawasan ini adalah ketidakjelasan batas wilayah dan tumpang tindih pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, strategi manajemen risiko berbasis penegasan batas wilayah yang terintegrasi dengan peta pertanahan dan tata ruang menjadi kunci keberhasilan. Dalam mendukung percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional, dan juga mencegah laju alih fungsi lahan, Kementerian ATR/BPN berperan dalam menentukan kebijakan melalui kolaborasi pemetaan dengan Kementerian Pertanian untuk LSD dan LP2B sebagai dasar peta tematik penyusunan dokumen RTR. Dalam penyelenggaraan pertanahan dan penataan ruang, terdapat sejumlah risiko strategis yang perlu dikelola secara sistematis, yaitu:
53. 1.risiko keterlambatan penyelesaian RTRW dapat memperlambat penetapan kebijakan ruang. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan upaya asistensi dan pendampingan penyelesaian RTRW serta memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mendorong percepatan penyelesaian RTRW;
54. 2.risiko terhambatnya akses kemudahan berusaha masyarakat karena RDTR yang belum terintegrasi dengan OSS. Perlakuan risiko difokuskan pada percepatan penyelesaian dan digitalisasi RDTR serta integrasi RDTR dengan OSS, sehingga proses perizinan usaha menjadi lebih sederhana, cepat, dan transparan;
55. 3.risiko meningkatnya pelanggaran pemanfaatan ruang akibat ketidaksesuaian dengan RTR dan KKPR. Penanganan risiko dilakukan melalui penegakan sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, disertai sosialisasi masif kepada pelaku usaha dan masyarakat agar pemanfaatan ruang lebih tertib dan sesuai aturan;
56. 4.risiko penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tidak memperhatikan dokumen Pertimbangan Teknis Pertanahan. Perlakuan risiko difokuskan pada peningkatan validasi dokumen sebelum penerbitan hak atau izin, serta monitoring pasca penerbitan untuk memastikan kepatuhan dan menghindari potensi sengketa di kemudian hari; dan
57. 5.risiko adanya tumpang tindih batas wilayah yang disebabkan ketidakjelasan batas administrasi, keterbatasan data spasial, dan potensi konflik sosial. Upaya mitigasi dilakukan dengan sinkronisasi data pertanahan dan tata ruang di kawasan perbatasan, melibatkan partisipasi aktif pemerintah daerah, serta memperkuat koordinasi dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan TNI guna memastikan kejelasan batas wilayah sekaligus menjaga stabilitas sosial. Dengan pengelolaan risiko yang terstruktur melalui perlakuan tersebut, diharapkan tata kelola Pertanahan dan Penataan Ruang dapat berjalan lebih tertib, akuntabel, serta mendukung terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Penyelenggaraan pengadaan tanah dan konsolidasi tanah, terdapat sejumlah risiko yang perlu diantisipasi melalui langkah-langkah mitigasi yang tepat seperti:
58. 1.risiko timbulnya masalah hukum pada proses pengadaan tanah berpotensi menghambat kelancaran pembangunan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Untuk meminimalisir risiko ini, dilakukan pendampingan dalam proses penyelenggaraan pengadaan tanah dengan melibatkan stakeholder terkait sehingga setiap tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan lebih transparan;
59. 2.risiko perbedaan persepsi akibat regulasi pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan yang melibatkan berbagai K/L. Hal ini dapat menimbulkan tumpang tindih kebijakan maupun keterlambatan implementasi. Perlakuan risiko dilakukan melalui harmonisasi regulasi dengan K/L terkait guna menyamakan pemahaman, menyelaraskan kepentingan, serta memastikan sinkronisasi kebijakan lintas sektor;
60. 3.risiko kualitas data yang kurang memadai dalam mendukung perhitungan indikator sasaran strategis peningkatan nilai tambah ekonomi PNBP, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), transaksi hak tanggungan, dan nilai tanah. Kondisi ini dapat menurunkan akurasi pengambilan keputusan. Untuk itu, dilakukan koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang (Pusdatin) Kementerian ATR/BPN dalam menyusun standar data yang lebih komprehensif dan dapat diandalkan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi kinerja;
61. 4.risiko adanya dinamika masyarakat yang dapat menghambat penyelenggaraan konsolidasi tanah. Penolakan atau ketidakpahaman masyarakat dapat memperlambat proses konsolidasi. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi intensif kepada masyarakat dan pemerintah daerah, sehingga tercipta pemahaman bersama serta dukungan dalam pelaksanaan program;
62. 5.risiko status tanah yang bermasalah pada lokasi konsolidasi tanah dapat mengganggu kepastian hukum dan menimbulkan konflik. Untuk mengantisipasinya, dilakukan penyusunan materi teknis konsolidasi tanah yang melibatkan stakeholder dan masyarakat, sehingga perencanaan konsolidasi tanah lebih matang, partisipatif, dan minim potensi sengketa. Penyelenggaraan pengadaan tanah dan konsolidasi tanah diharapkan berjalan lebih tertib, transparan, serta mampu mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi dan keberlanjutan pembangunan nasional. Sistem pendaftaran tanah negatif bertendensi positif masih menyisakan potensi pembatalan produk hukum, baik karena cacat administrasi maupun sebagai tindak lanjut putusan pengadilan. Kondisi ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum hak atas tanah. Sebagai langkah mitigasi, dilakukan peningkatan kualitas data pertanahan, baik spasial maupun tekstual, melalui program digitalisasi produk pertanahan agar lebih akurat, terintegrasi, dan minim kesalahan administrasi. Adanya berbagai macam alas hak kepemilikan tanah sebagai peninggalan sejarah masa lalu berpotensi menimbulkan tumpang tindih hak, ketidakseragaman administrasi, dan sengketa pertanahan. Untuk mengurangi risiko tersebut, dilaksanakan program konversi dan penyeragaman alas hak ke dalam sistem hukum pertanahan nasional. Upaya ini didukung dengan inventarisasi dan pendataan ulang secara partisipatif, sehingga status tanah dapat dipetakan dengan lebih jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Regulasi pertanahan tidak hanya menjadi kewenangan Kementerian ATR/BPN, tetapi juga diatur oleh berbagai K/L lain dengan perbedaan sudut pandang. Hal ini berisiko menimbulkan disharmoni kebijakan dan hambatan dalam implementasi program. Sebagai perlakuan risiko, dilakukan harmonisasi regulasi dan pembentukan forum koordinasi antar kementerian untuk menyatukan persepsi dan interpretasi kebijakan, sehingga implementasi penyelenggaraan pertanahan dapat berjalan lebih sinergis dan konsisten. Dalam penyelenggaraan layanan pertanahan dan tata ruang, terdapat sejumlah risiko strategis yang perlu diperhatikan guna mendukung tercapainya pelayanan publik yang efektif, transparan, dan berkelanjutan. Kualitas data dan informasi geospasial pertanahan dan tata ruang yang masih rendah dapat menimbulkan ketidakakuratan dalam perencanaan maupun pengambilan keputusan. Untuk mengatasi risiko ini, dilakukan pemutakhiran data secara berkala, penerapan standar nasional maupun internasional geospasial, serta menjalin kerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki kompetensi dalam bidang teknologi dan validasi data. Langkah ini bertujuan untuk memastikan data yang tersedia lebih akurat, mutakhir, dan dapat dijadikan rujukan yang andal. Sistem informasi antar instansi pemerintah yang belum sepenuhnya terintegrasi berpotensi menimbulkan kurangnya sinkronisasi data dan perlambatan proses pelayanan. Untuk mengurangi risiko tersebut, dibangun kerangka interoperability dan Application Programming Interface (API) bersama, dilakukan sinkronisasi basis data secara berkala, serta dibentuk tim koordinasi teknis lintas instansi. Dengan demikian, proses pertukaran data antar lembaga menjadi lebih efisien, konsisten, dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Keterbatasan infrastruktur dan sarana prasarana pelayanan publik di bidang pertanahan dan tata ruang menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas layanan. Risiko ini ditangani dengan perencanaan kebutuhan infrastruktur berbasis prioritas layanan, pemanfaatan teknologi cloud untuk mengurangi beban fisik server, serta peningkatan kapasitas jaringan agar layanan digital dapat berjalan lebih stabil, cepat, dan dapat diakses secara luas. Terdapat sejumlah risiko yang perlu dikelola secara sistematis agar penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdampak tetap konsisten, transparan, dan efektif, sebagai berikut:
63. 1.terdapat risiko potensi tumpang tindih regulasi internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi konsistensi kebijakan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan multitafsir dan menghambat pelaksanaan program. Untuk memitigasinya, dilakukan penyusunan matriks perbandingan (gap analysis) antara ketentuan eksternal seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden dengan kebijakan internal, guna mengidentifikasi area yang tumpang tindih. Selanjutnya, dilaksanakan harmonisasi regulasi, pembentukan forum sinkronisasi kebijakan, serta penerbitan panduan teknis yang menyatukan interpretasi aturan, sehingga kebijakan dapat diimplementasikan secara seragam;
64. 2.potensi rendahnya budaya risiko pada seluruh pegawai atau SDM dapat menunda deteksi dini dan respons terhadap risiko yang muncul. Untuk mengatasi hal ini, dirancang mekanisme internalisasi manajemen risiko melalui pelatihan bagi seluruh level pegawai, didukung pemantauan oleh unit masing-masing maupun lini kedua. Selain itu, dilakukan penyelenggaraan pelatihan manajemen risiko secara rutin, pembangunan sistem pelaporan risiko yang mudah diakses, serta integrasi indikator kesadaran risiko dalam penilaian kinerja pegawai. Pemberian reward kepada staf kunci yang berperan sebagai agen perubahan juga menjadi strategi dalam menumbuhkan budaya sadar risiko secara menyeluruh;
65. 3.terdapat potensi lemahnya pengendalian yang menyebabkan prosedur tidak terimplementasi sepenuhnya. Risiko ini diatasi dengan melakukan reviu dan pembaruan SOP, menambahkan langkah-langkah pengendalian yang lebih jelas, serta menyederhanakan proses bisnis agar lebih ringkas dan mudah diterapkan. Penguatan sistem pengawasan internal dilakukan melalui audit kepatuhan secara berkala, pembagian tugas dan wewenang yang lebih jelas dalam SOP, serta peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan evaluasi implementasi prosedur secara konsisten. Dengan memperhatikan faktor-faktor risiko yang telah diidentifikasi serta langkah-langkah mitigasi (perlakuan), terdapat kemungkinan capaian suboptimal pada target pembangunan dalam kisaran batas atas merupakan target RPJMN dan batas bawah merupakan target DIPA sebagaimana terlampir dalam Matrik Kinerja Pendanaan Renstra. 3.2.4. Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Strategis Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kementerian ATR/BPN dilaksanakan sebagai bagian dari siklus manajemen kinerja untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan. Mekanisme ini mencakup serangkaian kegiatan pemantauan, penilaian, dan pelaporan yang dilakukan secara berjenjang dari unit pelaksana hingga tingkat kementerian. Pengendalian dilakukan dengan memantau pelaksanaan program dan kegiatan secara rutin untuk mengidentifikasi potensi hambatan, peluang perbaikan, serta memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan sasaran strategis. Evaluasi kebijakan strategis dilakukan dengan tujuan memberikan klarifikasi terhadap hubungan sebab akibat antara keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis dengan pelaksanaan rencana. Dalam evaluasi ini, seluruh aspek pelaksanaan diukur secara menyeluruh, termasuk kesesuaian antara kebijakan yang diambil dengan dinamika lingkungan strategis, efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan, dan dampaknya terhadap pemangku kepentingan. Hasil evaluasi kebijakan strategis digunakan sebagai dasar dalam melakukan penyesuaian arah kebijakan maupun prioritas program untuk periode selanjutnya. Evaluasi proses pelaksanaan difokuskan pada penilaian implementasi kebijakan, program, dan kegiatan secara teknis dan operasional. Analisis ini mencakup identifikasi tingkat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan, penilaian efisiensi penggunaan sumber daya, serta kesesuaian proses dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Evaluasi ini umumnya dilakukan selama fase implementasi berjalan, sehingga memungkinkan adanya tindakan korektif secara cepat apabila ditemukan deviasi dari rencana. Tujuannya yaitu untuk mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan dan memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan tetap berada pada jalur yang tepat. Evaluasi pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja aktual atau realisasi hasil yang telah dicapai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Renstra. Indikator yang digunakan mengacu pada IKU dan indikator kinerja program (IKP) yang bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu atau sering disebut dengan metode “specific, measurable, achievable, relevant, dan time- bound goals” (SMART). Melalui evaluasi ini, dapat diidentifikasi sejauh mana capaian yang dihasilkan, penyebab ketidaksesuaian dengan target, serta rekomendasi tindak lanjut untuk perbaikan kinerja di periode berikutnya. Pengendalian dan evaluasi Renstra Kementerian ATR/BPN untuk periode 5 (lima) tahun (2025-2029), termasuk evaluasi paruh waktu dilakukan untuk memastikan pencapaian target dan perbaikan yang diperlukan. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dilakukan secara berkala sesuai siklus perencanaan dan penganggaran pemerintah. Evaluasi triwulan, tahunan, dan paruh waktu digunakan untuk menilai kemajuan pelaksanaan secara agregat dan memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan pada sisa periode pelaksanaan. Evaluasi tahunan disusun untuk menilai capaian akhir tahun, sedangkan evaluasi akhir periode Renstra dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan strategis selama 5 (lima) tahun pelaksanaan rencana. Evaluasi paruh waktu pada tahun 2027 menjadi momen penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan Renstra. Pada tahap ini, dilakukan peninjauan menyeluruh terhadap capaian yang telah diraih selama 3 (tiga) tahun pertama, sehingga dapat diidentifikasi kebutuhan penyesuaian strategi agar lebih tepat sasaran. Proses evaluasi ini tidak hanya berfokus pada pencapaian target, tetapi juga pada analisis faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja, baik yang mendukung maupun yang menghambat. Dengan demikian, hasil evaluasi dapat menjadi dasar yang kuat untuk perbaikan kebijakan dan langkah strategis selanjutnya. Apabila evaluasi paruh waktu menemukan adanya perubahan besar dalam kebijakan nasional, regulasi, atau situasi eksternal yang signifikan seperti pergeseran kondisi ekonomi atau dinamika politik maka revisi strategi dapat dilakukan pada periode tersebut. Penyesuaian ini bertujuan untuk menjaga relevansi dan efektivitas Renstra dalam merespons tantangan dan peluang baru. Revisi strategi pada paruh waktu akan difokuskan pada perbaikan arah kebijakan, penyempurnaan program, serta realokasi sumber daya agar pelaksanaan tetap selaras dengan prioritas yang telah diperbarui. Selain itu, pelaksanaan evaluasi kinerja secara berkelanjutan didukung oleh penyusunan laporan triwulanan dan tahunan yang wajib dihasilkan setiap tahun. Laporan ini memberikan gambaran yang akurat dan terukur mengenai perkembangan kinerja sepanjang tahun berjalan. Dengan adanya laporan berkala, proses pengendalian dan pemantauan menjadi lebih efektif karena setiap deviasi atau hambatan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Pendekatan ini memastikan bahwa perbaikan dapat dilakukan secara cepat dan tepat pada setiap tahap pelaksanaan Renstra. Sumber data yang digunakan dalam proses pengendalian dan evaluasi berasal dari berbagai dokumen dan sistem informasi yang terverifikasi, antara lain laporan kinerja unit kerja, laporan keuangan, hasil pemantauan lapangan, data dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan/Sistem Informasi Pemerintah Daerah), serta sistem informasi internal Kementerian ATR/BPN. Selain itu, data pendukung dari K/L lain, maupun mitra kerja strategis juga digunakan untuk memperkaya analisis dan memastikan hasil evaluasi yang objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, bahwa Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2025–2029 akan dilaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam rangka mewujudkan kesinambungan Pembangunan Nasional, karena dalam Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2025–2029 menerapkan cakupan manajemen kinerja yang dapat dievaluasi secara periodik, baik dalam triwulan, tahunan maupun evaluasi Renstra paruh waktu. Tahapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2025-2029 dapat dijelaskan sebagai berikut:
66. 1.Pemantauan Rutin Tabel 3.3 Pemantauan Rutin Kinerja Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2025-2029 Kegiatan Waktu Pelaksanaan Deskripsi Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja Kementerian) Oktober sampai dengan Desember Penyusunan rencana kerja pada setiap tahun anggaran dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 sebagai bagian dari Renstra. Pengendalian Triwulanan Januari, April, Juli, Oktober Evaluasi capaian tiap triwulan, laporan ke pimpinan untuk pembahasan lebih lanjut. Pengendalian Tahunan Desember tiap tahun Review tahunan kinerja dan evaluasi program yang telah dilaksanakan untuk merencanakan tahun berikutnya.
67. 2.Evaluasi Paruh Waktu (Tengah Periode) Tabel 3.4 Evaluasi Paruh Waktu (Tengah Periode) Kinerja Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2025-2029 Kegiatan Waktu Pelaksanaan Deskripsi Evaluasi Paruh Waktu Pertengahan tahun ke- 3 (tiga) yaitu Juni 2027 Evaluasi terhadap capaian Renstra setelah 3 (tiga) tahun berjalan, untuk menilai apakah tujuan strategis masih relevan atau perlu penyesuaian. Analisis Kinerja Paruh Waktu Juni 2027 Evaluasi komprehensif terhadap efektivitas strategi yang telah dilaksanakan pada 2 (dua) tahun pertama dan perbaikan yang dibutuhkan untuk 2 (dua) tahun sisa. Penyesuaian Strategis (jika diperlukan) Juli sampai dengan Agustus 2027 Berdasarkan hasil evaluasi paruh waktu, dilakukan penyesuaian strategis atau revisi target agar lebih realistis dan sesuai dengan kondisi yang berkembang.
68. 3.Pelaporan Hasil Evaluasi Tahunan dan Akhir Periode Tabel 3.5 Pelaporan Hasil Evaluasi Tahunan dan Akhir Periode Kinerja Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2025-2029 Kegiatan Waktu Pelaksanaan Deskripsi Evaluasi Tahunan Januari tiap tahun Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan pencapaian tujuan strategis pada tahun sebelumnya. Analisis Kinerja Tahunan Januari tiap tahun Penilaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra untuk mengetahui apakah target tahunan tercapai. Evaluasi Akhir Periode Renstra Desember 2029 Evaluasi final untuk menilai pencapaian keseluruhan Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2025- 2029 dan dampaknya terhadap tujuan jangka panjang.
69. 4.Penjadwalan Khusus untuk Setiap Tahap Evaluasi Tabel 3.5 Penjadwalan Khusus untuk Setiap Tahap Evaluasi Kinerja Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2025-2029 Tahun Kegiatan Waktu Pelaksanaan Deskripsi Tahun 2025 Penyusunan Rencana Kerja 2025 dan pengendalian awal Desember 2024 sampai dengan Januari 2025 Menyusun rencana kerja tahunan dan memastikan pengendalian awal Renstra berjalan sesuai harapan. Tahun 2026 Pengendalian dan Evaluasi Triwulanan I, II, III dan Tahunan Maret, Juni, September, Desember 2026 Mengkaji capaian target tahun 2025 dan 2026, serta memantau progres implementasi program. Tahun 2027 Evaluasi Paruh Waktu dan Penyesuaian Renstra Juni sampai dengan Agustus 2027 Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pencapaian Renstra hingga pertengahan periode, dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Tahun 2028 Pengendalian dan Evaluasi Triwulanan I, II, III dan Tahunan Maret, Juni, September, Desember 2028 Fokus pada evaluasi dan pembenahan persiapan untuk tahun akhir Renstra. Tahun 2029 Evaluasi Akhir Periode Renstra dan Penyusunan Rencana Kerja 2029 Desember 2029 Menilai keberhasilan Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2025- 2029, serta mempersiapkan rencana kerja untuk tahun mendatang sesuai dengan hasil evaluasi. 3.3 Fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kerangka regulasi mencakup perencanaan pembentukan peraturan untuk mendukung, mendorong, dan mengatur perilaku Kementerian ATR/BPN sebagai Kementerian Negara untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Sesuai Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian ATR mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian ATR menyelenggarakan fungsi:
70. 1.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, survei dan pemetaan pertanahan dan ruang, penetapan hak dan pendaftaran tanah, penataan agraria, pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan, pengendalian dan penertiban tanah dan ruang, serta penanganan sengketa dan konflik pertanahan;
71. 2.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian ATR di daerah;
72. 3.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian ATR;
73. 4.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian ATR;
74. 5.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian ATR;
75. 6.pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan dan tata ruang;
76. 7.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian ATR; dan
77. 8.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Sedangkan sesuai Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional, BPN mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPN menyelenggarakan fungsi:
78. 1.penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;
79. 2.perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei dan pemetaan pertanahan;
80. 3.perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak dan pendaftaran tanah;
81. 4.perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
82. 5.perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan;
83. 6.perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penertiban penguasaan dan pemilikan tanah, serta penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang;
84. 7.perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik serta penanganan perkara pertanahan;
85. 8.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;
86. 9.pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN;
87. 10.pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pertanahan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
88. 11.pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan. 3.4 Kerangka Regulasi Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Kerangka Regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi yang dibutuhkan oleh K/L dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dengan kata lain, kerangka regulasi berfungsi sebagai landasan aturan untuk mendukung pencapaian visi yang telah ditetapkan. Kerangka regulasi Kementerian ATR/BPN dalam mendukung pembangunan di bidang Pertanahan dan Penataan Ruang mencakup:
89. 1.Rancangan Undang-Undang mengenai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
90. 2.Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;
91. 3.Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
92. 4.Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
93. 5.Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
94. 6.Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
95. 7.Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
96. 8.Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar;
97. 9.Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
98. 10.Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Selat Sunda;
99. 11.Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Jagoi Babang di Provinsi Kalimantan Barat;
100. 12.Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Long Nawang di Provinsi Kalimantan Utara;
101. 13.Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Kefamenanu dan Napan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
102. 14.Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur;
103. 15.Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan;
104. 16.Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting;
105. 17.Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Taman Nasional Sembilang;
106. 18.Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
107. 19.Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah;
108. 20.Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Khatulistiwa;
109. 21.Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Bang Sejahtera;
110. 22.Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Metropolitan Nusamba;
111. 23.Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Yogyakarta;
112. 24.Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Sangiran;
113. 25.Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto;
114. 26.Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Soroako dan Sekitarnya;
115. 27.Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Observasi Nasional Timau;
116. 28.Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Taman Nasional Tanjung Puting;
117. 29.Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Jasa-Sungai Kelik;
118. 30.Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Miangas;
119. 31.Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Jayapura;
120. 32.Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Long Pahangai;
121. 33.Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Kwandang;
122. 34.Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Tanah Merah;
123. 35.Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku;
124. 36.Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Papua Barat;
125. 37.Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Surakarta;
126. 38.Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Pekanbaru;
127. 39.Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Malang Raya;
128. 40.Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Taman Nasional Sembilang;
129. 41.Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Hutan Hujan Sumatera;
130. 42.Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Daruba, Sanggowo, dan Bere-Bere;
131. 43.Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua;
132. 44.Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau;
133. 45.Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Hutan Lindung Mahato;
134. 46.Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Taman Nasional Lorentz;
135. 47.Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Belitong;
136. 48.Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Ijen;
137. 49.Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Sei Manggaris;
138. 50.Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Tarakan;
139. 51.Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Kalabahi;
140. 52.Rancangan Peraturan Presiden mengenai Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah pada Ruang atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah;
141. 53.Rancangan Peraturan Presiden mengenai Pemberian Hak Atas Tanah di Wilayah Perairan;
142. 54.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pegawai dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
143. 55.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
144. 56.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
145. 57.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
146. 58.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
147. 59.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
148. 60.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Diploma IV Pertanahan pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Diploma IV Pertanahan pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
149. 61.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
150. 62.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
151. 63.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah;
152. 64.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional;
153. 65.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
154. 66.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
155. 67.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;
156. 68.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi;
157. 69.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan, Peninjauan Kembali, dan Revisi Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara;
158. 70.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan;
159. 71.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
160. 72.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah;
161. 73.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
162. 74.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Terlantar;
163. 75.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang;
164. 76.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelayanan Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
165. 77.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang;
166. 78.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah;
167. 79.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilai Pertanahan;
168. 80.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan;
169. 81.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Penyelenggaran Kearsipan;
170. 82.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
171. 83.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025-2029;
172. 84.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
173. 85.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Satu Data Indonesia;
174. 86.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
175. 87.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
176. 88.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Pembentukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Utara;
177. 89.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap Pihak Tertentu;
178. 90.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
179. 91.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Pola Karier di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
180. 92.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Tarif, Akomodasi, dan Konsumsi Pelayanan Pertanahan;
181. 93.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Jabatan Manajerial dan Non Manajerial;
182. 94.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Pemberian Tunjangan Kinerja;
183. 95.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
184. 96.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Hukuman Disiplin di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
185. 97.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
186. 98.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Pakaian Dinas di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
187. 99.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Manajemen Talenta;
188. 100.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Manajemen Kinerja;
189. 101.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Standar Pelayanan Bidang Pertanahan;
190. 102.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Standar Pelayanan Bidang Survei dan Pemetaan;
191. 103.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Peta Proses Bisnis;
192. 104.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
193. 105.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
194. 106.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Struktur dan Organisasi Politeknik Agraria STPN;
195. 107.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Penyelenggaraan Ikatan Dinas pada Politeknik Agraria STPN;
196. 108.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Penyelenggaran Pendidikan Sarjana Terapan;
197. 109.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Statuta Politeknik Agraria STPN;
198. 110.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Whistleblowing System;
199. 111.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Benturan Kepentingan;
200. 112.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Tata Kelola Pengawasan Intern;
201. 113.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon;
202. 114.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Rencana Tata Ruang Kabupaten Bireuen;
203. 115.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tembilahan;
204. 116.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Rencana Tata Ruang Kabupaten Gresik;
205. 117.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Rencana Tata Ruang Kabupaten Banyumas;
206. 118.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Survei Pemetaan, Pertanahan dan Ruang;
207. 119.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Penanganan Data Spasial Pendaftaran Tanah;
208. 120.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Survei Kadastral;
209. 121.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Uji Kompetensi Penata Kadastral;
210. 122.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Asisten Penata Kadastral;
211. 123.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Uji Kompetensi Penata Ruang;
212. 124.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Peralihan Hak Elektronik dan Akta Elektronik;
213. 125.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Penyelenggaraan Administrasi atas Satuan Rumah Susun;
214. 126.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Pelaksanaan Penataan Aset dan Akses Reforma Agraria, Penyelenggaraan Audit Pemenuhan Kewajiban Alokasi Tanah Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan, Pengalihan Hak atau Pengalihfungsian Tanah Objek Reforma Agraria, serta Pemindahtanganan Sertipikat Hak Atas Tanah Transmigrasi;
215. 127.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Penilaian Tanah;
216. 128.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Penilaian Dampak Sosial Pengadaan Tanah;
217. 129.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Pendayagunaan Ekonomi Pertanahan;
218. 130.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Pencadangan Tanah;
219. 131.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Pengendalian dan Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah; dan
220. 132.Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Ketentuan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah. Kebijakan yang akan diterapkan pada periode perencanaan yang akan datang perlu diwadahi dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berkepastian hukum sehingga mampu memberikan pedoman atau arahan substansi hukum bidang pertanahan dan tata ruang. 3.5 Kerangka Kelembagaan Kerangka kelembagaan adalah perangkat esensial yang dimiliki oleh K/L dalam bentuk struktur organisasi, tata kelola, dan pengelolaan ASN yang berfungsi untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan pembangunan. Perangkat ini disusun berdasarkan tugas dan fungsi setiap K/L, dengan berpedoman pada RPJMN guna memastikan keselarasan dengan arah pembangunan nasional. Melalui kerangka kelembagaan yang kokoh, setiap K/L diharapkan dapat menjalankan peran strategisnya secara optimal dalam mencapai sasaran pembangunan yang telah dirumuskan. Struktur organisasi dalam kerangka kelembagaan bukan hanya sekedar susunan unit atau jabatan, melainkan harus dirancang untuk menjadi penopang utama dalam pelaksanaan strategi organisasi. Struktur ini berfungsi sebagai "wadah" atau "rumah" bagi strategi yang dirumuskan, sehingga desainnya harus mampu mengakomodasi kebutuhan strategis dan operasional. Dengan demikian, setiap elemen dalam struktur organisasi harus memiliki peran dan fungsi yang jelas dan relevan, yang tidak hanya menunjang efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga memperkuat sinergi antar unit kerja. Dalam menyusun struktur organisasi yang sesuai, terdapat beberapa kriteria desain yang perlu dipertimbangkan agar dapat selaras dengan arah kebijakan dan strategi organisasi. Khususnya bagi Kementerian ATR/BPN, kriteria desain ini menjadi acuan penting dalam membentuk struktur yang responsif terhadap tantangan dan kebutuhan pengembangan di bidang pertanahan dan penataan ruang, serta mendukung prioritas pembangunan periode 2025-2029. Beberapa kriteria desain struktur organisasi tersebut meliputi: Tabel 3.3 Kriteria Desain Struktur Organisasi No. Fungsi Unit Kerja Fungsi Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang 1. perumusan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang nasional, pembinaan perencanaan tata ruang daerah, dan sinkronisasi pemanfaatan ruang; Direktorat Jenderal Tata Ruang
221. 2.pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang nasional, pembinaan perencanaan tata ruang daerah, dan sinkronisasi pemanfaatan ruang;
222. 3.penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan tata ruang nasional, pembinaan perencanaan tata ruang daerah, dan sinkronisasi pemanfaatan ruang;
223. 4.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan tata ruang nasional, pembinaan perencanaan tata ruang daerah, dan sinkronisasi pemanfaatan ruang;
224. 5.pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang nasional, pembinaan perencanaan tata ruang daerah, dan sinkronisasi pemanfaatan ruang;
225. 6.pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan
226. 7.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Fungsi pengukuran dan pemetaan kadastral, pengukuran dan pemetaan dasar pertanahan, serta survei dan pemetaan tematik
227. 1.perumusan kebijakan di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral, pengukuran dan pemetaan dasar pertanahan, serta survei dan pemetaan tematik; Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang
228. 2.pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral, pengukuran dan pemetaan dasar pertanahan, serta survei dan pemetaan tematik;
229. 3.pelaksanaan kebijakan pemanfaatan peralatan survei dan pemetaan;
230. 4.penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral, pengukuran dan pemetaan dasar pertanahan, serta survei dan pemetaan tematik; No. Fungsi Unit Kerja
231. 5.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral, pengukuran dan pemetaan dasar pertanahan, serta survei dan pemetaan tematik;
232. 6.pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengukuran dan pemetaan dasar kadastral, pengukuran dan pemetaan pertanahan, serta survei dan pemetaan tematik;
233. 7.pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan
234. 8.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Fungsi pengaturan penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak komunal, serta pengaturan dan penetapan tanah instansi pemerintah
235. 1.perumusan kebijakan di bidang pengaturan penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak komunal, pengaturan dan penetapan tanah instansi pemerintah, serta pembinaan pejabat pembuat akta tanah; Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
236. 2.pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak komunal dan hubungan kelembagaan, pengaturan dan penetapan tanah instansi pemerintah, serta pembinaan pejabat pembuat akta tanah;
237. 3.penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengaturan penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak komunal, pengaturan dan penetapan tanah instansi pemerintah, serta pembinaan pejabat pembuat akta tanah;
238. 4.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengaturan penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak komunal, pengaturan dan penetapan tanah instansi pemerintah, serta pembinaan pejabat pembuat akta tanah;
239. 5.pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengaturan penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak komunal dan hubungan kelembagaan, pengaturan dan penetapan tanah instansi pemerintah, serta pembinaan pejabat pembuat akta tanah;
240. 6.pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan
241. 7.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Fungsi Redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu
242. 1.perumusan kebijakan di bidang redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu; No. Fungsi Unit Kerja
243. 2.pelaksanaan kebijakan di bidang redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu; Direktorat Jenderal Penataan Agraria
244. 3.penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
245. 4.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah dan penataan wilayah pesisir, pulau- pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
246. 5.pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
247. 6.pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan
248. 7.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Fungsi pembinaan pengadaan tanah dan pencadangan tanah, konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan, penilaian tanah dan ekonomi pertanahan
249. 1.perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengadaan tanah dan pencadangan tanah yang berasal dari tanah terlantar, bekas hak dan tanah lainnya, konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan, serta penilaian tanah dan ekonomi pertanahan; Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan
250. 2.pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengadaan tanah dan pencadangan tanah yang berasal dari tanah terlantar, bekas hak dan tanah lainnya, konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan, serta penilaian tanah dan ekonomi pertanahan;
251. 3.penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan pengadaan tanah dan pencadangan tanah yang berasal dari tanah terlantar, bekas hak dan tanah lainnya, konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan, serta penilaian tanah dan ekonomi pertanahan;
252. 4.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pengadaan tanah dan pencadangan tanah yang berasal dari tanah terlantar, bekas hak dan tanah lainnya, konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan, serta penilaian tanah dan ekonomi pertanahan;
253. 5.pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan pengadaan tanah dan pencadangan tanah yang berasal dari tanah terlantar, bekas hak dan tanah lainnya, konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan, serta penilaian tanah dan ekonomi pertanahan;
254. 6.pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan
255. 7.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. No. Fungsi Unit Kerja Pengendalian pemanfaatan ruang, pengendalian alih fungsi lahan, pengendalian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban pemanfaatan ruang, dan penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah
256. 1.perumusan kebijakan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang, pengendalian alih fungsi lahan, pengendalian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban pemanfaatan ruang, dan penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
257. 2.pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang, pengendalian alih fungsi lahan, pengendalian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban pemanfaatan ruang, dan penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
258. 3.penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian pemanfaatan ruang, pengendalian alih fungsi lahan, pengendalian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban pemanfaatan ruang, dan penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
259. 4.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian pemanfaatan ruang, pengendalian alih fungsi lahan, pengendalian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban pemanfaatan ruang, dan penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
260. 5.pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian pemanfaatan mang, pengendalian alih fungsi lahan, pengendalian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban pemanfaatan ruang, dan penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
261. 6.pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan
262. 7.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Fungsi penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik pertanahan serta penanganan perkara pertanahan
263. 1.perumusan kebijakan di bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik pertanahan, serta penanganan perkara pertanahan; Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
264. 2.pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik pertanahan, serta penanganan perkara pertanahan;
265. 3.penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik pertanahan, serta penanganan perkara pertanahan;
266. 4.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik No. Fungsi Unit Kerja pertanahan, serta penanganan perkara pertanahan;
267. 5.pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik pertanahan, serta penanganan perkara pertanahan;
268. 6.pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
269. 7.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi
270. 1.koordinasi kegiatan Kementerian ATR/BPN; Sekretariat Jenderal 2. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian ATR/BPN;
271. 3.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian ATR/BPN;
272. 4.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; 5. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; 6. koordinasi penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
273. 7.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Fungsi pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan dan tata ruang 1. perumusan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber daya manusia bidang pertanahan dan tata ruang; Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bidang pertanahan dan tata ruang; 3. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan dan tata ruang;
274. 4.pelaksanaan administrasi badan; dan
275. 5.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Fungsi pengawasan intern di lingkungan Kementerian 1. perumusan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian; Inspektorat Jenderal
276. 2.pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
277. 3.pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
278. 4.penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian ATR/BPN; No. Fungsi Unit Kerja
279. 5.pelaksanaan administrasi inspektorat jenderal; dan
280. 6.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 3.6. Struktur Organisasi Gambar 3.4 Struktur Organisasi Kementerian ATR/BPN 4.1.1.Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dalam konteks Renstra Tahun 2025-2029 Kementerian ATR/BPN, tujuan yang ditetapkan merujuk pada pencapaian visi dan misi Kementerian ATR/BPN yang mencakup pengelolaan pertanahan dan penataan ruang yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Tujuan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan lahan, menanggulangi sengketa pertanahan, dan memfasilitasi akses yang lebih baik bagi masyarakat terhadap sertipikat tanah. Tujuan ini menjadi dasar bagi penyusunan sasaran strategis yang lebih spesifik, terukur, dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Indikator Kinerja Tujuan merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana pencapaian tujuan tersebut. Indikator Kinerja Tujuan dalam Renstra Kementerian ATR/BPN telah dirumuskan dengan jelas dan dapat diukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif, agar dapat memberikan gambaran objektif tentang kemajuan yang telah dicapai dalam mencapai tujuan yang lebih besar tersebut. Indikator Kinerja Tujuan ini mengukur pencapaian pada level makro, berhubungan langsung dengan hasil akhir dari proses pembangunan yang lebih besar dalam konteks pertanahan dan penataan ruang. Dalam hal ini, Indikator Kinerja Tujuan akan mencerminkan keberhasilan dalam mencapai visi yang lebih luas yang sudah dicanangkan dalam rencana strategis Kementerian ATR/BPN. Pada tahapan selanjutnya sasaran strategis dan IKSS pada Renstra Tahun 2025-2029 menjadi IKU dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kementerian ATR/BPN. Sasaran strategis digambarkan dalam suatu aliran kinerja (performance flow) yang terkait dalam suatu rangkaian proses bisnis dengan program dan kegiatan yang lebih terperinci, serta menetapkan area prioritas yang akan diberikan perhatian lebih besar. Setiap sasaran strategis berhubungan langsung dengan pencapaian tujuan, berfungsi sebagai langkah terukur menuju hasil yang lebih spesifik, dan akan menjadi tolok ukur pencapaian pada tingkat yang lebih operasional dan terukur. Indikator sasaran strategis adalah alat ukur yang lebih mendetail, yang digunakan untuk menilai sejauh mana sasaran strategis tercapai. Indikator ini berfungsi untuk memecah sasaran strategis menjadi hasil yang lebih spesifik, yang bisa diukur dengan parameter yang lebih tepat dan relevan. Indikator sasaran strategis ini dapat mencakup pengukuran terhadap output yang dihasilkan oleh program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan sasaran tersebut. Secara keseluruhan, hubungan antara tujuan, IKT, sasaran strategis, dan indikator sasaran strategis dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 menunjukkan sebuah proses yang sistematis dalam penyusunan rencana strategis. Tujuan besar dipecah menjadi sasaran strategis yang terukur, dan IKT berfungsi untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut pada level makro. Di sisi lain, indikator sasaran strategis berfokus pada evaluasi hasil yang lebih langsung dari kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran tersebut, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan secara keseluruhan. A. Tujuan 1 (Satu) Pada Tujuan 1 (satu): Menyelenggarakan Pengelolaan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Inklusif Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Guna mengukur kinerja tujuan secara makro dirumuskan IKT serta targetnya sebagai berikut: Tabel 4.1 Indikator Kinerja Tujuan 1 (satu) dan Target Indikator Kinerja Tujuan Indikator Kinerja Tujuan Satuan Target Unit Penanggung JawabTahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) Persen 11.45% - 11.81% 12,52% - 12,87% 15,73% - 16,09% 20,72% - 21,07% 23,46% - 23,81%
281. 1.Direktorat Jenderal Tata Ruang (DJTR)
282. 2.Ditjen Penataan Agraria (Pentag)
283. 3.Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP)
284. 4.Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Persentase Kepatuhan Pemanfaatan Ruang Persen 52% 54% 56% 58% 60% Indeks Pertumbuhan Nilai Tambah Ekonomi Pertanahan Indeks 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 Dari tujuan dan IKT tersebut terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang dirumuskan dalam mencapai tujuan tersebut, yaitu:
285. 1.Sasaran Strategis 1: Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Ketercapaian sasaran strategis ini diukur dengan IKSS, yaitu: 1.1. Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan. IKSS "Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang telah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan" digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian sasaran strategis "Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan". IKSS ini mencerminkan sejauh mana prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi ke dalam dokumen rencana tata ruang, yang kemudian diimplementasikan dalam pengelolaan ruang yang efektif. Proporsi penduduk yang tinggal di wilayah dengan RTRW yang memperhatikan pembangunan berkelanjutan menjadi representasi tingkat perlindungan terhadap risiko bencana, peningkatan kualitas lingkungan hidup, penguatan fungsi ruang dalam mendukung produktivitas ekonomi, serta pemenuhan aspek kenyamanan dan keterjangkauan ruang. Oleh karena itu, peningkatan nilai indikator ini menunjukkan kemajuan dalam penyediaan ruang yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat. Untuk memastikan validitas pengukuran, diperlukan evaluasi konsistensi substansi RTRW terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan, pembaruan data kependudukan secara periodik, serta perhatian terhadap pemerataan pelaksanaan di seluruh wilayah, termasuk kawasan perdesaan dan perkotaan. Dengan pendekatan tersebut, IKSS ini menjadi instrumen penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan tata ruang dan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan. 𝐼𝐾𝑆𝑆 1 = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑅𝑇𝑅𝑊 𝑃𝐵𝐵 (𝑖)(𝑡) 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑁𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 (𝑡) 100% 𝐼𝐾𝑆𝑆 1 = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑅𝑇𝑅𝑊 𝑃𝐵𝐵 (𝑖)(𝑡) 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 (𝑡) 100% Keterangan: 1.1A : Level Nasional 1.1B : Level Provinsi Penduduk Nasional(t) : Jumlah penduduk Indonesia pada tahun t Penduduk RTRWPPB(i)(t) : Jumlah penduduk provinsi i dengan RTRW Provinsi yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan dan menerapkan OSPP pada tahun t Penduduk Provinsi (j)(t) : Jumlah penduduk provinsi j pada tahun t Penduduk RTRWKPB(i)(t) : Jumlah penduduk kabupaten/kota i pada tahun t dengan RTRW Kab/Kota yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan Berikut adalah Baseline dan Target dari IKSS "Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang telah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan": Tabel 4.2 Target Kinerja IKSS Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan Indikator Baseline 2024 Target Satuan2025 2026 2027 2028 2029 Level Nasional 98,58 98,58 100 100 100 100 Persen Level Provinsi (Rata-rata) 99,74 99,74 100 100 100 100 Persen IKSS "Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan" sebagai salah satu upaya representasi kinerja penyelenggaraan ruang untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, dan berkelanjutan, yang dikontribusikan melalui dokumen RTR yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan. Penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan, diasumsikan akan memiliki (potensi) ruang hidup yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan, karena dokumen RTR sudah memperhatikan aspek lingkungan dan kerawanan bencana, daya dukung dan daya tampung wilayah. Perda RTRW yang terbit sudah memperhatikan pembangunan berkelanjutan, dengan penjelasan sebagai berikut: 1) Terdapat kajian lingkungan hidup strategis yang dituangkan dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada penyusunan dan penetapan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota diberlakukan sejak terbit Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang kemudian pasca Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) diubah menjadi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang. 2) Sebelum Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dalam penyusunan RTRW, kajian lingkungan hidup menggunakan metode penilaian cepat yang dikonsultasikan ke KLH sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tata Cara Penyelenggaraan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. 3) selain implementasi kedua regulasi dari KLH tersebut, dalam proses penyusunan RTRW juga telah dilengkapi dengan analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. 1.2. Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi Online Single Submission (OSS) RDTR yang terintegrasi dengan sistem OSS memberikan kepastian hukum, kejelasan pemanfaatan ruang, serta mempercepat proses perizinan berusaha. Semakin banyak RDTR yang terintegrasi OSS, semakin luas pula akses masyarakat terhadap kemudahan berusaha, yang berdampak langsung pada peningkatan aktivitas ekonomi, efisiensi pemanfaatan ruang, dan optimalisasi fungsi ruang secara produktif. Selain itu, keterpaduan RDTR dan OSS menjamin bahwa kegiatan usaha yang berkembang tetap berada dalam koridor pembangunan berkelanjutan, sehingga produktivitas ruang tidak mengorbankan aspek keamanan, kenyamanan, maupun keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, IKSS ini menjadi ukuran kuantitatif untuk menilai sejauh mana tata ruang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang terarah dan berkelanjutan, sekaligus menciptakan ruang yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Untuk menjaga akurasi pengukuran, perlu dilakukan verifikasi terhadap kualitas substansi RDTR, tingkat integrasi aktual dengan OSS, serta cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang benar-benar terfasilitasi oleh mekanisme tersebut. IKSS ini merupakan kinerja penyelenggaraan penataan ruang untuk mewujudkan ruang yang produktif, salah satunya dikontribusikan melalui penyediaan dokumen RTR melalui penyediaan RDTR yang terintegrasi dengan OSS, dukungan ekosistem kemudahan berusaha/berinvestasi akan meningkat. Penduduk yang tinggal di daerah dengan RDTR yang terintegrasi dengan OSS, diasumsikan akan lebih mudah dalam melaksanakan kegiatan berusaha karena adanya dukungan ekosistem kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi dengan OSS, semakin banyak RDTR yang terintegrasi dengan OSS, diharapkan akan meningkatkan iklim kemudahan berusaha bagi penduduk. Perhitungan IKSS dilakukan dengan melihat capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang melalui keterpaduan RDTR dengan sistem perizinan OSS secara nasional. Formula ini menggunakan rasio antara jumlah RDTR yang terintegrasi dengan OSS terhadap total RDTR nasional, dengan asumsi jumlah penduduk nasional terdistribusi merata di seluruh wilayah perencanaan. Asumsi distribusi penduduk secara merata digunakan untuk menyederhanakan proses estimasi dan perhitungan indikator. Hal ini penting agar formula dapat diterapkan secara konsisten setiap tahun, tanpa bergantung pada dinamika data penduduk di setiap wilayah yang cenderung kompleks dan berubah-ubah. Dengan demikian, indikator lebih stabil dan mudah dioperasionalkan dalam sistem pemantauan kinerja. 𝐼𝐾𝑆𝑆 2 = 𝑅𝐷𝑇𝑅 𝑂𝑆𝑆 𝑁𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 (𝑡) 𝑅𝐷𝑇𝑅 𝑁𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 (𝑡) ∑ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑁𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 (𝑡) ∑ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑁𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 (𝑡) 100% Keterangan: RDTROSS_NASIONAL(t) : total RDTR yang terintegrasi dengan OSS secara nasional sampai tahun t RDTR_NASIONAL(t) : total RDTR secara nasional sampai tahun t ∑PENDUDUK NASIONAL(t) : jumlah penduduk nasional tahun t Berikut merupakan baseline dan target dari IKSS proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi dengan OSS: Tabel 4.3 Target Kinerja IKSS Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi dengan OSS Baseline 2024 Target (%) Satuan2025 2026 2027 2028 2029 10,30 11,45 - 11,81 12,52 - 12,87 15,73 - 16,09 20,72 - 21,07 23,46-23,81 Persen Dalam perhitungan indikator ini, pembilang menggunakan akumulasi target persetujuan substansi RDTR setiap tahun, sementara penyebut tetap menggunakan target jumlah RDTR nasional baik untuk batas bawah maupun batas atas. Rentang capaian (range) IKSS setiap tahun ditetapkan untuk mengantisipasi dinamika kebijakan serta efisiensi anggaran. Pada 5 (lima) tahun anggaran batas atas mengacu pada RPJMN yang merupakan satu kesatuan anggaran dengan pinjaman luar negeri sedangkan untuk batas bawah yaitu pada tahun 2025, range ditetapkan lebih sempit, dengan batas bawah berdasarkan DIPA Awal tahun 2025. Sedangkan untuk batas bawah tahun 2026-2029 berdasarkan kenaikan inflasi. Sebagai tambahan terkait batas bawah tahun 2026 ditetapkan sesuai dengan target Pagu Indikatif tahun 2026 dan batas bawah untuk tahun 2027 hingga tahun 2029 disesuaikan dengan potensi ketersediaan sumber pendanaan untuk kegiatan penyelesaian RDTR. Dengan mekanisme ini, indikator IKSS diharapkan dapat secara konsisten menggambarkan perkembangan akses kemudahan berusaha melalui ketersediaan RDTR terintegrasi dengan OSS, sekaligus menjaga fleksibilitas dalam menghadapi keterbatasan dan dinamika alokasi anggaran tahunan. 1.3. Persentase Kepatuhan Pemanfaatan Ruang “Persentase Kepatuhan Pemanfaatan Ruang” merupakan indikator yang berfungsi untuk mengukur sejauh mana pemanfaatan ruang di wilayah tertentu telah sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang yang ditetapkan secara formal, baik melalui RTRW maupun RDTR. Dalam konteks pencapaian sasaran strategis “Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan”, tingkat kepatuhan terhadap rencana tata ruang mencerminkan efektivitas pengelolaan ruang yang berorientasi pada tertib pemanfaatan, pengendalian pembangunan, dan keberlanjutan fungsi ruang secara jangka panjang. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan perencanaan menjamin bahwa penggunaan lahan, pembangunan fisik, dan aktivitas sosial-ekonomi terjadi dalam koridor yang telah dianalisis dari sisi daya dukung dan daya tampung lingkungan, potensi risiko bencana, serta kebutuhan pembangunan berkelanjutan. Tingginya tingkat kepatuhan pemanfaatan ruang mengindikasikan bahwa pelaku pembangunan, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, telah mengikuti prinsip tata ruang yang tertib, sehingga ruang dapat dimanfaatkan secara efisien dan aman, tanpa menimbulkan konflik, kerusakan lingkungan, ataupun gangguan terhadap fungsi ruang lainnya. Dalam perspektif keberlanjutan, kepatuhan pemanfaatan ruang juga menjadi prasyarat penting untuk menjaga fungsi ekosistem, melindungi kawasan lindung, serta memastikan ruang tetap dapat digunakan oleh generasi mendatang. Sementara itu, dari sisi kenyamanan dan produktivitas, tata ruang yang dipatuhi menjamin tersedianya infrastruktur pendukung, keterhubungan antar wilayah, serta zonasi ruang yang mendukung efisiensi ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Indikator ini juga memberikan gambaran tentang kualitas pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh pemerintah melalui mekanisme perizinan, pengawasan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang. Oleh karena itu, pengukuran persentase kepatuhan tidak hanya menilai tingkat ketaatan, tetapi juga mencerminkan kapasitas kelembagaan dan sistem pengawasan yang dimiliki suatu daerah. 𝐼𝐾𝑆𝑆 𝑖 = ∑ 𝐾𝐾𝑃𝑅 𝑃𝑎𝑡𝑢ℎ 𝐾𝐾𝑃𝑅 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 Keterangan: KKPR Patuh : Jumlah dokumen KKPR dengan nilai patuh KKPR yang Dinilai : Jumlah Dokumen KKPR yang Dinilai Semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap KKPR maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan kepada rencana tata ruang maka kualitas ruang hidup masyarakat akan naik dan tujuan ruang yang aman dan nyaman tercapai). Berikut adalah Baseline dan Target dari IKSS Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang: Tabel 4.4 Target Kinerja IKSS Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang Baseline 2024 Target Satuan2025 2026 2027 2028 2029 50 52 54 56 58 60 Persentase 1.4. Proporsi Daerah yang Mengalami Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang IKSS "Proporsi Daerah yang Mengalami Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang" merupakan ukuran kuantitatif yang mencerminkan sejauh mana kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan penataan ruang mengalami perbaikan dari waktu ke waktu. Penyelenggaraan penataan ruang mencakup seluruh aspek pengelolaan ruang, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, hingga pengendalian pemanfaatan ruang, serta pembinaan dan pengawasan. Indikator ini sangat relevan dalam mengukur ketercapaian sasaran strategis “Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan” karena peningkatan kinerja daerah dalam menyelenggarakan tata ruang secara langsung berdampak pada kualitas ruang yang dihasilkan, baik dari aspek ketertiban, efisiensi, keberlanjutan, maupun keadilan spasial. Daerah yang menunjukkan peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang umumnya memiliki kemajuan dalam hal penyusunan dokumen rencana tata ruang yang lengkap dan sesuai ketentuan, pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih ketat, peningkatan kepatuhan pemanfaatan ruang, serta pemanfaatan teknologi informasi geospasial dalam perencanaan dan pengawasan. Selain itu, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, efektivitas pengawasan terhadap pelanggaran tata ruang, serta integrasi antara perencanaan ruang dan pembangunan juga menjadi indikator perbaikan kinerja yang esensial. Dengan meningkatnya proporsi daerah yang mengalami perbaikan kinerja, dapat diinterpretasikan bahwa semakin luas wilayah yang mampu menyelenggarakan penataan ruang secara tertib dan efisien. Hal ini mendukung terciptanya ruang yang aman dari risiko bencana dan konflik pemanfaatan lahan, nyaman dari sisi aksesibilitas dan kualitas lingkungan, produktif secara ekonomi dan sosial, serta berkelanjutan dalam jangka panjang. 𝐼𝐾𝑆𝑆 𝑖 = ∑ 𝑃𝑟𝑜𝑣 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑙𝑎𝑚𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑇𝑈𝑅𝐵𝐼𝑁𝐿𝐴𝐾 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 𝑑𝑖 𝐼𝑛𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖𝑎 Semakin banyak Pemda yang mengalami peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang, maka pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang penataan ruang terlayani dengan baik. Berikut merupakan baseline dan target dari IKSS proporsi daerah yang mengalami peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang: Tabel 4.5 Target Kinerja IKSS Proporsi Daerah yang Mengalami Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Baseline 2024 Target Satuan2025 2026 2027 2028 2029 0 0 50 50 58 58 Persen
286. 2.Sasaran Strategis 2 (SS-2): peningkatan kualitas penyelenggaraan kebijakan pertanahan dan tata ruang dalam mendukung perekonomian nasional. Ketercapaian sasaran strategis ini diukur dengan IKSS, yaitu: 2.1. Indeks Pertumbuhan Nilai Tambah Ekonomi Pertanahan Indeks pertumbuhan nilai tambah ekonomi pertanahan merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai dampak dari berbagai kebijakan dan program strategis terhadap perubahan nilai ekonomi tanah di suatu wilayah. Indikator ini menggambarkan bagaimana pengelolaan tanah yang efektif, penataan ruang yang optimal, dan pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan nilai tanah secara signifikan. Sebagai aset strategis, tanah yang memiliki nilai tinggi juga mencerminkan potensi ekonomi yang besar serta daya saing suatu wilayah di tingkat lokal maupun nasional. Sasaran strategis ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kebijakan pertanahan dan tata ruang guna mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Landasan pelaksanaan strategi ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 176 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Peraturan Presiden Nomor Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional, yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan. Ruang lingkup kegiatan teknis pada IKSS ini meliputi pengadaan dan pencadangan tanah, konsolidasi tanah, pengembangan pertanahan, penilaian tanah dan ekonomi pertanahan, serta kegiatan pertanahan dan tata ruang lainnya. Penyelenggaraan pengadaan tanah diarahkan untuk mendukung pembangunan PSN dan provinsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, memperlancar konektivitas, mendorong investasi, dan meningkatkan sektor pariwisata, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Penyelenggaraan pembangunan didukung oleh sejumlah faktor penting, antara lain kepastian hukum dalam penyediaan tanah untuk pembangunan infrastruktur, kemudahan prosedur, transparansi informasi nilai tanah, serta pengenaan tarif pelayanan pertanahan yang adil. Penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah juga diupayakan agar selaras dengan rencana tata ruang dan peruntukan tanah untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, sasaran strategis ini menegaskan pentingnya orientasi kebijakan pertanahan yang berkelanjutan dan berdaya guna dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional secara menyeluruh. Rumus yang digunakan indeks ini, sebagai berikut: Indeks Pertumbuhan Nilai Tambah Ekonomi Pertanahan = Rata-rata (laju pertumbuhan Nilai Transaksi + laju pertumbuhan Nilai PNBP + laju pertumbuhan Nilai BPHTB + laju pertumbuhan Nilai HT) ────────────────────────────────────────────── (Laju pertumbuhan Nilai Tanah) Keterangan:
a.Laju pertumbuhan nilai transaksi (𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑑𝑎ℎ − 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚) 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚
b.Laju pertumbuhan nilai PNBP (𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑁𝐵𝑃 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑑𝑎ℎ − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑁𝐵𝑃 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚) 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑁𝐵𝑃 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚
c.Laju pertumbuhan nilai BPHTB (𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐵𝑃𝐻𝑇𝐵 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑑𝑎ℎ − 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐵𝑃𝐻𝑇𝐵 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚) 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐵𝑃𝐻𝑇𝐵 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚
d.Laju pertumbuhan nilai Hak Tanggungan (𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐻𝑇 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑑𝑎ℎ − 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐻𝑇 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚) 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐻𝑇 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚
e.Laju pertumbuhan nilai tanah (𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑑𝑎ℎ − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚) 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 Tabel 4.6 Target Kinerja IKSS Indeks Pertumbuhan Nilai Tambah Ekonomi Pertanahan Baseline 2024 Target Satuan2025 2026 2027 2028 2029 1,47 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 Indeks B. Tujuan 2 (Dua) Pada Tujuan 2: meningkatkan kepastian hak atas tanah yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan nasional, guna mengukur kinerja tujuan secara makro dirumuskan IKT serta targetnya sebagai berikut: Tabel 4.7 Indikator Kinerja Tujuan 2 dan Target Indikator Kinerja Tujuan Indikator Kinerja Tujuan Satuan Target Unit Penanggung Jawab Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak Atas Tanah Nilai 6 6 7 7 8
1. 1.Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
2. 2.Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Dari tujuan dan IKT tersebut terdapat 1 (satu) sasaran strategis, yaitu kepastian hak atas tanah untuk seluruh lapisan masyarakat.
3. 1.Sasaran Strategis 3: Kepastian Hak atas Tanah untuk Seluruh Lapisan Masyarakat 1.1. Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak Atas Tanah Kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah diwujudkan melalui pendaftaran tanah dan penanganan kasus pertanahan, termasuk pencegahan timbulnya kasus baru. Pendaftaran tanah dihasilkan dari kegiatan teknis, yuridis, dan administratif atas data yuridis (bukti penguasaan atau kepemilikan tanah) dan data fisik, yaitu data yang menunjukkan kepastian objek yang dihasilkan oleh kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Sedangkan penanganan kasus pertanahan dilakukan melalui penanganan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan. Kepastian hukum juga termasuk aspek kepastian hak, pembatasan penggunaan haknya dan tanggung jawab atas hak yang dimilikinya yang didasarkan atas informasi rencana tata ruang (right, restriction dan responsibility). Kemudian pencegahan timbulnya kasus baru yang muncul dilakukan, antara lain dengan upaya deteksi dini atas potensi kasus yang dapat terjadi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal sebagai upaya preventif untuk mencegah timbulnya kasus pertanahan. Rumus yang digunakan untuk menentukan nilai, sebagai berikut: 𝐴 − 𝐵 𝐴 × 100 Keterangan: A : jumlah sertipikat yang terbit s.d t (n) B : jumlah sertipikat yang dibatalkan haknya s.d t (n) Tabel 4.2 Interval Nilai dan Konversi Indeks Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak atas Tanah Nilai Indeks Nilai Perhitungan 5 <99,995 6 99,9951 - 99,996 7 99,9961 - 99,997 8 99,9971 - 99,998 9 99,9981 - 99,999 Adapun target kinerja indeks nilai kepastian dan perlindungan hak atas tanah pada Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2025-2029 sebagai berikut: Tabel 4.8 Target Kinerja IKSS Nilai Kepastian dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Baseline 2024 Target Satuan2025 2026 2027 2028 2029 5 6 6 7 7 8 Nilai Korelasi sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan, bahwa semakin banyak bidang tanah yang terdaftar dan bidang tanah tersebut semakin sedikit yang berperkara di pengadilan maka nilai kepastian dan perlindungan hak atas tanah tersebut semakin baik. Dalam IKT dan IKSS tersebut, Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah berkontribusi terhadap jumlah sertipikat yang terbit. Semakin sedikit sertipikat yang dibatalkan (dibandingkan dengan jumlah sertipikat yang terbit), maka nilai kepastian dan perlindungan hak atas tanah akan semakin naik, hal ini mengakibatkan bahwa kekuatan hukum sertipikat yang diterbitkan menguat. Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah mempunyai tugas dan fungsi agar menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak komunal, serta pengaturan dan penetapan tanah instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga nilai kepastian hukum atas tanah dapat tercapai. Berdasarkan data di atas, dengan memperhatikan baseline pada tahun 2024 bahwa akumulasi bidang tanah bersertipikat sebesar 104.532.024 (seratus empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua puluh empat) bidang, maka diproyeksikan jumlah penerbitan sertipikat selama 5 (lima) tahun ke depan adalah: Tahun Akumulasi Sertipikat yang Terbit Akumulasi Sertipikat yang terbit s.d T(n) 2025 2.678.453 98.285.031 2026 7.162.572 105.447.603 2027 7.162.572 112.610.175 2028 7.162.572 119.772.747 2029 7.162.572 126.935.319 Jumlah 31.328.741 563.050.875 Jadi meskipun target indikator ini pada tahun 2025 dan 2026 tetap sebesar 6 (enam) dan tahun 2027-2028 juga sebesar 7 (tujuh) tetapi tetap terjadi peningkatan dalam persentase di dalam range-nya. Indikator ini juga dimaksudkan untuk menunjukkan orientasi penyelenggaraan pengelolaan pertanahan dalam berkontribusi mewujudkan sasaran pembangunan berkelanjutan, khususnya pada aspek sosial. Indikator ini dilaksanakan oleh:
a.fungsi penetapan hak dan pendaftaran tanah; dan
b.fungsi penanganan sengketa dan konflik pertanahan; C. Tujuan 3 (Tiga) Pada Tujuan 3: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan perekonomian dan penurunan tingkat kemiskinan melalui bidang pertanahan dan tata ruang. Guna mengukur kinerja tujuan secara makro dirumuskan IKT serta targetnya sebagai berikut: Tabel 4.9 IKT 3 dan Target IKT Indikator Kinerja Tujuan Satuan Target Unit Penanggung Jawab Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Persentase Penerima Reforma Agraria yang meningkat kesejahteraannya Persen 14,98 % 46,98% 46,98% 51,31% 53,89% Direktorat Jenderal Penataan Agraria Dari tujuan dan IKT tersebut terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang dirumuskan dalam mencapai tujuan tersebut, yaitu:
1. 1.Sasaran Strategis 4: keadilan Hak Atas Tanah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketercapaian sasaran strategis ini diukur dengan IKSS, yaitu: 1.1 Penurunan indeks gini ketimpangan pemilikan tanah untuk petani/nelayan Penurunan indeks gini ketimpangan kepemilikan tanah untuk petani/nelayan merupakan instrumen strategis untuk menilai sejauh mana kebijakan dan program reforma agraria mampu mengurangi ketimpangan dalam distribusi kepemilikan tanah. Indeks ini menggambarkan distribusi yang lebih adil dan merata atas sumber daya agraria, khususnya kepada kelompok petani dan nelayan sebagai pelaku utama sektor pangan dan kelautan. Ketimpangan kepemilikan tanah yang tinggi selama ini menjadi hambatan struktural dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat agraris dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi antarwilayah. Ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia masih menjadi isu yang perlu diselesaikan di Indonesia. Selama periode Tahun 2020- 2024, upaya Kementerian ATR/BPN dalam menurunkan indeks gini ketimpangan kepemilikan tanah menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama melalui redistribusi tanah dan program sertipikasi tanah. Namun, keberhasilan ini terbatas oleh kendala infrastruktur, penegakan hukum yang belum optimal, dan konflik tanah yang masih terjadi di beberapa daerah. Selain itu, meskipun ada kemajuan di wilayah pedesaan, ketimpangan pemilikan tanah di daerah perkotaan masih menjadi tantangan utama. Penurunan ketimpangan penguasaan tanah diharapkan dapat berdampak pada penurunan ketimpangan pendapatan dan dalam jangka panjang akan menurunkan potensi biaya sosial dan ekonomi. Pickett dan Wilkinson (2015) menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan penduduk, dengan ketimpangan yang tinggi menyebabkan meningkatnya permasalahan sosial dan kesehatan. Temuan ini sejalan dengan Fajnzylber dkk (2002) dan Kang (2015) yang menemukan bahwa ketimpangan berkorelasi positif dengan tingkat kriminalitas, termasuk di dalamnya korupsi. Oleh sebab itu, IKSS diharapkan mampu mengatasi ketimpangan pendapatan sekaligus mendukung pencapaian sasaran makro pembangunan dalam RPJMN Tahun 2025-2029, yaitu menurunkan Rasio Gini Pendapatan menjadi 0,372-0,375 (nol koma tiga ratus tujuh puluh dua sampai dengan nol koma tiga ratus tujuh puluh lima) pada tahun 2029. Rumus yang digunakan untuk mengukur ketercapaian indeks ini, sebagai berikut: 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝐺𝑖𝑛𝑖 = 1 − ∑(𝑋 𝑖+1 – Xi)(Yi + 𝑌 𝑖+1 ) Keterangan: Xi : Proporsi Kumulatif Pemilik Tanah (subjek) dalam Kelas i atau kelompok luasan Xi+1 : Proporsi Jumlah Kumulatif Pemilik Tanah (subjek) Kelas i +1 atau di atas kelompok luasan Yi : Proporsi Kumulatif Luas Tanah dalam Kelas i atau kelompok luasan Yi+1 : Proporsi Kumulatif Luas Tanah Kelas i +1 atau di atas kelompok luasan Adapun Target Kinerja Indeks Gini Ketimpangan Kepemilikan Tanah pada Renstra Kementerian ATR/BPN periode Tahun 2025-2029 adalah: Tabel 4.10 Target Kinerja IKSS Penurunan Indeks Gini Ketimpangan Kepemilikan Tanah Untuk Petani/Nelayan TARGET TAHUN Baseline 2024 2025 2026 2027 2028 2029 IKSS 4.1 - Penurunan Indeks Gini Ketimpangan Kepemilikan Tanah Untuk Petani/nelayan 0,0057 0,0020 0,0062 0,0138 0,0178 0,0227 Kegiatan (Bidang) 175.860 354.990 659.045 354.995 425.118 1.2 Persentase Peningkatan Pendapatan Subjek Penerima Reforma Agraria Salah satu dari 5 (lima) sasaran visi untuk mewujudkan Negara Nusantara yang Maju dan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025–2029 adalah penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5–5% (empat koma lima sampai dengan lima persen) dan penurunan rasio gini pendapatan menjadi 0,372–0,375 (nol koma tiga ratus tujuh puluh dua sampai dengan nol koma tiga ratus tujuh puluh lima) pada tahun 2029. Dalam konteks pembangunan ekonomi, kedua sasaran tersebut saling berkaitan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah akan berkontribusi langsung terhadap penurunan tingkat kemiskinan sekaligus menurunkan ketimpangan pendapatan. Kementerian ATR/BPN memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian sasaran makro tersebut melalui kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan penerima reforma agraria. Reforma agraria, sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor IX Tahun 2001 dan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, merupakan kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria melalui kegiatan penataan aset dan penataan akses, yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum, serta mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pelaksanaannya, penerima program reforma agraria memperoleh tambahan aset berupa tanah yang dilegalisasi melalui penerbitan sertipikat. Kepemilikan atas aset tanah tersebut memberikan landasan bagi peningkatan produktivitas ekonomi. Keberhasilan pelaksanaan reforma agraria tidak hanya diukur melalui jumlah aset yang didistribusikan, namun juga melalui sejauh mana program ini berdampak terhadap kondisi sosial-ekonomi penerimanya. Oleh karena itu, indikator yang digunakan untuk mengukur capaian strategis dalam konteks ini adalah persentase peningkatan pendapatan subjek penerima reforma agraria. Indikator ini mencerminkan proporsi penerima program yang mengalami perbaikan kondisi kesejahteraan sebagai hasil dari intervensi reforma agraria, melalui peningkatan pendapatan yang teragregrasi dalam upaya peningkatan produktivitas lahan, maupun peningkatan akses terhadap fasilitas pendukung usaha dan pembiayaan. Secara teknis, indikator ini dihitung berdasarkan selisih peningkatan pendapatan subjek penerima reforma agraria sebelum dan sesudah menerima program reforma agraria, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif terhadap variabel pendapatan sebagai salah satu gambaran peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui aspek sosial ekonomi masyarakat. Salah satu pendekatan pengukuran yang digunakan adalah formula: 𝐼𝐾𝑆𝑆 4.2 = (𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ − 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚) (𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚) 𝑋 100% Masyarakat penerima program reforma agraria umumnya memperoleh tambahan aset berupa kepemilikan tanah yang sebelumnya tidak dimiliki, dan kepemilikan ini disertipikasi sehingga menjadi alat bukti hukum atas penguasaan tanah. Dalam penyelenggaraan pertanahan yang terintegrasi dengan reforma agraria, kepemilikan aset tanah yang sah memungkinkan penerima program untuk memperoleh akses terhadap fasilitas produksi dan permodalan melalui kegiatan penataan akses (access reform). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, penataan akses merupakan pemberian dukungan berupa permodalan, pelatihan, maupun pendampingan kepada subjek reforma agraria agar mampu memanfaatkan tanah secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan berbasis pemberdayaan masyarakat. Penataan akses ini dilaksanakan oleh berbagai instansi terkait dalam kerangka kerja GTRA, dengan lingkup kegiatan mencakup identifikasi penerima manfaat melalui pemetaan sosial, peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknis dan pelatihan, serta pendampingan usaha. Sinergi antara penataan aset dan penataan akses inilah yang menjadi landasan bagi keberhasilan program reforma agraria dalam meningkatkan pendapatan sebagai bentuk gambaran kesejahteraan masyarakat dari segi aspek ekonomi. Dengan demikian, indikator persentase peningkatan pendapatan subjek reforma agraria menjadi cerminan dari efektivitas kebijakan pertanahan dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya pada aspek ekonomi inklusif dan pengurangan kemiskinan. Tabel 4.11 Target Kinerja IKSS Persentase Peningkatan Pendapatan Subjek Penerima Reforma Agraria TARGET TAHUN Baseline 2024 2025 2026 2027 2028 2029 IKSS 4.2 - Persentase Peningkatan Pendapatan Subjek Penerima Reforma Agraria 4,9% 5% 5,1% 5,2% 5,3% 5,4% Kegiatan (KK) 43.200 112.000 272.600 513.600 278.000 Tabel 4.12 Interval Nilai dan Konversi Indeks Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak Atas Tanah Persentase Nilai <5% Cukup ≥5%-5,5% Baik >5,5% Sangat Baik D. Tujuan 4 (Empat) Pada Tujuan 4: pelayanan pertanahan dan tata ruang yang optimal, cepat, prudent dan akuntabel, guna mengukur kinerja tujuan secara makro dirumuskan IKT serta targetnya sebagai berikut: Tabel 4.13 IKT 4 (empat) dan Target IKT Indikator Kinerja Tujuan (IKT) Satuan Target Unit Penanggung JawabTahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Skor Penilaian Indeks B-Ready pada aspek Business Location Skor 39,85 44,85 49,85 54,85 59,85
2. 1.Direktorat Jenderal Tata Ruang
3. 2.Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang
4. 3.Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
5. 4.Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Dari tujuan dan IKT tersebut terdapat 1 (satu) Sasaran Strategis, yaitu Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang yang Efektif dan Efisien.
6. 1.Sasaran Strategis 5 (SS-5): Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang yang Efektif dan Efisien 1.1. B-Ready/Business Ready (Business Location) Pelayanan yang optimal, cepat, prudent, dan akuntabel diukur dengan Nilai “Business Ready (B-Ready)”. Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang di Indonesia berkaitan erat dengan B-Ready dari Bank Dunia, yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi regulasi bagi sektor swasta. B-Ready menilai aspek-aspek seperti lokasi bisnis, pelayanan publik, serta kerangka regulasi untuk membantu menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Program ini menekankan pentingnya pengelolaan hak properti, kepastian investasi, dan pelayanan perizinan yang efektif, yang semuanya relevan dalam konteks pertanahan dan penataan ruang. Di Indonesia, bidang pertanahan dan penataan ruang menjadi bagian penting dalam mengatur ketersediaan dan penggunaan lahan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Akses terhadap informasi lahan dan perizinan yang transparan, seperti yang diukur dalam pilar public services dan efficiency B-Ready, sangat penting bagi investor dan pengusaha dalam proses akuisisi properti atau pemanfaatan lahan. Melalui standar seperti ini, program B-Ready menjamin kepastian hukum dengan mendorong penguatan hak milik dan keamanan berinvestasi di lahan serta mengurangi kesimpangsiuran informasi dalam pasar properti. Hal ini sejalan dengan kebutuhan Indonesia untuk meningkatkan kualitas administrasi lahan dan memperbaiki layanan guna menciptakan ekosistem bisnis yang lebih menarik bagi investor domestik dan asing. Salah satu parameter yang digunakan dalam mengukur indikator B-Ready adalah Lokasi Bisnis (Business Location). Parameter Lokasi Bisnis membahas tiga aspek utama, yaitu pembelian, sewa, atau pembangunan, yang tersedia bagi wirausahawan untuk menentukan lokasi usaha mereka. Penilaian dilakukan melalui tiga dimensi utama atau pilar. Pilar pertama berfokus pada kualitas regulasi yang mengatur pengalihan properti, pembangunan, dan perizinan pertanahan, mencakup kerangka regulasi yang diperlukan untuk sewa properti tetap, kepemilikan properti, perencanaan kota, dan izin lingkungan. Pilar kedua menilai kualitas layanan publik serta transparansi informasi dalam proses pengalihan properti, pembangunan, dan perizinan pertanahan. Pilar ketiga mengukur efisiensi operasional dalam mendirikan lokasi bisnis secara nyata. Setiap pilar dipecah menjadi kategori yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu, lalu dibagi lagi menjadi sub kategori. Subkategori ini terdiri dari beberapa indikator, yang masing-masing memiliki komponen tersendiri. Poin diberikan pada setiap indikator dan diakumulasi untuk menentukan total skor pada setiap sub kategori, kategori, dan pilar. Pilar yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Kementerian ATR/BPN antara lain:
a.Regulatory Framework (Pillar I) menilai kualitas regulasi yang mengatur pengalihan properti, pembangunan, dan perizinan pertanahan, mencakup kerangka regulasi yang diperlukan untuk sewa properti tetap, kepemilikan properti, perencanaan kota, dan izin lingkungan. Yang menjadi unit penanggungjawab pada Pillar I ini adalah Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Direktorat Jenderal Survei Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.
b.Public Services (Pillar II) menilai kualitas layanan publik serta transparansi informasi dalam proses pengalihan properti, pembangunan, dan perizinan pertanahan. Yang menjadi unit penanggungjawab pada Pillar II ini adalah Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Direktorat Jenderal Survei Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, dan Direktorat Jenderal Tata Ruang.
c.Operational Efficiency (Pillar III) mengukur efisiensi operasional dalam mendirikan lokasi bisnis secara nyata. Yang menjadi unit penanggungjawab pada Pillar III ini adalah Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Adapun Target Kinerja B-Ready/Business Ready (Business Location) pada Renstra Kementerian ATR/BPN periode Tahun 2025-2029 adalah: Tabel 4.14 Target Kinerja IKSS B-Ready/Business Ready (Business Location) Baseline 2024 TARGET SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 34,85 39,85 44,85 49,85 54,85 59,85 Nilai E. Tujuan 5 (Lima) Pada Tujuan 5 (lima): Reformasi Birokrasi yang bersih melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Public Governance), Manajemen Risiko yang kuat, serta Pengendalian Kepatuhan (Compliance), guna mengukur kinerja tujuan secara makro dirumuskan IKT serta targetnya sebagai berikut: Tabel 4.15 IKT 5 (lima) dan Target IKT Indikator Kinerja Tujuan Satuan Target Unit Penanggung Jawab Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Indeks Reformasi Birokrasi Indeks 86 88 90 92 94
1. 1.Sekretariat Jenderal
2. 2.Inspektorat Jenderal Dari tujuan dan IKT tersebut terdapat 1 (satu) Sasaran Strategis, yaitu Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3. 1.Sasaran Strategis 6 (enam): Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdampak 1.1. Indeks Reformasi Birokrasi. Max Weber sebagai salah satu pakar ilmu sosial telah mulai memperkenalkan birokrasi kepada publik. Terinspirasi oleh keunggulan mesin-mesin industri dan manajemen organisasi, Weber mendefinisikan birokrasi adalah sebuah organisasi yang memiliki prosedur, tanggung jawab, hirarki, dan impersonal. Dengan mengadopsi cara kerja mesin dan manajemen organisasi, birokrasi yang diklaim sebagai organisasi penyelenggara kepentingan publik, dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Tabel 4.16 Target Kinerja IKSS Indeks Reformasi Birokrasi Baseline 2024 TARGET SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 84 86 88 90 92 94 Indeks Indikator yang digunakan dalam Sasaran Strategis ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi untuk menunjukkan sudah bekerjanya Good Governance, melalui perubahan Mindset dan Culture Set yang meliputi 8 (delapan) area perubahan yang terdiri dari: 1) Manajemen Perubahan, 2) Penataan Peraturan Perundang-Undangan, 3) Penataan dan Penguatan Organisasi, 4) Penataan Tatalaksana, 5) Penataan Sumber Daya Manusia, 6) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, 7) Penguatan Pengawasan, dan 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, yang ke semuanya diukur setiap tahun dan terangkum dalam Indeks Reformasi Birokrasi. Sasaran strategis tersebut di atas sebagai goals dari 3 (tiga) Tujuan yang telah ditetapkan memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) sebagaimana diuraikan targetnya setiap tahun dalam tabel berikut: Tabel 4.17 Target Kinerja IKSS Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ukuran 2025 2026 2027 2028 2029 IKSS 1.1 Proporsi Penduduk yang Tinggal di Daerah dengan RTRW yang Sudah Mempertimbangk an Pembangunan Berkelanjutan Persentase (Level Nasional) 98,58 100 100 100 100 Persentase (Level Provinsi) 99,74 100 100 100 100 IKSS 1.2 Proporsi Penduduk yang Mendapatkan Akses Kemudahan Berusaha Melalui RDTR yang Terintegrasi OSS Persentase 11,45 - 11,81 12,52 - 12,87 15,73 - 16,09 20,72 - 21,07 23,46 - 23,81 Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ukuran 2025 2026 2027 2028 2029 IKSS 1.3 Persentase Kepatuhan Pemanfaatan Ruang Persentase 52 54 56 58 60 IKSS 1.4 Proporsi Daerah yang Mengalami Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Persentase 0 50 50 58 58 IKSS 2.1 Indeks Pertumbuhan Nilai Tambah Ekonomi Pertanahan Indeks 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 IKSS 3.1 Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak Atas Tanah Nilai 6 6 7 7 8 IKSS 4.1 Penurunan Indeks Gini Ketimpangan Kepemilikan Tanah Untuk Petani/Nelayan Indeks 0,0020 0,0062 0,0138 0,0178 0,0227 IKSS 4.2 Persentase Peningkatan Pendapatan Subjek Penerima Reforma Agraria Persentase 5% 5,1% 5,2% 5,3% 5,4% IKSS 5.1 B-Ready (Business Ready) Nilai 39,85 44,85 49,85 54,85 59,85 IKSS 6.1 Nilai Reformasi Birokrasi Indeks 86 88 90 92 94 4.1.2. Indikator Kinerja Program Program yang dilaksanakan dalam rencana strategis ini dipertajam dengan sasaran program beserta indikator kinerja program, yang akan diaktualisasikan melalui kegiatan (activity) dengan indikator kinerja kegiatannya. Terdapat 3 (tiga) program yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terdiri dari Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Program Pengelolaan Pertanahan, dan Program Dukungan Manajemen. Adapun rincian jumlah sasaran dan indikator masing-masing program sebagai berikut:
4. 1.Program Penyelenggaraan Penataan Ruang terdiri dari 2 (dua) sasaran program dengan 5 (lima) IKP.
5. 2.Program Pengelolaan Pertanahan terdiri dari 3 (tiga) sasaran program dengan 12 (dua belas) IKP.
6. 3.Program Dukungan Manajemen terdiri dari 3 (tiga) sasaran program dengan 12 (dua belas) IKP. 4.1.3. Indikator Kinerja Kegiatan Terkait indikator kinerja kegiatan terlampir dalam Cascading Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025-
7. 2029.Adapun rincian jumlah kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dari masing-masing program adalah sebagai berikut:
8. 1.10 (sepuluh) kegiatan untuk mendukung terlaksananya Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan 22 (dua puluh dua) IKK.
9. 2.22 (dua puluh dua) kegiatan dalam Program Pengelolaan Pertanahan dilengkapi 35 (tiga puluh lima) IKK.
10. 3.22 (dua puluh dua) kegiatan menunjang Program Dukungan Manajemen, disertai 135 (seratus tiga puluh lima) IKK. 4.2 Kerangka Pendanaan Sub-bab ini menjelaskan mengenai kebutuhan pendanaan secara keseluruhan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk mencapai target Sasaran Strategis Kementerian, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan. Informasi lebih lengkap terhadap kerangka pendanaan terdapat pada Anak Lampiran 2 Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Gambar 3.3 Cascading Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2025-2029 Dengan adanya Renstra ini, diharapkan setiap program, kegiatan, hingga sub- komponen yang disusun dapat diimplementasikan dengan terukur dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian output, outcome, serta dampak positif dalam pembangunan nasional selama 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan Renstra Kementerian ATR/BPN tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan, namun juga oleh kemampuan seluruh jajaran organisasi untuk secara konsisten melaksanakan strategi yang telah ditetapkan. Komitmen kuat dari seluruh pimpinan dan jajaran pegawai di lingkungan Kementerian ATR/BPN menjadi elemen kunci untuk menghadirkan kualitas layanan agraria dan tata ruang yang optimal. Pelaksanaan program-program strategis ini juga akan didukung oleh sinergi yang harmonis antara Kementerian ATR/BPN dan berbagai pemangku kepentingan eksternal, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan tata ruang yang terintegrasi dan penyelenggaraan pertanahan yang transparan, kredibel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tantangan-tantangan dinamis yang dihadapi, baik dari sisi regulasi, perubahan kebutuhan publik, maupun perkembangan teknologi, menuntut adanya fleksibilitas dan kesediaan untuk beradaptasi di dalam pelaksanaan Renstra ini. Setiap perubahan regulasi maupun kebijakan harus terus dipantau dan dianalisis untuk memastikan bahwa Rencana Strategis tetap relevan dan mendukung pencapaian visi. Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN harus menerapkan pendekatan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) sebagai prinsip dasar dalam pelaksanaan Renstra ini, yang mencakup penyesuaian strategi, perbaikan program, serta penyempurnaan sistem kerja. Langkah ini akan memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga tetap sesuai dengan kondisi dan tuntutan aktual di lapangan. Monitoring, pengukuran kinerja secara periodik, serta evaluasi yang berkelanjutan adalah bagian integral dari Renstra ini. Proses ini tidak hanya akan menjadi tolak ukur pencapaian, namun juga sebagai mekanisme untuk mengidentifikasi hambatan dan peluang perbaikan yang dapat digunakan untuk menyesuaikan langkah-langkah yang diperlukan agar tetap berada pada jalur yang sesuai dengan sasaran Renstra. Setiap pencapaian dari tahun pertama hingga tahun kelima akan memberikan gambaran jelas mengenai perkembangan serta efektivitas dari setiap program yang telah direncanakan, sehingga dapat diidentifikasi area yang memerlukan penguatan atau penyesuaian lebih lanjut. Pelaksanaan Renstra Kementerian ATR/BPN ini diharapkan dapat menghadirkan transformasi yang nyata dan berdampak jangka panjang. Dalam jangka waktu lima tahun ke depan, diharapkan tata kelola pertanahan dan tata ruang yang dibangun dapat menjadi pondasi kuat bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk menjadikan Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang sebagai pilar yang mendukung pertumbuhan ekonomi, kepastian hukum, dan keadilan sosial di Indonesia. Melalui Renstra ini, Kementerian ATR/BPN siap melangkah bersama menuju pencapaian visi besar bangsa, yaitu “Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ttd. NUSRON WAHID Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian ATR/BPN Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN 11,65% 11,81% 52 Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan Level Nasional 98,58% 98,58% 98,58% Level Provinsi (Rata-Rata) 99,74% 99,74% 99,74% KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Menyelenggarakan pengelolaan pertanahan dan penataan ruang yang inklusif dan mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Indikator KInerja Tujuan Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi dengan OSS Persentase Kepatuhan Pemanfaatan Ruang Sasaran Strategis 1: Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan VISI TERWUJUDNYA PENGELOLAAN PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG YANG BERKUALITAS, BERKEADILAN DAN BERKEPASTIAN HUKUM DALAM MENDUKUNG INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045 MISI 1: Menyelenggarakan pengelolaan pertanahan dan penataan ruang yang berbasis digital, terintegrasi, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan penurunan Tingkat kemiskinan. Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) ANAK LAMPIRAN 1 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2025-2029 1.1 Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 TUJUAN 1: DJTRPENTAG Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan Level Nasional Level Provinsi (Rata-Rata) KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Menyelenggarakan pengelolaan pertanahan dan penataan ruang yang inklusif dan mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Indikator KInerja Tujuan Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi dengan OSS Persentase Kepatuhan Pemanfaatan Ruang Sasaran Strategis 1: Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan VISI TERWUJUDNYA PENGELOLAAN PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG YANG BERKUALITAS, BERKEADILAN DAN BERKEPASTIAN HUKUM DALAM MENDUKUNG INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045 MISI 1: Menyelenggarakan pengelolaan pertanahan dan penataan ruang yang berbasis digital, terintegrasi, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan penurunan Tingkat kemiskinan. Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 1.1 TUJUAN 1: DJTRPENTAG Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN 11,81% 12,71% 12,87% 52 54 98,58% 100,00% 100,00% 99,74% 100,00% 100,00% Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan Level Nasional Level Provinsi (Rata-Rata) KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Menyelenggarakan pengelolaan pertanahan dan penataan ruang yang inklusif dan mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Indikator KInerja Tujuan Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi dengan OSS Persentase Kepatuhan Pemanfaatan Ruang Sasaran Strategis 1: Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan VISI TERWUJUDNYA PENGELOLAAN PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG YANG BERKUALITAS, BERKEADILAN DAN BERKEPASTIAN HUKUM DALAM MENDUKUNG INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045 MISI 1: Menyelenggarakan pengelolaan pertanahan dan penataan ruang yang berbasis digital, terintegrasi, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan penurunan Tingkat kemiskinan. Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 1.1 TUJUAN 1: DJTRPENTAG Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN 15,93% 16,09% 20,91% 21,07% 56 58 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan Level Nasional Level Provinsi (Rata-Rata) KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Menyelenggarakan pengelolaan pertanahan dan penataan ruang yang inklusif dan mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Indikator KInerja Tujuan Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi dengan OSS Persentase Kepatuhan Pemanfaatan Ruang Sasaran Strategis 1: Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan VISI TERWUJUDNYA PENGELOLAAN PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG YANG BERKUALITAS, BERKEADILAN DAN BERKEPASTIAN HUKUM DALAM MENDUKUNG INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045 MISI 1: Menyelenggarakan pengelolaan pertanahan dan penataan ruang yang berbasis digital, terintegrasi, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan penurunan Tingkat kemiskinan. Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 1.1 TUJUAN 1: DJTRPENTAG Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN 23,65% 23,81% 60 Direktorat Jenderal Tata Ruang Direktorat Jenderal Penataan Agraria 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 Persentase Terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas Persentase
11. 1.Proporsi Prov/Kab/Kota dengan RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan dan menerapkan OSPP 99,10% 99,10% 99,10% DJTR Kegiatan 1: Tersedianya RTR daerah Persentase
12. 1.Persentase Akumulasi Realisasi RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan dan menerapkan OSPP 17,50% 31,25% Jumlah Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis 6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 080 - Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah I PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah I Matek dan Raperda RTRW 10 1.197,88 26 4.640,00 Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota 6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 081 - Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Wilayah I PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Wilayah I Persub RTRW 15 1.565,81 27 4.615,00 Jumlah Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis 6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 085 - Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah II PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah II Matek dan Raperda RTRW 13 1.533,97 26 6.450,00 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Program: Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Sasaran Program Indikator Rincian Output Indikator Kinerja Program Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah Sasaran Kegiatan KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas
13. 1.Proporsi Prov/Kab/Kota dengan RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan dan menerapkan OSPP DJTR Kegiatan 1: Tersedianya RTR daerah
14. 1.Persentase Akumulasi Realisasi RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan dan menerapkan OSPP Jumlah Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis 6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 080 - Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah I PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah I Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota 6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 081 - Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Wilayah I PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Wilayah I Jumlah Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis 6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 085 - Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah II PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah II Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Program: Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Sasaran Program Indikator Rincian Output Indikator Kinerja Program Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah Sasaran Kegiatan VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 99,10% 100,00% 100,00% 31,25% 27,50% 41,25% 26 4.640,00 4.640,00 4.640,00 10 10 1.134,00 1.134,00 27 171,74 4.443,26 4.615,00 4.615,00 10 10 1.310,00 1.310,00 26 360,00 6.090,00 6.450,00 6.450,00 9 9 1.008,00 1.008,00 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas
15. 1.Proporsi Prov/Kab/Kota dengan RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan dan menerapkan OSPP DJTR Kegiatan 1: Tersedianya RTR daerah
16. 1.Persentase Akumulasi Realisasi RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan dan menerapkan OSPP Jumlah Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis 6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 080 - Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah I PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah I Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota 6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 081 - Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Wilayah I PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Wilayah I Jumlah Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis 6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 085 - Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah II PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah II Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Program: Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Sasaran Program Indikator Rincian Output Indikator Kinerja Program Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah Sasaran Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 38,75% 60,00% 51,25% 80,00% 11 15 1.309,77 1.680,00 12 15 1.500,28 1.680,00 11 15 1.513,05 1.980,00 12 16 1.733,13 2.112,00 10 15 1.176,00 1.680,00 11 15 1.358,28 1.680,00 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas
17. 1.Proporsi Prov/Kab/Kota dengan RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan dan menerapkan OSPP DJTR Kegiatan 1: Tersedianya RTR daerah
18. 1.Persentase Akumulasi Realisasi RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan dan menerapkan OSPP Jumlah Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis 6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 080 - Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah I PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah I Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota 6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 081 - Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Wilayah I PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Wilayah I Jumlah Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis 6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 085 - Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah II PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah II Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Program: Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Sasaran Program Indikator Rincian Output Indikator Kinerja Program Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah Sasaran Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 100,00% 100,00% Direktorat Jenderal Tata Ruang Direktorat Jenderal Tata Ruang 65,00% 100,00% 13 14 1.456,00 1.568,00 4.640,00 1.134,00 1.680,00 1.680,00 1.568,00 13 16 1.971,44 2.112,00 4.615,00 1.310,00 1.980,00 2.112,00 2.112,00 12 15 1.344,00 1.680,00 6.450,00 1.008,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota 6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 086 - Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Wilayah II PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Wilayah II Persub RTRW 13 1.402,95 23 3.950,00 Jumlah Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis pada DOB 6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 087 - Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis pada DOB PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Materi Teknis dan Ranperda (PK/Revisi) RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis pada DOB Matek dan Raperda RTRW PENTAG Kegiatan 1: Terwujudnya Penatagunaan Tanah yang berkualitas Jumlah Rekomendasi Penatagunaan Tanah 7 3.226,57 10 3.462,44 Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah 5554 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Neraca Penatagunaan Tanah 7978 - Nilai Tata Guna Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Neraca Penatagunaan Tanah Rekomendasi Kebijakan 1 600,00 2 747,73 Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 034 - Neraca Penatagunaan Tanah Regional 7974 - Nilai Tata Guna Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 034 - Neraca Penatagunaan Tanah Regional Rekomendasi Kebijakan 4 2.534,27 4 2.534,27 Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 040 - Neraca Penatagunaan Tanah Sektoral 7974 - Nilai Tata Guna Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 040 - Neraca Penatagunaan Tanah Sektoral Rekomendasi Kebijakan 0 0 Jumlah Data Potensi Tanah Kritis 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 039 - Data Potensi Tanah Kritis 7974 - Nilai Tata Guna Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 039 - Data Potensi Tanah Kritis Rekomendasi Kebijakan 2 92,30 4 180,45 Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Nilai Tata Guna Tanah Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota 6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 086 - Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Wilayah II PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Wilayah II Jumlah Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis pada DOB 6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 087 - Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis pada DOB PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Materi Teknis dan Ranperda (PK/Revisi) RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis pada DOB PENTAG Kegiatan 1: Terwujudnya Penatagunaan Tanah yang berkualitas Jumlah Rekomendasi Penatagunaan Tanah Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah 5554 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Neraca Penatagunaan Tanah 7978 - Nilai Tata Guna Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Neraca Penatagunaan Tanah Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 034 - Neraca Penatagunaan Tanah Regional 7974 - Nilai Tata Guna Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 034 - Neraca Penatagunaan Tanah Regional Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 040 - Neraca Penatagunaan Tanah Sektoral 7974 - Nilai Tata Guna Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 040 - Neraca Penatagunaan Tanah Sektoral Jumlah Data Potensi Tanah Kritis 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 039 - Data Potensi Tanah Kritis 7974 - Nilai Tata Guna Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 039 - Data Potensi Tanah Kritis Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Nilai Tata Guna Tanah Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 23 2.595,96 1.354,04 3.950,00 3.950,00 6 6 792,00 792,00 2 5.000,00 8 3.462,44 3.462,44 3.462,44 23 23 11.423,48 12.751,11 2 747,73 747,73 747,73 5 5 1.354,21 1.648,00 4 2.534,27 2.534,27 2.534,27 11 11 9.693,55 10.727,39 0 0 0 2 180,45 180,45 180,45 7 7 375,72 375,72 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota 6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 086 - Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Wilayah II PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Wilayah II Jumlah Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis pada DOB 6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 087 - Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis pada DOB PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Materi Teknis dan Ranperda (PK/Revisi) RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis pada DOB PENTAG Kegiatan 1: Terwujudnya Penatagunaan Tanah yang berkualitas Jumlah Rekomendasi Penatagunaan Tanah Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah 5554 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Neraca Penatagunaan Tanah 7978 - Nilai Tata Guna Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Neraca Penatagunaan Tanah Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 034 - Neraca Penatagunaan Tanah Regional 7974 - Nilai Tata Guna Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 034 - Neraca Penatagunaan Tanah Regional Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 040 - Neraca Penatagunaan Tanah Sektoral 7974 - Nilai Tata Guna Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 040 - Neraca Penatagunaan Tanah Sektoral Jumlah Data Potensi Tanah Kritis 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 039 - Data Potensi Tanah Kritis 7974 - Nilai Tata Guna Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 039 - Data Potensi Tanah Kritis Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Nilai Tata Guna Tanah Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 7 15 970,20 1.980,00 8 16 1.164,24 2.112,00 53 53 34.581,94 34.581,94 15 15 5.882,47 5.882,47 5 5 1.697,44 1.697,44 5 5 1.748,36 1.748,36 10 10 7.482,72 7.482,72 4 4 3.771,40 3.771,40 32 32 25.047,16 25.047,16 0 0 6 6 354,62 354,62 6 6 362,70 362,70 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota 6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 086 - Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Wilayah II PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Wilayah II Jumlah Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis pada DOB 6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 087 - Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis pada DOB PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Materi Teknis dan Ranperda (PK/Revisi) RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis pada DOB PENTAG Kegiatan 1: Terwujudnya Penatagunaan Tanah yang berkualitas Jumlah Rekomendasi Penatagunaan Tanah Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah 5554 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Neraca Penatagunaan Tanah 7978 - Nilai Tata Guna Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Neraca Penatagunaan Tanah Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 034 - Neraca Penatagunaan Tanah Regional 7974 - Nilai Tata Guna Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 034 - Neraca Penatagunaan Tanah Regional Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 040 - Neraca Penatagunaan Tanah Sektoral 7974 - Nilai Tata Guna Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 040 - Neraca Penatagunaan Tanah Sektoral Jumlah Data Potensi Tanah Kritis 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 039 - Data Potensi Tanah Kritis 7974 - Nilai Tata Guna Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 039 - Data Potensi Tanah Kritis Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Nilai Tata Guna Tanah Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 9 16 1.375,26 2.112,00 3.950,00 792,00 1.980,00 2.112,00 2.112,00 5.000,00 Direktorat Jenderal Penataan Agraria 17 17 5.383,96 6.509,47 3.462,44 12.751,11 34.581,94 5.882,47 6.509,47 Direktorat Jenderal Penataan Agraria 5 5 675,31 1.800,81 747,73 1.648,00 1.697,44 1.748,36 1.800,81 6 6 4.338,30 4.338,30 2.534,27 10.727,39 7.482,72 3.771,40 4.338,30 0 0 25.047,16 6 6 370,36 370,36 180,45 375,72 354,62 362,70 370,36 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 1.2 Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi dengan OSS 10,30% 11,65% 11,81% Terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas Persentase
19. 2.Persentase Penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) 70,40% 73,88% 73,88% DJTR Kegiatan 1: Tersedianya RTR Daerah Persentase
20. 2.Persentase RDTR yang siap terintegrasi dengan OSS 5,90% 8.40% 9.86% Jumlah Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis 6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 077 - Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah I PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah I Matek dan Ranperkada RDTR Kab/Kota 20 2.637,11 58 8.700,00 Jumlah Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis 6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 078 - Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis di Wilayah I PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis di Wilayah I Matek dan Ranperkada RDTR Kab/Kota 33 73028,58 33 73.028,58 Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota 6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 079 - Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota di Wilayah I PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota di Wilayah I Persub RDTR 29 3.472,38 75 11.617,47 DJTRPENTAG Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Program: Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Sasaran Program Indikator Kinerja Program Sasaran Strategis 1: Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 1.2 Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi dengan OSS Terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas
21. 2.Persentase Penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) DJTR Kegiatan 1: Tersedianya RTR Daerah
22. 2.Persentase RDTR yang siap terintegrasi dengan OSS Jumlah Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis 6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 077 - Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah I PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah I Jumlah Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis 6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 078 - Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis di Wilayah I PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis di Wilayah I Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota 6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 079 - Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota di Wilayah I PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota di Wilayah I DJTRPENTAG Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Program: Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Sasaran Program Indikator Kinerja Program Sasaran Strategis 1: Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 11,81% 12,71% 12,87% 73,88% 75,52% 75,52% 9.86% 15,00% 19.95% 58 8.700,00 8.700,00 8.700,00 15 15 1.965,00 1.965,00 33 73.029 73.028,58 73.028,58 50 50 112.554,00 112.554,00 75 11.617,47 11.617,47 11.617,47 33 33 4.950,00 4.950,00 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 1.2 Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi dengan OSS Terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas
23. 2.Persentase Penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) DJTR Kegiatan 1: Tersedianya RTR Daerah
24. 2.Persentase RDTR yang siap terintegrasi dengan OSS Jumlah Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis 6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 077 - Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah I PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah I Jumlah Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis 6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 078 - Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis di Wilayah I PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis di Wilayah I Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota 6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 079 - Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota di Wilayah I PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota di Wilayah I DJTRPENTAG Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Program: Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Sasaran Program Indikator Kinerja Program Sasaran Strategis 1: Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 15,93% 16,09% 20,91% 21,07% 77,09% 77,09% 78,59% 78,59% 35,00% 46.35% 66,00% 73.06% 16 27 2.200,80 3.564,00 17 27 2.455,27 3.564,00 91 91 238.270,47 238.270,47 91 91 238.270,47 238.270,47 50 50 6.950,00 6.950,00 76 76 10.749,26 10.749,26 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 1.2 Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi dengan OSS Terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas
25. 2.Persentase Penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) DJTR Kegiatan 1: Tersedianya RTR Daerah
26. 2.Persentase RDTR yang siap terintegrasi dengan OSS Jumlah Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis 6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 077 - Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah I PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah I Jumlah Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis 6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 078 - Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis di Wilayah I PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis di Wilayah I Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota 6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 079 - Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota di Wilayah I PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota di Wilayah I DJTRPENTAG Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Program: Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Sasaran Program Indikator Kinerja Program Sasaran Strategis 1: Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 23,65% 23,81% Direktorat Jenderal Tata Ruang Direktorat Jenderal Penataan Agraria 80,02% 80,02% Direktorat Jenderal Tata Ruang 83,00% 100,00% Direktorat Jenderal Tata Ruang 18 27 2.729,68 3.510,00 8.700,00 1.965,00 3.564,00 3.564,00 3.510,00 73.028,58 112.554,00 238.270,47 238.270,47 42 42 5.838,00 5.838,00 11.617,47 4.950,00 6.950,00 10.749,26 5.838,00 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 Jumlah Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis 6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 082 - Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah II PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah II Matek dan Ranperkada RDTR Kab/Kota 17 2.011,60 42 8.533,30 Jumlah Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis 6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 083 - Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis di Wilayah II PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis di Wilayah II Matek dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota 6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 084 - Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota di Wilayah II PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota di Wilayah II Persub RDTR 13 2.030,08 52 5.700,00 Jumlah Perkada RDTR yang Siap diintegrasikan ke dalam Sistem OSS 6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Fasilitasi Penyiapan Integrasi RDTR ke dalam Sistem OSS di Wilayah I Perkada RDTR yang Siap diintegrasika n ke dalam Sistem OSS Jumlah Perkada RDTR yang Siap diintegrasikan ke dalam Sistem OSS 6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Fasilitasi Penyiapan Integrasi RDTR ke dalam Sistem OSS di Wilayah II Perkada RDTR yang Siap diintegrasika n ke dalam Sistem OSS PENTAG Kegiatan 2: Terwujudnya Penatagunaan Tanah berbasis mikro yang berkelanjutan Jumlah Rekomendasi Penatagunaan Tanah Skala Detail 12 2.271,04 12 2.293,04 Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Nilai Tata Guna Tanah Skala Detail Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis 6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 082 - Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah II PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah II Jumlah Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis 6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 083 - Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis di Wilayah II PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis di Wilayah II Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota 6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 084 - Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota di Wilayah II PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota di Wilayah II Jumlah Perkada RDTR yang Siap diintegrasikan ke dalam Sistem OSS 6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Fasilitasi Penyiapan Integrasi RDTR ke dalam Sistem OSS di Wilayah I Jumlah Perkada RDTR yang Siap diintegrasikan ke dalam Sistem OSS 6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Fasilitasi Penyiapan Integrasi RDTR ke dalam Sistem OSS di Wilayah II PENTAG Kegiatan 2: Terwujudnya Penatagunaan Tanah berbasis mikro yang berkelanjutan Jumlah Rekomendasi Penatagunaan Tanah Skala Detail Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Nilai Tata Guna Tanah Skala Detail Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 42 1.460,00 7.073,30 8.533,30 8.533,30 20 20 2.631,70 2.631,70 50 50 110.904,00 110.904,00 52 2.973,95 2.726,05 5.700,00 5.700,00 0 0 33 33 2.508,00 3.960,00 0 0 12 2.293,04 2.293,04 2.293,04 64 76 8.657,16 10.228,37 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis 6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 082 - Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah II PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah II Jumlah Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis 6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 083 - Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis di Wilayah II PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis di Wilayah II Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota 6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 084 - Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota di Wilayah II PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota di Wilayah II Jumlah Perkada RDTR yang Siap diintegrasikan ke dalam Sistem OSS 6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Fasilitasi Penyiapan Integrasi RDTR ke dalam Sistem OSS di Wilayah I Jumlah Perkada RDTR yang Siap diintegrasikan ke dalam Sistem OSS 6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Fasilitasi Penyiapan Integrasi RDTR ke dalam Sistem OSS di Wilayah II PENTAG Kegiatan 2: Terwujudnya Penatagunaan Tanah berbasis mikro yang berkelanjutan Jumlah Rekomendasi Penatagunaan Tanah Skala Detail Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Nilai Tata Guna Tanah Skala Detail Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 21 28 2.901,45 3.696,00 23 28 3.336,67 3.696,00 94 94 246.125,54 246.125,54 94 94 246.125,54 246.125,54 50 50 6.950,00 6.950,00 79 79 11.170,60 11.170,60 50 50 3.974,96 6.135,73 76 76 6.344,03 10.342,69 50 50 3.965,35 9.075,00 79 79 6.578,51 15.772,35 111 111 15.578,21 15.578,21 111 111 16.135,63 16.135,63 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis 6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 082 - Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah II PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah II Jumlah Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis 6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 083 - Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis di Wilayah II PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis di Wilayah II Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota 6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 084 - Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota di Wilayah II PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota di Wilayah II Jumlah Perkada RDTR yang Siap diintegrasikan ke dalam Sistem OSS 6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Fasilitasi Penyiapan Integrasi RDTR ke dalam Sistem OSS di Wilayah I Jumlah Perkada RDTR yang Siap diintegrasikan ke dalam Sistem OSS 6668 - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Fasilitasi Penyiapan Integrasi RDTR ke dalam Sistem OSS di Wilayah II PENTAG Kegiatan 2: Terwujudnya Penatagunaan Tanah berbasis mikro yang berkelanjutan Jumlah Rekomendasi Penatagunaan Tanah Skala Detail Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Nilai Tata Guna Tanah Skala Detail Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 25 28 3.640,00 3.640,00 8.533,30 2.631,70 3.696,00 3.696,00 3.640,00 110.904,00 246.125,54 246.125,54 43 43 5.977,00 5.977,00 5.700,00 6.950,00 11.170,60 5.977,00 42 42 3.681,21 6.197,26 3.960,00 6.135,73 10.342,69 6.197,26 43 43 3.759,74 9.443,45 9.075,00 15.772,35 9.443,45 111 111 16.883,83 16.883,83 2.293,04 10.228,37 15.578,21 16.135,63 16.883,83 Direktorat Jenderal Penataan Agraria Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 5554 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 002 - Data Penataan Wilayah Pesisir, Pulau- Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu Rekomendasi Kebijakan 4 978,00 4 1.000,00 Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 035 - Data Potensi Penataan Pertanahan Wilayah Pesisir, Perbatasan, dan Wilayah Tertentu ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 041 - Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan Rekomendasi Kebijakan 8 785,46 8 785,46 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 036 - Data Potensi Penataan Pertanahan Pulau- Pulau Kecil dan Pulau Kecil Terluar ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 041 - Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan Rekomendasi Kebijakan 4 507,58 4 507,58 Terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas
27. 3.Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional 50,00% 53,14% DJTR Kegiatan 2: Tersedianya RTR Nasional Persentase Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional 20,00% 22,86% 5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 002 - Dokumen Pendukung RTR Nasional ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Fasilitasi Pendukung RTR Nasional Dokumen Pendukung RTR Nasional/Dok umen Fasilitasi Pendukung RTR Nasional 5 826,82 5 1.425,00 Jumlah Materi Teknis dan RPerpres RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN) Persentase 5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 014 - Materi Teknis dan RPerpres RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN) PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Materi Teknis dan RPerpres RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN) Materi Teknis dan RPerpres RTR Nasional 3 15000,00 6 21.900,00 Indikator Rincian Output Sasaran Program Indikator Kinerja Program Perencanaan Tata Ruang Nasional Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 5554 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 002 - Data Penataan Wilayah Pesisir, Pulau- Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 035 - Data Potensi Penataan Pertanahan Wilayah Pesisir, Perbatasan, dan Wilayah Tertentu ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 041 - Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 036 - Data Potensi Penataan Pertanahan Pulau- Pulau Kecil dan Pulau Kecil Terluar ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 041 - Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan Terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas
28. 3.Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional DJTR Kegiatan 2: Tersedianya RTR Nasional Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional 5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 002 - Dokumen Pendukung RTR Nasional ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Fasilitasi Pendukung RTR Nasional Jumlah Materi Teknis dan RPerpres RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN) 5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 014 - Materi Teknis dan RPerpres RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN) PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Materi Teknis dan RPerpres RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN) Indikator Rincian Output Sasaran Program Indikator Kinerja Program Perencanaan Tata Ruang Nasional Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 4 1.000,00 1.000,00 1.000,00 8 785,46 785,46 785,46 64 66 8.657,16 8.801,58 4 507,58 507,58 507,58 0 10 1.426,79 53,14% 54,43% 62,86% 22,86% 28,57% 37,14% 5 1.379,95 45,05 1.425,00 1.425,00 5 5 850,00 2.000,00 6 6.900,00 15.000 21.900,00 21.900,00 2 8 3.750,00 2.700,00 10.500,00 2.700,00 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 5554 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 002 - Data Penataan Wilayah Pesisir, Pulau- Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 035 - Data Potensi Penataan Pertanahan Wilayah Pesisir, Perbatasan, dan Wilayah Tertentu ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 041 - Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 036 - Data Potensi Penataan Pertanahan Pulau- Pulau Kecil dan Pulau Kecil Terluar ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 041 - Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan Terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas
29. 3.Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional DJTR Kegiatan 2: Tersedianya RTR Nasional Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional 5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 002 - Dokumen Pendukung RTR Nasional ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Fasilitasi Pendukung RTR Nasional Jumlah Materi Teknis dan RPerpres RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN) 5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 014 - Materi Teknis dan RPerpres RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN) PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Materi Teknis dan RPerpres RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN) Indikator Rincian Output Sasaran Program Indikator Kinerja Program Perencanaan Tata Ruang Nasional Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 96 96 13.177,04 13.177,04 96 96 13.572,36 13.572,36 15 15 2.401,17 2.401,17 15 15 2.563,28 2.563,28 66,71% 77,14% 77,71% 89,14% 54,29% 62,86% 74,29% 82,86% 1 1 178,50 2.000,00 1 1 187,43 2.000,00 5 6 12.525,00 1.475,00 12.525,00 5 6 12.525,00 1.475,00 12.525,00 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 5554 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 002 - Data Penataan Wilayah Pesisir, Pulau- Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 035 - Data Potensi Penataan Pertanahan Wilayah Pesisir, Perbatasan, dan Wilayah Tertentu ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 041 - Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 036 - Data Potensi Penataan Pertanahan Pulau- Pulau Kecil dan Pulau Kecil Terluar ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 041 - Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan Terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas
30. 3.Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional DJTR Kegiatan 2: Tersedianya RTR Nasional Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional 5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 002 - Dokumen Pendukung RTR Nasional ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Fasilitasi Pendukung RTR Nasional Jumlah Materi Teknis dan RPerpres RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN) 5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 014 - Materi Teknis dan RPerpres RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN) PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Materi Teknis dan RPerpres RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN) Indikator Rincian Output Sasaran Program Indikator Kinerja Program Perencanaan Tata Ruang Nasional Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 1.000,00 96 96 13.979,53 13.979,53 785,46 8.801,58 13.177,04 13.572,36 13.979,53 15 15 2.904,31 2.904,31 507,58 1.426,79 2.401,17 2.563,28 2.904,31 88,57% 100,00% 91,43% 100,00% Direktorat Jenderal Tata Ruang 1 1 196,80 2.000,00 1.425,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 4 4 5.900,00 5.900,00 21.900,00 13.200,00 14.000,00 14.000,00 5.900,00 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 Jumlah Dokumen Harmonisasi RPerpres RTR Nasional 5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 017 - Dokumen Harmonisasi RPerpres RTR Nasional PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Dokumen Harmonisasi RPerpres RTR Nasional Dokumen Harmonisasi RPerpres RTR Nasional 3 1.741,00 4 3.050,00 Jumlah Materi Teknis dan RPerpres RDTR KPN 5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 015 - Materi Teknis dan RPerpres RDTR KPN PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Materi Teknis dan RPerpres RDTR KPN Materi Teknis dan RPerpres RDTR KPN Jumlah Dokumen Harmonisasi RPerpres RDTR KPN 5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 018 - Dokumen Harmonisasi RPerpres RDTR KPN PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Dokumen Harmonisasi RPerpres RDTR KPN Dokumen Harmonisasi RPerpres RDTR KPN 4 1.989,00 4 2.403,65 Jumlah Materi Teknis RPP RTRWN 5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Materi Teknis RPP RTRWN PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Materi Teknis dan RPP RTRWN Materi Teknis dan RPP RTRWN Tersedianya NSPK Tata Ruang Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen Legal/Rancangan NSPK Tata Ruang 10,00% 20,00% Jumlah Dokumen NSPK Bidang Tata Ruang 5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - Dokumen Legal NSPK Bidang Tata Ruang AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Dokumen NSPK Bidang Tata Ruang Rancangan Peraturan NSPK 2 1.287,33 4 4.216,25 Jumlah Penyebarluasan Informasi dan Pemahaman Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) 5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 002 - Penyebarluasan Informasi dan Pemahaman Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Penyebarluasan Informasi dan Pemahaman Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Dokumen Laporan 1 1000,00 6 2.425,00 Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Sasaran Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah Dokumen Harmonisasi RPerpres RTR Nasional 5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 017 - Dokumen Harmonisasi RPerpres RTR Nasional PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Dokumen Harmonisasi RPerpres RTR Nasional Jumlah Materi Teknis dan RPerpres RDTR KPN 5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 015 - Materi Teknis dan RPerpres RDTR KPN PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Materi Teknis dan RPerpres RDTR KPN Jumlah Dokumen Harmonisasi RPerpres RDTR KPN 5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 018 - Dokumen Harmonisasi RPerpres RDTR KPN PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Dokumen Harmonisasi RPerpres RDTR KPN Jumlah Materi Teknis RPP RTRWN 5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Materi Teknis RPP RTRWN PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Materi Teknis dan RPP RTRWN Tersedianya NSPK Tata Ruang Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen Legal/Rancangan NSPK Tata Ruang Jumlah Dokumen NSPK Bidang Tata Ruang 5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - Dokumen Legal NSPK Bidang Tata Ruang AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Dokumen NSPK Bidang Tata Ruang Jumlah Penyebarluasan Informasi dan Pemahaman Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) 5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 002 - Penyebarluasan Informasi dan Pemahaman Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Penyebarluasan Informasi dan Pemahaman Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Sasaran Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 4 3.050,00 3.050,00 3.050,00 3 3 1.950,00 1.950,00 0 6 13.732,28 4 2.403,65 2.403,65 2.403,65 0 2 1.200,00 20,00% 15,00% 40,00% 4 1.200,00 3.016,25 4.216,25 4.216,25 1 4 900,00 4.017,00 6 2.425,00 2.425,00 2.425,00 1 6 400,00 3.280,00 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah Dokumen Harmonisasi RPerpres RTR Nasional 5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 017 - Dokumen Harmonisasi RPerpres RTR Nasional PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Dokumen Harmonisasi RPerpres RTR Nasional Jumlah Materi Teknis dan RPerpres RDTR KPN 5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 015 - Materi Teknis dan RPerpres RDTR KPN PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Materi Teknis dan RPerpres RDTR KPN Jumlah Dokumen Harmonisasi RPerpres RDTR KPN 5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 018 - Dokumen Harmonisasi RPerpres RDTR KPN PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Dokumen Harmonisasi RPerpres RDTR KPN Jumlah Materi Teknis RPP RTRWN 5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Materi Teknis RPP RTRWN PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Materi Teknis dan RPP RTRWN Tersedianya NSPK Tata Ruang Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen Legal/Rancangan NSPK Tata Ruang Jumlah Dokumen NSPK Bidang Tata Ruang 5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - Dokumen Legal NSPK Bidang Tata Ruang AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Dokumen NSPK Bidang Tata Ruang Jumlah Penyebarluasan Informasi dan Pemahaman Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) 5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 002 - Penyebarluasan Informasi dan Pemahaman Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Penyebarluasan Informasi dan Pemahaman Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Sasaran Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 3 3 2.047,50 2.160,00 3 3 2.149,88 2.160,00 4 6 5.750,00 8.860,89 5 6 7.546,88 12.808,40 6 6 3.600,00 3.600,00 4 4 1.950,00 2.400,00 25,00% 60,00% 40,00% 80,00% 2 4 1.890,00 4.137,51 3 4 2.976,75 4.261,63 2 6 840,00 3.310,90 3 6 1.323,00 3.342,73 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah Dokumen Harmonisasi RPerpres RTR Nasional 5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 017 - Dokumen Harmonisasi RPerpres RTR Nasional PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Dokumen Harmonisasi RPerpres RTR Nasional Jumlah Materi Teknis dan RPerpres RDTR KPN 5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 015 - Materi Teknis dan RPerpres RDTR KPN PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Materi Teknis dan RPerpres RDTR KPN Jumlah Dokumen Harmonisasi RPerpres RDTR KPN 5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 018 - Dokumen Harmonisasi RPerpres RDTR KPN PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Dokumen Harmonisasi RPerpres RDTR KPN Jumlah Materi Teknis RPP RTRWN 5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Materi Teknis RPP RTRWN PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Materi Teknis dan RPP RTRWN Tersedianya NSPK Tata Ruang Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen Legal/Rancangan NSPK Tata Ruang Jumlah Dokumen NSPK Bidang Tata Ruang 5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - Dokumen Legal NSPK Bidang Tata Ruang AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Dokumen NSPK Bidang Tata Ruang Jumlah Penyebarluasan Informasi dan Pemahaman Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) 5538 - Perencanaan Tata Ruang Nasional AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 002 - Penyebarluasan Informasi dan Pemahaman Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Penyebarluasan Informasi dan Pemahaman Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Sasaran Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 2 2 1.430,00 1.430,00 3.050,00 1.950,00 2.160,00 2.160,00 1.430,00 6 6 9.509,06 12.598,43 13.732,28 8.860,89 12.808,40 12.598,43 4 4 2.047,50 2.414,60 2.403,65 1.200,00 3.600,00 2.400,00 2.414,60 60,00% 100,00% Direktorat Jenderal Tata Ruang 4 4 4.167,45 4.389,48 4.216,25 4.017,00 4.137,51 4.261,63 4.389,48 4 6 1.852,20 3.375,51 2.425,00 3.280,00 3.310,90 3.342,73 3.375,51 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 Kegiatan 3: Tersedianya instrumen sinkronisasi pemanfaatan ruang Persentase Akumulasi Penilaian Kesesuaian Rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RTR 100,00% 100,00% Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang 5539 - Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Rekomendasi Program Pembanguna n 38 2.000,00 38 5.439,51 Jumlah Integrasi Hasil Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) ke dalam Rencana Pembangunan 5539 - Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 002 - Integrasi Hasil Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) ke dalam Rencana Pembangunan ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Integrasi Hasil Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) ke dalam Rencana Pembangunan Rekomendasi Program Pembanguna n 0 38 1.205,00 Jumlah Persetujuan/Rekomend asi KKPR 5539 - Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang BAH - Pelayanan Publik Lainnya 002 - Persetujuan/Reko mendasi KKPR BAH - Pelayanan Publik Lainnya Persetujuan/Reko mendasi KKPR Dokumen Persetujuan/ Rekomendasi KKPR 550 3.855,31 1250 9.593,32 Jumlah Bimbingan Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 5539 - Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Bimbingan Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Bimbingan Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Rekomendasi Kebijakan 0 38 8.113,59 Indikator Rincian Output Sinkronisasi Pemanfaaatan Ruang Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Kegiatan 3: Tersedianya instrumen sinkronisasi pemanfaatan ruang Persentase Akumulasi Penilaian Kesesuaian Rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RTR Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang 5539 - Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jumlah Integrasi Hasil Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) ke dalam Rencana Pembangunan 5539 - Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 002 - Integrasi Hasil Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) ke dalam Rencana Pembangunan ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Integrasi Hasil Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) ke dalam Rencana Pembangunan Jumlah Persetujuan/Rekomend asi KKPR 5539 - Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang BAH - Pelayanan Publik Lainnya 002 - Persetujuan/Reko mendasi KKPR BAH - Pelayanan Publik Lainnya Persetujuan/Reko mendasi KKPR Jumlah Bimbingan Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 5539 - Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Bimbingan Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Bimbingan Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Indikator Rincian Output Sinkronisasi Pemanfaaatan Ruang Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 100,00% 100,00% 100,00% 38 5.439,51 5.439,51 5.439,51 38 38 3.673,17 5.983,47 38 1.205,00 1.205,00 1.205,00 0 38 1.325,50 1250 9.593,32 9.593,32 9.593,32 1.350 1.350 5.829,92 9.881,12 38 3.464,11 4.649,48 8.113,59 8.113,59 38 38 5.357,00 6.992,97 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Kegiatan 3: Tersedianya instrumen sinkronisasi pemanfaatan ruang Persentase Akumulasi Penilaian Kesesuaian Rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RTR Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang 5539 - Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jumlah Integrasi Hasil Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) ke dalam Rencana Pembangunan 5539 - Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 002 - Integrasi Hasil Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) ke dalam Rencana Pembangunan ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Integrasi Hasil Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) ke dalam Rencana Pembangunan Jumlah Persetujuan/Rekomend asi KKPR 5539 - Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang BAH - Pelayanan Publik Lainnya 002 - Persetujuan/Reko mendasi KKPR BAH - Pelayanan Publik Lainnya Persetujuan/Reko mendasi KKPR Jumlah Bimbingan Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 5539 - Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Bimbingan Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Bimbingan Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Indikator Rincian Output Sinkronisasi Pemanfaaatan Ruang Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 38 38 3.856,83 6.581,81 38 38 4.049,67 7.239,99 38 38 1.458,05 1.458,05 38 38 1.530,95 1.603,86 1.418 1.450 6.429,75 10.178,55 1.489 1.550 7.089,28 10.485,89 38 38 5.624,85 7.692,26 38 38 5.906,09 8.461,49 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Kegiatan 3: Tersedianya instrumen sinkronisasi pemanfaatan ruang Persentase Akumulasi Penilaian Kesesuaian Rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RTR Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang 5539 - Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jumlah Integrasi Hasil Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) ke dalam Rencana Pembangunan 5539 - Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 002 - Integrasi Hasil Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) ke dalam Rencana Pembangunan ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Integrasi Hasil Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) ke dalam Rencana Pembangunan Jumlah Persetujuan/Rekomend asi KKPR 5539 - Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang BAH - Pelayanan Publik Lainnya 002 - Persetujuan/Reko mendasi KKPR BAH - Pelayanan Publik Lainnya Persetujuan/Reko mendasi KKPR Jumlah Bimbingan Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 5539 - Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Bimbingan Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang PBT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Bimbingan Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Indikator Rincian Output Sinkronisasi Pemanfaaatan Ruang Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 100,00% 100,00% Direktorat Jenderal Tata Ruang 38 38 4.252,15 7.963,99 5.439,51 5.983,47 6.581,81 7.239,99 7.963,99 38 38 1.607,50 1.764,24 1.205,00 1.325,50 1.458,05 1.603,86 1.764,24 1.564 1.650 7.818,68 10.800,46 9.593,32 9.881,12 10.178,55 10.485,89 10.800,46 38 38 6.201,40 9.307,64 8.113,59 6.992,97 7.692,26 8.461,49 9.307,64 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 Kegiatan 2: Terwujudnya Penatagunaan Tanah berbasis mikro yang berkelanjutan Jumlah Layanan Kebijakan Penataan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 74.628 25.669,75 74.715 25.690,77 Jumlah Layanan Penatagunaan Tanah 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Layanan Peta Analisis PGT BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Layanan Peta Analisis PGT Layanan 19.600 603,46 19.783 605,60 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah BAH - Pelayanan Publik Lainnya 004 - Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan BAH - Pelayanan Publik Lainnya 004 - Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Layanan 55.028 25.066,29 54.932 25.085,17 1.3 Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang 50% 52% Terwujudnya Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Terkendali Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang Persentase 84,0% PPTR Kegiatan 1: 5.000,00
31. 1.Terlaksananya penilaian pelaksanaan KKPR Persentase
32. 1.Persentase penilaian pelaksanaan KKPR 100,0% 12,5% 5.000,00 Jumlah Dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan PMP UMK yang Dinilai 5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 001 - Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan PMP UMK QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 001 - Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan PMP UMK Produk 2.000 5.000,00 PENTAG Nilai Tata Guna Tanah Skala Detail Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Sasaran Strategis 1: Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan PPTR Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Sasaran Program Indikator Kinerja Program KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Kegiatan 2: Terwujudnya Penatagunaan Tanah berbasis mikro yang berkelanjutan Jumlah Layanan Kebijakan Penataan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Jumlah Layanan Penatagunaan Tanah 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Layanan Peta Analisis PGT BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Layanan Peta Analisis PGT 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah BAH - Pelayanan Publik Lainnya 004 - Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan BAH - Pelayanan Publik Lainnya 004 - Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan 1.3 Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang Terwujudnya Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Terkendali Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang PPTR Kegiatan 1:
33. 1.Terlaksananya penilaian pelaksanaan KKPR
34. 1.Persentase penilaian pelaksanaan KKPR Jumlah Dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan PMP UMK yang Dinilai 5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 001 - Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan PMP UMK QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 001 - Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan PMP UMK PENTAG Nilai Tata Guna Tanah Skala Detail Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Sasaran Strategis 1: Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan PPTR Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Sasaran Program Indikator Kinerja Program VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 74.715 25.690,77 25.690,77 25.690,77 76.413 109.366 26.545,01 29.839,93 19.783 605,60 605,60 605,60 23.521 19.247 718,06 592,60 54.932 25.085,17 25.085,17 25.085,17 52.892 90.119 25.826,95 29.247,33 52% 54% 84,0% 84,7% 84,7% 17.927,19 18.732,34 39.960,00 5.000,00 5.000,00 19,3% 16,7% 5.600,00 9.850,00 2.000 1.700,00 3.300,00 5.000,00 5.000,00 2.350 3.000 5.600,00 9.850,00 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Kegiatan 2: Terwujudnya Penatagunaan Tanah berbasis mikro yang berkelanjutan Jumlah Layanan Kebijakan Penataan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Jumlah Layanan Penatagunaan Tanah 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Layanan Peta Analisis PGT BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Layanan Peta Analisis PGT 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah BAH - Pelayanan Publik Lainnya 004 - Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan BAH - Pelayanan Publik Lainnya 004 - Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan 1.3 Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang Terwujudnya Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Terkendali Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang PPTR Kegiatan 1:
35. 1.Terlaksananya penilaian pelaksanaan KKPR
36. 1.Persentase penilaian pelaksanaan KKPR Jumlah Dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan PMP UMK yang Dinilai 5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 001 - Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan PMP UMK QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 001 - Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan PMP UMK PENTAG Nilai Tata Guna Tanah Skala Detail Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Sasaran Strategis 1: Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan PPTR Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Sasaran Program Indikator Kinerja Program APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 118.951 118.951 32.260,78 32.260,78 128.517 128.517 34.680,17 34.680,17 21.595 21.595 664,89 664,89 23.928 23.928 736,70 736,70 97.356 97.356 31.595,89 31.595,89 104.589 104.589 33.943,47 33.943,47 56% 58% 85,3% 85,3% 86,0% 86,0% 18.540,00 39.390,00 19.600,00 42.350,00 20,6% 18,3% 5.800,00 10.350,00 21,4% 20,6% 6.000,00 11.900,00 2.500 3.300 5.800,00 10.350,00 2.600 3.700 6.000,00 11.900,00 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Kegiatan 2: Terwujudnya Penatagunaan Tanah berbasis mikro yang berkelanjutan Jumlah Layanan Kebijakan Penataan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Jumlah Layanan Penatagunaan Tanah 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Layanan Peta Analisis PGT BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Layanan Peta Analisis PGT 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah BAH - Pelayanan Publik Lainnya 004 - Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan BAH - Pelayanan Publik Lainnya 004 - Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan 1.3 Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang Terwujudnya Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Terkendali Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang PPTR Kegiatan 1:
37. 1.Terlaksananya penilaian pelaksanaan KKPR
38. 1.Persentase penilaian pelaksanaan KKPR Jumlah Dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan PMP UMK yang Dinilai 5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 001 - Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan PMP UMK QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 001 - Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan PMP UMK PENTAG Nilai Tata Guna Tanah Skala Detail Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Sasaran Strategis 1: Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan PPTR Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Sasaran Program Indikator Kinerja Program APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 138.102 138.102 37.101,33 37.101,33 25.690,77 29.839,93 32.260,78 34.680,17 37.101,33 Direktorat Jenderal Penataan Agraria 26.275 26.275 808,97 808,97 605,60 592,60 664,89 736,70 808,97 111.827 111.827 36.292,36 36.292,36 25.085,17 29.247,33 31.595,89 33.943,47 36.292,36 60% 86,7% 80,0% Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang 21.700,00 60.875,00 5.000,00 18.732,34 18.540,00 19.600,00 21.700,00 22,2% 33,3% 6.200,00 18.525,00 5.000,00 5.600,00 5.800,00 6.000,00 6.200,00 Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang 2.700 6.000 6.200,00 18.525,00 5.000,00 5.600,00 5.800,00 6.000,00 18.525,00 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025
39. 2.Terlaksananya penilaian perwujudan RTR
40. 2.Persentase penilaian perwujudan RTR 11,4% 6.000,00 Jumlah RTR yang Dinilai Perwujudannya 5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 002 - Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 002 - Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang Produk 5 6.000,00
41. 3.Tersedianya rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif
42. 3.Persentase rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif 6,7% 8.227,19 Jumlah Rekomendasi Pemberian Insentif dan Disinsentif yang Dihasilkan 5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 004 - Pemberian Insentif dan Disinsentif Rekomendasi 1 1.300,00 5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Layanan 5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Rancangan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Kajian Kebijakan Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rekomendasi Kebijakan 1 1.727,19 5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 002 - Kajian Kebijakan Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang Rekomendasi Kebijakan 5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - Dokumen Legal NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001- Rancangan NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang NSPK 1 800,00 002 - Rancangan NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO
43. 2.Terlaksananya penilaian perwujudan RTR
44. 2.Persentase penilaian perwujudan RTR Jumlah RTR yang Dinilai Perwujudannya 5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 002 - Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 002 - Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang
45. 3.Tersedianya rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif
46. 3.Persentase rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif Jumlah Rekomendasi Pemberian Insentif dan Disinsentif yang Dihasilkan 5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 004 - Pemberian Insentif dan Disinsentif 5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Rancangan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Kajian Kebijakan Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang 5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 002 - Kajian Kebijakan Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang 5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - Dokumen Legal NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001- Rancangan NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang 002 - Rancangan NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 11,4% 6.000,00 6.000,00 19,0% 18,2% 5.000,00 12.000,00 5 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4 8 5.000,00 12.000,00 6,7% 8.227,19 6.927,19 30,8% 26,7% 8.132,34 18.110,00 1 1.300,00 1.300,00 4 4 3.210,00 3.210,00 1 1 1.322,34 2.500,00 1 1.303,49 423,70 1.727,19 1.727,19 1 1 600,00 3.000,00 1 800,00 800,00 800,00 1 4 600,00 3.500,00 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO
47. 2.Terlaksananya penilaian perwujudan RTR
48. 2.Persentase penilaian perwujudan RTR Jumlah RTR yang Dinilai Perwujudannya 5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 002 - Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 002 - Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang
49. 3.Tersedianya rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif
50. 3.Persentase rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif Jumlah Rekomendasi Pemberian Insentif dan Disinsentif yang Dihasilkan 5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 004 - Pemberian Insentif dan Disinsentif 5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Rancangan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Kajian Kebijakan Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang 5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 002 - Kajian Kebijakan Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang 5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - Dokumen Legal NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001- Rancangan NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang 002 - Rancangan NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 19,0% 18,2% 5.200,00 12.000,00 19,0% 18,2% 5.500,00 12.000,00 4 8 5.200,00 12.000,00 4 8 5.500,00 12.000,00 15,4% 13,3% 7.540,00 17.040,00 15,4% 20,0% 8.100,00 18.450,00 2 2 1.640,00 1.640,00 2 3 1.800,00 2.700,00 1 1 1.500,00 2.550,00 1 1 1.600,00 2.600,00 1 1 700,00 3.050,00 1 1 800,00 3.100,00 2 4 1.200,00 3.750,00 2 4 1.300,00 3.900,00 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO
51. 2.Terlaksananya penilaian perwujudan RTR
52. 2.Persentase penilaian perwujudan RTR Jumlah RTR yang Dinilai Perwujudannya 5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 002 - Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 002 - Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang
53. 3.Tersedianya rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif
54. 3.Persentase rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif Jumlah Rekomendasi Pemberian Insentif dan Disinsentif yang Dihasilkan 5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 004 - Pemberian Insentif dan Disinsentif 5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Rancangan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Kajian Kebijakan Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang 5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 002 - Kajian Kebijakan Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang 5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - Dokumen Legal NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001- Rancangan NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang 002 - Rancangan NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 19,0% 34,1% 5.750,00 22.500,00 6.000,00 5.000,00 5.200,00 5.500,00 5.750,00 Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang 4 15 5.750,00 22.500,00 6.000,00 5.000,00 5.200,00 5.500,00 22.500,00 30,8% 33,3% 9.750,00 19.850,00 8.227,19 8.132,34 7.540,00 8.100,00 9.750,00 Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang 4 5 3.800,00 4.750,00 1.300,00 3.210,00 1.640,00 1.800,00 3.800,00 1 1 1.700,00 2.650,00 1.322,34 1.500,00 1.600,00 1.700,00 1.727,19 1 1 850,00 2.950,00 600,00 700,00 800,00 850,00 800,00 1 3 700,00 3.250,00 600,00 1.200,00 1.300,00 700,00 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 001 - Berita Acara Bimbingan Teknis Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 001 - Bimbingan Teknis Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi 38 4.400,00 FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 002 - Bimbingan Teknis Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang Provinsi Kegiatan 2: 19.042,71 Terlaksananya Penertiban Pemanfaatan Ruang dalam Rangka Mewujudkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Persentase Penanganan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang 13,68% 19.042,71 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Rancangan Kebijakan Penertiban Pemanfaatan Ruang ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan Dokumen 1 500,00 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 002 - Kajian Kebijakan Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang dan Penanganan Sengketa Penataan Ruang Laporan 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - NSPK Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - NSPK Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang NSPK 1 672,71 002 - Rancangan NSPK Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang dan Penanganan Sengketa Penataan Ruang Penertiban Pemanfaatan Ruang Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 001 - Berita Acara Bimbingan Teknis Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 001 - Bimbingan Teknis Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 002 - Bimbingan Teknis Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang Kegiatan 2: Terlaksananya Penertiban Pemanfaatan Ruang dalam Rangka Mewujudkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Persentase Penanganan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Rancangan Kebijakan Penertiban Pemanfaatan Ruang ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 002 - Kajian Kebijakan Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang dan Penanganan Sengketa Penataan Ruang 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - NSPK Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - NSPK Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang 002 - Rancangan NSPK Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang dan Penanganan Sengketa Penataan Ruang Penertiban Pemanfaatan Ruang Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 38 1.100,00 3.300,00 4.400,00 4.400,00 38 38 2.400,00 5.900,00 19.042,71 19.042,71 23.772,34 2.500,00 60.926,00 13,68% 19.042,71 19.042,71 17,43% 22,75% 23.772,34 2.500,00 60.926,00 1 500,00 500,00 500,00 1 1 500,00 2.500,00 575,00 1 42,65 630,06 672,71 672,71 1 2 680,00 1.548,00 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 001 - Berita Acara Bimbingan Teknis Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 001 - Bimbingan Teknis Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 002 - Bimbingan Teknis Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang Kegiatan 2: Terlaksananya Penertiban Pemanfaatan Ruang dalam Rangka Mewujudkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Persentase Penanganan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Rancangan Kebijakan Penertiban Pemanfaatan Ruang ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 002 - Kajian Kebijakan Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang dan Penanganan Sengketa Penataan Ruang 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - NSPK Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - NSPK Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang 002 - Rancangan NSPK Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang dan Penanganan Sengketa Penataan Ruang Penertiban Pemanfaatan Ruang Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 38 38 2.500,00 6.050,00 38 38 2.600,00 6.150,00 26.400,00 3.250,00 64.829,00 28.950,00 4.500,00 78.373,00 16,83% 19,42% 26.400,00 3.250,00 64.829,00 19,06% 22,91% 28.950,00 4.500,00 78.373,00 1 1 550,00 3.250,00 662,00 0 1 600,00 4.500,00 761,00 1 1 720,00 890,00 1 1 750,00 1.024,00 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 001 - Berita Acara Bimbingan Teknis Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 001 - Bimbingan Teknis Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 002 - Bimbingan Teknis Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang Kegiatan 2: Terlaksananya Penertiban Pemanfaatan Ruang dalam Rangka Mewujudkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Persentase Penanganan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Rancangan Kebijakan Penertiban Pemanfaatan Ruang ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 002 - Kajian Kebijakan Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang dan Penanganan Sengketa Penataan Ruang 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - NSPK Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - NSPK Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang 002 - Rancangan NSPK Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang dan Penanganan Sengketa Penataan Ruang Penertiban Pemanfaatan Ruang Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 4.400,00 38 38 2.700,00 6.250,00 2.400,00 2.500,00 2.600,00 2.700,00 29.750,00 6.000,00 94.386,00 19.042,71 26.272,34 29.650,00 33.450,00 35.750,00 19,95% 21,24% 29.750,00 6.000,00 94.386,00 19.042,71 26.272,34 29.650,00 33.450,00 35.750,00 Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang 500,00 1 1 650,00 6.000,00 875,00 3.000,00 3.800,00 5.100,00 6.650,00 672,71 1 1 800,00 1.177,00 680,00 720,00 750,00 800,00 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang BCE - Penanganan Perkara 001 - Fasilitasi Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Dihapuskan Dihapuskan 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang BCE - Penanganan Perkara 002 - Penanganan Sengketa Penataan Ruang BCE - Penanganan Perkara 002 - Penanganan Sengketa Penataan Ruang Perkara 5 500,00 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang BCE - Penanganan Perkara 003 - Tindak Lanjut Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang BCE - Penanganan Perkara 003 - Tindak Lanjut Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Perkara 2 700,00 Jumlah Saksi Administratif yang Dikenakan terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang QCE - Penanganan Perkara 001 - Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kasus 28 4.100,00 QCE - Penanganan Perkara 005 - Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kasus Jumlah Kasus yang Dilakukan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang QCE - Penanganan Perkara 002 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) Kasus 16 3.200,00 Jumlah Kasus yang Dilakukan Audit Tata Ruang 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang QCE - Penanganan Perkara 003 - Audit Tata Ruang Kasus 13 1.700,00 Jumlah Kasus yang Dilakukan Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang QCE - Penanganan Perkara 004 - Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang QCE - Penanganan Perkara 004 - Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kasus 2 1.500,00 Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang BCE - Penanganan Perkara 001 - Fasilitasi Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Dihapuskan Dihapuskan 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang BCE - Penanganan Perkara 002 - Penanganan Sengketa Penataan Ruang BCE - Penanganan Perkara 002 - Penanganan Sengketa Penataan Ruang 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang BCE - Penanganan Perkara 003 - Tindak Lanjut Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang BCE - Penanganan Perkara 003 - Tindak Lanjut Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Jumlah Saksi Administratif yang Dikenakan terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang QCE - Penanganan Perkara 001 - Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang QCE - Penanganan Perkara 005 - Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Jumlah Kasus yang Dilakukan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang QCE - Penanganan Perkara 002 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) Jumlah Kasus yang Dilakukan Audit Tata Ruang 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang QCE - Penanganan Perkara 003 - Audit Tata Ruang Jumlah Kasus yang Dilakukan Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang QCE - Penanganan Perkara 004 - Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang QCE - Penanganan Perkara 004 - Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 5 500,00 500,00 500,00 5 5 500,00 575,00 2 700,00 700,00 700,00 1 1 350,00 403,00 28 3.100,00 1.000,00 4.100,00 4.100,00 28 30 4.100,00 5.820,00 16 1.400,00 1.800,00 3.200,00 3.200,00 8 10 2.200,00 2.300,00 13 1.700,00 1.700,00 1.700,00 24 50 3.250,00 7.550,00 2 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4 8 3.000,00 6.904,00 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang BCE - Penanganan Perkara 001 - Fasilitasi Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Dihapuskan Dihapuskan 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang BCE - Penanganan Perkara 002 - Penanganan Sengketa Penataan Ruang BCE - Penanganan Perkara 002 - Penanganan Sengketa Penataan Ruang 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang BCE - Penanganan Perkara 003 - Tindak Lanjut Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang BCE - Penanganan Perkara 003 - Tindak Lanjut Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Jumlah Saksi Administratif yang Dikenakan terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang QCE - Penanganan Perkara 001 - Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang QCE - Penanganan Perkara 005 - Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Jumlah Kasus yang Dilakukan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang QCE - Penanganan Perkara 002 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) Jumlah Kasus yang Dilakukan Audit Tata Ruang 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang QCE - Penanganan Perkara 003 - Audit Tata Ruang Jumlah Kasus yang Dilakukan Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang QCE - Penanganan Perkara 004 - Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang QCE - Penanganan Perkara 004 - Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 5 5 550,00 665,00 5 5 600,00 765,00 2 5 700,00 2.315,00 2 3 750,00 1.599,00 28 30 8.500,00 11.400,00 28 37 9.250,00 14.800,00 11 15 3.500,00 3.975,00 11 20 3.750,00 6.100,00 0 0 0 0 3 5 2.500,00 4.960,00 5 7 4.000,00 7.987,00 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang BCE - Penanganan Perkara 001 - Fasilitasi Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Dihapuskan Dihapuskan 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang BCE - Penanganan Perkara 002 - Penanganan Sengketa Penataan Ruang BCE - Penanganan Perkara 002 - Penanganan Sengketa Penataan Ruang 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang BCE - Penanganan Perkara 003 - Tindak Lanjut Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang BCE - Penanganan Perkara 003 - Tindak Lanjut Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Jumlah Saksi Administratif yang Dikenakan terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang QCE - Penanganan Perkara 001 - Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang QCE - Penanganan Perkara 005 - Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Jumlah Kasus yang Dilakukan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang QCE - Penanganan Perkara 002 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) Jumlah Kasus yang Dilakukan Audit Tata Ruang 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang QCE - Penanganan Perkara 003 - Audit Tata Ruang Jumlah Kasus yang Dilakukan Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang QCE - Penanganan Perkara 004 - Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang QCE - Penanganan Perkara 004 - Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 5 5 650,00 875,00 500,00 500,00 550,00 600,00 650,00 2 4 800,00 2.452,00 700,00 350,00 700,00 750,00 800,00 4.100,00 32 40 9.800,00 20.000,00 4.100,00 8.500,00 9.250,00 14.800,00 11 30 4.000,00 10.500,00 3.200,00 2.200,00 3.500,00 3.750,00 4.000,00 0 0 1.700,00 3.250,00 5 5 4.200,00 6.560,00 1.500,00 3.000,00 2.500,00 4.000,00 4.200,00 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 Jumlah Orang yang Diberikan Diklat Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang UAC - Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 001 - Fasilitasi dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang UAC - Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 001 - Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang Orang 32 1.600,00 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Operasionalisasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang Pusat BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Operasionalisasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang Pusat Laporan 2 1.210,00 001 - Operasionalisasi Kegiatan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang Pusat 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang FAC - Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 001 - Peningkatan Kapasitas PPNS Penataan Ruang Pusat dan Daerah FAC - Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 001 - Peningkatan Kapasitas PPNS Penataan Ruang Pusat dan Daerah Orang 50 510,00 001 - Peningkatan Kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Layanan 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 001 - Fasilitasi dan Pembinaan Penertiban Pemanfaatan Ruang FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 001 - Fasilitasi dan Pembinaan Penertiban Pemanfaatan Ruang Provinsi 38 2.850,00 001 - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang dan Penanganan Sengketa Penataan Ruang Indikator Rincian Output KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah Orang yang Diberikan Diklat Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang UAC - Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 001 - Fasilitasi dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang UAC - Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 001 - Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Operasionalisasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang Pusat BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Operasionalisasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang Pusat 001 - Operasionalisasi Kegiatan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang Pusat 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang FAC - Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 001 - Peningkatan Kapasitas PPNS Penataan Ruang Pusat dan Daerah FAC - Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 001 - Peningkatan Kapasitas PPNS Penataan Ruang Pusat dan Daerah 001 - Peningkatan Kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 001 - Fasilitasi dan Pembinaan Penertiban Pemanfaatan Ruang FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 001 - Fasilitasi dan Pembinaan Penertiban Pemanfaatan Ruang 001 - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang dan Penanganan Sengketa Penataan Ruang Indikator Rincian Output VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 32 1.600,00 1.600,00 1.600,00 50 50 3.000,00 3.000,00 2 1.210,00 1.210,00 1.210,00 1 1 600,00 805,00 50 510,00 510,00 510,00 50 100 600,00 1.200,00 1 1 1.000,00 1.500,00 38 1.700,00 1.150,00 2.850,00 2.850,00 38 38 3.992,34 28.746,00 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah Orang yang Diberikan Diklat Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang UAC - Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 001 - Fasilitasi dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang UAC - Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 001 - Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Operasionalisasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang Pusat BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Operasionalisasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang Pusat 001 - Operasionalisasi Kegiatan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang Pusat 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang FAC - Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 001 - Peningkatan Kapasitas PPNS Penataan Ruang Pusat dan Daerah FAC - Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 001 - Peningkatan Kapasitas PPNS Penataan Ruang Pusat dan Daerah 001 - Peningkatan Kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 001 - Fasilitasi dan Pembinaan Penertiban Pemanfaatan Ruang FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 001 - Fasilitasi dan Pembinaan Penertiban Pemanfaatan Ruang 001 - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang dan Penanganan Sengketa Penataan Ruang Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 50 50 3.000,00 3.000,00 25 50 1.750,00 3.000,00 1 1 650,00 926,00 1 1 700,00 1.065,00 50 100 620,00 1.400,00 100 100 1.500,00 1.600,00 1 1 1.050,00 1.550,00 1 1 1.100,00 1.600,00 38 38 4.060,00 33.086,00 38 38 4.200,00 38.072,00 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah Orang yang Diberikan Diklat Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang UAC - Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 001 - Fasilitasi dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang UAC - Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 001 - Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Operasionalisasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang Pusat BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Operasionalisasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang Pusat 001 - Operasionalisasi Kegiatan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang Pusat 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang FAC - Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 001 - Peningkatan Kapasitas PPNS Penataan Ruang Pusat dan Daerah FAC - Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 001 - Peningkatan Kapasitas PPNS Penataan Ruang Pusat dan Daerah 001 - Peningkatan Kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 5567 - Penertiban Pemanfaatan Ruang FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 001 - Fasilitasi dan Pembinaan Penertiban Pemanfaatan Ruang FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 001 - Fasilitasi dan Pembinaan Penertiban Pemanfaatan Ruang 001 - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang dan Penanganan Sengketa Penataan Ruang Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 25 50 1.800,00 3.400,00 1.600,00 3.000,00 3.000,00 1.750,00 1.800,00 1.210,00 1 1 750,00 1.225,00 600,00 650,00 700,00 750,00 510,00 50 100 650,00 1.800,00 600,00 620,00 1.500,00 650,00 1 1 1.150,00 1.700,00 1.000,00 1.050,00 1.100,00 1.150,00 2.850,00 38 38 4.500,00 43.822,00 3.992,34 4.060,00 4.200,00 4.500,00 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 1.4 Persentase Daerah yang Mengalami Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang 0% Terwujudnya Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Terkendali Persentase pelaksanaan kinerja penyelenggaraan penataan ruang Persentase 100% PPTR Kegiatan 1: Terlaksananya Pemenuhan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Persentase Persentase pemenuhan kinerja penyelenggaraan penataan ruang 2,9% 1.100,00 5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang BIE- Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah 001 - Rekomendasi Peningkatan Kinerja Fungsi dan Manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang Pemerintah Daerah 5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang BIE- Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah 002 - Pengawasan Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang (TURBINLAK) Pemerintah Daerah 5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang BIE- Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah 003 - Rekomendasi Peningkatan Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang Pemerintah Daerah Jumlah Kawasan yang Diberikan Rekomendasi Peningkatan Kinerja Fungsi Kawasan 5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 003 - Pengawasan Kinerja Kawasan QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 003 - Rekomendasi Peningkatan Kinerja Fungsi Kawasan Kawasan 10 1.100,00 Sasaran Program Indikator Kinerja Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Sasaran Strategis 1: Terwujudnya ruang yang PPTR Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 1.4 Persentase Daerah yang Mengalami Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Terwujudnya Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Terkendali Persentase pelaksanaan kinerja penyelenggaraan penataan ruang PPTR Kegiatan 1: Terlaksananya Pemenuhan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Persentase pemenuhan kinerja penyelenggaraan penataan ruang 5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang BIE- Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah 001 - Rekomendasi Peningkatan Kinerja Fungsi dan Manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang 5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang BIE- Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah 002 - Pengawasan Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang (TURBINLAK) 5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang BIE- Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah 003 - Rekomendasi Peningkatan Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang Jumlah Kawasan yang Diberikan Rekomendasi Peningkatan Kinerja Fungsi Kawasan 5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 003 - Pengawasan Kinerja Kawasan QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 003 - Rekomendasi Peningkatan Kinerja Fungsi Kawasan Sasaran Program Indikator Kinerja Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Sasaran Strategis 1: Terwujudnya ruang yang PPTR Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 0% 50% 100% 100% 100% 3.390,00 5.400,00 2,9% 1.100,00 1.100,00 17,0% 22,3% 3.390,00 5.400,00 0 38 1.200,00 38 38 1.140,00 1.500,00 38 38 1.000,00 1.250,00 10 1.100,00 1.100,00 1.100,00 14 12 1.250,00 1.450,00 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 1.4 Persentase Daerah yang Mengalami Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Terwujudnya Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Terkendali Persentase pelaksanaan kinerja penyelenggaraan penataan ruang PPTR Kegiatan 1: Terlaksananya Pemenuhan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Persentase pemenuhan kinerja penyelenggaraan penataan ruang 5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang BIE- Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah 001 - Rekomendasi Peningkatan Kinerja Fungsi dan Manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang 5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang BIE- Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah 002 - Pengawasan Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang (TURBINLAK) 5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang BIE- Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah 003 - Rekomendasi Peningkatan Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang Jumlah Kawasan yang Diberikan Rekomendasi Peningkatan Kinerja Fungsi Kawasan 5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 003 - Pengawasan Kinerja Kawasan QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 003 - Rekomendasi Peningkatan Kinerja Fungsi Kawasan Sasaran Program Indikator Kinerja Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Sasaran Strategis 1: Terwujudnya ruang yang PPTR Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 50% 58% 100% 100% 100% 100% 5.200,00 6.100,00 6.200,00 6.700,00 23,6% 23,2% 5.200,00 6.100,00 24,6% 24,0% 6.200,00 6.700,00 38 38 1.300,00 1.300,00 38 38 1.400,00 1.400,00 38 38 1.200,00 1.700,00 38 38 1.500,00 1.800,00 38 38 1.100,00 1.300,00 38 38 1.300,00 1.350,00 15 15 1.600,00 1.800,00 18 18 2.000,00 2.150,00 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 1.4 Persentase Daerah yang Mengalami Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Terwujudnya Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Terkendali Persentase pelaksanaan kinerja penyelenggaraan penataan ruang PPTR Kegiatan 1: Terlaksananya Pemenuhan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Persentase pemenuhan kinerja penyelenggaraan penataan ruang 5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang BIE- Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah 001 - Rekomendasi Peningkatan Kinerja Fungsi dan Manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang 5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang BIE- Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah 002 - Pengawasan Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang (TURBINLAK) 5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang BIE- Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah 003 - Rekomendasi Peningkatan Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang Jumlah Kawasan yang Diberikan Rekomendasi Peningkatan Kinerja Fungsi Kawasan 5568 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 003 - Pengawasan Kinerja Kawasan QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 003 - Rekomendasi Peningkatan Kinerja Fungsi Kawasan Sasaran Program Indikator Kinerja Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Sasaran Strategis 1: Terwujudnya ruang yang PPTR Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 58% 100% 100% Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang 6.650,00 8.300,00 5.400,00 6.100,00 6.700,00 8.300,00 25,2% 27,6% 6.650,00 8.300,00 1.100,00 5.400,00 6.100,00 6.700,00 8.300,00 Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang 38 38 1.400,00 1.400,00 1.200,00 1.300,00 1.400,00 1.400,00 38 38 1.750,00 1.900,00 1.500,00 1.700,00 1.800,00 1.900,00 38 38 1.400,00 1.400,00 1.250,00 1.300,00 1.350,00 1.400,00 20 30 2.100,00 3.600,00 1.100,00 1.450,00 1.800,00 2.150,00 3.600,00 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 1,5 2.1 Indeks Pertumbuhan Nilai Tambah Ekonomi Pertanahan Indeks 1,47 1,5 67.093,23 Terwujudnya optimalisasi pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan dalam mendukung ekonomi pertanahan 67.093,23 Persentase Pertumbuhan Nilai Tanah Indeks 3% 2% 67.093,23 PTPP Kegiatan 1: 11.507,95 Tersedianya Tanah untuk Mendukung Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Melalui Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah Indeks 65,55 % 50 % 11.507,95 Persentase ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 65,55 % 50 % 11.330,88 4403 - Pengadaan tanah dan Pencadangan tanah AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - Rancangan Norma/Sistem/Pro sedur/Ketentuan (NSPK) NSPK 1 624,87 4403 - Pengadaan tanah dan Pencadangan tanah EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Dokumen 33 1.437,99 4403 - Pengadaan tanah dan Pencadangan tanah QMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Pengadaan Tanah Data 33 1.163,07 6420 - Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Dokumen 512 3.101,82 6420 - Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah QMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Pengadaan Tanah Data 512 5.003,14 Jumlah Lokasi Pencadangan Tanah 0 1 177,07 4403 - Pengadaan tanah dan Pencadangan tanah BDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 001 - Pencadangan Tanah Lokasi 1 177,07 PTPP Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Sasaran Program 1 Indikator Kinerja Program Pengadaan dan Pencadangan Tanah Sasaran Kegiatan Program: Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan Indikator KInerja Tujuan Indeks Pertumbuhan Nilai Tambah Ekonomi Sasaran Strategis 2: Peningkatan kualitas Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Indikator Kinerja Kegiatan KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 2.1 Indeks Pertumbuhan Nilai Tambah Ekonomi Pertanahan Terwujudnya optimalisasi pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan dalam mendukung ekonomi pertanahan Persentase Pertumbuhan Nilai Tanah PTPP Kegiatan 1: Tersedianya Tanah untuk Mendukung Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Melalui Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah Persentase ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 4403 - Pengadaan tanah dan Pencadangan tanah AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - Rancangan Norma/Sistem/Pro sedur/Ketentuan (NSPK) 4403 - Pengadaan tanah dan Pencadangan tanah EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 4403 - Pengadaan tanah dan Pencadangan tanah QMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Pengadaan Tanah 6420 - Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 6420 - Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah QMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Pengadaan Tanah Jumlah Lokasi Pencadangan Tanah 4403 - Pengadaan tanah dan Pencadangan tanah BDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 001 - Pencadangan Tanah PTPP Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Sasaran Program 1 Indikator Kinerja Program Pengadaan dan Pencadangan Tanah Sasaran Kegiatan Program: Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan Indikator KInerja Tujuan Indeks Pertumbuhan Nilai Tambah Ekonomi Sasaran Strategis 2: Peningkatan kualitas Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Indikator Kinerja Kegiatan VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 1,5 1,6 1,5 67.093,23 1,6 22.191,48 67.093,23 22.191,48 2% 67.093,23 4% 22.191,48 11.507,95 6.293,51 50 % 11.507,95 6.293,51 50 % 11.330,88 55 % 5.946,20 1 624,87 624,87 624,87 1 35,81 33 1.437,99 1.437,99 1.437,99 33 970,24 33 1.116,62 46,45 1.163,07 1.163,07 1 406,16 512 3.101,82 3.101,82 3.101,82 95 2.177,37 512 95,84 4.907,30 5.003,14 5.003,14 95 2.356,62 1 177,07 177,07 1 347,31 1 177,07 177,07 177,07 1 347,31 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 2.1 Indeks Pertumbuhan Nilai Tambah Ekonomi Pertanahan Terwujudnya optimalisasi pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan dalam mendukung ekonomi pertanahan Persentase Pertumbuhan Nilai Tanah PTPP Kegiatan 1: Tersedianya Tanah untuk Mendukung Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Melalui Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah Persentase ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 4403 - Pengadaan tanah dan Pencadangan tanah AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - Rancangan Norma/Sistem/Pro sedur/Ketentuan (NSPK) 4403 - Pengadaan tanah dan Pencadangan tanah EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 4403 - Pengadaan tanah dan Pencadangan tanah QMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Pengadaan Tanah 6420 - Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 6420 - Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah QMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Pengadaan Tanah Jumlah Lokasi Pencadangan Tanah 4403 - Pengadaan tanah dan Pencadangan tanah BDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 001 - Pencadangan Tanah PTPP Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Sasaran Program 1 Indikator Kinerja Program Pengadaan dan Pencadangan Tanah Sasaran Kegiatan Program: Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan Indikator KInerja Tujuan Indeks Pertumbuhan Nilai Tambah Ekonomi Sasaran Strategis 2: Peningkatan kualitas Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 1,7 1,8 1,7 77.506,12 1,8 90.602,47 77.506,12 90.602,47 6% 77.506,12 8% 90.602,47 13.659,34 15.044,86 13.659,34 15.044,86 57 % 13.445,06 58 % 14.809,15 1 756,80 1 832,48 33 1.660,90 33 1.826,99 1 1.219,66 1 1.361,32 512 3.753,20 512 4.128,52 512 6.054,50 512 6.659,84 1 214,28 1 235,71 1 214,28 1 235,71 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 2.1 Indeks Pertumbuhan Nilai Tambah Ekonomi Pertanahan Terwujudnya optimalisasi pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan dalam mendukung ekonomi pertanahan Persentase Pertumbuhan Nilai Tanah PTPP Kegiatan 1: Tersedianya Tanah untuk Mendukung Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Melalui Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah Persentase ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 4403 - Pengadaan tanah dan Pencadangan tanah AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - Rancangan Norma/Sistem/Pro sedur/Ketentuan (NSPK) 4403 - Pengadaan tanah dan Pencadangan tanah EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 4403 - Pengadaan tanah dan Pencadangan tanah QMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Pengadaan Tanah 6420 - Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 6420 - Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah QMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Pengadaan Tanah Jumlah Lokasi Pencadangan Tanah 4403 - Pengadaan tanah dan Pencadangan tanah BDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 001 - Pencadangan Tanah PTPP Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Sasaran Program 1 Indikator Kinerja Program Pengadaan dan Pencadangan Tanah Sasaran Kegiatan Program: Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan Indikator KInerja Tujuan Indeks Pertumbuhan Nilai Tambah Ekonomi Sasaran Strategis 2: Peningkatan kualitas Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 1,9 1,9 102.566,96 67.093,23 22.191,48 77.506,12 90.602,47 102.566,96 Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan 102.566,96 67.093,23 22.191,48 77.506,12 90.602,47 102.566,96 11% 102.566,96 67.093,23 22.191,48 77.506,12 90.602,47 102.566,96 Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan 16.567,24 11.507,95 6.293,51 13.659,34 15.044,86 16.567,24 16.567,24 11.507,95 6.293,51 13.659,34 15.044,86 16.567,24 60 % 16.307,94 11.330,88 5.946,20 13.445,06 14.809,15 16.307,94 Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan 1 915,73 624,87 35,81 756,80 832,48 915,73 33 2.009,69 1.437,99 970,24 1.660,90 1.826,99 2.009,69 1 1.515,32 1.163,07 406,16 1.219,66 1.361,32 1.515,32 512 4.541,37 3.101,82 2.177,37 3.753,20 4.128,52 4.541,37 512 7.325,83 5.003,14 2.356,62 6.054,50 6.659,84 7.325,83 1 259,30 177,07 347,31 214,28 235,71 259,30 Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan 1 259,30 177,07 347,31 214,28 235,71 259,30 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 Kegiatan 2: Lokasi 9.672,14 Terwujudnya Bidang- bidang Tanah Yang Tertata Pada Lokasi Konsolidasi Tanah serta Optimalisasi Pengembangan Pertanahan dengan Pemanfaatan Tanah Tertinggi dan Terbaik 9.672,14 Realisasi Bidang Tanah yang ditata di lokasi Konsolidasi Tanah 4.952 1.243 4.317,96 5556 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - Rancangan Norma/Sistem/Pro sedur/Ketentuan (NSPK) AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - Rancangan Norma/Sistem/Pro sedur/Ketentuan (NSPK) NSPK 1 716,55 5556 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Laporan 10 2.489,76 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Konsolidasi Tanah Swadaya BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Konsolidasi Tanah Swadaya Bidang 250 138,13 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Laporan 22 432,22 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U01 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori I Bidang 1978 350 213,70 Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Kegiatan 2: Terwujudnya Bidang- bidang Tanah Yang Tertata Pada Lokasi Konsolidasi Tanah serta Optimalisasi Pengembangan Pertanahan dengan Pemanfaatan Tanah Tertinggi dan Terbaik Realisasi Bidang Tanah yang ditata di lokasi Konsolidasi Tanah 5556 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - Rancangan Norma/Sistem/Pro sedur/Ketentuan (NSPK) AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - Rancangan Norma/Sistem/Pro sedur/Ketentuan (NSPK) 5556 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Konsolidasi Tanah Swadaya BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Konsolidasi Tanah Swadaya 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U01 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori I Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 9.672,14 5.297,11 9.672,14 5.297,11 3.470 2.635,14 2.694,21 4.317,96 1.330 2.510,57 1 16,55 700,00 716,55 716,55 0 10 1.179,86 1.309,90 2.489,76 2.489,76 7 1.555,11 250 138,13 138,13 138,13 45 24,86 22 432,22 432,22 432,22 15 293,50 350 122,11 91,58 213,70 213,70 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Kegiatan 2: Terwujudnya Bidang- bidang Tanah Yang Tertata Pada Lokasi Konsolidasi Tanah serta Optimalisasi Pengembangan Pertanahan dengan Pemanfaatan Tanah Tertinggi dan Terbaik Realisasi Bidang Tanah yang ditata di lokasi Konsolidasi Tanah 5556 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - Rancangan Norma/Sistem/Pro sedur/Ketentuan (NSPK) AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - Rancangan Norma/Sistem/Pro sedur/Ketentuan (NSPK) 5556 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Konsolidasi Tanah Swadaya BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Konsolidasi Tanah Swadaya 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U01 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori I Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 21.432,45 22.565,14 21.432,45 22.565,14 5.380 11.123,04 5.580 11.643,55 3 1.500,00 3 1.500,00 15 4.250,00 15 4.500,00 250 167,13 250 183,84 512 2.875,91 512 3.019,71 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Kegiatan 2: Terwujudnya Bidang- bidang Tanah Yang Tertata Pada Lokasi Konsolidasi Tanah serta Optimalisasi Pengembangan Pertanahan dengan Pemanfaatan Tanah Tertinggi dan Terbaik Realisasi Bidang Tanah yang ditata di lokasi Konsolidasi Tanah 5556 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - Rancangan Norma/Sistem/Pro sedur/Ketentuan (NSPK) AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - Rancangan Norma/Sistem/Pro sedur/Ketentuan (NSPK) 5556 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Konsolidasi Tanah Swadaya BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Konsolidasi Tanah Swadaya 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U01 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori I Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 23.739,76 9.672,14 5.297,11 21.432,45 22.565,14 23.739,76 23.739,76 9.672,14 5.297,11 21.432,45 22.565,14 23.739,76 5.780 12.422,92 4.317,96 2.510,57 11.123,04 11.643,55 12.422,92 Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan 3 1.500,00 716,55 1.500,00 1.500,00 1.500,00 15 5.000,00 2.489,76 1.555,11 4.250,00 4.500,00 5.000,00 250 202,23 138,13 24,86 167,13 183,84 202,23 512 3.170,69 432,22 293,50 2.875,91 3.019,71 3.170,69 213,70 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U02 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori II Bidang 2974 610 327,61 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U03 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori III 520 261,61 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U04 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori IV 370 170,21 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U05 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori V 1337 579,56 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U01 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori Jawa-Bali QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U02 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori Luar Jawa- Bali Luas wilayah perencanaan pengembangan pertanahan 245 270 2.742,97 5556 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Rekomendasi Pengembangan Pertanahan dan Pemanfaatan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Rencana Induk Pengembangan Pertanahan Rekomendasi 1 736,00 5556 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Data 1 566,27 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Rencana Induk Pengembangan Pertanahan Kajian 0 Indikator Kinerja Kegiatan KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U02 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori II 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U03 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori III 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U04 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori IV 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U05 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori V QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U01 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori Jawa-Bali QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U02 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori Luar Jawa- Bali Luas wilayah perencanaan pengembangan pertanahan 5556 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Rekomendasi Pengembangan Pertanahan dan Pemanfaatan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Rencana Induk Pengembangan Pertanahan 5556 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Rencana Induk Pengembangan Pertanahan Indikator Kinerja Kegiatan VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 610 257,79 69,82 327,61 327,61 520 95,59 166,02 261,61 261,61 370 170,21 170,21 170,21 1337 531,01 48,55 579,56 579,56 375 162,56 888 474,54 270 333,95 2.409,02 2.742,97 297 1.357,71 1 4,21 731,79 736,00 736,00 0 1 33,43 532,84 566,27 566,27 1 337,39 0 0 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U02 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori II 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U03 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori III 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U04 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori IV 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U05 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori V QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U01 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori Jawa-Bali QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U02 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori Luar Jawa- Bali Luas wilayah perencanaan pengembangan pertanahan 5556 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Rekomendasi Pengembangan Pertanahan dan Pemanfaatan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Rencana Induk Pengembangan Pertanahan 5556 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Rencana Induk Pengembangan Pertanahan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 2.000 900,00 2.000 900,00 2.600 1.430,00 2.800 1.540,00 342 5.749,41 393 6.051,59 2 2.000,00 2 2.200,00 1 650,00 1 700,00 1 684,94 1 684,94 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U02 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori II 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U03 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori III 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U04 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori IV 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U05 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori V QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U01 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori Jawa-Bali QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U02 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori Luar Jawa- Bali Luas wilayah perencanaan pengembangan pertanahan 5556 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Rekomendasi Pengembangan Pertanahan dan Pemanfaatan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Rencana Induk Pengembangan Pertanahan 5556 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Rencana Induk Pengembangan Pertanahan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 327,61 261,61 170,21 579,56 2.000 900,00 162,56 900,00 900,00 900,00 3.000 1.650,00 474,54 1.430,00 1.540,00 1.650,00 472 6.131,84 2.742,97 1.357,71 5.749,41 6.051,59 6.131,84 Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan 2 2.200,00 736,00 2.000,00 2.200,00 2.200,00 1 700,00 566,27 337,39 650,00 700,00 700,00 1 684,94 684,94 684,94 684,94 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Inventarisasi Potensi Pengembangan Pertanahan (IP3) BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Inventarisasi Potensi Pengembangan Pertanahan (IP3) Data 19 1.144,39 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BMA - Data dan Informasi Publik 002 - Basis Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BMA - Data dan Informasi Publik 002 - Basis Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Data 7 296,31 Persentase partisipasi peserta Konsolidasi Tanah 76% 76% 2.611,22 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U01 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori I - - SP 10 3 388,65 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U02 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori II - - SP 27 4 473,95 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U03 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori III - - 6 694,91 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U04 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori IV - - 2 227,79 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U05 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori V - - 7 825,92 - - - 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U01 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori Jawa-Bali - - - 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U02 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori Luar Jawa- Bali Indikator Kinerja Kegiatan KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Inventarisasi Potensi Pengembangan Pertanahan (IP3) BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Inventarisasi Potensi Pengembangan Pertanahan (IP3) 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BMA - Data dan Informasi Publik 002 - Basis Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BMA - Data dan Informasi Publik 002 - Basis Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Persentase partisipasi peserta Konsolidasi Tanah 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U01 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori I - - 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U02 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori II - - 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U03 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori III - - 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U04 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori IV - - 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U05 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori V - - - - - 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U01 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori Jawa-Bali - - - 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U02 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori Luar Jawa- Bali Indikator Kinerja Kegiatan VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 19 1.144,39 1.144,39 1.144,39 15 876,07 7 296,31 296,31 296,31 4 144,25 76% 235,98 2.375,24 2.611,22 2.611,22 76% 1.428,84 3 388,65 388,65 388,65 4 473,95 473,95 473,95 6 694,91 694,91 694,91 2 227,79 227,79 227,79 7 235,98 589,95 825,92 825,92 3 353,97 9 1.074,87 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Inventarisasi Potensi Pengembangan Pertanahan (IP3) BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Inventarisasi Potensi Pengembangan Pertanahan (IP3) 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BMA - Data dan Informasi Publik 002 - Basis Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BMA - Data dan Informasi Publik 002 - Basis Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Persentase partisipasi peserta Konsolidasi Tanah 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U01 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori I - - 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U02 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori II - - 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U03 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori III - - 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U04 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori IV - - 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U05 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori V - - - - - 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U01 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori Jawa-Bali - - - 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U02 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori Luar Jawa- Bali Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 33 2.093,18 33 2.197,83 7 321,29 6 268,82 78% 4.560,00 78% 4.870,00 8 1.050,00 8 1.100,00 26 3.510,00 26 3.770,00 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Inventarisasi Potensi Pengembangan Pertanahan (IP3) BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Inventarisasi Potensi Pengembangan Pertanahan (IP3) 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BMA - Data dan Informasi Publik 002 - Basis Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BMA - Data dan Informasi Publik 002 - Basis Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Persentase partisipasi peserta Konsolidasi Tanah 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U01 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori I - - 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U02 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori II - - 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U03 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori III - - 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U04 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori IV - - 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U05 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori V - - - - - 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U01 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori Jawa-Bali - - - 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U02 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori Luar Jawa- Bali Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 33 2.307,72 1.144,39 876,07 2.093,18 2.197,83 2.307,72 5 239,18 296,31 144,25 321,29 268,82 239,18 80% 5.185,00 2.611,22 1.428,84 4.560,00 4.870,00 5.185,00 Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan 388,65 473,95 694,91 227,79 825,92 8 1.155,00 353,97 1.050,00 1.100,00 1.155,00 26 4.030,00 1.074,87 3.510,00 3.770,00 4.030,00 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 Kegiatan 3: 45.913,13 Optimalisasi Pemanfaatan Peta Nilai Tanah untuk layanan Pertanahan, Penilai yang Berkompeten, dan Pendayagunaan Ekonomi Pertanahan 45.913,13 Persentase cakupan Informasi Nilai Tanah 59,16% 67,98% 44.904,28 5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - Rancangan Norma/Sistem/Pro sedur/Ketentuan (NSPK) Dokumen 2 2 301,10 5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 001 - Pembaruan Peta Nilai Bidang Tanah 001 - Pembaruan Peta Nilai Tanah Bidang 4.627 3.736 617,24 5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan RBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 001 - Peta Zona Nilai Tanah 001 - Pembuatan Peta Nilai Tanah Hektar 3.571.800 25827,00 2.746.968 25.827,00 5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Dokumen 32 34 2.086,76 6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 001 - Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Bidang 86.400 11.683,91 6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Satuan Kerja 512 2.817,19 6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan RBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 001 - Peta Zona Nilai Tanah Hektar 209.300 1.571,08 Persentase Peta Nilai Tanah yang dimanfaatkan 96,28% 96,28% 201,62 5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan BDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 001 - Pembinaan Pemanfaatan Peta Nilai Tanah Satuan Kerja 32 34 201,62 Persentase 0 Jumlah penilai yang berkompeten 100 SK 100 150,00 Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Kegiatan 3: Optimalisasi Pemanfaatan Peta Nilai Tanah untuk layanan Pertanahan, Penilai yang Berkompeten, dan Pendayagunaan Ekonomi Pertanahan Persentase cakupan Informasi Nilai Tanah 5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - Rancangan Norma/Sistem/Pro sedur/Ketentuan (NSPK) 5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 001 - Pembaruan Peta Nilai Bidang Tanah 001 - Pembaruan Peta Nilai Tanah 5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan RBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 001 - Peta Zona Nilai Tanah 001 - Pembuatan Peta Nilai Tanah 5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 001 - Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah 6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan RBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 001 - Peta Zona Nilai Tanah Persentase Peta Nilai Tanah yang dimanfaatkan 5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan BDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 001 - Pembinaan Pemanfaatan Peta Nilai Tanah Jumlah penilai yang berkompeten Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 45.913,13 10.600,87 45.913,13 10.600,87 44.904,28 75,97% 9.761,72 2 301,10 301,10 301,10 1 150,86 3.736 617,24 617,24 617,24 94.704 442,01 2.746.968 25.827 25.827,00 25.827,00 5.228.000 54.003,96 34 1.289,70 196,94 600 2.086,76 1.486,64 2 585,54 3.139,21 86.400 11.683,91 11.683,91 11.683,91 40.100 8.583,31 512 2.817,19 2.817,19 2.817,19 0 209.300 1.571,08 1.571,08 1.571,08 0 201,62 96,28% 94,49 34 201,62 201,62 201,62 5 94,49 150,00 100 246,78 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Kegiatan 3: Optimalisasi Pemanfaatan Peta Nilai Tanah untuk layanan Pertanahan, Penilai yang Berkompeten, dan Pendayagunaan Ekonomi Pertanahan Persentase cakupan Informasi Nilai Tanah 5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - Rancangan Norma/Sistem/Pro sedur/Ketentuan (NSPK) 5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 001 - Pembaruan Peta Nilai Bidang Tanah 001 - Pembaruan Peta Nilai Tanah 5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan RBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 001 - Peta Zona Nilai Tanah 001 - Pembuatan Peta Nilai Tanah 5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 001 - Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah 6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan RBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 001 - Peta Zona Nilai Tanah Persentase Peta Nilai Tanah yang dimanfaatkan 5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan BDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 001 - Pembinaan Pemanfaatan Peta Nilai Tanah Jumlah penilai yang berkompeten Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 42.414,32 52.992,46 42.414,32 52.992,46 83,41% 37.416,91 89,49% 44.980,62 3 409,86 3 413,95 416.642 4.509,18 433.844 4.695,36 7.908.810 91.146,37 5.919.099 60.909,70 34 804,93 3.139,21 34 808,41 3.139,21 86.600 11.711,10 86.700 11.724,75 516 2.817,52 516 2.817,68 2.286.748 17.164,33 3.266.782 24.520,47 96,28% 753,32 96,28% 753,99 34 753,32 34 753,99 120 1.957,85 130 1.974,52 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Kegiatan 3: Optimalisasi Pemanfaatan Peta Nilai Tanah untuk layanan Pertanahan, Penilai yang Berkompeten, dan Pendayagunaan Ekonomi Pertanahan Persentase cakupan Informasi Nilai Tanah 5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - Rancangan Norma/Sistem/Pro sedur/Ketentuan (NSPK) 5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 001 - Pembaruan Peta Nilai Bidang Tanah 001 - Pembaruan Peta Nilai Tanah 5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan RBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 001 - Peta Zona Nilai Tanah 001 - Pembuatan Peta Nilai Tanah 5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 001 - Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah 6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan RBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 001 - Peta Zona Nilai Tanah Persentase Peta Nilai Tanah yang dimanfaatkan 5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan BDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 001 - Pembinaan Pemanfaatan Peta Nilai Tanah Jumlah penilai yang berkompeten Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 62.259,96 45.913,13 10.600,87 42.414,32 52.992,46 62.259,96 62.259,96 45.913,13 10.600,87 42.414,32 52.992,46 62.259,96 97,08% 52.969,27 44.904,28 9.761,72 37.416,91 44.980,62 52.969,27 Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan 3 418,09 301,10 150,86 409,86 413,95 418,09 635.780 6.880,84 617,24 442,01 4.509,18 4.695,36 6.880,84 5.549.664 46.734,16 25.827,00 54.003,96 91.146,37 60.909,70 46.734,16 34 811,89 3.139,21 2.086,76 3.724,75 3.944,14 3.947,62 3.951,10 86.800 11.738,41 11.683,91 8.583,31 11.711,10 11.724,75 11.738,41 516 2.817,85 2.817,19 2.817,52 2.817,68 2.817,85 4.037.062 30.302,19 1.571,08 17.164,33 24.520,47 30.302,19 96,28% 754,65 201,62 94,49 753,32 753,99 754,65 Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan 34 754,65 201,62 94,49 753,32 753,99 754,65 140 1.991,19 150,00 246,78 1.957,85 1.974,52 1.991,19 Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Lisensi Penilai Pertanahan BAH - Pelayanan Publik Lainnya Lisensi Penilai Layanan 100 100 150,00 5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan BDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 002- Pembinaan dan Pengembangan Penilai Satuan Kerja 0 5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 002-Penilaian Dampak Sosial Dokumen Jumlah lokasi yang memiliki informasi ekonomi pertanahan yang multiguna 6 6 657,24 5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal Informasi Ekonomi Pertanahan Lokasi 1 1 413,52 6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 963 - Layanan Data dan Informasi Dokumen 5 5 243,72 3.1 Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak Atas Tanah 5 (96,13%) 6,00 452.041,67 Terwujudnya infrastruktur pertanahan yang modern, terintegrasi lintas sektor, dan berkepastian hukum
55. 1.Persentase bidang tanah bersertipikat yang dibatalkan haknya Nilai 0,0018 0,0011 14.634,61 PHPT Kegiatan 1: Terselenggaranya pendaftaran tanah lengkap seluruh indonesia berbasis digital Persentase Persentase bidang tanah yang bersertipikat 75,88 76,67 3.803,41 5550 - Pendaftaran Tanah dan Ruang AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 002 - Norma/Sistem/ Prosedur/ Ketentuan untuk Pendaftaran Tanah dan Ruang 7975 - Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - Norma/Sistem/ Prosedur/ Ketentuan untuk Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT NSPK 5 2 912,70 Sasaran Strategis 3: Kepastian Hak Atas Tanah PHPT PSKP Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Sasaran Program 1 Indikator Kinerja Program Indikator Kinerja Kegiatan TUJUAN 2: Meningkatkan kepastian hak atas tanah Indikator Kinerja Tujuan Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak Atas Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Lisensi Penilai Pertanahan BAH - Pelayanan Publik Lainnya Lisensi Penilai 5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan BDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 002- Pembinaan dan Pengembangan Penilai 5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 002-Penilaian Dampak Sosial Jumlah lokasi yang memiliki informasi ekonomi pertanahan yang multiguna 5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal Informasi Ekonomi Pertanahan 6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 963 - Layanan Data dan Informasi 3.1 Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak Atas Tanah Terwujudnya infrastruktur pertanahan yang modern, terintegrasi lintas sektor, dan berkepastian hukum
56. 1.Persentase bidang tanah bersertipikat yang dibatalkan haknya PHPT Kegiatan 1: Terselenggaranya pendaftaran tanah lengkap seluruh indonesia berbasis digital Persentase bidang tanah yang bersertipikat 5550 - Pendaftaran Tanah dan Ruang AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 002 - Norma/Sistem/ Prosedur/ Ketentuan untuk Pendaftaran Tanah dan Ruang 7975 - Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - Norma/Sistem/ Prosedur/ Ketentuan untuk Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT Sasaran Strategis 3: Kepastian Hak Atas Tanah PHPT PSKP Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Sasaran Program 1 Indikator Kinerja Program Indikator Kinerja Kegiatan TUJUAN 2: Meningkatkan kepastian hak atas tanah Indikator Kinerja Tujuan Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak Atas Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 100 150,00 150,00 150,00 100 31,15 0 1 215,63 6 657,24 6 497,88 1 413,52 413,52 413,52 1 188,26 5 243,72 243,72 243,72 5 309,62 6,00 452.041,67 6,00 758.348,90 0,0011 4.837,61 14.634,61 0,009 6.869,39 76,67 3.803,41 3.803,41 3.803,41 80,64 2.662,59 2 912,70 912,70 912,70 3 1.010,45 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Lisensi Penilai Pertanahan BAH - Pelayanan Publik Lainnya Lisensi Penilai 5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan BDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 002- Pembinaan dan Pengembangan Penilai 5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 002-Penilaian Dampak Sosial Jumlah lokasi yang memiliki informasi ekonomi pertanahan yang multiguna 5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal Informasi Ekonomi Pertanahan 6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 963 - Layanan Data dan Informasi 3.1 Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak Atas Tanah Terwujudnya infrastruktur pertanahan yang modern, terintegrasi lintas sektor, dan berkepastian hukum
57. 1.Persentase bidang tanah bersertipikat yang dibatalkan haknya PHPT Kegiatan 1: Terselenggaranya pendaftaran tanah lengkap seluruh indonesia berbasis digital Persentase bidang tanah yang bersertipikat 5550 - Pendaftaran Tanah dan Ruang AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 002 - Norma/Sistem/ Prosedur/ Ketentuan untuk Pendaftaran Tanah dan Ruang 7975 - Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - Norma/Sistem/ Prosedur/ Ketentuan untuk Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT Sasaran Strategis 3: Kepastian Hak Atas Tanah PHPT PSKP Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Sasaran Program 1 Indikator Kinerja Program Indikator Kinerja Kegiatan TUJUAN 2: Meningkatkan kepastian hak atas tanah Indikator Kinerja Tujuan Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak Atas Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 120 180,09 130 195,15 33 1.777,76 33 1.779,37 1 365,33 1 385,15 9 2.286,24 12 5.283,34 2 1.803,53 3 4.644,09 7 482,71 9 639,25 7 781.289,16 7 804.927,12 0,007 8.714,21 0,005 8.875,14 84,61 4.275,70 88,58 4.403,97 3 1.046,94 3 1.078,35 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Lisensi Penilai Pertanahan BAH - Pelayanan Publik Lainnya Lisensi Penilai 5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan BDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 002- Pembinaan dan Pengembangan Penilai 5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 002-Penilaian Dampak Sosial Jumlah lokasi yang memiliki informasi ekonomi pertanahan yang multiguna 5563 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal Informasi Ekonomi Pertanahan 6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 963 - Layanan Data dan Informasi 3.1 Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak Atas Tanah Terwujudnya infrastruktur pertanahan yang modern, terintegrasi lintas sektor, dan berkepastian hukum
58. 1.Persentase bidang tanah bersertipikat yang dibatalkan haknya PHPT Kegiatan 1: Terselenggaranya pendaftaran tanah lengkap seluruh indonesia berbasis digital Persentase bidang tanah yang bersertipikat 5550 - Pendaftaran Tanah dan Ruang AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 002 - Norma/Sistem/ Prosedur/ Ketentuan untuk Pendaftaran Tanah dan Ruang 7975 - Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - Norma/Sistem/ Prosedur/ Ketentuan untuk Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT Sasaran Strategis 3: Kepastian Hak Atas Tanah PHPT PSKP Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Sasaran Program 1 Indikator Kinerja Program Indikator Kinerja Kegiatan TUJUAN 2: Meningkatkan kepastian hak atas tanah Indikator Kinerja Tujuan Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak Atas Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 140 210,20 150,00 31,15 180,09 195,15 210,20 33 1.780,99 1.777,76 1.779,37 1.780,99 1 414,73 215,63 365,33 385,15 414,73 15 6.544,84 657,24 497,88 2.286,24 5.283,34 6.544,84 Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan 4 5.740,10 413,52 188,26 1.803,53 4.644,09 5.740,10 11 804,75 243,72 309,62 482,71 639,25 804,75 8 829.284,17 452.041,67 758.348,90 781.289,16 804.927,12 829.284,17 Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian 0,003 6.390,89 14.634,61 6.869,39 8.714,21 8.875,14 6.390,89 Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah 92,54 4.536,09 3.803,41 2.662,59 4.275,70 4.403,97 4.536,09 Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah 3 1.110,70 912,70 1.010,45 1.046,94 1.078,35 1.110,70 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 5550 - Pendaftaran Tanah dan Ruang BAH - Pelayanan Publik Lainnya 007 - Surat Ijin Peralihan dan atau Pelepasan Hak Atas Tanah 7975 - Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Surat Ijin Peralihan dan atau Pelepasan Hak Atas Tanah Dokumen 15 15 44,55 5550 - Pendaftaran Tanah dan Ruang EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 7975 - Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Dokumen 3 2 2.846,16 Peningkatan dukungan multisektor dan potensi jejaring kerjasama global dalam kebijakan di bidang pertanahan dan pelaksanaan pendaftaran tanah Persentase PPAT yang telah lulus sertifikasi dan Persentase Mitra Kerja 100 9.097,00 Jumlah Lisensi/Keputusan PPAT 4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM 001 - Sertifikasi PPAT 7975 - Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM 001 - Sertifikasi PPAT Orang 7847 9660 9.097,00 Terwujudnya penyelesaian kasus pertanahan yang berkeadilan Persentase penyelesaian kasus pertanahan 58,03% 50% 95.670,68 PSKP Kegiatan 1: Penyelesaian Sengketa Pertanahan yang Optimal Persentase Persentase Penyelesaian Sengketa Pertanahan 64,50% 50% 3.993,53 5573 - Penanganan Sengketa Pertanahan FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 001 - Berita Acara Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Sengketa FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 001 - Berita Acara Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Sengketa Laporan 19 1.149,80 Jumlah Penyelesaian Sengketa Pertanahan - Pusat Persentase 5573 - Penanganan Sengketa Pertanahan QCE - Penanganan Perkara 003 - Penyelesaian Sengketa Pertanahan - Pusat QCE - Penanganan Perkara 003 - Penyelesaian Sengketa Pertanahan - Pusat Perkara 70 2.843,74 Indikator Rincian Output Sasaran Program 1 Indikator Kinerja Program Penanganan sengketa pertanahan Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan 2 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 5550 - Pendaftaran Tanah dan Ruang BAH - Pelayanan Publik Lainnya 007 - Surat Ijin Peralihan dan atau Pelepasan Hak Atas Tanah 7975 - Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Surat Ijin Peralihan dan atau Pelepasan Hak Atas Tanah 5550 - Pendaftaran Tanah dan Ruang EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 7975 - Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Peningkatan dukungan multisektor dan potensi jejaring kerjasama global dalam kebijakan di bidang pertanahan dan pelaksanaan pendaftaran tanah Persentase PPAT yang telah lulus sertifikasi dan Persentase Mitra Kerja Jumlah Lisensi/Keputusan PPAT 4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM 001 - Sertifikasi PPAT 7975 - Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM 001 - Sertifikasi PPAT Terwujudnya penyelesaian kasus pertanahan yang berkeadilan Persentase penyelesaian kasus pertanahan PSKP Kegiatan 1: Penyelesaian Sengketa Pertanahan yang Optimal Persentase Penyelesaian Sengketa Pertanahan 5573 - Penanganan Sengketa Pertanahan FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 001 - Berita Acara Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Sengketa FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 001 - Berita Acara Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Sengketa Jumlah Penyelesaian Sengketa Pertanahan - Pusat 5573 - Penanganan Sengketa Pertanahan QCE - Penanganan Perkara 003 - Penyelesaian Sengketa Pertanahan - Pusat QCE - Penanganan Perkara 003 - Penyelesaian Sengketa Pertanahan - Pusat Indikator Rincian Output Sasaran Program 1 Indikator Kinerja Program Penanganan sengketa pertanahan Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan 2 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 15 44,55 44,55 44,55 15 49,65 2 2.846,16 2.846,16 2.846,16 3 1.602,49 100 9.097,00 100 2.350,00 9660 9.097,00 9.097,00 9.097,00 6575 2.350,00 50% 33.546,70 62.123,98 95.670,68 95.670,68 52,50% 90.887,15 50% 1.211,81 2.781,72 3.993,53 3.993,53 52,50% 3.993,53 19 62,43 1.087,37 1.149,80 1.149,80 19 1.149,80 70 1.149,38 1.694,36 2.843,74 2.843,74 70 2.843,74 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 5550 - Pendaftaran Tanah dan Ruang BAH - Pelayanan Publik Lainnya 007 - Surat Ijin Peralihan dan atau Pelepasan Hak Atas Tanah 7975 - Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Surat Ijin Peralihan dan atau Pelepasan Hak Atas Tanah 5550 - Pendaftaran Tanah dan Ruang EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 7975 - Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Peningkatan dukungan multisektor dan potensi jejaring kerjasama global dalam kebijakan di bidang pertanahan dan pelaksanaan pendaftaran tanah Persentase PPAT yang telah lulus sertifikasi dan Persentase Mitra Kerja Jumlah Lisensi/Keputusan PPAT 4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM 001 - Sertifikasi PPAT 7975 - Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM 001 - Sertifikasi PPAT Terwujudnya penyelesaian kasus pertanahan yang berkeadilan Persentase penyelesaian kasus pertanahan PSKP Kegiatan 1: Penyelesaian Sengketa Pertanahan yang Optimal Persentase Penyelesaian Sengketa Pertanahan 5573 - Penanganan Sengketa Pertanahan FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 001 - Berita Acara Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Sengketa FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 001 - Berita Acara Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Sengketa Jumlah Penyelesaian Sengketa Pertanahan - Pusat 5573 - Penanganan Sengketa Pertanahan QCE - Penanganan Perkara 003 - Penyelesaian Sengketa Pertanahan - Pusat QCE - Penanganan Perkara 003 - Penyelesaian Sengketa Pertanahan - Pusat Indikator Rincian Output Sasaran Program 1 Indikator Kinerja Program Penanganan sengketa pertanahan Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan 2 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 15 51,14 15 52,67 2 3.177,62 2 3.272,95 100 2.550,00 100 2.550,00 6575 2.550,00 3925 2.550,00 55,00% 175.486,32 57,50% 189.474,75 55% 3.836,92 57,50% 4.029,22 19 851,00 19 894,00 70 2.985,92 70 3.135,22 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 5550 - Pendaftaran Tanah dan Ruang BAH - Pelayanan Publik Lainnya 007 - Surat Ijin Peralihan dan atau Pelepasan Hak Atas Tanah 7975 - Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Surat Ijin Peralihan dan atau Pelepasan Hak Atas Tanah 5550 - Pendaftaran Tanah dan Ruang EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 7975 - Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Peningkatan dukungan multisektor dan potensi jejaring kerjasama global dalam kebijakan di bidang pertanahan dan pelaksanaan pendaftaran tanah Persentase PPAT yang telah lulus sertifikasi dan Persentase Mitra Kerja Jumlah Lisensi/Keputusan PPAT 4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM 001 - Sertifikasi PPAT 7975 - Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM 001 - Sertifikasi PPAT Terwujudnya penyelesaian kasus pertanahan yang berkeadilan Persentase penyelesaian kasus pertanahan PSKP Kegiatan 1: Penyelesaian Sengketa Pertanahan yang Optimal Persentase Penyelesaian Sengketa Pertanahan 5573 - Penanganan Sengketa Pertanahan FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 001 - Berita Acara Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Sengketa FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 001 - Berita Acara Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Sengketa Jumlah Penyelesaian Sengketa Pertanahan - Pusat 5573 - Penanganan Sengketa Pertanahan QCE - Penanganan Perkara 003 - Penyelesaian Sengketa Pertanahan - Pusat QCE - Penanganan Perkara 003 - Penyelesaian Sengketa Pertanahan - Pusat Indikator Rincian Output Sasaran Program 1 Indikator Kinerja Program Penanganan sengketa pertanahan Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan 2 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 15 54,25 44,55 49,65 51,14 52,67 54,25 2 3.371,14 2.846,16 1.602,49 3.177,62 3.272,95 3.371,14 9.097,00 2.350,00 2.550,00 2.550,00 Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah 3925 2.550,00 9.097,00 2.350,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 60,00% 204.390,22 95.670,68 90.887,15 175.486,32 189.474,75 204.390,22 Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian 60% 4.228,16 3.993,53 3.993,53 3.836,92 4.029,22 4.228,16 Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian 19 939,00 1.149,80 1.149,80 851,00 894,00 939,00 70 3.289,16 2.843,74 2.843,74 2.985,92 3.135,22 3.289,16 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 Kegiatan 2: Penyelesaian Konflik Pertanahan yang Optimal Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan 47,20% 50,00% 2.609,15 Jumlah Penyelesaian Konflik Pertanahan - Pusat 4404 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan QCE - Penanganan Perkara 003 - Penyelesaian Konflik Pertanahan - Pusat QCE - Penanganan Perkara 003 - Penyelesaian Konflik Pertanahan - Pusat Perkara 12 1.577,01 4404 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 001 - Berita Acara Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Konflik FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 001 - Berita Acara Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Konflik Laporan 15 1.032,13
59. 2.Persentase Penyelesaian Mafia Pertanahan 53,80% 50,00% 2.421,21 4404 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan AEC - Kerja sama 002 - Berita Acara Pembinaan Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan AEC - Kerja sama 002 - Berita Acara Pembinaan Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan Kesepakatan 1 2.421,21
60. 2.Tersusunnya rekomendasi dan strategi pencegahan kasus pertanahan Persentase
61. 1.Persentase Rekomendasi Pencegahan Kasus Pertanahan. 100% 2.320,16 4404 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan AEA - Koordinasi 002 - Berita Acara Rencana Aksi Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan AEA - Koordinasi 002 - Berita Acara Rencana Aksi Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kegiatan 1 2.161,22 4404 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Rekomendasi Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Rekomendasi Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Rekomendasi Kebijakan 6 158,94 Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Pencegahan dan Penanganan konflik Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Kegiatan 2: Penyelesaian Konflik Pertanahan yang Optimal Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan Jumlah Penyelesaian Konflik Pertanahan - Pusat 4404 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan QCE - Penanganan Perkara 003 - Penyelesaian Konflik Pertanahan - Pusat QCE - Penanganan Perkara 003 - Penyelesaian Konflik Pertanahan - Pusat 4404 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 001 - Berita Acara Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Konflik FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 001 - Berita Acara Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Konflik
62. 2.Persentase Penyelesaian Mafia Pertanahan 4404 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan AEC - Kerja sama 002 - Berita Acara Pembinaan Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan AEC - Kerja sama 002 - Berita Acara Pembinaan Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan
63. 2.Tersusunnya rekomendasi dan strategi pencegahan kasus pertanahan
64. 1.Persentase Rekomendasi Pencegahan Kasus Pertanahan. 4404 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan AEA - Koordinasi 002 - Berita Acara Rencana Aksi Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan AEA - Koordinasi 002 - Berita Acara Rencana Aksi Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan 4404 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Rekomendasi Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Rekomendasi Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Pencegahan dan Penanganan konflik Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 50,00% 1.248,08 1.361,07 2.609,15 2.609,15 52,50% 2.609,15 12 1.026,05 550,97 1.577,01 1.577,01 12 1.577,01 15 222,03 810,10 1.032,13 1.032,13 15 1.032,13 50,00% 1.263,10 1.158,11 2.421,21 2.421,21 52,50% 2.421,21 1 1.263,10 1.158,11 2.421,21 2.421,21 1 2.421,21 100% 568,71 1.751,46 2.320,16 2.320,16 100% 1.292,09 1 500,00 1.661,22 2.161,22 2.161,22 1 1.133,15 6 68,71 90,23 158,94 158,94 6 158,94 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Kegiatan 2: Penyelesaian Konflik Pertanahan yang Optimal Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan Jumlah Penyelesaian Konflik Pertanahan - Pusat 4404 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan QCE - Penanganan Perkara 003 - Penyelesaian Konflik Pertanahan - Pusat QCE - Penanganan Perkara 003 - Penyelesaian Konflik Pertanahan - Pusat 4404 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 001 - Berita Acara Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Konflik FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 001 - Berita Acara Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Konflik
65. 2.Persentase Penyelesaian Mafia Pertanahan 4404 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan AEC - Kerja sama 002 - Berita Acara Pembinaan Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan AEC - Kerja sama 002 - Berita Acara Pembinaan Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan
66. 2.Tersusunnya rekomendasi dan strategi pencegahan kasus pertanahan
67. 1.Persentase Rekomendasi Pencegahan Kasus Pertanahan. 4404 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan AEA - Koordinasi 002 - Berita Acara Rencana Aksi Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan AEA - Koordinasi 002 - Berita Acara Rencana Aksi Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan 4404 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Rekomendasi Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Rekomendasi Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Pencegahan dan Penanganan konflik Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 55,00% 2.957,85 57,50% 3.251,44 12 1.655,87 12 1.738,66 15 1.164,00 15 1.223,00 55,00% 2.619,00 57,50% 2.750,00 1 2.619,00 1 2.750,00 100% 2.893,00 100% 3.038,00 1 1.246,47 1 1.371,11 6 174,84 6 192,32 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Kegiatan 2: Penyelesaian Konflik Pertanahan yang Optimal Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan Jumlah Penyelesaian Konflik Pertanahan - Pusat 4404 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan QCE - Penanganan Perkara 003 - Penyelesaian Konflik Pertanahan - Pusat QCE - Penanganan Perkara 003 - Penyelesaian Konflik Pertanahan - Pusat 4404 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 001 - Berita Acara Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Konflik FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 001 - Berita Acara Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Konflik
68. 2.Persentase Penyelesaian Mafia Pertanahan 4404 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan AEC - Kerja sama 002 - Berita Acara Pembinaan Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan AEC - Kerja sama 002 - Berita Acara Pembinaan Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan
69. 2.Tersusunnya rekomendasi dan strategi pencegahan kasus pertanahan
70. 1.Persentase Rekomendasi Pencegahan Kasus Pertanahan. 4404 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan AEA - Koordinasi 002 - Berita Acara Rencana Aksi Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan AEA - Koordinasi 002 - Berita Acara Rencana Aksi Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan 4404 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Rekomendasi Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Rekomendasi Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Pencegahan dan Penanganan konflik Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 60% 3.566,99 2.609,15 2.609,15 2.957,85 3.251,44 3.566,99 Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian 12 1.824,03 1.577,01 1.577,01 1.655,87 1.738,66 1.824,03 15 1.285,00 1.032,13 1.032,13 1.164,00 1.223,00 1.285,00 60% 2.888,00 2.421,21 2.421,21 2.619,00 2.750,00 2.888,00 Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian 1 2.888,00 2.421,21 2.421,21 2.619,00 2.750,00 2.888,00 100% 3.191,00 2.320,16 1.292,09 2.893,00 3.038,00 3.191,00 Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian 1 1.508,23 2.161,22 1.133,15 1.246,47 1.371,11 1.508,23 6 211,55 158,94 158,94 174,84 192,32 211,55 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 Kegiatan 3: Penanganan Perkara Pertanahan yang Optimal Persentase terselesaikannya penanganan perkara pertanahan 30% 50% 7.283,83 5576 - Penanganan Perkara Pertanahan BCE - Penanganan Perkara 002 - Surat Keputusan Penyelesaian Perkara Pertanahan - Pusat BCE - Penanganan Perkara 002 - Surat Keputusan Penyelesaian Perkara Pertanahan - Pusat Perkara 9 435,98 5576 - Penanganan Perkara Pertanahan FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 001 - Berita Acara Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Perkara Pertanahan FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 001 - Berita Acara Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Perkara Pertanahan Laporan 12 2.216,75 Jumlah Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan - Pusat 5576 - Penanganan Perkara Pertanahan QCE - Penanganan Perkara 002 - Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan - Pusat QCE - Penanganan Perkara 002 - Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan - Pusat Perkara 40 4.631,09 Tersedianya Pelayanan Pendaftaran Tanah yang Efektif dan Efisien Kepada Masyarakat
71. 3.Persentase Layanan Rutin Pertanahan 8501678/ realisasi 20 148.128,78 PHPT Kegiatan 1: Peningkatan dan Perbaikan Tata Kelola Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan ruang Badan Hukum dan Perorangan Persentase Persentase Kebijakan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang 100,00 100,00 1.250,04 5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - Norma/Sistem/ Prosedur/Ketentua n untuk pengaturan hak atas tanah dan ruang NSPK 2 2 1.039,34 5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Penetapan HAT Badan Hukum dan Perorangan Data 1 1 210,70 Penanganan perkara pertanahan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Sasaran Program 2 Indikator Kinerja Program Penetapan Hak Tanah dan Ruang Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Kegiatan 3: Penanganan Perkara Pertanahan yang Optimal Persentase terselesaikannya penanganan perkara pertanahan 5576 - Penanganan Perkara Pertanahan BCE - Penanganan Perkara 002 - Surat Keputusan Penyelesaian Perkara Pertanahan - Pusat BCE - Penanganan Perkara 002 - Surat Keputusan Penyelesaian Perkara Pertanahan - Pusat 5576 - Penanganan Perkara Pertanahan FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 001 - Berita Acara Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Perkara Pertanahan FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 001 - Berita Acara Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Perkara Pertanahan Jumlah Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan - Pusat 5576 - Penanganan Perkara Pertanahan QCE - Penanganan Perkara 002 - Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan - Pusat QCE - Penanganan Perkara 002 - Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan - Pusat Tersedianya Pelayanan Pendaftaran Tanah yang Efektif dan Efisien Kepada Masyarakat
72. 3.Persentase Layanan Rutin Pertanahan PHPT Kegiatan 1: Peningkatan dan Perbaikan Tata Kelola Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan ruang Badan Hukum dan Perorangan Persentase Kebijakan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang 5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - Norma/Sistem/ Prosedur/Ketentua n untuk pengaturan hak atas tanah dan ruang 5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Penetapan HAT Badan Hukum dan Perorangan Penanganan perkara pertanahan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Sasaran Program 2 Indikator Kinerja Program Penetapan Hak Tanah dan Ruang Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 50% 4.372,61 2.911,22 7.283,83 7.283,83 52,50% 5.764,55 9 427,36 8,62 435,98 435,98 9 435,98 12 1.665,90 550,86 2.216,75 2.216,75 19 998,01 40 2.279,35 2.351,74 4.631,09 4.631,09 40 5.090,15 2000,00% 162.941,66 0,00 179.236 148.128,78 197.159,41 2000,00% 216.875,35 100,00 1.250,04 100,00 1.219,65 2 664,34 375,00 1.039,34 1.039,34 2 1.008,95 1 210,70 210,70 210,70 1 210,70 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Kegiatan 3: Penanganan Perkara Pertanahan yang Optimal Persentase terselesaikannya penanganan perkara pertanahan 5576 - Penanganan Perkara Pertanahan BCE - Penanganan Perkara 002 - Surat Keputusan Penyelesaian Perkara Pertanahan - Pusat BCE - Penanganan Perkara 002 - Surat Keputusan Penyelesaian Perkara Pertanahan - Pusat 5576 - Penanganan Perkara Pertanahan FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 001 - Berita Acara Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Perkara Pertanahan FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 001 - Berita Acara Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Perkara Pertanahan Jumlah Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan - Pusat 5576 - Penanganan Perkara Pertanahan QCE - Penanganan Perkara 002 - Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan - Pusat QCE - Penanganan Perkara 002 - Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan - Pusat Tersedianya Pelayanan Pendaftaran Tanah yang Efektif dan Efisien Kepada Masyarakat
73. 3.Persentase Layanan Rutin Pertanahan PHPT Kegiatan 1: Peningkatan dan Perbaikan Tata Kelola Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan ruang Badan Hukum dan Perorangan Persentase Kebijakan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang 5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - Norma/Sistem/ Prosedur/Ketentua n untuk pengaturan hak atas tanah dan ruang 5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Penetapan HAT Badan Hukum dan Perorangan Penanganan perkara pertanahan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Sasaran Program 2 Indikator Kinerja Program Penetapan Hak Tanah dan Ruang Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 55% 7.936,87 57,50% 9.441,96 9 458,00 9 481,00 19 1.048,00 19 1.101,00 41 5.008,71 42 4.925,64 100,00 1.974,55 100,00 2.359,15 2 1.163,06 2 1.466,92 1 811,49 1 892,23 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Kegiatan 3: Penanganan Perkara Pertanahan yang Optimal Persentase terselesaikannya penanganan perkara pertanahan 5576 - Penanganan Perkara Pertanahan BCE - Penanganan Perkara 002 - Surat Keputusan Penyelesaian Perkara Pertanahan - Pusat BCE - Penanganan Perkara 002 - Surat Keputusan Penyelesaian Perkara Pertanahan - Pusat 5576 - Penanganan Perkara Pertanahan FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 001 - Berita Acara Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Perkara Pertanahan FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 001 - Berita Acara Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Perkara Pertanahan Jumlah Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan - Pusat 5576 - Penanganan Perkara Pertanahan QCE - Penanganan Perkara 002 - Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan - Pusat QCE - Penanganan Perkara 002 - Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan - Pusat Tersedianya Pelayanan Pendaftaran Tanah yang Efektif dan Efisien Kepada Masyarakat
74. 3.Persentase Layanan Rutin Pertanahan PHPT Kegiatan 1: Peningkatan dan Perbaikan Tata Kelola Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan ruang Badan Hukum dan Perorangan Persentase Kebijakan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang 5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - Norma/Sistem/ Prosedur/Ketentua n untuk pengaturan hak atas tanah dan ruang 5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Penetapan HAT Badan Hukum dan Perorangan Penanganan perkara pertanahan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Sasaran Program 2 Indikator Kinerja Program Penetapan Hak Tanah dan Ruang Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 60% 11.029,45 7.283,83 5.764,55 7.936,87 9.441,96 11.029,45 Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian 9 506,00 435,98 435,98 458,00 481,00 506,00 19 1.157,00 2.216,75 998,01 1.048,00 1.101,00 1.157,00 44 4.931,50 4.631,09 5.090,15 5.008,71 4.925,64 4.931,50 148.128,78 216.875,35 100,00 2.759,38 1.250,04 1.219,65 1.974,55 2.359,15 2.759,38 Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah 2 1.607,40 1.039,34 1.008,95 1.163,06 1.466,92 1.607,40 1 1.151,98 210,70 210,70 811,49 892,23 1.151,98 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 Persentase Surat Keputusan Hak Atas Tanah dan ruang perorangan dan badan hukum 100,00 100,00 806,73 5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang BAH - Pelayanan Publik Lainnya 002 - Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum Dokumen 150 150 52,70 5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Dokumen 32 32 754,03 PHPT Kegiatan 2: Peningkatan dan Perbaikan Tata Kelola Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, Hak Pengelolaan dan Pengadminitrasian Tanah Ulayat Persentase Surat Keputusan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD dan Hak Pengelolaan 100,00 100,00 1.022,70 5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga 001 - Surat Keputusan Penetapan Hak AtasTanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD (Pusat) 7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga 001 - Surat Keputusan Penetapan Hak AtasTanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD (Pusat) Lembaga 25 15 129,70 5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga 002 - Surat Keputusan Penetapan Hak Pengelolaan (Pusat) 7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga 002 - Surat Keputusan Penetapan Hak Pengelolaan (Pusat) Lembaga 50 50 209,70 5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga 003 - Data Aset Tanah Instansi Pemerintah 7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga 003 - Data Aset Tanah Instansi Pemerintah Lembaga 1 1 469,02 5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang BDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 002 - Laporan Pelaksanaan Penetapan Hak Tanah Instansi Pemerintah 7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal BDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 001 - Laporan Pelaksanaan Penetapan Hak Tanah Instansi Pemerintah Unit Kerja 33 33 683,30 Persentase Bidang tanah ulayat yang didaftarkan 100,00 100,00 4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga Data Inventarisasi Tanah Ulayat Hektar 9.459,53 Indikator Kinerja Kegiatan Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan 2 Indikator Rincian KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Persentase Surat Keputusan Hak Atas Tanah dan ruang perorangan dan badan hukum 5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang BAH - Pelayanan Publik Lainnya 002 - Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum 5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi PHPT Kegiatan 2: Peningkatan dan Perbaikan Tata Kelola Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, Hak Pengelolaan dan Pengadminitrasian Tanah Ulayat Persentase Surat Keputusan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD dan Hak Pengelolaan 5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga 001 - Surat Keputusan Penetapan Hak AtasTanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD (Pusat) 7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga 001 - Surat Keputusan Penetapan Hak AtasTanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD (Pusat) 5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga 002 - Surat Keputusan Penetapan Hak Pengelolaan (Pusat) 7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga 002 - Surat Keputusan Penetapan Hak Pengelolaan (Pusat) 5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga 003 - Data Aset Tanah Instansi Pemerintah 7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga 003 - Data Aset Tanah Instansi Pemerintah 5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang BDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 002 - Laporan Pelaksanaan Penetapan Hak Tanah Instansi Pemerintah 7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal BDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 001 - Laporan Pelaksanaan Penetapan Hak Tanah Instansi Pemerintah Persentase Bidang tanah ulayat yang didaftarkan 4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga Data Inventarisasi Tanah Ulayat Indikator Kinerja Kegiatan Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan 2 Indikator Rincian VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 100,00 806,73 100,00 805,06 150 52,70 52,70 52,70 200 59,75 32 754,03 754,03 754,03 32 745,33 100,00 1.022,70 100,00 411,18 15 129,70 129,70 129,70 15 43,00 50 209,70 209,70 209,70 50 143,73 1 469,02 469,02 469,02 1 43,70 33 683,30 683,30 683,30 1 224,45 100,00 100,00 7.950,00 10.000 9.459,53 10.000 5.000,00 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Persentase Surat Keputusan Hak Atas Tanah dan ruang perorangan dan badan hukum 5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang BAH - Pelayanan Publik Lainnya 002 - Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum 5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi PHPT Kegiatan 2: Peningkatan dan Perbaikan Tata Kelola Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, Hak Pengelolaan dan Pengadminitrasian Tanah Ulayat Persentase Surat Keputusan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD dan Hak Pengelolaan 5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga 001 - Surat Keputusan Penetapan Hak AtasTanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD (Pusat) 7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga 001 - Surat Keputusan Penetapan Hak AtasTanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD (Pusat) 5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga 002 - Surat Keputusan Penetapan Hak Pengelolaan (Pusat) 7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga 002 - Surat Keputusan Penetapan Hak Pengelolaan (Pusat) 5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga 003 - Data Aset Tanah Instansi Pemerintah 7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga 003 - Data Aset Tanah Instansi Pemerintah 5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang BDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 002 - Laporan Pelaksanaan Penetapan Hak Tanah Instansi Pemerintah 7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal BDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 001 - Laporan Pelaksanaan Penetapan Hak Tanah Instansi Pemerintah Persentase Bidang tanah ulayat yang didaftarkan 4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga Data Inventarisasi Tanah Ulayat Indikator Kinerja Kegiatan Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan 2 Indikator Rincian APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 100,00 906,19 100,00 962,49 225 110,00 250 118,30 32 796,19 32 844,19 100,00 1.022,70 100,00 1.022,70 15 129,70 15 129,70 50 209,70 50 209,70 1 469,02 1 469,02 33 683,30 33 683,30 100,00 7.950,00 100,00 7.950,00 10.000 5.000,00 10.000 5.000,00 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Persentase Surat Keputusan Hak Atas Tanah dan ruang perorangan dan badan hukum 5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang BAH - Pelayanan Publik Lainnya 002 - Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum 5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi PHPT Kegiatan 2: Peningkatan dan Perbaikan Tata Kelola Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, Hak Pengelolaan dan Pengadminitrasian Tanah Ulayat Persentase Surat Keputusan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD dan Hak Pengelolaan 5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga 001 - Surat Keputusan Penetapan Hak AtasTanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD (Pusat) 7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga 001 - Surat Keputusan Penetapan Hak AtasTanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD (Pusat) 5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga 002 - Surat Keputusan Penetapan Hak Pengelolaan (Pusat) 7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga 002 - Surat Keputusan Penetapan Hak Pengelolaan (Pusat) 5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga 003 - Data Aset Tanah Instansi Pemerintah 7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga 003 - Data Aset Tanah Instansi Pemerintah 5549 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang BDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 002 - Laporan Pelaksanaan Penetapan Hak Tanah Instansi Pemerintah 7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal BDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 001 - Laporan Pelaksanaan Penetapan Hak Tanah Instansi Pemerintah Persentase Bidang tanah ulayat yang didaftarkan 4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga Data Inventarisasi Tanah Ulayat Indikator Kinerja Kegiatan Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan 2 Indikator Rincian APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 100,00 1.003,09 806,73 805,06 906,19 962,49 1.003,09 Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah 250 123,96 52,70 59,75 110,00 118,30 123,96 32 879,13 754,03 745,33 796,19 844,19 879,13 100,00 1.022,70 1.022,70 411,18 1.022,70 1.022,70 1.022,70 Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah 15 129,70 129,70 43,00 129,70 129,70 129,70 50 209,70 209,70 143,73 209,70 209,70 209,70 1 469,02 469,02 43,70 469,02 469,02 469,02 102 683,30 683,30 224,45 683,30 683,30 683,30 100,00 7.950,00 7.950,00 7.950,00 7.950,00 7.950,00 Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah 10.000 5.000,00 9.459,53 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 Tersedianya Administrasi Pertanahan 4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga 001 - Data Inventarisasi Tanah Ulayat 7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal QAB Pelayanan Publik kepada lembaga 001 - Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Bidang Tersedianya Surat Keputusan Penetapan Hak Pengelolaan Tanah Ulayat 4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga 002 - Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat 7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal QAB Pelayanan Publik kepada lembaga 002 - Pendaftaran Tanah Ulayat Bidang 4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga 003 - Pendaftaran Tanah Ulayat 7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal 001 Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Ulayat Peningkatan dukungan multisektor dan potensi jejaring kerjasama dalam kebijakan di bidang pertanahan dan pelaksanaan pendaftaran tanah Persentase Inisiasi Kerjasama dengan Lembaga dalam Layanan Pertanahan yang berjalan aktif 100,00 100,00 509,94 4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT AEE - Kemitraan 001 - Kajian Potensi Kemitraan di Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah 7976 - Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Layanan Pertanahan AEC - Kerja Sama 001 - Kajian Potensi Kerjasama Lembaga di Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kesepakatan 1 1 59,94 4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT AEE - Kemitraan 002 - Rekomendasi Tindak Lanjut di Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah 7976 - Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Layanan Pertanahan AEC - Kerja Sama 002 - Rekomendasi Tindak Lanjut Kerjasama Lembaga di Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kesepakatan 6 6 450,00 Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Kegiatan 3: KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Tersedianya Administrasi Pertanahan 4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga 001 - Data Inventarisasi Tanah Ulayat 7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal QAB Pelayanan Publik kepada lembaga 001 - Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Tersedianya Surat Keputusan Penetapan Hak Pengelolaan Tanah Ulayat 4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga 002 - Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat 7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal QAB Pelayanan Publik kepada lembaga 002 - Pendaftaran Tanah Ulayat 4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga 003 - Pendaftaran Tanah Ulayat 7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal 001 Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Ulayat Peningkatan dukungan multisektor dan potensi jejaring kerjasama dalam kebijakan di bidang pertanahan dan pelaksanaan pendaftaran tanah Persentase Inisiasi Kerjasama dengan Lembaga dalam Layanan Pertanahan yang berjalan aktif 4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT AEE - Kemitraan 001 - Kajian Potensi Kemitraan di Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah 7976 - Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Layanan Pertanahan AEC - Kerja Sama 001 - Kajian Potensi Kerjasama Lembaga di Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah 4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT AEE - Kemitraan 002 - Rekomendasi Tindak Lanjut di Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah 7976 - Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Layanan Pertanahan AEC - Kerja Sama 002 - Rekomendasi Tindak Lanjut Kerjasama Lembaga di Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Kegiatan 3: VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 50 50,00 25 7.900,00 100,00 509,94 100,00 509,94 1 59,94 59,94 59,94 1 59,94 6 450,00 450,00 450,00 6 450,00 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Tersedianya Administrasi Pertanahan 4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga 001 - Data Inventarisasi Tanah Ulayat 7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal QAB Pelayanan Publik kepada lembaga 001 - Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Tersedianya Surat Keputusan Penetapan Hak Pengelolaan Tanah Ulayat 4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga 002 - Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat 7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal QAB Pelayanan Publik kepada lembaga 002 - Pendaftaran Tanah Ulayat 4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga 003 - Pendaftaran Tanah Ulayat 7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal 001 Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Ulayat Peningkatan dukungan multisektor dan potensi jejaring kerjasama dalam kebijakan di bidang pertanahan dan pelaksanaan pendaftaran tanah Persentase Inisiasi Kerjasama dengan Lembaga dalam Layanan Pertanahan yang berjalan aktif 4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT AEE - Kemitraan 001 - Kajian Potensi Kemitraan di Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah 7976 - Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Layanan Pertanahan AEC - Kerja Sama 001 - Kajian Potensi Kerjasama Lembaga di Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah 4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT AEE - Kemitraan 002 - Rekomendasi Tindak Lanjut di Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah 7976 - Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Layanan Pertanahan AEC - Kerja Sama 002 - Rekomendasi Tindak Lanjut Kerjasama Lembaga di Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Kegiatan 3: APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 50 50,00 50 50,00 40 7.900,00 40 7.900,00 100,00 525,30 100,00 541,10 1 61,80 1 63,70 6 463,50 6 477,40 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Tersedianya Administrasi Pertanahan 4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga 001 - Data Inventarisasi Tanah Ulayat 7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal QAB Pelayanan Publik kepada lembaga 001 - Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Tersedianya Surat Keputusan Penetapan Hak Pengelolaan Tanah Ulayat 4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga 002 - Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat 7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal QAB Pelayanan Publik kepada lembaga 002 - Pendaftaran Tanah Ulayat 4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga 003 - Pendaftaran Tanah Ulayat 7977 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal 001 Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Ulayat Peningkatan dukungan multisektor dan potensi jejaring kerjasama dalam kebijakan di bidang pertanahan dan pelaksanaan pendaftaran tanah Persentase Inisiasi Kerjasama dengan Lembaga dalam Layanan Pertanahan yang berjalan aktif 4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT AEE - Kemitraan 001 - Kajian Potensi Kemitraan di Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah 7976 - Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Layanan Pertanahan AEC - Kerja Sama 001 - Kajian Potensi Kerjasama Lembaga di Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah 4402 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT AEE - Kemitraan 002 - Rekomendasi Tindak Lanjut di Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah 7976 - Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Layanan Pertanahan AEC - Kerja Sama 002 - Rekomendasi Tindak Lanjut Kerjasama Lembaga di Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Kegiatan 3: APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 50 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 30 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 100,00 557,30 509,94 509,94 525,30 541,10 557,30 Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah 1 65,60 59,94 59,94 61,80 63,70 65,60 6 491,70 450,00 450,00 463,50 477,40 491,70 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 Pengembangan Layanan Pertanahan dan Tata Kelola Pengaturan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Persentase Kebijakan Layanan Pertanahan dan Tata Kelola Pengaturan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Layanan Pertanahan AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001- NSPK Tata Kelola dan Pengembangan Layanan Pertanahan Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Layanan Pertanahan BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Pengembangan Layanan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Persentase 7976 - Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Layanan Pertanahan BDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 001 - Laporan Penyelenggaraan Tata Kelola Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Indikator KInerja Tujuan 14,98 4.1 Penurunan indeks gini ketimpangan pemilikan tanah untuk petani/nelayan 0,479441 0,0006 0,00 0,0020 Terwujudnya Pemerataan Struktur Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah dalam rangka menciptakan keadilan
75. 1.Persentase luas tanah yang ditetapkan sebagai Objek Redistribusi Tanah dibandingkan dengan luas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) INDEKS 5% 1.719,80 8% 51.806,59 TUJUAN 3: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Persentase penerima Reforma Agraria yang meningkat kesejahteraannya Sasaran Strategis 4: Keadilan Hak Atas Tanah untuk Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan PENTAG & PPTRIndikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Sasaran Program 1 Indikator Kinerja Program KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Pengembangan Layanan Pertanahan dan Tata Kelola Pengaturan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Persentase Kebijakan Layanan Pertanahan dan Tata Kelola Pengaturan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Layanan Pertanahan AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001- NSPK Tata Kelola dan Pengembangan Layanan Pertanahan Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Layanan Pertanahan BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Pengembangan Layanan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah 7976 - Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Layanan Pertanahan BDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 001 - Laporan Penyelenggaraan Tata Kelola Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Indikator KInerja Tujuan 4.1 Penurunan indeks gini ketimpangan pemilikan tanah untuk petani/nelayan Terwujudnya Pemerataan Struktur Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah dalam rangka menciptakan keadilan
76. 1.Persentase luas tanah yang ditetapkan sebagai Objek Redistribusi Tanah dibandingkan dengan luas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) TUJUAN 3: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Persentase penerima Reforma Agraria yang meningkat kesejahteraannya Sasaran Strategis 4: Keadilan Hak Atas Tanah untuk Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan PENTAG & PPTRIndikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Sasaran Program 1 Indikator Kinerja Program VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 100% 2 271,90 1 1.000,00 1 360,00 14,98 46,98 0,0020 0,0031 0,0062 8% 173,69 51.632,90 51.806,59 48.874,54 24% 26% 69.720,00 2.498,55 86.317,97 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Pengembangan Layanan Pertanahan dan Tata Kelola Pengaturan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Persentase Kebijakan Layanan Pertanahan dan Tata Kelola Pengaturan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Layanan Pertanahan AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001- NSPK Tata Kelola dan Pengembangan Layanan Pertanahan Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Layanan Pertanahan BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Pengembangan Layanan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah 7976 - Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Layanan Pertanahan BDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 001 - Laporan Penyelenggaraan Tata Kelola Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Indikator KInerja Tujuan 4.1 Penurunan indeks gini ketimpangan pemilikan tanah untuk petani/nelayan Terwujudnya Pemerataan Struktur Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah dalam rangka menciptakan keadilan
77. 1.Persentase luas tanah yang ditetapkan sebagai Objek Redistribusi Tanah dibandingkan dengan luas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) TUJUAN 3: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Persentase penerima Reforma Agraria yang meningkat kesejahteraannya Sasaran Strategis 4: Keadilan Hak Atas Tanah untuk Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan PENTAG & PPTRIndikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Sasaran Program 1 Indikator Kinerja Program APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 100% 100% 2 271,90 2 271,90 1 1.000,00 1 1.000,00 1 360,00 1 360,00 46,98 51,31 0,0077 0,0138 0,0111 0,0178 58% 60% 112.808,87 97.867,32 78% 83% 108.436,99 91.726,91 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Pengembangan Layanan Pertanahan dan Tata Kelola Pengaturan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Persentase Kebijakan Layanan Pertanahan dan Tata Kelola Pengaturan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Layanan Pertanahan AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001- NSPK Tata Kelola dan Pengembangan Layanan Pertanahan Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Layanan Pertanahan BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Pengembangan Layanan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah 7976 - Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Layanan Pertanahan BDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 001 - Laporan Penyelenggaraan Tata Kelola Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Indikator KInerja Tujuan 4.1 Penurunan indeks gini ketimpangan pemilikan tanah untuk petani/nelayan Terwujudnya Pemerataan Struktur Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah dalam rangka menciptakan keadilan
78. 1.Persentase luas tanah yang ditetapkan sebagai Objek Redistribusi Tanah dibandingkan dengan luas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) TUJUAN 3: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Persentase penerima Reforma Agraria yang meningkat kesejahteraannya Sasaran Strategis 4: Keadilan Hak Atas Tanah untuk Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan PENTAG & PPTRIndikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Sasaran Program 1 Indikator Kinerja Program APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 100% Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah 2 271,90 271,90 271,90 271,90 271,90 1 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 53,89 0,0134 0,0227 Direktorat Jenderal Penataan Agraria Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang 100% 100% 125.951,04 108.156,37 51.806,59 86.317,97 97.867,32 91.726,91 108.156,37 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 PENTAG Kegiatan 3: Terwujudnya Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Optimal dan Berkelanjutan Persentase Jumlah Data dan Informasi Penatagunaan Tanah 4 612,15 4 3.491,85 Jumlah Pemutakhiran Data Sawah Update 5554 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 003 - Pemutakhiran Data LBS ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 003 - Pemutakhiran Data LBS Rekomendasi Kebijakan 1 393,06 1 393,06 Jumlah NSPK Penatagunaan Tanah 5554 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - NSPK Penatagunaan Tanah AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - NSPK Penatagunaan Tanah NSPK 3 219,09 3 219,09 Jumlah Rekomendasi Kinerja Pelaksanaan Penatagunaan Tanah 5554 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 001 - Rekomendasi Kinerja Pelaksanaan Penatagunaan Tanah FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 001 - Rekomendasi Kinerja Pelaksanaan Penatagunaan Tanah Laporan 6 2.879,70 6 2.879,70 Jumlah Pemutakhiran Data Sawah Update 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 043 - Data LBS Rekomendasi Kebijakan 0 0 Kegiatan 4: Tersediannya TORA dan Potensi Objek Redistribusi Tanah Jumlah Data dan Informasi ketersediaan TORA dan Potensi Objek Redistribusi Tanah 10.232 1.107,65 42.100 48.314,75 Jumlah NSPK Landreform 5557 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - NSPK Landreform AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - NSPK Landreform NSPK 3 815,94 3 848,63 Jumlah Data Indikatif TORA 5557 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 002 - Pengelolaan Data Potensi Redistribusi Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 001 - Data Indikatif TORA Hektar Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria Penataan Penggunaan dan Pemanfaatan Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO PENTAG Kegiatan 3: Terwujudnya Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Optimal dan Berkelanjutan Jumlah Data dan Informasi Penatagunaan Tanah Jumlah Pemutakhiran Data Sawah Update 5554 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 003 - Pemutakhiran Data LBS ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 003 - Pemutakhiran Data LBS Jumlah NSPK Penatagunaan Tanah 5554 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - NSPK Penatagunaan Tanah AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - NSPK Penatagunaan Tanah Jumlah Rekomendasi Kinerja Pelaksanaan Penatagunaan Tanah 5554 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 001 - Rekomendasi Kinerja Pelaksanaan Penatagunaan Tanah FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 001 - Rekomendasi Kinerja Pelaksanaan Penatagunaan Tanah Jumlah Pemutakhiran Data Sawah Update 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 043 - Data LBS Kegiatan 4: Tersediannya TORA dan Potensi Objek Redistribusi Tanah Jumlah Data dan Informasi ketersediaan TORA dan Potensi Objek Redistribusi Tanah Jumlah NSPK Landreform 5557 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - NSPK Landreform AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - NSPK Landreform Jumlah Data Indikatif TORA 5557 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 002 - Pengelolaan Data Potensi Redistribusi Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 001 - Data Indikatif TORA Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria Penataan Penggunaan dan Pemanfaatan Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 4 3.491,85 3.491,85 3.491,85 1 1 3.869,82 4.191,92 1 393,06 393,06 393,06 1 1 658,12 658,12 3 219,09 219,09 219,09 1 2 154,12 476,22 6 2.879,70 2.879,70 2.879,70 7 7 3.057,58 3.057,58 0 0 0 42.100 173,69 48.141,05 48.314,75 45.382,69 15.000 385.300 65.850,18 2.498,55 82.126,04 3 173,69 674,94 848,63 848,63 5 5 540,27 540,27 1 1 451,70 451,70 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO PENTAG Kegiatan 3: Terwujudnya Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Optimal dan Berkelanjutan Jumlah Data dan Informasi Penatagunaan Tanah Jumlah Pemutakhiran Data Sawah Update 5554 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 003 - Pemutakhiran Data LBS ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 003 - Pemutakhiran Data LBS Jumlah NSPK Penatagunaan Tanah 5554 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - NSPK Penatagunaan Tanah AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - NSPK Penatagunaan Tanah Jumlah Rekomendasi Kinerja Pelaksanaan Penatagunaan Tanah 5554 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 001 - Rekomendasi Kinerja Pelaksanaan Penatagunaan Tanah FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 001 - Rekomendasi Kinerja Pelaksanaan Penatagunaan Tanah Jumlah Pemutakhiran Data Sawah Update 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 043 - Data LBS Kegiatan 4: Tersediannya TORA dan Potensi Objek Redistribusi Tanah Jumlah Data dan Informasi ketersediaan TORA dan Potensi Objek Redistribusi Tanah Jumlah NSPK Landreform 5557 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - NSPK Landreform AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - NSPK Landreform Jumlah Data Indikatif TORA 5557 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 002 - Pengelolaan Data Potensi Redistribusi Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 001 - Data Indikatif TORA Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria Penataan Penggunaan dan Pemanfaatan Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 1 1 4.392,00 4.392,00 1 1 4.601,78 4.601,78 1 1 691,03 691,03 1 1 725,58 725,58 3 3 490,51 490,51 2 2 505,23 505,23 6 6 3.210,46 3.210,46 6 6 3.370,98 3.370,98 0 0 0 0 606.900 472.987 108.416,87 93.475,33 529.200 395.200 103.835,21 87.125,13 3 3 1.418,60 1.418,60 3 3 1.489,53 1.489,53 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO PENTAG Kegiatan 3: Terwujudnya Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Optimal dan Berkelanjutan Jumlah Data dan Informasi Penatagunaan Tanah Jumlah Pemutakhiran Data Sawah Update 5554 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 003 - Pemutakhiran Data LBS ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 003 - Pemutakhiran Data LBS Jumlah NSPK Penatagunaan Tanah 5554 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - NSPK Penatagunaan Tanah AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - NSPK Penatagunaan Tanah Jumlah Rekomendasi Kinerja Pelaksanaan Penatagunaan Tanah 5554 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 001 - Rekomendasi Kinerja Pelaksanaan Penatagunaan Tanah FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 001 - Rekomendasi Kinerja Pelaksanaan Penatagunaan Tanah Jumlah Pemutakhiran Data Sawah Update 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 043 - Data LBS Kegiatan 4: Tersediannya TORA dan Potensi Objek Redistribusi Tanah Jumlah Data dan Informasi ketersediaan TORA dan Potensi Objek Redistribusi Tanah Jumlah NSPK Landreform 5557 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - NSPK Landreform AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - NSPK Landreform Jumlah Data Indikatif TORA 5557 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 002 - Pengelolaan Data Potensi Redistribusi Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 001 - Data Indikatif TORA Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria Penataan Penggunaan dan Pemanfaatan Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 33 33 30.949,73 30.949,73 3.491,85 4.191,92 4.392,00 4.601,78 30.949,73 Direktorat Jenderal Penataan Agraria 1 1 761,86 761,86 393,06 658,12 691,03 725,58 761,86 3 3 520,38 520,38 219,09 476,22 490,51 505,23 520,38 6 6 3.539,53 3.539,53 2.879,70 3.057,58 3.210,46 3.370,98 3.539,53 32 32 26.127,97 26.127,97 26.127,97 421.600 287.400 95.001,31 77.206,64 48.314,75 82.126,04 93.475,33 87.125,13 77.206,64 Direktorat Jenderal Penataan Agraria 3 3 1.564,01 1.564,01 848,63 540,27 1.418,60 1.489,53 1.564,01 451,70 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 Jumlah Data Potensi Redistribusi Tanah 5557 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 002 - Pengelolaan Data Potensi Redistribusi Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 002 - Data Potensi Redistribusi Tanah Hektar 1 811,94 1 811,94 Jumlah Rekomendasi Kinerja Pelaksanaan Landreform 5557 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 001 - Rekomendasi kinerja pelaksanaan Landreform FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 001 - Rekomendasi kinerja pelaksanaan Landreform Laporan 1 682,31 1 682,31 Jumlah Data GTRA/Reforma Agraria 5557 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah PEA - Koordinasi 005 - Data GTRA/ Reforma Agraria PEA - Koordinasi 005 - Data GTRA/ Reforma Agraria Kegiatan 1 4.135,75 1 4.135,75 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U01 - Data dan Informasi P4T Kategori I Bidang 1.000 285,00 2.500 285,00 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U02 - Data dan Informasi P4T Kategori II Bidang 2.552 253,86 15.000 1.560,00 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U03 - Data dan Informasi P4T Kategori III 3.145 285,77 12.500 1.187,50 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U04 - Data dan Informasi P4T Kategori IV 2.000 162,60 5.000 425,00 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U05 - Data dan Informasi P4T Kategori V 1.535 120,42 7.100 582,20 Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah Data Potensi Redistribusi Tanah 5557 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 002 - Pengelolaan Data Potensi Redistribusi Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 002 - Data Potensi Redistribusi Tanah Jumlah Rekomendasi Kinerja Pelaksanaan Landreform 5557 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 001 - Rekomendasi kinerja pelaksanaan Landreform FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 001 - Rekomendasi kinerja pelaksanaan Landreform Jumlah Data GTRA/Reforma Agraria 5557 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah PEA - Koordinasi 005 - Data GTRA/ Reforma Agraria PEA - Koordinasi 005 - Data GTRA/ Reforma Agraria 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U01 - Data dan Informasi P4T Kategori I 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U02 - Data dan Informasi P4T Kategori II 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U03 - Data dan Informasi P4T Kategori III 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U04 - Data dan Informasi P4T Kategori IV 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U05 - Data dan Informasi P4T Kategori V Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 1 811,94 811,94 811,94 1 1 799,96 2.498,55 799,96 2.498,55 1 682,31 682,31 682,31 1 1 849,29 849,29 1 4.135,75 4.135,75 4.135,75 1 1 3.610,48 3.610,48 2.500 285,00 285,00 285,00 15.000 1.560,00 1.560,00 253,86 12.500 1.187,50 1.187,50 285,77 5.000 425,00 425,00 162,60 7.100 582,20 582,20 120,42 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah Data Potensi Redistribusi Tanah 5557 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 002 - Pengelolaan Data Potensi Redistribusi Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 002 - Data Potensi Redistribusi Tanah Jumlah Rekomendasi Kinerja Pelaksanaan Landreform 5557 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 001 - Rekomendasi kinerja pelaksanaan Landreform FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 001 - Rekomendasi kinerja pelaksanaan Landreform Jumlah Data GTRA/Reforma Agraria 5557 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah PEA - Koordinasi 005 - Data GTRA/ Reforma Agraria PEA - Koordinasi 005 - Data GTRA/ Reforma Agraria 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U01 - Data dan Informasi P4T Kategori I 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U02 - Data dan Informasi P4T Kategori II 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U03 - Data dan Informasi P4T Kategori III 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U04 - Data dan Informasi P4T Kategori IV 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U05 - Data dan Informasi P4T Kategori V Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 1 1 839,96 839,96 1 1 881,96 881,96 1 1 891,75 891,75 1 1 936,34 936,34 1 1 3.791,01 3.791,01 1 1 3.980,56 3.980,56 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah Data Potensi Redistribusi Tanah 5557 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 002 - Pengelolaan Data Potensi Redistribusi Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 002 - Data Potensi Redistribusi Tanah Jumlah Rekomendasi Kinerja Pelaksanaan Landreform 5557 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 001 - Rekomendasi kinerja pelaksanaan Landreform FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 001 - Rekomendasi kinerja pelaksanaan Landreform Jumlah Data GTRA/Reforma Agraria 5557 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah PEA - Koordinasi 005 - Data GTRA/ Reforma Agraria PEA - Koordinasi 005 - Data GTRA/ Reforma Agraria 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U01 - Data dan Informasi P4T Kategori I 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U02 - Data dan Informasi P4T Kategori II 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U03 - Data dan Informasi P4T Kategori III 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U04 - Data dan Informasi P4T Kategori IV 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U05 - Data dan Informasi P4T Kategori V Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 1 1 926,06 926,06 811,94 3.298,52 839,96 881,96 926,06 1 1 983,16 983,16 682,31 849,29 891,75 936,34 983,16 1 1 4.179,58 4.179,58 4.135,75 3.610,48 3.791,01 3.980,56 4.179,58 285,00 1.560,00 1.187,50 425,00 582,20 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 Jumlah Data dan Informasi P4T 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U06 - Data dan Informasi P4T Kategori Jawa-Bali Bidang 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U07 - Data dan Informasi P4T Kategori Luar Jawa- Bali Bidang Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Layanan 33 4.907,27 33 4.907,27 Jumlah Data GTRA 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah PEA - Koordinasi 001 - Data GTRA Provinsi PEA - Koordinasi 001 - Data GTRA Provinsi Satuan Kegiatan 33 20.526,31 33 20.526,31 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah PEA - Koordinasi 002 - Data GTRA Kabupaten/Kota PEA - Koordinasi 002 - Data GTRA Kabupaten/Kota Satuan Kegiatan 38 12.362,85 38 12.362,85 Jumlah SK Penegasan Tanah Timbul 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah RBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 001 - SK Penegasan Tanah Timbul Hektar ( Rekomendasi Kebijakan) 0 0
79. 2.Persentase Rumah Tangga Miskin yang memiliki Aset Lahan 46,16% 40% 14.523,89 47,16% 40.561,74 Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Indikator Rincian Output Indikator Kinerja Program KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah Data dan Informasi P4T 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U06 - Data dan Informasi P4T Kategori Jawa-Bali 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U07 - Data dan Informasi P4T Kategori Luar Jawa- Bali Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Jumlah Data GTRA 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah PEA - Koordinasi 001 - Data GTRA Provinsi PEA - Koordinasi 001 - Data GTRA Provinsi 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah PEA - Koordinasi 002 - Data GTRA Kabupaten/Kota PEA - Koordinasi 002 - Data GTRA Kabupaten/Kota Jumlah SK Penegasan Tanah Timbul 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah RBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 001 - SK Penegasan Tanah Timbul
80. 2.Persentase Rumah Tangga Miskin yang memiliki Aset Lahan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Indikator Rincian Output Indikator Kinerja Program VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 5.000 20.339 410,00 1.688,14 10.000 364.961 1.040,00 38.685,87 33 4.907,27 4.907,27 4.907,27 33 33 4.985,04 4.985,04 33 20.526,31 20.526,31 20.526,31 34 34 21.704,07 21.704,07 38 12.362,85 12.362,85 12.362,85 100 317 31.302,11 8.653,97 0 5.000 5.000 157,25 157,25 47,16% 40.561,74 40.561,74 40.561,74 41,00% 48,16% 57.334,29 88.321,49 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah Data dan Informasi P4T 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U06 - Data dan Informasi P4T Kategori Jawa-Bali 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U07 - Data dan Informasi P4T Kategori Luar Jawa- Bali Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Jumlah Data GTRA 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah PEA - Koordinasi 001 - Data GTRA Provinsi PEA - Koordinasi 001 - Data GTRA Provinsi 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah PEA - Koordinasi 002 - Data GTRA Kabupaten/Kota PEA - Koordinasi 002 - Data GTRA Kabupaten/Kota Jumlah SK Penegasan Tanah Timbul 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah RBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 001 - SK Penegasan Tanah Timbul
81. 2.Persentase Rumah Tangga Miskin yang memiliki Aset Lahan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Indikator Rincian Output Indikator Kinerja Program APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 37.400 30.510 3.216,40 2.562,84 27.300 20.339 2.457,00 1.728,82 569.500 442.477 62.075,50 47.787,52 501.900 374.861 57.216,60 41.234,71 33 33 5.234,29 5.234,29 33 33 5.496,01 5.496,01 34 34 22.138,14 22.138,14 34 34 22.565,99 22.565,99 317 317 8.653,97 8.653,97 317 317 8.653,97 8.653,97 5.000 5.000 157,25 157,25 5.000 5.000 157,25 157,25 42,00% 49,16% 108.089,35 125.354,40 43,00% 49,66% 83.957,67 81.285,26 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah Data dan Informasi P4T 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U06 - Data dan Informasi P4T Kategori Jawa-Bali 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U07 - Data dan Informasi P4T Kategori Luar Jawa- Bali Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Jumlah Data GTRA 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah PEA - Koordinasi 001 - Data GTRA Provinsi PEA - Koordinasi 001 - Data GTRA Provinsi 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah PEA - Koordinasi 002 - Data GTRA Kabupaten/Kota PEA - Koordinasi 002 - Data GTRA Kabupaten/Kota Jumlah SK Penegasan Tanah Timbul 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah RBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 001 - SK Penegasan Tanah Timbul
82. 2.Persentase Rumah Tangga Miskin yang memiliki Aset Lahan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Indikator Rincian Output Indikator Kinerja Program APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 17.300 10.168 1.607,40 874,45 1.688,14 2.562,84 1.728,82 874,45 404.300 277.232 48.111,70 31.049,98 38.685,87 47.787,52 41.234,71 31.049,98 33 33 5.770,81 5.770,81 4.907,27 4.985,04 5.234,29 5.496,01 5.770,81 34 34 23.047,38 23.047,38 20.526,31 21.704,07 22.138,14 22.565,99 23.047,38 317 317 8.653,97 8.653,97 12.362,85 8.653,97 8.653,97 8.653,97 8.653,97 5.000 5.000 157,25 157,25 157,25 157,25 157,25 157,25 44,00% 50,66% 60.772,61 66.015,70 40.561,74 88.321,49 125.354,40 81.285,26 66.015,70 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 PENTAG Kegiatan 5: Hektar Penurunan Ketimpangan Kepemilikan Tanah Persentase Jumlah Subjek & Objek Redistribusi Tanah 59.687 14.523,89 175.860 40.561,74 Jumlah SK Redistribusi Tanah 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 007 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori I Bidang 0 1 0,27 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 008 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori II 0 1 0,24 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 009 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori III 0 1 0,21 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 010 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori IV 0 1 0,18 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 011 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori V 0 1 0,16 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 012 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori Jawa-Bali Bidang 0 0 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 013 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori Luar Jawa-Bali Bidang 0 0 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U01 - SK Redistribusi Tanah Kategori I 7.604 2.455,02 21.000 6.342,00 Penataan Kembali Penguasaan dan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO PENTAG Kegiatan 5: Penurunan Ketimpangan Kepemilikan Tanah Jumlah Subjek & Objek Redistribusi Tanah Jumlah SK Redistribusi Tanah 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 007 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori I 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 008 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori II 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 009 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori III 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 010 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori IV 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 011 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori V QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 012 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori Jawa-Bali QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 013 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori Luar Jawa-Bali 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U01 - SK Redistribusi Tanah Kategori I Penataan Kembali Penguasaan dan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 175.860 40.561,74 40.561,74 40.561,74 231.600 354.990 57.334,29 88.321,49 1 0,27 0,27 0,27 0 1 0,24 0,24 0,24 0 1 0,21 0,21 0,21 0 1 0,18 0,18 0,18 0 1 0,16 0,16 0,16 0 0 1 1 0,16 0,16 0 1 4 0,24 0,97 21.000 6.342,00 6.342,00 6.342,00 0 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO PENTAG Kegiatan 5: Penurunan Ketimpangan Kepemilikan Tanah Jumlah Subjek & Objek Redistribusi Tanah Jumlah SK Redistribusi Tanah 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 007 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori I 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 008 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori II 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 009 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori III 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 010 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori IV 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 011 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori V QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 012 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori Jawa-Bali QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 013 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori Luar Jawa-Bali 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U01 - SK Redistribusi Tanah Kategori I Penataan Kembali Penguasaan dan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 417.600 659.045 108.089,35 125.354,40 308.600 430.118 83.957,67 81.285,26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,16 0,16 1 1 0,16 0,16 4 4 0,99 0,99 4 4 1,00 1,00 0 0 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO PENTAG Kegiatan 5: Penurunan Ketimpangan Kepemilikan Tanah Jumlah Subjek & Objek Redistribusi Tanah Jumlah SK Redistribusi Tanah 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 007 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori I 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 008 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori II 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 009 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori III 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 010 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori IV 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 011 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori V QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 012 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori Jawa-Bali QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 013 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori Luar Jawa-Bali 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U01 - SK Redistribusi Tanah Kategori I Penataan Kembali Penguasaan dan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 212.013 349.995 60.772,61 66.015,70 40.561,74 88.321,49 125.354,40 81.285,26 66.015,70 Direktorat Jenderal Penataan Agraria 0 0,27 0 0,24 0 0,21 0 0,18 0 0,16 1 1 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,17 4 4 1,02 1,02 0,97 0,99 1,00 1,02 0 6.342,00 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U02 - SK Redistribusi Tanah Kategori II 5.692 1.644,08 24.000 6.264,00 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U03 - SK Redistribusi Tanah Kategori III 23.941 5.897,58 73.770 16.893,33 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U04 - SK Redistribusi Tanah Kategori IV 9.803 2.014,56 31.400 6.123,00 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U05 - SK Redistribusi Tanah Kategori V 10.986 1.784,22 22.890 3.753,96 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U06 - SK Redistribusi Tanah Kategori VI 1.661 728,44 2.800 1.184,40 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U07 - SK Redistribusi Tanah Kategori Jawa-Bali Bidang 0 0 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U08 - SK Redistribusi Tanah Kategori Luar Jawa- Bali Bidang 0 0
83. 3.Rasio Luas Tanah yang Optimal Penggunaannya 1 PPTR Kegiatan 5: Tersedianya Rekomendasi Hasil Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Rasio Rasio Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 0,020 0,35 8.809,42 Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Program Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U02 - SK Redistribusi Tanah Kategori II 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U03 - SK Redistribusi Tanah Kategori III 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U04 - SK Redistribusi Tanah Kategori IV 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U05 - SK Redistribusi Tanah Kategori V 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U06 - SK Redistribusi Tanah Kategori VI QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U07 - SK Redistribusi Tanah Kategori Jawa-Bali QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U08 - SK Redistribusi Tanah Kategori Luar Jawa- Bali
84. 3.Rasio Luas Tanah yang Optimal Penggunaannya PPTR Kegiatan 5: Tersedianya Rekomendasi Hasil Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Rasio Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Program Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 24.000 6.264,00 6.264,00 6.264,00 0 73.770 16.893,33 16.893,33 16.893,33 0 31.400 6.123,00 6.123,00 6.123,00 0 22.890 3.753,96 3.753,96 3.753,96 0 2.800 1.184,40 1.184,40 1.184,40 0 0 32.100 45.600 5.264,40 7.569,57 0 199.500 309.390 52.069,50 80.750,79 1 1 8.809,42 7.959,42 0,15 0,13 6.455,27 15.298,09 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U02 - SK Redistribusi Tanah Kategori II 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U03 - SK Redistribusi Tanah Kategori III 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U04 - SK Redistribusi Tanah Kategori IV 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U05 - SK Redistribusi Tanah Kategori V 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U06 - SK Redistribusi Tanah Kategori VI QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U07 - SK Redistribusi Tanah Kategori Jawa-Bali QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U08 - SK Redistribusi Tanah Kategori Luar Jawa- Bali
85. 3.Rasio Luas Tanah yang Optimal Penggunaannya PPTR Kegiatan 5: Tersedianya Rekomendasi Hasil Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Rasio Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Program Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.100 45.600 10.681,20 7.569,60 43.100 49.996 7.758,00 8.299,30 355.500 613.445 97.407,00 117.783,66 265.500 380.122 76.198,50 72.984,80 1 1 1 1 0,16 0,26 10.450,00 13.636,66 0,17 0,26 10.870,00 14.828,39 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U02 - SK Redistribusi Tanah Kategori II 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U03 - SK Redistribusi Tanah Kategori III 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U04 - SK Redistribusi Tanah Kategori IV 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U05 - SK Redistribusi Tanah Kategori V 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U06 - SK Redistribusi Tanah Kategori VI QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U07 - SK Redistribusi Tanah Kategori Jawa-Bali QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U08 - SK Redistribusi Tanah Kategori Luar Jawa- Bali
86. 3.Rasio Luas Tanah yang Optimal Penggunaannya PPTR Kegiatan 5: Tersedianya Rekomendasi Hasil Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Rasio Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Program Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 0 6.264,00 0 16.893,33 0 6.123,00 0 3.753,96 0 1.184,40 27.183 45.600 5.137,59 7.569,57 7.569,57 7.569,60 8.299,30 7.569,57 184.830 304.395 55.633,83 58.444,94 80.750,79 117.783,66 72.984,80 58.444,94 1 1 0,17 0,26 11.100,00 16.902,52 8.809,42 6.455,27 10.450,00 10.870,00 11.100,00 Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Rancangan Kebijakan Bidang Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu Rekomendasi Kebijakan 850,00 ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 002 - Kajian Kebijakan Bidang Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Rasio 5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - Rancangan NSPK Bidang Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah NSPK 5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 004 - Data Pengawasan dan Pengendalian Hak Atas Tanah, Dasar Penguasaan Atas Tanah, dan Hak Pengelolaan Hektare 5.842,07 5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 006 - Data Pengawasan dan Pengendalian P4T di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Pulau-Pulau Kecil Terluar, Kawasan Perbatasan, dan Wilayah Tertentu Hektare 2.117,35 5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Dokumen 5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 001 - Bimbingan Teknis Bidang Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Provinsi BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 001 - Rekomendasi Hasil Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Rancangan Kebijakan Bidang Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 002 - Kajian Kebijakan Bidang Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - Rancangan NSPK Bidang Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 004 - Data Pengawasan dan Pengendalian Hak Atas Tanah, Dasar Penguasaan Atas Tanah, dan Hak Pengelolaan 5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 006 - Data Pengawasan dan Pengendalian P4T di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Pulau-Pulau Kecil Terluar, Kawasan Perbatasan, dan Wilayah Tertentu 5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 001 - Bimbingan Teknis Bidang Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 001 - Rekomendasi Hasil Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 1 850,00 850,00 0 1 1.500,00 6 2 527,64 200,00 200.000 3.416,31 2.425,77 5.842,07 5.842,07 5.927,64 4.800 1.100,00 1.017,35 2.117,35 2.117,35 0 1 1.250,00 0 38 2.000,00 10.348,09200.000 219.000 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Rancangan Kebijakan Bidang Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 002 - Kajian Kebijakan Bidang Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - Rancangan NSPK Bidang Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 004 - Data Pengawasan dan Pengendalian Hak Atas Tanah, Dasar Penguasaan Atas Tanah, dan Hak Pengelolaan 5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 006 - Data Pengawasan dan Pengendalian P4T di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Pulau-Pulau Kecil Terluar, Kawasan Perbatasan, dan Wilayah Tertentu 5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 001 - Bimbingan Teknis Bidang Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 001 - Rekomendasi Hasil Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 1 1 900,00 1.500,00 1 1 900,00 1.500,00 2 2 200,00 200,00 2 2 220,00 200,00 7.000,00 1 1 750,00 1.250,00 1 1 750,00 1.250,00 38 38 2.000,00 2.000,00 38 38 2.000,00 2.000,00 220.000 220.000 6.600,00 8.686,66 221.000 221.000 9.878,39 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Rancangan Kebijakan Bidang Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 002 - Kajian Kebijakan Bidang Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - Rancangan NSPK Bidang Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 004 - Data Pengawasan dan Pengendalian Hak Atas Tanah, Dasar Penguasaan Atas Tanah, dan Hak Pengelolaan 5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 006 - Data Pengawasan dan Pengendalian P4T di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Pulau-Pulau Kecil Terluar, Kawasan Perbatasan, dan Wilayah Tertentu 5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 001 - Bimbingan Teknis Bidang Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 001 - Rekomendasi Hasil Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 850,00 1 1 900,00 1.500,00 900,00 900,00 900,00 2 2 250,00 200,00 527,64 200,00 220,00 250,00 5.842,07 5.927,64 6.600,00 7.000,00 7.200,00 2.117,35 1 1 750,00 1.250,00 750,00 750,00 750,00 38 38 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 222.000 7.200,00 11.952,52222.000 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 Kegiatan 6: Tersedianya Rekomendasi Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Rasio Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 0,064 10.581,64 5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - Rancangan NSPK dan Peraturan Bidang Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah NSPK 1.100,00 AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - Rancangan NSPK Bidang Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah NSPK 5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 002 - Kajian Kebijakan Bidang Penertiban, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Rekomendasi Kebijakan 5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 001 - Data Indikasi Pelanggaran P4T Hektare 1.200,00 5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 002 - Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah yang Melebihi Batas Ketentuan Hektare 500,00 Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 005 - Rekomendasi Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Kegiatan 6: Tersedianya Rekomendasi Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Rasio Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - Rancangan NSPK dan Peraturan Bidang Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - Rancangan NSPK Bidang Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 002 - Kajian Kebijakan Bidang Penertiban, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 001 - Data Indikasi Pelanggaran P4T 5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 002 - Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah yang Melebihi Batas Ketentuan Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 005 - Rekomendasi Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 0,12 10.581,64 10.581,64 0,21 0,22 14.907,90 33.100,00 2 1.100,00 1.100,00 1.100,00 2 1 2 500,00 1.100,00 0 1 500,00 250.000 500,00 700,00 1.200,00 1.200,00 500 500,00 500,00 500,00 270.000 270.000 6.000,00 13.500,00 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Kegiatan 6: Tersedianya Rekomendasi Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Rasio Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - Rancangan NSPK dan Peraturan Bidang Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - Rancangan NSPK Bidang Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 002 - Kajian Kebijakan Bidang Penertiban, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 001 - Data Indikasi Pelanggaran P4T 5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 002 - Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah yang Melebihi Batas Ketentuan Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 005 - Rekomendasi Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 0,22 0,23 15.770,00 33.100,00 0,22 0,23 16.370,00 33.100,00 2 2 1 2 530,00 1.100,00 1 2 550,00 1.100,00 1 1 500,00 500,00 1 1 500,00 500,00 270.000 6.500,00 13.500,0013.500,00 270.000270.000 270.000 6.200,00 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Kegiatan 6: Tersedianya Rekomendasi Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Rasio Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - Rancangan NSPK dan Peraturan Bidang Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - Rancangan NSPK Bidang Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 002 - Kajian Kebijakan Bidang Penertiban, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 001 - Data Indikasi Pelanggaran P4T 5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 002 - Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah yang Melebihi Batas Ketentuan Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 005 - Rekomendasi Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 0,22 0,23 16.840,00 33.100,00 10.581,64 14.907,90 15.770,00 16.370,00 16.840,00 Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang 1.100,00 1 2 570,00 1.100,00 500,00 530,00 550,00 570,00 1 1 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1.200,00 6.000,00 6.200,00 6.500,00 6.700,00 500,00 270.000 6.700,00 13.500,00270.000 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 003 - Rekomendasi Hasil Penertiban Tanah Telantar Hektare 1.400,00 5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 004 - Rekomendasi Tindak lanjut Optimalisasi Penertiban Tanah Telantar Hektare 1.425,00 5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 001 - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Bidang Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Dokumen 1 456,64 5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 001 - Bimbingan Teknis Bidang Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Provinsi Luas Tanah yang Mendapatkan Rekomendasi Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 001 - Rekomendasi Hasil Pengendalian Hak Atas Tanah Berakhir Jangka Waktu Hektare 2.500,00 5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 002 - Rekomendasi Pendayagunaan Tanah Telantar Hektare 2.000,00 Indikator Rincian Output QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 003 - Rekomendasi Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 003 - Rekomendasi Hasil Penertiban Tanah Telantar 5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 004 - Rekomendasi Tindak lanjut Optimalisasi Penertiban Tanah Telantar 5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 001 - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Bidang Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 001 - Bimbingan Teknis Bidang Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Luas Tanah yang Mendapatkan Rekomendasi Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 001 - Rekomendasi Hasil Pengendalian Hak Atas Tanah Berakhir Jangka Waktu 5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 002 - Rekomendasi Pendayagunaan Tanah Telantar Indikator Rincian Output QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 003 - Rekomendasi Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 5.000 1.400,00 1.400,00 1.400,00 13.933 1.368,54 56,46 1.425,00 1.425,00 1 456,64 456,64 456,64 1 1 407,90 500,00 9 9 500,00 500,00 15.000 1.100,00 1.400,00 2.500,00 2.500,00 10.000 800,00 1.200,00 2.000,00 2.000,00 40.000 90.000 7.500,00 17.000,00 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 003 - Rekomendasi Hasil Penertiban Tanah Telantar 5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 004 - Rekomendasi Tindak lanjut Optimalisasi Penertiban Tanah Telantar 5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 001 - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Bidang Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 001 - Bimbingan Teknis Bidang Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Luas Tanah yang Mendapatkan Rekomendasi Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 001 - Rekomendasi Hasil Pengendalian Hak Atas Tanah Berakhir Jangka Waktu 5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 002 - Rekomendasi Pendayagunaan Tanah Telantar Indikator Rincian Output QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 003 - Rekomendasi Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 1 1 420,00 500,00 1 1 450,00 500,00 9 9 520,00 500,00 9 10 570,00 500,00 7.800,00 17.000,0040.000 90.000 7.600,00 17.000,00 40.000 90.000 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 003 - Rekomendasi Hasil Penertiban Tanah Telantar 5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 004 - Rekomendasi Tindak lanjut Optimalisasi Penertiban Tanah Telantar 5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 001 - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Bidang Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 001 - Bimbingan Teknis Bidang Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Luas Tanah yang Mendapatkan Rekomendasi Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 001 - Rekomendasi Hasil Pengendalian Hak Atas Tanah Berakhir Jangka Waktu 5570 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 002 - Rekomendasi Pendayagunaan Tanah Telantar Indikator Rincian Output QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 003 - Rekomendasi Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 1.400,00 1.425,00 1 1 470,00 500,00 456,64 407,90 420,00 450,00 470,00 10 10 600,00 500,00 500,00 520,00 570,00 600,00 2.500,00 7.500,00 7.600,00 7.800,00 8.000,00 2.000,00 40.000 90.000 8.000,00 17.000,00 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025
87. 4.Rasio Penurunan Alih Fungsi Lahan Sawah 1 PPTR Kegiatan 5: Tersedianya Rekomendasi Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah Rasio Rasio Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah 3.645,58 5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 005 - Data Pengawasan dan Pengendalian P4T terhadap Alih Fungsi Lahan 3.645,58 BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 002 - Data Hasil Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah Hektare 4.2 Persentase Peningkatan Pendapatan Subjek Penerima Reforma Agraria 4,90% 72.292,83 5,00% 89.855,59 Terwujudnya peningkatan kesejahteraaan sosial ekonomi penerima reforma agraria
88. 1.Persentase petani/nelayan penerima Reforma Agraria Persentase 46,64% 42,00% 72.292,83 47,64% 89.855,59 PENTAG Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Sasaran Program 1 Indikator Kinerja Program Indikator Kinerja Program Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 4: Keadilan Hak Atas Tanah untuk KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO
89. 4.Rasio Penurunan Alih Fungsi Lahan Sawah PPTR Kegiatan 5: Tersedianya Rekomendasi Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah Rasio Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah 5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 005 - Data Pengawasan dan Pengendalian P4T terhadap Alih Fungsi Lahan BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 002 - Data Hasil Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah 4.2 Persentase Peningkatan Pendapatan Subjek Penerima Reforma Agraria Terwujudnya peningkatan kesejahteraaan sosial ekonomi penerima reforma agraria
90. 1.Persentase petani/nelayan penerima Reforma Agraria PENTAG Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Sasaran Program 1 Indikator Kinerja Program Indikator Kinerja Program Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 4: Keadilan Hak Atas Tanah untuk VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 1 1 0,09 3.645,58 3.645,58 0,24 0,22 3.635,34 3.744,40 100.000 2.419,02 1.226,56 3.645,58 3.645,58 100.000 103.000 3.635,34 3.744,40 5,00% 23.219,04 66.636,55 89.855,59 89.855,59 5,10% 43.819,04 1.821,85 152.637,86 47,64% 23.219,04 66.636,55 89.855,59 89.855,59 43,00% 48,64% 43.819,04 1.821,85 152.637,86 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO
91. 4.Rasio Penurunan Alih Fungsi Lahan Sawah PPTR Kegiatan 5: Tersedianya Rekomendasi Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah Rasio Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah 5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 005 - Data Pengawasan dan Pengendalian P4T terhadap Alih Fungsi Lahan BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 002 - Data Hasil Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah 4.2 Persentase Peningkatan Pendapatan Subjek Penerima Reforma Agraria Terwujudnya peningkatan kesejahteraaan sosial ekonomi penerima reforma agraria
92. 1.Persentase petani/nelayan penerima Reforma Agraria PENTAG Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Sasaran Program 1 Indikator Kinerja Program Indikator Kinerja Program Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 4: Keadilan Hak Atas Tanah untuk APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 1 1 1 1 0,20 0,23 4.000,00 4.120,00 0,22 0,23 4.500,00 4.635,00 110.000 113.300 4.000,00 4.120,00 120.000 123.600 4.500,00 4.635,00 5,20% 164.653,30 268.037,57 5,30% 373.126,19 301.850,34 44,00% 49,64% 164.653,30 268.037,57 45,00% 50,14% 373.126,19 301.850,34 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO
93. 4.Rasio Penurunan Alih Fungsi Lahan Sawah PPTR Kegiatan 5: Tersedianya Rekomendasi Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah Rasio Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah 5569 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 005 - Data Pengawasan dan Pengendalian P4T terhadap Alih Fungsi Lahan BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 002 - Data Hasil Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah 4.2 Persentase Peningkatan Pendapatan Subjek Penerima Reforma Agraria Terwujudnya peningkatan kesejahteraaan sosial ekonomi penerima reforma agraria
94. 1.Persentase petani/nelayan penerima Reforma Agraria PENTAG Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Sasaran Program 1 Indikator Kinerja Program Indikator Kinerja Program Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 4: Keadilan Hak Atas Tanah untuk APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 1 1 0,24 0,23 4.800,00 4.944,00 3.645,58 3.635,34 4.000,00 4.500,00 4.800,00 Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang 3.645,58 130.000 133.900 4.800,00 4.944,00 3.635,34 4.000,00 4.500,00 4.800,00 5,40% 514.686,29 269.167,07 89.855,59 152.637,86 268.037,57 301.850,34 269.167,07 Direktorat Jenderal Penataan Agraria 46,00% 51,14% 514.686,29 269.167,07 89.855,59 152.637,86 268.037,57 301.850,34 269.167,07 Direktorat Jenderal Penataan Agraria Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 PENTAG Kegiatan 6: Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemberdayaan Subjek Reforma Agraria Persentase Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria 9.300 72.292,83 43.200 89.855,59 Jumlah Model Penanganan Akses Reforma Agraria 5551 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 002 - Model Penanganan Akses Reforma Agraria ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 002 - Model Penanganan Akses Reforma Agraria Rekomendasi Kebijakan 1 800,60 1 800,60 Jumlah Kerja Sama Penataan Akses Reforma Agraria 5551 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) AEC - Kerja sama 001 - Kerja sama Penataan Akses Reforma Agraria AEC - Kerja sama 001 - Kerja sama Penataan Akses Reforma Agraria Dokumen 1 877,06 1 877,06 Jumlah NSPK Pemberdayaan Tanah Masyarakat 5551 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - NSPK Pemberdayaan Tanah Masyarakat AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - NSPK Pemberdayaan Tanah Masyarakat NSPK 2 509,95 2 512,11 Jumlah Data data Informasi Aset dan Akses Reforma Agraria 5551 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data dan Informasi Aset dan Akses Reforma Agraria BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data dan Informasi Aset dan Akses Reforma Agraria Data 1 1.276,84 1 1.276,84 Jumlah Rekomendasi Kinerja Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria 5551 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 001 - Rekomendasi Kinerja Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 001 - Rekomendasi Kinerja Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria Laporan 1 1.675,39 1 1.675,39 Jumlah Data Penerima Akses Reforma Agraria 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Penerima Akses Reforma Agraria Daerah BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Penerima Akses Reforma Agraria Daerah Data 33 2.817,78 33 2.817,78 Kolaborasi lintas sektor yang inklusif dalam Sasaran Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO PENTAG Kegiatan 6: Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemberdayaan Subjek Reforma Agraria Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria Jumlah Model Penanganan Akses Reforma Agraria 5551 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 002 - Model Penanganan Akses Reforma Agraria ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 002 - Model Penanganan Akses Reforma Agraria Jumlah Kerja Sama Penataan Akses Reforma Agraria 5551 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) AEC - Kerja sama 001 - Kerja sama Penataan Akses Reforma Agraria AEC - Kerja sama 001 - Kerja sama Penataan Akses Reforma Agraria Jumlah NSPK Pemberdayaan Tanah Masyarakat 5551 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - NSPK Pemberdayaan Tanah Masyarakat AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - NSPK Pemberdayaan Tanah Masyarakat Jumlah Data data Informasi Aset dan Akses Reforma Agraria 5551 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data dan Informasi Aset dan Akses Reforma Agraria BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data dan Informasi Aset dan Akses Reforma Agraria Jumlah Rekomendasi Kinerja Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria 5551 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 001 - Rekomendasi Kinerja Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 001 - Rekomendasi Kinerja Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria Jumlah Data Penerima Akses Reforma Agraria 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Penerima Akses Reforma Agraria Daerah BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Penerima Akses Reforma Agraria Daerah Kolaborasi lintas sektor yang inklusif dalam Sasaran Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 43.200 23.219,04 66.636,55 89.855,59 89.855,59 44.600 276.900 43.819,04 1.821,85 152.637,86 1 800,60 800,60 800,60 1 1 778,32 824,62 1 877,06 877,06 877,06 1 1 867,06 903,37 2 160,00 352,11 512,11 512,11 3 3 97,36 1.821,85 362,68 1.821,85 1 1.276,84 1.276,84 1.276,84 1 1 1.254,56 1.315,14 1 1.675,39 1.675,39 1.675,39 2 2 2.653,41 2.653,41 33 2.817,78 2.817,78 2.817,78 33 33 5.085,93 5.085,93 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO PENTAG Kegiatan 6: Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemberdayaan Subjek Reforma Agraria Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria Jumlah Model Penanganan Akses Reforma Agraria 5551 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 002 - Model Penanganan Akses Reforma Agraria ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 002 - Model Penanganan Akses Reforma Agraria Jumlah Kerja Sama Penataan Akses Reforma Agraria 5551 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) AEC - Kerja sama 001 - Kerja sama Penataan Akses Reforma Agraria AEC - Kerja sama 001 - Kerja sama Penataan Akses Reforma Agraria Jumlah NSPK Pemberdayaan Tanah Masyarakat 5551 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - NSPK Pemberdayaan Tanah Masyarakat AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - NSPK Pemberdayaan Tanah Masyarakat Jumlah Data data Informasi Aset dan Akses Reforma Agraria 5551 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data dan Informasi Aset dan Akses Reforma Agraria BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data dan Informasi Aset dan Akses Reforma Agraria Jumlah Rekomendasi Kinerja Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria 5551 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 001 - Rekomendasi Kinerja Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 001 - Rekomendasi Kinerja Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria Jumlah Data Penerima Akses Reforma Agraria 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Penerima Akses Reforma Agraria Daerah BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Penerima Akses Reforma Agraria Daerah Kolaborasi lintas sektor yang inklusif dalam Sasaran Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 275.900 275.900 164.653,30 268.037,57 350.100 350.100 373.126,19 301.850,34 1 1 865,85 865,85 1 1 909,14 909,14 1 1 910,42 948,54 1 1 955,94 995,97 2 2 102,23 373,56 3 3 107,34 384,76 1 1 1.317,28 1.380,90 1 1 1.383,15 1.449,94 2 2 2.786,08 2.786,08 1 1 2.925,39 2.925,39 33 33 5.865,94 5.865,94 33 33 6.159,24 6.159,24 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO PENTAG Kegiatan 6: Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemberdayaan Subjek Reforma Agraria Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria Jumlah Model Penanganan Akses Reforma Agraria 5551 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 002 - Model Penanganan Akses Reforma Agraria ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 002 - Model Penanganan Akses Reforma Agraria Jumlah Kerja Sama Penataan Akses Reforma Agraria 5551 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) AEC - Kerja sama 001 - Kerja sama Penataan Akses Reforma Agraria AEC - Kerja sama 001 - Kerja sama Penataan Akses Reforma Agraria Jumlah NSPK Pemberdayaan Tanah Masyarakat 5551 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - NSPK Pemberdayaan Tanah Masyarakat AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - NSPK Pemberdayaan Tanah Masyarakat Jumlah Data data Informasi Aset dan Akses Reforma Agraria 5551 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data dan Informasi Aset dan Akses Reforma Agraria BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data dan Informasi Aset dan Akses Reforma Agraria Jumlah Rekomendasi Kinerja Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria 5551 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 001 - Rekomendasi Kinerja Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 001 - Rekomendasi Kinerja Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria Jumlah Data Penerima Akses Reforma Agraria 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Penerima Akses Reforma Agraria Daerah BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Penerima Akses Reforma Agraria Daerah Kolaborasi lintas sektor yang inklusif dalam Sasaran Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 273.300 273.300 514.686,29 269.167,07 89.855,59 152.637,86 268.037,57 301.850,34 269.167,07 Direktorat Jenderal Penataan Agraria 1 1 954,60 954,60 800,60 824,62 865,85 909,14 954,60 1 1 1.003,73 1.045,77 877,06 903,37 948,54 995,97 1.045,77 2 2 112,71 396,30 512,11 2.184,53 373,56 384,76 396,30 1 1 1.452,30 1.522,44 1.276,84 1.315,14 1.380,90 1.449,94 1.522,44 1 1 3.071,66 3.071,66 1.675,39 2.653,41 2.786,08 2.925,39 3.071,66 33 33 6.467,20 6.467,20 2.817,78 5.085,93 5.865,94 6.159,24 6.467,20 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 Jumlah Akses Reforma Agraria 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 001 - Akses Reforma Agraria Kategori I Kepala Keluarga 400 188,00 5.400 2.268,00 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 002 - Akses Reforma Agraria Kategori II Kepala Keluarga 300 141,92 7.200 3.146,40 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 003 - Akses Reforma Agraria Kategori III 2.000 1.212,34 12.000 5.364,00 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 004 - Akses Reforma Agraria Kategori IV 2.800 1.328,67 6.000 2.646,00 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 005 - Akses Reforma Agraria Kategori V 3.700 1.811,63 11.800 5.262,80 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 007 - Akses Reforma Agraria Kategori VI 100 49,60 800 396,80 Jumlah Akses Reforma Agraria 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 010 - Akses Reforma Agraria Kategori Jawa-Bali Kepala Keluarga 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 011 - Akses Reforma Agraria Kategori Luar Jawa- Bali Kepala Keluarga Jumlah Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 008 - Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 008 - Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria Kepala Keluarga 27.900 59.492,84 128.200 61.379,20 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 009 - Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria Kategori Kepulauan QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 009 - Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria Kategori Kepulauan Kepala Keluarga 200 110,20 2.600 1.432,60 Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah Akses Reforma Agraria 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 001 - Akses Reforma Agraria Kategori I 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 002 - Akses Reforma Agraria Kategori II 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 003 - Akses Reforma Agraria Kategori III 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 004 - Akses Reforma Agraria Kategori IV 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 005 - Akses Reforma Agraria Kategori V 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 007 - Akses Reforma Agraria Kategori VI Jumlah Akses Reforma Agraria 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 010 - Akses Reforma Agraria Kategori Jawa-Bali 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 011 - Akses Reforma Agraria Kategori Luar Jawa- Bali Jumlah Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 008 - Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 008 - Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 009 - Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria Kategori Kepulauan QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 009 - Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria Kategori Kepulauan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 5.400 2.268,00 2.268,00 2.268,00 7.200 3.146,40 3.146,40 3.146,40 12.000 5.364,00 5.364,00 5.364,00 6.000 2.646,00 2.646,00 2.646,00 11.800 5.262,80 5.262,80 5.262,80 800 396,80 396,80 396,80 12.800 20.400 8.192,00 9.512,95 31.800 256.500 19.398,00 109.315,73 128.200 2.542,44 58.836,76 61.379,20 61.379,20 9.200 42.400 5.428,00 22.201,23 2.600 1.432,60 1.432,60 1.432,60 100 800 64,40 462,80 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah Akses Reforma Agraria 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 001 - Akses Reforma Agraria Kategori I 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 002 - Akses Reforma Agraria Kategori II 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 003 - Akses Reforma Agraria Kategori III 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 004 - Akses Reforma Agraria Kategori IV 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 005 - Akses Reforma Agraria Kategori V 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 007 - Akses Reforma Agraria Kategori VI Jumlah Akses Reforma Agraria 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 010 - Akses Reforma Agraria Kategori Jawa-Bali 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 011 - Akses Reforma Agraria Kategori Luar Jawa- Bali Jumlah Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 008 - Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 008 - Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 009 - Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria Kategori Kepulauan QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 009 - Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria Kategori Kepulauan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 20.400 20.400 9.445,20 9.512,95 20.400 20.400 9.628,80 9.512,95 255.500 255.500 115.741,50 108.889,73 329.700 329.700 152.321,40 140.498,93 44.400 271.900 27.483,60 136.951,23 306.000 275.100 198.594,00 138.551,23 200 800 135,20 462,80 200 800 141,80 462,80 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah Akses Reforma Agraria 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 001 - Akses Reforma Agraria Kategori I 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 002 - Akses Reforma Agraria Kategori II 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 003 - Akses Reforma Agraria Kategori III 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 004 - Akses Reforma Agraria Kategori IV 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 005 - Akses Reforma Agraria Kategori V 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 007 - Akses Reforma Agraria Kategori VI Jumlah Akses Reforma Agraria 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 010 - Akses Reforma Agraria Kategori Jawa-Bali 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 011 - Akses Reforma Agraria Kategori Luar Jawa- Bali Jumlah Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 008 - Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 008 - Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 009 - Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria Kategori Kepulauan QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 009 - Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria Kategori Kepulauan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 2.268,00 3.146,40 5.364,00 2.646,00 5.262,80 396,80 20.400 20.400 9.716,20 9.512,95 9.512,95 9.512,95 9.512,95 9.512,95 252.900 252.900 119.115,90 107.782,13 109.315,73 108.889,73 140.498,93 107.782,13 547.200 273.900 372.643,20 137.951,24 61.379,20 22.201,23 136.951,23 138.551,23 137.951,24 200 800 148,80 462,80 1.432,60 462,80 462,80 462,80 462,80 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 Nilai 34,85 26,06 5.1 (Business Location) B- Ready/Business Ready 34,85 26,06 Terwujudnya kepastian hukum dan keadilan atas tanah melalui pemetaan seluruh bidang tanah di Indonesia secara sistematis dan menyeluruh
95. 1.Persentase cakupan luas bidang tanah terpetakan nasional Nilai 83% SPPR Kegiatan 1: Tersedianya infrastruktur dasar geospasial tematik pertanahan dan ruang yang berkualitas dan termutakhir Persentase Persentase kesesuaian cakupan model dasar pertanahan dan ruang terhadap Luas APL 83 10.720,17 Jumlah Pengelolaan Data Peta Dasar 1 1.540,00 5543 - Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Pengelolaan Data Peta Dasar BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Pengelolaan Data Peta Dasar Dataset 1 1 1.540,00 Jumlah NSPK Bidang Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang 3 1.180,17 5543 - Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 002 - NSPK Bidang Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 002 - NSPK Bidang Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang NSPK 0 3 1.180,17 Jumlah Peta Panjang Kawasan Hutan 519 8.000,00 5543 - Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 001 - Peta Panjang Kawasan Hutan CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 001 - Peta Panjang Kawasan Hutan KM 12.262,14 519 8.000,00 MISI 2: Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Efektif melalui SPPR Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Sasaran Program 1 Indikator Kinerja Program Pengelolaan infrastruktur dasar geospasial Sasaran Kegiatan TUJUAN 4: Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang yang Indikator Kinerja Tujuan Skor B-Ready (Business Ready) Sasaran Strategis 5: Pelayanan Pertanahan dan Tata Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 5.1 (Business Location) B- Ready/Business Ready Terwujudnya kepastian hukum dan keadilan atas tanah melalui pemetaan seluruh bidang tanah di Indonesia secara sistematis dan menyeluruh
96. 1.Persentase cakupan luas bidang tanah terpetakan nasional SPPR Kegiatan 1: Tersedianya infrastruktur dasar geospasial tematik pertanahan dan ruang yang berkualitas dan termutakhir Persentase kesesuaian cakupan model dasar pertanahan dan ruang terhadap Luas APL Jumlah Pengelolaan Data Peta Dasar 5543 - Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Pengelolaan Data Peta Dasar BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Pengelolaan Data Peta Dasar Jumlah NSPK Bidang Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang 5543 - Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 002 - NSPK Bidang Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 002 - NSPK Bidang Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Jumlah Peta Panjang Kawasan Hutan 5543 - Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 001 - Peta Panjang Kawasan Hutan CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 001 - Peta Panjang Kawasan Hutan MISI 2: Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Efektif melalui SPPR Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Sasaran Program 1 Indikator Kinerja Program Pengelolaan infrastruktur dasar geospasial Sasaran Kegiatan TUJUAN 4: Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang yang Indikator Kinerja Tujuan Skor B-Ready (Business Ready) Sasaran Strategis 5: Pelayanan Pertanahan dan Tata Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 39,85 44,85 39,85 44,85 83% 87% 83 10.720,17 10.720,17 87 331.669,99 6.929,87 1 1.540,00 1.540,00 1 2 1.540,00 9.010,63 6.929,87 1 1.540,00 1.540,00 1 2 1.540,00 9.010,63 6.929,87 3 1.180,17 1.180,17 3 2 1.180,17 1.000,00 3 1.180,17 1.180,17 3 2 1.180,17 1.000,00 519 8.000,00 8.000,00 519 8.000,00 8.000,00 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 5.1 (Business Location) B- Ready/Business Ready Terwujudnya kepastian hukum dan keadilan atas tanah melalui pemetaan seluruh bidang tanah di Indonesia secara sistematis dan menyeluruh
97. 1.Persentase cakupan luas bidang tanah terpetakan nasional SPPR Kegiatan 1: Tersedianya infrastruktur dasar geospasial tematik pertanahan dan ruang yang berkualitas dan termutakhir Persentase kesesuaian cakupan model dasar pertanahan dan ruang terhadap Luas APL Jumlah Pengelolaan Data Peta Dasar 5543 - Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Pengelolaan Data Peta Dasar BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Pengelolaan Data Peta Dasar Jumlah NSPK Bidang Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang 5543 - Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 002 - NSPK Bidang Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 002 - NSPK Bidang Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Jumlah Peta Panjang Kawasan Hutan 5543 - Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 001 - Peta Panjang Kawasan Hutan CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 001 - Peta Panjang Kawasan Hutan MISI 2: Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Efektif melalui SPPR Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Sasaran Program 1 Indikator Kinerja Program Pengelolaan infrastruktur dasar geospasial Sasaran Kegiatan TUJUAN 4: Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang yang Indikator Kinerja Tujuan Skor B-Ready (Business Ready) Sasaran Strategis 5: Pelayanan Pertanahan dan Tata Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 49,85 54,85 49,85 54,85 91% 95% 6.093.554 91 218.133,21 7.896.676 77.10 120.576,44 2 2 9.010,63 6.929,87 9.280,94 2 2 14.000,00 9.559,37 2 2 9.010,63 6.929,87 9.280,94 2 2 14.000,00 9.559,37 2 2 1.000,00 1.025,12 2 3 1.025,12 1.076,37 2 2 1.000,00 1.025,12 2 3 1.025,12 1.076,37 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 5.1 (Business Location) B- Ready/Business Ready Terwujudnya kepastian hukum dan keadilan atas tanah melalui pemetaan seluruh bidang tanah di Indonesia secara sistematis dan menyeluruh
98. 1.Persentase cakupan luas bidang tanah terpetakan nasional SPPR Kegiatan 1: Tersedianya infrastruktur dasar geospasial tematik pertanahan dan ruang yang berkualitas dan termutakhir Persentase kesesuaian cakupan model dasar pertanahan dan ruang terhadap Luas APL Jumlah Pengelolaan Data Peta Dasar 5543 - Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Pengelolaan Data Peta Dasar BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Pengelolaan Data Peta Dasar Jumlah NSPK Bidang Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang 5543 - Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 002 - NSPK Bidang Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 002 - NSPK Bidang Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Jumlah Peta Panjang Kawasan Hutan 5543 - Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 001 - Peta Panjang Kawasan Hutan CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 001 - Peta Panjang Kawasan Hutan MISI 2: Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Efektif melalui SPPR Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Sasaran Program 1 Indikator Kinerja Program Pengelolaan infrastruktur dasar geospasial Sasaran Kegiatan TUJUAN 4: Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang yang Indikator Kinerja Tujuan Skor B-Ready (Business Ready) Sasaran Strategis 5: Pelayanan Pertanahan dan Tata Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 59,85 59,85 Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang 100% Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang 4.160.008 100 121.123,42 10.720,17 338.599,86 218.133,21 120.576,44 121.123,42 Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang 2 2 14.275,00 9.846,15 1.540,00 15.940,49 9.280,94 9.559,37 9.846,15 2 2 14.275,00 9.846,15 1.540,00 15.940,49 9.280,94 9.559,37 9.846,15 3 3 1.076,37 1.130,19 1.180,17 1.000,00 1.025,12 1.076,37 1.130,19 3 3 1.076,37 1.130,19 1.180,17 1.000,00 1.025,12 1.076,37 1.130,19 8.000,00 8.000,00 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 Jumlah Foto Tegak PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali 6411-Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U26 - Foto Tegak PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali Hektar Jumlah Foto Tegak PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali 6411-Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U27 - Foto Tegak PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali Hektar Persentase Surveyor Berlisensi yang berintegritas 50 350,00 Kegiatan 2: Tersedianya Informasi Bidang Tanah dan Ruang yang terpetakan dan tervalidasi Persentase Persentase cakupan bidang tanah dan ruang yang terpetakan valid 80 1.091.384,24 Jumlah Pengembangan Basis Data Kadaster 3D 16.473 771,66 5546 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 004 - Pengembangan Basis Data Kadaster 3D BAH - Pelayanan Publik Lainnya 004 - Pengembangan Basis Data Kadaster 3D Dokumen 16.473 771,66 Jumlah Pemetaan 3D Kadaster 0 5546 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BMA - Data dan Informasi Publik XXX - Pemetaan 3D Kadaster BMA - Data dan Informasi Publik 002 - Pemetaan 3D Kadaster Data 0 0 Jumlah NSPK Bidang Pengukuran dan Pemetaan Kadastral 3 900,00 5546 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 002 - NSPK Bidang Pengukuran dan Pemetaan Kadastral AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 002 - NSPK Bidang Pengukuran dan Pemetaan Kadastral NSPK 3 3 900,00 Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi 515 5.903,82 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Dokumen 0 515 5.903,82 Indikator Kinerja Kegiatan Penyediaan informasi bidang tanah dan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah Foto Tegak PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali 6411-Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U26 - Foto Tegak PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali Jumlah Foto Tegak PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali 6411-Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U27 - Foto Tegak PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali Persentase Surveyor Berlisensi yang berintegritas Kegiatan 2: Tersedianya Informasi Bidang Tanah dan Ruang yang terpetakan dan tervalidasi Persentase cakupan bidang tanah dan ruang yang terpetakan valid Jumlah Pengembangan Basis Data Kadaster 3D 5546 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 004 - Pengembangan Basis Data Kadaster 3D BAH - Pelayanan Publik Lainnya 004 - Pengembangan Basis Data Kadaster 3D Jumlah Pemetaan 3D Kadaster 5546 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BMA - Data dan Informasi Publik XXX - Pemetaan 3D Kadaster BMA - Data dan Informasi Publik 002 - Pemetaan 3D Kadaster Jumlah NSPK Bidang Pengukuran dan Pemetaan Kadastral 5546 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 002 - NSPK Bidang Pengukuran dan Pemetaan Kadastral AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 002 - NSPK Bidang Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Indikator Kinerja Kegiatan Penyediaan informasi bidang tanah dan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 960.043 44.449,99 960.043 44.449,99 5.133.507 277.209,38 5.133.507 277.209,38 50 350,00 350,00 60 350,00 80 1.091.384,24 681.140 1.091.384,24 85 170.061,22 345.014,85 771,66 771,66 771,66 771,66 0 333.684 12.978,24 0 333.684 12.978,24 3 900,00 900,00 3 900,00 900,00 3 900,00 900,00 3 900,00 900,00 515 5.903,82 5.903,82 515 515 5.903,82 5.903,82 515 5.903,82 5.903,82 515 515 5.903,82 5.903,82 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah Foto Tegak PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali 6411-Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U26 - Foto Tegak PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali Jumlah Foto Tegak PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali 6411-Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U27 - Foto Tegak PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali Persentase Surveyor Berlisensi yang berintegritas Kegiatan 2: Tersedianya Informasi Bidang Tanah dan Ruang yang terpetakan dan tervalidasi Persentase cakupan bidang tanah dan ruang yang terpetakan valid Jumlah Pengembangan Basis Data Kadaster 3D 5546 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 004 - Pengembangan Basis Data Kadaster 3D BAH - Pelayanan Publik Lainnya 004 - Pengembangan Basis Data Kadaster 3D Jumlah Pemetaan 3D Kadaster 5546 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BMA - Data dan Informasi Publik XXX - Pemetaan 3D Kadaster BMA - Data dan Informasi Publik 002 - Pemetaan 3D Kadaster Jumlah NSPK Bidang Pengukuran dan Pemetaan Kadastral 5546 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 002 - NSPK Bidang Pengukuran dan Pemetaan Kadastral AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 002 - NSPK Bidang Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Indikator Kinerja Kegiatan Penyediaan informasi bidang tanah dan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 960.043 699.083 44.449,99 32.367,54 699.083 309.000 32.367,54 14.306,70 960.043 699.083 44.449,99 32.367,54 699.083 309.000 32.367,54 14.306,70 5.133.507 3.249.252 277.209,38 175.459,61 3.249.252 1.771.000 175.459,61 95.634,00 5.133.507 3.249.252 277.209,38 175.459,61 3.249.252 1.771.000 175.459,61 95.634,00 70 400,00 80 450,00 90 139.787,25 362.572,96 95% 144.770,96 319.878,70 178.216 8.201,06 50.797 3.879,57 178.216 8.201,06 50.797 3.879,57 3 900,00 945,00 3 3 945,00 992,25 3 900,00 945,00 3 3 945,00 992,25 515 515 5.903,82 6.199,01 515 515 6.199,01 6.508,96 515 515 5.903,82 6.199,01 515 515 6.199,01 6.508,96 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah Foto Tegak PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali 6411-Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U26 - Foto Tegak PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali Jumlah Foto Tegak PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali 6411-Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U27 - Foto Tegak PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali Persentase Surveyor Berlisensi yang berintegritas Kegiatan 2: Tersedianya Informasi Bidang Tanah dan Ruang yang terpetakan dan tervalidasi Persentase cakupan bidang tanah dan ruang yang terpetakan valid Jumlah Pengembangan Basis Data Kadaster 3D 5546 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 004 - Pengembangan Basis Data Kadaster 3D BAH - Pelayanan Publik Lainnya 004 - Pengembangan Basis Data Kadaster 3D Jumlah Pemetaan 3D Kadaster 5546 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BMA - Data dan Informasi Publik XXX - Pemetaan 3D Kadaster BMA - Data dan Informasi Publik 002 - Pemetaan 3D Kadaster Jumlah NSPK Bidang Pengukuran dan Pemetaan Kadastral 5546 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 002 - NSPK Bidang Pengukuran dan Pemetaan Kadastral AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 002 - NSPK Bidang Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Indikator Kinerja Kegiatan Penyediaan informasi bidang tanah dan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 309.000 147.563 14.306,70 6.832,17 44.449,99 32.367,54 14.306,70 6.832,17 309.000 147.563 14.306,70 6.832,17 44.449,99 32.367,54 14.306,70 6.832,17 1.771.000 1.913.239 95.634,00 103.314,91 277.209,38 175.459,61 95.634,00 103.314,91 1.771.000 1.913.239 95.634,00 103.314,91 277.209,38 175.459,61 95.634,00 103.314,91 350,00 350,00 400,00 450,00 100% 138.006,07 328.289,48 1.091.384,24 345.014,85 362.572,96 319.878,70 328.289,48 Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang 771,66 771,66 10.000 2.391,76 12.978,24 8.201,06 3.879,57 2.391,76 10.000 2.391,76 12.978,24 8.201,06 3.879,57 2.391,76 3 3 992,25 1.041,86 900,00 900,00 945,00 992,25 1.041,86 3 3 992,25 1.041,86 900,00 900,00 945,00 992,25 1.041,86 515 515 6.508,96 6.834,41 5.903,82 5.903,82 6.199,01 6.508,96 6.834,41 515 515 6.508,96 6.834,41 5.903,82 5.903,82 6.199,01 6.508,96 6.834,41 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori 1 21.000 4.506,60 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U21 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 1 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U21 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 1 Bidang 0 21.000 4.506,60 Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori 2 24.000 4.382,10 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U22 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 2 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U22 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 2 Bidang 0 24.000 4.382,10 Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori 3 73.770 11.198,29 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U23 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 3 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U23 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 3 Bidang 0 73.770 11.198,29 Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori 4 31.400 3.711,48 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U24 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 4 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U24 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 4 Bidang 0% 31.400 3.711,48 Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori 5 22.890 1.957,10 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U25 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 5 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U25 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 5 Bidang 0 22.890 1.957,10 Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori 6 2.800 648,20 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U26 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 6 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U26 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 6 Bidang 0 2.800 648,20 Jumlah PBT Konsolidasi Tanah Kategori 1 70 33,06 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U27 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 1 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U27 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 1 Bidang 70 33,06 Jumlah PBT Konsolidasi Tanah Kategori 2 122 49,14 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U28 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 2 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U28 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 2 Bidang 122 49,14 Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori 1 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U21 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 1 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U21 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 1 Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori 2 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U22 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 2 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U22 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 2 Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori 3 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U23 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 3 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U23 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 3 Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori 4 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U24 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 4 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U24 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 4 Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori 5 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U25 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 5 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U25 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 5 Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori 6 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U26 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 6 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U26 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 6 Jumlah PBT Konsolidasi Tanah Kategori 1 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U27 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 1 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U27 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 1 Jumlah PBT Konsolidasi Tanah Kategori 2 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U28 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 2 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U28 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 2 Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 21.000 4.506,60 4.506,60 0 0 4.506,60 21.000 4.506,60 4.506,60 0 0 4.506,60 24.000 4.382,10 4.382,10 0 0 4.384,80 24.000 4.382,10 4.382,10 0 0 4.384,80 73.770 11.198,29 11.198,29 0 0 11.198,29 73.770 11.198,29 11.198,29 0 0 11.198,29 31.400 3.711,48 3.711,48 0 0 3.711,48 31.400 3.711,48 3.711,48 0 0 3.711,48 22.890 1.957,10 1.957,10 0 0 1.957,10 22.890 1.957,10 1.957,10 0 0 1.957,10 2.800 648,20 648,20 0 0 648,20 2.800 648,20 648,20 0 0 648,20 70 33,06 33,06 70 70 33,06 33,06 70 33,06 33,06 70 70 33,06 33,06 122 49,14 49,14 122 122 49,14 49,14 122 49,14 49,14 122 122 49,14 49,14 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori 1 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U21 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 1 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U21 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 1 Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori 2 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U22 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 2 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U22 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 2 Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori 3 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U23 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 3 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U23 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 3 Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori 4 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U24 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 4 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U24 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 4 Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori 5 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U25 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 5 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U25 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 5 Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori 6 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U26 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 6 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U26 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 6 Jumlah PBT Konsolidasi Tanah Kategori 1 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U27 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 1 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U27 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 1 Jumlah PBT Konsolidasi Tanah Kategori 2 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U28 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 2 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U28 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 2 Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 70 33,06 33,06 70 70 33,06 33,06 70 70 33,06 33,06 70 70 33,06 33,06 122 122 49,14 49,14 122 122 49,14 49,14 122 122 49,14 49,14 122 122 49,14 49,14 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori 1 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U21 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 1 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U21 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 1 Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori 2 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U22 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 2 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U22 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 2 Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori 3 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U23 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 3 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U23 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 3 Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori 4 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U24 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 4 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U24 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 4 Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori 5 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U25 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 5 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U25 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 5 Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori 6 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U26 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 6 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U26 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 6 Jumlah PBT Konsolidasi Tanah Kategori 1 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U27 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 1 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U27 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 1 Jumlah PBT Konsolidasi Tanah Kategori 2 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U28 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 2 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U28 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 2 Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 0 0 4.506,60 0 0 4.506,60 0 0 4.382,10 0 0 4.382,10 0 0 11.198,29 0 0 11.198,29 0 0 3.711,48 0 0 3.711,48 0 0 1.957,10 0 0 1.957,10 0 0 648,20 0 0 648,20 70 70 33,06 33,06 33,06 33,06 33,06 33,06 33,06 70 70 33,06 33,06 33,06 33,06 33,06 33,06 33,06 122 122 49,14 49,14 49,14 49,14 49,14 49,14 49,14 122 122 49,14 49,14 49,14 49,14 49,14 49,14 49,14 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 Jumlah PBT Konsolidasi Tanah Kategori 3 104 34,75 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U29 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 3 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U29 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 3 Bidang 0% 104 34,75 Jumlah PBT Konsolidasi Tanah Kategori 4 74 19,20 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U30 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 4 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U30 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 4 Bidang 0 74 19,20 Jumlah PBT Konsolidasi Tanah Kategori 5 267 52,17 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U31 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 5 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U31 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 5 Bidang 0 267 52,17 Jumlah PBT Non Sistematis Kategori 1 191 80,77 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U65 - PBT Non Sistematis Kategori 1 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U65 - PBT Non Sistematis Kategori 1 Bidang 0 191 80,77 Jumlah PBT Non Sistematis Kategori 2 535 191,19 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U66 - PBT Non Sistematis Kategori 2 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U66 - PBT Non Sistematis Kategori 2 Bidang 0 535 191,19 Jumlah PBT Non Sistematis Kategori 3 2.645 724,85 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U67 - PBT Non Sistematis Kategori 3 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U67 - PBT Non Sistematis Kategori 3 Bidang 2.645 724,85 Jumlah PBT Non Sistematis Kategori 4 258 58,27 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U68 - PBT Non Sistematis Kategori 4 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U68 - PBT Non Sistematis Kategori 4 Bidang 258 58,27 Jumlah PBT Non Sistematis Kategori 5 5.118 809,41 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U69 - PBT Non Sistematis Kategori 5 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U69 - PBT Non Sistematis Kategori 5 Bidang 0 5.118 809,41 Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori Jawa Bali 0 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U72 - PBT Redistribusi Tanah Kategori Jawa Bali Bidang 0 0 Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah PBT Konsolidasi Tanah Kategori 3 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U29 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 3 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U29 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 3 Jumlah PBT Konsolidasi Tanah Kategori 4 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U30 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 4 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U30 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 4 Jumlah PBT Konsolidasi Tanah Kategori 5 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U31 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 5 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U31 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 5 Jumlah PBT Non Sistematis Kategori 1 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U65 - PBT Non Sistematis Kategori 1 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U65 - PBT Non Sistematis Kategori 1 Jumlah PBT Non Sistematis Kategori 2 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U66 - PBT Non Sistematis Kategori 2 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U66 - PBT Non Sistematis Kategori 2 Jumlah PBT Non Sistematis Kategori 3 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U67 - PBT Non Sistematis Kategori 3 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U67 - PBT Non Sistematis Kategori 3 Jumlah PBT Non Sistematis Kategori 4 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U68 - PBT Non Sistematis Kategori 4 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U68 - PBT Non Sistematis Kategori 4 Jumlah PBT Non Sistematis Kategori 5 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U69 - PBT Non Sistematis Kategori 5 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U69 - PBT Non Sistematis Kategori 5 Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori Jawa Bali 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U72 - PBT Redistribusi Tanah Kategori Jawa Bali Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 104 34,75 34,75 104 104 34,75 34,75 104 34,75 34,75 104 104 34,75 34,75 74 19,20 19,20 74 74 19,20 19,20 74 19,20 19,20 74 74 19,20 19,20 267 52,17 52,17 267 267 52,17 52,17 267 52,17 52,17 267 267 52,17 52,17 191 80,77 80,77 191 191 80,77 80,77 191 80,77 80,77 191 191 80,77 80,77 535 191,19 191,19 535 535 191,19 191,19 535 191,19 191,19 535 535 191,19 191,19 2.645 724,85 724,85 2.645 2.645 724,85 724,85 2.645 724,85 724,85 2.645 2.645 724,85 724,85 258 58,27 58,27 258 258 58,27 58,27 258 58,27 58,27 258 258 58,27 58,27 5.118 809,41 809,41 5.118 5.118 809,41 809,41 5.118 809,41 809,41 5.118 5.118 809,41 809,41 0 5.502 5.502 2.384,57 2.384,57 0 5.502 5.502 2.384,57 2.384,57 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah PBT Konsolidasi Tanah Kategori 3 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U29 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 3 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U29 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 3 Jumlah PBT Konsolidasi Tanah Kategori 4 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U30 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 4 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U30 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 4 Jumlah PBT Konsolidasi Tanah Kategori 5 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U31 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 5 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U31 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 5 Jumlah PBT Non Sistematis Kategori 1 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U65 - PBT Non Sistematis Kategori 1 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U65 - PBT Non Sistematis Kategori 1 Jumlah PBT Non Sistematis Kategori 2 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U66 - PBT Non Sistematis Kategori 2 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U66 - PBT Non Sistematis Kategori 2 Jumlah PBT Non Sistematis Kategori 3 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U67 - PBT Non Sistematis Kategori 3 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U67 - PBT Non Sistematis Kategori 3 Jumlah PBT Non Sistematis Kategori 4 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U68 - PBT Non Sistematis Kategori 4 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U68 - PBT Non Sistematis Kategori 4 Jumlah PBT Non Sistematis Kategori 5 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U69 - PBT Non Sistematis Kategori 5 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U69 - PBT Non Sistematis Kategori 5 Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori Jawa Bali 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U72 - PBT Redistribusi Tanah Kategori Jawa Bali Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 104 104 34,75 34,75 104 104 34,75 34,75 104 104 34,75 34,75 104 104 34,75 34,75 74 74 19,20 19,20 74 74 19,20 19,20 74 74 19,20 19,20 74 74 19,20 19,20 267 267 52,17 52,17 267 267 52,17 52,17 267 267 52,17 52,17 267 267 52,17 52,17 191 191 80,77 80,77 191 191 80,77 80,77 191 191 80,77 80,77 191 191 80,77 80,77 535 535 191,19 191,19 535 535 191,19 191,19 535 535 191,19 191,19 535 535 191,19 191,19 2.645 2.645 724,85 724,85 2.645 2.645 724,85 724,85 2.645 2.645 724,85 724,85 2.645 2.645 724,85 724,85 258 258 58,27 58,27 258 258 58,27 58,27 258 258 58,27 58,27 258 258 58,27 58,27 5.118 5.118 809,41 809,41 5.118 5.118 809,41 809,41 5.118 5.118 809,41 809,41 5.118 5.118 809,41 809,41 10.224 10.224 4.431,08 4.431,08 5.502 5.502 2.384,57 2.384,57 10.224 10.224 4.431,08 4.431,08 5.502 5.502 2.384,57 2.384,57 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah PBT Konsolidasi Tanah Kategori 3 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U29 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 3 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U29 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 3 Jumlah PBT Konsolidasi Tanah Kategori 4 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U30 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 4 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U30 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 4 Jumlah PBT Konsolidasi Tanah Kategori 5 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U31 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 5 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U31 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 5 Jumlah PBT Non Sistematis Kategori 1 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U65 - PBT Non Sistematis Kategori 1 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U65 - PBT Non Sistematis Kategori 1 Jumlah PBT Non Sistematis Kategori 2 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U66 - PBT Non Sistematis Kategori 2 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U66 - PBT Non Sistematis Kategori 2 Jumlah PBT Non Sistematis Kategori 3 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U67 - PBT Non Sistematis Kategori 3 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U67 - PBT Non Sistematis Kategori 3 Jumlah PBT Non Sistematis Kategori 4 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U68 - PBT Non Sistematis Kategori 4 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U68 - PBT Non Sistematis Kategori 4 Jumlah PBT Non Sistematis Kategori 5 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U69 - PBT Non Sistematis Kategori 5 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U69 - PBT Non Sistematis Kategori 5 Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori Jawa Bali 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U72 - PBT Redistribusi Tanah Kategori Jawa Bali Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 104 104 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 104 104 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 74 74 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 74 74 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 299 299 52,17 52,17 52,17 52,17 52,17 52,17 52,17 299 299 52,17 52,17 52,17 52,17 52,17 52,17 52,17 193 193 80,77 80,77 80,77 80,77 80,77 80,77 80,77 193 193 80,77 80,77 80,77 80,77 80,77 80,77 80,77 537 537 191,19 191,19 191,19 191,19 191,19 191,19 191,19 537 537 191,19 191,19 191,19 191,19 191,19 191,19 191,19 2.649 2.649 724,85 724,85 724,85 724,85 724,85 724,85 724,85 2.649 2.649 724,85 724,85 724,85 724,85 724,85 724,85 724,85 259 259 58,27 58,27 58,27 58,27 58,27 58,27 58,27 259 259 58,27 58,27 58,27 58,27 58,27 58,27 58,27 5.122 5.122 809,41 809,41 809,41 809,41 809,41 809,41 809,41 5.122 5.122 809,41 809,41 809,41 809,41 809,41 809,41 809,41 6.571 6.571 2.847,87 2.847,87 2.384,57 4.431,08 2.384,57 2.847,87 6.571 6.571 2.847,87 2.847,87 2.384,57 4.431,08 2.384,57 2.847,87 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori Luar Jawa Bali 0 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U73 - PBT Redistribusi Tanah Kategori Luar Jawa Bali Bidang 0 0 Jumlah PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 1 25 52,79 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U01 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 1 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U01 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 1 Bidang 0 25 52,79 Jumlah PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 2 34 33,93 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U02 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 2 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U02 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 2 Bidang 0 34 33,93 Jumlah PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 3 448 370,94 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U03 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 3 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U03 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 3 Bidang 134 448 370,94 Jumlah PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 4 13 8,36 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U04 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 4 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U04 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 4 Bidang 30 13 8,36 Jumlah PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 5 1.003 0,46 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U05 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 5 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U05 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 5 Bidang 1589 1.003 0,46 Jumlah PBT BMN Luas 25.000 -100.000 M2 Kategori 1 3 6,82 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U06 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 1 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U06 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 1 Bidang 15,00 3 6,82 Jumlah PBT BMN Luas 25.000 -100.000 M2 Kategori 2 8 3,85 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U07 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 2 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U07 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 2 Bidang 3651 8 3,85 Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori Luar Jawa Bali 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U73 - PBT Redistribusi Tanah Kategori Luar Jawa Bali Jumlah PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 1 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U01 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 1 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U01 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 1 Jumlah PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 2 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U02 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 2 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U02 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 2 Jumlah PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 3 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U03 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 3 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U03 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 3 Jumlah PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 4 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U04 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 4 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U04 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 4 Jumlah PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 5 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U05 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 5 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U05 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 5 Jumlah PBT BMN Luas 25.000 -100.000 M2 Kategori 1 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U06 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 1 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U06 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 1 Jumlah PBT BMN Luas 25.000 -100.000 M2 Kategori 2 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U07 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 2 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U07 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 2 Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 0 178.877 178.877 42.912,59 42.912,59 0 178.877 178.877 42.912,59 42.912,59 25 52,79 52,79 174 174 204,10 204,10 25 52,79 52,79 174 174 204,10 204,10 34 33,93 33,93 27 27 26,95 26,95 34 33,93 33,93 27 27 26,95 26,95 448 370,94 370,94 508 508 420,62 420,62 448 370,94 370,94 508 508 420,62 420,62 13 8,36 8,36 13 13 8,36 8,36 13 8,36 8,36 13 13 8,36 8,36 1.003 0,46 0,46 605 605 280,12 280,12 1.003 0,46 0,46 605 605 280,12 280,12 3 6,82 6,82 37 37 71,15 71,15 3 6,82 6,82 37 37 71,15 71,15 8 3,85 3,85 2 2 3,85 3,85 8 3,85 3,85 2 2 3,85 3,85 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori Luar Jawa Bali 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U73 - PBT Redistribusi Tanah Kategori Luar Jawa Bali Jumlah PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 1 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U01 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 1 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U01 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 1 Jumlah PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 2 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U02 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 2 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U02 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 2 Jumlah PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 3 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U03 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 3 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U03 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 3 Jumlah PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 4 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U04 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 4 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U04 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 4 Jumlah PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 5 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U05 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 5 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U05 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 5 Jumlah PBT BMN Luas 25.000 -100.000 M2 Kategori 1 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U06 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 1 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U06 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 1 Jumlah PBT BMN Luas 25.000 -100.000 M2 Kategori 2 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U07 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 2 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U07 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 2 Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 198.925 332.293 36.343,60 79.717,09 178.874 178.874 42.911,87 42.911,87 198.925 332.293 36.343,60 79.717,09 178.874 178.874 42.911,87 42.911,87 174 174 204,10 204,10 174 174 204,10 204,10 174 174 204,10 204,10 174 174 204,10 204,10 27 27 26,95 26,95 27 27 26,95 26,95 27 27 26,95 26,95 27 27 26,95 26,95 508 508 420,62 420,62 508 508 420,62 420,62 508 508 420,62 420,62 508 508 420,62 420,62 13 13 8,36 8,36 13 13 8,36 8,36 13 13 8,36 8,36 13 13 8,36 8,36 605 605 280,12 280,12 605 605 280,12 280,12 605 605 280,12 280,12 605 605 280,12 280,12 37 37 71,15 71,15 37 37 71,15 71,15 37 37 71,15 71,15 37 37 71,15 71,15 2 2 3,85 3,85 2 2 3,85 3,85 2 2 3,85 3,85 2 2 3,85 3,85 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah PBT Redistribusi Tanah Kategori Luar Jawa Bali 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U73 - PBT Redistribusi Tanah Kategori Luar Jawa Bali Jumlah PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 1 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U01 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 1 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U01 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 1 Jumlah PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 2 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U02 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 2 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U02 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 2 Jumlah PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 3 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U03 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 3 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U03 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 3 Jumlah PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 4 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U04 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 4 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U04 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 4 Jumlah PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 5 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U05 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 5 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U05 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 5 Jumlah PBT BMN Luas 25.000 -100.000 M2 Kategori 1 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U06 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 1 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U06 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 1 Jumlah PBT BMN Luas 25.000 -100.000 M2 Kategori 2 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U07 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 2 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U07 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 2 Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 198.925 213.722 36.343,60 51.271,91 42.912,59 79.717,09 42.911,87 51.271,91 198.925 213.722 36.343,60 51.271,91 42.912,59 79.717,09 42.911,87 51.271,91 174 174 204,10 204,10 52,79 204,10 204,10 204,10 204,10 174 174 204,10 204,10 52,79 204,10 204,10 204,10 204,10 27 27 26,95 26,95 33,93 26,95 26,95 26,95 26,95 27 27 26,95 26,95 33,93 26,95 26,95 26,95 26,95 508 508 420,62 420,62 370,94 420,62 420,62 420,62 420,62 508 508 420,62 420,62 370,94 420,62 420,62 420,62 420,62 13 13 8,36 8,36 8,36 8,36 8,36 8,36 8,36 13 13 8,36 8,36 8,36 8,36 8,36 8,36 8,36 605 605 280,12 280,12 0,46 280,12 280,12 280,12 280,12 605 605 280,12 280,12 0,46 280,12 280,12 280,12 280,12 37 37 71,15 71,15 6,82 71,15 71,15 71,15 71,15 37 37 71,15 71,15 6,82 71,15 71,15 71,15 71,15 2 2 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 2 2 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 Jumlah PBT BMN Luas 25.000 -100.000 M2 Kategori 3 6 9,50 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U08 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 3 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U08 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 3 Bidang 8 6 9,50 Jumlah PBT BMN Luas 25.000 -100.000 M2 Kategori 5 101 86,15 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U10 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 5 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U10 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 5 Bidang 2 101 86,15 Jumlah PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 3 3 13,44 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U13 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 3 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U13 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 3 Bidang 0 3 13,44 Jumlah PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 5 38 82,34 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U15 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 5 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U15 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 5 Hektar 61 38 82,34 Jumlah PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Jawa Bali 1.000 771,60 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U16 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Jawa Bali QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U16 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Jawa Bali Hektar 0 1.000 771,60 Jumlah PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Luar Jawa Bali 40 79,40 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U17 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Luar Jawa Bali QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U17 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Luar Jawa Bali Hektar 11 40 79,40 Jumlah PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali 463.217 200.758,25 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U26 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U26 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali Hektar 463.217 200.758,25 Jumlah PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali 2.036.237 488.492,81 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U27 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U27 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali Hektar 2.036.237 488.492,81 Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah PBT BMN Luas 25.000 -100.000 M2 Kategori 3 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U08 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 3 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U08 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 3 Jumlah PBT BMN Luas 25.000 -100.000 M2 Kategori 5 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U10 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 5 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U10 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 5 Jumlah PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 3 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U13 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 3 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U13 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 3 Jumlah PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 5 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U15 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 5 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U15 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 5 Jumlah PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Jawa Bali 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U16 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Jawa Bali QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U16 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Jawa Bali Jumlah PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Luar Jawa Bali 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U17 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Luar Jawa Bali QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U17 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Luar Jawa Bali Jumlah PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U26 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U26 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali Jumlah PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U27 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U27 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 6 9,50 9,50 0 1 1,58 6 9,50 9,50 0 1 1,58 101 86,15 86,15 53 53 45,21 45,21 101 86,15 86,15 53 53 45,21 45,21 3 13,44 13,44 0 1 4,48 3 13,44 13,44 0 1 4,48 38 82,34 82,34 52 52 138,11 138,11 38 82,34 82,34 52 52 138,11 138,11 1.000 771,60 771,60 1 1.000 0,96 771,60 1.000 771,60 771,60 1 1.000 0,96 771,60 40 79,40 79,40 1.468 2.000 79,40 3.970,00 40 79,40 79,40 1.468 2.000 79,40 3.970,00 463.217 200.758,25 200.758,25 45.000 171.872 17.419,49 74.489,32 463.217 200.758,25 200.758,25 45.000 171.872 17.419,49 74.489,32 2.036.237 488.492,81 488.492,81 360.000 733.880 66.923,99 176.057,83 2.036.237 488.492,81 488.492,81 360.000 733.880 66.923,99 176.057,83 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah PBT BMN Luas 25.000 -100.000 M2 Kategori 3 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U08 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 3 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U08 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 3 Jumlah PBT BMN Luas 25.000 -100.000 M2 Kategori 5 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U10 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 5 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U10 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 5 Jumlah PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 3 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U13 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 3 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U13 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 3 Jumlah PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 5 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U15 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 5 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U15 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 5 Jumlah PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Jawa Bali 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U16 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Jawa Bali QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U16 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Jawa Bali Jumlah PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Luar Jawa Bali 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U17 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Luar Jawa Bali QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U17 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Luar Jawa Bali Jumlah PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U26 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U26 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali Jumlah PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U27 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U27 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 0 1 1,58 0 1 1,58 0 1 1,58 0 1 1,58 53 53 45,21 45,21 53 53 45,21 45,21 53 53 45,21 45,21 53 53 45,21 45,21 0 1 4,48 0 1 4,48 0 1 4,48 0 1 4,48 52 52 138,11 138,11 52 52 138,11 138,11 52 52 138,11 138,11 52 52 138,11 138,11 1 1.000 0,96 771,60 1 1.000 0,96 771,60 1 1.000 0,96 771,60 1 1.000 0,96 771,60 1.468 2.000 79,40 3.970,00 1.468 2.000 79,40 3.970,00 1.468 2.000 79,40 3.970,00 1.468 2.000 79,40 3.970,00 45.000 171.872 17.419,49 74.489,32 45.000 171.872 17.419,49 74.489,32 45.000 171.872 17.419,49 74.489,32 45.000 171.872 17.419,49 74.489,32 360.000 733.880 66.923,99 176.057,83 360.000 733.880 66.923,99 176.057,83 360.000 733.880 66.923,99 176.057,83 360.000 733.880 66.923,99 176.057,83 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah PBT BMN Luas 25.000 -100.000 M2 Kategori 3 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U08 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 3 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U08 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 3 Jumlah PBT BMN Luas 25.000 -100.000 M2 Kategori 5 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U10 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 5 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U10 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 5 Jumlah PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 3 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U13 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 3 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U13 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 3 Jumlah PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 5 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U15 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 5 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U15 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 5 Jumlah PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Jawa Bali 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U16 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Jawa Bali QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U16 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Jawa Bali Jumlah PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Luar Jawa Bali 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U17 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Luar Jawa Bali QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U17 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Luar Jawa Bali Jumlah PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U26 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U26 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali Jumlah PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U27 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U27 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 0 1 1,58 9,50 1,58 1,58 1,58 1,58 0 1 1,58 9,50 1,58 1,58 1,58 1,58 53 53 45,21 45,21 86,15 45,21 45,21 45,21 45,21 53 53 45,21 45,21 86,15 45,21 45,21 45,21 45,21 0 1 4,48 13,44 4,48 4,48 4,48 4,48 0 1 4,48 13,44 4,48 4,48 4,48 4,48 52 52 138,11 138,11 82,34 138,11 138,11 138,11 138,11 52 52 138,11 138,11 82,34 138,11 138,11 138,11 138,11 1 1.000 0,96 771,60 771,60 771,60 771,60 771,60 771,60 1 1.000 0,96 771,60 771,60 771,60 771,60 771,60 771,60 1.468 2.000 79,40 3.970,00 79,40 3.970,00 3.970,00 3.970,00 3.970,00 1.468 2.000 79,40 3.970,00 79,40 3.970,00 3.970,00 3.970,00 3.970,00 45.000 171.872 17.419,49 74.489,32 200.758,25 74.489,32 74.489,32 74.489,32 74.489,32 45.000 171.872 17.419,49 74.489,32 200.758,25 74.489,32 74.489,32 74.489,32 74.489,32 360.000 733.880 66.923,99 176.057,83 488.492,81 176.057,83 176.057,83 176.057,83 176.057,83 360.000 733.880 66.923,99 176.057,83 488.492,81 176.057,83 176.057,83 176.057,83 176.057,83 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 Jumlah PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali Pihak Ketiga 352.016 221.770,08 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U28 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali Pihak Ketiga QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U28 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali Pihak Ketiga Hektar 514.115,90 352.016 221.770,08 Jumlah PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali Pihak Ketiga 330.000 118.800,00 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U28 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali Pihak Ketiga QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U29 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali Pihak Ketiga Hektar 21.620.066 330.000 118.800,00 Jumlah Pemetaan Digital Twin Luar Jawa Bali Pihak Ketiga 0 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U30 - Pemetaan Digital Twin Luar Jawa Bali Pihak Ketiga QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U30 - Pemetaan Digital Twin Luar Jawa Bali Pihak Ketiga Hektar - 0 Jumlah Pemetaan Digital Twin Jawa Bali Pihak Ketiga 0 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U31 -Pemetaan Digital Twin Jawa Bali Pihak Ketiga QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U31 - Pemetaan Digital Twin Jawa Bali Pihak Ketiga Hektar - 0 Jumlah Berita Acara Penyuluhan Luar Jawa Bali 3.982 17.479,19 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAH - Pelayanan Publik Lainnya 007 - Berita Acara Penyuluhan Luar Jawa Bali QAH - Pelayanan Publik Lainnya 007 - Berita Acara Penyuluhan Luar Jawa Bali Dokumen 3.982 17.479,19 Jumlah Berita Acara Penyuluhan Kategori Jawa-Bali 2.212 6.159,43 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAH - Pelayanan Publik Lainnya 010 - Berita Acara Penyuluhan Jawa Bali QAH - Pelayanan Publik Lainnya 010 - Berita Acara Penyuluhan Kategori Jawa-Bali Dokumen 2.212 6.159,43 Jumlah Peningkatan Kualitas Kadastral 2 372,85 5546 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral EBD - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Peningkatan Kualitas Kadastral Dataset 2 372,85 Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali Pihak Ketiga 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U28 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali Pihak Ketiga QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U28 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali Pihak Ketiga Jumlah PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali Pihak Ketiga 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U28 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali Pihak Ketiga QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U29 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali Pihak Ketiga Jumlah Pemetaan Digital Twin Luar Jawa Bali Pihak Ketiga 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U30 - Pemetaan Digital Twin Luar Jawa Bali Pihak Ketiga QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U30 - Pemetaan Digital Twin Luar Jawa Bali Pihak Ketiga Jumlah Pemetaan Digital Twin Jawa Bali Pihak Ketiga 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U31 -Pemetaan Digital Twin Jawa Bali Pihak Ketiga QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U31 - Pemetaan Digital Twin Jawa Bali Pihak Ketiga Jumlah Berita Acara Penyuluhan Luar Jawa Bali 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAH - Pelayanan Publik Lainnya 007 - Berita Acara Penyuluhan Luar Jawa Bali QAH - Pelayanan Publik Lainnya 007 - Berita Acara Penyuluhan Luar Jawa Bali Jumlah Berita Acara Penyuluhan Kategori Jawa-Bali 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAH - Pelayanan Publik Lainnya 010 - Berita Acara Penyuluhan Jawa Bali QAH - Pelayanan Publik Lainnya 010 - Berita Acara Penyuluhan Kategori Jawa-Bali Jumlah Peningkatan Kualitas Kadastral 5546 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral EBD - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Peningkatan Kualitas Kadastral Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 352.016 221.770 221.770,08 0 352.016 221.770,08 352.016 221.770 221.770,08 0 352.016 221.770,08 330.000 118.800 118.800,00 0 330.000 118.800,00 330.000 118.800 118.800,00 0 330.000 118.800,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.982 17.479,19 17.479,19 1.668 4.543 3.265,42 4.055,44 20.715,66 3.982 17.479,19 17.479,19 1.668 4.543 3.265,42 4.055,44 20.715,66 2.212 6.159,43 6.159,43 1.112 2.502 240,40 301,04 23,73 2.212 6.159,43 6.159,43 1.112 2.502 240,40 301,04 23,73 2 372,85 372,85 2 2 372,85 372,85 2 372,85 372,85 2 2 372,85 372,85 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali Pihak Ketiga 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U28 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali Pihak Ketiga QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U28 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali Pihak Ketiga Jumlah PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali Pihak Ketiga 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U28 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali Pihak Ketiga QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U29 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali Pihak Ketiga Jumlah Pemetaan Digital Twin Luar Jawa Bali Pihak Ketiga 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U30 - Pemetaan Digital Twin Luar Jawa Bali Pihak Ketiga QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U30 - Pemetaan Digital Twin Luar Jawa Bali Pihak Ketiga Jumlah Pemetaan Digital Twin Jawa Bali Pihak Ketiga 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U31 -Pemetaan Digital Twin Jawa Bali Pihak Ketiga QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U31 - Pemetaan Digital Twin Jawa Bali Pihak Ketiga Jumlah Berita Acara Penyuluhan Luar Jawa Bali 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAH - Pelayanan Publik Lainnya 007 - Berita Acara Penyuluhan Luar Jawa Bali QAH - Pelayanan Publik Lainnya 007 - Berita Acara Penyuluhan Luar Jawa Bali Jumlah Berita Acara Penyuluhan Kategori Jawa-Bali 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAH - Pelayanan Publik Lainnya 010 - Berita Acara Penyuluhan Jawa Bali QAH - Pelayanan Publik Lainnya 010 - Berita Acara Penyuluhan Kategori Jawa-Bali Jumlah Peningkatan Kualitas Kadastral 5546 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral EBD - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Peningkatan Kualitas Kadastral Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 170.590 170.590 107.473,63 107.473,63 170.590 170.590 107.473,63 107.473,63 170.590 170.590 107.473,63 107.473,63 170.590 170.590 107.473,63 107.473,63 270.114 270.114 97.248,22 97.248,22 270.114 270.114 97.248,22 97.248,22 270.114 270.114 97.248,22 97.248,22 270.114 270.114 97.248,22 97.248,22 0 153.671 64.486,12 0 153.671 64.486,12 0 153.671 64.486,12 0 153.671 64.486,12 0 99.102 44.711,38 0 132.172 59.631,41 0 99.102 44.711,38 0 132.172 59.631,41 1.086 1.086 4.160,78 4.160,78 1.086 1.086 4.160,79 4.160,79 1.086 1.086 4.160,78 4.160,78 1.086 1.086 4.160,79 4.160,79 938 938 204,95 606,91 3.917,09 938 938 121,76 121,76 938 938 204,95 606,91 3.917,09 938 938 121,76 121,76 2 2 372,85 372,85 2 2 372,85 372,85 2 2 372,85 372,85 2 2 372,85 372,85 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali Pihak Ketiga 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U28 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali Pihak Ketiga QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U28 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali Pihak Ketiga Jumlah PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali Pihak Ketiga 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U28 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali Pihak Ketiga QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U29 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali Pihak Ketiga Jumlah Pemetaan Digital Twin Luar Jawa Bali Pihak Ketiga 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U30 - Pemetaan Digital Twin Luar Jawa Bali Pihak Ketiga QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U30 - Pemetaan Digital Twin Luar Jawa Bali Pihak Ketiga Jumlah Pemetaan Digital Twin Jawa Bali Pihak Ketiga 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U31 -Pemetaan Digital Twin Jawa Bali Pihak Ketiga QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U31 - Pemetaan Digital Twin Jawa Bali Pihak Ketiga Jumlah Berita Acara Penyuluhan Luar Jawa Bali 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAH - Pelayanan Publik Lainnya 007 - Berita Acara Penyuluhan Luar Jawa Bali QAH - Pelayanan Publik Lainnya 007 - Berita Acara Penyuluhan Luar Jawa Bali Jumlah Berita Acara Penyuluhan Kategori Jawa-Bali 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAH - Pelayanan Publik Lainnya 010 - Berita Acara Penyuluhan Jawa Bali QAH - Pelayanan Publik Lainnya 010 - Berita Acara Penyuluhan Kategori Jawa-Bali Jumlah Peningkatan Kualitas Kadastral 5546 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral EBD - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Peningkatan Kualitas Kadastral Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 170.599 170.599 107.473,63 107.473,63 221.770,08 221.770,08 107.473,63 107.473,63 107.473,63 170.599 170.599 107.473,63 107.473,63 221.770,08 221.770,08 107.473,63 107.473,63 107.473,63 270.174 270.174 97.248,29 97.248,29 118.800,00 118.800,00 97.248,22 97.248,22 97.248,29 270.174 270.174 97.248,29 97.248,29 118.800,00 118.800,00 97.248,22 97.248,22 97.248,29 0 162.888 68.353,92 64.486,12 64.486,12 68.353,92 0 162.888 68.353,92 64.486,12 64.486,12 68.353,92 0 0 44.711,38 59.631,41 0 0 44.711,38 59.631,41 820 820 3.265,42 4.055,44 2.927,64 17.479,19 20.715,66 4.160,78 4.160,79 2.927,64 820 820 3.265,42 4.055,44 2.927,64 17.479,19 20.715,66 4.160,78 4.160,79 2.927,64 0 13.260 2.055,09 6.159,43 324,77 4.524,00 121,76 2.055,09 0 13.260 2.055,09 6.159,43 324,77 4.524,00 121,76 2.055,09 2 2 372,85 372,85 372,85 372,85 372,85 372,85 372,85 2 2 372,85 372,85 372,85 372,85 372,85 372,85 372,85 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025
99. 2.Persentase Pengelolaan Informasi Geospasial Tematik Pertanahan Ruang SPPR Kegiatan 3: Tersedianya Peta Tematik yang berkualitas dan termutakhir Persentase cakupan Peta Tematik yang yang berkualitas dan termutakhir 1,21% 2.566,20 Jumlah Layanan Peta Tematik Kawasan 150.000 2.566,20 5544 - Survei dan Pemetaan Tematik BAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha 001 - Layanan Peta Tematik Kawasan BAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha 001 - Layanan Peta Tematik Kawasan Hektar 50000 150.000 2.566,20 Jumlah Peta Tematik 5544 - Survei dan Pemetaan Tematik CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 001 - Peta Tematik Kawasan CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 001 - Peta Tematik Hektar 100000 Kegiatan 4: Meningkatnya ketersediaan informasi geospasial tematik pertanahan dan ruang yang benar, tepat, aman, terintegrasi, mudah diakses atau dibagipakaikan Jumlah tema Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang terintegrasi 20,00% 5.872,00 Jumlah NSPK Bidang Survei dan Pemetaan Tematik 1 60,00 5544 - Survei dan Pemetaan Tematik AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 002 - NSPK Bidang Survei dan Pemetaan Tematik AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - NSPK Bidang Survei dan Pemetaan Tematik NSPK 1 1 60,00 Jumlah Pengelolaan IGT Pertanahan dan Ruang 1 5.812,00 5544 - Survei dan Pemetaan Tematik BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Pengelolaan Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Pertanahan Dan Ruang BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Pengelolaan IGT Pertanahan dan Ruang Data 1 1 5.812,00 Indikator Kinerja Program Penyediaan Peta Tematik Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Pengelolaan Informasi Geospasial Tematik Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO
100. 2.Persentase Pengelolaan Informasi Geospasial Tematik Pertanahan Ruang SPPR Kegiatan 3: Tersedianya Peta Tematik yang berkualitas dan termutakhir Persentase cakupan Peta Tematik yang yang berkualitas dan termutakhir Jumlah Layanan Peta Tematik Kawasan 5544 - Survei dan Pemetaan Tematik BAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha 001 - Layanan Peta Tematik Kawasan BAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha 001 - Layanan Peta Tematik Kawasan Jumlah Peta Tematik 5544 - Survei dan Pemetaan Tematik CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 001 - Peta Tematik Kawasan CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 001 - Peta Tematik Kegiatan 4: Meningkatnya ketersediaan informasi geospasial tematik pertanahan dan ruang yang benar, tepat, aman, terintegrasi, mudah diakses atau dibagipakaikan Jumlah tema Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang terintegrasi Jumlah NSPK Bidang Survei dan Pemetaan Tematik 5544 - Survei dan Pemetaan Tematik AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 002 - NSPK Bidang Survei dan Pemetaan Tematik AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - NSPK Bidang Survei dan Pemetaan Tematik Jumlah Pengelolaan IGT Pertanahan dan Ruang 5544 - Survei dan Pemetaan Tematik BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Pengelolaan Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Pertanahan Dan Ruang BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Pengelolaan IGT Pertanahan dan Ruang Indikator Kinerja Program Penyediaan Peta Tematik Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Pengelolaan Informasi Geospasial Tematik Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 1,21% 2.566,20 2.566,20 21% 2.566,20 39.802,13 150.000 2.566,20 2.566,20 150.000 150.000 2.566,20 2.566,20 150.000 2.566,20 2.566,20 150.000 150.000 2.566,20 2.566,20 2.338.300 37.235,93 2.338.300 37.235,93 20,00% 5.872,00 5.872,00 40,00% 5.872,00 10.500,00 1 60,00 0 60,00 0 1 60,00 500,00 1 60,00 60,00 1 60,00 500,00 1 5.812,00 0 5.812,00 0 1 5.812,00 10.000,00 1 5.812,00 5.812,00 1 5.812,00 10.000,00 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO
101. 2.Persentase Pengelolaan Informasi Geospasial Tematik Pertanahan Ruang SPPR Kegiatan 3: Tersedianya Peta Tematik yang berkualitas dan termutakhir Persentase cakupan Peta Tematik yang yang berkualitas dan termutakhir Jumlah Layanan Peta Tematik Kawasan 5544 - Survei dan Pemetaan Tematik BAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha 001 - Layanan Peta Tematik Kawasan BAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha 001 - Layanan Peta Tematik Kawasan Jumlah Peta Tematik 5544 - Survei dan Pemetaan Tematik CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 001 - Peta Tematik Kawasan CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 001 - Peta Tematik Kegiatan 4: Meningkatnya ketersediaan informasi geospasial tematik pertanahan dan ruang yang benar, tepat, aman, terintegrasi, mudah diakses atau dibagipakaikan Jumlah tema Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang terintegrasi Jumlah NSPK Bidang Survei dan Pemetaan Tematik 5544 - Survei dan Pemetaan Tematik AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 002 - NSPK Bidang Survei dan Pemetaan Tematik AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - NSPK Bidang Survei dan Pemetaan Tematik Jumlah Pengelolaan IGT Pertanahan dan Ruang 5544 - Survei dan Pemetaan Tematik BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Pengelolaan Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Pertanahan Dan Ruang BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Pengelolaan IGT Pertanahan dan Ruang Indikator Kinerja Program Penyediaan Peta Tematik Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Pengelolaan Informasi Geospasial Tematik Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 46,75% 39.802,13 41.792,24 74,18% 41.792,24 43.881,85 150.000 150.000 2.566,20 2.694,51 150.000 150.000 2.694,51 2.829,24 150.000 150.000 2.566,20 2.694,51 150.000 150.000 2.694,51 2.829,24 2.338.300 2.988.400 37.235,93 39.097,73 2.988.400 3.238.500 39.097,73 41.052,62 2.338.300 2.988.400 37.235,93 39.097,73 2.988.400 3.238.500 39.097,73 41.052,62 60,00% 10.500,00 11.025,00 80,00% 11.025,00 11.576,25 1 1 500,00 525,00 1 1 525,00 551,25 1 1 500,00 525,00 1 1 525,00 551,25 1 1 10.000,00 10.500,00 1 1 10.500,00 11.025,00 1 1 10.000,00 10.500,00 1 1 10.500,00 11.025,00 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO
102. 2.Persentase Pengelolaan Informasi Geospasial Tematik Pertanahan Ruang SPPR Kegiatan 3: Tersedianya Peta Tematik yang berkualitas dan termutakhir Persentase cakupan Peta Tematik yang yang berkualitas dan termutakhir Jumlah Layanan Peta Tematik Kawasan 5544 - Survei dan Pemetaan Tematik BAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha 001 - Layanan Peta Tematik Kawasan BAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha 001 - Layanan Peta Tematik Kawasan Jumlah Peta Tematik 5544 - Survei dan Pemetaan Tematik CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 001 - Peta Tematik Kawasan CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 001 - Peta Tematik Kegiatan 4: Meningkatnya ketersediaan informasi geospasial tematik pertanahan dan ruang yang benar, tepat, aman, terintegrasi, mudah diakses atau dibagipakaikan Jumlah tema Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang terintegrasi Jumlah NSPK Bidang Survei dan Pemetaan Tematik 5544 - Survei dan Pemetaan Tematik AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 002 - NSPK Bidang Survei dan Pemetaan Tematik AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 001 - NSPK Bidang Survei dan Pemetaan Tematik Jumlah Pengelolaan IGT Pertanahan dan Ruang 5544 - Survei dan Pemetaan Tematik BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Pengelolaan Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Pertanahan Dan Ruang BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Pengelolaan IGT Pertanahan dan Ruang Indikator Kinerja Program Penyediaan Peta Tematik Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Pengelolaan Informasi Geospasial Tematik Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang 100,00% 43.881,85 46.075,95 2.566,20 39.802,13 41.792,24 43.881,85 46.075,95 Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang 150.000 150.000 2.829,24 2.970,70 2.566,20 2.566,20 2.694,51 2.829,24 2.970,70 150.000 150.000 2.829,24 2.970,70 2.566,20 2.566,20 2.694,51 2.829,24 2.970,70 3.238.500 3.040.600 41.052,62 43.105,25 37.235,93 39.097,73 41.052,62 43.105,25 3.238.500 3.040.600 41.052,62 43.105,25 37.235,93 39.097,73 41.052,62 43.105,25 100,00% 11.576,25 12.155,06 5.872,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 12.155,06 Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang 1 1 551,25 578,81 60,00 500,00 525,00 551,25 578,81 1 1 551,25 578,81 60,00 500,00 525,00 551,25 578,81 1 1 11.025,00 11.576,25 5.812,00 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 1 1 11.025,00 11.576,25 5.812,00 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 Tersedianya Pelayanan Survei dan Pemetaan yang Efektif dan Efisien Kepada Masyarakat Persentase Penyelesaian Layanan Rutin Survei dan Pemetaan 80% 80% SPPR Kegiatan 5: Tersedianya pelayanan pemenuhan surveyor berlisensi yang berkompeten Persentase Persentase penyelesaian pelayanan pemenuhan surveyor berlisensi yang berkompeten 58 19,52% 203,35 Jumlah SK Surveyor Berlisensi 2.740 150,00 5543 - Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM 002 - SK Surveyor Berlisensi ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM 002 - SK Surveyor Berlisensi Orang 13.697 2.740 150,00 Jumlah Pemberian izin Menteri (KJSB) 20 5,00 5543 - Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang ADF - Sertifikasi Lembaga 001 - Pemberian izin Menteri (KJSB) ADF - Sertifikasi Lembaga 001 - Pemberian izin Menteri (KJSB) Lembaga 215 20 5,00 Indikator Kinerja Program Pengelolaan infrastruktur dasar geospasial Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Sasaran Program 2 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Tersedianya Pelayanan Survei dan Pemetaan yang Efektif dan Efisien Kepada Masyarakat Persentase Penyelesaian Layanan Rutin Survei dan Pemetaan SPPR Kegiatan 5: Tersedianya pelayanan pemenuhan surveyor berlisensi yang berkompeten Persentase penyelesaian pelayanan pemenuhan surveyor berlisensi yang berkompeten Jumlah SK Surveyor Berlisensi 5543 - Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM 002 - SK Surveyor Berlisensi ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM 002 - SK Surveyor Berlisensi Jumlah Pemberian izin Menteri (KJSB) 5543 - Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang ADF - Sertifikasi Lembaga 001 - Pemberian izin Menteri (KJSB) ADF - Sertifikasi Lembaga 001 - Pemberian izin Menteri (KJSB) Indikator Kinerja Program Pengelolaan infrastruktur dasar geospasial Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Sasaran Program 2 VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 80% 80% 80% 19,52% 203,35 203,35 38,75% 203,35 343,70 2.740 150,00 0 150,00 2.740 2.700 150,00 270,00 2.740 150,00 150,00 2.740 2.700 150,00 270,00 20 5,00 0 5,00 20 20 5,00 6,50 20 5,00 5,00 20 20 5,00 6,50 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Tersedianya Pelayanan Survei dan Pemetaan yang Efektif dan Efisien Kepada Masyarakat Persentase Penyelesaian Layanan Rutin Survei dan Pemetaan SPPR Kegiatan 5: Tersedianya pelayanan pemenuhan surveyor berlisensi yang berkompeten Persentase penyelesaian pelayanan pemenuhan surveyor berlisensi yang berkompeten Jumlah SK Surveyor Berlisensi 5543 - Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM 002 - SK Surveyor Berlisensi ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM 002 - SK Surveyor Berlisensi Jumlah Pemberian izin Menteri (KJSB) 5543 - Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang ADF - Sertifikasi Lembaga 001 - Pemberian izin Menteri (KJSB) ADF - Sertifikasi Lembaga 001 - Pemberian izin Menteri (KJSB) Indikator Kinerja Program Pengelolaan infrastruktur dasar geospasial Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Sasaran Program 2 APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 80% 80% 80% 80% 59,40% 343,70 347,39 83,62% 347,39 356,25 2.700 2.900 270,00 270,00 2.900 3.400 270,00 275,00 2.700 2.900 270,00 270,00 2.900 3.400 270,00 275,00 20 20 6,50 6,83 20 20 6,83 7,17 20 20 6,50 6,83 20 20 6,83 7,17 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Tersedianya Pelayanan Survei dan Pemetaan yang Efektif dan Efisien Kepada Masyarakat Persentase Penyelesaian Layanan Rutin Survei dan Pemetaan SPPR Kegiatan 5: Tersedianya pelayanan pemenuhan surveyor berlisensi yang berkompeten Persentase penyelesaian pelayanan pemenuhan surveyor berlisensi yang berkompeten Jumlah SK Surveyor Berlisensi 5543 - Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM 002 - SK Surveyor Berlisensi ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM 002 - SK Surveyor Berlisensi Jumlah Pemberian izin Menteri (KJSB) 5543 - Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang ADF - Sertifikasi Lembaga 001 - Pemberian izin Menteri (KJSB) ADF - Sertifikasi Lembaga 001 - Pemberian izin Menteri (KJSB) Indikator Kinerja Program Pengelolaan infrastruktur dasar geospasial Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Sasaran Program 2 APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 80% 80% Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang 100,00% 356,25 360,32 203,35 343,70 347,39 356,25 360,32 Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang 3.400 2.300 275,00 275,00 150,00 270,00 270,00 275,00 275,00 3.400 2.300 275,00 275,00 150,00 270,00 270,00 275,00 275,00 20 20 7,17 7,52 5,00 6,50 6,83 7,17 7,52 20 20 7,17 7,52 5,00 6,50 6,83 7,17 7,52 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 Jumlah Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Surveyor Berlisensi 967 48,35 6411 - Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM 001 - SK Surveyor Berlisensi ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM 001 - Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Surveyor Berlisensi Orang 800 967 48,35 Tersedianya pelayanan cakupan peta tematik yang berkualitas dan termutakhir Persentase cakupan Peta Tematik yang yang berkualitas dan termutakhir 1.537,63 Jumlah Layanan Pemetaan Tematik Bidang Skala 1:2.500 2.365 70,95 6412 - Survei dan Pemetaan Tematik BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 001 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Skala 1:2.500 BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 001 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Skala 1:2.500 Bidang 1630 2.365 70,95 Jumlah Layanan Pemetaan Tematik Bidang Tanah untuk Pemecahan Sertifikat Skala 1 : 1.000 1.612 48,36 6412 - Survei dan Pemetaan Tematik BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 002 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Tanah untuk Pemecahan Sertifikat Skala 1 : 1.000 BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 002 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Tanah untuk Pemecahan Sertifikat Skala 1 : 1.000 Bidang 8299 1.612 48,36 Jumlah Layanan Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1:10.000 88.645 1.418,32 6412 - Survei dan Pemetaan Tematik BAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha 001 - Layanan Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1:10.000 BAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha 001 - Layanan Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1:10.000 Hektar 65202 88.645 1.418,32 Indikator Rincian Output Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Surveyor Berlisensi 6411 - Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM 001 - SK Surveyor Berlisensi ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM 001 - Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Surveyor Berlisensi Tersedianya pelayanan cakupan peta tematik yang berkualitas dan termutakhir Persentase cakupan Peta Tematik yang yang berkualitas dan termutakhir Jumlah Layanan Pemetaan Tematik Bidang Skala 1:2.500 6412 - Survei dan Pemetaan Tematik BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 001 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Skala 1:2.500 BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 001 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Skala 1:2.500 Jumlah Layanan Pemetaan Tematik Bidang Tanah untuk Pemecahan Sertifikat Skala 1 : 1.000 6412 - Survei dan Pemetaan Tematik BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 002 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Tanah untuk Pemecahan Sertifikat Skala 1 : 1.000 BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 002 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Tanah untuk Pemecahan Sertifikat Skala 1 : 1.000 Jumlah Layanan Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1:10.000 6412 - Survei dan Pemetaan Tematik BAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha 001 - Layanan Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1:10.000 BAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha 001 - Layanan Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1:10.000 Indikator Rincian Output Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 967 48,35 0 48,35 967 800 48,35 67,20 967 48,35 48,35 967 800 48,35 67,20 1.537,63 1.537,63 1.537,63 2.509,48 2.365 70,95 0 70,95 2.365 2.354 70,95 70,62 2.365 70,95 70,95 2.365 2.354 70,95 70,62 1.612 48,36 0 48,36 1.612 15.842 48,36 475,26 1.612 48,36 48,36 1.612 15.842 48,36 475,26 88.645 1.418,32 0 1.418,32 88.645 122.725 1.418,32 1.963,60 88.645 1.418,32 1.418,32 88.645 122.725 1.418,32 1.963,60 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Surveyor Berlisensi 6411 - Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM 001 - SK Surveyor Berlisensi ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM 001 - Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Surveyor Berlisensi Tersedianya pelayanan cakupan peta tematik yang berkualitas dan termutakhir Persentase cakupan Peta Tematik yang yang berkualitas dan termutakhir Jumlah Layanan Pemetaan Tematik Bidang Skala 1:2.500 6412 - Survei dan Pemetaan Tematik BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 001 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Skala 1:2.500 BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 001 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Skala 1:2.500 Jumlah Layanan Pemetaan Tematik Bidang Tanah untuk Pemecahan Sertifikat Skala 1 : 1.000 6412 - Survei dan Pemetaan Tematik BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 002 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Tanah untuk Pemecahan Sertifikat Skala 1 : 1.000 BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 002 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Tanah untuk Pemecahan Sertifikat Skala 1 : 1.000 Jumlah Layanan Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1:10.000 6412 - Survei dan Pemetaan Tematik BAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha 001 - Layanan Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1:10.000 BAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha 001 - Layanan Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1:10.000 Indikator Rincian Output Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 800 500 67,20 70,56 500 400 70,56 74,09 800 500 67,20 70,56 500 400 70,56 74,09 2.509,48 2.634,95 2.634,95 2.766,70 2.354 2.354 70,62 74,15 2.354 2.354 74,15 77,86 2.354 2.354 70,62 74,15 2.354 2.354 74,15 77,86 15.842 15.842 475,26 499,02 15.842 15.842 499,02 523,97 15.842 15.842 475,26 499,02 15.842 15.842 499,02 523,97 122.725 122.725 1.963,60 2.061,78 122.725 122.725 2.061,78 2.164,87 122.725 122.725 1.963,60 2.061,78 122.725 122.725 2.061,78 2.164,87 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Surveyor Berlisensi 6411 - Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM 001 - SK Surveyor Berlisensi ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM 001 - Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Surveyor Berlisensi Tersedianya pelayanan cakupan peta tematik yang berkualitas dan termutakhir Persentase cakupan Peta Tematik yang yang berkualitas dan termutakhir Jumlah Layanan Pemetaan Tematik Bidang Skala 1:2.500 6412 - Survei dan Pemetaan Tematik BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 001 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Skala 1:2.500 BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 001 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Skala 1:2.500 Jumlah Layanan Pemetaan Tematik Bidang Tanah untuk Pemecahan Sertifikat Skala 1 : 1.000 6412 - Survei dan Pemetaan Tematik BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 002 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Tanah untuk Pemecahan Sertifikat Skala 1 : 1.000 BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 002 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Tanah untuk Pemecahan Sertifikat Skala 1 : 1.000 Jumlah Layanan Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1:10.000 6412 - Survei dan Pemetaan Tematik BAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha 001 - Layanan Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1:10.000 BAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha 001 - Layanan Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1:10.000 Indikator Rincian Output Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 400 300 74,09 77,79 48,35 67,20 70,56 74,09 77,79 400 300 74,09 77,79 48,35 67,20 70,56 74,09 77,79 2.766,70 2.905,04 1.537,63 2.509,48 2.634,95 2.766,70 2.905,04 Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang 2.354 2.354 77,86 81,75 70,95 70,62 74,15 77,86 81,75 2.354 2.354 77,86 81,75 70,95 70,62 74,15 77,86 81,75 15.842 15.842 523,97 550,17 48,36 475,26 499,02 523,97 550,17 15.842 15.842 523,97 550,17 48,36 475,26 499,02 523,97 550,17 122.725 122.725 2.164,87 2.273,11 1.418,32 1.963,60 2.061,78 2.164,87 2.273,11 122.725 122.725 2.164,87 2.273,11 1.418,32 1.963,60 2.061,78 2.164,87 2.273,11 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 Tersedianya pelayanan cakupan bidang tanah dan ruang terpetakan yang valid. Persentase penyelesaian pelayanan cakupan bidang tanah dan ruang terpetakan yang valid. 100% 198.774,80 Jumlah Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah) 1.281.985 155.209,20 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah) BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah) Bidang 1218379 1.281.985 155.209,20 Jumlah Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil) 932 23.053,69 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 002 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil) BAH - Pelayanan Publik Lainnya 002 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil) Bidang 776 932 23.053,69 Jumlah Layanan Pengukuran Bidang Tanah Massal Luas Kurang dari 10 Ha (Kantah) 0 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 003 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Massal Luas Kurang dari 10 Ha (Kantah) BAH - Pelayanan Publik Lainnya 003 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Massal Luas Kurang dari 10 Ha (Kantah) Bidang 0 0 Jumlah PBT Layanan Pengukuran Lebih dari 1.000 Ha 57 16.359,71 5546 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 003 - PBT Layanan Pengukuran Lebih dari 1.000 Ha BAH - Pelayanan Publik Lainnya 003 - PBT Layanan Pengukuran Lebih dari 1.000 Ha Layanan 9186 57 16.359,71 Jumlah Layanan Pengembalian Titik Batas Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah) 7 1.951,28 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 005 - Layanan Pengembalian Batas Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah) BAH - Pelayanan Publik Lainnya 005 - Layanan Pengembalian Titik Batas Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah) Bidang 16 7 1.951,28 Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Tersedianya pelayanan cakupan bidang tanah dan ruang terpetakan yang valid. Persentase penyelesaian pelayanan cakupan bidang tanah dan ruang terpetakan yang valid. Jumlah Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah) 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah) BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah) Jumlah Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil) 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 002 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil) BAH - Pelayanan Publik Lainnya 002 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil) Jumlah Layanan Pengukuran Bidang Tanah Massal Luas Kurang dari 10 Ha (Kantah) 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 003 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Massal Luas Kurang dari 10 Ha (Kantah) BAH - Pelayanan Publik Lainnya 003 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Massal Luas Kurang dari 10 Ha (Kantah) Jumlah PBT Layanan Pengukuran Lebih dari 1.000 Ha 5546 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 003 - PBT Layanan Pengukuran Lebih dari 1.000 Ha BAH - Pelayanan Publik Lainnya 003 - PBT Layanan Pengukuran Lebih dari 1.000 Ha Jumlah Layanan Pengembalian Titik Batas Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah) 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 005 - Layanan Pengembalian Batas Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah) BAH - Pelayanan Publik Lainnya 005 - Layanan Pengembalian Titik Batas Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah) Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 100% 200.135,30 200.135,30 100% 265.680,88 1.281.985 155.300,27 0 155.300,27 0 1.243.785 203.473,06 1.281.985 155.300,27 155.300,27 1.243.785 203.473,06 932 23.053,69 0 23.053,69 0 1.294 38.104,32 932 23.053,69 23.053,69 1.294 38.104,32 750 713,66 0 713,66 0 750 713,66 750 713,66 713,66 750 713,66 57 16.359,71 0 16.359,71 0 57 16.359,71 57 16.359,71 16.359,71 57 16.359,71 7 2.109,92 0 2.109,92 0 27.150 5.275,47 7 2.109,92 2.109,92 27.150 5.275,47 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Tersedianya pelayanan cakupan bidang tanah dan ruang terpetakan yang valid. Persentase penyelesaian pelayanan cakupan bidang tanah dan ruang terpetakan yang valid. Jumlah Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah) 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah) BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah) Jumlah Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil) 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 002 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil) BAH - Pelayanan Publik Lainnya 002 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil) Jumlah Layanan Pengukuran Bidang Tanah Massal Luas Kurang dari 10 Ha (Kantah) 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 003 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Massal Luas Kurang dari 10 Ha (Kantah) BAH - Pelayanan Publik Lainnya 003 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Massal Luas Kurang dari 10 Ha (Kantah) Jumlah PBT Layanan Pengukuran Lebih dari 1.000 Ha 5546 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 003 - PBT Layanan Pengukuran Lebih dari 1.000 Ha BAH - Pelayanan Publik Lainnya 003 - PBT Layanan Pengukuran Lebih dari 1.000 Ha Jumlah Layanan Pengembalian Titik Batas Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah) 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 005 - Layanan Pengembalian Batas Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah) BAH - Pelayanan Publik Lainnya 005 - Layanan Pengembalian Titik Batas Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah) Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 100% 293.723,17 100% 307.583,94 0 1.243.785 213.646,72 0 1.243.785 224.329,05 1.243.785 213.646,72 1.243.785 224.329,05 0 1.294 39.009,54 0 1.294 40.960,01 1.294 39.009,54 1.294 40.960,01 0 0 0 0 0 0 0 57 17.177,70 0 57 18.036,59 57 17.177,70 57 18.036,59 0 27.150 5.539,25 0 27.150 5.816,21 27.150 5.539,25 27.150 5.816,21 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Tersedianya pelayanan cakupan bidang tanah dan ruang terpetakan yang valid. Persentase penyelesaian pelayanan cakupan bidang tanah dan ruang terpetakan yang valid. Jumlah Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah) 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah) BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah) Jumlah Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil) 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 002 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil) BAH - Pelayanan Publik Lainnya 002 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil) Jumlah Layanan Pengukuran Bidang Tanah Massal Luas Kurang dari 10 Ha (Kantah) 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 003 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Massal Luas Kurang dari 10 Ha (Kantah) BAH - Pelayanan Publik Lainnya 003 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Massal Luas Kurang dari 10 Ha (Kantah) Jumlah PBT Layanan Pengukuran Lebih dari 1.000 Ha 5546 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 003 - PBT Layanan Pengukuran Lebih dari 1.000 Ha BAH - Pelayanan Publik Lainnya 003 - PBT Layanan Pengukuran Lebih dari 1.000 Ha Jumlah Layanan Pengembalian Titik Batas Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah) 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 005 - Layanan Pengembalian Batas Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah) BAH - Pelayanan Publik Lainnya 005 - Layanan Pengembalian Titik Batas Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah) Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 100% 322.125,76 198.774,80 265.680,88 293.723,17 307.583,94 322.125,76 Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang 0 1.243.785 235.545,50 155.209,20 203.473,06 213.646,72 224.329,05 235.545,50 1.243.785 235.545,50 155.209,20 203.473,06 213.646,72 224.329,05 235.545,50 0 1.294 42.998,01 23.053,69 38.104,32 39.009,54 40.960,01 42.998,01 1.294 42.998,01 23.053,69 38.104,32 39.009,54 40.960,01 42.998,01 0 0 713,66 0 713,66 0 57 18.938,41 16.359,71 16.359,71 17.177,70 18.036,59 18.938,41 57 18.938,41 16.359,71 16.359,71 17.177,70 18.036,59 18.938,41 0 27.150 6.106,02 1.951,28 5.275,47 5.539,25 5.816,21 6.106,02 27.150 6.106,02 1.951,28 5.275,47 5.539,25 5.816,21 6.106,02 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 Jumlah Layanan Pengembalian Titik Batas Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil) 7 199,32 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 006 - Layanan Pengembalian Batas Bidang Tanah Luas 10 sampai 1000 Ha (Kanwil) BAH - Pelayanan Publik Lainnya 006 - Layanan Pengembalian Titik Batas Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil) Bidang 1256 7 199,32 Jumlah Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Salinan/Kutipan/Scan/ Fotocopy/Printout Digital Warkah 2.090 83,60 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 007 - Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Salinan/Kutipan/S can/Fotocopy/Print out Digital Warkah BAH - Pelayanan Publik Lainnya 007 - Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Salinan/Kutipan/S can/Fotocopy/Print out Digital Warkah Bidang 906 2.090 83,60 Jumlah Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Informasi Tekstual/Grafikal untu Surveyor Berlisensi 12.302 246,04 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 008 - Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Informasi Tekstual/Grafikal untu Surveyor Berlisensi BAH - Pelayanan Publik Lainnya 008 - Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Informasi Tekstual/Grafikal untu Surveyor Berlisensi Bidang 34967 12.302 246,04 Jumlah Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Salinan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko) 34.967 405,62 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 009 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Salinan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko) BAH - Pelayanan Publik Lainnya 009 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Salinan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko) Bidang 11123 34.967 405,62 Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah Layanan Pengembalian Titik Batas Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil) 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 006 - Layanan Pengembalian Batas Bidang Tanah Luas 10 sampai 1000 Ha (Kanwil) BAH - Pelayanan Publik Lainnya 006 - Layanan Pengembalian Titik Batas Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil) Jumlah Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Salinan/Kutipan/Scan/ Fotocopy/Printout Digital Warkah 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 007 - Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Salinan/Kutipan/S can/Fotocopy/Print out Digital Warkah BAH - Pelayanan Publik Lainnya 007 - Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Salinan/Kutipan/S can/Fotocopy/Print out Digital Warkah Jumlah Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Informasi Tekstual/Grafikal untu Surveyor Berlisensi 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 008 - Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Informasi Tekstual/Grafikal untu Surveyor Berlisensi BAH - Pelayanan Publik Lainnya 008 - Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Informasi Tekstual/Grafikal untu Surveyor Berlisensi Jumlah Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Salinan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko) 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 009 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Salinan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko) BAH - Pelayanan Publik Lainnya 009 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Salinan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko) Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 7 0 0 9 371,73 7 9 371,73 2.090 83,60 0 83,60 0 2.090 70,80 2.090 83,60 83,60 2.090 70,80 12.302 246,04 0 246,04 0 14.680 293,60 12.302 246,04 246,04 14.680 293,60 34.967 405,62 0 405,62 0 26.880 311,81 34.967 405,62 405,62 26.880 311,81 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah Layanan Pengembalian Titik Batas Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil) 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 006 - Layanan Pengembalian Batas Bidang Tanah Luas 10 sampai 1000 Ha (Kanwil) BAH - Pelayanan Publik Lainnya 006 - Layanan Pengembalian Titik Batas Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil) Jumlah Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Salinan/Kutipan/Scan/ Fotocopy/Printout Digital Warkah 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 007 - Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Salinan/Kutipan/S can/Fotocopy/Print out Digital Warkah BAH - Pelayanan Publik Lainnya 007 - Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Salinan/Kutipan/S can/Fotocopy/Print out Digital Warkah Jumlah Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Informasi Tekstual/Grafikal untu Surveyor Berlisensi 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 008 - Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Informasi Tekstual/Grafikal untu Surveyor Berlisensi BAH - Pelayanan Publik Lainnya 008 - Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Informasi Tekstual/Grafikal untu Surveyor Berlisensi Jumlah Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Salinan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko) 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 009 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Salinan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko) BAH - Pelayanan Publik Lainnya 009 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Salinan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko) Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 0 9 390,32 0 9 409,83 9 390,32 9 409,83 0 1.770 74,34 0 1.770 78,06 1.770 74,34 1.770 78,06 0 14.680 308,28 0 14.680 323,69 14.680 308,28 14.680 323,69 0 26.880 327,40 0 26.880 343,77 26.880 327,40 26.880 343,77 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah Layanan Pengembalian Titik Batas Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil) 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 006 - Layanan Pengembalian Batas Bidang Tanah Luas 10 sampai 1000 Ha (Kanwil) BAH - Pelayanan Publik Lainnya 006 - Layanan Pengembalian Titik Batas Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil) Jumlah Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Salinan/Kutipan/Scan/ Fotocopy/Printout Digital Warkah 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 007 - Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Salinan/Kutipan/S can/Fotocopy/Print out Digital Warkah BAH - Pelayanan Publik Lainnya 007 - Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Salinan/Kutipan/S can/Fotocopy/Print out Digital Warkah Jumlah Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Informasi Tekstual/Grafikal untu Surveyor Berlisensi 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 008 - Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Informasi Tekstual/Grafikal untu Surveyor Berlisensi BAH - Pelayanan Publik Lainnya 008 - Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Informasi Tekstual/Grafikal untu Surveyor Berlisensi Jumlah Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Salinan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko) 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 009 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Salinan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko) BAH - Pelayanan Publik Lainnya 009 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Salinan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko) Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 0 9 430,32 199,32 371,73 390,32 409,83 430,32 9 430,32 199,32 371,73 390,32 409,83 430,32 0 1.770 81,96 83,60 70,80 74,34 78,06 81,96 1.770 81,96 83,60 70,80 74,34 78,06 81,96 0 14.680 339,88 246,04 293,60 308,28 323,69 339,88 14.680 339,88 246,04 293,60 308,28 323,69 339,88 0 26.880 360,96 405,62 311,81 327,40 343,77 360,96 26.880 360,96 405,62 311,81 327,40 343,77 360,96 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 Jumlah Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal, Kutipan Gambar Denah Satuan Rumah Susun 11.123 169,07 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 010 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Kutipan Gambar Denah Satuan Rumah Susun BAH - Pelayanan Publik Lainnya 010 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal, Kutipan Gambar Denah Satuan Rumah Susun Bidang 25553 11.123 169,07 Jumlah Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Kutipan Surat Ukur (kegiatan pengukuran yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan lainnya) 25.553 500,84 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 011 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Kutipan Surat Ukur (kegiatan pengukuran yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan lainnya) BAH - Pelayanan Publik Lainnya 011 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Kutipan Surat Ukur (kegiatan pengukuran yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan lainnya) Bidang 62119 25.553 500,84 Jumlah Layanan Legalisasi Gambar Ukur 62.129 596,44 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 012 - Layanan Legalisasi Gambar Ukur BAH - Pelayanan Publik Lainnya 012 - Layanan Legalisasi Gambar Ukur Bidang 62.129 596,44 Jumlah Layanan Perubahan Data Pendaftaran Tanah karena Pemecahan/Pemisahan /Pelepasan/Penggabun gan Bidang Tanah/Peningkatan Kualitas Bidang Tanah 0 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 013 - Layanan Perubahan Data Pendaftaran Tanah karena Pemecahan/Pemisa han/Pelepasan/Pen ggabungan Bidang Tanah/Peningkatan Kualitas Bidang Tanah BAH - Pelayanan Publik Lainnya 013 - Layanan Perubahan Data Pendaftaran Tanah karena Pemecahan/Pemisa han/Pelepasan/Pen ggabungan Bidang Tanah/Peningkatan Kualitas Bidang Tanah Bidang 0 Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal, Kutipan Gambar Denah Satuan Rumah Susun 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 010 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Kutipan Gambar Denah Satuan Rumah Susun BAH - Pelayanan Publik Lainnya 010 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal, Kutipan Gambar Denah Satuan Rumah Susun Jumlah Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Kutipan Surat Ukur (kegiatan pengukuran yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan lainnya) 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 011 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Kutipan Surat Ukur (kegiatan pengukuran yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan lainnya) BAH - Pelayanan Publik Lainnya 011 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Kutipan Surat Ukur (kegiatan pengukuran yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan lainnya) Jumlah Layanan Legalisasi Gambar Ukur 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 012 - Layanan Legalisasi Gambar Ukur BAH - Pelayanan Publik Lainnya 012 - Layanan Legalisasi Gambar Ukur Jumlah Layanan Perubahan Data Pendaftaran Tanah karena Pemecahan/Pemisahan /Pelepasan/Penggabun gan Bidang Tanah/Peningkatan Kualitas Bidang Tanah 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 013 - Layanan Perubahan Data Pendaftaran Tanah karena Pemecahan/Pemisa han/Pelepasan/Pen ggabungan Bidang Tanah/Peningkatan Kualitas Bidang Tanah BAH - Pelayanan Publik Lainnya 013 - Layanan Perubahan Data Pendaftaran Tanah karena Pemecahan/Pemisa han/Pelepasan/Pen ggabungan Bidang Tanah/Peningkatan Kualitas Bidang Tanah Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 11.123 169,07 0 169,07 0 7.105 108,00 11.123 169,07 169,07 7.105 108,00 25.553 500,84 0 500,84 0 20.129 394,53 25.553 500,84 500,84 20.129 394,53 62.129 596,44 0 596,44 0 23.135 204,19 62.129 596,44 596,44 23.135 204,19 62.129 596,44 0 596,44 0 0 62.129 596,44 596,44 0 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal, Kutipan Gambar Denah Satuan Rumah Susun 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 010 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Kutipan Gambar Denah Satuan Rumah Susun BAH - Pelayanan Publik Lainnya 010 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal, Kutipan Gambar Denah Satuan Rumah Susun Jumlah Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Kutipan Surat Ukur (kegiatan pengukuran yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan lainnya) 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 011 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Kutipan Surat Ukur (kegiatan pengukuran yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan lainnya) BAH - Pelayanan Publik Lainnya 011 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Kutipan Surat Ukur (kegiatan pengukuran yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan lainnya) Jumlah Layanan Legalisasi Gambar Ukur 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 012 - Layanan Legalisasi Gambar Ukur BAH - Pelayanan Publik Lainnya 012 - Layanan Legalisasi Gambar Ukur Jumlah Layanan Perubahan Data Pendaftaran Tanah karena Pemecahan/Pemisahan /Pelepasan/Penggabun gan Bidang Tanah/Peningkatan Kualitas Bidang Tanah 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 013 - Layanan Perubahan Data Pendaftaran Tanah karena Pemecahan/Pemisa han/Pelepasan/Pen ggabungan Bidang Tanah/Peningkatan Kualitas Bidang Tanah BAH - Pelayanan Publik Lainnya 013 - Layanan Perubahan Data Pendaftaran Tanah karena Pemecahan/Pemisa han/Pelepasan/Pen ggabungan Bidang Tanah/Peningkatan Kualitas Bidang Tanah Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 0 7.105 113,40 0 7.105 119,07 7.105 113,40 7.105 119,07 0 20.129 414,25 0 20.129 434,97 20.129 414,25 20.129 434,97 0 23.135 214,40 0 23.135 225,11 23.135 214,40 23.135 225,11 0 101 16.507,58 0 101 16.507,58 101 16.507,58 101 16.507,58 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal, Kutipan Gambar Denah Satuan Rumah Susun 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 010 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Kutipan Gambar Denah Satuan Rumah Susun BAH - Pelayanan Publik Lainnya 010 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal, Kutipan Gambar Denah Satuan Rumah Susun Jumlah Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Kutipan Surat Ukur (kegiatan pengukuran yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan lainnya) 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 011 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Kutipan Surat Ukur (kegiatan pengukuran yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan lainnya) BAH - Pelayanan Publik Lainnya 011 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Kutipan Surat Ukur (kegiatan pengukuran yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan lainnya) Jumlah Layanan Legalisasi Gambar Ukur 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 012 - Layanan Legalisasi Gambar Ukur BAH - Pelayanan Publik Lainnya 012 - Layanan Legalisasi Gambar Ukur Jumlah Layanan Perubahan Data Pendaftaran Tanah karena Pemecahan/Pemisahan /Pelepasan/Penggabun gan Bidang Tanah/Peningkatan Kualitas Bidang Tanah 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 013 - Layanan Perubahan Data Pendaftaran Tanah karena Pemecahan/Pemisa han/Pelepasan/Pen ggabungan Bidang Tanah/Peningkatan Kualitas Bidang Tanah BAH - Pelayanan Publik Lainnya 013 - Layanan Perubahan Data Pendaftaran Tanah karena Pemecahan/Pemisa han/Pelepasan/Pen ggabungan Bidang Tanah/Peningkatan Kualitas Bidang Tanah Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 0 7.105 124,02 169,07 108,00 113,40 119,07 124,02 7.105 124,02 169,07 108,00 113,40 119,07 124,02 0 20.129 456,72 500,84 394,53 414,25 434,97 456,72 20.129 456,72 500,84 394,53 414,25 434,97 456,72 0 23.135 236,38 596,44 204,19 214,40 225,11 236,38 23.135 236,38 596,44 204,19 214,40 225,11 236,38 0 101 16.507,58 16.507,58 16.507,58 16.507,58 101 16.507,58 16.507,58 16.507,58 16.507,58 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 86 Program: 6.1 Indeks Reformasi Birokrasi 86 86 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah dan Kolaboratif serta Budaya Birokrasi BerAKHLAK melalui pengembangan SDM yang Profesional Biroren Capaian Akuntabilitas Kinerja Indeks 70 75,9 Birokeu Capaian Akuntabilitas Keuangan Persentase 93,28 93,50 Orpeg/ Ortala MR Indeks Pelayanan Publik Persentase 4,59 5 1.634,82 Orpeg/ Ortala MR Indeks Kepuasan Masyarakat 90 91 100,00 Pusdatin Indeks SPBE Indeks 4,38 4,41 12.467,36 Setitjen Nilai Survei Penilaian Integritas Indeks 75,88 77 Orpeg/ SDM Indeks BerAKHLAK Indeks 80 84 250,00 Birokeu Opini BPK Nilai WTP WTP Birorum Layanan Perkantoran Indeks 100 Biro Hukum Indeks Reformasi Hukum 88 4.354,74 Setitjen Tingkat Keberhasilan Zona Integritas 1 1 1.713,64 Tujuan 5: Reformasi Birokrasi yang bersih melalui Tata Indikator Kinerja Tujuan Indeks Reformasi Birokrasi Indikator Kinerja Program 1.Dukungan Manajemen Internal Sasaran Strategis 6: Meningkatnya tata kelola ORPEG Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Sasaran Program 1 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Program: 6.1 Indeks Reformasi Birokrasi Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah dan Kolaboratif serta Budaya Birokrasi BerAKHLAK melalui pengembangan SDM yang Profesional Biroren Capaian Akuntabilitas Kinerja Birokeu Capaian Akuntabilitas Keuangan Orpeg/ Ortala MR Indeks Pelayanan Publik Orpeg/ Ortala MR Indeks Kepuasan Masyarakat Pusdatin Indeks SPBE Setitjen Nilai Survei Penilaian Integritas Orpeg/ SDM Indeks BerAKHLAK Birokeu Opini BPK Birorum Layanan Perkantoran Biro Hukum Indeks Reformasi Hukum Setitjen Tingkat Keberhasilan Zona Integritas Tujuan 5: Reformasi Birokrasi yang bersih melalui Tata Indikator Kinerja Tujuan Indeks Reformasi Birokrasi Indikator Kinerja Program 1.Dukungan Manajemen Internal Sasaran Strategis 6: Meningkatnya tata kelola ORPEG Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Sasaran Program 1 VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 86 88 86 88 75,9 78,18 93,50 93,8 5 4,61 1.716,56 91 92 105,00 4,41 4,42 40.685,59 77 80 2,60 84 88 265,00 WTP WTP 100 88 88,5 4.430,03 1 1.713,64 1.713,64 1.713,64 2 1.799,32 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Program: 6.1 Indeks Reformasi Birokrasi Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah dan Kolaboratif serta Budaya Birokrasi BerAKHLAK melalui pengembangan SDM yang Profesional Biroren Capaian Akuntabilitas Kinerja Birokeu Capaian Akuntabilitas Keuangan Orpeg/ Ortala MR Indeks Pelayanan Publik Orpeg/ Ortala MR Indeks Kepuasan Masyarakat Pusdatin Indeks SPBE Setitjen Nilai Survei Penilaian Integritas Orpeg/ SDM Indeks BerAKHLAK Birokeu Opini BPK Birorum Layanan Perkantoran Biro Hukum Indeks Reformasi Hukum Setitjen Tingkat Keberhasilan Zona Integritas Tujuan 5: Reformasi Birokrasi yang bersih melalui Tata Indikator Kinerja Tujuan Indeks Reformasi Birokrasi Indikator Kinerja Program 1.Dukungan Manajemen Internal Sasaran Strategis 6: Meningkatnya tata kelola ORPEG Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Sasaran Program 1 APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 90 92 90 92 80,52 82,94 94,1 94,4 4,62 1.802,39 4,63 1.892,51 93 110,25 94 115,76 4,43 81.788,43 4,44 94.056,70 82 2,73 83 2,87 92 280,00 96 295,00 WTP WTP 100 100 89 5.738,38 89,5 5.817,82 2 1.889,29 3 1.983,75 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Program: 6.1 Indeks Reformasi Birokrasi Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah dan Kolaboratif serta Budaya Birokrasi BerAKHLAK melalui pengembangan SDM yang Profesional Biroren Capaian Akuntabilitas Kinerja Birokeu Capaian Akuntabilitas Keuangan Orpeg/ Ortala MR Indeks Pelayanan Publik Orpeg/ Ortala MR Indeks Kepuasan Masyarakat Pusdatin Indeks SPBE Setitjen Nilai Survei Penilaian Integritas Orpeg/ SDM Indeks BerAKHLAK Birokeu Opini BPK Birorum Layanan Perkantoran Biro Hukum Indeks Reformasi Hukum Setitjen Tingkat Keberhasilan Zona Integritas Tujuan 5: Reformasi Birokrasi yang bersih melalui Tata Indikator Kinerja Tujuan Indeks Reformasi Birokrasi Indikator Kinerja Program 1.Dukungan Manajemen Internal Sasaran Strategis 6: Meningkatnya tata kelola ORPEG Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Sasaran Program 1 APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 94 94 Sekretariat Jenderal Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Inspektorat Jenderal Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 85,43 94,7 4,64 1.987,14 1.634,82 1.716,56 1.802,39 1.892,51 1.987,14 95 121,55 100,00 105,00 110,25 115,76 121,55 4,45 108.165,20 12.467,36 40.685,59 81.788,43 94.056,70 108.165,20 85 3,01 2,60 2,73 2,87 3,01 100 310,00 250,00 265,00 280,00 295,00 310,00 WTP 100 90 5.898,38 4.354,74 4.430,03 5.738,38 5.817,82 5.898,38 3 2.082,94 1.713,64 1.799,32 1.889,29 1.983,75 2.082,94 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 BIRO SDM Kegiatan 1: Indeks 4.776,89 Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Profesional dan BerAKHLAK berdasarkan Meritokrasi Indeks Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada dimensi Kualifikasi Pendidikan, Disiplin, Kinerja dan Kompetensi 50 65 698,35 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM 8069-Pembinaan Sumber Daya Manusia EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM Layanan 698,35 Persentase Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia Indeks 100 100 1.855,55 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM 8069-Pembinaan Sumber Daya Manusia EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM Layanan 1.855,55 Persentase Pengelolaan Karier Pegawai berbasis Manajemen Talenta Persentase 100 100 746,77 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM 8069-Pembinaan Sumber Daya Manusia EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM Layanan 746,77 Persentase Penataan Pegawai yang Sesuai Ketentuan Persentase 0 90 385,85 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM 8069-Pembinaan Sumber Daya Manusia EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM Layanan 385,85 Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran Persentase 90 90 1.090,37 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 8069-Pembinaan Sumber Daya Manusia EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran Layanan 984,82 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal 8069-Pembinaan Sumber Daya Manusia EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal Unit 105,56 Pembinaan Sumber Daya Manusia Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO BIRO SDM Kegiatan 1: Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Profesional dan BerAKHLAK berdasarkan Meritokrasi Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada dimensi Kualifikasi Pendidikan, Disiplin, Kinerja dan Kompetensi 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM 8069-Pembinaan Sumber Daya Manusia EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM Persentase Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM 8069-Pembinaan Sumber Daya Manusia EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM Persentase Pengelolaan Karier Pegawai berbasis Manajemen Talenta 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM 8069-Pembinaan Sumber Daya Manusia EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM Persentase Penataan Pegawai yang Sesuai Ketentuan 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM 8069-Pembinaan Sumber Daya Manusia EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 8069-Pembinaan Sumber Daya Manusia EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal 8069-Pembinaan Sumber Daya Manusia EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal Pembinaan Sumber Daya Manusia Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 984,82 3.792,07 4.776,89 2.654,28 65 698,35 698,35 65 403,91 698,35 698,35 403,91 100 1.855,55 1.855,55 100 854,41 1.855,55 1.855,55 854,41 100 746,77 746,77 100 596,48 746,77 746,77 596,48 90 385,85 385,85 90 601,98 385,85 385,85 601,98 90 984,82 105,56 1.090,37 90 197,50 984,82 984,82 167,50 105,56 105,56 30,00 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO BIRO SDM Kegiatan 1: Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Profesional dan BerAKHLAK berdasarkan Meritokrasi Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada dimensi Kualifikasi Pendidikan, Disiplin, Kinerja dan Kompetensi 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM 8069-Pembinaan Sumber Daya Manusia EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM Persentase Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM 8069-Pembinaan Sumber Daya Manusia EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM Persentase Pengelolaan Karier Pegawai berbasis Manajemen Talenta 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM 8069-Pembinaan Sumber Daya Manusia EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM Persentase Penataan Pegawai yang Sesuai Ketentuan 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM 8069-Pembinaan Sumber Daya Manusia EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 8069-Pembinaan Sumber Daya Manusia EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal 8069-Pembinaan Sumber Daya Manusia EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal Pembinaan Sumber Daya Manusia Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 2.786,99 2.905,13 65 424,11 65 424,11 424,11 424,11 100 897,13 100 941,98 897,13 941,98 100 626,30 100 657,62 626,30 657,62 90 632,08 90 663,68 632,08 663,68 90 207,38 90 217,74 175,88 184,67 31,50 33,08 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO BIRO SDM Kegiatan 1: Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Profesional dan BerAKHLAK berdasarkan Meritokrasi Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada dimensi Kualifikasi Pendidikan, Disiplin, Kinerja dan Kompetensi 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM 8069-Pembinaan Sumber Daya Manusia EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM Persentase Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM 8069-Pembinaan Sumber Daya Manusia EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM Persentase Pengelolaan Karier Pegawai berbasis Manajemen Talenta 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM 8069-Pembinaan Sumber Daya Manusia EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM Persentase Penataan Pegawai yang Sesuai Ketentuan 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM 8069-Pembinaan Sumber Daya Manusia EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 8069-Pembinaan Sumber Daya Manusia EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal 8069-Pembinaan Sumber Daya Manusia EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal Pembinaan Sumber Daya Manusia Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 3.072,65 4.776,89 2.654,28 2.786,99 2.905,13 3.072,65 Biro Sumber Daya Manusia 65 467,57 698,35 403,91 424,11 424,11 467,57 Biro Sumber Daya Manusia 467,57 698,35 403,91 424,11 424,11 467,57 100 989,08 1.855,55 854,41 897,13 941,98 989,08 Biro Sumber Daya Manusia 989,08 1.855,55 854,41 897,13 941,98 989,08 100 690,50 746,77 596,48 626,30 657,62 690,50 Biro Sumber Daya Manusia 690,50 746,77 596,48 626,30 657,62 690,50 90 696,87 385,85 601,98 632,08 663,68 696,87 Biro Sumber Daya Manusia 696,87 385,85 601,98 632,08 663,68 696,87 90 228,63 1.090,37 197,50 207,38 217,74 228,63 Biro Sumber Daya Manusia 193,90 984,82 167,50 175,88 184,67 193,90 34,73 105,56 30,00 31,50 33,08 34,73 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 Kegiatan 1: Terwujudnya Tata Kelola Organisasi dan Manajemen Risiko yang akuntabel dan prima 1.389,38 Persentase Penataan dan Penguatan Kelembagaan 90 440,58 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Layanan 90 440,58 Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 0 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran Layanan 0 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal 8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal Unit 0 0 Persentase Pelaksanaan Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi 90 605,77 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Layanan 90 605,77 Persentase Pelaksanaan Analisis Jabatan Persentase 0 0 100 343,03 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Layanan 100 343,03 Indeks SPIP & MRI Persentase 0 0 0 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Dokumen 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Layanan 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 961 - Layanan Reformasi Kinerja 8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 961 - Layanan Reformasi Kinerja Dokumen BIRO ORTALA MR Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Kegiatan 1: Terwujudnya Tata Kelola Organisasi dan Manajemen Risiko yang akuntabel dan prima Persentase Penataan dan Penguatan Kelembagaan 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal 8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal Persentase Pelaksanaan Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Persentase Pelaksanaan Analisis Jabatan 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Indeks SPIP & MRI 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 961 - Layanan Reformasi Kinerja 8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 961 - Layanan Reformasi Kinerja BIRO ORTALA MR Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 280 1.389,38 1.389,38 527 2.662,28 90 440,58 440,58 92 550,55 90 440,58 440,58 92 550,55 0 0 138 460,00 0 100 167,50 0 38 292,50 90 605,77 605,77 0 93 550,44 90 605,77 605,77 93 550,44 100 343,03 343,03 0 100 558,44 100 343,03 343,03 100 558,44 0 0 104 542,84 0 3 28,10 100 356,76 1 157,98 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Kegiatan 1: Terwujudnya Tata Kelola Organisasi dan Manajemen Risiko yang akuntabel dan prima Persentase Penataan dan Penguatan Kelembagaan 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal 8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal Persentase Pelaksanaan Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Persentase Pelaksanaan Analisis Jabatan 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Indeks SPIP & MRI 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 961 - Layanan Reformasi Kinerja 8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 961 - Layanan Reformasi Kinerja BIRO ORTALA MR Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 534 2.837,39 540 2.979,25 94 578,07 96 606,97 94 578,07 96 606,97 0 140 483,00 0 142 507,15 100 175,88 100 184,67 40 307,13 42 322,48 0 96 577,97 0 98 606,86 96 577,97 98 606,86 0 100 586,37 0 100 615,68 100 586,37 100 615,68 0 104 611,99 0 104 642,58 3 29,51 3 30,98 100 374,60 100 393,33 1 207,88 1 218,28 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Kegiatan 1: Terwujudnya Tata Kelola Organisasi dan Manajemen Risiko yang akuntabel dan prima Persentase Penataan dan Penguatan Kelembagaan 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal 8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal Persentase Pelaksanaan Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Persentase Pelaksanaan Analisis Jabatan 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Indeks SPIP & MRI 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 5518 - Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 961 - Layanan Reformasi Kinerja 8070- Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 961 - Layanan Reformasi Kinerja BIRO ORTALA MR Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko 548 3.322,12 1.389,38 2.662,28 2.837,39 2.979,25 3.322,12 100 637,32 440,58 550,55 578,07 606,97 637,32 Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko 100 637,32 440,58 550,55 578,07 606,97 637,32 0 144 726,41 460,00 483,00 507,15 726,41 Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko 100 387,80 167,50 175,88 184,67 387,80 44 338,61 292,50 307,13 322,48 338,61 0 100 637,21 605,77 550,44 577,97 606,86 637,21 Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko 100 637,21 605,77 550,44 577,97 606,86 637,21 0 100 646,47 343,03 558,44 586,37 615,68 646,47 Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko 100 646,47 343,03 558,44 586,37 615,68 646,47 0 104 674,71 542,84 611,99 642,58 674,71 Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko 3 32,53 28,10 29,51 30,98 32,53 100 412,99 356,76 374,60 393,33 412,99 1 229,19 157,98 207,88 218,28 229,19 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai 4 Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 88 Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi Skor 100 BIRO HUKUM Kegiatan Persentase Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis dan berkualitas Persentase
103. 1.Persentase pembentukan peraturan perundang- undangan 100% 100% 4.960,00 5523 - Penguatan Peraturan Perundang- undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif AAA - Undang- Undang 001 - Rancangan Undang-Undang RUU 5523 - Penguatan Peraturan Perundang- undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif AAC - Peraturan Pemerintah 001 - Rancangan Peraturan Pemerintah Mengenai Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang RPP 5523 - Penguatan Peraturan Perundang- undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif AAD - Peraturan 001 - Peraturan Presiden Mengenai Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang RPerpres 5523 - Penguatan Peraturan Perundang- undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif AAG - Peraturan Menteri 001 - Peraturan Menteri Di Bidang Penataan Ruang, Penataan Agraria, Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Serta Pengaturan Layanannya Peraturan Menteri Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Pemberian Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi BIRO HUKUM Kegiatan Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis dan berkualitas
104. 1.Persentase pembentukan peraturan perundang- undangan 5523 - Penguatan Peraturan Perundang- undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif AAA - Undang- Undang 001 - Rancangan Undang-Undang 5523 - Penguatan Peraturan Perundang- undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif AAC - Peraturan Pemerintah 001 - Rancangan Peraturan Pemerintah Mengenai Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang 5523 - Penguatan Peraturan Perundang- undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif AAD - Peraturan 001 - Peraturan Presiden Mengenai Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang 5523 - Penguatan Peraturan Perundang- undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif AAG - Peraturan Menteri 001 - Peraturan Menteri Di Bidang Penataan Ruang, Penataan Agraria, Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Serta Pengaturan Layanannya Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Pemberian Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 5 5 88 89 100 100 800,00 3.554,74 4.354,74 3.664,74 800,00 2.881,18 2.996,60 1.458,58 100% 1.276,55 2 278,58 2 320,45 4 125,00 1 65,00 5 655,00 5 560,00 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi BIRO HUKUM Kegiatan Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis dan berkualitas
105. 1.Persentase pembentukan peraturan perundang- undangan 5523 - Penguatan Peraturan Perundang- undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif AAA - Undang- Undang 001 - Rancangan Undang-Undang 5523 - Penguatan Peraturan Perundang- undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif AAC - Peraturan Pemerintah 001 - Rancangan Peraturan Pemerintah Mengenai Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang 5523 - Penguatan Peraturan Perundang- undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif AAD - Peraturan 001 - Peraturan Presiden Mengenai Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang 5523 - Penguatan Peraturan Perundang- undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif AAG - Peraturan Menteri 001 - Peraturan Menteri Di Bidang Penataan Ruang, Penataan Agraria, Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Serta Pengaturan Layanannya Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Pemberian Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 5 5 90 92 100 100 13.005,00 12.080,00 8.605,00 7.280,00 100% 4.955,00 100% 3.630,00 3 2.835,00 2 1.890,00 1 520,00 2 1.040,00 6 800,00 2 300,00 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi BIRO HUKUM Kegiatan Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis dan berkualitas
106. 1.Persentase pembentukan peraturan perundang- undangan 5523 - Penguatan Peraturan Perundang- undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif AAA - Undang- Undang 001 - Rancangan Undang-Undang 5523 - Penguatan Peraturan Perundang- undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif AAC - Peraturan Pemerintah 001 - Rancangan Peraturan Pemerintah Mengenai Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang 5523 - Penguatan Peraturan Perundang- undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif AAD - Peraturan 001 - Peraturan Presiden Mengenai Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang 5523 - Penguatan Peraturan Perundang- undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif AAG - Peraturan Menteri 001 - Peraturan Menteri Di Bidang Penataan Ruang, Penataan Agraria, Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Serta Pengaturan Layanannya Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Pemberian Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 5 93 100 11.855,00 3.664,74 13.005,00 12.080,00 11.855,00 Biro Hukum 6.655,00 2.996,60 8.605,00 7.280,00 6.655,00 100% 3.005,00 4.960,00 1.276,55 4.955,00 3.630,00 3.005,00 Biro Hukum 1 945,00 2.835,00 1.890,00 945,00 1 520,00 320,45 520,00 1.040,00 520,00 1 440,00 65,00 440,00 3 500,00 560,00 800,00 300,00 500,00 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 5523 - Penguatan Peraturan Perundang- undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif AAG - Peraturan Menteri 002 - Peraturan Menteri Mengenai Survei Pemetaan, Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan serta Penanganan Sengketa Konflik Pertanahan Peraturan Menteri
107. 2.Persentase sosialisasi peraturan perundang- undangan 100% 100% 1.000,00 5523 - Penguatan Peraturan Perundang- undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif AEF - Sosialisasi dan Diseminasi 001 - Sosiialisasi Peraturan Perundang- undangan Kegiatan
108. 3.Persentase hasil analisis dan evaluasi Peraturan dan/atau kebijakan Persentase 100% 100% 1.000,00 5523 - Penguatan Peraturan Perundang- undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Kebijakan mengenai Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang Rekomendasi Kebijakan
109. 4.Persentase Penataan database peraturan perundang-undangan Persentase 100% 100% 1.000,00 5523 - Penguatan Peraturan Perundang- undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 957 - Layanan Hukum Layanan
110. 5.Persentase Penyelesaian Draf Naskah Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama Persentase 100% 100% 100,00 5523 - Penguatan Peraturan Perundang- undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif AEC - Kerja sama 001 - Naskah Nota Kesepahaman/Perj anjian Kerjasama mengenai Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang MoU/PKS Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 5523 - Penguatan Peraturan Perundang- undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif AAG - Peraturan Menteri 002 - Peraturan Menteri Mengenai Survei Pemetaan, Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan serta Penanganan Sengketa Konflik Pertanahan
111. 2.Persentase sosialisasi peraturan perundang- undangan 5523 - Penguatan Peraturan Perundang- undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif AEF - Sosialisasi dan Diseminasi 001 - Sosiialisasi Peraturan Perundang- undangan
112. 3.Persentase hasil analisis dan evaluasi Peraturan dan/atau kebijakan 5523 - Penguatan Peraturan Perundang- undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Kebijakan mengenai Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang
113. 4.Persentase Penataan database peraturan perundang-undangan 5523 - Penguatan Peraturan Perundang- undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 957 - Layanan Hukum
114. 5.Persentase Penyelesaian Draf Naskah Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama 5523 - Penguatan Peraturan Perundang- undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif AEC - Kerja sama 001 - Naskah Nota Kesepahaman/Perj anjian Kerjasama mengenai Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 2 400,00 4 331,10 100% 168,80 2 168,80 616,87 100% 629,65 2 616,87 616,87 3 629,65 385,90 385,90 100% 376,77 1 385,90 385,90 1 376,77 43,48 43,48 100% 14,83 4 43,48 43,48 3 14,83 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 5523 - Penguatan Peraturan Perundang- undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif AAG - Peraturan Menteri 002 - Peraturan Menteri Mengenai Survei Pemetaan, Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan serta Penanganan Sengketa Konflik Pertanahan
115. 2.Persentase sosialisasi peraturan perundang- undangan 5523 - Penguatan Peraturan Perundang- undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif AEF - Sosialisasi dan Diseminasi 001 - Sosiialisasi Peraturan Perundang- undangan
116. 3.Persentase hasil analisis dan evaluasi Peraturan dan/atau kebijakan 5523 - Penguatan Peraturan Perundang- undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Kebijakan mengenai Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang
117. 4.Persentase Penataan database peraturan perundang-undangan 5523 - Penguatan Peraturan Perundang- undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 957 - Layanan Hukum
118. 5.Persentase Penyelesaian Draf Naskah Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama 5523 - Penguatan Peraturan Perundang- undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif AEC - Kerja sama 001 - Naskah Nota Kesepahaman/Perj anjian Kerjasama mengenai Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 4 800,00 2 400,00 100% 1.000,00 100% 1.000,00 3 1.000,00 3 1.000,00 100% 1.000,00 100% 1.000,00 2 1.000,00 2 1.000,00 100% 1.000,00 100% 1.000,00 1 1.000,00 1 1.000,00 100% 100,00 100% 100,00 2 100,00 2 100,00 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 5523 - Penguatan Peraturan Perundang- undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif AAG - Peraturan Menteri 002 - Peraturan Menteri Mengenai Survei Pemetaan, Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan serta Penanganan Sengketa Konflik Pertanahan
119. 2.Persentase sosialisasi peraturan perundang- undangan 5523 - Penguatan Peraturan Perundang- undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif AEF - Sosialisasi dan Diseminasi 001 - Sosiialisasi Peraturan Perundang- undangan
120. 3.Persentase hasil analisis dan evaluasi Peraturan dan/atau kebijakan 5523 - Penguatan Peraturan Perundang- undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Kebijakan mengenai Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang
121. 4.Persentase Penataan database peraturan perundang-undangan 5523 - Penguatan Peraturan Perundang- undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 957 - Layanan Hukum
122. 5.Persentase Penyelesaian Draf Naskah Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama 5523 - Penguatan Peraturan Perundang- undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif AEC - Kerja sama 001 - Naskah Nota Kesepahaman/Perj anjian Kerjasama mengenai Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 3 600,00 331,10 800,00 400,00 600,00 100% 1.000,00 1.000,00 168,80 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Biro Hukum 3 1.000,00 168,80 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100% 1.000,00 1.000,00 629,65 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Biro Hukum 2 1.000,00 629,65 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100% 1.000,00 1.000,00 376,77 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Biro Hukum 1 1.000,00 376,77 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100% 100,00 100,00 14,83 100,00 100,00 100,00 Biro Hukum 2 100,00 14,83 100,00 100,00 100,00 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025
123. 6.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran Persentase 100% 100% 550,00 5523 - Penguatan Peraturan Perundang- undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran Layanan 5523 - Penguatan Peraturan Perundang- undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Layanan Optimalisasi pemberian layanan advokasi dan pertimbangan hukum Persentase pemberian layanan advokasi hukum, layanan pertimbangan hukum dan penanganan pengujian peraturan perundang-undangan 100% 100% 4.000,00 5523 - Penguatan Peraturan Perundang- undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 969 - Layanan Bantuan Hukum Layanan PUSDATIN Kegiatan 1: Persentase Terselenggaranya layanan Kementerian ATR/BPN berbasis elektronik
124. 1.Indeks Peningkatan kualitas informasi 3,7 3,8 5.664,93 5522 - Pengembangan Data dan Informasi BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Sistem Informasi Pertanahan dan Ruang BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Sistem Informasi Pertanahan dan Ruang 1 2.500,00 Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan 2 Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO
125. 6.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 5523 - Penguatan Peraturan Perundang- undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 5523 - Penguatan Peraturan Perundang- undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Optimalisasi pemberian layanan advokasi dan pertimbangan hukum Persentase pemberian layanan advokasi hukum, layanan pertimbangan hukum dan penanganan pengujian peraturan perundang-undangan 5523 - Penguatan Peraturan Perundang- undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 969 - Layanan Bantuan Hukum PUSDATIN Kegiatan 1: Terselenggaranya layanan Kementerian ATR/BPN berbasis elektronik
126. 1.Indeks Peningkatan kualitas informasi 5522 - Pengembangan Data dan Informasi BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Sistem Informasi Pertanahan dan Ruang BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Sistem Informasi Pertanahan dan Ruang Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan 2 Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 800,00 376,34 1.176,34 100% 530,00 1 800,00 800,00 1 110,00 1 376,34 376,34 1 420,00 673,56 673,56 668,14 673,56 673,56 100% 668,14 1 673,56 673,56 1 668,14 3,9 6.514,66 1 2.500,00 2.500,00 2.500,00 1 2.875,00 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO
127. 6.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 5523 - Penguatan Peraturan Perundang- undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 5523 - Penguatan Peraturan Perundang- undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Optimalisasi pemberian layanan advokasi dan pertimbangan hukum Persentase pemberian layanan advokasi hukum, layanan pertimbangan hukum dan penanganan pengujian peraturan perundang-undangan 5523 - Penguatan Peraturan Perundang- undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 969 - Layanan Bantuan Hukum PUSDATIN Kegiatan 1: Terselenggaranya layanan Kementerian ATR/BPN berbasis elektronik
128. 1.Indeks Peningkatan kualitas informasi 5522 - Pengembangan Data dan Informasi BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Sistem Informasi Pertanahan dan Ruang BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Sistem Informasi Pertanahan dan Ruang Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan 2 Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 100% 550,00 100% 550,00 1 25,00 1 30,00 1 525,00 1 520,00 4.400,00 4.800,00 100% 4.400,00 100% 4.800,00 1 4.400,00 1 4.800,00 4,0 7.491,86 4,1 8.615,64 1 3.306,25 1 3.802,19 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO
129. 6.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 5523 - Penguatan Peraturan Perundang- undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 5523 - Penguatan Peraturan Perundang- undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Optimalisasi pemberian layanan advokasi dan pertimbangan hukum Persentase pemberian layanan advokasi hukum, layanan pertimbangan hukum dan penanganan pengujian peraturan perundang-undangan 5523 - Penguatan Peraturan Perundang- undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 969 - Layanan Bantuan Hukum PUSDATIN Kegiatan 1: Terselenggaranya layanan Kementerian ATR/BPN berbasis elektronik
130. 1.Indeks Peningkatan kualitas informasi 5522 - Pengembangan Data dan Informasi BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Sistem Informasi Pertanahan dan Ruang BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Sistem Informasi Pertanahan dan Ruang Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan 2 Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 100% 550,00 550,00 530,00 550,00 550,00 550,00 Biro Hukum 1 75,00 110,00 25,00 30,00 75,00 1 475,00 420,00 525,00 520,00 475,00 5.200,00 668,14 4.400,00 4.800,00 5.200,00 100% 5.200,00 4.000,00 668,14 4.400,00 4.800,00 5.200,00 Biro Hukum 1 5.200,00 668,14 4.400,00 4.800,00 5.200,00 Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang 4,2 9.907,99 5.664,93 6.514,66 7.491,86 8.615,64 9.907,99 Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang 1 4.372,52 2.500,00 2.875,00 3.306,25 3.802,19 4.372,52 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025
131. 2.Persentase peningkatan layanan elektronik Indeks 100% 60% 351,42 5522 - Pengembangan Data dan Informasi FAB - Sistem Informasi Pemerintahan 095 - Integrasi Sistem Informasi Layanan antar K/L FAB - Sistem Informasi Pemerintahan 095 - Integrasi Sistem Informasi Layanan antar K/L 1 351,42
132. 3.Persentase terpenuhinya layanan perkantoran Persentase 100% 100% 124.085,52 5522 - Pengembangan Data dan Informasi EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 1 123.470,25 Terkelolanya sistem teknologi informasi Persentase
133. 1.Indeks Peningkatan kualitas perencanaan dan pengembangan sistem aplikasi dan teknologi informasi 3,8 3,9 17.090,66 5522 - Pengembangan Data dan Informasi EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 963 - Layanan Data dan Informasi EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 963 - Layanan Data dan Informasi Layanan 1 25.814,85
134. 2.Persentase Peningkatan data dan informasi pertanahan dan tata ruang Indeks 25% 26% 247,59 5522 - Pengembangan Data dan Informasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1 247,59
135. 3.Indeks Peningkatan tata kelola dan dukungan infrastruktur teknologi informasi Persentase 4,38 4,38 12.467,36 5522 - Pengembangan Data dan Informasi CBT - Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 001 - Infrastruktur Teknologi Informasi Pertanahan dan Ruang CBT - Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 001 - Infrastruktur Teknologi Informasi Pertanahan dan Ruang 1 7.523,36
136. 4.Tingkat Implementasi Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE Indeks 3 3 100,00 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan 2 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO
137. 2.Persentase peningkatan layanan elektronik 5522 - Pengembangan Data dan Informasi FAB - Sistem Informasi Pemerintahan 095 - Integrasi Sistem Informasi Layanan antar K/L FAB - Sistem Informasi Pemerintahan 095 - Integrasi Sistem Informasi Layanan antar K/L
138. 3.Persentase terpenuhinya layanan perkantoran 5522 - Pengembangan Data dan Informasi EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran Terkelolanya sistem teknologi informasi
139. 1.Indeks Peningkatan kualitas perencanaan dan pengembangan sistem aplikasi dan teknologi informasi 5522 - Pengembangan Data dan Informasi EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 963 - Layanan Data dan Informasi EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 963 - Layanan Data dan Informasi
140. 2.Persentase Peningkatan data dan informasi pertanahan dan tata ruang 5522 - Pengembangan Data dan Informasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi
141. 3.Indeks Peningkatan tata kelola dan dukungan infrastruktur teknologi informasi 5522 - Pengembangan Data dan Informasi CBT - Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 001 - Infrastruktur Teknologi Informasi Pertanahan dan Ruang CBT - Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 001 - Infrastruktur Teknologi Informasi Pertanahan dan Ruang
142. 4.Tingkat Implementasi Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan 2 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 70% 404,13 1 351,42 351,42 351,42 1 351,42 100% 142.698,35 1 123.470,25 123.470,25 123.470,25 1 141.990,79 4,0 19.654,26 1 25.814,85 25.814,85 25.814,85 1 29.687,07 27% 284,72 1 247,59 247,59 247,59 1 247,59 4,39 40.685,59 1 7.523,36 7.523,36 7.523,36 1 8.651,87 4 2.000,00 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO
143. 2.Persentase peningkatan layanan elektronik 5522 - Pengembangan Data dan Informasi FAB - Sistem Informasi Pemerintahan 095 - Integrasi Sistem Informasi Layanan antar K/L FAB - Sistem Informasi Pemerintahan 095 - Integrasi Sistem Informasi Layanan antar K/L
144. 3.Persentase terpenuhinya layanan perkantoran 5522 - Pengembangan Data dan Informasi EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran Terkelolanya sistem teknologi informasi
145. 1.Indeks Peningkatan kualitas perencanaan dan pengembangan sistem aplikasi dan teknologi informasi 5522 - Pengembangan Data dan Informasi EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 963 - Layanan Data dan Informasi EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 963 - Layanan Data dan Informasi
146. 2.Persentase Peningkatan data dan informasi pertanahan dan tata ruang 5522 - Pengembangan Data dan Informasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi
147. 3.Indeks Peningkatan tata kelola dan dukungan infrastruktur teknologi informasi 5522 - Pengembangan Data dan Informasi CBT - Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 001 - Infrastruktur Teknologi Informasi Pertanahan dan Ruang CBT - Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 001 - Infrastruktur Teknologi Informasi Pertanahan dan Ruang
148. 4.Tingkat Implementasi Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan 2 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 80% 464,75 90% 534,47 1 351,42 1 351,42 100% 164.103,10 100% 188.718,56 1 163.289,41 1 187.782,82 4,1 22.602,40 4,2 25.992,76 1 34.140,14 1 39.261,16 28% 327,43 29% 376,55 1 247,59 1 247,59 4,40 81.788,43 4,41 94.056,70 1 9.949,65 1 11.442,09 5 5 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO
149. 2.Persentase peningkatan layanan elektronik 5522 - Pengembangan Data dan Informasi FAB - Sistem Informasi Pemerintahan 095 - Integrasi Sistem Informasi Layanan antar K/L FAB - Sistem Informasi Pemerintahan 095 - Integrasi Sistem Informasi Layanan antar K/L
150. 3.Persentase terpenuhinya layanan perkantoran 5522 - Pengembangan Data dan Informasi EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran Terkelolanya sistem teknologi informasi
151. 1.Indeks Peningkatan kualitas perencanaan dan pengembangan sistem aplikasi dan teknologi informasi 5522 - Pengembangan Data dan Informasi EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 963 - Layanan Data dan Informasi EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 963 - Layanan Data dan Informasi
152. 2.Persentase Peningkatan data dan informasi pertanahan dan tata ruang 5522 - Pengembangan Data dan Informasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi
153. 3.Indeks Peningkatan tata kelola dan dukungan infrastruktur teknologi informasi 5522 - Pengembangan Data dan Informasi CBT - Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 001 - Infrastruktur Teknologi Informasi Pertanahan dan Ruang CBT - Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 001 - Infrastruktur Teknologi Informasi Pertanahan dan Ruang
154. 4.Tingkat Implementasi Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan 2 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 100% 614,64 351,42 404,13 464,75 534,47 614,64 Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang 1 351,42 351,42 351,42 351,42 351,42 351,42 100% 217.026,35 124.085,52 142.698,35 164.103,10 188.718,56 217.026,35 Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang 1 215.950,25 123.470,25 141.990,79 163.289,41 187.782,82 215.950,25 4,3 29.891,68 17.090,66 19.654,26 22.602,40 25.992,76 29.891,68 Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang 1 45.150,33 25.814,85 29.687,07 34.140,14 39.261,16 45.150,33 30% 433,03 247,59 284,72 327,43 376,55 433,03 Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang 1 247,59 247,59 247,59 247,59 247,59 247,59 4,42 108.165,20 12.467,36 40.685,59 81.788,43 94.056,70 108.165,20 Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang 1 13.158,41 7.523,36 8.651,87 9.949,65 11.442,09 13.158,41 5 100,00 2.000,00 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 BIROREN Kegiatan 1: Terlaksananya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi 1.Persentase Kesesuaian Jumlah Output Kegiatan dan Alokasi Anggaran Prioritas Nasional pada DIPA terhadap Renstra Persentase 90
155. 2.Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Nlai 95,64 97 3.Persentase revisi pada output kegiatan Persentase <20% 1.290.956,21 4.Persentase jumlah anggaran yang diblokir terhadap total anggaran Persentase <6% 387.286,86 5.Persentase Jumlah anggaran tambahan (berasal dari APBN maupun diluar APBN) dari penyelenggaraan Kerja Sama berbanding dengan anggaran APBN Persentase 10 20.000,00 6.Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada Monev Kementerian Keuangan Nilai 80 7.Persentase Unit dan Satker yang mendapatkan predikat SAKIP minimal A Persentase 55% 8.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran Persentase 100% 5519 - Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerjasama AEC - Kerja sama 001 - Naskah Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi KerjasamaSasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO BIROREN Kegiatan 1: Terlaksananya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi 1.Persentase Kesesuaian Jumlah Output Kegiatan dan Alokasi Anggaran Prioritas Nasional pada DIPA terhadap Renstra
156. 2.Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional 3.Persentase revisi pada output kegiatan 4.Persentase jumlah anggaran yang diblokir terhadap total anggaran 5.Persentase Jumlah anggaran tambahan (berasal dari APBN maupun diluar APBN) dari penyelenggaraan Kerja Sama berbanding dengan anggaran APBN 6.Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada Monev Kementerian Keuangan 7.Persentase Unit dan Satker yang mendapatkan predikat SAKIP minimal A 8.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 5519 - Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerjasama AEC - Kerja sama 001 - Naskah Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi KerjasamaSasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 90 90% 97 98 <20% <20% 1.316.517,14 <6% <6% 394.955,14 1000% 10% 658.258,57 80 80 55% 55% 100% 100% 19 899,62 899,62 899,62 1 926,61 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO BIROREN Kegiatan 1: Terlaksananya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi 1.Persentase Kesesuaian Jumlah Output Kegiatan dan Alokasi Anggaran Prioritas Nasional pada DIPA terhadap Renstra
157. 2.Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional 3.Persentase revisi pada output kegiatan 4.Persentase jumlah anggaran yang diblokir terhadap total anggaran 5.Persentase Jumlah anggaran tambahan (berasal dari APBN maupun diluar APBN) dari penyelenggaraan Kerja Sama berbanding dengan anggaran APBN 6.Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada Monev Kementerian Keuangan 7.Persentase Unit dan Satker yang mendapatkan predikat SAKIP minimal A 8.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 5519 - Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerjasama AEC - Kerja sama 001 - Naskah Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi KerjasamaSasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 94% 96% 99 100 <20% 1.345.348,87 <20% 1.380.193,40 <6% 403.604,66 <6% 414.058,02 10% 672.674,43 10% 690.096,70 85 95 60% 65% 100% 100% 1 954,40 1 983,04 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO BIROREN Kegiatan 1: Terlaksananya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi 1.Persentase Kesesuaian Jumlah Output Kegiatan dan Alokasi Anggaran Prioritas Nasional pada DIPA terhadap Renstra
158. 2.Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional 3.Persentase revisi pada output kegiatan 4.Persentase jumlah anggaran yang diblokir terhadap total anggaran 5.Persentase Jumlah anggaran tambahan (berasal dari APBN maupun diluar APBN) dari penyelenggaraan Kerja Sama berbanding dengan anggaran APBN 6.Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada Monev Kementerian Keuangan 7.Persentase Unit dan Satker yang mendapatkan predikat SAKIP minimal A 8.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 5519 - Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerjasama AEC - Kerja sama 001 - Naskah Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi KerjasamaSasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Biro Perencanaan dan Organisasi 98% Biro Perencanaan dan Organisasi 100 Biro Perencanaan dan Organisasi <20% 1.417.320,61 1.290.956,21 1.316.517,14 1.345.348,87 1.380.193,40 1.417.320,61 Biro Perencanaan dan Organisasi <6% 425.196,18 387.286,86 394.955,14 403.604,66 414.058,02 425.196,18 Biro Perencanaan dan Organisasi 708.660,30 20.000,00 658.258,57 672.674,43 690.096,70 708.660,30 Biro Perencanaan dan Organisasi 98 Biro Perencanaan dan Organisasi 70% Biro Perencanaan dan Organisasi 100% Biro Perencanaan dan Organisasi 1 1.012,53 926,61 954,40 983,04 1.012,53 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 5519 - Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerjasama AEC - Kerja sama 002 - Naskah Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri 5519 - Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerjasama EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 5519 - Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerjasama EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal 5519 - Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerjasama EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 5519 - Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerjasama EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi BIROKEU Kegiatan 1: Terwujudnya Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
159. 1.Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 93,50 867,85 5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Dokumen 5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Dokumen
160. 2.Capaian target PNBP Dokumen 101,33 % 100% 489,07 5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Dokumen 5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Dokumen Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN Sasaran Kegiatan KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 5519 - Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerjasama AEC - Kerja sama 002 - Naskah Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri 5519 - Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerjasama EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 5519 - Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerjasama EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal 5519 - Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerjasama EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 5519 - Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerjasama EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi BIROKEU Kegiatan 1: Terwujudnya Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
161. 1.Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi
162. 2.Capaian target PNBP 5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN Sasaran Kegiatan VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 18 358,73 358,73 358,73 1 369,49 6 1.609,64 1.609,64 1.609,64 1 1.657,93 10 168,92 168,92 168,92 10 173,99 63 26.660,47 26.660,47 26.660,47 1 27.460,29 32 1.043,64 1.043,64 1.043,64 1 1.074,95 93,80 1.068,24 16 169,93 169,93 169,93 6 162,33 1200% 905,91 100% 522,67 4 202,70 4 319,97 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 5519 - Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerjasama AEC - Kerja sama 002 - Naskah Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri 5519 - Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerjasama EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 5519 - Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerjasama EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal 5519 - Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerjasama EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 5519 - Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerjasama EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi BIROKEU Kegiatan 1: Terwujudnya Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
163. 1.Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi
164. 2.Capaian target PNBP 5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN Sasaran Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 1 380,58 1 392,00 1 1.707,67 1 1.758,90 10 179,21 10 184,58 1 28.284,09 1 29.132,62 1 1.107,19 1 1.140,41 94,10 1.100,28 94,40 1.133,29 6 167,20 6 172,21 12 933,09 12 961,08 100% 538,35 100% 554,50 4 208,78 4 215,05 4 329,57 4 339,45 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 5519 - Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerjasama AEC - Kerja sama 002 - Naskah Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri 5519 - Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerjasama EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 5519 - Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerjasama EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal 5519 - Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerjasama EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 5519 - Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerjasama EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi BIROKEU Kegiatan 1: Terwujudnya Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
165. 1.Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi
166. 2.Capaian target PNBP 5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN Sasaran Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 1 403,76 369,49 380,58 392,00 403,76 1 1.811,67 1.657,93 1.707,67 1.758,90 1.811,67 10 190,12 173,99 179,21 184,58 190,12 1 30.006,60 27.460,29 28.284,09 29.132,62 30.006,60 1 1.174,62 1.074,95 1.107,19 1.140,41 1.174,62 Biro Keuangan dan Barang Milik Negara 94,70 1.167,29 867,85 1.068,24 1.100,28 1.133,29 1.167,29 Biro Keuangan dan Barang Milik Negara 6 177,38 162,33 167,20 172,21 177,38 1200% 989,91 905,91 933,09 961,08 989,91 Biro Keuangan dan Barang Milik Negara 100% 571,13 489,07 522,67 538,35 554,50 571,13 Biro Keuangan dan Barang Milik Negara 4 221,50 202,70 208,78 215,05 221,50 4 349,64 319,97 329,57 339,45 349,64 Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025
167. 3.Persentase Kualitas Laporan Keuangan Dokumen 90,00% 791,42 5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Dokumen
168. 4.Indeks Pengelolaan Aset Persentase 3,40 698,64 5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN Layanan
169. 5.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran Indeks 100 % 239.235,47 5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran Layanan 5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal Unit Layanan BULP Kegiatan 1: Unit Terlaksananya Pengelolaan PBJ Pemerintah Secara Elektronik; Pengelolaan Tata Naskah Dinas secara elektronik; Pengelolaan Arsip; serta Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor Pusat dan Daerah
170. 1.Indeks Tata Kelola Pengadaan 64,99 70 2.671,50 70 2.671,50
171. 2.Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan 71,32 72 72
172. 3.Persentase Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik Indeks 88% 90% 90% 5521 - Pengelolaan Administrasi Umum EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Laporan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan 1.595,11 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Administrasi Umum Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan 1.595,11 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO
173. 3.Persentase Kualitas Laporan Keuangan 5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi
174. 4.Indeks Pengelolaan Aset 5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN
175. 5.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal BULP Kegiatan 1: Terlaksananya Pengelolaan PBJ Pemerintah Secara Elektronik; Pengelolaan Tata Naskah Dinas secara elektronik; Pengelolaan Arsip; serta Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor Pusat dan Daerah
176. 1.Indeks Tata Kelola Pengadaan
177. 2.Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan
178. 3.Persentase Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik 5521 - Pengelolaan Administrasi Umum EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Administrasi Umum Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 90,50% 1.183,00 4 2.876,86 2.896,86 2.896,86 4 1.183,00 3,45 960,00 1 698,64 698,64 698,64 2 960,00 100% 2.187.915,00 12 239.182,27 239.182,27 239.182,27 1 2.187.850,29 2 53,19 53,19 53,19 4 64,71 74 1.480,02 74 92% 1 3.294,85 1.318,54 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO
179. 3.Persentase Kualitas Laporan Keuangan 5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi
180. 4.Indeks Pengelolaan Aset 5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN
181. 5.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal BULP Kegiatan 1: Terlaksananya Pengelolaan PBJ Pemerintah Secara Elektronik; Pengelolaan Tata Naskah Dinas secara elektronik; Pengelolaan Arsip; serta Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor Pusat dan Daerah
182. 1.Indeks Tata Kelola Pengadaan
183. 2.Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan
184. 3.Persentase Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik 5521 - Pengelolaan Administrasi Umum EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Administrasi Umum Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 92,50% 1.218,49 94,50% 1.255,05 4 1.218,49 4 1.255,05 3,50 988,80 3,55 1.018,46 2 988,80 2 1.018,46 100% 749.669,82 100% 787.151,98 1 749.603,17 1 787.083,32 2 66,65 2 68,65 78 1.554,03 82 1.631,73 77 79 93% 94% 1 3.459,59 1 3.632,57 1.384,46 1.453,69 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO
185. 3.Persentase Kualitas Laporan Keuangan 5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi
186. 4.Indeks Pengelolaan Aset 5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN
187. 5.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 5517 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal BULP Kegiatan 1: Terlaksananya Pengelolaan PBJ Pemerintah Secara Elektronik; Pengelolaan Tata Naskah Dinas secara elektronik; Pengelolaan Arsip; serta Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor Pusat dan Daerah
188. 1.Indeks Tata Kelola Pengadaan
189. 2.Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan
190. 3.Persentase Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik 5521 - Pengelolaan Administrasi Umum EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Administrasi Umum Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 96,50% 1.292,70 791,42 1.183,00 1.218,49 1.255,05 1.292,70 4 1.292,70 1.183,00 1.218,49 1.255,05 1.292,70 Biro Keuangan dan Barang Milik Negara 3,60 1.049,02 698,64 960,00 988,80 1.018,46 1.049,02 2 1.049,02 960,00 988,80 1.018,46 1.049,02 100% 826.508,20 239.235,47 2.187.915,00 749.669,82 787.151,98 826.508,20 1 826.437,49 2.187.850,29 749.603,17 787.083,32 826.437,49 2 70,71 64,71 66,65 68,65 70,71 Biro Umum dan Layanan Pengadaan 85 1.713,31 2.671,50 1.480,02 1.554,03 1.631,73 1.713,31 Biro Umum dan Layanan Pengadaan 81 1.595,11 1.318,54 1.384,46 1.453,69 1.526,37 Biro Umum dan Layanan Pengadaan 95% Biro Umum dan Layanan Pengadaan 1 3.814,20 3.294,85 3.459,59 3.632,57 3.814,20 1.526,37 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025
191. 4.Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor Pusat Persentase 100% 95% 7.000,00 95% 7.000,00 5521 - Pengelolaan Administrasi Umum EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal Unit 5521 - Pengelolaan Administrasi Umum EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 971 - Layanan Prasarana Internal EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 971 - Layanan Prasarana Internal Unit
192. 5.Jumlah terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor Daerah yang mendukung layanan pertanahan 30 18 44.721,50 18 44.721,50
193. 6.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 99% 95% 63.826,63 95% 63.826,63 5521 - Pengelolaan Administrasi Umum EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran Layanan
194. 7.Persentase Terpenuhinya Pengelolaan Aset Persentase 98% 95% 23.973,44 95% 23.973,44 5521 - Pengelolaan Administrasi Umum EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum Layanan Persentase 77.182,75 77.182,75 Terwujudnya Tata Kelola Kehumasan yang Berkualitas untuk Mendukung Citra Positif Kementerian 77.182,75 77.182,75
195. 1.Persentase Terpenuhinya Komunikasi Publik untuk Mendukung Citra Positif Kementerian 100 43.984,25 95% 43.984,25 4401 - Penyelenggaraan Tata Usaha Pimpinan dan Hubungan Masyarakat EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi 4401- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Persentase 43.984,25 95% 43.984,25 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan BIRO HUMAS Kegiatan 1: Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO
196. 4.Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor Pusat 5521 - Pengelolaan Administrasi Umum EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal 5521 - Pengelolaan Administrasi Umum EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 971 - Layanan Prasarana Internal EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 971 - Layanan Prasarana Internal
197. 5.Jumlah terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor Daerah yang mendukung layanan pertanahan
198. 6.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 5521 - Pengelolaan Administrasi Umum EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran
199. 7.Persentase Terpenuhinya Pengelolaan Aset 5521 - Pengelolaan Administrasi Umum EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum Terwujudnya Tata Kelola Kehumasan yang Berkualitas untuk Mendukung Citra Positif Kementerian
200. 1.Persentase Terpenuhinya Komunikasi Publik untuk Mendukung Citra Positif Kementerian 4401 - Penyelenggaraan Tata Usaha Pimpinan dan Hubungan Masyarakat EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi 4401- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan BIRO HUMAS Kegiatan 1: Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 95% 9.000,00 1 3.500,00 3.500,00 3.500,00 1 3.500,00 1 3.500,00 3.500,00 3.500,00 1 5.500,00 107 120.000,00 95% 77.744,20 1 63.826,63 63.826,63 68.826,63 1 77.744,20 95% 22.613,31 1 28.240,05 28.240,05 28.240,05 1 22.613,31 11.903,52 78.382,75 103.635,88 103.635,88 11.903,52 66.479,24 78.382,75 76.182,75 103.635,88 103.635,88 95% 43.984,25 42.984,25 42.984,25 95 51.261,19 51.261,19 95% 43.984,25 42.984,25 42.984,25 95 51.261,19 51.261,19 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO
201. 4.Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor Pusat 5521 - Pengelolaan Administrasi Umum EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal 5521 - Pengelolaan Administrasi Umum EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 971 - Layanan Prasarana Internal EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 971 - Layanan Prasarana Internal
202. 5.Jumlah terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor Daerah yang mendukung layanan pertanahan
203. 6.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 5521 - Pengelolaan Administrasi Umum EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran
204. 7.Persentase Terpenuhinya Pengelolaan Aset 5521 - Pengelolaan Administrasi Umum EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum Terwujudnya Tata Kelola Kehumasan yang Berkualitas untuk Mendukung Citra Positif Kementerian
205. 1.Persentase Terpenuhinya Komunikasi Publik untuk Mendukung Citra Positif Kementerian 4401 - Penyelenggaraan Tata Usaha Pimpinan dan Hubungan Masyarakat EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi 4401- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan BIRO HUMAS Kegiatan 1: Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 95% 12.400,00 95% 17.558,75 1 3.675,00 1 4.858,75 1 8.725,00 1 12.700,00 120 125.000,00 122 130.101,99 95% 81.631,40 95% 85.495,95 1 81.631,40 1 85.712,97 95% 23.743,97 95% 24.931,17 1 23.743,97 1 24.931,17 108.817,68 108.817,68 114.258,56 114.258,56 108.817,68 108.817,68 114.258,56 114.258,56 95 53.824,25 53.824,25 95 56.515,46 56.515,46 95 53.824,25 53.824,25 95 56.515,46 56.515,46 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO
206. 4.Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor Pusat 5521 - Pengelolaan Administrasi Umum EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal 5521 - Pengelolaan Administrasi Umum EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 971 - Layanan Prasarana Internal EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 971 - Layanan Prasarana Internal
207. 5.Jumlah terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor Daerah yang mendukung layanan pertanahan
208. 6.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 5521 - Pengelolaan Administrasi Umum EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran
209. 7.Persentase Terpenuhinya Pengelolaan Aset 5521 - Pengelolaan Administrasi Umum EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum Terwujudnya Tata Kelola Kehumasan yang Berkualitas untuk Mendukung Citra Positif Kementerian
210. 1.Persentase Terpenuhinya Komunikasi Publik untuk Mendukung Citra Positif Kementerian 4401 - Penyelenggaraan Tata Usaha Pimpinan dan Hubungan Masyarakat EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi 4401- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan BIRO HUMAS Kegiatan 1: Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 95% 20.750,00 7.000,00 9.000,00 12.400,00 17.558,75 20.750,00 Biro Umum dan Layanan Pengadaan 1 4.000,00 3.500,00 3.675,00 4.858,75 4.000,00 1 16.750,00 5.500,00 8.725,00 12.700,00 16.750,00 128 153.327,98 44.721,50 120.000,00 125.000,00 130.101,99 153.327,98 Biro Umum dan Layanan Pengadaan 95% 89.770,75 63.826,63 77.744,20 81.631,40 85.495,95 89.770,75 Biro Umum dan Layanan Pengadaan 1 89.998,62 77.744,20 81.631,40 85.712,97 89.998,62 95% 26.177,73 23.973,44 22.613,31 23.743,97 24.931,17 26.177,73 Biro Umum dan Layanan Pengadaan 1 26.177,73 22.613,31 23.743,97 24.931,17 26.177,73 119.971,49 119.971,49 77.182,75 103.635,88 108.817,68 114.258,56 119.971,49 Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol 119.971,49 119.971,49 77.182,75 103.635,88 108.817,68 114.258,56 119.971,49 95 59.341,23 59.341,23 43.984,25 51.261,19 53.824,25 56.515,46 59.341,23 Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol 95 59.341,23 59.341,23 43.984,25 51.261,19 53.824,25 56.515,46 59.341,23 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025
211. 2.Persentase Terpenuhinya Layanan Ketatausahaan dan Keprotokolan bagi Pimpinan Persentase 100 20.433,99 100% 20.433,99 4401 - Penyelenggaraan Tata Usaha Pimpinan dan Hubungan Masyarakat EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 959 - Layanan Protokoler 4401- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 959 - Layanan Protokoler Layanan
212. 3.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran Persentase 1 12.764,52 100% 12.764,52 4401 - Penyelenggaraan Tata Usaha Pimpinan dan Hubungan Masyarakat EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 4401- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran Unit 11.903,52 11.903,52 4401 - Penyelenggaraan Tata Usaha Pimpinan dan Hubungan Masyarakat EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal 4401- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal Unit 861,00 60 861,00
213. 4.Persentase Terpenuhinya Monitoring dan Evaluasi Kehumasan dan Keprotokolan 4401 - Penyelenggaraan Tata Usaha Pimpinan dan Hubungan Masyarakat 4401- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Layanan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO
214. 2.Persentase Terpenuhinya Layanan Ketatausahaan dan Keprotokolan bagi Pimpinan 4401 - Penyelenggaraan Tata Usaha Pimpinan dan Hubungan Masyarakat EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 959 - Layanan Protokoler 4401- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 959 - Layanan Protokoler
215. 3.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 4401 - Penyelenggaraan Tata Usaha Pimpinan dan Hubungan Masyarakat EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 4401- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 4401 - Penyelenggaraan Tata Usaha Pimpinan dan Hubungan Masyarakat EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal 4401- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal
216. 4.Persentase Terpenuhinya Monitoring dan Evaluasi Kehumasan dan Keprotokolan 4401 - Penyelenggaraan Tata Usaha Pimpinan dan Hubungan Masyarakat 4401- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 100% 20.433,99 20.433,99 20.433,99 100 35.960,18 35.960,18 100% 20.433,99 20.433,99 20.433,99 100 35.960,18 35.960,18 100% 11.903,52 861,00 12.764,52 12.764,52 100% 11.700,00 11.700,00 100% 11.903,52 11.903,52 11.903,52 95 11.000,00 11.000,00 95% 861,00 861,00 861,00 95 700,00 700,00 1.200,00 95 4.714,52 4.714,52 1.200,00 1.200,00 95 4.714,52 4.714,52 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO
217. 2.Persentase Terpenuhinya Layanan Ketatausahaan dan Keprotokolan bagi Pimpinan 4401 - Penyelenggaraan Tata Usaha Pimpinan dan Hubungan Masyarakat EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 959 - Layanan Protokoler 4401- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 959 - Layanan Protokoler
218. 3.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 4401 - Penyelenggaraan Tata Usaha Pimpinan dan Hubungan Masyarakat EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 4401- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 4401 - Penyelenggaraan Tata Usaha Pimpinan dan Hubungan Masyarakat EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal 4401- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal
219. 4.Persentase Terpenuhinya Monitoring dan Evaluasi Kehumasan dan Keprotokolan 4401 - Penyelenggaraan Tata Usaha Pimpinan dan Hubungan Masyarakat 4401- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 100 37.758,19 37.758,19 100 39.646,10 39.646,10 100 37.758,19 37.758,19 100 39.646,10 39.646,10 100% 12.285,00 12.285,00 100% 12.899,25 12.899,25 95 11.550,00 11.550,00 95 12.127,50 12.127,50 95 735,00 735,00 95 771,75 771,75 95 4.950,24 4.950,24 95 5.197,75 5.197,75 95 4.950,24 4.950,24 95 5.197,75 5.197,75 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO
220. 2.Persentase Terpenuhinya Layanan Ketatausahaan dan Keprotokolan bagi Pimpinan 4401 - Penyelenggaraan Tata Usaha Pimpinan dan Hubungan Masyarakat EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 959 - Layanan Protokoler 4401- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 959 - Layanan Protokoler
221. 3.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 4401 - Penyelenggaraan Tata Usaha Pimpinan dan Hubungan Masyarakat EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 4401- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 4401 - Penyelenggaraan Tata Usaha Pimpinan dan Hubungan Masyarakat EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal 4401- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal
222. 4.Persentase Terpenuhinya Monitoring dan Evaluasi Kehumasan dan Keprotokolan 4401 - Penyelenggaraan Tata Usaha Pimpinan dan Hubungan Masyarakat 4401- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 95 41.628,40 41.628,40 20.433,99 35.960,18 37.758,19 39.646,10 41.628,40 Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol 100 41.628,40 41.628,40 35.960,18 37.758,19 39.646,10 41.628,40 100% 13.544,21 13.544,21 12.764,52 11.700,00 12.285,00 12.899,25 13.544,21 Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol 95 12.733,88 12.733,88 11.903,52 11.000,00 11.550,00 12.127,50 12.733,88 95 810,34 810,34 861,00 700,00 735,00 771,75 810,34 95 5.457,64 5.457,64 4.714,52 4.950,24 5.197,75 5.457,64 Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol 95 5.457,64 5.457,64 4.714,52 4.950,24 5.197,75 5.457,64 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 STPN Kegiatan 1: Persentase Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran di bidang pertanahan agraria dan tata ruang yang unggul,adaptif dan inovatif serta mendorong kemandirian taruna dalam memperoleh pengetahuan,karakter, dan keterampilan 100 100 13.720,66 Persentase student body yang sedang dididik untuk memiliki kompetensi di bidang pertanahan agraria dan tata ruang 100 100 13.720,66 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN DBA - Pendidikan Tinggi 001 - Lulusan Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral 600 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN DBA - Pendidikan Tinggi 003 - Lulusan Diploma IV/Strata- 1 Pertanahan 003 - Lulusan Diploma IV/Strata- 1 Persentase 1358 968 - Layanan Pendidikan Kedinasan 1 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 968.Layanan Pendidikan Kedinasan 1 Terciptanya Penelitian dan inovasi yang berkualitas, mutakhir dan kontributif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 100 100 1.117,70 Persentase penelitian yang berhasil dilaksanakan atau mendapat rekognisi nasional 100 100 1.117,70 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Kajian Akademis 27 1.117,70 Sasaran Kegiatan 2 Indikator Kinerja Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Profesional dan berAKHLAK di bidang agraria, tata ruang,Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO STPN Kegiatan 1: Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran di bidang pertanahan agraria dan tata ruang yang unggul,adaptif dan inovatif serta mendorong kemandirian taruna dalam memperoleh pengetahuan,karakter, dan keterampilan Persentase student body yang sedang dididik untuk memiliki kompetensi di bidang pertanahan agraria dan tata ruang 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN DBA - Pendidikan Tinggi 001 - Lulusan Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN DBA - Pendidikan Tinggi 003 - Lulusan Diploma IV/Strata- 1 Pertanahan 003 - Lulusan Diploma IV/Strata- 1 968 - Layanan Pendidikan Kedinasan 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 968.Layanan Pendidikan Kedinasan Terciptanya Penelitian dan inovasi yang berkualitas, mutakhir dan kontributif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Persentase penelitian yang berhasil dilaksanakan atau mendapat rekognisi nasional 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Kajian Akademis Sasaran Kegiatan 2 Indikator Kinerja Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Profesional dan berAKHLAK di bidang agraria, tata ruang,Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 43.251,76 100 11.606,69 100 11.606,69 350 2.411,30 2.411,30 2.411,30 0 1957 6.248,93 6.248,93 6.248,93 2.130 6.737,29 400 2.799,86 5.060,44 5.060,44 5.060,44 290 2.069,54 100 1.220,64 100 1.220,64 30 1.117,70 1.117,70 1.117,70 25 1.220,64 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO STPN Kegiatan 1: Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran di bidang pertanahan agraria dan tata ruang yang unggul,adaptif dan inovatif serta mendorong kemandirian taruna dalam memperoleh pengetahuan,karakter, dan keterampilan Persentase student body yang sedang dididik untuk memiliki kompetensi di bidang pertanahan agraria dan tata ruang 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN DBA - Pendidikan Tinggi 001 - Lulusan Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN DBA - Pendidikan Tinggi 003 - Lulusan Diploma IV/Strata- 1 Pertanahan 003 - Lulusan Diploma IV/Strata- 1 968 - Layanan Pendidikan Kedinasan 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 968.Layanan Pendidikan Kedinasan Terciptanya Penelitian dan inovasi yang berkualitas, mutakhir dan kontributif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Persentase penelitian yang berhasil dilaksanakan atau mendapat rekognisi nasional 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Kajian Akademis Sasaran Kegiatan 2 Indikator Kinerja Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Profesional dan berAKHLAK di bidang agraria, tata ruang,Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 136.345,65 133.954,08 100 11.822,03 100 12.124,43 100 11.822,03 100 12.124,43 0 0 1.907 7.174,15 1.602 7.532,78 260 2.274,89 230 2.100,00 1 2.373,00 1 2.491,65 100 1.681,67 100 1.882,56 100 1.681,67 100 1.882,56 35 1.681,67 40 1.882,56 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO STPN Kegiatan 1: Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran di bidang pertanahan agraria dan tata ruang yang unggul,adaptif dan inovatif serta mendorong kemandirian taruna dalam memperoleh pengetahuan,karakter, dan keterampilan Persentase student body yang sedang dididik untuk memiliki kompetensi di bidang pertanahan agraria dan tata ruang 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN DBA - Pendidikan Tinggi 001 - Lulusan Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN DBA - Pendidikan Tinggi 003 - Lulusan Diploma IV/Strata- 1 Pertanahan 003 - Lulusan Diploma IV/Strata- 1 968 - Layanan Pendidikan Kedinasan 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 968.Layanan Pendidikan Kedinasan Terciptanya Penelitian dan inovasi yang berkualitas, mutakhir dan kontributif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Persentase penelitian yang berhasil dilaksanakan atau mendapat rekognisi nasional 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Kajian Akademis Sasaran Kegiatan 2 Indikator Kinerja Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Profesional dan berAKHLAK di bidang agraria, tata ruang,Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 50.172,92 43.251,76 136.345,65 133.954,08 50.172,92 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 100 12.525,42 13.720,66 11.606,69 11.822,03 12.124,43 12.525,42 100 12.525,42 13.720,66 11.606,69 11.822,03 12.124,43 12.525,42 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 0 1.602 7.909,42 6.737,29 7.174,15 7.532,78 7.909,42 200 2.000,00 2.799,86 2.274,89 2.100,00 2.000,00 1 2.616,00 2.069,54 2.373,00 2.491,65 2.616,00 100 1.976,66 1.117,70 1.220,64 1.681,67 1.882,56 1.976,66 100 1.976,66 1.117,70 1.220,64 1.681,67 1.882,56 1.976,66 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 45 1.976,66 1.117,70 1.220,64 1.681,67 1.882,56 1.976,66 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 Terciptanya Pengabdian kepada Masyarakat yang berkualitas Persentase 100 100 78,30 Persentase kegiatan pengabdian kepada masyarakat 100 100 30,00 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN BDD - Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat 002 - Program Pengabdian Masyarakat Peningkatan Implementasi SPMI dan SPME dalam proses pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan inovasi, serta pengabdian pada masyarakat untuk pengembangan institusi dan peningkatan akreditasi perguruan tinggi Persentase 100 100 564,69 Persentase terpenuhinya Implementasi SPMI dan SPME dalam proses pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan inovasi, serta pengabdian pada masyarakat untuk pengembangan institusi dan peningkatan akreditasi perguruan tinggi 100 100 564,69 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 957 - Layanan Hukum 1 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Persentase 1 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN AEC - Kerja sama 001 - Kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi 7 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi 1 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 965 - Layanan Audit Internal 1 Sasaran Kegiatan 3 Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan 4 Indikator Kinerja Kegiatan KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Terciptanya Pengabdian kepada Masyarakat yang berkualitas Persentase kegiatan pengabdian kepada masyarakat 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN BDD - Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat 002 - Program Pengabdian Masyarakat Peningkatan Implementasi SPMI dan SPME dalam proses pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan inovasi, serta pengabdian pada masyarakat untuk pengembangan institusi dan peningkatan akreditasi perguruan tinggi Persentase terpenuhinya Implementasi SPMI dan SPME dalam proses pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan inovasi, serta pengabdian pada masyarakat untuk pengembangan institusi dan peningkatan akreditasi perguruan tinggi 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 957 - Layanan Hukum 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN AEC - Kerja sama 001 - Kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 965 - Layanan Audit Internal Sasaran Kegiatan 3 Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan 4 Indikator Kinerja Kegiatan VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 100 223,90 100 200,00 15 78,30 78,30 78,30 20 200,00 100 1.124,48 100 1.124,48 1 50,53 50,53 50,53 1 129,50 1 140,54 140,54 140,54 1 111,65 10 210,81 210,81 210,81 15 310,67 1 121,16 121,16 121,16 1 230,68 1 41,65 41,65 41,65 1 341,98 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Terciptanya Pengabdian kepada Masyarakat yang berkualitas Persentase kegiatan pengabdian kepada masyarakat 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN BDD - Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat 002 - Program Pengabdian Masyarakat Peningkatan Implementasi SPMI dan SPME dalam proses pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan inovasi, serta pengabdian pada masyarakat untuk pengembangan institusi dan peningkatan akreditasi perguruan tinggi Persentase terpenuhinya Implementasi SPMI dan SPME dalam proses pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan inovasi, serta pengabdian pada masyarakat untuk pengembangan institusi dan peningkatan akreditasi perguruan tinggi 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 957 - Layanan Hukum 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN AEC - Kerja sama 001 - Kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 965 - Layanan Audit Internal Sasaran Kegiatan 3 Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan 4 Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 100 231,25 100 238,95 100 231,25 100 238,95 10 231,25 15 238,95 100 1.180,65 100 1.239,46 100 1.180,65 100 1.239,46 1 135,00 1 141,75 1 117,25 1 123,00 16 326,20 17 342,40 1 242,20 1 254,31 1 360,00 1 378,00 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Terciptanya Pengabdian kepada Masyarakat yang berkualitas Persentase kegiatan pengabdian kepada masyarakat 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN BDD - Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat 002 - Program Pengabdian Masyarakat Peningkatan Implementasi SPMI dan SPME dalam proses pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan inovasi, serta pengabdian pada masyarakat untuk pengembangan institusi dan peningkatan akreditasi perguruan tinggi Persentase terpenuhinya Implementasi SPMI dan SPME dalam proses pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan inovasi, serta pengabdian pada masyarakat untuk pengembangan institusi dan peningkatan akreditasi perguruan tinggi 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 957 - Layanan Hukum 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN AEC - Kerja sama 001 - Kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 965 - Layanan Audit Internal Sasaran Kegiatan 3 Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan 4 Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 100 245,60 78,30 223,90 231,25 238,95 245,60 100 245,60 30,00 200,00 231,25 238,95 245,60 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 20 245,60 200,00 231,25 238,95 245,60 100 1.301,06 564,69 1.124,48 1.180,65 1.239,46 1.301,06 100 1.301,06 564,69 1.124,48 1.180,65 1.239,46 1.301,06 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 1 148,84 129,50 135,00 141,75 148,84 1 129,00 111,65 117,25 123,00 129,00 18 359,30 310,67 326,20 342,40 359,30 1 267,03 230,68 242,20 254,31 267,03 1 396,90 341,98 360,00 378,00 396,90 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 Terselenggaranya pengelolaan pelayananan kemahasiswaan, akademik, sumber daya serta data dan informasi yang tertib efektif, efisien, akuntabel dan transparan. 100 100 107.985,66 Persentase Layanan Perkantoran 100 100 107.985,66 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan 1 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran Persentase 1 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal 50 971 - Layanan Prasarana Internal EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal
223. 971.Layanan Prasarana Interna 1 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum 1 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 963 - Layanan Data dan Informasi 2 BPSDM Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang BERAKHLAK dan Profesional Bidang Agraria, Pertanahan dan Tata Ruang Indeks pemenuhan pegawai yang berAkhlak di bidang agraria, pertanahan dan tata ruang 71,78 Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Program Indikator Kinerja Program Sasaran Kegiatan 5 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Terselenggaranya pengelolaan pelayananan kemahasiswaan, akademik, sumber daya serta data dan informasi yang tertib efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Persentase Layanan Perkantoran 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal 971 - Layanan Prasarana Internal EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal
224. 971.Layanan Prasarana Interna 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 963 - Layanan Data dan Informasi BPSDM Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang BERAKHLAK dan Profesional Bidang Agraria, Pertanahan dan Tata Ruang Indeks pemenuhan pegawai yang berAkhlak di bidang agraria, pertanahan dan tata ruang Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Program Indikator Kinerja Program Sasaran Kegiatan 5 VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 100 29.099,95 100 29.099,95 1 349,50 349,50 349,50 1 553,55 1 24.199,02 24.199,02 24.199,02 1 26.496,78 224 12.300,00 371,00 371,00 371,00 154 847,19 9.583 70.371,97 842 632,00 1 237,70 237,70 237,70 1 95,46 1 34,06 34,06 34,06 1 115,90 1 72,42 72,42 72,42 1 119,09 1 50,00 50,00 50,00 1 240,00 73,78 104.831,15 18.548,90 75,00 24.256,24 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Terselenggaranya pengelolaan pelayananan kemahasiswaan, akademik, sumber daya serta data dan informasi yang tertib efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Persentase Layanan Perkantoran 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal 971 - Layanan Prasarana Internal EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal
225. 971.Layanan Prasarana Interna 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 963 - Layanan Data dan Informasi BPSDM Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang BERAKHLAK dan Profesional Bidang Agraria, Pertanahan dan Tata Ruang Indeks pemenuhan pegawai yang berAkhlak di bidang agraria, pertanahan dan tata ruang Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Program Indikator Kinerja Program Sasaran Kegiatan 5 APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 100 121.430,05 100 118.468,69 100 121.430,05 100 118.468,69 1 946,19 1 1.380,34 1 27.821,61 1 29.212,69 200 890,00 200 934,50 9.303 91.173,24 3.982 86.312,20 1 100,00 1 105,00 1 122,00 1 128,10 1 125,00 1 131,25 1 252,00 1 264,60 76,00 26.681,86 77,00 29.350,05 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Terselenggaranya pengelolaan pelayananan kemahasiswaan, akademik, sumber daya serta data dan informasi yang tertib efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Persentase Layanan Perkantoran 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal 971 - Layanan Prasarana Internal EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal
226. 971.Layanan Prasarana Interna 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum 5526 - Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 963 - Layanan Data dan Informasi BPSDM Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang BERAKHLAK dan Profesional Bidang Agraria, Pertanahan dan Tata Ruang Indeks pemenuhan pegawai yang berAkhlak di bidang agraria, pertanahan dan tata ruang Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Program Indikator Kinerja Program Sasaran Kegiatan 5 APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 100 34.124,18 107.985,66 29.099,95 121.430,05 118.468,69 34.124,18 100 34.124,18 107.985,66 29.099,95 121.430,05 118.468,69 34.124,18 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 1 1.790,50 553,55 946,19 1.380,34 1.790,50 1 30.673,33 26.496,78 27.821,61 29.212,69 30.673,33 200 1.000,00 847,19 890,00 934,50 1.000,00 0 632,00 91.173,24 86.312,20 1 110,25 95,46 100,00 105,00 110,25 1 134,50 115,90 122,00 128,10 134,50 1 137,80 119,09 125,00 131,25 137,80 1 277,80 240,00 252,00 264,60 277,80 78,00 32.285,05 24.256,24 26.681,86 29.350,05 32.285,05 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 1, Terwujudnya pembinaan jabatan fungsional bidang agraria, pertanahan dan tata ruang yang profesional 2, Terwujudnya pengembangan kompetensi teknis bidang agraria, pertanahan dan tata ruang yang profesional Indeks Penyelenggaran Pelatihan Bidang Teknis dan Fungsional 93,40 7979 - Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional dan Kompetensi Teknis EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan Indeks Terwujudnya pengembangan kompetensi bidang manajemen dan kepemimpinan yang berkualitas Indeks Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Manajemen dan Kepemimpinan 7980 - Penyelenggaraan Pengembangan kompetensi bidang manajemen dan kepemimpinan EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan Indeks Terwujudnya penilaian kompetensi yang akuntabel Indeks Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi 92 7981 - Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM Kegiatan 1: Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Kegiatan 2: Penyelenggaraan Pengembangan kompetensi Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan KEGIATAN 3 Penyelenggaraan Penilaian kompetensi Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 1, Terwujudnya pembinaan jabatan fungsional bidang agraria, pertanahan dan tata ruang yang profesional 2, Terwujudnya pengembangan kompetensi teknis bidang agraria, pertanahan dan tata ruang yang profesional Indeks Penyelenggaran Pelatihan Bidang Teknis dan Fungsional 7979 - Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional dan Kompetensi Teknis EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan Terwujudnya pengembangan kompetensi bidang manajemen dan kepemimpinan yang berkualitas Indeks Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Manajemen dan Kepemimpinan 7980 - Penyelenggaraan Pengembangan kompetensi bidang manajemen dan kepemimpinan EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan Terwujudnya penilaian kompetensi yang akuntabel Indeks Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi 7981 - Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM Kegiatan 1: Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Kegiatan 2: Penyelenggaraan Pengembangan kompetensi Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan KEGIATAN 3 Penyelenggaraan Penilaian kompetensi Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 94,00 94,60 32.450,00 2.993,55 2.993,55 1 Layanan 4.240,54 94 94,6 32.472,64 5.965,28 5.965,28 1 Layanan 5.589,80 92 92 1 Layanan 32.733,88 2.475,44 2.475,44 1 Layanan 4.433,29 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 1, Terwujudnya pembinaan jabatan fungsional bidang agraria, pertanahan dan tata ruang yang profesional 2, Terwujudnya pengembangan kompetensi teknis bidang agraria, pertanahan dan tata ruang yang profesional Indeks Penyelenggaran Pelatihan Bidang Teknis dan Fungsional 7979 - Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional dan Kompetensi Teknis EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan Terwujudnya pengembangan kompetensi bidang manajemen dan kepemimpinan yang berkualitas Indeks Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Manajemen dan Kepemimpinan 7980 - Penyelenggaraan Pengembangan kompetensi bidang manajemen dan kepemimpinan EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan Terwujudnya penilaian kompetensi yang akuntabel Indeks Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi 7981 - Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM Kegiatan 1: Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Kegiatan 2: Penyelenggaraan Pengembangan kompetensi Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan KEGIATAN 3 Penyelenggaraan Penilaian kompetensi Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 95 96 1 Layanan 4.664,59 1 Layanan 5.131,05 95 96 1 Layanan 6.148,78 1 Layanan 6.763,66 93 93 1 Layanan 4.876,62 1 Layanan 5.364,28 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 1, Terwujudnya pembinaan jabatan fungsional bidang agraria, pertanahan dan tata ruang yang profesional 2, Terwujudnya pengembangan kompetensi teknis bidang agraria, pertanahan dan tata ruang yang profesional Indeks Penyelenggaran Pelatihan Bidang Teknis dan Fungsional 7979 - Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional dan Kompetensi Teknis EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan Terwujudnya pengembangan kompetensi bidang manajemen dan kepemimpinan yang berkualitas Indeks Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Manajemen dan Kepemimpinan 7980 - Penyelenggaraan Pengembangan kompetensi bidang manajemen dan kepemimpinan EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan Terwujudnya penilaian kompetensi yang akuntabel Indeks Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi 7981 - Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM Kegiatan 1: Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Kegiatan 2: Penyelenggaraan Pengembangan kompetensi Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan KEGIATAN 3 Penyelenggaraan Penilaian kompetensi Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 96 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1 Layanan 5.644,16 4.240,54 4.664,59 5.131,05 5.644,16 96 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1 Layanan 7.440,02 5.589,80 6.148,78 6.763,66 7.440,02 93 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1 Layanan 5.900,71 4.433,29 4.876,62 5.364,28 5.900,71 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 SEKRETARI AT BPSDM KEGIATAN 4 Indeks Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
227. 1.Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) 87,6 88 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 957 - Layanan Hukum 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Indeks 150,48 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi
228. 2.Indeks keuangan (IKPA) 85,00 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 955 - Layanan Manajemen Keuangan Indeks 62,39
229. 3.Persentse pengelolaan tindak lanjut pengaduan 90 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
230. 4.Indeks profesionalisme aparatur sipil negara Persentase 81 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan Indeks
231. 5.Indeks penilaian mandiri SPIP 3,33 3,50 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 2.497,19 Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO SEKRETARI AT BPSDM KEGIATAN 4 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
232. 1.Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 957 - Layanan Hukum 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi
233. 2.Indeks keuangan (IKPA) 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 955 - Layanan Manajemen Keuangan
234. 3.Persentse pengelolaan tindak lanjut pengaduan 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
235. 4.Indeks profesionalisme aparatur sipil negara 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan
236. 5.Indeks penilaian mandiri SPIP 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 87,9 1 Layanan 35,78 150,48 150,48 1 Layanan 173,64 1 Layanan 110,84 85,50 1 Layanan 162,28 62,39 62,39 1 Layanan 230,87 95 1 Layanan 275,78 81 1 Layanan 1 Layanan 3,60 2.497,19 2.497,19 1 Layanan 731,69 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO SEKRETARI AT BPSDM KEGIATAN 4 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
237. 1.Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 957 - Layanan Hukum 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi
238. 2.Indeks keuangan (IKPA) 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 955 - Layanan Manajemen Keuangan
239. 3.Persentse pengelolaan tindak lanjut pengaduan 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
240. 4.Indeks profesionalisme aparatur sipil negara 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan
241. 5.Indeks penilaian mandiri SPIP 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 88,00 88,01 1 Layanan 39,36 1 Layanan 43,29 1 Layanan 191,00 1 Layanan 210,10 1 Layanan 121,92 1 Layanan 134,12 86,00 86,50 1 Layanan 178,51 1 Layanan 196,36 1 Layanan 253,95 1 Layanan 279,35 95 95 1 Layanan 303,36 1 Layanan 333,69 81 81 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 3,70 3,80 1 Layanan 804,86 1 Layanan 885,35 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO SEKRETARI AT BPSDM KEGIATAN 4 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
242. 1.Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 957 - Layanan Hukum 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi
243. 2.Indeks keuangan (IKPA) 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 955 - Layanan Manajemen Keuangan
244. 3.Persentse pengelolaan tindak lanjut pengaduan 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
245. 4.Indeks profesionalisme aparatur sipil negara 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan
246. 5.Indeks penilaian mandiri SPIP 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 88.02 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1 Layanan 47,62 35,78 39,36 43,29 47,62 1 Layanan 231,11 150,48 173,64 191,00 210,10 231,11 1 Layanan 147,53 110,84 121,92 134,12 147,53 87,00 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1 Layanan 216,00 162,28 178,51 196,36 216,00 1 Layanan 307,28 62,39 230,87 253,95 279,35 307,28 95 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1 Layanan 367,06 275,78 303,36 333,69 367,06 81 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1 Layanan 1 Layanan 3,90 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1 Layanan 973,88 2.497,19 731,69 804,86 885,35 973,88 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025
247. 6.Persentase layanan perkantoran Indeks 100 100 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum 2.323,45 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran Persentase 2.062,01 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 963 - Layanan Data dan Informasi 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal 19,10
248. 7.Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 955 - Layanan Manajemen Keuangan Unit Setditjen DJTR Kegiatan 1: Persentase 1.Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1 1.Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) AA AA 5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 957 - Layanan Hukum EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan Hukum Rancangan Peraturan Perundang- Undangan 2 368,52 2 1.160,32 EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal Fasilitasi dan Koordinasi Forum Penataan Ruang Dokumen Laporan 5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal Layanan Perencanaan dan Penganggaran Dokumen 6 1.010,83 6 1.684,82 5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal Layanan Pemantauan dan Evaluasi Dokumen 3 2.156,71 3 2.315,15 5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR) AEC - Kerja sama 001 - Fasilitasi Agenda Global dan Administrasi Kerjasama Bidang Tata Ruang AEC - Kerja sama Fasilitasi Agenda Global dan Administrasi Kerjasama Bidang Tata Ruang Kesepakatan 1 416,00 1 1.560,00 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO
249. 6.Persentase layanan perkantoran 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 963 - Layanan Data dan Informasi 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal
250. 7.Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 955 - Layanan Manajemen Keuangan Setditjen DJTR Kegiatan 1: 1.Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1 1.Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) 5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 957 - Layanan Hukum EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan Hukum EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal Fasilitasi dan Koordinasi Forum Penataan Ruang 5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal Layanan Perencanaan dan Penganggaran 5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal Layanan Pemantauan dan Evaluasi 5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR) AEC - Kerja sama 001 - Fasilitasi Agenda Global dan Administrasi Kerjasama Bidang Tata Ruang AEC - Kerja sama Fasilitasi Agenda Global dan Administrasi Kerjasama Bidang Tata Ruang Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 100 2.323,45 2.323,45 1 Layanan 3.029,60 2.062,01 2.062,01 1 Layanan 4.981,06 1 Layanan 120,00 19,10 19,10 1 unit 59,93 1 Layanan 60,00 60,00 60,00 1 Layanan 81,14 AA AA 2 1.160,32 1.160,32 1.160,32 2 2 1.350,00 1.350,00 0 2 450,00 6 1.684,82 1.684,82 1.684,82 5 6 1.560,03 3.000,00 3 2.315,15 2.315,15 2.315,15 1 3 2.221,94 3.000,00 1 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1 1 1.500,00 3.000,00 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO
251. 6.Persentase layanan perkantoran 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 963 - Layanan Data dan Informasi 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal
252. 7.Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 955 - Layanan Manajemen Keuangan Setditjen DJTR Kegiatan 1: 1.Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1 1.Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) 5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 957 - Layanan Hukum EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan Hukum EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal Fasilitasi dan Koordinasi Forum Penataan Ruang 5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal Layanan Perencanaan dan Penganggaran 5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal Layanan Pemantauan dan Evaluasi 5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR) AEC - Kerja sama 001 - Fasilitasi Agenda Global dan Administrasi Kerjasama Bidang Tata Ruang AEC - Kerja sama Fasilitasi Agenda Global dan Administrasi Kerjasama Bidang Tata Ruang Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 100 100 1 Layanan 3.332,56 1 Layanan 3.665,82 1 Layanan 5.479,17 1 Layanan 6.027,09 1 Layanan 132,00 1 Layanan 145,20 1 unit 65,92 1 unit 72,51 1 Layanan 89,25 1 Layanan 98,18 AA AA 2 2 1.230,98 1.230,98 2 2 1.267,91 1.267,91 1 2 450,00 450,00 1 2 450,00 450,00 6 6 1.965,64 3.000,00 6 6 2.063,92 3.000,00 2 3 3.090,00 3.090,00 3 3 3.182,70 3.182,70 1 1 1.575,00 3.090,00 1 1 1.653,75 3.182,70 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO
253. 6.Persentase layanan perkantoran 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 963 - Layanan Data dan Informasi 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal
254. 7.Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen 7982 - Dukungan Manajemen (BPSDM) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 955 - Layanan Manajemen Keuangan Setditjen DJTR Kegiatan 1: 1.Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1 1.Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) 5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 957 - Layanan Hukum EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan Hukum EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal Fasilitasi dan Koordinasi Forum Penataan Ruang 5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal Layanan Perencanaan dan Penganggaran 5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal Layanan Pemantauan dan Evaluasi 5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR) AEC - Kerja sama 001 - Fasilitasi Agenda Global dan Administrasi Kerjasama Bidang Tata Ruang AEC - Kerja sama Fasilitasi Agenda Global dan Administrasi Kerjasama Bidang Tata Ruang Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 100 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1 Layanan 4.032,40 2.323,45 3.029,60 3.332,56 3.665,82 4.032,40 1 Layanan 6.629,79 2.062,01 4.981,06 5.479,17 6.027,09 6.629,79 1 Layanan 159,72 120,00 132,00 145,20 159,72 1 unit 79,76 19,10 59,93 65,92 72,51 79,76 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 108,00 81,14 89,25 98,18 108,00 AA Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang 2 2 1.305,95 1.305,95 1.160,32 1.350,00 1.230,98 1.267,91 1.305,95 1 2 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 6 6 2.167,12 3.000,00 1.684,82 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3 3 3.278,18 3.278,18 2.315,15 3.000,00 3.090,00 3.182,70 3.278,18 1 1 1.736,44 3.278,18 1.560,00 3.000,00 3.090,00 3.182,70 3.278,18 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 2.Indeks Maturitas SPIP 3,9 3,9 5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Layanan 2 174,05 2 174,05 EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal Pembinaan, Pengembangan, dan Pengendalian Kepatuhan Internal dan Manajemen Risiko Indeks
255. 3.Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara 81,63 80 5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR) EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM EBC - Layanan Manajemen SDM Internal Layanan Manajemen SDM Layanan 4 751,95 4 1.566,43
256. 4.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 100% 100% 5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan Umum Layanan 5 392,95 5 745,91 5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan Perkantoran Layanan Perkantoran 1 10.780,89 1 10.780,89 5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR) EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal Layanan Sarana Internal Layanan 5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 963 - Layanan Data dan Informasi EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan Data dan Informasi Layanan 5 2.364,00 6 5.057,79
257. 5.Persentase tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat 100% 100% 5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan Hubungan Masyarakat Layanan 2 1.275,85 2 1.280,30
258. 6.Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen Persentase 100% 5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 955 - Layanan Manajemen Keuangan EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal Layanan Manajemen Keuangan Dokumen 2 100,00 2 818,25
259. 7.Indeks IKPA 84,91 85 5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan BMN Layanan BMN 1 221,80 1 501,16 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 2.Indeks Maturitas SPIP 5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal Pembinaan, Pengembangan, dan Pengendalian Kepatuhan Internal dan Manajemen Risiko
260. 3.Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara 5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR) EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM EBC - Layanan Manajemen SDM Internal Layanan Manajemen SDM
261. 4.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan Umum 5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan Perkantoran 5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR) EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal Layanan Sarana Internal 5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 963 - Layanan Data dan Informasi EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan Data dan Informasi
262. 5.Persentase tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat 5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan Hubungan Masyarakat
263. 6.Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen 5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 955 - Layanan Manajemen Keuangan EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal Layanan Manajemen Keuangan
264. 7.Indeks IKPA 5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan BMN Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 3,9 3,9 2 174,05 174,05 174,05 0 2 179,27 1 2 650,00 650,00 80 81 4 1.566,43 1.566,43 1.566,43 2 4 1.438,99 1.612,68 100% 100% 5 745,91 745,91 745,91 5 5 778,35 2.310,13 1 10.780,89 10.780,89 10.780,89 1 1 8.130,45 11.104,32 0 1 1.545,00 6 5.057,79 5.057,79 5.057,79 6 14 4.862,85 26.338,96 100% 100% 2 1.280,30 1.280,30 1.280,30 2 3 1.235,00 1.918,70 100% 100% 2 818,25 818,25 818,25 2 2 787,00 818,25 85 86 1 501,16 501,16 501,16 1 1 480,00 516,16 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 2.Indeks Maturitas SPIP 5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal Pembinaan, Pengembangan, dan Pengendalian Kepatuhan Internal dan Manajemen Risiko
265. 3.Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara 5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR) EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM EBC - Layanan Manajemen SDM Internal Layanan Manajemen SDM
266. 4.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan Umum 5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan Perkantoran 5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR) EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal Layanan Sarana Internal 5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 963 - Layanan Data dan Informasi EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan Data dan Informasi
267. 5.Persentase tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat 5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan Hubungan Masyarakat
268. 6.Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen 5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 955 - Layanan Manajemen Keuangan EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal Layanan Manajemen Keuangan
269. 7.Indeks IKPA 5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan BMN Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 4 4 2 2 184,64 184,64 2 2 190,18 190,18 2 2 750,00 750,00 2 2 750,00 750,00 81 82 3 4 1.660,59 1.660,59 4 4 1.710,35 1.710,35 100% 100% 5 5 817,27 2.319,43 5 5 858,14 2.329,02 1 1 8.536,98 11.437,45 1 1 8.963,83 11.780,57 1 1 1.591,35 1.591,35 1 1 1.639,10 1.639,10 7 13 5.956,99 24.966,13 8 13 7.148,39 25.714,44 100% 100% 3 3 1.945,13 1.976,27 3 3 2.035,55 2.035,55 100% 100% 2 2 818,25 818,25 2 2 818,25 818,25 87 88 1 1 504,00 531,56 1 1 529,20 547,46 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 2.Indeks Maturitas SPIP 5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal Pembinaan, Pengembangan, dan Pengendalian Kepatuhan Internal dan Manajemen Risiko
270. 3.Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara 5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR) EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM EBC - Layanan Manajemen SDM Internal Layanan Manajemen SDM
271. 4.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan Umum 5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan Perkantoran 5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR) EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal Layanan Sarana Internal 5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 963 - Layanan Data dan Informasi EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan Data dan Informasi
272. 5.Persentase tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat 5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan Hubungan Masyarakat
273. 6.Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen 5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 955 - Layanan Manajemen Keuangan EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal Layanan Manajemen Keuangan
274. 7.Indeks IKPA 5536 - Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan BMN Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 4 Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang 2 2 195,89 195,89 174,05 179,27 184,64 190,18 195,89 2 2 750,00 750,00 650,00 750,00 750,00 750,00 82 Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang 4 4 1.761,57 1.761,57 1.566,43 1.612,68 1.660,59 1.710,35 1.761,57 100% Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang 5 5 901,04 2.338,89 745,91 2.310,13 2.319,43 2.329,02 2.338,89 1 1 9.412,02 12.133,99 10.780,89 11.104,32 11.437,45 11.780,57 12.133,99 1 1 1.688,27 1.688,27 1.545,00 1.591,35 1.639,10 1.688,27 9 13 8.444,04 26.486,39 5.057,79 26.338,96 24.966,13 25.714,44 26.486,39 100% Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang 3 3 2.096,62 2.096,62 1.280,30 1.918,70 1.976,27 2.035,55 2.096,62 100% Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang 2 2 818,25 818,25 818,25 818,25 818,25 818,25 818,25 88 Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang 1 1 555,66 563,86 501,16 516,16 531,56 547,46 563,86 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 Setditjen SPPR Kegiatan 1: Indeks 1.Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1 1.Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) A 84,50 1.144,05 5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 957 - Layanan Hukum EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 957 - Layanan Hukum Layanan 1 1 82,39 5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Layanan 1 90,97 5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Layanan 1 970,69 2.Indeks Maturitas SPIP 3,90 50,63 5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 961 - Layanan Reformasi Kinerja EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 961 - Layanan Reformasi Kinerja Layanan 1,00 15,79 5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 969 - Layanan Bantuan Hukum EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 969 - Layanan Bantuan Hukum Layanan 1 1,00 34,84
275. 3.Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara 93 1.650,93 5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR) EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM Layanan 1 1.650,93
276. 4.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran Indeks 100% 16.600,06 5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum Layanan 1 1 113,20 5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran Layanan 1 1 7.370,50 5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR) EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal 232 9.116,36
277. 5.Persentase tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat 100,00% 383,39 5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Layanan 1 1 383,39 Dukungan Manajemen Internal Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Setditjen SPPR Kegiatan 1: 1.Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1 1.Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) 5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 957 - Layanan Hukum EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 957 - Layanan Hukum 5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 2.Indeks Maturitas SPIP 5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 961 - Layanan Reformasi Kinerja EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 961 - Layanan Reformasi Kinerja 5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 969 - Layanan Bantuan Hukum EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 969 - Layanan Bantuan Hukum
278. 3.Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara 5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR) EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM
279. 4.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum 5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR) EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal
280. 5.Persentase tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat 5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Dukungan Manajemen Internal Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 84,50 1.144,05 85,00 1.144,05 1 82,39 82,39 1 82,39 1 90,97 90,97 1 90,97 1 970,69 970,69 1 970,53 3,90 50,63 50,63 3,90 50,63 1,00 15,79 15,79 1 15,79 1,00 34,84 34,84 1 34,84 93 1.650,93 1.650,93 93 1.650,93 1 1.650,93 1.650,93 1 1.650,93 100% 16.600,06 100% 16.600,06 1 113,20 113,20 1 113,20 1 7.370,50 7.370,50 1 6.935,07 232 9.116,36 9.116,36 232 9.116,36 100,00% 383,39 100,00% 383,39 1 383,39 383,39 1 383,39 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Setditjen SPPR Kegiatan 1: 1.Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1 1.Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) 5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 957 - Layanan Hukum EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 957 - Layanan Hukum 5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 2.Indeks Maturitas SPIP 5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 961 - Layanan Reformasi Kinerja EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 961 - Layanan Reformasi Kinerja 5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 969 - Layanan Bantuan Hukum EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 969 - Layanan Bantuan Hukum
281. 3.Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara 5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR) EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM
282. 4.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum 5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR) EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal
283. 5.Persentase tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat 5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Dukungan Manajemen Internal Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 86,00 1.201,25 87 1.261,31 1 86,50 1 90,83 1 95,52 1 100,30 1 1.019,05 1 1.069,01 4,00 53,16 4,00 55,82 1 16,58 1 17,41 1 36,58 1 38,41 94 1.733,47 94 1.820,15 1 1.733,47 1 1.820,15 100% 17.430,06 100% 18.301,57 1 118,86 1 124,80 1 7.281,83 1 7.645,92 232 9.572,18 232 10.050,79 100,00% 402,56 100,00% 422,69 1 402,56 1 422,69 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Setditjen SPPR Kegiatan 1: 1.Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1 1.Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) 5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 957 - Layanan Hukum EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 957 - Layanan Hukum 5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 2.Indeks Maturitas SPIP 5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 961 - Layanan Reformasi Kinerja EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 961 - Layanan Reformasi Kinerja 5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 969 - Layanan Bantuan Hukum EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 969 - Layanan Bantuan Hukum
284. 3.Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara 5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR) EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM
285. 4.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum 5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR) EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal
286. 5.Persentase tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat 5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Dukungan Manajemen Internal Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 89 1.324,38 1.144,05 1.144,05 1.201,25 1.261,31 1.324,38 Sekretariat Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang 1 1 95,37 82,39 82,39 86,50 90,83 95,37 1 105,31 90,97 90,97 95,52 100,30 105,31 1 1.122,46 970,69 970,53 1.019,05 1.069,01 1.122,46 4,10 58,61 50,63 50,63 53,16 55,82 58,61 Sekretariat Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang 1 18,28 15,79 15,79 16,58 17,41 18,28 1 1 40,33 34,84 34,84 36,58 38,41 40,33 95 1.911,15 1.650,93 1.650,93 1.733,47 1.820,15 1.911,15 Sekretariat Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang 1 1.911,15 1.650,93 1.650,93 1.733,47 1.820,15 1.911,15 100% 19.216,65 16.600,06 16.600,06 17.430,06 18.301,57 19.216,65 Sekretariat Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang 1 130,04 113,20 113,20 118,86 124,80 130,04 1 8.028,22 7.370,50 6.935,07 7.281,83 7.645,92 8.028,22 232 10.553,33 9.116,36 9.116,36 9.572,18 10.050,79 10.553,33 100,00% 443,82 383,39 383,39 402,56 422,69 443,82 Sekretariat Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang 1 1 443,82 383,39 383,39 402,56 422,69 443,82 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025
287. 6.Indeks IKPA Persentase 91 274,00 5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN Layanan 1 1 225,25 5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 955 - Layanan Manajemen Keuangan EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 955 - Layanan Manajemen Keuangan Layanan 1 48,75
288. 7.Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen Setditjen PHPT Kegiatan 1: 1.Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1 Persentase
289. 1.Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) A A 1.696,24 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 957 - Layanan Hukum 1 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Indeks 1 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1 2.Indeks Maturitas SPIP 3,9 3,9 3,49 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 1
290. 3.Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Indeks 81 81 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM 1 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan Indeks 1
291. 4.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 100 % 100 % 6.691,18 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 959 - Layanan Protokoler 1 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO
292. 6.Indeks IKPA 5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN 5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 955 - Layanan Manajemen Keuangan EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 955 - Layanan Manajemen Keuangan
293. 7.Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen Setditjen PHPT Kegiatan 1: 1.Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1
294. 1.Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 957 - Layanan Hukum 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 2.Indeks Maturitas SPIP 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
295. 3.Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan
296. 4.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 959 - Layanan Protokoler Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 91,01 274,00 91,02 274,00 1 225,25 225,25 1 225,41 1 48,75 48,75 1 48,75 A 1.815,65 1.815,65 A 1.875,19 1 151,52 151,52 182,78 1 87,53 1 400,48 400,48 304,44 1 57,14 1 1.263,65 1.263,65 1.378,13 1 1.236,28 3,9 35,60 35,60 3,9 373,75 1 35,60 35,60 9,24 1 373,75 81 108,40 108,40 81 113,82 1 64,40 64,40 118,90 1 67,62 1 44,00 44,00 60,00 1 46,20 100% 6.854,92 6.854,92 100 % 7.025,74 1 221,61 221,61 282,25 1 276,17 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO
297. 6.Indeks IKPA 5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN 5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 955 - Layanan Manajemen Keuangan EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 955 - Layanan Manajemen Keuangan
298. 7.Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen Setditjen PHPT Kegiatan 1: 1.Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1
299. 1.Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 957 - Layanan Hukum 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 2.Indeks Maturitas SPIP 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
300. 3.Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan
301. 4.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 959 - Layanan Protokoler Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 91,03 287,70 91,04 302,08 1 236,68 1 248,52 1 51,19 1 53,74 A 1.968,95 A 2.067,40 1 163,87 1 168,78 1 433,12 1 446,11 1 1.366,64 1 1.407,64 3,9 38,50 3,9 39,66 1 38,50 1 39,66 81 117,24 81 120,76 1 69,65 1 71,74 1 47,59 1 49,01 100 % 7.377,03 100 % 7.745,88 1 239,67 1 246,86 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO
302. 6.Indeks IKPA 5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN 5542 - Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 955 - Layanan Manajemen Keuangan EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 955 - Layanan Manajemen Keuangan
303. 7.Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen Setditjen PHPT Kegiatan 1: 1.Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1
304. 1.Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 957 - Layanan Hukum 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 2.Indeks Maturitas SPIP 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
305. 3.Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan
306. 4.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 959 - Layanan Protokoler Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 91,05 317,19 274,00 274,00 287,70 302,08 317,19 Sekretariat Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang 1 1 260,94 225,25 225,41 236,68 248,52 260,94 1 56,43 48,75 48,75 51,19 53,74 56,43 Sekretariat Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang A 2.170,77 1.696,24 1.875,19 1.968,95 2.067,40 2.170,77 Sekretariat Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang 1 173,85 87,53 163,87 168,78 173,85 1 459,50 57,14 433,12 446,11 459,50 1 1.449,87 1.236,28 1.366,64 1.407,64 1.449,87 3,9 40,85 3,49 373,75 38,50 39,66 40,85 Sekretariat Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah 1 40,85 373,75 38,50 39,66 40,85 81 124,38 113,82 117,24 120,76 124,38 Sekretariat Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah 1 73,89 67,62 69,65 71,74 73,89 1 50,48 46,20 47,59 49,01 50,48 100 % 8.133,17 6.691,18 7.025,74 7.377,03 7.745,88 8.133,17 Sekretariat Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah 1 254,26 276,17 239,67 246,86 254,26 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum Persentase 1 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 963 - Layanan Data dan Informasi 1 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 1 5.784,67 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal 20 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan 1
307. 5.Persentase tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat 100 % 100 % 136,94 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi 1
308. 6.Indeks IKPA Persentase 89 89 86,17 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN Dokumen 1 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 955 - Layanan Manajemen Keuangan Dokumen 1
309. 7.Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen Setditjen Pentag Kegiatan 1: 1.Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1 1.Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) A A 520,00 5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 957 - Layanan Hukum EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 957 - Layanan Hukum Layanan 5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Dokumen 5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Dokumen
310. 2.Persentase tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat 100 100 40,00 5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Layanan
311. 3.Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Persentase 65 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 963 - Layanan Data dan Informasi 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan
312. 5.Persentase tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
313. 6.Indeks IKPA 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 955 - Layanan Manajemen Keuangan
314. 7.Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen Setditjen Pentag Kegiatan 1: 1.Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1 1.Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) 5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 957 - Layanan Hukum EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 957 - Layanan Hukum 5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi
315. 2.Persentase tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat 5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
316. 3.Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 1 302,05 302,05 237,12 1 299,86 1 163,74 163,74 95,12 1 5,36 1 5.784,67 5.784,67 5.784,67 1 4.667,85 20 306,00 306,00 255,00 20 330,00 1 76,86 76,86 77,12 1 106,86 100% 136,94 136,94 100 % 143,79 1 136,94 136,94 104,66 1 352,94 89 86,17 86,17 90 1 23,95 23,95 24,27 1 24,22 1 62,22 62,22 123,85 1 44,94 4.237,55 5.030,43 A 1 48,36 48,36 48,36 1 48,36 1 278,32 278,32 278,32 1 273,05 1 149,48 149,48 149,48 1 237,26 100 1 31,30 31,30 31,30 1 31,30 65 65 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 963 - Layanan Data dan Informasi 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan
317. 5.Persentase tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
318. 6.Indeks IKPA 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 955 - Layanan Manajemen Keuangan
319. 7.Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen Setditjen Pentag Kegiatan 1: 1.Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1 1.Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) 5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 957 - Layanan Hukum EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 957 - Layanan Hukum 5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi
320. 2.Persentase tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat 5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
321. 3.Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 1 326,67 1 336,47 1 177,09 1 182,40 1 4.807,89 1 6.443,91 21 339,90 23 340,87 1 83,12 1 85,62 100 % 150,98 100 % 158,53 1 141,05 1 145,28 91 92 1 25,90 1 26,68 1 67,29 1 69,31 5.406,18 5.676,65 A 551,67 A 620,01 1 50,29 1 51,79 1 339,49 1 349,67 1 212,18 1 218,55 100 42,44 100 43,71 1 42,44 1 43,71 65 90,68 65 93,40 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 963 - Layanan Data dan Informasi 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan
322. 5.Persentase tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
323. 6.Indeks IKPA 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN 5548 - Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 955 - Layanan Manajemen Keuangan
324. 7.Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen Setditjen Pentag Kegiatan 1: 1.Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1 1.Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) 5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 957 - Layanan Hukum EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 957 - Layanan Hukum 5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi
325. 2.Persentase tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat 5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
326. 3.Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 1 346,56 299,86 326,67 336,47 346,56 1 187,87 5,36 177,09 182,40 187,87 1 6.637,22 5.784,67 4.667,85 4.807,89 6.443,91 6.637,22 25 351,09 330,00 339,90 340,87 351,09 1 88,19 106,86 83,12 85,62 88,19 100 % 166,45 136,94 143,79 150,98 158,53 166,45 Sekretariat Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah 1 149,64 352,94 141,05 145,28 149,64 93 86,17 Sekretariat Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah 1 27,48 24,22 25,90 26,68 27,48 1 71,39 44,94 67,29 69,31 71,39 Sekretariat Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah 5.931,35 5.030,43 5.406,18 5.676,65 5.931,35 A 638,61 520,00 551,67 620,01 638,61 Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Agraria 1 53,35 48,36 50,29 51,79 53,35 1 360,16 273,05 339,49 349,67 360,16 1 225,10 237,26 212,18 218,55 225,10 100 45,02 40,00 42,44 43,71 45,02 Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Agraria 1 45,02 31,30 42,44 43,71 45,02 65 96,20 90,68 93,40 96,20 Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Agraria Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag) EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM Layanan
327. 4.Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen Indeks 5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 955 - Layanan Manajemen Keuangan EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 955 - Layanan Manajemen Keuangan Dokumen Indikator Kinerja Kegiatan KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag) EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM
328. 4.Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen 5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 955 - Layanan Manajemen Keuangan EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 955 - Layanan Manajemen Keuangan Indikator Kinerja Kegiatan VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 1 85,97 85,97 85,97 1 85,97 1 57,09 57,09 57,09 1 59,94 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag) EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM
329. 4.Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen 5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 955 - Layanan Manajemen Keuangan EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 955 - Layanan Manajemen Keuangan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 1 90,68 1 93,40 59,04 60,81 1 59,04 1 60,81 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag) EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM
330. 4.Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen 5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 955 - Layanan Manajemen Keuangan EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 955 - Layanan Manajemen Keuangan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 1 96,20 85,97 90,68 93,40 96,20 62,63 59,04 60,81 62,63 Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Agraria 1 62,63 59,94 59,04 60,81 62,63 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 5.Indeks Maturitas SPIP 3,3 3,4 101,12 5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Layanan 6.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran Indeks 100 1 3.890,40 5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum Layanan 5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran Layanan 5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag) EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal Unit
331. 7.Indeks IKPA 90 92 88,65 5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN Layanan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 5.Indeks Maturitas SPIP 5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 6.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum 5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag) EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal
332. 7.Indeks IKPA 5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 3,45 1 16,11 16,11 16,11 1 16,11 100% 1 349,22 349,22 349,22 1 263,86 1 3.030,38 3.030,38 3.030,38 1 3.823,26 20 157,60 157,60 157,60 28 157,60 92,5 1 33,72 33,72 33,72 1 33,72 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 5.Indeks Maturitas SPIP 5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 6.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum 5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag) EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal
333. 7.Indeks IKPA 5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 3,5 16,60 3,55 17,10 1 16,60 1 17,10 100% 4.610,74 100% 4.805,57 1 222,79 1 229,47 1 3.937,96 1 4.056,09 30 450,00 35 520,00 93 35,01 93,5 36,06 1 35,01 1 36,06 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 5.Indeks Maturitas SPIP 5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 6.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum 5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag) EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal
334. 7.Indeks IKPA 5553 - Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 4 17,61 101,12 16,60 17,10 17,61 Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Agraria 1 17,61 16,11 16,60 17,10 17,61 100% 5.034,13 3.890,40 4.610,74 4.805,57 5.034,13 Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Agraria 1 236,36 263,86 222,79 229,47 236,36 1 4.177,78 3.823,26 3.937,96 4.056,09 4.177,78 40 620,00 157,60 450,00 520,00 620,00 94 37,14 88,65 35,01 36,06 37,14 Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Agraria 1 37,14 33,72 35,01 36,06 37,14 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 Setditjen PTPP Kegiatan 1: Dokumen 1.Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1 11.003,85 1.Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) A A 2.514,15 5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 957 - Layanan Hukum 1 358,44 5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 969 - Layanan Bantuan Hukum Indeks 1 1.290,94 5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1 387,35 5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1 477,42
335. 2.Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat 100 100 380,73 5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi 1 380,73
336. 3.Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen Persentase 80 4.Indeks Maturitas SPIP 3,325 3,325 146,48 5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 961 - Layanan Reformasi Kinerja Persentase 1 146,48 Dukungan Manajemen Internal Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Setditjen PTPP Kegiatan 1: 1.Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1 1.Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) 5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 957 - Layanan Hukum 5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 969 - Layanan Bantuan Hukum 5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi
337. 2.Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat 5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
338. 3.Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen 4.Indeks Maturitas SPIP 5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 961 - Layanan Reformasi Kinerja Dukungan Manajemen Internal Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 10.441,15 A 2.674,48 1 358,44 358,44 358,44 1 170,53 1 1.290,94 1.290,94 1.290,94 1 1.259,53 1 387,35 387,35 387,35 1 503,98 1 477,42 477,42 477,42 1 740,44 100 646,39 1 380,73 380,73 380,73 1 646,39 80 80 3,350 144,00 1 146,48 146,48 146,48 1 144,00 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Setditjen PTPP Kegiatan 1: 1.Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1 1.Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) 5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 957 - Layanan Hukum 5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 969 - Layanan Bantuan Hukum 5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi
339. 2.Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat 5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
340. 3.Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen 4.Indeks Maturitas SPIP 5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 961 - Layanan Reformasi Kinerja Dukungan Manajemen Internal Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 16.246,02 17.521,28 A 5.237,05 A 5.498,90 1 761,89 1 799,98 1 1.917,14 1 2.013,00 1 740,86 1 777,90 1 1.817,16 1 1.908,02 100 793,91 100 833,61 1 793,91 1 833,61 80 80 3,400 251,11 3,425 276,22 1 251,11 1 276,22 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Setditjen PTPP Kegiatan 1: 1.Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1 1.Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) 5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 957 - Layanan Hukum 5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 969 - Layanan Bantuan Hukum 5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi
341. 2.Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat 5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
342. 3.Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen 4.Indeks Maturitas SPIP 5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 961 - Layanan Reformasi Kinerja Dukungan Manajemen Internal Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 18.906,62 11.003,85 10.441,15 16.246,02 17.521,28 18.906,62 A 5.773,85 2.514,15 2.674,48 5.237,05 5.498,90 5.773,85 Sekretariat Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan 1 839,98 358,44 170,53 761,89 799,98 839,98 1 2.113,65 1.290,94 1.259,53 1.917,14 2.013,00 2.113,65 1 816,80 387,35 503,98 740,86 777,90 816,80 1 2.003,42 477,42 740,44 1.817,16 1.908,02 2.003,42 100 875,29 380,73 646,39 793,91 833,61 875,29 Sekretariat Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan 1 875,29 380,73 646,39 793,91 833,61 875,29 80 Sekretariat Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan 3,450 303,85 146,48 144,00 251,11 276,22 303,85 Sekretariat Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan 1 303,85 146,48 144,00 251,11 276,22 303,85 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025
343. 5.Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Indeks 65 697,96 5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP) EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM 1 697,96 6.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran Indeks 100 % 100 % 6.759,33 5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum 1 1.830,30 5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran Persentase 1 4.284,51 5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP) EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal 12 644,52
344. 7.Indeks IKPA 92 92,5 505,20 5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN Layanan 1 182,11 5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 955 - Layanan Manajemen Keuangan Layanan 1 323,08 Setditjen PPTR Kegiatan 1: 1.Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1 1.Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) A 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 957 - Layanan Hukum Layanan 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Layanan 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Layanan 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) AEE - Kemitraan 001 - Fasilitasi Kemitraan Bidang Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Layanan Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO
345. 5.Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara 5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP) EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM 6.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum 5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP) EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal
346. 7.Indeks IKPA 5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN 5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 955 - Layanan Manajemen Keuangan Setditjen PPTR Kegiatan 1: 1.Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1 1.Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 957 - Layanan Hukum 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) AEE - Kemitraan 001 - Fasilitasi Kemitraan Bidang Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 65 697,96 697,96 697,96 65 766,25 1 697,96 697,96 697,96 1 766,25 100 % 5.846,17 1 1.830,30 1.830,30 1.830,30 1 387,05 1 4.284,51 4.284,51 4.284,51 1 4.538,38 12 644,52 644,52 644,52 53 920,74 93 363,87 1 182,11 182,11 182,11 1 103,92 1 323,08 323,08 323,08 1 259,95 3.660,00 A 3.635,00 4.400,00 1 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1 1.074,00 1.200,00 1 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1 874,00 1.200,00 1 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1 1.300,00 1.500,00 1 300,00 300,00 300,00 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO
347. 5.Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara 5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP) EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM 6.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum 5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP) EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal
348. 7.Indeks IKPA 5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN 5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 955 - Layanan Manajemen Keuangan Setditjen PPTR Kegiatan 1: 1.Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1 1.Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 957 - Layanan Hukum 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) AEE - Kemitraan 001 - Fasilitasi Kemitraan Bidang Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 65 955,76 65 1.003,55 1 955,76 1 1.003,55 100 % 8.227,78 100 % 9.050,55 1 2.255,11 1 2.480,62 1 4.959,85 1 5.455,84 53 1.012,81 53 1.114,09 93,5 780,41 94 858,46 1 272,71 1 299,98 1 507,70 1 558,47 A 4.050,00 5.130,00 A 4.650,00 5.600,00 1 1.200,00 1.500,00 1 1.500,00 1.650,00 1 1.000,00 1.500,00 1 1.200,00 1.650,00 1 1.450,00 1.600,00 1 1.500,00 1.700,00 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO
349. 5.Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara 5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP) EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM 6.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum 5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP) EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal
350. 7.Indeks IKPA 5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN 5559 - Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 955 - Layanan Manajemen Keuangan Setditjen PPTR Kegiatan 1: 1.Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1 1.Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 957 - Layanan Hukum 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) AEE - Kemitraan 001 - Fasilitasi Kemitraan Bidang Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 65 1.053,72 697,96 766,25 955,76 1.003,55 1.053,72 Sekretariat Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan 1 1.053,72 697,96 766,25 955,76 1.003,55 1.053,72 100 % 9.955,61 6.759,33 5.846,17 8.227,78 9.050,55 9.955,61 Sekretariat Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan 1 2.728,69 1.830,30 387,05 2.255,11 2.480,62 2.728,69 1 6.001,42 4.284,51 4.538,38 4.959,85 5.455,84 6.001,42 53 1.225,50 644,52 920,74 1.012,81 1.114,09 1.225,50 94,5 944,30 505,20 363,87 780,41 858,46 944,30 Sekretariat Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan 1 329,98 182,11 103,92 272,71 299,98 329,98 1 614,32 323,08 259,95 507,70 558,47 614,32 A 5.250,00 6.250,00 3.635,00 4.050,00 4.650,00 5.250,00 Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang 1 1.650,00 1.800,00 1.074,00 1.200,00 1.500,00 1.650,00 1 1.500,00 1.800,00 874,00 1.000,00 1.200,00 1.500,00 1 1.600,00 2.000,00 1.300,00 1.450,00 1.500,00 1.600,00 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) AEC - Kemitraan 001 - Fasilitasi Kerja Sama Bidang Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Layanan
351. 2.Persentase tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat 100 1.114,08 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) FAB - Sistem Informasi Pemerintahan 001 - Sistem Informasi Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Layanan
352. 3.Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Presentase 81 82 1.230,00 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM Layanan 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan Layanan 4.Indeks Maturitas SPIP 3,9 3,9 300,00 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 961 - Layanan Reformasi Kinerja Layanan 5.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran Indeks 100 100 9.185,74 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum Layanan 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 963 - Layanan Data dan Informasi Layanan 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran Layanan 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal Paket 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Layanan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) AEC - Kemitraan 001 - Fasilitasi Kerja Sama Bidang Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
353. 2.Persentase tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) FAB - Sistem Informasi Pemerintahan 001 - Sistem Informasi Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
354. 3.Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan 4.Indeks Maturitas SPIP 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 961 - Layanan Reformasi Kinerja 5.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 963 - Layanan Data dan Informasi 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 1 387,00 500,00 1.114,08 100 1.000,00 1.300,00 1 1.114,08 1.114,08 1.114,08 1 1.000,00 1.300,00 1.230,00 82 674,00 2.200,00 1 500,00 500,00 500,00 1 337,00 1.100,00 1 730,00 730,00 730,00 1 337,00 1.100,00 300,00 3,9 674,00 1.300,00 1 300,00 300,00 300,00 1 674,00 1.300,00 9.185,74 100 10.023,15 14.550,00 1 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1 1.600,00 2.000,00 1 422,34 422,34 422,34 1 337,00 450,00 1 7.013,40 7.013,40 7.013,40 1 7.649,15 10.000,00 1 1.500,00 1 350,00 350,00 350,00 1 437,00 600,00 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) AEC - Kemitraan 001 - Fasilitasi Kerja Sama Bidang Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
355. 2.Persentase tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) FAB - Sistem Informasi Pemerintahan 001 - Sistem Informasi Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
356. 3.Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan 4.Indeks Maturitas SPIP 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 961 - Layanan Reformasi Kinerja 5.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 963 - Layanan Data dan Informasi 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 1 400,00 530,00 1 450,00 600,00 100 1.200,00 1.500,00 100 1.500,00 1.600,00 1 1.200,00 1.500,00 1 1.500,00 1.600,00 82,5 700,00 2.400,00 82,5 750,00 3.000,00 1 350,00 1.200,00 1 375,00 1.500,00 1 350,00 1.200,00 1 375,00 1.500,00 4 700,00 1.500,00 4 730,00 1.600,00 1 700,00 1.500,00 1 730,00 1.600,00 100 14.200,00 18.400,00 100 17.975,00 23.500,00 1 1.750,00 2.100,00 1 2.000,00 2.300,00 1 350,00 500,00 1 375,00 650,00 1 10.000,00 13.000,00 1 13.000,00 17.000,00 1 1.500,00 2.000,00 1 1.800,00 2.500,00 1 600,00 800,00 1 800,00 1.050,00 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) AEC - Kemitraan 001 - Fasilitasi Kerja Sama Bidang Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
357. 2.Persentase tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) FAB - Sistem Informasi Pemerintahan 001 - Sistem Informasi Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
358. 3.Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan 4.Indeks Maturitas SPIP 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 961 - Layanan Reformasi Kinerja 5.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 963 - Layanan Data dan Informasi 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 1 500,00 650,00 387,00 400,00 450,00 500,00 100 1.650,00 1.800,00 1.114,08 Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang 1 1.650,00 1.800,00 1.000,00 1.200,00 1.500,00 1.650,00 83 800,00 3.200,00 1.230,00 Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang 1 400,00 1.600,00 337,00 350,00 375,00 400,00 1 400,00 1.600,00 337,00 350,00 375,00 400,00 4 750,00 1.700,00 300,00 Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang 1 750,00 1.700,00 674,00 700,00 730,00 750,00 100 22.850,00 30.780,00 9.185,74 Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang 1 2.100,00 2.500,00 1.600,00 1.750,00 2.000,00 2.100,00 1 400,00 680,00 337,00 350,00 375,00 400,00 1 17.000,00 23.000,00 7.649,15 10.000,00 13.000,00 17.000,00 1 2.300,00 3.100,00 1.500,00 1.800,00 2.300,00 1 1.050,00 1.500,00 437,00 600,00 800,00 1.050,00 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025
359. 6.Indeks IKPA 88 90 850,00 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN Layanan 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 955 - Layanan Manajemen Keuangan Layanan
360. 7.Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen Setditjen PSKP Kegiatan 1: 1.Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1 9.211,10 1.Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) A 1.723,30 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 957 - Layanan Hukum 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 969 - Layanan Bantuan Hukum Indeks 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi
361. 2.Persentase tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat 100 351,96 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
362. 3.Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen 60% 200,80 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 965 - Layanan Audit Internal
363. 4.Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Indeks 65 273,78 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM Nilai Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Sasaran Kegiatan KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO
364. 6.Indeks IKPA 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 955 - Layanan Manajemen Keuangan
365. 7.Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen Setditjen PSKP Kegiatan 1: 1.Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1 1.Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 957 - Layanan Hukum 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 969 - Layanan Bantuan Hukum 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi
366. 2.Persentase tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
367. 3.Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 965 - Layanan Audit Internal
368. 4.Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Sasaran Kegiatan VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 850,00 90 874,00 1.150,00 1 500,00 500,00 500,00 1 437,00 550,00 1 350,00 350,00 350,00 1 437,00 600,00 4.558,61 4.652,49 9.211,10 9.211,10 7.672,84 A 1.723,30 1.723,30 1.723,30 A 1.723,30 1 636,17 636,17 636,17 1 636,17 1 17,55 17,55 17,55 1 17,55 4 747,12 747,12 747,12 4 747,12 3 322,46 322,46 322,46 3 322,46 100 351,96 351,96 351,96 100 351,96 1 351,96 351,96 351,96 1 351,96 60% 200,80 200,80 200,80 65% 104,69 1 200,80 200,80 200,80 1 104,69 65 273,78 273,78 273,78 65 273,78 1 273,78 273,78 273,78 1 273,78 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO
369. 6.Indeks IKPA 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 955 - Layanan Manajemen Keuangan
370. 7.Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen Setditjen PSKP Kegiatan 1: 1.Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1 1.Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 957 - Layanan Hukum 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 969 - Layanan Bantuan Hukum 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi
371. 2.Persentase tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
372. 3.Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 965 - Layanan Audit Internal
373. 4.Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Sasaran Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 91 1.000,00 1.520,00 91 1.300,00 2.000,00 1 500,00 720,00 1 650,00 950,00 1 500,00 800,00 1 650,00 1.050,00 9.985,09 10.284,65 A 1.828,26 A 1.883,11 1 674,91 1 695,16 1 18,62 1 19,18 4 792,63 4 816,40 3 342,10 3 352,37 100 373,40 100 384,60 1 373,40 1 384,60 70% 213,03 75% 219,42 1 213,03 1 219,42 65 290,45 65 299,16 1 290,45 1 299,16 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO
374. 6.Indeks IKPA 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN 5565 - Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 955 - Layanan Manajemen Keuangan
375. 7.Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen Setditjen PSKP Kegiatan 1: 1.Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1 1.Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 957 - Layanan Hukum 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 969 - Layanan Bantuan Hukum 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi
376. 2.Persentase tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
377. 3.Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 965 - Layanan Audit Internal
378. 4.Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Sasaran Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 92 1.700,00 2.750,00 850,00 Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang 1 850,00 1.250,00 437,00 500,00 650,00 850,00 1 850,00 1.500,00 437,00 500,00 650,00 850,00 Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Agraria 10.593,20 9.211,10 7.672,84 9.985,09 10.284,65 10.593,20 A 1.939,60 1.723,30 1.723,30 1.828,26 1.883,11 1.939,60 Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan 1 716,01 636,17 674,91 695,16 716,01 1 19,76 17,55 18,62 19,18 19,76 4 840,90 747,12 792,63 816,40 840,90 3 362,94 322,46 342,10 352,37 362,94 100 396,14 351,96 351,96 373,40 384,60 396,14 Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan 1 396,14 351,96 373,40 384,60 396,14 80% 226,00 200,80 104,69 213,03 219,42 226,00 Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan 1 226,00 104,69 213,03 219,42 226,00 65 308,14 273,78 273,78 290,45 299,16 308,14 Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan 1 308,14 273,78 290,45 299,16 308,14 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 5.Indeks Maturitas SPIP Indeks 3,4 16,60 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 6.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran Indeks 100 6.451,85 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 963 - Layanan Data dan Informasi Persen 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal
379. 7.Indeks IKPA 96 192,81 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 955 - Layanan Manajemen Keuangan Indeks Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 5.Indeks Maturitas SPIP 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 6.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 963 - Layanan Data dan Informasi 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal
380. 7.Indeks IKPA 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 955 - Layanan Manajemen Keuangan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 3,8 16,60 16,60 16,60 3,9 223,92 1 16,60 16,60 16,60 1 223,92 100 4.558,61 1.893,24 6.451,85 6.451,85 100 4.796,59 1 289,00 289,00 289,00 1 289,00 1 987,25 987,25 987,25 1 987,25 1 4.558,61 4.558,61 4.558,61 1 3.020,35 43 617,00 617,00 617,00 43 500,00 192,81 192,81 192,81 96,5 198,60 1 60,23 60,23 60,23 1 60,23 1 132,58 132,58 132,58 1 132,58 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 5.Indeks Maturitas SPIP 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 6.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 963 - Layanan Data dan Informasi 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal
381. 7.Indeks IKPA 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 955 - Layanan Manajemen Keuangan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 4 230,64 4,1 237,56 1 230,64 1 237,56 100 6.844,77 100 7.050,11 1 306,60 1 315,79 1 1.047,37 1 1.078,79 1 4.836,23 1 4.981,31 47 654,58 50 674,21 97 204,56 97,5 210,69 1 63,90 1 65,82 1 140,66 1 144,88 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 5.Indeks Maturitas SPIP 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 6.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 963 - Layanan Data dan Informasi 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal
382. 7.Indeks IKPA 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN 5572 - Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP) EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 955 - Layanan Manajemen Keuangan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 4,2 244,69 16,60 223,92 230,64 237,56 244,69 Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan 1 244,69 223,92 230,64 237,56 244,69 100 7.261,62 6.451,85 4.796,59 6.844,77 7.050,11 7.261,62 Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan 1 325,27 289,00 306,60 315,79 325,27 1 1.111,16 987,25 1.047,37 1.078,79 1.111,16 1 5.130,75 3.020,35 4.836,23 4.981,31 5.130,75 52 694,44 500,00 654,58 674,21 694,44 98 217,01 192,81 198,60 204,56 210,69 217,01 Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan 1 67,79 60,23 63,90 65,82 67,79 1 149,22 132,58 140,66 144,88 149,22 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 SETITJEN Kegiatan 1: Peningkatan Kualitas Manajemen Internal Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) 90,4 91 239,80 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953- Layanan Pemantauan dan Evaluasi Dokumen 239,80 Indeks Layanan Tata Kelola Pengawasan Indeks 4 2.208,26 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 959 - Layanan Tatakelola Pengawasan EBA - Layanan Dukungan Manajemen Interna 959 - Layanan Tatakelola Pengawasan Layanan 1.104,13 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 965- Layanan Audit Internal Layanan 1.104,13 Indeks IKPA 97,34 98 258,34 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN Layanan 178,46 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Layanan 79,88 Indeks Layanan Perkantoran/Tata Usaha Indeks 100 100 6.115,17 Dukungan Manajemen Internal Sasaran Kegiatan I Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan 97,34 98 Indikator Kinerja Kegiatan KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO SETITJEN Kegiatan 1: Peningkatan Kualitas Manajemen Internal Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953- Layanan Pemantauan dan Evaluasi Indeks Layanan Tata Kelola Pengawasan 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 959 - Layanan Tatakelola Pengawasan EBA - Layanan Dukungan Manajemen Interna 959 - Layanan Tatakelola Pengawasan 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 965- Layanan Audit Internal Indeks IKPA 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Indeks Layanan Perkantoran/Tata Usaha Dukungan Manajemen Internal Sasaran Kegiatan I Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 91 239,80 239,80 239,80 93 251,79 239,80 239,80 251,79 4 2.208,26 2.208,26 2.208,26 5 2.318,67 1.104,13 1.104,13 1.159,34 1.104,13 1.104,13 1.159,34 98 258,34 258,34 218,36 98,5 269,66 178,46 178,46 178,46 187,39 79,88 79,88 39,90 82,27 100 5.311,39 803,78 6.115,17 6.115,17 100 6.420,93 98 98,5 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO SETITJEN Kegiatan 1: Peningkatan Kualitas Manajemen Internal Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953- Layanan Pemantauan dan Evaluasi Indeks Layanan Tata Kelola Pengawasan 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 959 - Layanan Tatakelola Pengawasan EBA - Layanan Dukungan Manajemen Interna 959 - Layanan Tatakelola Pengawasan 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 965- Layanan Audit Internal Indeks IKPA 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Indeks Layanan Perkantoran/Tata Usaha Dukungan Manajemen Internal Sasaran Kegiatan I Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 94 264,38 95 277,60 264,38 277,60 6 2.434,60 7 2.556,33 1.217,30 1.278,17 1.217,30 1.278,17 98,7 281,50 99 293,88 196,76 206,59 84,74 87,28 100 6.741,97 100 7.079,07 98,7 99 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO SETITJEN Kegiatan 1: Peningkatan Kualitas Manajemen Internal Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953- Layanan Pemantauan dan Evaluasi Indeks Layanan Tata Kelola Pengawasan 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 959 - Layanan Tatakelola Pengawasan EBA - Layanan Dukungan Manajemen Interna 959 - Layanan Tatakelola Pengawasan 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 965- Layanan Audit Internal Indeks IKPA 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Indeks Layanan Perkantoran/Tata Usaha Dukungan Manajemen Internal Sasaran Kegiatan I Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Sekretariat Inspektorat Jenderal 97 291,48 239,80 251,79 264,38 277,60 291,48 Sekretariat Inspektorat Jenderal 291,48 239,80 251,79 264,38 277,60 291,48 8 2.684,15 2.208,26 2.318,67 2.434,60 2.556,33 2.684,15 Sekretariat Inspektorat Jenderal 1.342,08 1.104,13 1.159,34 1.217,30 1.278,17 1.342,08 1.342,08 1.104,13 1.159,34 1.217,30 1.278,17 1.342,08 99,5 306,83 258,34 269,66 281,50 293,88 306,83 Sekretariat Inspektorat Jenderal 216,92 178,46 187,39 196,76 206,59 216,92 89,90 79,88 82,27 84,74 87,28 89,90 100 7.433,03 6.115,17 6.420,93 6.741,97 7.079,07 7.433,03 Sekretariat Inspektorat Jenderal 99,5 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Layanan 2.038,39 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran Layanan 2.038,39 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal Layanan 2.038,39 5531 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum Layanan 70,08 Indeks Profesionalitas ASN 86,21 88.50 1.819,15 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM Layanan 1.819,15 Indeks Penilaian Mandiri SPIP Indeks 3,939 4 488,00 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Layanan 488,00 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal 5531 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum Indeks Profesionalitas ASN 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM Indeks Penilaian Mandiri SPIP 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 2.038,39 2.038,39 2.140,31 2.038,39 2.038,39 2.140,31 2.038,39 2.038,39 2.140,31 50,08 20,00 70,08 70,08 73,58 88.50 1.819,15 1.819,15 1.819,15 90 1.910,11 1.819,15 1.819,15 1.910,11 4 488,00 488,00 488,00 4,100 488,00 488,00 512,40 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal 5531 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum Indeks Profesionalitas ASN 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM Indeks Penilaian Mandiri SPIP 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 2.247,32 2.359,69 2.247,32 2.359,69 2.247,32 2.359,69 77,26 81,13 92 2.005,62 94 2.105,90 2.005,62 2.105,90 4,200 4,300 538,02 564,92 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951 - Layanan Sarana Internal 5531 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum Indeks Profesionalitas ASN 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM Indeks Penilaian Mandiri SPIP 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 2.477,68 2.038,39 2.140,31 2.247,32 2.359,69 2.477,68 2.477,68 2.038,39 2.140,31 2.247,32 2.359,69 2.477,68 2.477,68 2.038,39 2.140,31 2.247,32 2.359,69 2.477,68 85,18 70,08 73,58 77,26 81,13 85,18 95 2.211,19 1.819,15 1.910,11 2.005,62 2.105,90 2.211,19 Sekretariat Inspektorat Jenderal 2.211,19 1.819,15 1.910,11 2.005,62 2.105,90 2.211,19 4,500 488,00 Sekretariat Inspektorat Jenderal 593,17 488,00 512,40 538,02 564,92 593,17 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 Terwujudnya Penguatan Nilai-Nilai Integritas di Lingkungan Kementerian ATR/BPN Indeks Persentase Satuan Kerja berpredikat WTAB/WBK/WBBM 19,53 25 716,48 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Layanan 716,48 Persentase success rate Pembangunan Zona Integritas Presentase 44,44 50 997,16 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Layanan 997,16 Indeks Integritas Presentase 75,88 77 15,00 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Layanan 15,00 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan II KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Terwujudnya Penguatan Nilai-Nilai Integritas di Lingkungan Kementerian ATR/BPN Persentase Satuan Kerja berpredikat WTAB/WBK/WBBM 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Persentase success rate Pembangunan Zona Integritas 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Indeks Integritas 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan II VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 25 716,48 716,48 716,48 30 752,31 716,48 716,48 50 997,16 997,16 997,16 60 1.047,01 1.047,01 77 15,00 15,00 15,00 80 15,75 15,75 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Terwujudnya Penguatan Nilai-Nilai Integritas di Lingkungan Kementerian ATR/BPN Persentase Satuan Kerja berpredikat WTAB/WBK/WBBM 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Persentase success rate Pembangunan Zona Integritas 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Indeks Integritas 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan II APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 35 789,92 40 829,42 789,92 829,42 70 1.099,36 80 1.154,33 1.099,36 1.154,33 82 16,54 83 17,36 16,54 17,36 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Terwujudnya Penguatan Nilai-Nilai Integritas di Lingkungan Kementerian ATR/BPN Persentase Satuan Kerja berpredikat WTAB/WBK/WBBM 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Persentase success rate Pembangunan Zona Integritas 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Indeks Integritas 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan II APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 50 870,89 716,48 752,31 789,92 829,42 870,89 Sekretariat Inspektorat Jenderal 870,89 716,48 789,92 829,42 870,89 90 1.212,05 997,16 1.047,01 1.099,36 1.154,33 1.212,05 Sekretariat Inspektorat Jenderal 1.212,05 997,16 1.047,01 1.099,36 1.154,33 1.212,05 85 18,23 15,00 Sekretariat Inspektorat Jenderal 18,23 15,00 15,75 16,54 17,36 18,23 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 Terciptanya transformasi tata kelola pengawasan yang resilien dan efektif Persentase Penyusunan Pedoman Tata Kelola Pengawasan 100 100 281,05 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 957- Layanan Hukum Layanan 140,53 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 969- Layanan Bantuan Hukum Layanan 140,53 Sasaran Kegiatan III Indikator Kinerja Kegiatan KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Terciptanya transformasi tata kelola pengawasan yang resilien dan efektif Persentase Penyusunan Pedoman Tata Kelola Pengawasan 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 957- Layanan Hukum 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 969- Layanan Bantuan Hukum Sasaran Kegiatan III Indikator Kinerja Kegiatan VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 100 281,05 281,05 281,05 100 295,10 140,53 140,53 147,55 140,53 140,53 147,55 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Terciptanya transformasi tata kelola pengawasan yang resilien dan efektif Persentase Penyusunan Pedoman Tata Kelola Pengawasan 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 957- Layanan Hukum 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 969- Layanan Bantuan Hukum Sasaran Kegiatan III Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 100 309,86 100 325,35 154,93 162,68 154,93 162,68 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Terciptanya transformasi tata kelola pengawasan yang resilien dan efektif Persentase Penyusunan Pedoman Tata Kelola Pengawasan 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 957- Layanan Hukum 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 969- Layanan Bantuan Hukum Sasaran Kegiatan III Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 100 341,62 281,05 295,10 309,86 325,35 341,62 Sekretariat Inspektorat Jenderal 170,81 140,53 147,55 154,93 162,68 170,81 170,81 140,53 147,55 154,93 162,68 170,81 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 Tingkat kematangan layanan pengawasan internal dari SPBE 4,1 4 160,00 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 963 - Layanan Data Informasi Layanan 160,00 Tingkat Terwujudnya tata kelola dan kepatuhan untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, integritas, dan akuntabilitas Kementerian melalui transformasi pengawasan intern Indeks Kapabilitas APIP 70 Meningkatnya kinerja hasil pengawasan dalam penerapan tata kelola dan pengendalian intern Indeks Indeks Kepuasan Kinerja Pengawasan 85 8.669,40 6667 - Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Risiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 965 - Layanan Audit Internal Layanan 8.669,40 Jumlah Rekomendasi Strategis Indeks 3 700,89 Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal Jumlah 59,77 65 6667 - Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Risiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 965 - Layanan Audit Internal Layanan 999,01 Indikator Kinerja Kegiatan Program: Program Dukungan Manajemen Sasaran Program 3 Indikator Kinerja Program ITJEN Kegiatan 1: Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Risiko Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Tingkat kematangan layanan pengawasan internal dari SPBE 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 963 - Layanan Data Informasi Terwujudnya tata kelola dan kepatuhan untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, integritas, dan akuntabilitas Kementerian melalui transformasi pengawasan intern Indeks Kapabilitas APIP Meningkatnya kinerja hasil pengawasan dalam penerapan tata kelola dan pengendalian intern Indeks Kepuasan Kinerja Pengawasan 6667 - Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Risiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 965 - Layanan Audit Internal Jumlah Rekomendasi Strategis Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal 6667 - Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Risiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 965 - Layanan Audit Internal Indikator Kinerja Kegiatan Program: Program Dukungan Manajemen Sasaran Program 3 Indikator Kinerja Program ITJEN Kegiatan 1: Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Risiko Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 4 160,00 160,00 160,00 4,2 168,00 160,00 160,00 168,00 75 85 8.669,40 8.669,40 8.669,40 86 9.102,87 8.669,40 8.669,40 9.102,87 3 4 700,89 700,89 735,93 65 999,01 999,01 999,01 70 1.048,96 999,01 999,01 1.048,96 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Tingkat kematangan layanan pengawasan internal dari SPBE 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 963 - Layanan Data Informasi Terwujudnya tata kelola dan kepatuhan untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, integritas, dan akuntabilitas Kementerian melalui transformasi pengawasan intern Indeks Kapabilitas APIP Meningkatnya kinerja hasil pengawasan dalam penerapan tata kelola dan pengendalian intern Indeks Kepuasan Kinerja Pengawasan 6667 - Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Risiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 965 - Layanan Audit Internal Jumlah Rekomendasi Strategis Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal 6667 - Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Risiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 965 - Layanan Audit Internal Indikator Kinerja Kegiatan Program: Program Dukungan Manajemen Sasaran Program 3 Indikator Kinerja Program ITJEN Kegiatan 1: Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Risiko Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 4,5 176,40 4,8 185,22 176,40 185,22 80 85 87 9.558,01 88 10.035,91 9.558,01 10.035,91 5 6 772,73 811,37 75 1.101,40 80 1.156,47 1.101,40 1.156,47 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Tingkat kematangan layanan pengawasan internal dari SPBE 5530 - Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 963 - Layanan Data Informasi Terwujudnya tata kelola dan kepatuhan untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, integritas, dan akuntabilitas Kementerian melalui transformasi pengawasan intern Indeks Kapabilitas APIP Meningkatnya kinerja hasil pengawasan dalam penerapan tata kelola dan pengendalian intern Indeks Kepuasan Kinerja Pengawasan 6667 - Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Risiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 965 - Layanan Audit Internal Jumlah Rekomendasi Strategis Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal 6667 - Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Risiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 965 - Layanan Audit Internal Indikator Kinerja Kegiatan Program: Program Dukungan Manajemen Sasaran Program 3 Indikator Kinerja Program ITJEN Kegiatan 1: Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Manajemen Kualitas dan Risiko Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 5 194,48 160,00 168,00 176,40 185,22 194,48 Sekretariat Inspektorat Jenderal 194,48 160,00 168,00 176,40 185,22 194,48 90 Inspektorat Jenderal 89 10.537,71 8.669,40 9.102,87 9.558,01 10.035,91 10.537,71 Inspektorat Jenderal 10.537,71 8.669,40 9.102,87 9.558,01 10.035,91 10.537,71 7 Inspektorat Jenderal 851,94 700,89 735,93 772,73 811,37 851,94 90 1.214,30 1.048,96 1.101,40 1.156,47 1.214,30 Inspektorat Jenderal 1.214,30 999,01 1.048,96 1.101,40 1.156,47 1.214,30 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Persentase 72,99 75 504,09 6667 - Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Risiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 965 - Layanan Audit Internal Layanan 504,09 Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Persentase 100 35 2.410,46 6667 - Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Risiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 965 - Layanan Audit Internal Layanan 2.410,46 Persentase penyelesaian tindak lanjut Area of Improvement (AoI) Hasil Evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Persentase 83,00 356,59 6667 - Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Risiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 965 - Layanan Audit Internal Layanan 356,59 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Persentase 100 60 356,59 6667 - Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Risiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 965 - Layanan Audit Internal Layanan 356,59 Menjamin mekanisme manajemen risiko yang diterapkan oleh lini pertama dan lini kedua sesuai standar Persentase Persentase rekomendasi hasil evaluasi efektivitas manajemen risiko yang ditindaklanjuti 80 1.889,28 Sasaran Kegiatan 2 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK 6667 - Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Risiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 965 - Layanan Audit Internal Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat 6667 - Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Risiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 965 - Layanan Audit Internal Persentase penyelesaian tindak lanjut Area of Improvement (AoI) Hasil Evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi 6667 - Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Risiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 965 - Layanan Audit Internal Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP 6667 - Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Risiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 965 - Layanan Audit Internal Menjamin mekanisme manajemen risiko yang diterapkan oleh lini pertama dan lini kedua sesuai standar Persentase rekomendasi hasil evaluasi efektivitas manajemen risiko yang ditindaklanjuti Sasaran Kegiatan 2 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 75 504,09 504,09 504,09 80 529,30 504,09 504,09 529,30 35 2.410,46 2.410,46 2.410,46 40 2.530,98 2.410,46 2.410,46 2.530,98 83,00 356,59 356,59 356,59 85,00 374,42 356,59 356,59 374,42 60 356,59 356,59 356,59 65 374,42 356,59 356,59 374,42 80 1.889,28 1.889,28 1.889,28 82 1.983,74 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK 6667 - Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Risiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 965 - Layanan Audit Internal Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat 6667 - Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Risiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 965 - Layanan Audit Internal Persentase penyelesaian tindak lanjut Area of Improvement (AoI) Hasil Evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi 6667 - Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Risiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 965 - Layanan Audit Internal Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP 6667 - Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Risiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 965 - Layanan Audit Internal Menjamin mekanisme manajemen risiko yang diterapkan oleh lini pertama dan lini kedua sesuai standar Persentase rekomendasi hasil evaluasi efektivitas manajemen risiko yang ditindaklanjuti Sasaran Kegiatan 2 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 85 555,76 90 583,55 555,76 583,55 45 2.657,53 50 2.790,41 2.657,53 2.790,41 87,00 393,14 89,00 412,79 393,14 412,79 70 393,14 75 412,79 393,14 412,79 85 2.082,93 89 2.187,08 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK 6667 - Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Risiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 965 - Layanan Audit Internal Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat 6667 - Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Risiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 965 - Layanan Audit Internal Persentase penyelesaian tindak lanjut Area of Improvement (AoI) Hasil Evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi 6667 - Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Risiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 965 - Layanan Audit Internal Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP 6667 - Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Risiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 965 - Layanan Audit Internal Menjamin mekanisme manajemen risiko yang diterapkan oleh lini pertama dan lini kedua sesuai standar Persentase rekomendasi hasil evaluasi efektivitas manajemen risiko yang ditindaklanjuti Sasaran Kegiatan 2 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 95 612,73 504,09 529,30 555,76 583,55 612,73 Inspektorat Jenderal 612,73 504,09 529,30 555,76 583,55 612,73 55 2.929,93 2.410,46 2.530,98 2.657,53 2.790,41 2.929,93 Inspektorat Jenderal 2.929,93 2.410,46 2.530,98 2.657,53 2.790,41 2.929,93 91,00 612,73 356,59 374,42 393,14 412,79 612,73 Inspektorat Jenderal 612,73 356,59 374,42 393,14 412,79 612,73 80 433,43 356,59 374,42 393,14 412,79 433,43 Inspektorat Jenderal 433,43 356,59 374,42 393,14 412,79 433,43 91 2.296,43 1.889,28 1.983,74 2.082,93 2.187,08 2.296,43 Inspektorat Jenderal Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 6667 - Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Risiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 965 - Layanan Audit Internal Layanan Tercapainya Level Kapabilitas Pengawasan Intern Persentase Skor Kapabilitas APIP 3,36 3,48 74,74 6667 - Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Risiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 965 - Layanan Audit Internal Dokumen 74,74 Skor Sasaran Kegiatan 3 Indikator Kinerja Kegiatan RO SEKJEN TURUN KE DAERAH KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 6667 - Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Risiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 965 - Layanan Audit Internal Tercapainya Level Kapabilitas Pengawasan Intern Skor Kapabilitas APIP 6667 - Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Risiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 965 - Layanan Audit Internal Sasaran Kegiatan 3 Indikator Kinerja Kegiatan RO SEKJEN TURUN KE DAERAH VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 1.983,74 3,48 74,74 74,74 74,74 3,60 78,48 74,74 74,74 78,48 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 6667 - Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Risiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 965 - Layanan Audit Internal Tercapainya Level Kapabilitas Pengawasan Intern Skor Kapabilitas APIP 6667 - Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Risiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 965 - Layanan Audit Internal Sasaran Kegiatan 3 Indikator Kinerja Kegiatan RO SEKJEN TURUN KE DAERAH APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 2.082,93 2.187,08 3,72 82,40 4,00 86,52 82,40 86,52 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 6667 - Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Risiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 965 - Layanan Audit Internal Tercapainya Level Kapabilitas Pengawasan Intern Skor Kapabilitas APIP 6667 - Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Risiko EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 965 - Layanan Audit Internal Sasaran Kegiatan 3 Indikator Kinerja Kegiatan RO SEKJEN TURUN KE DAERAH APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 2.296,43 1.983,74 2.082,93 2.187,08 2.296,43 4,50 90,85 74,74 78,48 82,40 86,52 90,85 Inspektorat Jenderal 90,85 74,74 78,48 82,40 86,52 90,85 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 BIRO SDM DAERAH Kegiatan 1:
383. 2.Indeks IP ASN 65 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 968 - Layanan Pendidikan Kedinasan 34 426,85 BIRO ORTALA MR DAERAH Kegiatan 1: Terwujudnya integritas dan akuntabilitas Kerja Indeks Maturitas SPIP 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 961 - Layanan Reformasi Kinerja 519 Kegiatan 2: Terwujudnya pelayanan prima Dokumen Indeks Pelayanan Publik 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 961 - Layanan Reformasi Kinerja 512 Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksaan Kepatuhan Internal KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO BIRO SDM DAERAH Kegiatan 1:
384. 2.Indeks IP ASN 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 968 - Layanan Pendidikan Kedinasan BIRO ORTALA MR DAERAH Kegiatan 1: Terwujudnya integritas dan akuntabilitas Kerja Indeks Maturitas SPIP 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 961 - Layanan Reformasi Kinerja Kegiatan 2: Terwujudnya pelayanan prima Indeks Pelayanan Publik 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 961 - Layanan Reformasi Kinerja Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksaan Kepatuhan Internal VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 65 65 426,85 34 4.950,21 519 34.752,01 34.752,01 34.740,08 519 34.752,01 512 47.407,64 47.407,64 47.407,64 512 49.778,02 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO BIRO SDM DAERAH Kegiatan 1:
385. 2.Indeks IP ASN 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 968 - Layanan Pendidikan Kedinasan BIRO ORTALA MR DAERAH Kegiatan 1: Terwujudnya integritas dan akuntabilitas Kerja Indeks Maturitas SPIP 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 961 - Layanan Reformasi Kinerja Kegiatan 2: Terwujudnya pelayanan prima Indeks Pelayanan Publik 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 961 - Layanan Reformasi Kinerja Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksaan Kepatuhan Internal APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 65 65 34 4.957,26 34 249,36 519 34.752,01 519 34.752,01 512 52.266,92 512 54.880,27 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO BIRO SDM DAERAH Kegiatan 1:
386. 2.Indeks IP ASN 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 954 - Layanan Manajemen SDM 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBC - Layanan Manajemen SDM Internal 968 - Layanan Pendidikan Kedinasan BIRO ORTALA MR DAERAH Kegiatan 1: Terwujudnya integritas dan akuntabilitas Kerja Indeks Maturitas SPIP 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 961 - Layanan Reformasi Kinerja Kegiatan 2: Terwujudnya pelayanan prima Indeks Pelayanan Publik 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 961 - Layanan Reformasi Kinerja Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksaan Kepatuhan Internal APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 65 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 34 256,84 426,85 4.950,21 4.957,26 249,36 256,84 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 519 43.069,97 34.752,01 34.752,01 34.752,01 43.069,97 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 512 57.624,28 49.778,02 52.266,92 54.880,27 57.624,28 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 BIRO HUKUM DAERAH Kegiatan 1: Optimalisasi pemberian layanan advokasi hukum Dokumen Persentase pemberian layanan advokasi hukum 100% 100% 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 969 - Layanan Bantuan Hukum Layanan 100% 100% 2.500,00 PUSDATIN DAERAH Kegiatan 1: Persen 24 5.664,93 Terselenggaranya layanan Kementerian ATR/BPN berbasis elektronik Persen
387. 3.Persentase terpenuhinya layanan perkantoran Layanan 100% 100% 22.326,12 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 963 - Layanan Data dan Informasi Layanan BIRORENKS DAERAH Kegiatan 1: Persentase Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis lainnya di Daerah
388. 9.NIlai SAKIP 100% 100% Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Pemberian Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO BIRO HUKUM DAERAH Kegiatan 1: Optimalisasi pemberian layanan advokasi hukum Persentase pemberian layanan advokasi hukum 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 969 - Layanan Bantuan Hukum PUSDATIN DAERAH Kegiatan 1: Terselenggaranya layanan Kementerian ATR/BPN berbasis elektronik
389. 3.Persentase terpenuhinya layanan perkantoran 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 963 - Layanan Data dan Informasi BIRORENKS DAERAH Kegiatan 1: Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis lainnya di Daerah
390. 9.NIlai SAKIP Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Pemberian Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 100% 100% 100% 2.500,00 2.500,00 100% 2.500,00 25 100% 36.623,52 1 22.326,12 22.326,12 22.326,12 1 36.623,52 100% KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO BIRO HUKUM DAERAH Kegiatan 1: Optimalisasi pemberian layanan advokasi hukum Persentase pemberian layanan advokasi hukum 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 969 - Layanan Bantuan Hukum PUSDATIN DAERAH Kegiatan 1: Terselenggaranya layanan Kementerian ATR/BPN berbasis elektronik
391. 3.Persentase terpenuhinya layanan perkantoran 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 963 - Layanan Data dan Informasi BIRORENKS DAERAH Kegiatan 1: Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis lainnya di Daerah
392. 9.NIlai SAKIP Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Pemberian Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 100% 100% 100% 2.500,00 100% 2.500,00 100% 36.623,52 100% 36.623,52 1 36.623,52 1 36.623,52 100% 100% KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO BIRO HUKUM DAERAH Kegiatan 1: Optimalisasi pemberian layanan advokasi hukum Persentase pemberian layanan advokasi hukum 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 969 - Layanan Bantuan Hukum PUSDATIN DAERAH Kegiatan 1: Terselenggaranya layanan Kementerian ATR/BPN berbasis elektronik
393. 3.Persentase terpenuhinya layanan perkantoran 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 963 - Layanan Data dan Informasi BIRORENKS DAERAH Kegiatan 1: Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis lainnya di Daerah
394. 9.NIlai SAKIP Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Pemberian Fasilitasi Bantuan Hukum yang Efektif Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 100% Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 100% 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 5.664,93 100% 36.623,52 22.326,12 36.623,52 36.623,52 36.623,52 36.623,52 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 1 36.623,52 36.623,52 36.623,52 36.623,52 36.623,52 100% Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 15.990 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 519 BIROKEU DAERAH Kegiatan 1: Terwujudnya Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
395. 1.Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 955 - Layanan Manajemen Keuangan
396. 2.Capaian target PNBP
397. 3.Kualitas Laporan Keuangan
398. 4.Indeks Pengelolaan Aset 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN 5.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 100% 100% Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi BIROKEU DAERAH Kegiatan 1: Terwujudnya Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
399. 1.Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 955 - Layanan Manajemen Keuangan
400. 2.Capaian target PNBP
401. 3.Kualitas Laporan Keuangan
402. 4.Indeks Pengelolaan Aset 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN 5.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 15.990 1.151,28 1.151,28 1.151,28 15.990 1.151,28 519 34.752,01 34.752,01 34.740,08 519 34.752,01 2,364 9.238,90 9.238,90 8.578,79 1 8.836,16 72 321,89 321,89 31,74 1 32,69 100% KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi BIROKEU DAERAH Kegiatan 1: Terwujudnya Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
403. 1.Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 955 - Layanan Manajemen Keuangan
404. 2.Capaian target PNBP
405. 3.Kualitas Laporan Keuangan
406. 4.Indeks Pengelolaan Aset 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN 5.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 15.990 1.151,28 15.990 1.151,28 519 34.752,01 519 34.752,01 1 9.101,24 1 9.374,28 1 33,67 1 34,68 100% 100% KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi BIROKEU DAERAH Kegiatan 1: Terwujudnya Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
407. 1.Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 955 - Layanan Manajemen Keuangan
408. 2.Capaian target PNBP
409. 3.Kualitas Laporan Keuangan
410. 4.Indeks Pengelolaan Aset 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 956 - Layanan BMN 5.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 15.990 11.903,29 1.151,28 1.151,28 1.151,28 11.903,29 519 17.009,66 34.752,01 34.752,01 34.752,01 17.009,66 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 1 9.655,51 8.836,16 9.101,24 9.374,28 9.655,51 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 1 35,72 32,69 33,67 34,68 35,72 100% Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 BULP DAERAH Kegiatan 1: Terlaksananya Pengelolaan PBJ Pemerintah Secara Elektronik; Pengelolaan Tata Naskah Dinas secara elektronik; Pengelolaan Arsip; serta Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor Pusat dan Daerah
411. 3.Persentase Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik 88% 90% 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum 8.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran Persentase 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran
412. 5.Jumlah terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor Daerah yang mendukung layanan pertanahan 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951- Layanan Sarana Internal 33 11.418,38 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 971- Layanan Prasarana Internal Satuan Kerja 1.000 125.950,90 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Administrasi Umum Sasaran Kegiatan 1 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO BULP DAERAH Kegiatan 1: Terlaksananya Pengelolaan PBJ Pemerintah Secara Elektronik; Pengelolaan Tata Naskah Dinas secara elektronik; Pengelolaan Arsip; serta Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor Pusat dan Daerah
413. 3.Persentase Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum 8.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran
414. 5.Jumlah terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor Daerah yang mendukung layanan pertanahan 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951- Layanan Sarana Internal 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 971- Layanan Prasarana Internal Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Administrasi Umum Sasaran Kegiatan 1 VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 92% 2,205 25.956,63 25.956,63 26.257,09 1 27.044,80 21,216 3.267.973,81 3.267.973,81 3.267.973,81 1 3.366.013,02 1 1 33 11.418,38 8.304 12.560,22 1.000 125.950,90 149.513 715.295,70 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO BULP DAERAH Kegiatan 1: Terlaksananya Pengelolaan PBJ Pemerintah Secara Elektronik; Pengelolaan Tata Naskah Dinas secara elektronik; Pengelolaan Arsip; serta Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor Pusat dan Daerah
415. 3.Persentase Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum 8.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran
416. 5.Jumlah terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor Daerah yang mendukung layanan pertanahan 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951- Layanan Sarana Internal 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 971- Layanan Prasarana Internal Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Administrasi Umum Sasaran Kegiatan 1 APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 94% 96% 1 27.856,15 1 28.691,83 1 3.466.993,41 1 3.571.003,21 1 8.672 13.816,24 5 15.197,87 137.106 713.103,06 0 717.227,26 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO BULP DAERAH Kegiatan 1: Terlaksananya Pengelolaan PBJ Pemerintah Secara Elektronik; Pengelolaan Tata Naskah Dinas secara elektronik; Pengelolaan Arsip; serta Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor Pusat dan Daerah
417. 3.Persentase Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 962 - Layanan Umum 8.Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 - Layanan Perkantoran
418. 5.Jumlah terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor Daerah yang mendukung layanan pertanahan 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951- Layanan Sarana Internal 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal 971- Layanan Prasarana Internal Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Administrasi Umum Sasaran Kegiatan 1 APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 98% Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 1 29.552,59 27.044,80 27.856,15 28.691,83 29.552,59 1 3.678.133,31 3.366.013,02 3.466.993,41 3.571.003,21 3.678.133,31 1 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 16.717,65 11.418,38 12.560,22 13.816,24 15.197,87 16.717,65 659.250,58 125.950,90 715.295,70 713.103,06 717.227,26 659.250,58 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 BIRO HUMAS DAERAH Kegiatan 1: Persentase Terpenuhinya Komunikasi Publik di Daerah 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi DJTR DAERAH Kegiatan 1: Persentase Tersedianya instrumen pemanfaatan ruang Persentase Akumulasi Penilaian Kesesuaian Rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RTR 100,00% 6908 - Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Fasilitasi Bimbingan Teknis KKPR ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Fasilitasi Bimbingan Teknis KKPR Rekomendasi Kebijakan 32 1.055,52 6908 - Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Persetujuan KKPR BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Persetujuan KKPR Dokumen Persetujuan KKPR 3857 11.088,88 PHPT DAERAH Kegiatan 1: Rekomendasi Kebijakan Terselenggaranya pendaftaran tanah lengkap seluruh indonesia berbasis digital Dokumen Persetujuan KKPR Persentase bidang tanah yang bersertipikat 75,88 76,67 432.667,98 BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Layanan Pendaftaran Pertama Kali 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Layanan Pendaftaran Pertama Kali Layanan 628.375 BAH - Pelayanan Publik Lainnya 002 - Layanan Informasi SKPT 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT BAH - Pelayanan Publik Lainnya 002 - Layanan Informasi SKPT Layanan 279.214 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, PPAT serta Mitra Kerja Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan RO TURUN KE DAERAH Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang (Daerah) Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO BIRO HUMAS DAERAH Kegiatan 1: Persentase Terpenuhinya Komunikasi Publik di Daerah 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi DJTR DAERAH Kegiatan 1: Tersedianya instrumen pemanfaatan ruang Persentase Akumulasi Penilaian Kesesuaian Rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RTR 6908 - Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Fasilitasi Bimbingan Teknis KKPR ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Fasilitasi Bimbingan Teknis KKPR 6908 - Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Persetujuan KKPR BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Persetujuan KKPR PHPT DAERAH Kegiatan 1: Terselenggaranya pendaftaran tanah lengkap seluruh indonesia berbasis digital Persentase bidang tanah yang bersertipikat BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Layanan Pendaftaran Pertama Kali 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Layanan Pendaftaran Pertama Kali BAH - Pelayanan Publik Lainnya 002 - Layanan Informasi SKPT 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT BAH - Pelayanan Publik Lainnya 002 - Layanan Informasi SKPT 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, PPAT serta Mitra Kerja Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan RO TURUN KE DAERAH Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang (Daerah) Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 13.793,29 13.793,29 13.824,00 80 52.850,00 100,00% 100,00% 100,00% 32 1.055,52 1.055,52 1.055,52 32 33 736,00 1.121,18 3857 11.088,88 11.088,88 11.088,88 1.723 1.723 2.239,90 4.953,63 76,67 513.385,96 80,64 959.991,27 628.375 8.151,14 8.151,14 8.797,25 659.706 8.576,18 279.214 558,43 558,43 558,43 289.387 578,77 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO BIRO HUMAS DAERAH Kegiatan 1: Persentase Terpenuhinya Komunikasi Publik di Daerah 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi DJTR DAERAH Kegiatan 1: Tersedianya instrumen pemanfaatan ruang Persentase Akumulasi Penilaian Kesesuaian Rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RTR 6908 - Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Fasilitasi Bimbingan Teknis KKPR ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Fasilitasi Bimbingan Teknis KKPR 6908 - Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Persetujuan KKPR BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Persetujuan KKPR PHPT DAERAH Kegiatan 1: Terselenggaranya pendaftaran tanah lengkap seluruh indonesia berbasis digital Persentase bidang tanah yang bersertipikat BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Layanan Pendaftaran Pertama Kali 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Layanan Pendaftaran Pertama Kali BAH - Pelayanan Publik Lainnya 002 - Layanan Informasi SKPT 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT BAH - Pelayanan Publik Lainnya 002 - Layanan Informasi SKPT 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, PPAT serta Mitra Kerja Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan RO TURUN KE DAERAH Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang (Daerah) Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 85 54.964,00 90 57.162,56 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 33 33 796,95 1.154,84 33 33 836,80 1.189,49 1.810 1.895 2.470,65 5.448,99 1.901 2.085 2.724,61 5.993,89 84,61 958.514,66 88,58 958.514,66 627.011 8.151,14 627.011 8.151,14 279.214 558,43 279.214 558,43 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO BIRO HUMAS DAERAH Kegiatan 1: Persentase Terpenuhinya Komunikasi Publik di Daerah 5527 - Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi DJTR DAERAH Kegiatan 1: Tersedianya instrumen pemanfaatan ruang Persentase Akumulasi Penilaian Kesesuaian Rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RTR 6908 - Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Fasilitasi Bimbingan Teknis KKPR ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Fasilitasi Bimbingan Teknis KKPR 6908 - Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Persetujuan KKPR BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Persetujuan KKPR PHPT DAERAH Kegiatan 1: Terselenggaranya pendaftaran tanah lengkap seluruh indonesia berbasis digital Persentase bidang tanah yang bersertipikat BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Layanan Pendaftaran Pertama Kali 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Layanan Pendaftaran Pertama Kali BAH - Pelayanan Publik Lainnya 002 - Layanan Informasi SKPT 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT BAH - Pelayanan Publik Lainnya 002 - Layanan Informasi SKPT 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, PPAT serta Mitra Kerja Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan RO TURUN KE DAERAH Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang (Daerah) Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 95 59.449,06 52.850,00 54.964,00 57.162,56 59.449,06 100,00% 100,00% Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 33 33 878,64 1.225,16 1.055,52 1.121,18 1.154,84 1.189,49 1.225,16 1.997 2.295 3.005,31 6.593,28 11.088,88 4.953,63 5.448,99 5.993,89 6.593,28 92,54 923.764,14 432.667,98 959.991,27 958.514,66 958.514,66 923.764,14 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 627.011 8.151,14 8.576,18 8.151,14 8.151,14 8.151,14 279.214 558,43 578,77 558,43 558,43 558,43 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 BAH - Pelayanan Publik Lainnya 003 - Layanan Pengecekan SHAT 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT BAH - Pelayanan Publik Lainnya 003 - Layanan Pengecekan SHAT Layanan 3.751.848 BAH - Pelayanan Publik Lainnya 004 - Layanan Pemecahan SHAT 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT BAH - Pelayanan Publik Lainnya 004 - Layanan Pemecahan SHAT Layanan 809.051 BAH - Pelayanan Publik Lainnya 005 - Layanan Pemeliharaan Data Pertanahan 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT BAH - Pelayanan Publik Lainnya 005 - Layanan Pemeliharaan Data Pertanahan Layanan 4.510.534 BAH - Pelayanan Publik Lainnya 006 - Layanan Sumpah Sertipikat Hilang 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT BAH - Pelayanan Publik Lainnya 006 - Layanan Sumpah Sertipikat Hilang Layanan 15.990 EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Dokumen 519 Jumlah bidang tanah yang bersertipikat Layanan 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U01 - SHAT PTSL ASN Kategori 1 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U01 - SHAT PTSL ASN Kategori 1 Bidang 198.505 148.215 38.174,97 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U02 - SHAT PTSL ASN Kategori 2 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U02 - SHAT PTSL ASN Kategori 2 Bidang 150.422 151.289 34.040,03 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U03 - SHAT PTSL ASN Kategori 3 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U03 - SHAT PTSL ASN Kategori 3 Bidang 503.825 406.411 78.843,73 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U04 - SHAT PTSL ASN Kategori 4 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U04 - SHAT PTSL ASN Kategori 4 Bidang 206.062 181.865 28.916,54 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U05 - SHAT PTSL ASN Kategori 5 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U05 - SHAT PTSL ASN Kategori 5 Bidang 1.704.227 1.938.888 242.361,00 Jumlah bidang tanah yang bersertipikat Bidang 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U13 - SHAT Non Sistematis Kategori 1 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U13 - SHAT Non Sistematis Kategori 1 Bidang 798 957 278,49 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U14 - SHAT Non Sistematis Kategori 2 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U14 - SHAT Non Sistematis Kategori 2 Bidang 4.722 2.677 677,28 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U15 - SHAT Non Sistematis Kategori 3 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U15 - SHAT Non Sistematis Kategori 3 Bidang 7.791 12.329 2.663,06 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U16 - SHAT Non Sistematis Kategori 4 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U16 - SHAT Non Sistematis Kategori 4 Bidang 1.826 1.291 225,93 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U17 - SHAT Non Sistematis Kategori 5 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U17 - SHAT Non Sistematis Kategori 5 Bidang 19.290 25.594 3.454,55 Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO BAH - Pelayanan Publik Lainnya 003 - Layanan Pengecekan SHAT 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT BAH - Pelayanan Publik Lainnya 003 - Layanan Pengecekan SHAT BAH - Pelayanan Publik Lainnya 004 - Layanan Pemecahan SHAT 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT BAH - Pelayanan Publik Lainnya 004 - Layanan Pemecahan SHAT BAH - Pelayanan Publik Lainnya 005 - Layanan Pemeliharaan Data Pertanahan 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT BAH - Pelayanan Publik Lainnya 005 - Layanan Pemeliharaan Data Pertanahan BAH - Pelayanan Publik Lainnya 006 - Layanan Sumpah Sertipikat Hilang 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT BAH - Pelayanan Publik Lainnya 006 - Layanan Sumpah Sertipikat Hilang EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Jumlah bidang tanah yang bersertipikat 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U01 - SHAT PTSL ASN Kategori 1 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U01 - SHAT PTSL ASN Kategori 1 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U02 - SHAT PTSL ASN Kategori 2 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U02 - SHAT PTSL ASN Kategori 2 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U03 - SHAT PTSL ASN Kategori 3 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U03 - SHAT PTSL ASN Kategori 3 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U04 - SHAT PTSL ASN Kategori 4 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U04 - SHAT PTSL ASN Kategori 4 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U05 - SHAT PTSL ASN Kategori 5 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U05 - SHAT PTSL ASN Kategori 5 Jumlah bidang tanah yang bersertipikat 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U13 - SHAT Non Sistematis Kategori 1 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U13 - SHAT Non Sistematis Kategori 1 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U14 - SHAT Non Sistematis Kategori 2 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U14 - SHAT Non Sistematis Kategori 2 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U15 - SHAT Non Sistematis Kategori 3 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U15 - SHAT Non Sistematis Kategori 3 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U16 - SHAT Non Sistematis Kategori 4 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U16 - SHAT Non Sistematis Kategori 4 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U17 - SHAT Non Sistematis Kategori 5 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U17 - SHAT Non Sistematis Kategori 5 Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 3.751.848 7.503,70 7.503,70 7.503,70 3.564.081 7.128,16 809.051 19.417,22 19.417,22 19.417,22 834.309 20.023,42 4.510.534 9.148,28 9.148,28 9.021,07 4.413.632 8.827,26 15.990 1.151,28 1.151,28 1.151,28 17.230 1.240,56 519 34.752,01 34.752,01 34.740,08 483 34.737,20 148.215 38.174,97 38.174,97 38.174,97 147.965 38.174,97 151.289 34.040,03 34.040,03 34.040,03 151.289 34.040,03 406.411 78.843,73 78.843,73 78.843,73 406.411 78.843,73 181.865 28.916,54 28.916,54 28.916,54 181.865 28.916,54 1.938.888 192.982,88 49.378,13 242.361,00 245.616,75 6.423.007 691.548,23 957 278,49 278,49 272,09 935 272,09 2.677 677,28 677,28 578,11 2.285 578,11 12.329 2.663,06 2.663,06 1.063,58 4.924 1.063,58 1.291 225,93 225,93 297,50 1.700 297,50 25.594 3.454,55 3.454,55 1.507,28 11.165 1.507,28 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO BAH - Pelayanan Publik Lainnya 003 - Layanan Pengecekan SHAT 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT BAH - Pelayanan Publik Lainnya 003 - Layanan Pengecekan SHAT BAH - Pelayanan Publik Lainnya 004 - Layanan Pemecahan SHAT 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT BAH - Pelayanan Publik Lainnya 004 - Layanan Pemecahan SHAT BAH - Pelayanan Publik Lainnya 005 - Layanan Pemeliharaan Data Pertanahan 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT BAH - Pelayanan Publik Lainnya 005 - Layanan Pemeliharaan Data Pertanahan BAH - Pelayanan Publik Lainnya 006 - Layanan Sumpah Sertipikat Hilang 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT BAH - Pelayanan Publik Lainnya 006 - Layanan Sumpah Sertipikat Hilang EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Jumlah bidang tanah yang bersertipikat 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U01 - SHAT PTSL ASN Kategori 1 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U01 - SHAT PTSL ASN Kategori 1 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U02 - SHAT PTSL ASN Kategori 2 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U02 - SHAT PTSL ASN Kategori 2 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U03 - SHAT PTSL ASN Kategori 3 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U03 - SHAT PTSL ASN Kategori 3 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U04 - SHAT PTSL ASN Kategori 4 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U04 - SHAT PTSL ASN Kategori 4 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U05 - SHAT PTSL ASN Kategori 5 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U05 - SHAT PTSL ASN Kategori 5 Jumlah bidang tanah yang bersertipikat 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U13 - SHAT Non Sistematis Kategori 1 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U13 - SHAT Non Sistematis Kategori 1 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U14 - SHAT Non Sistematis Kategori 2 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U14 - SHAT Non Sistematis Kategori 2 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U15 - SHAT Non Sistematis Kategori 3 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U15 - SHAT Non Sistematis Kategori 3 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U16 - SHAT Non Sistematis Kategori 4 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U16 - SHAT Non Sistematis Kategori 4 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U17 - SHAT Non Sistematis Kategori 5 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U17 - SHAT Non Sistematis Kategori 5 Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 3.751.848 7.503,70 3.751.848 7.503,70 809.051 19.417,22 809.051 19.417,22 4.574.142 9.148,28 4.574.142 9.148,28 15.990 1.151,28 15.990 1.151,28 519 34.752,01 519 34.752,01 147.965 38.174,97 147.965 38.174,97 151.289 34.040,03 151.289 34.040,03 406.411 78.843,73 406.411 78.843,73 181.865 28.916,54 181.865 28.916,54 6.423.007 691.548,23 6.423.007 691.548,23 935 272,09 935 272,09 2.285 578,11 2.285 578,11 4.924 1.063,58 4.924 1.063,58 1.700 297,50 1.700 297,50 11.165 1.507,28 11.165 1.507,28 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO BAH - Pelayanan Publik Lainnya 003 - Layanan Pengecekan SHAT 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT BAH - Pelayanan Publik Lainnya 003 - Layanan Pengecekan SHAT BAH - Pelayanan Publik Lainnya 004 - Layanan Pemecahan SHAT 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT BAH - Pelayanan Publik Lainnya 004 - Layanan Pemecahan SHAT BAH - Pelayanan Publik Lainnya 005 - Layanan Pemeliharaan Data Pertanahan 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT BAH - Pelayanan Publik Lainnya 005 - Layanan Pemeliharaan Data Pertanahan BAH - Pelayanan Publik Lainnya 006 - Layanan Sumpah Sertipikat Hilang 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT BAH - Pelayanan Publik Lainnya 006 - Layanan Sumpah Sertipikat Hilang EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Jumlah bidang tanah yang bersertipikat 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U01 - SHAT PTSL ASN Kategori 1 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U01 - SHAT PTSL ASN Kategori 1 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U02 - SHAT PTSL ASN Kategori 2 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U02 - SHAT PTSL ASN Kategori 2 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U03 - SHAT PTSL ASN Kategori 3 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U03 - SHAT PTSL ASN Kategori 3 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U04 - SHAT PTSL ASN Kategori 4 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U04 - SHAT PTSL ASN Kategori 4 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U05 - SHAT PTSL ASN Kategori 5 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U05 - SHAT PTSL ASN Kategori 5 Jumlah bidang tanah yang bersertipikat 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U13 - SHAT Non Sistematis Kategori 1 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U13 - SHAT Non Sistematis Kategori 1 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U14 - SHAT Non Sistematis Kategori 2 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U14 - SHAT Non Sistematis Kategori 2 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U15 - SHAT Non Sistematis Kategori 3 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U15 - SHAT Non Sistematis Kategori 3 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U16 - SHAT Non Sistematis Kategori 4 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U16 - SHAT Non Sistematis Kategori 4 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U17 - SHAT Non Sistematis Kategori 5 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U17 - SHAT Non Sistematis Kategori 5 Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 3.751.848 7.503,70 7.128,16 7.503,70 7.503,70 7.503,70 809.051 19.417,22 20.023,42 19.417,22 19.417,22 19.417,22 4.574.142 9.148,28 8.827,26 9.148,28 9.148,28 9.148,28 15.990 1.151,28 1.240,56 1.151,28 1.151,28 1.151,28 519 34.752,01 34.737,20 34.752,01 34.752,01 34.752,01 147.965 38.174,97 38.174,97 38.174,97 38.174,97 38.174,97 38.174,97 151.289 34.040,03 34.040,03 34.040,03 34.040,03 34.040,03 34.040,03 406.411 78.843,73 78.843,73 78.843,73 78.843,73 78.843,73 78.843,73 181.865 28.916,54 28.916,54 28.916,54 28.916,54 28.916,54 28.916,54 6.423.007 691.548,23 242.361,00 691.548,23 691.548,23 691.548,23 691.548,23 935 272,09 278,49 272,09 272,09 272,09 272,09 2.285 578,11 677,28 578,11 578,11 578,11 578,11 4.924 1.063,58 2.663,06 1.063,58 1.063,58 1.063,58 1.063,58 1.700 297,50 225,93 297,50 297,50 297,50 297,50 11.165 1.507,28 3.454,55 1.507,28 1.507,28 1.507,28 1.507,28 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 Jumlah bidang tanah yang bersertipikat Bidang 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U19 - SHAT Redistribusi Tanah 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U19 - SHAT Redistribusi Tanah Bidang 260.953 175.865 2.286,25 Jumlah bidang tanah yang bersertipikat 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U20 - SHAT Konsolidasi Tanah 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U20 - SHAT Konsolidasi Tanah Bidang 3.827 3.187 41,43 Jumlah bidang tanah yang bersertipikat 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U02 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 1 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U02 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 1 Bidang 381 25 21,85 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U02 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 2 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U02 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 2 Bidang 1.614 34 24,96 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U03 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 3 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U03 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 3 Bidang 1.521 448 267,90 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U04 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 4 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT U04 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 4 Bidang 314 13 5,85 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U05 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 5 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT U05 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 5 Bidang 3.435 1.003 306,92 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U07 - SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 1 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U07 - SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 1 Bidang 3 0 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U07 - SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 2 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U07 - SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 2 Bidang 12 8 10,23 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U10 - SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 5 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U10 - SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 5 Bidang 145 101 59,09 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U15 - SHAT BMN diatas 100.000 m2 Kategori 5 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U15 - SHAT BMN diatas 100.000 m2 Kategori 5 Bidang 50 38 43,86 Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah bidang tanah yang bersertipikat 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U19 - SHAT Redistribusi Tanah 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U19 - SHAT Redistribusi Tanah Jumlah bidang tanah yang bersertipikat 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U20 - SHAT Konsolidasi Tanah 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U20 - SHAT Konsolidasi Tanah Jumlah bidang tanah yang bersertipikat 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U02 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 1 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U02 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 1 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U02 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 2 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U02 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 2 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U03 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 3 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U03 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 3 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U04 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 4 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT U04 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 4 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U05 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 5 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT U05 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 5 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U07 - SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 1 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U07 - SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 1 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U07 - SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 2 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U07 - SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 2 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U10 - SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 5 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U10 - SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 5 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U15 - SHAT BMN diatas 100.000 m2 Kategori 5 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U15 - SHAT BMN diatas 100.000 m2 Kategori 5 Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 175.865 2.286,25 2.286,25 2.286,22 231.033 3.003,43 3.187 41,43 41,43 41,43 3.187 41,43 25 21,85 21,85 21,85 174 152,08 34 24,96 24,96 24,96 27 16,35 448 267,90 267,90 267,90 508 17,30 13 5,85 5,85 5,85 1.003 306,92 306,92 306,92 605 306,80 0 37 66,30 8 10,23 10,23 10,23 2 2,99 101 59,09 59,09 59,09 53 31,01 38 43,86 43,86 43,86 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah bidang tanah yang bersertipikat 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U19 - SHAT Redistribusi Tanah 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U19 - SHAT Redistribusi Tanah Jumlah bidang tanah yang bersertipikat 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U20 - SHAT Konsolidasi Tanah 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U20 - SHAT Konsolidasi Tanah Jumlah bidang tanah yang bersertipikat 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U02 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 1 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U02 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 1 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U02 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 2 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U02 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 2 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U03 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 3 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U03 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 3 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U04 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 4 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT U04 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 4 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U05 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 5 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT U05 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 5 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U07 - SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 1 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U07 - SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 1 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U07 - SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 2 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U07 - SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 2 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U10 - SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 5 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U10 - SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 5 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U15 - SHAT BMN diatas 100.000 m2 Kategori 5 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U15 - SHAT BMN diatas 100.000 m2 Kategori 5 Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 157.473 2.047,15 157.473 2.047,15 3.187 41,43 3.187 41,43 34 24,96 34 24,96 34 16,35 34 16,35 508 17,30 508 17,30 605 306,80 605 306,80 37 66,30 37 66,30 2 2,99 2 2,99 115 67,28 115 67,28 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah bidang tanah yang bersertipikat 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U19 - SHAT Redistribusi Tanah 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U19 - SHAT Redistribusi Tanah Jumlah bidang tanah yang bersertipikat 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U20 - SHAT Konsolidasi Tanah 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U20 - SHAT Konsolidasi Tanah Jumlah bidang tanah yang bersertipikat 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U02 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 1 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U02 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 1 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U02 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 2 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U02 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 2 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U03 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 3 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U03 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 3 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U04 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 4 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT U04 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 4 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U05 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 5 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT U05 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 5 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U07 - SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 1 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U07 - SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 1 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U07 - SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 2 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U07 - SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 2 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U10 - SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 5 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U10 - SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 5 6416 - Pendaftaran Tanah dan Ruang QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U15 - SHAT BMN diatas 100.000 m2 Kategori 5 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U15 - SHAT BMN diatas 100.000 m2 Kategori 5 Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 157.473 2.047,15 2.286,25 3.003,43 2.047,15 2.047,15 2.047,15 3.187 41,43 41,43 41,43 41,43 41,43 41,43 34 24,96 21,85 152,08 24,96 24,96 24,96 34 16,35 24,96 16,35 16,35 16,35 16,35 508 17,30 267,90 17,30 17,30 17,30 17,30 5,85 605 306,80 306,92 306,80 306,80 306,80 306,80 37 66,30 66,30 66,30 66,30 66,30 2 2,99 10,23 2,99 2,99 2,99 2,99 115 68,77 59,09 31,01 67,28 67,28 68,77 43,86 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 Peningkatan dukungan multisektor dan potensi jejaring kerjasama global dalam kebijakan di bidang pertanahan dan pelaksanaan pendaftaran tanah Bidang Persentase PPAT yang telah lulus sertifikasi dan Persentase Mitra Kerja 100 1.236,65 6414 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM 003 - Sertifikasi Pejabat Pembuat Akta Tanah 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM 001 - Sertifikasi Pejabat Pembuat Akta Tanah Orang Orang 3881 1.236,65 Persentase menurunnya pengaduan terkait pelayanan PPAT 100 12.368,36 6414 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT BKC - Pemantauan lembaga 003 - Layanan Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Wilayah 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT BKC - Pemantauan lembaga 001 - Layanan Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Wilayah Laporan Laporan 33 10.751,33 6414 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT BKC - Pemantauan lembaga 004 - Layanan Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Daerah 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT BKC - Pemantauan lembaga 002 - Layanan Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Daerah Laporan Laporan 415 1.617,03 Kegiatan 2: Peningkatan dan Perbaikan Tata Kelola Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan ruang Badan Hukum dan Perorangan Persentase Surat Keputusan Hak Atas Tanah dan ruang perorangan dan badan hukum 100% 0 625,00 6415 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum Dokumen 161.464 230.897 67.002,50 Pengaturan dan Penetapan Hak tanah dan Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan 2 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Peningkatan dukungan multisektor dan potensi jejaring kerjasama global dalam kebijakan di bidang pertanahan dan pelaksanaan pendaftaran tanah Persentase PPAT yang telah lulus sertifikasi dan Persentase Mitra Kerja 6414 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM 003 - Sertifikasi Pejabat Pembuat Akta Tanah 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM 001 - Sertifikasi Pejabat Pembuat Akta Tanah Persentase menurunnya pengaduan terkait pelayanan PPAT 6414 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT BKC - Pemantauan lembaga 003 - Layanan Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Wilayah 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT BKC - Pemantauan lembaga 001 - Layanan Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Wilayah 6414 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT BKC - Pemantauan lembaga 004 - Layanan Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Daerah 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT BKC - Pemantauan lembaga 002 - Layanan Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Daerah Kegiatan 2: Peningkatan dan Perbaikan Tata Kelola Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan ruang Badan Hukum dan Perorangan Persentase Surat Keputusan Hak Atas Tanah dan ruang perorangan dan badan hukum 6415 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum Pengaturan dan Penetapan Hak tanah dan Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan 2 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 100 1.236,65 1.236,65 100 1.488,47 3881 1.236,65 1.236,65 1.236,65 3.399 1.488,47 100 12.368,36 12.368,36 100 12.368,36 33 10.751,33 10.751,33 10.751,33 33 10.751,33 437 1.617,03 1.617,03 1.617,03 437 1.617,03 625,00 17% 643,75 230.897 67.002,50 67.002,50 67.091,96 206.437 56.481,11 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Peningkatan dukungan multisektor dan potensi jejaring kerjasama global dalam kebijakan di bidang pertanahan dan pelaksanaan pendaftaran tanah Persentase PPAT yang telah lulus sertifikasi dan Persentase Mitra Kerja 6414 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM 003 - Sertifikasi Pejabat Pembuat Akta Tanah 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM 001 - Sertifikasi Pejabat Pembuat Akta Tanah Persentase menurunnya pengaduan terkait pelayanan PPAT 6414 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT BKC - Pemantauan lembaga 003 - Layanan Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Wilayah 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT BKC - Pemantauan lembaga 001 - Layanan Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Wilayah 6414 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT BKC - Pemantauan lembaga 004 - Layanan Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Daerah 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT BKC - Pemantauan lembaga 002 - Layanan Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Daerah Kegiatan 2: Peningkatan dan Perbaikan Tata Kelola Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan ruang Badan Hukum dan Perorangan Persentase Surat Keputusan Hak Atas Tanah dan ruang perorangan dan badan hukum 6415 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum Pengaturan dan Penetapan Hak tanah dan Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan 2 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 100 1.236,65 100 1.236,65 3881 1.236,65 3881 1.236,65 100 12.368,36 100 12.368,36 33 10.751,33 33 10.751,33 437 1.617,03 437 1.617,03 17% 663,06 17% 682,95 231.145 66.932,04 231.145 66.932,04 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Peningkatan dukungan multisektor dan potensi jejaring kerjasama global dalam kebijakan di bidang pertanahan dan pelaksanaan pendaftaran tanah Persentase PPAT yang telah lulus sertifikasi dan Persentase Mitra Kerja 6414 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM 003 - Sertifikasi Pejabat Pembuat Akta Tanah 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM 001 - Sertifikasi Pejabat Pembuat Akta Tanah Persentase menurunnya pengaduan terkait pelayanan PPAT 6414 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT BKC - Pemantauan lembaga 003 - Layanan Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Wilayah 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT BKC - Pemantauan lembaga 001 - Layanan Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Wilayah 6414 - Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT BKC - Pemantauan lembaga 004 - Layanan Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Daerah 7971 - Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang serta PPAT BKC - Pemantauan lembaga 002 - Layanan Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Daerah Kegiatan 2: Peningkatan dan Perbaikan Tata Kelola Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan ruang Badan Hukum dan Perorangan Persentase Surat Keputusan Hak Atas Tanah dan ruang perorangan dan badan hukum 6415 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum Pengaturan dan Penetapan Hak tanah dan Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan 2 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 100 1.236,65 1.236,65 1.488,47 1.236,65 1.236,65 1.236,65 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 3881 1.236,65 1.236,65 1.488,47 1.236,65 1.236,65 1.236,65 100 12.368,36 12.368,36 12.368,36 12.368,36 12.368,36 12.368,36 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 33 10.751,33 10.751,33 10.751,33 10.751,33 10.751,33 10.751,33 437 1.617,03 1.617,03 1.617,03 1.617,03 1.617,03 1.617,03 17% 703,44 625,00 643,75 663,06 682,95 703,44 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 231.145 66.932,04 67.002,50 56.481,11 66.932,04 66.932,04 66.932,04 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 Kegiatan 3: persen Peningkatan dan Perbaikan Tata Kelola Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, Hak Pengelolaan dan Pengadminitrasian Tanah Ulayat Dokumen Persentase Surat Keputusan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, Hak Pengelolaan 6415 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga 001 - Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD 7973 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga 001 - Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD Dokumen 24.407 21.525 6.603,02 6415 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga 002 - Data Tanah Instansi Pemerintah 7973 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga 002 - Data Tanah Instansi Pemerintah Lembaga 33 33 12.576,15 PSKP DAERAH Kegiatan 1: Dokumen Penyelesaian Sengketa Pertanahan yang Optimal Lembaga Persentase Penyelesaian Sengketa Pertanahan 64,50% 50% 22.014,30 6426 - Penanganan Sengketa Pertanahan FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 002 - Berita Acara Sosialisasi/Pembin aan/Koordinasi/Pe matauan/Evaluasi FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 002 - Berita Acara Sosialisasi/Pembin aan/Koordinasi/Pe matauan/Evaluasi Laporan 33 1.041,03 Jumlah Penyelesaian Sengketa Pertanahan - Daerah persen 6426 - Penanganan Sengketa Pertanahan QCE - Penanganan Perkara 003 - Penyelesaian Sengketa Pertanahan - Daerah QCE - Penanganan Perkara 003 - Penyelesaian Sengketa Pertanahan - Daerah Perkara 1044 20.973,27 Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan Penyelesaian sengketa pertanahan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Kegiatan 3: Peningkatan dan Perbaikan Tata Kelola Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, Hak Pengelolaan dan Pengadminitrasian Tanah Ulayat Persentase Surat Keputusan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, Hak Pengelolaan 6415 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga 001 - Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD 7973 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga 001 - Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD 6415 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga 002 - Data Tanah Instansi Pemerintah 7973 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga 002 - Data Tanah Instansi Pemerintah PSKP DAERAH Kegiatan 1: Penyelesaian Sengketa Pertanahan yang Optimal Persentase Penyelesaian Sengketa Pertanahan 6426 - Penanganan Sengketa Pertanahan FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 002 - Berita Acara Sosialisasi/Pembin aan/Koordinasi/Pe matauan/Evaluasi FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 002 - Berita Acara Sosialisasi/Pembin aan/Koordinasi/Pe matauan/Evaluasi Jumlah Penyelesaian Sengketa Pertanahan - Daerah 6426 - Penanganan Sengketa Pertanahan QCE - Penanganan Perkara 003 - Penyelesaian Sengketa Pertanahan - Daerah QCE - Penanganan Perkara 003 - Penyelesaian Sengketa Pertanahan - Daerah Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan Penyelesaian sengketa pertanahan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 21.525 6.603,02 6.603,02 6.618,93 22.925 6.603,02 33 12.576,15 12.576,15 12.576,15 33 12.576,15 50% 20.973,27 1.041,03 22.014,30 22.014,30 52,50% 21.504,72 33 1.041,03 1.041,03 1.041,03 33 531,45 1044 20.973,27 20.973,27 20.973,27 1.044 20.973,27 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Kegiatan 3: Peningkatan dan Perbaikan Tata Kelola Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, Hak Pengelolaan dan Pengadminitrasian Tanah Ulayat Persentase Surat Keputusan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, Hak Pengelolaan 6415 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga 001 - Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD 7973 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga 001 - Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD 6415 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga 002 - Data Tanah Instansi Pemerintah 7973 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga 002 - Data Tanah Instansi Pemerintah PSKP DAERAH Kegiatan 1: Penyelesaian Sengketa Pertanahan yang Optimal Persentase Penyelesaian Sengketa Pertanahan 6426 - Penanganan Sengketa Pertanahan FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 002 - Berita Acara Sosialisasi/Pembin aan/Koordinasi/Pe matauan/Evaluasi FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 002 - Berita Acara Sosialisasi/Pembin aan/Koordinasi/Pe matauan/Evaluasi Jumlah Penyelesaian Sengketa Pertanahan - Daerah 6426 - Penanganan Sengketa Pertanahan QCE - Penanganan Perkara 003 - Penyelesaian Sengketa Pertanahan - Daerah QCE - Penanganan Perkara 003 - Penyelesaian Sengketa Pertanahan - Daerah Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan Penyelesaian sengketa pertanahan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 22.925 6.603,02 22.925 6.603,02 33 12.576,15 33 12.576,15 55% 26.840,00 57,50% 28.843,70 34 1.094,00 34 1.148,70 1.296 27.337,57 1.560 34.551,66 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Kegiatan 3: Peningkatan dan Perbaikan Tata Kelola Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, Hak Pengelolaan dan Pengadminitrasian Tanah Ulayat Persentase Surat Keputusan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, Hak Pengelolaan 6415 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga 001 - Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD 7973 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga 001 - Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD 6415 - Penetapan Hak Tanah dan Ruang BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga 002 - Data Tanah Instansi Pemerintah 7973 - Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga 002 - Data Tanah Instansi Pemerintah PSKP DAERAH Kegiatan 1: Penyelesaian Sengketa Pertanahan yang Optimal Persentase Penyelesaian Sengketa Pertanahan 6426 - Penanganan Sengketa Pertanahan FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 002 - Berita Acara Sosialisasi/Pembin aan/Koordinasi/Pe matauan/Evaluasi FAE - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 002 - Berita Acara Sosialisasi/Pembin aan/Koordinasi/Pe matauan/Evaluasi Jumlah Penyelesaian Sengketa Pertanahan - Daerah 6426 - Penanganan Sengketa Pertanahan QCE - Penanganan Perkara 003 - Penyelesaian Sengketa Pertanahan - Daerah QCE - Penanganan Perkara 003 - Penyelesaian Sengketa Pertanahan - Daerah Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Kegiatan Penyelesaian sengketa pertanahan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 22.925 6.603,02 6.603,02 6.603,02 6.603,02 6.603,02 6.603,02 33 12.576,15 12.576,15 12.576,15 12.576,15 12.576,15 12.576,15 60% 30.981,14 22.014,30 21.504,72 26.840,00 28.843,70 30.981,14 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 34 1.206,14 1.041,03 531,45 1.094,00 1.148,70 1.206,14 1.712 39.814,14 20.973,27 20.973,27 27.337,57 34.551,66 39.814,14 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 Kegiatan 2:
419. 1.Penyelesaian Konflik Pertanahan yang Optimal
420. 1.Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan 47,20% 50,00% 1.466,76 Jumlah Penyelesaian Konflik Pertanahan - Daerah 6425 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan QCE - Penanganan Perkara 007 - Penyelesaian Konflik Pertanahan - Daerah QCE - Penanganan Perkara 007 - Penyelesaian Konflik Pertanahan - Daerah Perkara 26 1.466,76
421. 2.Persentase Penyelesaian Mafia Pertanahan 53,80% 50,00% 7.024,48 Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan - Daerah 6425 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan QCE - Penanganan Perkara 008 - Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan - Daerah QCE - Penanganan Perkara 008 - Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan - Daerah Perkara 65 7.024,48
422. 2.Tersusunnya rekomendasi dan strategi pencegahan kasus pertanahan
423. 1.Persentase Rekomendasi Pencegahan Kasus Pertanahan. 100% 2.713,97 6425 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Rekomendasi Pencegahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Rekomendasi Pencegahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan Rekomendasi Kebjiakan 511 2.713,97 Pencegahan dan Penyelesaian konflik Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Kegiatan 2:
424. 1.Penyelesaian Konflik Pertanahan yang Optimal
425. 1.Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan Jumlah Penyelesaian Konflik Pertanahan - Daerah 6425 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan QCE - Penanganan Perkara 007 - Penyelesaian Konflik Pertanahan - Daerah QCE - Penanganan Perkara 007 - Penyelesaian Konflik Pertanahan - Daerah
426. 2.Persentase Penyelesaian Mafia Pertanahan Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan - Daerah 6425 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan QCE - Penanganan Perkara 008 - Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan - Daerah QCE - Penanganan Perkara 008 - Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan - Daerah
427. 2.Tersusunnya rekomendasi dan strategi pencegahan kasus pertanahan
428. 1.Persentase Rekomendasi Pencegahan Kasus Pertanahan. 6425 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Rekomendasi Pencegahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Rekomendasi Pencegahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan Pencegahan dan Penyelesaian konflik Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 50,00% 1.466,76 1.466,76 1.466,76 52,50% 1.466,76 26 1.466,76 1.466,76 1.466,76 26 1.466,76 50,00% 2.442,37 4.582,11 7.024,48 7.024,48 52,50% 5.297,89 65 2.442,37 4.582,11 7.024,48 7.024,48 65 5.297,89 100% 2.713,97 2.713,97 2.713,97 100% 2.713,97 511 2.713,97 2.713,97 2.713,97 511 2.713,97 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Kegiatan 2:
429. 1.Penyelesaian Konflik Pertanahan yang Optimal
430. 1.Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan Jumlah Penyelesaian Konflik Pertanahan - Daerah 6425 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan QCE - Penanganan Perkara 007 - Penyelesaian Konflik Pertanahan - Daerah QCE - Penanganan Perkara 007 - Penyelesaian Konflik Pertanahan - Daerah
431. 2.Persentase Penyelesaian Mafia Pertanahan Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan - Daerah 6425 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan QCE - Penanganan Perkara 008 - Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan - Daerah QCE - Penanganan Perkara 008 - Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan - Daerah
432. 2.Tersusunnya rekomendasi dan strategi pencegahan kasus pertanahan
433. 1.Persentase Rekomendasi Pencegahan Kasus Pertanahan. 6425 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Rekomendasi Pencegahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Rekomendasi Pencegahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan Pencegahan dan Penyelesaian konflik Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 55,00% 1.655,00 57,50% 1.800,00 26 1.525,43 27 1.647,46 55,00% 5.827,67 57,50% 6.410,44 65 7.516,20 65 8.042,33 100% 2.858,00 100% 3.001,00 513 2.858,00 513 3.001,00 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Kegiatan 2:
434. 1.Penyelesaian Konflik Pertanahan yang Optimal
435. 1.Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan Jumlah Penyelesaian Konflik Pertanahan - Daerah 6425 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan QCE - Penanganan Perkara 007 - Penyelesaian Konflik Pertanahan - Daerah QCE - Penanganan Perkara 007 - Penyelesaian Konflik Pertanahan - Daerah
436. 2.Persentase Penyelesaian Mafia Pertanahan Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan - Daerah 6425 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan QCE - Penanganan Perkara 008 - Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan - Daerah QCE - Penanganan Perkara 008 - Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan - Daerah
437. 2.Tersusunnya rekomendasi dan strategi pencegahan kasus pertanahan
438. 1.Persentase Rekomendasi Pencegahan Kasus Pertanahan. 6425 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Rekomendasi Pencegahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Rekomendasi Pencegahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan Pencegahan dan Penyelesaian konflik Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 60% 1.956,00 1.466,76 1.466,76 1.655,00 1.800,00 1.956,00 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 27 1.752,31 1.466,76 1.466,76 1.525,43 1.647,46 1.752,31 60% 7.051,49 7.024,48 5.297,89 5.827,67 6.410,44 7.051,49 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 65 8.741,75 7.024,48 5.297,89 7.516,20 8.042,33 8.741,75 100% 3.152,00 2.713,97 2.713,97 2.858,00 3.001,00 3.152,00 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 513 3.152,00 2.713,97 2.713,97 2.858,00 3.001,00 3.152,00 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 Kegiatan 3: Penanganan Perkara Pertanahan yang Optimal Rekomendasi Kebijakan Persentase terselesaikannya penanganan perkara pertanahan 30% 50% 43.823,30 6427 - Penanganan Perkara Pertanahan BCE - Penanganan Perkara 001 - Surat Keputusan Penyelesaian Perkara Pertanahan - Daerah BCE - Penanganan Perkara 001 - Surat Keputusan Penyelesaian Perkara Pertanahan - Daerah Perkara 57 1.735,43 Jumlah Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan - Daerah persen 6427 - Penanganan Perkara Pertanahan QCE - Penanganan Perkara 002 - Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan - Daerah QCE - Penanganan Perkara 002 - Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan - Daerah Perkara 894 42.087,88 PENTAG DAERAH Kegiatan 6: Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemberdayaan Subjek Reforma Agraria Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria 9.300 7.549,95 43.200 21.901,78 Jumlah Data Penerima Akses Reforma Agraria 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Penerima Akses Reforma Agraria Daerah BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Penerima Akses Reforma Agraria Daerah Data 33 2.817,78 33 2.817,78 Jumlah Akses Reforma Agraria 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 001 - Akses Reforma Agraria Kategori I QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 010 - Akses Reforma Agraria Kategori Jawa-Bali Kepala Keluarga 400 188,00 5.400 2.268,00 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 002 - Akses Reforma Agraria Kategori II QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 011 - Akses Reforma Agraria Kategori Luar Jawa- Bali Kepala Keluarga 300 141,92 7.200 3.146,40 Indikator Rincian Output Kolaborasi lintas sektor yang inklusif dalam mendukung kesejahteraan dan pemberdayaan Subjek Reforma AgrariaSasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Penanganan perkara pertanahan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Kegiatan 3: Penanganan Perkara Pertanahan yang Optimal Persentase terselesaikannya penanganan perkara pertanahan 6427 - Penanganan Perkara Pertanahan BCE - Penanganan Perkara 001 - Surat Keputusan Penyelesaian Perkara Pertanahan - Daerah BCE - Penanganan Perkara 001 - Surat Keputusan Penyelesaian Perkara Pertanahan - Daerah Jumlah Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan - Daerah 6427 - Penanganan Perkara Pertanahan QCE - Penanganan Perkara 002 - Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan - Daerah QCE - Penanganan Perkara 002 - Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan - Daerah PENTAG DAERAH Kegiatan 6: Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemberdayaan Subjek Reforma Agraria Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria Jumlah Data Penerima Akses Reforma Agraria 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Penerima Akses Reforma Agraria Daerah BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Penerima Akses Reforma Agraria Daerah Jumlah Akses Reforma Agraria 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 001 - Akses Reforma Agraria Kategori I QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 010 - Akses Reforma Agraria Kategori Jawa-Bali 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 002 - Akses Reforma Agraria Kategori II QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 011 - Akses Reforma Agraria Kategori Luar Jawa- Bali Indikator Rincian Output Kolaborasi lintas sektor yang inklusif dalam mendukung kesejahteraan dan pemberdayaan Subjek Reforma AgrariaSasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Penanganan perkara pertanahan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 50% 43.823,30 43.823,30 43.823,30 52,50% 43.823,30 57 1.735,43 1.735,43 1.735,43 57 1.735,43 894 42.087,88 42.087,88 42.087,88 894 42.087,88 43.200 4.732,16 2.817,78 21.901,78 21.901,78 44.600 276.900 38.168,33 146.578,64 33 2.817,78 2.817,78 2.817,78 33 33 5.085,93 5.085,93 5.400 188,00 2.268,00 2.268,00 12.800 20.400 8.192,00 9.512,95 7.200 141,92 3.146,40 3.146,40 31.800 256.500 19.398,00 109.315,73 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Kegiatan 3: Penanganan Perkara Pertanahan yang Optimal Persentase terselesaikannya penanganan perkara pertanahan 6427 - Penanganan Perkara Pertanahan BCE - Penanganan Perkara 001 - Surat Keputusan Penyelesaian Perkara Pertanahan - Daerah BCE - Penanganan Perkara 001 - Surat Keputusan Penyelesaian Perkara Pertanahan - Daerah Jumlah Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan - Daerah 6427 - Penanganan Perkara Pertanahan QCE - Penanganan Perkara 002 - Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan - Daerah QCE - Penanganan Perkara 002 - Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan - Daerah PENTAG DAERAH Kegiatan 6: Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemberdayaan Subjek Reforma Agraria Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria Jumlah Data Penerima Akses Reforma Agraria 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Penerima Akses Reforma Agraria Daerah BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Penerima Akses Reforma Agraria Daerah Jumlah Akses Reforma Agraria 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 001 - Akses Reforma Agraria Kategori I QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 010 - Akses Reforma Agraria Kategori Jawa-Bali 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 002 - Akses Reforma Agraria Kategori II QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 011 - Akses Reforma Agraria Kategori Luar Jawa- Bali Indikator Rincian Output Kolaborasi lintas sektor yang inklusif dalam mendukung kesejahteraan dan pemberdayaan Subjek Reforma AgrariaSasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Penanganan perkara pertanahan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 55% 118.062,00 57,50% 126.909,00 89 4.350,00 90 4.619,00 1.445 113.712,00 1.480 122.290,00 275.900 275.900 158.671,44 261.682,65 350.100 350.100 366.845,24 295.185,15 33 33 5.865,94 5.865,94 33 33 6.159,24 6.159,24 20.400 20.400 9.445,20 9.512,95 20.400 20.400 9.628,80 9.512,95 255.500 255.500 115.741,50 108.889,73 329.700 329.700 152.321,40 140.498,93 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Kegiatan 3: Penanganan Perkara Pertanahan yang Optimal Persentase terselesaikannya penanganan perkara pertanahan 6427 - Penanganan Perkara Pertanahan BCE - Penanganan Perkara 001 - Surat Keputusan Penyelesaian Perkara Pertanahan - Daerah BCE - Penanganan Perkara 001 - Surat Keputusan Penyelesaian Perkara Pertanahan - Daerah Jumlah Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan - Daerah 6427 - Penanganan Perkara Pertanahan QCE - Penanganan Perkara 002 - Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan - Daerah QCE - Penanganan Perkara 002 - Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan - Daerah PENTAG DAERAH Kegiatan 6: Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemberdayaan Subjek Reforma Agraria Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria Jumlah Data Penerima Akses Reforma Agraria 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Penerima Akses Reforma Agraria Daerah BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Penerima Akses Reforma Agraria Daerah Jumlah Akses Reforma Agraria 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 001 - Akses Reforma Agraria Kategori I QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 010 - Akses Reforma Agraria Kategori Jawa-Bali 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 002 - Akses Reforma Agraria Kategori II QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 011 - Akses Reforma Agraria Kategori Luar Jawa- Bali Indikator Rincian Output Kolaborasi lintas sektor yang inklusif dalam mendukung kesejahteraan dan pemberdayaan Subjek Reforma AgrariaSasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Penanganan perkara pertanahan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 60% 136.346,00 43.823,30 43.823,30 118.062,00 126.909,00 136.346,00 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 91 4.904,00 1.735,43 1.735,43 4.350,00 4.619,00 4.904,00 1.515 131.442,00 42.087,88 42.087,88 113.712,00 122.290,00 131.442,00 273.300 273.300 508.091,30 262.176,31 21.901,78 146.578,64 261.682,65 295.185,15 262.176,31 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 33 33 6.467,20 6.467,20 2.817,78 5.085,93 5.865,94 6.159,24 6.467,20 20.400 20.400 9.716,20 9.512,95 2.268,00 9.512,95 9.512,95 9.512,95 9.512,95 252.900 252.900 119.115,90 107.782,13 3.146,40 109.315,73 108.889,73 140.498,93 107.782,13 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 003 - Akses Reforma Agraria Kategori III 2.000 1.212,34 12.000 5.364,00 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 004 - Akses Reforma Agraria Kategori IV 2.800 1.328,67 6.000 2.646,00 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 005 - Akses Reforma Agraria Kategori V 3.700 1.811,63 11.800 5.262,80 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 007 - Akses Reforma Agraria Kategori VI 100 49,60 800 396,80 Jumlah Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 008 - Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 008 - Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria Kepala Keluarga 27.900 59.492,84 128.200 61.379,20 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 009 - Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria Kategori Kepulauan QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 009 - Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria Kategori Kepulauan Kepala Keluarga 200 110,20 2.600 1.432,60 Terwujudnya Penatagunaan Tanah yang berkualitas Jumlah Rekomendasi Penatagunaan Tanah 6 2.714,71 6 2.714,71 Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 034 - Neraca Penatagunaan Tanah Regional 7974 - Nilai Tata Guna Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 034 - Neraca Penatagunaan Tanah Regional Rekomendasi Kebijakan 4 2.534,27 4 2.534,27 Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 040 - Neraca Penatagunaan Tanah Sektoral 7974 - Nilai Tata Guna Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 040 - Neraca Penatagunaan Tanah Sektoral Rekomendasi Kebijakan 0 0 Jumlah Data Potensi Tanah Kritis 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 039 - Data Potensi Tanah Kritis 7974 - Nilai Tata Guna Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 039 - Data Potensi Tanah Kritis Rekomendasi Kebijakan 2 180,45 2 180,45 Indikator Rincian Output Kegiatan 1: Nilai Tata Guna Tanah Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 003 - Akses Reforma Agraria Kategori III 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 004 - Akses Reforma Agraria Kategori IV 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 005 - Akses Reforma Agraria Kategori V 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 007 - Akses Reforma Agraria Kategori VI Jumlah Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 008 - Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 008 - Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 009 - Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria Kategori Kepulauan QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 009 - Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria Kategori Kepulauan Terwujudnya Penatagunaan Tanah yang berkualitas Jumlah Rekomendasi Penatagunaan Tanah Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 034 - Neraca Penatagunaan Tanah Regional 7974 - Nilai Tata Guna Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 034 - Neraca Penatagunaan Tanah Regional Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 040 - Neraca Penatagunaan Tanah Sektoral 7974 - Nilai Tata Guna Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 040 - Neraca Penatagunaan Tanah Sektoral Jumlah Data Potensi Tanah Kritis 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 039 - Data Potensi Tanah Kritis 7974 - Nilai Tata Guna Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 039 - Data Potensi Tanah Kritis Indikator Rincian Output Kegiatan 1: Nilai Tata Guna Tanah Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 12.000 1.212,34 5.364,00 5.364,00 6.000 1.328,67 2.646,00 2.646,00 11.800 1.811,63 5.262,80 5.262,80 800 49,60 396,80 396,80 128.200 2.542,44 58.836,76 61.379,20 61.379,20 9.200 42.400 5.428,00 22.201,23 2.600 1.432,60 1.432,60 1.432,60 100 800 64,40 462,80 6 2.714,71 2.714,71 2.714,71 18 18 10.069,27 11.103,11 4 2.534,27 2.534,27 2.534,27 11 11 9.693,55 10.727,39 0 0 0 2 180,45 180,45 180,45 7 7 375,72 375,72 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 003 - Akses Reforma Agraria Kategori III 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 004 - Akses Reforma Agraria Kategori IV 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 005 - Akses Reforma Agraria Kategori V 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 007 - Akses Reforma Agraria Kategori VI Jumlah Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 008 - Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 008 - Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 009 - Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria Kategori Kepulauan QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 009 - Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria Kategori Kepulauan Terwujudnya Penatagunaan Tanah yang berkualitas Jumlah Rekomendasi Penatagunaan Tanah Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 034 - Neraca Penatagunaan Tanah Regional 7974 - Nilai Tata Guna Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 034 - Neraca Penatagunaan Tanah Regional Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 040 - Neraca Penatagunaan Tanah Sektoral 7974 - Nilai Tata Guna Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 040 - Neraca Penatagunaan Tanah Sektoral Jumlah Data Potensi Tanah Kritis 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 039 - Data Potensi Tanah Kritis 7974 - Nilai Tata Guna Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 039 - Data Potensi Tanah Kritis Indikator Rincian Output Kegiatan 1: Nilai Tata Guna Tanah Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 44.400 271.900 27.483,60 136.951,23 306.000 275.100 198.594,00 138.551,23 200 800 135,20 462,80 200 800 141,80 462,80 48 48 32.884,50 32.884,50 10 10 4.134,10 4.134,10 10 10 7.482,72 7.482,72 4 4 3.771,40 3.771,40 32 32 25.047,16 25.047,16 0 0 6 6 354,62 354,62 6 6 362,70 362,70 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 003 - Akses Reforma Agraria Kategori III 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 004 - Akses Reforma Agraria Kategori IV 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 005 - Akses Reforma Agraria Kategori V 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 007 - Akses Reforma Agraria Kategori VI Jumlah Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 008 - Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 008 - Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria 6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform) QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 009 - Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria Kategori Kepulauan QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 009 - Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria Kategori Kepulauan Terwujudnya Penatagunaan Tanah yang berkualitas Jumlah Rekomendasi Penatagunaan Tanah Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 034 - Neraca Penatagunaan Tanah Regional 7974 - Nilai Tata Guna Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 034 - Neraca Penatagunaan Tanah Regional Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 040 - Neraca Penatagunaan Tanah Sektoral 7974 - Nilai Tata Guna Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 040 - Neraca Penatagunaan Tanah Sektoral Jumlah Data Potensi Tanah Kritis 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 039 - Data Potensi Tanah Kritis 7974 - Nilai Tata Guna Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 039 - Data Potensi Tanah Kritis Indikator Rincian Output Kegiatan 1: Nilai Tata Guna Tanah Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 5.364,00 2.646,00 5.262,80 396,80 547.200 273.900 372.643,20 137.951,24 61.379,20 22.201,23 136.951,23 138.551,23 137.951,24 200 800 148,80 462,80 1.432,60 462,80 462,80 462,80 462,80 12 12 4.708,66 4.708,66 2.714,71 11.103,11 32.884,50 4.134,10 4.708,66 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 6 6 4.338,30 4.338,30 2.534,27 10.727,39 7.482,72 3.771,40 4.338,30 0 0 25.047,16 6 6 370,36 370,36 180,45 375,72 354,62 362,70 370,36 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 Terwujudnya Penatagunaan Tanah berbasis mikro yang berkelanjutan Jumlah Rekomendasi Penatagunaan Tanah Skala Detail 12 1.293,04 12 1.293,04 Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 035 - Data Potensi Penataan Pertanahan Wilayah Pesisir, Perbatasan, dan Wilayah Tertentu 7974 - Nilai Tata Guna Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 041 - Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan Rekomendasi Kebijakan 8 785,46 8 785,46 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 036 - Data Potensi Penataan Pertanahan Pulau- Pulau Kecil dan Pulau Kecil Terluar 7974 - Nilai Tata Guna Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 041 - Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan Rekomendasi Kebijakan 4 507,58 4 507,58 Jumlah Layanan Kebijakan Penatagunaan Tanah 74.628 25.669,75 74.715 25.690,77 Jumlah Layanan Penatagunaan Tanah 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Layanan Peta Analisis PGT 7974 - Nilai Tata Guna Tanah BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Layanan Peta Analisis PGT Layanan 19.600 603,46 19.783 605,60 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah BAH - Pelayanan Publik Lainnya 004 - Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan 7974 - Nilai Tata Guna Tanah BAH - Pelayanan Publik Lainnya 004 - Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Layanan 55.028 25.066,29 54.932 25.085,17 Terwujudnya Penggunaaan dan Pemanfaatan Tanah yang Optimal dan Berkelanjutan Jumlah Data dan Informasi Penatagunaan Tanah Jumlah Pemutakhiran Data Sawah Update 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 043 - Data LBS Rekomendasi Kebijakan Kegiatan 2: Nilai Tata Guna Tanah Skala Detail Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Kegiatan 3: Penataan Penggunaan dan Pemanfaatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Terwujudnya Penatagunaan Tanah berbasis mikro yang berkelanjutan Jumlah Rekomendasi Penatagunaan Tanah Skala Detail Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 035 - Data Potensi Penataan Pertanahan Wilayah Pesisir, Perbatasan, dan Wilayah Tertentu 7974 - Nilai Tata Guna Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 041 - Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 036 - Data Potensi Penataan Pertanahan Pulau- Pulau Kecil dan Pulau Kecil Terluar 7974 - Nilai Tata Guna Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 041 - Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan Jumlah Layanan Kebijakan Penatagunaan Tanah Jumlah Layanan Penatagunaan Tanah 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Layanan Peta Analisis PGT 7974 - Nilai Tata Guna Tanah BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Layanan Peta Analisis PGT 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah BAH - Pelayanan Publik Lainnya 004 - Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan 7974 - Nilai Tata Guna Tanah BAH - Pelayanan Publik Lainnya 004 - Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Terwujudnya Penggunaaan dan Pemanfaatan Tanah yang Optimal dan Berkelanjutan Jumlah Data dan Informasi Penatagunaan Tanah Jumlah Pemutakhiran Data Sawah Update 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 043 - Data LBS Kegiatan 2: Nilai Tata Guna Tanah Skala Detail Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Kegiatan 3: Penataan Penggunaan dan Pemanfaatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 12 1.293,04 1.293,04 1.293,04 64 76 8.657,16 10.228,37 8 785,46 785,46 785,46 64 66 8.657,16 8.801,58 4 507,58 507,58 507,58 0 10 1.426,79 74.715 25.690,77 25.690,77 25.690,77 76.413 109.366 26.545,01 29.839,93 19.783 605,60 605,60 605,60 23.521 19.247 718,06 592,60 54.932 25.085,17 25.085,17 25.085,17 52.892 90.119 25.826,95 29.247,33 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Terwujudnya Penatagunaan Tanah berbasis mikro yang berkelanjutan Jumlah Rekomendasi Penatagunaan Tanah Skala Detail Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 035 - Data Potensi Penataan Pertanahan Wilayah Pesisir, Perbatasan, dan Wilayah Tertentu 7974 - Nilai Tata Guna Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 041 - Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 036 - Data Potensi Penataan Pertanahan Pulau- Pulau Kecil dan Pulau Kecil Terluar 7974 - Nilai Tata Guna Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 041 - Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan Jumlah Layanan Kebijakan Penatagunaan Tanah Jumlah Layanan Penatagunaan Tanah 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Layanan Peta Analisis PGT 7974 - Nilai Tata Guna Tanah BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Layanan Peta Analisis PGT 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah BAH - Pelayanan Publik Lainnya 004 - Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan 7974 - Nilai Tata Guna Tanah BAH - Pelayanan Publik Lainnya 004 - Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Terwujudnya Penggunaaan dan Pemanfaatan Tanah yang Optimal dan Berkelanjutan Jumlah Data dan Informasi Penatagunaan Tanah Jumlah Pemutakhiran Data Sawah Update 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 043 - Data LBS Kegiatan 2: Nilai Tata Guna Tanah Skala Detail Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Kegiatan 3: Penataan Penggunaan dan Pemanfaatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 111 111 15.578,21 15.578,21 111 111 16.135,63 16.135,63 96 96 13.177,04 13.177,04 96 96 13.572,36 13.572,36 15 15 2.401,17 2.401,17 15 15 2.563,28 2.563,28 118.951 118.951 32.260,78 32.260,78 128.517 128.517 34.680,17 34.680,17 21.595 21.595 664,89 664,89 23.928 23.928 736,70 736,70 97.356 97.356 31.595,89 31.595,89 104.589 104.589 33.943,47 33.943,47 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Terwujudnya Penatagunaan Tanah berbasis mikro yang berkelanjutan Jumlah Rekomendasi Penatagunaan Tanah Skala Detail Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 035 - Data Potensi Penataan Pertanahan Wilayah Pesisir, Perbatasan, dan Wilayah Tertentu 7974 - Nilai Tata Guna Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 041 - Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 036 - Data Potensi Penataan Pertanahan Pulau- Pulau Kecil dan Pulau Kecil Terluar 7974 - Nilai Tata Guna Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 041 - Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan Jumlah Layanan Kebijakan Penatagunaan Tanah Jumlah Layanan Penatagunaan Tanah 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Layanan Peta Analisis PGT 7974 - Nilai Tata Guna Tanah BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Layanan Peta Analisis PGT 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah BAH - Pelayanan Publik Lainnya 004 - Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan 7974 - Nilai Tata Guna Tanah BAH - Pelayanan Publik Lainnya 004 - Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Terwujudnya Penggunaaan dan Pemanfaatan Tanah yang Optimal dan Berkelanjutan Jumlah Data dan Informasi Penatagunaan Tanah Jumlah Pemutakhiran Data Sawah Update 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 043 - Data LBS Kegiatan 2: Nilai Tata Guna Tanah Skala Detail Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Kegiatan 3: Penataan Penggunaan dan Pemanfaatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 111 111 16.883,83 16.883,83 1.293,04 10.228,37 15.578,21 16.135,63 16.883,83 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 96 96 13.979,53 13.979,53 785,46 8.801,58 13.177,04 13.572,36 13.979,53 15 15 2.904,31 2.904,31 507,58 1.426,79 2.401,17 2.563,28 2.904,31 138.102 138.102 37.101,33 37.101,33 25.690,77 29.839,93 32.260,78 34.680,17 37.101,33 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 26.275 26.275 808,97 808,97 605,60 592,60 664,89 736,70 808,97 111.827 111.827 36.292,36 36.292,36 25.085,17 29.247,33 31.595,89 33.943,47 36.292,36 32 26.127,97 26.127,97 26.127,97 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 32 26.127,97 26.127,97 26.127,97 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 Tersediannya TORA dan Potensi Objek Redistribusi Tanah Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan TORA dan Potensi Objek Redistribusi Tanah 10.232 38.904,07 42.100 41.836,12 Jumlah SK Penegasan Tanah Timbul 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah RBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 001- SK Penegasan Tanah Timbul Hektar (Rekomendas i Kebijakan) 0 0 Jumlah Data dan Informasi P4T 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U01 - Data dan Informasi P4T Kategori I CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U06 - Data dan Informasi P4T Kategori Jawa-Bali Bidang 1.000 285,00 2.500 285,00 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U02 - Data dan Informasi P4T Kategori II CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U07 - Data dan Informasi P4T Kategori Luar Jawa- Bali Bidang 2.552 253,86 15.000 1.560,00 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U03 - Data dan Informasi P4T Kategori III 3.145 285,77 12.500 1.187,50 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U04 - Data dan Informasi P4T Kategori IV 2.000 162,60 5.000 425,00 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U05 - Data dan Informasi P4T Kategori V 1.535 120,42 7.100 582,20 Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Layanan 33 4.907,27 33 4.907,27 Kegiatan 4: Penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Tersediannya TORA dan Potensi Objek Redistribusi Tanah Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan TORA dan Potensi Objek Redistribusi Tanah Jumlah SK Penegasan Tanah Timbul 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah RBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 001- SK Penegasan Tanah Timbul Jumlah Data dan Informasi P4T 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U01 - Data dan Informasi P4T Kategori I CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U06 - Data dan Informasi P4T Kategori Jawa-Bali 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U02 - Data dan Informasi P4T Kategori II CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U07 - Data dan Informasi P4T Kategori Luar Jawa- Bali 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U03 - Data dan Informasi P4T Kategori III 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U04 - Data dan Informasi P4T Kategori IV 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U05 - Data dan Informasi P4T Kategori V Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan 4: Penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 42.100 41.836,12 41.836,12 41.836,12 20.000 385.300 59.598,47 75.874,33 0 5.000 5.000 157,25 157,25 2.500 285,00 285,00 285,00 5.000 20.339 410,00 1.688,14 15.000 1.560,00 1.560,00 1.560,00 10.000 364.961 1.040,00 38.685,87 12.500 1.187,50 1.187,50 1.187,50 5.000 425,00 425,00 425,00 7.100 582,20 582,20 582,20 33 4.907,27 4.907,27 4.907,27 33 33 4.985,04 4.985,04 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Tersediannya TORA dan Potensi Objek Redistribusi Tanah Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan TORA dan Potensi Objek Redistribusi Tanah Jumlah SK Penegasan Tanah Timbul 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah RBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 001- SK Penegasan Tanah Timbul Jumlah Data dan Informasi P4T 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U01 - Data dan Informasi P4T Kategori I CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U06 - Data dan Informasi P4T Kategori Jawa-Bali 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U02 - Data dan Informasi P4T Kategori II CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U07 - Data dan Informasi P4T Kategori Luar Jawa- Bali 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U03 - Data dan Informasi P4T Kategori III 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U04 - Data dan Informasi P4T Kategori IV 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U05 - Data dan Informasi P4T Kategori V Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan 4: Penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 611.900 472.987 101.475,55 86.534,01 534.200 395.200 96.546,82 79.836,74 5.000 5.000 157,25 157,25 5.000 5.000 157,25 157,25 37.400 30.510 3.216,40 2.562,84 27.300 20.339 2.457,00 1.728,82 569.500 442.477 62.075,50 47.787,52 501.900 374.861 57.216,60 41.234,71 33 33 5.234,29 5.234,29 33 33 5.496,01 5.496,01 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Tersediannya TORA dan Potensi Objek Redistribusi Tanah Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan TORA dan Potensi Objek Redistribusi Tanah Jumlah SK Penegasan Tanah Timbul 6417 - Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah RBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 001- SK Penegasan Tanah Timbul Jumlah Data dan Informasi P4T 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U01 - Data dan Informasi P4T Kategori I CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U06 - Data dan Informasi P4T Kategori Jawa-Bali 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U02 - Data dan Informasi P4T Kategori II CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U07 - Data dan Informasi P4T Kategori Luar Jawa- Bali 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U03 - Data dan Informasi P4T Kategori III 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U04 - Data dan Informasi P4T Kategori IV 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan U05 - Data dan Informasi P4T Kategori V Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan 4: Penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output Indikator Rincian Output APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 426.600 287.400 87.348,51 69.553,84 41.836,12 75.874,33 86.534,01 79.836,74 69.553,84 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 5.000 5.000 157,25 157,25 157,25 157,25 157,25 157,25 17.300 10.168 1.607,40 874,45 285,00 1.688,14 2.562,84 1.728,82 874,45 404.300 277.232 48.111,70 31.049,98 1.560,00 38.685,87 47.787,52 41.234,71 31.049,98 1.187,50 425,00 582,20 33 33 5.770,81 5.770,81 4.907,27 4.985,04 5.234,29 5.496,01 5.770,81 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 Jumlah Data GTRA 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah PEA - Koordinasi 001 - Data GTRA Provinsi PEA - Koordinasi 001 - Data GTRA Provinsi Satuan Kegiatan 33 20.526,31 33 20.526,31 Jumlah Data GTRA 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah PEA - Koordinasi 002 - Data GTRA Kabupaten/Kota PEA - Koordinasi 002 - Data GTRA Kabupaten/Kota Satuan Kegiatan 38 12.362,85 38 12.362,85 Penurunan ketimpangan kepemilikan tanah Jumlah Subjek & Objek Redistribusi Tanah 59.687 14.523,89 175.865 40.561,74 Jumlah SK Redistribusi Tanah 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 007 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori I QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 013 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori Jawa-Bali Bidang 0 1 0,27 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 008 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori II QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 014 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori Luar Jawa-Bali Bidang 0 1 0,24 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 009 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori III 0 1 0,21 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 010 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori IV 0 1 0,18 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 011 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori V 0 1 0,16 Kegiatan 5: Penataan Kembali Penguasaan dan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Indikator Rincian KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah Data GTRA 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah PEA - Koordinasi 001 - Data GTRA Provinsi PEA - Koordinasi 001 - Data GTRA Provinsi Jumlah Data GTRA 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah PEA - Koordinasi 002 - Data GTRA Kabupaten/Kota PEA - Koordinasi 002 - Data GTRA Kabupaten/Kota Penurunan ketimpangan kepemilikan tanah Jumlah Subjek & Objek Redistribusi Tanah Jumlah SK Redistribusi Tanah 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 007 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori I QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 013 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori Jawa-Bali 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 008 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori II QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 014 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori Luar Jawa-Bali 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 009 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori III 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 010 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori IV 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 011 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori V Kegiatan 5: Penataan Kembali Penguasaan dan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Indikator Rincian VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 33 20.526,31 20.526,31 20.526,31 34 34 21.704,07 21.704,07 38 12.362,85 12.362,85 12.362,85 100 317 31.302,11 8.653,97 175.865 40.561,74 40.561,74 40.561,74 231.602 354.995 57.334,29 88.321,52 1 0,27 0,27 0,27 1 1 0,16 0,16 1 0,24 0,24 0,24 1 4 0,24 0,97 1 0,21 0,21 0,21 1 0,18 0,18 0,18 1 0,16 0,16 0,16 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah Data GTRA 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah PEA - Koordinasi 001 - Data GTRA Provinsi PEA - Koordinasi 001 - Data GTRA Provinsi Jumlah Data GTRA 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah PEA - Koordinasi 002 - Data GTRA Kabupaten/Kota PEA - Koordinasi 002 - Data GTRA Kabupaten/Kota Penurunan ketimpangan kepemilikan tanah Jumlah Subjek & Objek Redistribusi Tanah Jumlah SK Redistribusi Tanah 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 007 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori I QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 013 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori Jawa-Bali 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 008 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori II QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 014 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori Luar Jawa-Bali 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 009 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori III 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 010 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori IV 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 011 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori V Kegiatan 5: Penataan Kembali Penguasaan dan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Indikator Rincian APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 34 34 22.138,14 22.138,14 34 34 22.565,99 22.565,99 317 317 8.653,97 8.653,97 317 317 8.653,97 8.653,97 417.605 659.050 108.089,35 167.679,89 308.605 430.123 83.957,67 107.512,35 1 1 0,16 0,16 1 1 0,16 0,16 4 4 0,99 0,99 4 4 1,00 1,00 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah Data GTRA 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah PEA - Koordinasi 001 - Data GTRA Provinsi PEA - Koordinasi 001 - Data GTRA Provinsi Jumlah Data GTRA 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah PEA - Koordinasi 002 - Data GTRA Kabupaten/Kota PEA - Koordinasi 002 - Data GTRA Kabupaten/Kota Penurunan ketimpangan kepemilikan tanah Jumlah Subjek & Objek Redistribusi Tanah Jumlah SK Redistribusi Tanah 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 007 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori I QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 013 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori Jawa-Bali 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 008 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori II QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 014 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori Luar Jawa-Bali 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 009 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori III 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 010 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori IV 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 011 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori V Kegiatan 5: Penataan Kembali Penguasaan dan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian Output Indikator Rincian Indikator Rincian APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 34 34 23.047,38 23.047,38 20.526,31 21.704,07 22.138,14 22.565,99 23.047,38 317 317 8.653,97 8.653,97 12.362,85 8.653,97 8.653,97 8.653,97 8.653,97 212.018 350.000 60.772,61 87.017,79 40.561,74 88.321,52 167.679,89 107.512,35 87.017,79 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 1 1 0,17 0,17 0,27 0,16 0,16 0,16 0,17 4 4 1,02 1,02 0,24 0,97 0,99 1,00 1,02 0,21 0,18 0,16 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 Jumlah SK Redistribusi Tanah 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U01 - SK Redistribusi Tanah Kategori I QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U07 - SK Redistribusi Tanah Kategori Jawa-Bali Bidang 7.604 2.455,02 21.000 6.342,00 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U02 - SK Redistribusi Tanah Kategori II QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U08 - SK Redistribusi Tanah Kategori Luar Jawa- Bali Bidang 5.692 1.644,08 24.000 6.264,00 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U03 - SK Redistribusi Tanah Kategori III 23.941 5.897,58 73.770 16.893,33 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U04 - SK Redistribusi Tanah Kategori IV 9.803 2.014,56 31.400 6.123,00 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U05 - SK Redistribusi Tanah Kategori V 10.986 1.784,22 22.890 3.753,96 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U06 - SK Redistribusi Tanah Kategori VI 1.661 728,44 2.800 1.184,40 PTPP DAERAH Kegiatan 1: 8.104,96 Tersedianya Tanah untuk Mendukung Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Melalui Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah 9738,782 Hektare 50 % 8.104,96 Persentase ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 9738,782 Hektare 50 % 8.104,96 6420 - Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 512 3.101,82 Persentase 6420 - Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah QMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Pengadaan Tanah Dokumen 512 5.003,14 Indikator Rincian Output Pengadaan dan Pencadangan Tanah Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah SK Redistribusi Tanah 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U01 - SK Redistribusi Tanah Kategori I QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U07 - SK Redistribusi Tanah Kategori Jawa-Bali 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U02 - SK Redistribusi Tanah Kategori II QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U08 - SK Redistribusi Tanah Kategori Luar Jawa- Bali 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U03 - SK Redistribusi Tanah Kategori III 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U04 - SK Redistribusi Tanah Kategori IV 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U05 - SK Redistribusi Tanah Kategori V 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U06 - SK Redistribusi Tanah Kategori VI PTPP DAERAH Kegiatan 1: Tersedianya Tanah untuk Mendukung Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Melalui Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah Persentase ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 6420 - Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 6420 - Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah QMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Pengadaan Tanah Indikator Rincian Output Pengadaan dan Pencadangan Tanah Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 21.000 6.342,00 6.342,00 6.342,00 32.100 45.600 5.264,40 7.569,60 24.000 6.264,00 6.264,00 6.264,00 199.500 309.390 52.069,50 80.750,79 73.770 16.893,33 16.893,33 16.893,33 31.400 6.123,00 6.123,00 6.123,00 22.890 3.753,96 3.753,96 3.753,96 2.800 1.184,40 1.184,40 1.184,40 95,84 8.009,12 8.104,96 8.104,96 4.533,99 95,84 8.009,12 8.104,96 8.104,96 4.533,99 95,84 8.009,12 8.104,96 8.104,96 55 % 4.533,99 512 3.101,82 3.101,82 3.101,82 0 95 2.177,37 512 95,84 4.907,30 5.003,14 5.003,14 0 95 2.356,62 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah SK Redistribusi Tanah 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U01 - SK Redistribusi Tanah Kategori I QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U07 - SK Redistribusi Tanah Kategori Jawa-Bali 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U02 - SK Redistribusi Tanah Kategori II QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U08 - SK Redistribusi Tanah Kategori Luar Jawa- Bali 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U03 - SK Redistribusi Tanah Kategori III 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U04 - SK Redistribusi Tanah Kategori IV 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U05 - SK Redistribusi Tanah Kategori V 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U06 - SK Redistribusi Tanah Kategori VI PTPP DAERAH Kegiatan 1: Tersedianya Tanah untuk Mendukung Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Melalui Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah Persentase ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 6420 - Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 6420 - Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah QMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Pengadaan Tanah Indikator Rincian Output Pengadaan dan Pencadangan Tanah Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 62.100 45.600 10.681,20 7.569,60 43.100 49.996 7.758,00 8.299,34 355.500 613.445 97.407,00 160.109,15 265.500 380.122 76.198,50 99.211,84 9.807,70 10.788,36 9.807,70 10.788,36 57 % 9.807,70 58 % 10.788,36 0 512 3.753,20 0 512 4.128,52 0 512 6.054,50 0 512 6.659,84 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Jumlah SK Redistribusi Tanah 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U01 - SK Redistribusi Tanah Kategori I QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U07 - SK Redistribusi Tanah Kategori Jawa-Bali 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U02 - SK Redistribusi Tanah Kategori II QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U08 - SK Redistribusi Tanah Kategori Luar Jawa- Bali 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U03 - SK Redistribusi Tanah Kategori III 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U04 - SK Redistribusi Tanah Kategori IV 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U05 - SK Redistribusi Tanah Kategori V 6418 - Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U06 - SK Redistribusi Tanah Kategori VI PTPP DAERAH Kegiatan 1: Tersedianya Tanah untuk Mendukung Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Melalui Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah Persentase ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 6420 - Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 6420 - Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah QMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Pengadaan Tanah Indikator Rincian Output Pengadaan dan Pencadangan Tanah Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 27.183 45.600 5.137,59 7.569,50 6.342,00 7.569,60 7.569,60 8.299,34 7.569,50 184.830 304.395 55.633,83 79.447,10 6.264,00 80.750,79 160.109,15 99.211,84 79.447,10 16.893,33 6.123,00 3.753,96 1.184,40 11.867,20 8.104,96 4.533,99 9.807,70 10.788,36 11.867,20 11.867,20 8.104,96 4.533,99 9.807,70 10.788,36 11.867,20 60 % 11.867,20 8.104,96 4.533,99 9.807,70 10.788,36 11.867,20 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 0 512 4.541,37 3.101,82 2.177,37 3.753,20 4.128,52 4.541,37 0 512 7.325,83 5.003,14 2.356,62 6.054,50 6.659,84 7.325,83 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 Kegiatan 2: 6.174,96 Terwujudnya Bidang- bidang Tanah Yang Tertata Pada Lokasi Konsolidasi Tanah serta Optimalisasi Pengembangan Pertanahan dengan Pemanfaatan Tanah Tertinggi dan Terbaik Data 6.174,96 Realisasi Bidang Tanah yang ditata di lokasi Konsolidasi Tanah 4.952 1.687 2.123,04 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Konsolidasi Tanah Swadaya BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Konsolidasi Tanah Swadaya 0 0 250 138,13 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang 0 0 22 432,22 Bidang 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U01 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori I Laporan 1.978 0 350 213,70 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U02 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori II 2.974 0 610 327,61 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U03 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori III Bidang 520 261,61 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U04 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori IV Bidang 370 170,21 Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Kegiatan 2: Terwujudnya Bidang- bidang Tanah Yang Tertata Pada Lokasi Konsolidasi Tanah serta Optimalisasi Pengembangan Pertanahan dengan Pemanfaatan Tanah Tertinggi dan Terbaik Realisasi Bidang Tanah yang ditata di lokasi Konsolidasi Tanah 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Konsolidasi Tanah Swadaya BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Konsolidasi Tanah Swadaya 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U01 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori I 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U02 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori II 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U03 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori III 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U04 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori IV Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 0 1.971,01 4.203,95 6.174,96 6.174,96 3.404,61 1.971,01 4.203,95 6.174,96 6.174,96 3.404,61 1.687 1.438,73 684,31 2.123,04 2.123,04 375 955,46 250 138,13 138,13 138,13 0 45 24,86 22 432,22 432,22 432,22 0 15 293,50 350 122,11 91,58 213,70 213,70 0 0 610 257,79 69,82 327,61 327,61 0 0 520 95,59 166,02 261,61 261,61 0 0 370 170,21 170,21 170,21 0 0 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Kegiatan 2: Terwujudnya Bidang- bidang Tanah Yang Tertata Pada Lokasi Konsolidasi Tanah serta Optimalisasi Pengembangan Pertanahan dengan Pemanfaatan Tanah Tertinggi dan Terbaik Realisasi Bidang Tanah yang ditata di lokasi Konsolidasi Tanah 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Konsolidasi Tanah Swadaya BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Konsolidasi Tanah Swadaya 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U01 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori I 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U02 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori II 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U03 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori III 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U04 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori IV Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 13.032,45 13.665,14 13.032,45 13.665,14 2.000 5.373,04 2.000 5.643,55 0 250 167,13 0 250 183,84 0 512 2.875,91 0 512 3.019,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Kegiatan 2: Terwujudnya Bidang- bidang Tanah Yang Tertata Pada Lokasi Konsolidasi Tanah serta Optimalisasi Pengembangan Pertanahan dengan Pemanfaatan Tanah Tertinggi dan Terbaik Realisasi Bidang Tanah yang ditata di lokasi Konsolidasi Tanah 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Konsolidasi Tanah Swadaya BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Konsolidasi Tanah Swadaya 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U01 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori I 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U02 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori II 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U03 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori III 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U04 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori IV Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 14.339,76 6.174,96 3.404,61 13.032,45 13.665,14 14.339,76 14.339,76 6.174,96 3.404,61 13.032,45 13.665,14 14.339,76 2.000 5.922,92 2.123,04 955,46 5.373,04 5.643,55 5.922,92 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 0 250 202,23 138,13 24,86 167,13 183,84 202,23 0 512 3.170,69 432,22 293,50 2.875,91 3.019,71 3.170,69 0 0 213,70 0 0 327,61 0 0 261,61 0 0 170,21 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U05 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori V 1.337 579,56 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U01 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori Jawa-Bali 0 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U02 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori Luar Jawa- Bali 0 Luas wilayah perencanaan pengembangan pertanahan 245 270 1.440,70 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Rencana Induk Pengembangan Pertanahan Kajian 0 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Inventarisasi Potensi Pengembangan Pertanahan (IP3) BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Inventarisasi Potensi Pengembangan Pertanahan (IP3) Data 19 1.144,39 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BMA - Data dan Informasi Publik 002 - Basis Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BMA - Data dan Informasi Publik 002 - Basis Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Data 7 296,31 Persentase partisipasi peserta Konsolidasi Tanah Data 76% 76% 2.611,22 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U01 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori I Data 10 3 388,65 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U02 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori II Persentase 27 4 473,95 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U03 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori III SP 6 694,91 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U05 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori V QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U01 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori Jawa-Bali QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U02 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori Luar Jawa- Bali Luas wilayah perencanaan pengembangan pertanahan 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Rencana Induk Pengembangan Pertanahan 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Inventarisasi Potensi Pengembangan Pertanahan (IP3) BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Inventarisasi Potensi Pengembangan Pertanahan (IP3) 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BMA - Data dan Informasi Publik 002 - Basis Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BMA - Data dan Informasi Publik 002 - Basis Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Persentase partisipasi peserta Konsolidasi Tanah 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U01 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori I 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U02 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori II 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U03 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori III Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 1.337 531,01 48,55 579,56 579,56 0 0 0 0 375 162,56 0 0 888 474,54 270 296,31 1.144,39 1.440,70 1.440,70 296 1.020,32 0 0 0 19 1.144,39 1.144,39 1.144,39 0 15 876,07 7 296,31 296,31 296,31 0 4 144,25 76% 235,98 2.375,24 2.611,22 2.611,22 76% 1.428,84 3 388,65 388,65 388,65 0 0 4 473,95 473,95 473,95 0 0 6 694,91 694,91 694,91 0 0 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U05 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori V QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U01 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori Jawa-Bali QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U02 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori Luar Jawa- Bali Luas wilayah perencanaan pengembangan pertanahan 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Rencana Induk Pengembangan Pertanahan 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Inventarisasi Potensi Pengembangan Pertanahan (IP3) BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Inventarisasi Potensi Pengembangan Pertanahan (IP3) 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BMA - Data dan Informasi Publik 002 - Basis Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BMA - Data dan Informasi Publik 002 - Basis Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Persentase partisipasi peserta Konsolidasi Tanah 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U01 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori I 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U02 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori II 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U03 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori III Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 0 0 0 0 0 2.000 900,00 0 2.000 900,00 0 2.600 1.430,00 0 2.800 1.540,00 341 3.099,41 392 3.151,59 0 1 684,94 0 1 684,94 0 33 2.093,18 0 33 2.197,83 0 7 321,29 0 6 268,82 78% 4.560,00 78% 4.870,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U05 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori V QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U01 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori Jawa-Bali QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U02 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori Luar Jawa- Bali Luas wilayah perencanaan pengembangan pertanahan 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan ABT - Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 001 - Rencana Induk Pengembangan Pertanahan 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Inventarisasi Potensi Pengembangan Pertanahan (IP3) BMA - Data dan Informasi Publik 001 - Data Inventarisasi Potensi Pengembangan Pertanahan (IP3) 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BMA - Data dan Informasi Publik 002 - Basis Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BMA - Data dan Informasi Publik 002 - Basis Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Persentase partisipasi peserta Konsolidasi Tanah 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U01 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori I 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U02 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori II 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U03 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori III Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 0 0 579,56 0 2.000 900,00 162,56 900,00 900,00 900,00 0 3.000 1.650,00 474,54 1.430,00 1.540,00 1.650,00 470 3.231,84 1.440,70 1.020,32 3.099,41 3.151,59 3.231,84 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 0 1 684,94 684,94 684,94 684,94 0 33 2.307,72 1.144,39 876,07 2.093,18 2.197,83 2.307,72 0 5 239,18 296,31 144,25 321,29 268,82 239,18 80% 5.185,00 2.611,22 1.428,84 4.560,00 4.870,00 5.185,00 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 0 0 388,65 0 0 473,95 0 0 694,91 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U04 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori IV SP 2 227,79 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U05 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori V 7 825,92 BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U01 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori Jawa-Bali 0 BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U02 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori Luar Jawa- Bali 0 Kegiatan 3: 16.315,90 Optimalisasi Pemanfaatan Peta Nilai Tanah untuk layanan Pertanahan, Penilai yang Berkompeten, dan Pendayagunaan Ekonomi Pertanahan 16.315,90 Persentase cakupan Informasi Nilai Tanah 59,16% 67,98% 16.072,18 6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 001 - Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Bidang 86.400 11.683,91 6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Satuan Kerja 512 2.817,19 6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan RBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 001 - Peta Zona Nilai Tanah Hektar 209.300 1.571,08 Jumlah lokasi yang memiliki informasi ekonomi pertanahan yang multiguna Satuan Kerja 5 243,72 6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 963 - Layanan Data dan Informasi Dokumen 5 243,72 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan Sasaran Kegiatan KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U04 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori IV 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U05 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori V BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U01 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori Jawa-Bali BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U02 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori Luar Jawa- Bali Kegiatan 3: Optimalisasi Pemanfaatan Peta Nilai Tanah untuk layanan Pertanahan, Penilai yang Berkompeten, dan Pendayagunaan Ekonomi Pertanahan Persentase cakupan Informasi Nilai Tanah 6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 001 - Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah 6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan RBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 001 - Peta Zona Nilai Tanah Jumlah lokasi yang memiliki informasi ekonomi pertanahan yang multiguna 6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 963 - Layanan Data dan Informasi Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan Sasaran Kegiatan VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 2 227,79 227,79 227,79 0 0 7 235,98 589,95 825,92 825,92 0 0 0 0 3 353,97 0 0 9 1.074,87 1.814,80 14.501,10 16.315,90 16.315,90 8.892,93 1.814,80 14.501,10 16.315,90 16.315,90 8.892,93 1.571,08 14.501,10 16.072,18 16.072,18 75,97% 8.583,31 86.400 11.683,91 11.683,91 11.683,91 0 40.100 8.583,31 512 2.817,19 2.817,19 2.817,19 0 0 209.300 1.571,08 1.571,08 1.571,08 0 0 5 243,72 243,72 243,72 0 5 309,62 5 243,72 243,72 243,72 0 5 309,62 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U04 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori IV 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U05 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori V BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U01 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori Jawa-Bali BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U02 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori Luar Jawa- Bali Kegiatan 3: Optimalisasi Pemanfaatan Peta Nilai Tanah untuk layanan Pertanahan, Penilai yang Berkompeten, dan Pendayagunaan Ekonomi Pertanahan Persentase cakupan Informasi Nilai Tanah 6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 001 - Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah 6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan RBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 001 - Peta Zona Nilai Tanah Jumlah lokasi yang memiliki informasi ekonomi pertanahan yang multiguna 6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 963 - Layanan Data dan Informasi Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan Sasaran Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1.050,00 0 8 1.100,00 0 26 3.510,00 0 26 3.770,00 32.175,66 39.702,15 32.175,66 39.702,15 83,41% 31.692,94 89,49% 39.062,90 0 86.600 11.711,10 0 86.700 11.724,75 0 516 2.817,52 0 516 2.817,68 0 2.286.748 17.164,33 0 3.266.782 24.520,47 7 482,71 9 639,25 0 7 482,71 0 9 639,25 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U04 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori IV 6422 - Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U05 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori V BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U01 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori Jawa-Bali BAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U02 - Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori Luar Jawa- Bali Kegiatan 3: Optimalisasi Pemanfaatan Peta Nilai Tanah untuk layanan Pertanahan, Penilai yang Berkompeten, dan Pendayagunaan Ekonomi Pertanahan Persentase cakupan Informasi Nilai Tanah 6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan CBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 001 - Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah 6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan RBO - Prasarana Pengembangan Kawasan 001 - Peta Zona Nilai Tanah Jumlah lokasi yang memiliki informasi ekonomi pertanahan yang multiguna 6421 - Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal 963 - Layanan Data dan Informasi Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan Sasaran Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 0 0 227,79 0 0 825,92 0 8 1.155,00 353,97 1.050,00 1.100,00 1.155,00 0 26 4.030,00 1.074,87 3.510,00 3.770,00 4.030,00 45.663,20 16.315,90 8.892,93 32.175,66 39.702,15 45.663,20 45.663,20 16.315,90 8.892,93 32.175,66 39.702,15 45.663,20 97,08% 44.858,45 16.072,18 8.583,31 31.692,94 39.062,90 44.858,45 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 0 86.800 11.738,41 11.683,91 8.583,31 11.711,10 11.724,75 11.738,41 0 516 2.817,85 2.817,19 2.817,52 2.817,68 2.817,85 0 4.037.062 30.302,19 1.571,08 17.164,33 24.520,47 30.302,19 11 804,75 243,72 309,62 482,71 639,25 804,75 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 0 11 804,75 243,72 309,62 482,71 639,25 804,75 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 Tersedianya Pelayanan Survei dan Pemetaan yang Efektif dan Efisien Kepada Masyarakat Lokasi
439. 3.Persentase Penyelesaian Layanan Rutin Survei dan Pemetaan Dokumen SPPR Kegiatan 1: Tersedianya infrastruktur dasar geospasial tematik pertanahan dan ruang yang berkualitas dan termutakhir Persentase kesesuaian cakupan model dasar pertanahan dan ruang terhadap Luas APL 83 10.720,17 6411-Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga XXX - Peta Foto PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali Hektar 6411-Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga XXX - Peta Foto PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali Hektar Kegiatan 2: Tersedianya Informasi Bidang Tanah dan Ruang yang terpetakan dan tervalidasi Persentase cakupan bidang tanah dan ruang yang terpetakan valid 80 1.864.525,73 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Dokumen 0 515 5.903,82 Persentase 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U21 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 1 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U21 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 1 Bidang 0 21.000 4.506,60 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U22 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 2 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U22 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 2 Bidang 0 24.000 4.384,80 Sasaran Program 1 Indikator Kinerja Program Pengelolaan infrastruktur dasar geospasial Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Penyediaan informasi bidang tanah dan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Tersedianya Pelayanan Survei dan Pemetaan yang Efektif dan Efisien Kepada Masyarakat
440. 3.Persentase Penyelesaian Layanan Rutin Survei dan Pemetaan SPPR Kegiatan 1: Tersedianya infrastruktur dasar geospasial tematik pertanahan dan ruang yang berkualitas dan termutakhir Persentase kesesuaian cakupan model dasar pertanahan dan ruang terhadap Luas APL 6411-Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga XXX - Peta Foto PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali 6411-Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga XXX - Peta Foto PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali Kegiatan 2: Tersedianya Informasi Bidang Tanah dan Ruang yang terpetakan dan tervalidasi Persentase cakupan bidang tanah dan ruang yang terpetakan valid 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U21 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 1 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U21 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 1 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U22 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 2 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U22 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 2 Sasaran Program 1 Indikator Kinerja Program Pengelolaan infrastruktur dasar geospasial Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Penyediaan informasi bidang tanah dan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 83 1.540,00 1.540,00 87 13.724,31 960.043 44.449,99 5.133.507 277.209,38 80 1.864.525,73 85 1.657.652,63 515 5.903,82 5.903,82 515 5.903,82 21.000 4.506,60 4.506,60 0 24.000 4.384,80 4.384,80 0 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Tersedianya Pelayanan Survei dan Pemetaan yang Efektif dan Efisien Kepada Masyarakat
441. 3.Persentase Penyelesaian Layanan Rutin Survei dan Pemetaan SPPR Kegiatan 1: Tersedianya infrastruktur dasar geospasial tematik pertanahan dan ruang yang berkualitas dan termutakhir Persentase kesesuaian cakupan model dasar pertanahan dan ruang terhadap Luas APL 6411-Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga XXX - Peta Foto PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali 6411-Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga XXX - Peta Foto PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali Kegiatan 2: Tersedianya Informasi Bidang Tanah dan Ruang yang terpetakan dan tervalidasi Persentase cakupan bidang tanah dan ruang yang terpetakan valid 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U21 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 1 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U21 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 1 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U22 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 2 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U22 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 2 Sasaran Program 1 Indikator Kinerja Program Pengelolaan infrastruktur dasar geospasial Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Penyediaan informasi bidang tanah dan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 91 14.000,00 77.10 14.275.000,00 960.043 699.083 44.449,99 32.367,54 699.083 309.000 32.367,54 14.306,70 5.133.507 3.249.252 277.209,38 175.459,61 3.249.252 1.771.000 175.459,61 95.634,00 90 1.433.298,33 95% 1.223.130,23 515 6.199,01 515 6.508,96 0 0 0 0 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Tersedianya Pelayanan Survei dan Pemetaan yang Efektif dan Efisien Kepada Masyarakat
442. 3.Persentase Penyelesaian Layanan Rutin Survei dan Pemetaan SPPR Kegiatan 1: Tersedianya infrastruktur dasar geospasial tematik pertanahan dan ruang yang berkualitas dan termutakhir Persentase kesesuaian cakupan model dasar pertanahan dan ruang terhadap Luas APL 6411-Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga XXX - Peta Foto PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali 6411-Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga XXX - Peta Foto PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali Kegiatan 2: Tersedianya Informasi Bidang Tanah dan Ruang yang terpetakan dan tervalidasi Persentase cakupan bidang tanah dan ruang yang terpetakan valid 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U21 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 1 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U21 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 1 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U22 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 2 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U22 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 2 Sasaran Program 1 Indikator Kinerja Program Pengelolaan infrastruktur dasar geospasial Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Penyediaan informasi bidang tanah dan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Rincian APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 100 14.550.000,00 10.720,17 13.724,31 14.000,00 14.275.000,00 14.550.000,00 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 309.000 147.563 14.306,70 6.832,17 44.449,99 32.367,54 14.306,70 6.832,17 1.771.000 1.913.239 95.634,00 103.314,91 277.209,38 175.459,61 95.634,00 103.314,91 100% 1.212.563,30 1.864.525,73 1.657.652,63 1.433.298,33 1.223.130,23 1.212.563,30 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 515 6.834,41 5.903,82 5.903,82 6.199,01 6.508,96 6.834,41 0 4.506,60 0 4.384,80 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U23 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 3 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U23 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 3 Bidang 0 73.770 11.198,29 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U24 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 4 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U24 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 4 Bidang 0% 31.400 3.711,48 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U25 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 5 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U25 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 5 Bidang 0 22.890 1.957,10 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U26 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 6 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U26 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 6 Bidang 0 2.800 648,20 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat xxx - PBT Redistribusi Tanah Kategori Jawa Bali Bidang 0 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat xxx - PBT Redistribusi Tanah Kategori Luar Jawa Bali Bidang 0 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U27 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 1 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U27 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 1 Bidang 0% 350 165,76 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U28 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 2 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U28 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 2 Bidang 0 610 245,71 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U29 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 3 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U29 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 3 Bidang 0 520 173,73 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U30 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 4 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U30 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 4 Bidang 0 370 95,98 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U31 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 5 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U31 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 5 Bidang 0 1.337 260,85 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral 6413.QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat xxx - PBT Konsolidasi Tanah Kategori Jawa Bali Bidang 0 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral 6413.QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat xxx - PBT Konsolidasi Tanah Kategori Luar Jawa Bali Bidang 0 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U65 - PBT Non Sistematis Kategori 1 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U65 - PBT Non Sistematis Kategori 1 Bidang 0 935 394,57 Indikator Rincian KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U23 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 3 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U23 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 3 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U24 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 4 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U24 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 4 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U25 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 5 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U25 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 5 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U26 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 6 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U26 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 6 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat xxx - PBT Redistribusi Tanah Kategori Jawa Bali 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat xxx - PBT Redistribusi Tanah Kategori Luar Jawa Bali 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U27 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 1 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U27 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 1 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U28 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 2 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U28 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 2 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U29 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 3 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U29 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 3 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U30 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 4 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U30 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 4 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U31 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 5 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U31 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 5 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral 6413.QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat xxx - PBT Konsolidasi Tanah Kategori Jawa Bali 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral 6413.QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat xxx - PBT Konsolidasi Tanah Kategori Luar Jawa Bali 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U65 - PBT Non Sistematis Kategori 1 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U65 - PBT Non Sistematis Kategori 1 Indikator Rincian VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 73.770 11.198,29 11.198,29 0 31.400 3.711,48 3.711,48 0 22.890 1.957,10 1.957,10 0 2.800 648,20 648,20 0 0 32.100 2.744,55 0 199.500 36.448,65 350 165,76 165,76 100 47,36 610 245,71 245,71 250 100,70 520 173,73 173,73 449 116,60 370 95,98 95,98 89 23,09 1.337 260,85 260,85 375 73,16 0 0 935 394,57 394,57 0 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U23 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 3 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U23 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 3 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U24 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 4 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U24 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 4 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U25 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 5 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U25 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 5 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U26 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 6 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U26 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 6 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat xxx - PBT Redistribusi Tanah Kategori Jawa Bali 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat xxx - PBT Redistribusi Tanah Kategori Luar Jawa Bali 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U27 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 1 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U27 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 1 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U28 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 2 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U28 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 2 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U29 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 3 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U29 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 3 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U30 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 4 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U30 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 4 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U31 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 5 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U31 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 5 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral 6413.QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat xxx - PBT Konsolidasi Tanah Kategori Jawa Bali 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral 6413.QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat xxx - PBT Konsolidasi Tanah Kategori Luar Jawa Bali 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U65 - PBT Non Sistematis Kategori 1 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U65 - PBT Non Sistematis Kategori 1 Indikator Rincian APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 0 0 0 0 0 0 0 0 32.100 2.881,78 32.100 3.025,87 199.500 38.271,08 199.500 40.184,64 100 49,73 100 52,21 250 105,74 250 111,02 449 122,43 449 128,55 89 24,24 89 25,45 375 76,82 375 80,66 0 0 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U23 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 3 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U23 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 3 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U24 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 4 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U24 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 4 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U25 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 5 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U25 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 5 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U26 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 6 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U26 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 6 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat xxx - PBT Redistribusi Tanah Kategori Jawa Bali 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat xxx - PBT Redistribusi Tanah Kategori Luar Jawa Bali 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U27 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 1 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U27 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 1 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U28 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 2 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U28 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 2 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U29 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 3 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U29 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 3 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U30 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 4 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U30 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 4 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U31 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 5 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U31 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 5 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral 6413.QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat xxx - PBT Konsolidasi Tanah Kategori Jawa Bali 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral 6413.QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat xxx - PBT Konsolidasi Tanah Kategori Luar Jawa Bali 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U65 - PBT Non Sistematis Kategori 1 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U65 - PBT Non Sistematis Kategori 1 Indikator Rincian APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 0 11.198,29 0 3.711,48 0 1.957,10 0 648,20 32.100 3.177,16 2.744,55 2.881,78 3.025,87 3.177,16 199.500 42.193,87 36.448,65 38.271,08 40.184,64 42.193,87 100 54,83 165,76 47,36 49,73 52,21 54,83 250 116,57 245,71 100,70 105,74 111,02 116,57 449 134,98 173,73 116,60 122,43 128,55 134,98 89 26,73 95,98 23,09 24,24 25,45 26,73 375 84,69 260,85 73,16 76,82 80,66 84,69 0 394,57 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U66 - PBT Non Sistematis Kategori 2 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U66 - PBT Non Sistematis Kategori 2 Bidang 0 2.285 815,97 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U67 - PBT Non Sistematis Kategori 3 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U67 - PBT Non Sistematis Kategori 3 Bidang 0 4.924 1.448,64 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U68 - PBT Non Sistematis Kategori 4 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U68 - PBT Non Sistematis Kategori 4 Bidang 0 1.700 383,69 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U69 - PBT Non Sistematis Kategori 5 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U69 - PBT Non Sistematis Kategori 5 Bidang 0 11.165 1.775,24 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U01 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 1 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U01 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 1 Bidang 134 25 52,79 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U02 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 2 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U02 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 2 Bidang 30 34 33,93 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U03 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 3 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U03 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 3 Bidang 1589 448 370,94 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U04 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 4 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U04 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 4 Bidang 15,00 13 8,36 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U05 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 5 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U05 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 5 Bidang 3651 1.003 0,46 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U06 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 1 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U06 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 1 Bidang 8 3 6,82 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U07 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 2 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U07 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 2 Bidang 2 8 3,85 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U08 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 3 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U08 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 3 Bidang 0 6 9,50 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U10 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 5 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U10 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 5 Bidang 61 101 86,15 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U13 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 3 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U13 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 3 Bidang 0 3 13,44 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U15 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 5 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U15 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 5 Hektar 11 38 82,34 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U66 - PBT Non Sistematis Kategori 2 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U66 - PBT Non Sistematis Kategori 2 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U67 - PBT Non Sistematis Kategori 3 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U67 - PBT Non Sistematis Kategori 3 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U68 - PBT Non Sistematis Kategori 4 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U68 - PBT Non Sistematis Kategori 4 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U69 - PBT Non Sistematis Kategori 5 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U69 - PBT Non Sistematis Kategori 5 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U01 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 1 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U01 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 1 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U02 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 2 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U02 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 2 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U03 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 3 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U03 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 3 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U04 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 4 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U04 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 4 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U05 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 5 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U05 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 5 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U06 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 1 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U06 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 1 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U07 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 2 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U07 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 2 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U08 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 3 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U08 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 3 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U10 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 5 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U10 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 5 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U13 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 3 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U13 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 3 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U15 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 5 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U15 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 5 VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 2.285 815,97 815,97 888 317,10 4.924 1.448,64 1.448,64 2.020 594,28 1.700 383,69 383,69 300 67,71 11.165 1.775,24 1.775,24 3.662 582,26 25 52,79 52,79 174 204,10 34 33,93 33,93 27 26,95 448 370,94 370,94 508 422,32 13 8,36 8,36 13 8,36 1.003 0,46 0,46 605 280,12 3 6,82 6,82 37 71,15 8 3,85 3,85 2 3,85 6 9,50 9,50 0 101 86,15 86,15 53 45,21 3 13,44 13,44 0 38 82,34 82,34 52 138,11 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U66 - PBT Non Sistematis Kategori 2 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U66 - PBT Non Sistematis Kategori 2 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U67 - PBT Non Sistematis Kategori 3 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U67 - PBT Non Sistematis Kategori 3 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U68 - PBT Non Sistematis Kategori 4 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U68 - PBT Non Sistematis Kategori 4 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U69 - PBT Non Sistematis Kategori 5 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U69 - PBT Non Sistematis Kategori 5 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U01 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 1 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U01 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 1 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U02 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 2 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U02 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 2 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U03 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 3 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U03 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 3 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U04 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 4 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U04 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 4 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U05 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 5 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U05 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 5 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U06 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 1 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U06 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 1 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U07 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 2 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U07 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 2 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U08 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 3 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U08 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 3 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U10 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 5 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U10 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 5 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U13 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 3 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U13 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 3 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U15 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 5 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U15 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 5 APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 888 332,96 888 349,61 2.020 625,00 2.020 656,25 300 71,10 300 74,65 3.662 611,37 3.662 641,94 174 214,31 174 225,02 27 28,29 27 29,71 508 443,44 508 465,61 13 8,78 13 9,22 605 294,12 605 308,83 37 74,71 37 78,44 2 4,04 2 4,24 0 0 53 47,47 53 49,84 0 0 52 145,02 52 152,27 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U66 - PBT Non Sistematis Kategori 2 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U66 - PBT Non Sistematis Kategori 2 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U67 - PBT Non Sistematis Kategori 3 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U67 - PBT Non Sistematis Kategori 3 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U68 - PBT Non Sistematis Kategori 4 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U68 - PBT Non Sistematis Kategori 4 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U69 - PBT Non Sistematis Kategori 5 QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat U69 - PBT Non Sistematis Kategori 5 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U01 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 1 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U01 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 1 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U02 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 2 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U02 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 2 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U03 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 3 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U03 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 3 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U04 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 4 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U04 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 4 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U05 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 5 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U05 - PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 5 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U06 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 1 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U06 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 1 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U07 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 2 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U07 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 2 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U08 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 3 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U08 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 3 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U10 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 5 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U10 - PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 5 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U13 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 3 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U13 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 3 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U15 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 5 QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U15 - PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 5 APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 888 367,09 815,97 317,10 332,96 349,61 367,09 2.020 689,06 1.448,64 594,28 625,00 656,25 689,06 300 78,38 383,69 67,71 71,10 74,65 78,38 3.662 674,04 1.775,24 582,26 611,37 641,94 674,04 174 236,27 52,79 204,10 214,31 225,02 236,27 27 31,19 33,93 26,95 28,29 29,71 31,19 508 488,89 370,94 422,32 443,44 465,61 488,89 13 9,68 8,36 8,36 8,78 9,22 9,68 605 324,27 0,46 280,12 294,12 308,83 324,27 37 82,37 6,82 71,15 74,71 78,44 82,37 2 4,45 3,85 3,85 4,04 4,24 4,45 0 9,50 53 52,33 86,15 45,21 47,47 49,84 52,33 0 13,44 52 159,88 82,34 138,11 145,02 152,27 159,88 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U16 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Jawa Bali QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U16 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Jawa Bali Hektar 10 9,65 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U17 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Luar Jawa Bali QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U17 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Luar Jawa Bali Hektar 40 79,40 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U26 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U26 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali Hektar 514115,9 463.217 200.758,25 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U27 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U27 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali Hektar 21620066 1.977.874 474.491,91 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U28 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali Pihak Ketiga QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U28 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali Pihak Ketiga Hektar 1.658.796 1.045.041,48 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U29 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali Pihak Ketiga QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U29 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali Pihak Ketiga Hektar 111.792 40.245,12 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAH - Pelayanan Publik Lainnya 007 - Berita Acara Penyuluhan Luar Jawa Bali QAH - Pelayanan Publik Lainnya 007 - Berita Acara Penyuluhan Luar Jawa Bali Dokumen 3.982 17.479,19 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAH - Pelayanan Publik Lainnya 010 - Berita Acara Penyuluhan Jawa Bali QAH - Pelayanan Publik Lainnya 010 - Berita Acara Penyuluhan Kategori Jawa-Bali Dokumen 2.212 6.159,43 SPPR Kegiatan 5: Tersedianya pelayanan pemenuhan surveyor berlisensi yang berkompeten Persentase penyelesaian pelayanan pemenuhan surveyor berlisensi yang berkompeten 58 19,52% 203,35 6411 - Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM 001 - SK Surveyor Berlisensi ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM 001 - Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Surveyor Berlisensi Orang 800 967 48,35 Tersedianya pelayanan cakupan peta tematik yang berkualitas dan termutakhir Persentase Indikator Rincian Pengelolaan infrastruktur dasar geospasial Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U16 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Jawa Bali QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U16 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Jawa Bali 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U17 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Luar Jawa Bali QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U17 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Luar Jawa Bali 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U26 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U26 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U27 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U27 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U28 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali Pihak Ketiga QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U28 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali Pihak Ketiga 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U29 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali Pihak Ketiga QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U29 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali Pihak Ketiga 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAH - Pelayanan Publik Lainnya 007 - Berita Acara Penyuluhan Luar Jawa Bali QAH - Pelayanan Publik Lainnya 007 - Berita Acara Penyuluhan Luar Jawa Bali 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAH - Pelayanan Publik Lainnya 010 - Berita Acara Penyuluhan Jawa Bali QAH - Pelayanan Publik Lainnya 010 - Berita Acara Penyuluhan Kategori Jawa-Bali SPPR Kegiatan 5: Tersedianya pelayanan pemenuhan surveyor berlisensi yang berkompeten Persentase penyelesaian pelayanan pemenuhan surveyor berlisensi yang berkompeten 6411 - Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM 001 - SK Surveyor Berlisensi ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM 001 - Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Surveyor Berlisensi Tersedianya pelayanan cakupan peta tematik yang berkualitas dan termutakhir Indikator Rincian Pengelolaan infrastruktur dasar geospasial Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 10 9,65 1 0,96 40 79,40 1 1,99 463.217 104.463,15 96.295,10 200.758,25 45.000 17.419,49 1.977.874 246.898,55 227.593,37 474.491,91 360.000 66.923,99 1.658.796 1.045.041,48 1.045.041,48 672.000 392.246,40 111.792 40.245,12 40.245,12 858.000 262.548,00 3.982 17.479,19 17.479,19 1.602 7.031,18 2.212 6.159,43 6.159,43 2.007 5.587,49 19,52% 203,35 203,35 38,75% 343,70 967 48,35 48,35 925 46,25 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U16 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Jawa Bali QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U16 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Jawa Bali 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U17 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Luar Jawa Bali QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U17 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Luar Jawa Bali 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U26 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U26 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U27 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U27 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U28 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali Pihak Ketiga QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U28 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali Pihak Ketiga 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U29 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali Pihak Ketiga QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U29 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali Pihak Ketiga 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAH - Pelayanan Publik Lainnya 007 - Berita Acara Penyuluhan Luar Jawa Bali QAH - Pelayanan Publik Lainnya 007 - Berita Acara Penyuluhan Luar Jawa Bali 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAH - Pelayanan Publik Lainnya 010 - Berita Acara Penyuluhan Jawa Bali QAH - Pelayanan Publik Lainnya 010 - Berita Acara Penyuluhan Kategori Jawa-Bali SPPR Kegiatan 5: Tersedianya pelayanan pemenuhan surveyor berlisensi yang berkompeten Persentase penyelesaian pelayanan pemenuhan surveyor berlisensi yang berkompeten 6411 - Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM 001 - SK Surveyor Berlisensi ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM 001 - Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Surveyor Berlisensi Tersedianya pelayanan cakupan peta tematik yang berkualitas dan termutakhir Indikator Rincian Pengelolaan infrastruktur dasar geospasial Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 1 1,01 1 1,06 1 2,08 1 2,19 45.000 18.290,47 45.000 19.204,99 360.000 70.270,19 360.000 73.783,70 672.000 411.858,72 672.000 432.451,66 858.000 275.675,40 858.000 289.459,17 1.602 7.382,74 1.602 7.751,87 2.007 5.866,86 2.007 6.160,21 59,40% 347,39 83,62% 356,25 855 48,56 855 51,99 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U16 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Jawa Bali QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U16 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Jawa Bali 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U17 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Luar Jawa Bali QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U17 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Luar Jawa Bali 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U26 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U26 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U27 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U27 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U28 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali Pihak Ketiga QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U28 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali Pihak Ketiga 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U29 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali Pihak Ketiga QAB - Pelayanan Publik kepada lembaga U29 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali Pihak Ketiga 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAH - Pelayanan Publik Lainnya 007 - Berita Acara Penyuluhan Luar Jawa Bali QAH - Pelayanan Publik Lainnya 007 - Berita Acara Penyuluhan Luar Jawa Bali 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral QAH - Pelayanan Publik Lainnya 010 - Berita Acara Penyuluhan Jawa Bali QAH - Pelayanan Publik Lainnya 010 - Berita Acara Penyuluhan Kategori Jawa-Bali SPPR Kegiatan 5: Tersedianya pelayanan pemenuhan surveyor berlisensi yang berkompeten Persentase penyelesaian pelayanan pemenuhan surveyor berlisensi yang berkompeten 6411 - Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM 001 - SK Surveyor Berlisensi ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM 001 - Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Surveyor Berlisensi Tersedianya pelayanan cakupan peta tematik yang berkualitas dan termutakhir Indikator Rincian Pengelolaan infrastruktur dasar geospasial Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 1 1,12 9,65 0,96 1,01 1,06 1,12 1 2,30 79,40 1,99 2,08 2,19 2,30 45.000 20.165,24 200.758,25 17.419,49 18.290,47 19.204,99 20.165,24 360.000 77.472,89 474.491,91 66.923,99 70.270,19 73.783,70 77.472,89 672.000 454.074,24 1.045.041,48 392.246,40 411.858,72 432.451,66 454.074,24 858.000 303.932,13 40.245,12 262.548,00 275.675,40 289.459,17 303.932,13 1.602 8.139,47 17.479,19 7.031,18 7.382,74 7.751,87 8.139,47 2.007 6.468,22 6.159,43 5.587,49 5.866,86 6.160,21 6.468,22 100,00% 360,32 203,35 343,70 347,39 356,25 360,32 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 700 54,59 48,35 46,25 48,56 51,99 54,59 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 Persentase cakupan Peta Tematik yang yang berkualitas dan termutakhir 1.537,63 6412 - Survei dan Pemetaan Tematik BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 001 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Skala 1:2.500 BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 001 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Skala 1:2.500 Bidang 1630 2.365 70,95 6412 - Survei dan Pemetaan Tematik BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 002 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Tanah untuk Pemecahan Sertifikat Skala 1 : 1.000 BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 002 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Tanah untuk Pemecahan Sertifikat Skala 1 : 1.000 Bidang 8299 1.612 48,36 6412 - Survei dan Pemetaan Tematik BAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha 001 - Layanan Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1:10.000 BAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha 001 - Layanan Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1:10.000 Hektar 65202 88.645 1.418,32 Tersedianya pelayanan cakupan bidang tanah dan ruang terpetakan yang valid. Persentase penyelesaian pelayanan cakupan bidang tanah dan ruang terpetakan yang valid. 100% 198.825,20 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah) BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah) Bidang 1218379 1.281.985 155.300,27 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 002 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil) BAH - Pelayanan Publik Lainnya 002 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil) Bidang 776 932 23.053,69 5546 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 003 - PBT Layanan Pengukuran Lebih dari 1.000 Ha BAH - Pelayanan Publik Lainnya 003 - PBT Layanan Pengukuran Lebih dari 1.000 Ha Layanan 0 57 16.359,71 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 005 - Layanan Pengembalian Batas Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah) BAH - Pelayanan Publik Lainnya 005 - Layanan Pengembalian Titik Batas Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah) Bidang 9186 7.861 2.109,92 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 006 - Layanan Pengembalian Batas Bidang Tanah Luas 10 sampai 1000 Ha (Kanwil) BAH - Pelayanan Publik Lainnya 006 - Layanan Pengembalian Titik Batas Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil) Bidang 16 Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Persentase cakupan Peta Tematik yang yang berkualitas dan termutakhir 6412 - Survei dan Pemetaan Tematik BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 001 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Skala 1:2.500 BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 001 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Skala 1:2.500 6412 - Survei dan Pemetaan Tematik BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 002 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Tanah untuk Pemecahan Sertifikat Skala 1 : 1.000 BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 002 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Tanah untuk Pemecahan Sertifikat Skala 1 : 1.000 6412 - Survei dan Pemetaan Tematik BAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha 001 - Layanan Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1:10.000 BAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha 001 - Layanan Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1:10.000 Tersedianya pelayanan cakupan bidang tanah dan ruang terpetakan yang valid. Persentase penyelesaian pelayanan cakupan bidang tanah dan ruang terpetakan yang valid. 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah) BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah) 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 002 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil) BAH - Pelayanan Publik Lainnya 002 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil) 5546 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 003 - PBT Layanan Pengukuran Lebih dari 1.000 Ha BAH - Pelayanan Publik Lainnya 003 - PBT Layanan Pengukuran Lebih dari 1.000 Ha 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 005 - Layanan Pengembalian Batas Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah) BAH - Pelayanan Publik Lainnya 005 - Layanan Pengembalian Titik Batas Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah) 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 006 - Layanan Pengembalian Batas Bidang Tanah Luas 10 sampai 1000 Ha (Kanwil) BAH - Pelayanan Publik Lainnya 006 - Layanan Pengembalian Titik Batas Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil) Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 1.537,63 1.537,63 2.509,48 2.365 70,95 70,95 1.804 54,12 1.612 48,36 48,36 10.482 314,46 88.645 1.418,32 1.418,32 101.635 1.626,16 100% 198.825,20 198.825,20 100% 274.591,01 1.281.985 155.300,27 155.300,27 1.243.785 203.473,06 932 23.053,69 23.053,69 1.294 38.104,32 57 16.359,71 16.359,71 57 16.359,71 7.861 2.109,92 2.109,92 27.150 5.275,47 9 371,73 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Persentase cakupan Peta Tematik yang yang berkualitas dan termutakhir 6412 - Survei dan Pemetaan Tematik BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 001 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Skala 1:2.500 BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 001 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Skala 1:2.500 6412 - Survei dan Pemetaan Tematik BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 002 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Tanah untuk Pemecahan Sertifikat Skala 1 : 1.000 BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 002 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Tanah untuk Pemecahan Sertifikat Skala 1 : 1.000 6412 - Survei dan Pemetaan Tematik BAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha 001 - Layanan Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1:10.000 BAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha 001 - Layanan Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1:10.000 Tersedianya pelayanan cakupan bidang tanah dan ruang terpetakan yang valid. Persentase penyelesaian pelayanan cakupan bidang tanah dan ruang terpetakan yang valid. 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah) BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah) 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 002 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil) BAH - Pelayanan Publik Lainnya 002 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil) 5546 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 003 - PBT Layanan Pengukuran Lebih dari 1.000 Ha BAH - Pelayanan Publik Lainnya 003 - PBT Layanan Pengukuran Lebih dari 1.000 Ha 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 005 - Layanan Pengembalian Batas Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah) BAH - Pelayanan Publik Lainnya 005 - Layanan Pengembalian Titik Batas Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah) 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 006 - Layanan Pengembalian Batas Bidang Tanah Luas 10 sampai 1000 Ha (Kanwil) BAH - Pelayanan Publik Lainnya 006 - Layanan Pengembalian Titik Batas Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil) Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 2.634,95 2.766,70 2.359 56,83 2.359 59,67 10.482 330,18 10.482 346,69 101.635 1.707,47 101.635 1.792,84 100% 287.495,18 100% 301.044,56 1.243.785 213.646,72 1.243.785 224.329,05 1.294 39.009,54 1.294 40.960,01 57 17.177,70 57 18.036,59 27.150 5.539,25 27.150 5.816,21 9 390,32 9 409,83 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Persentase cakupan Peta Tematik yang yang berkualitas dan termutakhir 6412 - Survei dan Pemetaan Tematik BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 001 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Skala 1:2.500 BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 001 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Skala 1:2.500 6412 - Survei dan Pemetaan Tematik BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 002 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Tanah untuk Pemecahan Sertifikat Skala 1 : 1.000 BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat 002 - Layanan Pemetaan Tematik Bidang Tanah untuk Pemecahan Sertifikat Skala 1 : 1.000 6412 - Survei dan Pemetaan Tematik BAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha 001 - Layanan Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1:10.000 BAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha 001 - Layanan Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1:10.000 Tersedianya pelayanan cakupan bidang tanah dan ruang terpetakan yang valid. Persentase penyelesaian pelayanan cakupan bidang tanah dan ruang terpetakan yang valid. 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah) BAH - Pelayanan Publik Lainnya 001 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah) 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 002 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil) BAH - Pelayanan Publik Lainnya 002 - Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil) 5546 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 003 - PBT Layanan Pengukuran Lebih dari 1.000 Ha BAH - Pelayanan Publik Lainnya 003 - PBT Layanan Pengukuran Lebih dari 1.000 Ha 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 005 - Layanan Pengembalian Batas Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah) BAH - Pelayanan Publik Lainnya 005 - Layanan Pengembalian Titik Batas Bidang Tanah Luas Kurang dari 25 Ha (Kantah) 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 006 - Layanan Pengembalian Batas Bidang Tanah Luas 10 sampai 1000 Ha (Kanwil) BAH - Pelayanan Publik Lainnya 006 - Layanan Pengembalian Titik Batas Bidang Tanah Luas 25 sampai 1000 Ha (Kanwil) Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 2.905,04 1.537,63 2.509,48 2.634,95 2.766,70 2.905,04 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 2.359 62,65 70,95 54,12 56,83 59,67 62,65 10.482 363,03 48,36 314,46 330,18 346,69 363,03 101.635 1.882,48 1.418,32 1.626,16 1.707,47 1.792,84 1.882,48 100% 315.271,41 198.825,20 274.591,01 287.495,18 301.044,56 315.271,41 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 1.243.785 235.545,50 155.300,27 203.473,06 213.646,72 224.329,05 235.545,50 1.294 42.998,01 23.053,69 38.104,32 39.009,54 40.960,01 42.998,01 57 18.938,41 16.359,71 16.359,71 17.177,70 18.036,59 18.938,41 27.150 6.106,02 2.109,92 5.275,47 5.539,25 5.816,21 6.106,02 9 430,32 371,73 390,32 409,83 430,32 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 007 - Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Salinan/Kutipan/S can/Fotocopy/Print out Digital Warkah BAH - Pelayanan Publik Lainnya 007 - Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Salinan/Kutipan/S can/Fotocopy/Print out Digital Warkah Bidang 1256 2.090 83,60 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 008 - Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Informasi Tekstual/Grafikal untu Surveyor Berlisensi BAH - Pelayanan Publik Lainnya 008 - Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Informasi Tekstual/Grafikal untu Surveyor Berlisensi Bidang 906 12.302 246,04 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 009 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Salinan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko) BAH - Pelayanan Publik Lainnya 009 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Salinan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko) Bidang 34967 34.967 405,62 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 010 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Kutipan Gambar Denah Satuan Rumah Susun BAH - Pelayanan Publik Lainnya 010 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Kutipan Gambar Denah Satuan Rumah Susun Bidang 11123 11.123 169,07 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 011 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Kutipan Surat Ukur (kegiatan pengukuran yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan lainnya) BAH - Pelayanan Publik Lainnya 011 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Kutipan Surat Ukur (kegiatan pengukuran yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan lainnya) Bidang 25553 25.553 500,84 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 012 - Layanan Legalisasi Gambar Ukur BAH - Pelayanan Publik Lainnya 012 - Layanan Legalisasi Gambar Ukur Bidang 62119 62.129 596,44 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 013 - Layanan Perubahan Data Pendaftaran Tanah karena Pemecahan/Pemisa han/Pelepasan/Pen ggabungan Bidang Tanah/Peningkatan Kualitas Bidang Tanah Bidang 0 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 007 - Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Salinan/Kutipan/S can/Fotocopy/Print out Digital Warkah BAH - Pelayanan Publik Lainnya 007 - Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Salinan/Kutipan/S can/Fotocopy/Print out Digital Warkah 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 008 - Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Informasi Tekstual/Grafikal untu Surveyor Berlisensi BAH - Pelayanan Publik Lainnya 008 - Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Informasi Tekstual/Grafikal untu Surveyor Berlisensi 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 009 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Salinan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko) BAH - Pelayanan Publik Lainnya 009 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Salinan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko) 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 010 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Kutipan Gambar Denah Satuan Rumah Susun BAH - Pelayanan Publik Lainnya 010 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Kutipan Gambar Denah Satuan Rumah Susun 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 011 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Kutipan Surat Ukur (kegiatan pengukuran yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan lainnya) BAH - Pelayanan Publik Lainnya 011 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Kutipan Surat Ukur (kegiatan pengukuran yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan lainnya) 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 012 - Layanan Legalisasi Gambar Ukur BAH - Pelayanan Publik Lainnya 012 - Layanan Legalisasi Gambar Ukur 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 013 - Layanan Perubahan Data Pendaftaran Tanah karena Pemecahan/Pemisa han/Pelepasan/Pen ggabungan Bidang Tanah/Peningkatan Kualitas Bidang Tanah VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 2.090 83,60 83,60 1.770 70,80 12.302 246,04 246,04 14.680 293,60 34.967 405,62 405,62 26.880 311,81 11.123 169,07 169,07 7.105 108,00 25.553 500,84 500,84 20.129 394,53 62.129 596,44 596,44 21.270 204,19 0 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 007 - Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Salinan/Kutipan/S can/Fotocopy/Print out Digital Warkah BAH - Pelayanan Publik Lainnya 007 - Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Salinan/Kutipan/S can/Fotocopy/Print out Digital Warkah 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 008 - Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Informasi Tekstual/Grafikal untu Surveyor Berlisensi BAH - Pelayanan Publik Lainnya 008 - Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Informasi Tekstual/Grafikal untu Surveyor Berlisensi 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 009 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Salinan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko) BAH - Pelayanan Publik Lainnya 009 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Salinan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko) 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 010 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Kutipan Gambar Denah Satuan Rumah Susun BAH - Pelayanan Publik Lainnya 010 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Kutipan Gambar Denah Satuan Rumah Susun 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 011 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Kutipan Surat Ukur (kegiatan pengukuran yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan lainnya) BAH - Pelayanan Publik Lainnya 011 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Kutipan Surat Ukur (kegiatan pengukuran yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan lainnya) 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 012 - Layanan Legalisasi Gambar Ukur BAH - Pelayanan Publik Lainnya 012 - Layanan Legalisasi Gambar Ukur 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 013 - Layanan Perubahan Data Pendaftaran Tanah karena Pemecahan/Pemisa han/Pelepasan/Pen ggabungan Bidang Tanah/Peningkatan Kualitas Bidang Tanah APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 1.770 74,34 1.770 78,06 14.680 308,28 14.680 323,69 26.880 327,40 26.880 343,77 7.105 113,40 7.105 119,07 20.129 414,25 20.129 434,97 21.270 214,40 21.270 225,12 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 007 - Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Salinan/Kutipan/S can/Fotocopy/Print out Digital Warkah BAH - Pelayanan Publik Lainnya 007 - Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Salinan/Kutipan/S can/Fotocopy/Print out Digital Warkah 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 008 - Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Informasi Tekstual/Grafikal untu Surveyor Berlisensi BAH - Pelayanan Publik Lainnya 008 - Layanan Informasi Data Tekstual/Grafikal, Informasi Tekstual/Grafikal untu Surveyor Berlisensi 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 009 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Salinan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko) BAH - Pelayanan Publik Lainnya 009 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Salinan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko) 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 010 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Kutipan Gambar Denah Satuan Rumah Susun BAH - Pelayanan Publik Lainnya 010 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Kutipan Gambar Denah Satuan Rumah Susun 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 011 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Kutipan Surat Ukur (kegiatan pengukuran yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan lainnya) BAH - Pelayanan Publik Lainnya 011 - Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal,Kutipan Surat Ukur (kegiatan pengukuran yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan lainnya) 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 012 - Layanan Legalisasi Gambar Ukur BAH - Pelayanan Publik Lainnya 012 - Layanan Legalisasi Gambar Ukur 6413 - Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BAH - Pelayanan Publik Lainnya 013 - Layanan Perubahan Data Pendaftaran Tanah karena Pemecahan/Pemisa han/Pelepasan/Pen ggabungan Bidang Tanah/Peningkatan Kualitas Bidang Tanah APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 1.770 81,96 83,60 70,80 74,34 78,06 81,96 14.680 339,88 246,04 293,60 308,28 323,69 339,88 26.880 360,96 405,62 311,81 327,40 343,77 360,96 7.105 124,02 169,07 108,00 113,40 119,07 124,02 20.129 456,72 500,84 394,53 414,25 434,97 456,72 21.270 236,38 596,44 204,19 214,40 225,12 236,38 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang 100% PPTR DAERAH Kegiatan 1: Terlaksananya Penertiban Pemanfaatan Ruang dalam Rangka Mewujudkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Persentase Persentase Penanganan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang 3,8% 6670 - Penertiban Pemanfaatan Ruang FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 001 - Berita Acara Hasil Pembinaan Pelaksanaan Tugas PPNS Penataan Ruang FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 001 - Berita Acara Hasil Fasilitasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah Provinsi 001 - Operasionalisasi Kegiatan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang Daerah Persentase Rasio Luas Tanah yang Optimal Penggunaannya 1 PPTR DAERAH Kegiatan 2: Tersedianya Rekomendasi Hasil Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Rasio Rasio Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Program Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Program Penertiban Pemanfaatan Ruang KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang PPTR DAERAH Kegiatan 1: Terlaksananya Penertiban Pemanfaatan Ruang dalam Rangka Mewujudkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Persentase Penanganan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang 6670 - Penertiban Pemanfaatan Ruang FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 001 - Berita Acara Hasil Pembinaan Pelaksanaan Tugas PPNS Penataan Ruang FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 001 - Berita Acara Hasil Fasilitasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah 001 - Operasionalisasi Kegiatan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang Daerah Rasio Luas Tanah yang Optimal Penggunaannya PPTR DAERAH Kegiatan 2: Tersedianya Rekomendasi Hasil Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Rasio Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Program Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Program Penertiban Pemanfaatan Ruang VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 100% 100% 20,0% 24,1% 4.350,00 7.590,00 5 1.000,00 1.000,00 1.000,00 26 33 4.350,00 7.590,00 1 1 0,51 2.736,67 0,12 0,06 672,71 13.210,32 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang PPTR DAERAH Kegiatan 1: Terlaksananya Penertiban Pemanfaatan Ruang dalam Rangka Mewujudkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Persentase Penanganan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang 6670 - Penertiban Pemanfaatan Ruang FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 001 - Berita Acara Hasil Pembinaan Pelaksanaan Tugas PPNS Penataan Ruang FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 001 - Berita Acara Hasil Fasilitasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah 001 - Operasionalisasi Kegiatan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang Daerah Rasio Luas Tanah yang Optimal Penggunaannya PPTR DAERAH Kegiatan 2: Tersedianya Rekomendasi Hasil Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Rasio Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Program Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Program Penertiban Pemanfaatan Ruang APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 100% 100% 100% 100% 25,4% 24,1% 7.000,00 8.910,00 25,4% 24,1% 7.200,00 10.230,00 33 33 7.000,00 8.910,00 33 33 7.200,00 10.230,00 1 1 1 1 0,12 0,31 692,89 70.306,75 0,12 0,31 713,68 77.707,43 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang PPTR DAERAH Kegiatan 1: Terlaksananya Penertiban Pemanfaatan Ruang dalam Rangka Mewujudkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Persentase Penanganan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang 6670 - Penertiban Pemanfaatan Ruang FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 001 - Berita Acara Hasil Pembinaan Pelaksanaan Tugas PPNS Penataan Ruang FBA - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 001 - Berita Acara Hasil Fasilitasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah 001 - Operasionalisasi Kegiatan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang Daerah Rasio Luas Tanah yang Optimal Penggunaannya PPTR DAERAH Kegiatan 2: Tersedianya Rekomendasi Hasil Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Rasio Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Program Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Program Penertiban Pemanfaatan Ruang APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 100% 100% 25,4% 24,1% 7.500,00 11.550,00 4.350,00 7.000,00 7.200,00 7.500,00 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 33 33 7.500,00 11.550,00 4.350,00 7.000,00 7.200,00 7.500,00 1 1 0,13 0,31 735,09 85.287,17 672,71 692,89 713,68 735,09 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 6423 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 004 - Data Pengawasan dan Pengendalian Hak Atas Tanah, Dasar Penguasaan Atas Tanah, dan Hak Pengelolaan Bidang 6423 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 006 - Data Pengawasan dan Pengendalian P4T di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Pulau-Pulau Kecil Terluar, Kawasan Perbatasan, dan Wilayah Tertentu Bidang Rasio Penurunan Alih Fungsi Lahan Sawah 1 PPTR DAERAH Kegiatan 2: Tersedianya Hasil Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah Rasio Rasio Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah 6423 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 005 - Data Pengawasan dan Pengendalian P4T terhadap Alih Fungsi Lahan Bidang Rasio Luas Tanah yang Optimal Penggunaannya 1 Kegiatan 1: Tersedianya Rekomendasi Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Rasio Rasio Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Program Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Program Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Sasaran Kegiatan KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 6423 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 004 - Data Pengawasan dan Pengendalian Hak Atas Tanah, Dasar Penguasaan Atas Tanah, dan Hak Pengelolaan 6423 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 006 - Data Pengawasan dan Pengendalian P4T di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Pulau-Pulau Kecil Terluar, Kawasan Perbatasan, dan Wilayah Tertentu Rasio Penurunan Alih Fungsi Lahan Sawah PPTR DAERAH Kegiatan 2: Tersedianya Hasil Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah Rasio Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah 6423 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 005 - Data Pengawasan dan Pengendalian P4T terhadap Alih Fungsi Lahan Rasio Luas Tanah yang Optimal Penggunaannya Kegiatan 1: Tersedianya Rekomendasi Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Rasio Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Program Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Program Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Sasaran Kegiatan VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 594 2.310,97 2.310,97 2.310,97 2.970 12.710,32 6 425,71 425,71 425,71 7 500,00 1 1 0,13 3.344,82 0,25 0,20 448,47 850,00 8 3.344,82 3.344,82 3.344,82 15 15 448,47 850,00 1 1 0,11 5.533,92 0,21 0,21 5.913,99 11.000,00 672,71138 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 6423 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 004 - Data Pengawasan dan Pengendalian Hak Atas Tanah, Dasar Penguasaan Atas Tanah, dan Hak Pengelolaan 6423 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 006 - Data Pengawasan dan Pengendalian P4T di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Pulau-Pulau Kecil Terluar, Kawasan Perbatasan, dan Wilayah Tertentu Rasio Penurunan Alih Fungsi Lahan Sawah PPTR DAERAH Kegiatan 2: Tersedianya Hasil Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah Rasio Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah 6423 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 005 - Data Pengawasan dan Pengendalian P4T terhadap Alih Fungsi Lahan Rasio Luas Tanah yang Optimal Penggunaannya Kegiatan 1: Tersedianya Rekomendasi Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Rasio Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Program Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Program Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Sasaran Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 14.850 69.906,75 14.850 76.897,43 6 400,00 8 810,00 1 1 1 1 0,17 0,23 2.100,00 3.500,00 0,20 0,23 2.500,00 3.500,00 10 17 2.100,00 3.500,00 12 17 2.500,00 3.500,00 1 1 1 1 0,22 0,22 6.300,00 11.330,00 0,22 0,23 6.800,00 11.669,90 142 692,89 146 713,68 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 6423 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 004 - Data Pengawasan dan Pengendalian Hak Atas Tanah, Dasar Penguasaan Atas Tanah, dan Hak Pengelolaan 6423 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 006 - Data Pengawasan dan Pengendalian P4T di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Pulau-Pulau Kecil Terluar, Kawasan Perbatasan, dan Wilayah Tertentu Rasio Penurunan Alih Fungsi Lahan Sawah PPTR DAERAH Kegiatan 2: Tersedianya Hasil Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah Rasio Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah 6423 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 005 - Data Pengawasan dan Pengendalian P4T terhadap Alih Fungsi Lahan Rasio Luas Tanah yang Optimal Penggunaannya Kegiatan 1: Tersedianya Rekomendasi Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Rasio Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Program Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Program Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Sasaran Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 14.850 84.587,17 672,71 692,89 713,68 735,09 7 700,00 1 1 0,25 0,23 2.700,00 3.500,00 448,47 2.100,00 2.500,00 2.700,00 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 15 17 2.700,00 3.500,00 448,47 2.100,00 2.500,00 2.700,00 1 1 0,23 0,23 7.300,00 12.020,00 5.913,99 6.300,00 6.800,00 7.300,00 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 151 735,09 Vol (Batas Bawah) APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) KRO ROKRO RO Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Satuan Baseline Tahun 2024 (Volume) Target Volume (Batas Atas) Tahun 2025 6424 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 001 - Rekomendasi Penertiban Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Bidang 6424 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 002 - Data Indikasi Pelanggaran P4T Bidang ITJEN DAERAH Kegiatan 1: Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal Terwujudnya Penguatan Nilai-Nilai Integritas di Lingkungan Kementerian ATR/BPN Persentase Satuan Kerja berpredikat WTAB/WBK/WBBM (Kanwil) Persentase 19,3 25 17.920,00 Persentase success rate Pembangunan Zona Integritas (Kanwil) 44 50 17.920,00 Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan RO ITJEN TURUN KE DAERAH Indikator Kinerja Kegiatan KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 6424 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 001 - Rekomendasi Penertiban Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 6424 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 002 - Data Indikasi Pelanggaran P4T ITJEN DAERAH Kegiatan 1: Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal Terwujudnya Penguatan Nilai-Nilai Integritas di Lingkungan Kementerian ATR/BPN Persentase Satuan Kerja berpredikat WTAB/WBK/WBBM (Kanwil) Persentase success rate Pembangunan Zona Integritas (Kanwil) Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan RO ITJEN TURUN KE DAERAH Indikator Kinerja Kegiatan VOLUME RM PNBP PHLN Non APBN TOTAL APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2026 Volume (Batas Bawah) EXC PA Tahun 2025 79 4.092,30 4.092,30 4.092,30 81 90 2.456,75 5.000,00 351 1.441,62 1.441,62 1.441,62 724 800 3.457,24 6.000,00 65 70 26.941,52 28.288,59 25 17.920,00 30 18.816,00 50 17.920,00 60 18.816,00 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 6424 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 001 - Rekomendasi Penertiban Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 6424 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 002 - Data Indikasi Pelanggaran P4T ITJEN DAERAH Kegiatan 1: Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal Terwujudnya Penguatan Nilai-Nilai Integritas di Lingkungan Kementerian ATR/BPN Persentase Satuan Kerja berpredikat WTAB/WBK/WBBM (Kanwil) Persentase success rate Pembangunan Zona Integritas (Kanwil) Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan RO ITJEN TURUN KE DAERAH Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2028 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) II. PENDANAAN Tahun 2027 Alokasi Anggaran Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) 83 93 2.600,00 5.150,00 86 95 2.800,00 5.304,50 746 824 3.700,00 6.180,00 768 849 4.000,00 6.365,40 75 80 29.703,02 31.188,17 35 19.756,80 40 20.744,64 70 19.756,80 80 20.744,64 KEGIATAN I. KRO-RO KEGIATAN M E N J A D I (2026-2029)SEMULA (2025) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator KRO ROKRO RO 6424 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 001 - Rekomendasi Penertiban Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 6424 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 002 - Data Indikasi Pelanggaran P4T ITJEN DAERAH Kegiatan 1: Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal Terwujudnya Penguatan Nilai-Nilai Integritas di Lingkungan Kementerian ATR/BPN Persentase Satuan Kerja berpredikat WTAB/WBK/WBBM (Kanwil) Persentase success rate Pembangunan Zona Integritas (Kanwil) Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan RO ITJEN TURUN KE DAERAH Indikator Kinerja Kegiatan APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN APBN (RM/PNBP) APBN (PHLN) Non APBN Tahun 2029 Tahun 2025 Volume (Batas Bawah) Volume (Batas Atas) Unit Organisasi Pelaksana TOTAL ANGGARAN (Juta Rupiah) Tahun 2026Anggaran (Batas Bawah) (Juta Rupiah) Anggaran (Batas Atas) (Juta Rupiah) Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 89 98 3.000,00 5.463,64 2.456,75 2.600,00 2.800,00 3.000,00 791 874 4.300,00 6.556,36 3.457,24 3.700,00 4.000,00 4.300,00 90 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 32.747,58 28.288,59 29.703,02 31.188,17 32.747,58 50 21.781,87 17.920,00 18.816,00 19.756,80 20.744,64 21.781,87 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 90 21.781,87 17.920,00 18.816,00 19.756,80 20.744,64 21.781,87 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota NUSRON WAHID MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ttd. ANAK LAMPIRAN 2 NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2025-2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 00 - IBEI Pilar Ekonomi 01 - PDB Perikanan 187.672 333.767 562.267 639.667 561.680 67.381,39 144.504,90 258.828,90 292.038,10 258.721,31 0 0 0 0 0 67.381,39 144.504,90 258.828,90 292.038,10 258.721,31 1.021.474,61 ProP 07-Peningkatan Kapasitas Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan 187.672 333.767 562.267 639.667 561.680 67.381,39 144.504,90 258.828,90 292.038,10 258.721,31 0 0 0 0 0 67.381,39 144.504,90 258.828,90 292.038,10 258.721,31 1.021.474,61 6419.QDE.001 - Akses Reforma Agraria Kategori I 08 - Jumlah Akses Reforma Agraria Kategori I* 5.400 0 0 0 0 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,00 6419.QDE.002 - Akses Reforma Agraria Kategori II 20 - Jumlah Akses Reforma Agraria Kategori II* 7.200 0 0 0 0 141,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 141,92 0,00 0,00 0,00 0,00 141,92 6419.QDE.003 - Akses Reforma Agraria Kategori III 12 - Jumlah Akses Reforma Agraria Kategori III* 12.000 0 0 0 0 1.212,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 1.212,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.212,34 6419.QDE.004 - Akses Reforma Agraria Kategori IV 14 - Jumlah Akses Reforma Agraria Kategori IV* 6.000 0 0 0 0 1.328,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 1.328,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.328,67 6419.QDE.005 - Akses Reforma Agraria Kategori V 15 - Jumlah Akses Reforma Agraria Kategori V* 11.800 0 0 0 0 1.811,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 1.811,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1.811,63 6419.QDE.007 - Akses Reforma Agraria Kategori VI * 800 0 0 0 0 49,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 49,60 0,00 0,00 0,00 0,00 49,60 6419.QDE.010 - Akses Reforma Agraria Kategori Jawa-Bali * 0 20.400 20.400 20.400 20.400 0,00 9.512,95 9.512,95 9.512,95 9.512,95 0 0 0 0 0 0,00 9.512,95 9.512,95 9.512,95 9.512,95 38.051,80 6419.QDE.011 - Akses Reforma Agraria Kategori Luar Jawa-Bali * 0 256.500 255.500 329.700 252.900 0,00 109.315,73 108.889,73 140.498,93 107.782,13 0 0 0 0 0 0,00 109.315,73 108.889,73 140.498,93 107.782,13 466.486,52 6413.QAA.U65 - PBT Non Sistematis Kategori 1 * 191 191 191 191 193 80,77 80,77 80,77 80,77 80,77 0 0 0 0 0 80,77 80,77 80,77 80,77 80,77 403,85 6413.QAA.U66 - PBT Non Sistematis Kategori 2 * 535 535 535 535 537 191,19 191,19 191,19 191,19 191,19 0 0 0 0 0 191,19 191,19 191,19 191,19 191,19 955,95 6413.QAA.U67 - PBT Non Sistematis Kategori 3 * 2.645 2.645 2.645 2.645 2.649 724,85 724,85 724,85 724,85 724,85 0 0 0 0 0 724,85 724,85 724,85 724,85 724,85 3.624,25 6413.QAA.U68 - PBT Non Sistematis Kategori 4 * 258 258 258 258 259 58,27 58,27 58,27 58,27 58,27 0 0 0 0 0 58,27 58,27 58,27 58,27 58,27 291,35 6413.QAA.U69 - PBT Non Sistematis Kategori 5 * 5.118 5.118 5.118 5.118 5.122 809,41 809,41 809,41 809,41 809,41 0 0 0 0 0 809,41 809,41 809,41 809,41 809,41 4.047,05 1 * 957 935 935 935 935 278,49 272,09 272,09 272,09 272,09 0 0 0 0 0 278,49 272,09 272,09 272,09 272,09 1.366,85 2 * 2.677 2.285 2.285 2.285 2.285 677,28 578,11 578,11 578,11 578,11 0 0 0 0 0 677,28 578,11 578,11 578,11 578,11 2.989,72 4 * 1.291 1.700 1.700 1.700 1.700 225,93 297,50 297,50 297,50 297,50 0 0 0 0 0 225,93 297,50 297,50 297,50 297,50 1.415,93 6419.QDE.008 - Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria 17 - Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria* 128.200 42.400 271.900 275.100 273.900 59.492,84 22.201,23 136.951,23 138.551,23 137.951,24 0 0 0 0 0 59.492,84 22.201,23 136.951,23 138.551,23 137.951,24 495.147,78 6419.QDE.009 - Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses Reforma Agraria Kategori Kepulauan 08 - Fasilitasi Pendampingan Usaha Kategori Kepulauan* 2.600 800 800 800 800 110,20 462,80 462,80 462,80 462,80 0 0 0 0 0 110,20 462,80 462,80 462,80 462,80 1.961,40 Meningkatnya Indeks Kepatuhan Ruang yang Optimal 414 295 559 669 340 160.297,94 283.283,95 565.349,89 588.054,80 73.828,38 0 0 0 0 0 160.297,94 283.283,95 565.349,89 588.054,80 73.828,38 1.668.814,96 ProP 03-Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang 414 295 559 669 340 160.297,94 283.283,95 565.349,89 588.054,80 73.828,38 0 0 0 0 0 160.297,94 283.283,95 565.349,89 588.054,80 73.828,38 1.668.814,96 6668.PBT.080 - Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah I * 26 10 15 15 14 4.640,00 1.134,00 1.680,00 1.680,00 1.568,00 0 0 0 0 0 4.640,00 1.134,00 1.680,00 1.680,00 1.568,00 10.702,00 TOTAL (juta rupiah) PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ALOKASI NON-APBN (juta rupiah) Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Kementerian ATR/BPN TOTAL 2025-2029 (juta rupiah) PN 02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru PP 22-Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru KP 03-Peningkatan Produktivitas Perikanan yang Terintegrasi, Modern, dan Berkelanjutan PP 17-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang KP 04-Peningkatan kualitas lahan KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS PENUGASAN INDIKATOR TARGET ALOKASI APBN (juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL (juta rupiah)ALOKASI NON-APBN (juta rupiah) TOTAL 2025-2029 (juta rupiah) KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS PENUGASAN INDIKATOR TARGET ALOKASI APBN (juta rupiah) 6668 .PBT .081 - Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Wilayah I * 27 10 15 16 16 4.615,00 1.310,00 1.980,00 2.112,00 2.112,00 0 0 0 0 0 4.615,00 1.310,00 1.980,00 2.112,00 2.112,00 12.129,00 6668 .PBT .085 - Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah II * 26 9 15 15 15 6.450,00 1.008,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 0 0 0 0 0 6.450,00 1.008,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 12.498,00 6668 .PBT .086 - Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Wilayah II * 23 6 15 16 16 3.950,00 792,00 1.980,00 2.112,00 2.112,00 0 0 0 0 0 3.950,00 792,00 1.980,00 2.112,00 2.112,00 10.946,00 6668 .PBT .087 - Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis pada DOB * 0 2 0 0 0 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 6668.PBT.077 - Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah I * 58 15 27 27 27 8.700,00 1.965,00 3.564,00 3.564,00 3.510,00 0 0 0 0 0 8.700,00 1.965,00 3.564,00 3.564,00 3.510,00 21.303,00 6668.PBT.078 - Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis di Wilayah I * 33 50 91 91 73.028,58 112.554,00 238.270,47 238.270,47 0,00 0 0 0 0 0 73.028,58 112.554,00 238.270,47 238.270,47 0,00 662.123,52 6668 .PBT .079 - Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota di Wilayah I * 75 33 50 76 42 11.617,47 4.950,00 6.950,00 10.749,26 5.838,00 0 0 0 0 0 11.617,47 4.950,00 6.950,00 10.749,26 5.838,00 40.104,73 6668.PBT .082 - Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Wilayah II * 42 20 28 28 28 8.533,30 2.631,70 3.696,00 3.696,00 3.640,00 0 0 0 0 0 8.533,30 2.631,70 3.696,00 3.696,00 3.640,00 22.197,00 6668.PBT.083 - Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bantuan Teknis di Wilayah II * 0 50 94 94 0 0,00 110.904,00 246.125,54 246.125,54 0,00 0 0 0 0 0 0,00 110.904,00 246.125,54 246.125,54 0,00 603.155,08 6668.PBT.084 - Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota di Wilayah II * 52 0 50 79 43 5.700,00 0,00 6.950,00 11.170,60 5.977,00 0 0 0 0 0 5.700,00 0,00 6.950,00 11.170,60 5.977,00 29.797,60 6668.PBT.Fasilitasi Penyiapan Integrasi RDTR ke dalam Sistem OSS di Wilayah I * 0 33 50 76 42 0,00 3.960,00 6.135,73 10.342,69 6.197,26 0 0 0 0 0 0,00 3.960,00 6.135,73 10.342,69 6.197,26 26.635,68 6668.PBT.Fasilitasi Penyiapan Integrasi RDTR ke dalam Sistem OSS di Wilayah II * 0 0 50 79 43 0,00 0,00 9.075,00 15.772,35 9.443,45 0 0 0 0 0 0,00 0,00 9.075,00 15.772,35 9.443,45 34.290,80 5538.PBT .014 - Materi Teknis dan RPerpres RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN) 02 - Jumlah Materi Teknis dan RPerpres RTR Nasional* 6 8 6 6 4 21.900,00 13.200,00 14.950,00 14.950,00 6.000,00 0 0 0 0 0 21.900,00 13.200,00 14.950,00 14.950,00 6.000,00 69.000,00 5538.PBT.017 - Dokumen Harmonisasi RPerpres RTR Nasional 04 - Jumlah Dok Harmonisasi Rperpres RTR Nasional* 4 3 3 3 2 3.050,00 1.950,00 2.160,00 2.160,00 1.430,00 0 0 0 0 0 3.050,00 1.950,00 2.160,00 2.160,00 1.430,00 10.750,00 5538 .PBT.015 - Materi Teknis dan RPerpres RDTR KPN * 6 6 6 6 0,00 13.732,28 8.860,89 12.808,40 12.598,43 0 0 0 0 0 0,00 13.732,28 8.860,89 12.808,40 12.598,43 48.000,00 5538 .PBT .018 - Dokumen Harmonisasi RPerpres RDTR KPN 01 - Jumlah Dokumen Harmonisasi Rperpres RDTR KPN* 4 2 6 4 4 0,00 1.200,00 3.600,00 2.400,00 2.414,60 0 0 0 0 0 0,00 1.200,00 3.600,00 2.400,00 2.414,60 9.614,60 5538 .PBT .Materi Teknis RPP RTRWN * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5539 .PBT .001 - Bimbingan Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 01 - Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bimbingan Teknis KKPR* 38 38 38 38 38 8.113,59 6.992,97 7.692,26 8.461,49 9.307,64 0 0 0 0 0 8.113,59 6.992,97 7.692,26 8.461,49 9.307,64 40.567,95 2.107 3.210 3.463 3.881 6.213 25.500,00 53.284,00 50.425,00 62.037,00 91.235,00 0 0 0 0 0 25.500,00 53.284,00 50.425,00 62.037,00 91.235,00 282.481,00 ProP 06-Pengendalian pemanfaatan ruang 01 - Indeks Kepatuhan Ruang yang Optimal 2.016 3.062 3.363 3.767 6.088 13.400,00 27.710,00 27.090,00 30.150,00 50.775,00 0 0 0 0 0 13.400,00 27.710,00 27.090,00 30.150,00 50.775,00 149.125,00 5568.QIA.001 - Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan PMP UMK * 2.000 3.000 3.300 3.700 6.000 5.000,00 9.850,00 10.350,00 11.900,00 18.525,00 0 0 0 0 0 5.000,00 9.850,00 10.350,00 11.900,00 18.525,00 55.625,00 5568.QIA .002 - Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang 02 - Jumlah Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang* 5 8 8 8 15 6.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 22.500,00 0 0 0 0 0 6.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 22.500,00 64.500,00 5568.QIA.004 - Pemberian Insentif dan Disinsentif 04 - Jumlah Rekomendasi Pemberian Insentif dan Disinsentif* 1 4 2 3 5 1.300,00 3.210,00 1.640,00 2.700,00 4.750,00 0 0 0 0 0 1.300,00 3.210,00 1.640,00 2.700,00 4.750,00 13.600,00 5568.BIE.003 - Rekomendasi Peningkatan Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang * 38 38 38 38 0,00 1.200,00 1.300,00 1.400,00 1.400,00 0 0 0 0 0 0,00 1.200,00 1.300,00 1.400,00 1.400,00 5.300,00 5568.QIA.003 - Rekomendasi Peningkatan Kinerja Fungsi Kawasan 03 - Jumlah Kawasan pada Rekomendasi Peningkatan Kinerja Kawasan* 10 12 15 18 30 1.100,00 1.450,00 1.800,00 2.150,00 3.600,00 0 0 0 0 0 1.100,00 1.450,00 1.800,00 2.150,00 3.600,00 10.100,00 ProP 07-Penertiban pemanfaatan ruang 91 148 100 114 125 12.100,00 25.574,00 23.335,00 31.887,00 40.460,00 0 0 0 0 0 12.100,00 25.574,00 23.335,00 31.887,00 40.460,00 133.356,00 KP 07-Penguatan Kelembagaan, Pengendalian, Penertiban dan Penegakan Hukum LHK dan Penataan Ruang 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL (juta rupiah)ALOKASI NON-APBN (juta rupiah) TOTAL 2025-2029 (juta rupiah) KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS PENUGASAN INDIKATOR TARGET ALOKASI APBN (juta rupiah) 5567.QCE .001 - Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang 01 - Jumlah Pengenanan Sanksi Administratif di Kawasan Strategis Nasional* 28 0 0 0 0 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100,00 5567.QCE.005 - Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang 01 - Jumlah Pengenanan Sanksi Administratif di Kawasan Strategis Nasional* 0 30 30 37 40 0,00 5.820,00 11.400,00 14.800,00 20.000,00 0 0 0 0 0 0,00 5.820,00 11.400,00 14.800,00 20.000,00 52.020,00 5567.QCE.002 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) 02 - Jumlah Laporan Hasil Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK)* 16 10 15 20 30 3.200,00 2.300,00 3.975,00 6.100,00 10.500,00 0 0 0 0 0 3.200,00 2.300,00 3.975,00 6.100,00 10.500,00 26.075,00 5567 .QCE.003 - Audit Tata Ruang 03 - Jumlah Audit Tata Ruang Wilayah KSN* 13 50 0 0 0 1.700,00 7.550,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 1.700,00 7.550,00 0,00 0,00 0,00 9.250,00 5567.QCE.004 - Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang 04 - Jumlah Laporan Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang* 2 8 5 7 5 1.500,00 6.904,00 4.960,00 7.987,00 6.560,00 0 0 0 0 0 1.500,00 6.904,00 4.960,00 7.987,00 6.560,00 27.911,00 5567.UAC.001 - Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang 05 - PPNS Penataan Ruang yang dibentuk* 32 50 50 50 50 1.600,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.400,00 0 0 0 0 0 1.600,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.400,00 14.000,00 Persentase penerima reforma agraria yang meningkat kesejahteraannya (persen) - Indeks Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang - Persentase petani/nelayan penerima Reforma Agraria (persen) - Penurunan indeks gini ketimpangan pemilikan tanah untuk petani/nelayan (indeks) 527662 771380 1001875 772948 692825 87.239,88 159.450,69 196.141,93 152.690,17 138.101,03 0 0 0 0 0 84740 142451 179142 135690 121101 663124 ProP 01-Pelaksanaan penataan aset reforma agraria 527662 771380 1001875 772948 692825 87.239,88 159.450,69 196.141,93 152.690,17 138.101,03 0 0 0 0 0 84740 142451 179142 135690 121101 663124 5557.PEA.005 - Data GTRA/ Reforma Agraria * 1 1 1 1 1 4.135,75 3.610,48 3.791,01 3.980,56 4.179,58 0 0 0 0 0 4.135,75 3.610,48 3.791,01 3.980,56 4.179,58 19.697,38 6418.QAA.007 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori I 05 - Jumlah SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori I* 1 0 0 0 0 0,27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,27 0 0 0 0 0,27 6418.QAA.008 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori II 06 - Jumlah SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori II* 1 0 0 0 0 0,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,24 0 0 0 0 0,24 6418.QAA.009 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori III 07 - Jumlah SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori III 1 0 0 0 0 0,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,21 0 0 0 0 0,21 6418.QAA.010 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori IV 08 - Jumlah SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori IV* 1 0 0 0 0 0,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,18 0 0 0 0 0,18 6418.QAA.011 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori V 09 - Jumlah SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori V* 1 0 0 0 0 0,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,16 0 0 0 0 0,16 6418.QAA.012 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori Jawa-Bali 10 - Jumlah SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori Jawa-Bali* 0 1 1 1 1 0,00 0,16 0,16 0,16 0,17 0 0 0 0 0 0,00 0,16 0,16 0,16 0,17 0,65 6418.QAA.013 - SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori Luar Jawa-Bali 11 - Jumlah SK Redistribusi Tanah Hak Kepemilikan Bersama Kategori Luar Jawa- Bali* 0 4 4 4 4 0,00 0,97 0,99 1,00 1,02 0 0 0 0 0 0,00 0,97 0,99 1,00 1,02 3,98 6418.QAA.U01 - SK Redistribusi Tanah Kategori I * 21.000 0 0 0 0 2.455,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 2.455,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2.455,02 6418.QAA.U02 - SK Redistribusi Tanah Kategori II * 24.000 0 0 0 0 1.644,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 1.644,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1.644,08 PN 06-Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan PP 03-Peningkatan Akses Lapangan Kerja dan Penumbuhan Usaha Berkelanjutan dan Inovatif KP 03-Reforma Agraria 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL (juta rupiah)ALOKASI NON-APBN (juta rupiah) TOTAL 2025-2029 (juta rupiah) KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS PENUGASAN INDIKATOR TARGET ALOKASI APBN (juta rupiah) 6418.QAA.U03 - SK Redistribusi Tanah Kategori III * 73.770 0 0 0 0 5.897,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 5.897,58 0,00 0,00 0,00 0,00 5.897,58 6418.QAA.U04 - SK Redistribusi Tanah Kategori IV * 31.400 0 0 0 0 2.014,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 2.014,56 0,00 0,00 0,00 0,00 2.014,56 6418.QAA.U05 - SK Redistribusi Tanah Kategori V * 22.890 0 0 0 0 1.784,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 1.784,22 0,00 0,00 0,00 0,00 1.784,22 6418.QAA.U06 - SK Redistribusi Tanah Kategori VI * 2.800 0 0 0 0 728,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 728,44 0,00 0,00 0,00 0,00 728,44 6418.QAA.U07 - SK Redistribusi Tanah Kategori Jawa-Bali * 0 45.600 45.600 49.996 45.600,00 0,00 7.569,57 7.569,60 8.299,30 7.569,57 0 0 0 0 0 0,00 7.569,57 7.569,60 8.299,30 7.569,57 31.008,03 6418.QAA.U08 - SK Redistribusi Tanah Kategori Luar Jawa-Bali * 0 309.390 613.445 380.122 304.395,00 0,00 80750,79 117783,66 72984,79 58444,94 0 0 0 0 0 0,00 80750,79 117783,66 72984,79 58444,94 329.964,17 5570 .QIA.001 - Rekomendasi Hasil Pengendalian Hak Atas Tanah Berakhir Jangka Waktu * 0,00 90.000 90.000 90.000 90.000 2.500,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 0 0 0 0 0 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 5570.QIA.002 - Rekomendasi Pendayagunaan Tanah Telantar * 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah * 90.000 90.000 90.000 90.000 2.500,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 0 0 0 0 0 0 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 68.000,00 6416.QAA.U19 - SHAT Redistribusi Tanah * 175.865 231.033 157.473 157.473 157.473 2.286,25 3.003,43 2.047,15 2.047,15 2.047,15 0 0 0 0 0 2.286,25 3.003,43 2.047,15 2.047,15 2.047,15 11.431,13 6417.RBO.001 - SK Penegasan Tanah Timbul * 0 5.000 5.000 5.000 5.000 0,00 157,250 157,250 157,250 157,250 0 0 0 0 0 0,00 157,25 157,25 157,25 157,25 629,00 6418 .PEA.001 - Data GTRA Provinsi 03 - Jumlah Data GTRA Provinsi* 33 34 34 34 34 20.526,31 21.704,07 22.138,14 22.565,99 23.047,38 20.526,31 21.704,07 22.138,14 22.565,99 23.047,38 109.981,89 6418.PEA.002 - Data GTRA Kabupaten/Kota * 38 317 317 317 317 12.362,85 8.653,97 8.653,97 8.653,97 8.653,97 0 0 0 0 0 12.362,85 8.653,97 8.653,97 8.653,97 8.653,97 46.978,73 6413.QAA.U21- PBT Redistribusi Tanah Kategori 1 21.000 0 0 0 0 4.507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.506,60 0,00 0,00 0,00 0,00 4.506,60 6413.QAA.U22- PBT Redistribusi Tanah Kategori 2 24.000 0 0 0 0 4.382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.382,10 0,00 0,00 0,00 0,00 4.382,10 6413.QAA.U23 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 3 73.770 0 0 0 0 11.198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.198,29 0,00 0,00 0,00 0,00 11.198,29 6413.QAA.U24 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 4 31.400 0 0 0 0 3.711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.711,48 0,00 0,00 0,00 0,00 3.711,48 6413.QAA.U25 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 5 22.890 0 0 0 0 1.957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.957,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1.957,10 6413.QAA.U26 - PBT Redistribusi Tanah Kategori 6 2.800 0 0 0 0 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 648,20 0,00 0,00 0,00 0,00 648,20 6413.QAA.U72 - PBT Redistribusi Tanah Kategori Jawa Bali 0 5.502 10.224 5.502 6.571 0,00 2.384,57 4.431,08 2.384,57 2.847,87 0 0 0 0 0 0,00 2.384,57 4.431,08 2.384,57 2.847,87 12.048,09 6413.QAA.U73 - PBT Redistribusi Tanah Kategori Luar Jawa Bali 0 178.877 332.293 178.874 213.722 0,00 42.912,59 79.717,09 42.911,87 51.271,91 0 0 0 0 0 0,00 42.912,59 79.717,09 42.911,87 51.271,91 216.813,46 3.824 1.900 5.237 5.437 5.669 1.741,00 825,41 2.518,31 2.628,31 2.738,31 0 0 0 0 0 1.741 1.451 4.788 4.988 5.188 18.157 ProP 02-Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu Skala Kawasan 3.824 1.900 5.237 5.437 5.669 1.741,00 825,41 2.518,31 2.628,31 2.738,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.741,00 1.451,31 4.788,31 4.988,31 5.188,31 18.157,24 6413.QAA.U27 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 1 * 70 70 70 70 70 33,06 33,06 33,06 33,06 33,06 0 0 0 0 0 33,06 33,06 33,06 33,06 33,06 165,30 6413.QAA.U28 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 2 * 122 122 122 122 122 49,14 49,14 49,14 49,14 49,14 0 0 0 0 0 49,14 49,14 49,14 49,14 49,14 245,70 6413.QAA.U29- PBT Konsolidasi Tanah Kategori 3 * 104 104 104 104 104 34,76 34,76 34,76 34,76 34,76 0 0 0 0 0 34,76 34,76 34,76 34,76 34,76 173,80 6413.QAA.U30- PBT Konsolidasi Tanah Kategori 4 * 74 74 74 74 74 19,19 19,19 19,19 19,19 19,19 0 0 0 0 0 19,19 19,19 19,19 19,19 19,19 95,95 6413.QAA.U31 - PBT Konsolidasi Tanah Kategori 5 * 267 267 267 267 299 52,16 52,16 52,16 52,16 52,16 0 0 0 0 0 52,16 52,16 52,16 52,16 52,16 260,80 6413.QAA.U34- PBT Konsolidasi Tanah Kategori Jawa Bali * 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6413.QAA.U35- PBT Konsolidasi Tanah Kategori Luar Jawa Bali * 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6422.QAA.U01 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori I * 350 0 0 0 0 213,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 213,70 0,00 0,00 0,00 0,00 213,70 6422.QAA.U02 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori II * 610 0 0 0 0 327,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 327,61 0,00 0,00 0,00 0,00 327,61 6422.QAA.U03 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori III * 520 0 0 0 0 261,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 261,61 0,00 0,00 0,00 0,00 261,61 6422.QAA.U04 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori IV * 370 0 0 0 0 170,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 170,21 0,00 0,00 0,00 0,00 170,21 6422.QAA.U05 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori V * 1.337 0 0 0 0 579,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 579,56 0,00 0,00 0,00 0,00 579,56 PP 06-Percepatan Penyediaan Perumahan dan Permukiman KP 05-Peremajaan dan Penanganan Permukiman Kumuh yang Terpadu 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL (juta rupiah)ALOKASI NON-APBN (juta rupiah) TOTAL 2025-2029 (juta rupiah) KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS PENUGASAN INDIKATOR TARGET ALOKASI APBN (juta rupiah) 6422.QAA.U01 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori Jawa-Bali * 0 375 2.000 2.000 2.000 0,00 162,56 900,00 900,00 900,00 0 0 0 0 0 0,00 375 2.000 2.000 2.000 6.375,00 6422.QAA.U02 - Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori Luar Jawa-Bali * 0 888 2.600 2.800 3.000 0,00 474,54 1.430,00 1.540,00 1.650,00 0 0 0 0 0 0,00 888 2.600 2.800 3.000 9.288,00 6416.QAA.U20 - SHAT Konsolidasi Tanah * 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.036.237 733.880 733.880 733.880 733.880,00 488.492,81 176.057,83 176.057,83 176.057,83 176.057,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0 488.493 176.058 176.058 176.058 176.058 1.192.724 ProP 03-Redistribusi Aset (Tanah) Transmigrasi 2.036.237 733.880 733.880 733.880 733.880 488.492,81 176.057,83 176.057,83 176.057,83 176.057,83 0 0 0 0 0 488.493 176.058 176.058 176.058 176.058 1.192.724 6413.QAB.U27 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali * 2.036.237 733.880 733.880 733.880 733.880 488.492,81 176.057,83 176.057,83 176.057,83 176.057,83 488.492,81 176.057,83 176.057,83 176.057,83 176.057,83 1.192.724,13 Persentase penyelesaian kasus pertanahanan (persen) 2.151 2.151 2.955 3.256 3.445,00 80.604,23 79.336,69 158.053,18 174.699,08 190.104,63 ProP 01-Penegakan dan Pelayanan Hukum 2.151 2.151 2.955 3.256 3.445 80.604,23 79.336,69 158.053,18 174.699,08 190.104,63 0 0 0 0 0 80.604,23 79.336,69 158.053,18 174.699,08 190.104,63 682.797,81 5576.QCE.002 - Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan - Pusat * 40 40 41 42 44 4.631,09 5.090,15 5.008,71 4.925,64 4.931,50 0 0 0 0 0 4.631,09 5.090,15 5.008,71 4.925,64 4.931,50 24.587,10 6427.QCE.002 - Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan - Daerah * 894 894 1.445 1.480 1.515 42.087,88 42.087,88 113.712,00 122.290,00 131.442,00 0 0 0 0 0 42.087,88 42.087,88 113.712,00 122.290,00 131.442,00 451.619,75 4404.QCE.003 - Penyelesaian Konflik Pertanahan - Pusat * 12 12 12 12 12 1.577,01 1.577,01 1.655,87 1.738,66 1.824,03 0 0 0 0 0 1.577,01 1.577,01 1.655,87 1.738,66 1.824,03 8.372,59 6425.QCE.007 - Penyelesaian Konflik Pertanahan - Daerah * 26 26 26 27 27 1.466,76 1.466,76 1.525,43 1.647,46 1.752,31 0 0 0 0 0 1.466,76 1.466,76 1.525,43 1.647,46 1.752,31 7.858,72 5573.QCE.003 - Penyelesaian Sengketa Pertanahan - Pusat * 70 70 70 70 70 2.843,74 2.843,74 2.985,92 3.135,22 3.289,16 0 0 0 0 0 2.843,74 2.843,74 2.985,92 3.135,22 3.289,16 15.097,77 6426.QCE.003 - Penyelesaian Sengketa Pertanahan - Daerah * 1.044 1.044 1.296 1.560 1.712 20.973,27 20.973,27 27.337,57 34.551,66 39.814,14 0 0 0 0 0 20.973,27 20.973,27 27.337,57 34.551,66 39.814,14 143.649,92 6425.QCE.008 - Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan - Daerah * 65 65 65 65 65 7.024,48 5.297,89 5.827,67 6.410,44 7.051,49 0 0 0 0 0 7.024,48 5.297,89 5.827,67 6.410,44 7.051,49 31.611,97 6.293.053 12.734.460 17.955.277 16.978.670 17.256.560 697.147,90 1.023.557,60 1.193.241,60 1.186.832,24 1.124.344,40 0 0 0 0 0 697.147,90 1.023.557,60 1.193.241,60 1.186.832,24 1.124.344,40 5.225.123,74 ProP 04-Transformasi Pelayanan Pertanahan 6.293.053 12.734.460 17.955.277 16.978.670 17.256.560 697.147,90 1.023.557,60 1.193.241,60 1.186.832,24 1.124.344,40 0 0 0 0 0 697.147,90 1.023.557,60 1.193.241,60 1.186.832,24 1.124.344,40 5.225.123,74 (Pusat) * 33 1 1 1 1 1.163,07 406,16 1.219,66 1.361,32 1.515,32 0 0 0 0 0 1.163,07 406,16 1.219,66 1.361,32 1.515,32 5.665,53 6420.QMA.001 - Data Pengadaan Tanah (Daerah) * 512 95 512 512 512 5.003,14 2.356,62 6.054,50 6.659,84 7.325,83 0 0 0 0 0 5.003,14 2.356,62 6.054,50 6.659,84 7.325,83 27.399,93 5527.TBA.963 - Layanan Data dan Informasi * 24 25 25 25 25 1.163,06 406,16 1.407,34 1.549,00 1.703,00 0 0 0 0 0 1.163,06 406,16 1.407,34 1.549,00 1.703,00 6.228,56 5563.RBO.001 - Peta Zona Nilai Tanah * 2.746.968 5.228.000 7.908.810 5.919.099 5.549.664 25.827,00 54.003,96 91.146,37 60.909,70 46.734,16 0 0 0 0 0 25.827,00 54.003,96 91.146,37 60.909,70 46.734,16 278.621,19 6421.RBO.001 - Peta Zona Nilai Tanah * 209.300 0 2.286.748 3.266.782 4.037.062 1.571,08 0,00 17.164,33 24.520,47 30.302,19 0 0 0 0 0 1.571,08 0,00 17.164,33 24.520,47 30.302,19 73.558,07 6411.RBO.002 - Peta Panjang Batas Kawasan Hutan * 519 8.000,00 0 0 0 0 0 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 6413.QAB.U16 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Jawa Bali * 10 1.000 1.000 1.000 1.000 771,60 771,60 771,60 771,60 771,60 0 0 0 0 0 771,60 771,60 771,60 771,60 771,60 3.858,00 6413.QAB.U17 - PBT Luasan (Ulayat/HKB Redis/HPL) Luar Jawa Bali * 40 2.000 2.000 2.000 2.000 79,40 3.970,00 3.970,00 3.970,00 3.970,00 0 0 0 0 0 79,40 3.970,00 3.970,00 3.970,00 3.970,00 15.959,40 6413.QAB.U26 - PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali * 463.217 171.872 171.872 171.872 171.872 200.758,25 74.489,32 74.489,32 74.489,32 74.489,32 0 0 0 0 0 200.758,25 74.489,32 74.489,32 74.489,32 74.489,32 498.715,53 6413.QAB.U30 - Pemetaan Digital Twin Luar Jawa Bali Pihak Ketiga * 0 0 153.671 153.671 162.888 0,00 0,00 64.486,12 64.486,12 68.353,92 0 0 0 0 0 0,00 0,00 64.486,12 64.486,12 68.353,92 197.326,16 6413.QAB.U31 - Pemetaan Digital Twin Jawa Bali Pihak Ketiga * 0 0 99.102 132.172 0 0,00 0,00 44.711,38 59.631,41 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 44.711,38 59.631,41 0,00 104.342,79 7971 .QAA.U01 - SHAT PTSL ASN Kategori 1 * 148.215 147.965 147.965 147.965 147.965 38.174,97 38.174,97 38.174,97 38.174,97 38.174,97 0 0 0 0 0 38.174,97 38.174,97 38.174,97 38.174,97 38.174,97 190.874,85 7971 .QAA.U02 - SHAT PTSL ASN Kategori 2 * 151.289 151.289 151.289 151.289 151.289 34.040,03 34.040,03 34.040,03 34.040,03 34.040,03 0 0 0 0 0 34.040,03 34.040,03 34.040,03 34.040,03 34.040,03 170.200,15 7971 .QAA.U03 - SHAT PTSL ASN Kategori 3 * 406.411 406.411 406.411 406.411 406.411 78.843,73 78.843,73 78.843,73 78.843,73 78.843,73 0 0 0 0 0 78.843,73 78.843,73 78.843,73 78.843,73 78.843,73 394.218,65 7971 .QAA.U04 - SHAT PTSL ASN Kategori 4 * 181.865 181.865 181.865 181.865 181.865 28.916,54 28.916,54 28.916,54 28.916,54 28.916,54 0 0 0 0 0 28.916,54 28.916,54 28.916,54 28.916,54 28.916,54 144.582,70 7971 .QAA.U05 - SHAT PTSL ASN Kategori 5 * 1.938.888 6.423.007 6.423.007 6.423.007 6.423.007 242.361,00 691.548,23 691.548,23 691.548,23 691.548,23 0 0 0 0 0 242.361,00 691.548,23 691.548,23 691.548,23 691.548,23 3.008.553,92 7971 .QAA.U15 - SHAT Non Sistematis Kategori 3 * 12.329 4.924 4.924 4.924 4.924 2.663,06 1.063,58 1.063,58 1.063,58 1.063,58 0 0 0 0 0 2.663,06 1.063,58 1.063,58 1.063,58 1.063,58 6.917,38 7971 .QAA.U17 - SHAT Non Sistematis Kategori 5 * 25.594 11.165 11.165 11.165 11.165 3.454,55 1.507,28 1.507,28 1.507,28 1.507,28 0 0 0 0 0 3.454,55 1.507,28 1.507,28 1.507,28 1.507,28 9.483,67 7971 .QAB.U02 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 2 * 34 27 34 34 34 24,96 16,35 16,35 16,35 16,35 0 0 0 0 0 24,96 16,35 16,35 16,35 16,35 90,36 7971 .QAB.U03 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 3 * 448 508 508 508 508 267,90 17,30 17,30 17,30 17,30 0 0 0 0 0 267,90 17,30 17,30 17,30 17,30 337,10 PP 10-Pemerintah Digital KP 04-Pengembangan Ekosistem Layanan Publik Digital PN 07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan KP 04-Pembangunan Hukum Sektor Strategis PP 02-Reformasi Hukum PP 07-Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan KP 06-Transformasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL (juta rupiah)ALOKASI NON-APBN (juta rupiah) TOTAL 2025-2029 (juta rupiah) KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS PENUGASAN INDIKATOR TARGET ALOKASI APBN (juta rupiah) 7971 .QAB.U04 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 4 * 13 0 0 0 0 5,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 5,85 0,00 0,00 0,00 0,00 5,85 7971 .QAB.U05 - SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 5 * 1.003 605 605 605 605 306,92 306,80 306,80 306,80 306,80 0 0 0 0 0 306,92 306,80 306,80 306,80 306,80 1.534,12 7971 .QAB.U07 - SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 1 * 0 37 37 37 37 0,00 66,30 66,30 66,30 66,30 0 0 0 0 0 0,00 66,30 66,30 66,30 66,30 265,20 7971 .QAB.U07 - SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 2 * 8 2 2 2 2 10,23 2,99 2,99 2,99 2,99 0 0 0 0 0 10,23 2,99 2,99 2,99 2,99 22,19 7971 .QAB.U10 - SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 5 * 101 53 115 115 115 59,09 31,01 67,28 67,28 67,28 0 0 0 0 0 59,09 31,01 67,28 67,28 67,28 291,94 7971 .QAB.U15 - SHAT BMN diatas 100.000 m2 Kategori 5 * 38 0 0 0 0 43,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 43,86 0,00 0,00 0,00 0,00 43,86 6413.QAH.007 - Berita Acara Penyuluhan Luar Jawa Bali * 3.982 1.602 1.602 1.602 1.602 17.479,19 7.031,18 7.382,74 7.751,87 8.139,47 0 0 0 0 0 17.479,19 7.031,18 7.382,74 7.751,87 8.139,47 47.784,45 6413.QAH.010 - Berita Acara Penyuluhan Jawa Bali * 2.212 2.007 2.007 2.007 2.007 6.159,43 5.587,49 5.866,86 6.160,21 6.468,22 0 0 0 0 0 6159,43 5587,49 5866,86 6160,21 6468,22 30.242,20 0 10.075 10.090 10.090 10.080 50,00 12.950,00 12.950,00 12.950,00 12.950,00 76 0 0 0 0 9.460 12.950 12.950 12.950 12.950 61.260 ProP 02-Pelindungan Hutan Adat yang berada di APL dan Tanah Ulayat, Penegakan dan Pelayanan Hukum 0,00 10.075,00 10.090,00 10.090,00 10.080,00 50,00 12.950,00 12.950,00 12.950,00 12.950,00 75,52 0,00 0,00 0,00 0,00 9.459,53 12.950,00 12.950,00 12.950,00 12.950,00 61.259,53 7977.QAB. 001 - Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan * 0 50 50 50 50 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 75,52 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 200,00 7977.QAB. 002 - Pendaftaran Tanah Ulayat * 0 25 40 40 30 0,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 0,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 31.600,00 4402.QAB.001. Data Inventarisasi Tanah Ulayat * 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 9459,531 5000 5000 5000 5000 29459,53 NUSRON WAHID PP 02- Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan serta Penguatan Karakter Bangsa KP 04-Jaminan Hak Kebudayaan, Ekspresi Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat PN 08-Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL f f ttd. S ANAK LAMPIRAN 3 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2025-2029 Kerangka Regulasi Kementerian ATR/BPN Tahun 2025-2029 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian SEKRETARIAT JENDERAL 1 Presentase Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, menyesuaikan dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, terdapat penambahan terkait Naskah Dinas Elektronik (NDE). Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementerian ATR/BPN 2025 2 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Adanya penambahan unit kerja baru yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta penyesuaian tugas dan fungsi pada masing-masing unit kerja Kementerian. Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko Kementerian PAN-RB 2025 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang Sehingga perlu adanya perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian. 3 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Penyesuaian organisasi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional. Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko Kementerian PAN-RB 2025 4 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan tentang Pertanahan Nasional Penyelenggaran Kearsipan
443. 1.Sedang proses pembahasan dengan unsur teknis terkait Pengelolaan Arsip Elektronik.
444. 2.Naskah akademik: https://ppskatp.atrbpn.go.id/k ms/public/video/kajian- kebijakan-tata- kelola-arsip-yang-sesuai-dengan- karakter- kementerian-atr-bpn# Biro Umum dan Layanan Pengadaan
445. 1.Kementerian ATR/BPN; dan
446. 2.ANRI. 2025 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian Draf Batang Tubuh telah disepakati pada rapat 1 Oktober 2024 di ruang PTSL yang dihadiri oleh internal Kementerian ATR/BPN dan ANRI Draf batang tubuh dan Lampiran: https://bit.ly/RapermenArsip Rapermen ini merupakan gabungan beberapa substansi pokok (SDM Kearsipan, Alih Media Arsip, Arsip Vital, Arsip Terjaga, Pengelolaan Arsip Dinamis, Pengelolaan Arsip Elektronik, dan Pengawasan Kearsipan). 5 Rancangan Peraturan Menteri tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025-2029 Penyusunan Peraturan Menteri tentang Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2025- 2029 penting untuk memastikan sinkronisasi kebijakan dengan prioritas nasional, efisiensi program dan anggaran, serta respons terhadap dinamika agraria, tata ruang, dan lingkungan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Biro Perencanaan dan Kerja Sama
447. 1.Kementerian Keuangan;
448. 2.Kementerian PAN-RB; dan
449. 3.Kementerian PPN/Bappena s. 2025 6 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Perlu disusun dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan keprotokolan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Negara 2025 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 7 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pembentukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Utara Untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di bidang pertanahan di Provinsi Kalimantan Utara. Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko Kementerian PAN-RB 2025 8 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pola Karier Biro Sumber Daya Manusia 2025 9 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Manajemen Risiko Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko 2025 10 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
450. 1.Penambahan Klasifikasi Arsip seiring dengan Penambahan Struktur Organisasi Kementerian.
451. 2.Perubahan Masa Retensi Arsip pada jenis arsip yang dimiliki unit pengolah. Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementerian ATR/BPN 2026 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kode Klasifikasi Arsip 11 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Jadwal Retensi Arsip menyesuaikan dengan klasifikasi arsip yang terbaru, sehingga saat klasifikasi arsip berubah maka perlu dilakukan perubahan pada Jadwal Retensi Arsip. Biro Umum dan Layanan Pengadaan
452. 1.Kementerian ATR/BPN; dan
453. 2.ANRI. 2026 12 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis (SKKAD) belum pernah diterbitkan dalam bentuk peraturan sehingga diperlukan permen tersebut. SKKAAD dapat dibuat setelah permen klasifikasi arsip diterbitkan. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip merupakan salah satu dari empat pedoman yang diperlukan dalam proses pengelolaan arsip dinamis selain dari Pedoman Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip dan Jadwal Retensi Arsip. Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementerian ATR/BPN 2026 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip merupakan pedoman para pengelola arsip dalam memberikan layanan akses terhadap arsip dinamis. 13 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Pihak Tertentu
454. 1.Untuk mengakomodir pihak-pihak tertentu yang diberikan keringanan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai tindak lanjut peraturan pelaksana terhadap perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 128 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang saat ini masih dalam proses pembahasan;
455. 2.Dalam rangka meringankan beban masyarakat dan upaya menggerakkan ekonomi nasional perlu adanya pengaturan yang menjadi dasar hukum atas pelayanan dengan tarif tertentu; dan
456. 3.Sebagai upaya untuk menggerakan ekonomi nasional dan sebagai bentuk Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Keuangan 2026 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian responsibilitas terhadap dinamika pelayanan yang terjadi, diharapkan agar peraturan dimaksud dapat menjadi acuan bagi pelayanan baik untuk kegiatan berusaha, kegiatan non berusaha, dan kegiatan yang bersifat strategis nasional. 14 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tarif, Akomodasi, dan Konsumsi Pelayanan Pertanahan Biro Keuangan dan Barang Milik Negara 2026 15 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Jabatan Manajerial dan Jabatan Non Manajerial Perlunya pengaturan mengenai uraian jabatan dan peta jabatan di Lingkungan Kementerian ATR/BPN. Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko
457. 1.Kementerian PAN-RB;
458. 2.Kementerian Keuangan; dan
459. 3.BKN. 2026 16 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Perlunya pengaturan mengenai pemberian tunjangan kinerja, pengurangan tunjangan kinerja, penambahan tunjangan kinerja, tata cara pembayaran kinerja dan pemantauan evaluasi. Biro Sumber Daya Manusia
460. 1.Kementerian PAN-RB;
461. 2.Kementerian Keuangan; dan
462. 3.BKN. 2026 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian 17 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Belum adanya pengaturan mengenai kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian ATR/BPN sebagai amanat dari core value berakhlak yang bertujuan untuk membina karakter/watak, moral, perilaku, kesadaran akan tanggung jawab, keteladanan dan wawasan kebangsaan bagi pegawai Kementerian ATR/BPN. Biro Sumber Daya Manusia
463. 1.Kementerian PAN-RB;
464. 2.Kementerian Keuangan; dan
465. 3.BKN. 2026 18 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sebagai pedoman setiap pegawai (Menteri, wakil Menteri dan ASN) di lingkungan Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan tertib penggunaan pakaian dinas dan atribut pada hari kerja. Biro Sumber Daya Manusia
466. 1.Kementerian PAN-RB;
467. 2.Kementerian Keuangan; dan
468. 3.BKN. 2026 19 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Standar Pelayanan Pertanahan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi dan perkembangan pelayanan khususnya terkait Standar Pelayanan Pertanahan pada Kementerian ATR/BPN serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko
469. 1.Kementerian PAN-RB;
470. 2.Kementerian Keuangan; dan
471. 3.BKN. 2026 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di mana setiap penyelenggara pelayanan publik diwajibkan untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara dan kebutuhan masyarakat. 20 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Standar Pelayanan Survei dan Pemetaan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi dan perkembangan pelayanan khususnya terkait Survei dan Pemetaan pada Kementerian ATR/BPN serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di mana setiap penyelenggara pelayanan publik diwajibkan untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara dan kebutuhan masyarakat. Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko
472. 1.Kementerian PAN-RB;
473. 2.Kementerian Keuangan; dan
474. 3.BKN. 2026 21 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Biro Sumber Daya Manusia 2026 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian Badan Pertanahan Nasional tentang Manajemen Talenta 22 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Manajemen Kinerja Biro Sumber Daya Manusia 2026 23 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Peta Proses Bisnis Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko 2026 24 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko 2026 26 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum 2026 27 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
475. 1.Perlu dilakukan penyesuaian dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Biro Hukum 1. Kementerian ATR/BPN; 2026 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian tentang Perubahan atas Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang- undangan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya; dan
476. 2.Perlu penegasan pengaturan mengenai mekanisme pengusulan pembentukan peraturan menteri di lingkungan Kementerian ATR/BPN terutama melalui izin prakarsa.
477. 2.Kementerian Hukum. 28 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelayanan Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
478. 1.Perlu penambahan pengaturan mengenai mekanisme pemberian fasilitasi bantuan hukum di pusat, kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan kantor pertanahan.
479. 2.Perlu menambah wakil ketua dalam tim fasilitasi bantuan hukum di kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional provinsi dan kantor pertanahan. Biro Hukum 1. Inspektorat Jenderal;
480. 2.Direktorat Jenderal;
481. 3.Biro Organisasi dan Kepegawaian; dan
482. 4.Kementerian Hukum. 2026 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian
483. 3.Perlu dipertegas mengenai kewenangan pemberian bantuan hukum, apakah sampai upaya hukum luar biasa. 29 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Agraria Pertanahan dan Tata Ruang Perlunya pengaturan mengenai tugas dan ruang lingkup Jabatan Fungsional, pengangkatan Jabatan Fungsional, pembinaan Jabatan Fungsional dan Organisasi Profesi yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Biro Sumber Daya Manusia
484. 1.Kementerian PAN-RB;
485. 2.Kementerian Keuangan; dan
486. 3.BKN. 2027 30 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP)
487. 1.Sebagai payung hukum dan standardisasi praktik perlindungan data pribadi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
488. 2.Sebagai target kenaikan indeks SPBE. Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang
489. 1.Kementerian Hukum; dan
490. 2.Kementerian Komunikasi dan Digital. 2027 31 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Perubahan perlu dilakukan karena ketentuan yang berlaku sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi kepegawaian dan tata kelola perjalanan dinas luar negeri. Selain itu, adanya kebutuhan penyesuaian terhadap kebijakan efisiensi anggaran, penyederhanaan prosedur perizinan, serta sinkronisasi dengan Biro Perencanaan dan Kerja Sama
491. 1.Kementerian Luar Negeri;
492. 2.Kementerian Sekretariat Negara; dan
493. 3.Kementerian Keuangan. 2027 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pegawai dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. aturan lintas kementerian/lembaga terkait perjalanan dinas luar negeri. 32 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Perubahan dilakukan untuk menyesuaikan pedoman kerja sama dengan perkembangan kebutuhan program strategis, termasuk kerja sama internasional dan lintas sektor. Selain itu, diperlukan harmonisasi dengan regulasi terbaru terkait tata kelola perjanjian, transparansi, akuntabilitas, serta mekanisme evaluasi dan pengawasan agar kerja sama lebih efektif dan akuntabel. Biro Perencanaan dan Kerja Sama
494. 1.Kementerian Hukum;
495. 2.Kementerian Luar Negeri; dan
496. 3.Kementerian PPN/Bappena s 2027 SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL 1 Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Profesional Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Struktur dan Sektor pendidikan mendapatkan tantangan serius untuk menyuguhkan konsep pendidikan yang menerapkan pembelajaran dengan praktik yang lebih dominan ketimbang unsur teori (Hartanto, F. C., Rusdiarti, & STPN 1. Biro Organisasi dan Kepegawaian 2025 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Agraria STPN Abdurrahman. (2019). Tantangan Pendidikan Vokasi di Era Revolusi Industri 4.0 dalam Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul. Seminar Nasional Pascasarjana 2019, 163–171.) Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (PTKL), menyebutkan bahwa PTKL menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dan Profesi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Kementerian lain atau LPNK.

BAB V

PENUTUP Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN ini telah disusun sebagai pedoman perencanaan jangka menengah dalam mencapai tujuan nasional di bidang pertanahan dan penataan ruang. Dokumen ini tidak hanya menjadi arah bagi implementasi program-program prioritas Kementerian ATR/BPN, namun juga mencerminkan tekad untuk mewujudkan transformasi tata kelola, ekonomi, dan sosial yang kuat untuk meningkatkan kualitas dan memberikan kepastian pengelolaan pertanahan dan penataan ruang meliputi kelengkapan, akurasi, konsistensi logis, serta kekinian data pertanahan dan tata ruang untuk mendukung tercapainya: “Indonesia Maju, Berdaulat, Adil dan Makmur”.

Pasal 1

angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, menyebutkan bahwa Politeknik adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. Dengan adanya peraturan dimaksud maka STPN sudah tidak sesuai lagi jika disebut sebagai Sekolah Tinggi. Kementerian ATR/BPN;

2.Biro Hukum Kementerian ATR/BPN;
3.Kementerian Pendidikan Tinggi, Saintek;
4.Kementerian PAN-RB; dan
5.Kementerian Keuangan. No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian Sehingga perlu perubahan kelembagaan STPN menjadi Politeknik STPN. Organisasi penyelenggara Pendidikan di STPN belum sepenuhnya mengacu Pasal 61 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang paling sedikit harus memuat unsur: penyusun kebijakan, pelaksana akademik, pengawas dan penjaminan mutu, penunjang akademik atau sumber belajar, dan pelaksana administrasi atau tata usaha. Istilah jabatan organisasi pada Organisasi dan Tata Kerja STPN (OTK) sesuai Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 1993 perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian 2 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Statuta Politeknik Agraria STPN Sebagai tindak lanjut dari perubahan kelembagaan dari Sekolah Tinggi menjadi Politeknik perlu disusun tata aturan yang mengatur proses bisnis serta tata kelola penyelenggaraan tridharma Perguruan Tinggi pada Politeknik Agraria STPN. STPN 1. Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian ATR/BPN;
2.Biro Hukum Kementerian ATR/BPN; dan
3.Kementerian Pendidikan Tinggi, Saintek. 2025 3 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penyelenggaraan Ikatan Dinas pada Politeknik Agraria STPN Dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia teknis dan spesifik yang ahli di bidang agraria, tata ruang, dan pertanahan yang tidak bisa disediakan perguruan tinggi umum di Kementerian ATR/BPN dan untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 Pasal 2 ayat (1), salah satu transformasi STPN adalah menyelenggarakan Pendidikan Kedinasan. STPN 1. Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian ATR/BPN;
2.Biro Hukum Kementerian ATR/BPN; 2026 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian Perguruan tinggi dituntut menjaga eksistensinya bahkan meningkatkan penyerapan agar terus diakui keberadaanya. Dengan tujuan utama menghasilkan lulusan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja (Mali, M. G. (2020). Internasionalisasi Kampus Sebagai Strategi Perguruan Tinggi Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik, 2(1), 68–78.)
3.Biro Perencanaan dan Kerja sama Kementerian ATR/BPN;
4.Kementerian Pendidikan Tinggi, Saintek;
5.Kementerian PAN-RB;
6.Kementerian Keuangan; dan
7.BKN. 4 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2018 tentang STPN 2026 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Diploma IV Pertanahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Diploma IV Pertanahan 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sarjana Terapan STPN 2027 INSPEKTORAT JENDERAL 1 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Sebagai upaya meningkatkan peran strategis pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN, tata kelola pelaksanaan pengawasan intern yang efektif dan efisien perlu diatur agar dapat memberikan nilai tambah dalam Inspektorat Jenderal
1.BPK; dan
2.BPKP. 2025 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional meningkatkan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian ATR/BPN. 2 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Hukuman Disiplin Inspektorat Jenderal 2025 3 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) dugaan Pelanggaran di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Dalam rangka mengatur penanganan laporan adanya dugaan pelanggaran di lingkungan Kementerian ATR/BPN melalui whistleblowing system maka perlu untuk mengganti Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penanganan Laporan Adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang juga sudah tidak sesuai dengan Organisasi Tata Kerja (OTK). Inspektorat Jenderal
1.BPK; dan
2.BPKP. 2026 4 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Benturan Kepentingan Inspektorat Jenderal 2026 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian 5 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi Urgensi dalam pembentukan Rancangan Peraturan Menteri ini adalah:

a.sebagai acuan kepada Pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam meningkatkan pemahaman terkait gratifikasi;
b.menguraikan tugas dan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi, jenis-jenis gratifikasi; dan
c.untuk mengetahui alur pelaporan dan penanganan gratifikasi serta hak dan perlindungan untuk pelapor gratifikasi. Inspektorat Jenderal KPK RI 2026-2027 DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG 1 IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Nomor 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Mendukung perwujudan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 yang menitikberatkan penyelenggaraan penataan ruang pada tingkat nasional sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap agenda pembangunan yang tercantum dalam ASTA CITA. Direktorat Perencanaan Tata Ruang Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, 2025 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya 2 IKP: Indeks Akuntabiltas Kinerja (SAKIP) IKK: Indeks Akuntabiltas Kinerja (SAKIP) Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Mendukung perwujudan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 yang menitikberatkan penyelenggaraan penataan ruang sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap agenda pembangunan yang tercantum dalam ASTA CITA. Sekretariat DJTR Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, 2025 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya 3 IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Taman Nasional Kawasan Berbak - Bukit Tiga Puluh Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN. Direktorat Perencanaan Tata Ruang Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, 2025 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional dan K/L terkait lainnya 4 IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN. Direktorat Perencanaan Tata Ruang Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya 2025 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional 5 IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Selat Sunda Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN. Direktorat Perencanaan Tata Ruang Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya 2025 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian Pemenuhan Dokumen RTR Nasional 6 IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Jagoi Babang Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa penetapan RDTR Perbatasan Negara adalah kewenangan Pemerintah Pusat. Direktorat Perencanaan Tata Ruang Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya 2025 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian Dokumen RTR Nasional 7 IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Napan dan Kefamenanu Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa penetapan RDTR Perbatasan Negara adalah kewenangan Pemerintah Pusat. Direktorat Perencanaan Tata Ruang Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, BIG, BRIN, BNPB, BPNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya 2025 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian 8 IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Long Nawang Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa penetapan RDTR Perbatasan Negara adalah kewenangan Pemerintah Pusat. Direktorat Perencanaan Tata Ruang Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya 2025 9 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 2025 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi Penata Ruang 10 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon 2025 11 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen 2025 12 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Rencana Tata Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tembilahan 2025 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian 13 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik 2025 14 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas 2025 15 IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Jabodetabek – Punjur Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN. Direktorat Perencanaan Tata Ruang Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, 2026 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya 16 IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Samarinda, Sanga- Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN. Direktorat Perencanaan Tata Ruang Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, 2026 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya 18 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan, Peninjauan Kembali, dan Revisi Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara 2026 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian 19 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang 2026 20 IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN. Direktorat Perencanaan Tata Ruang Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, 2027 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya 21 IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN. Direktorat Perencanaan Tata Ruang Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, BIG, 2027 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya 22 IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Khatulistiwa Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN. Direktorat Perencanaan Tata Ruang Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, 2027 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BPNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya 23 IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Bang Sejahtera Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN. Direktorat Perencanaan Tata Ruang Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, 2027 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional BRIN, BNPB, BPNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya 24 IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Metropolitan Nusamba Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN. Direktorat Perencanaan Tata Ruang Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, 2027 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional dan K/L terkait lainnya 25 IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Yogyakarta Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN. Direktorat Perencanaan Tata Ruang Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya 2027 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian Pemenuhan Dokumen RTR Nasional 26 IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Sangiran Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN. Direktorat Perencanaan Tata Ruang Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya 2027 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian Dokumen RTR Nasional 27 IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN. Direktorat Perencanaan Tata Ruang Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BPNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya 2027 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian 28 IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Soroako dan Sekitarnya Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN. Direktorat Perencanaan Tata Ruang Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya 2027 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian 29 IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Observasi Nasional Timau Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN. Direktorat Perencanaan Tata Ruang Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya 2027 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian 30 IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Taman Nasional Tanjung Puting Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN. Direktorat Perencanaan Tata Ruang Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya 2027 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian 31 IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Jasa - Sei Kelik Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa penetapan RDTR Perbatasan Negara adalah kewenangan Pemerintah Pusat. Direktorat Perencanaan Tata Ruang Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya 2027 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian 32 IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Miangas Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa penetapan RDTR Perbatasan Negara adalah kewenangan Pemerintah Pusat. Direktorat Perencanaan Tata Ruang Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya 2027 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian 33 IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Jayapura Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa penetapan RDTR Perbatasan Negara adalah kewenangan Pemerintah Pusat. Direktorat Perencanaan Tata Ruang Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya 2027 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian 34 IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Long Pahangai Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa penetapan RDTR Perbatasan Negara adalah kewenangan Pemerintah Pusat. Direktorat Perencanaan Tata Ruang Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya 2027 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian 35 IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kwandang Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa penetapan RDTR Perbatasan Negara adalah kewenangan Pemerintah Pusat. Direktorat Perencanaan Tata Ruang Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BPNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya 2027 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian 36 IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Tanah Merah Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa penetapan RDTR Perbatasan Negara adalah kewenangan Pemerintah Pusat. Direktorat Perencanaan Tata Ruang Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya 2027 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian 37 IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN. Direktorat Perencanaan Tata Ruang Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya 2028 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian 38 IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Papua Barat Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN. Direktorat Perencanaan Tata Ruang Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya 2028 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian 39 IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Surakarta Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN. Direktorat Perencanaan Tata Ruang Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya 2028 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian 40 IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Pekanbaru Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN. Direktorat Perencanaan Tata Ruang Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya 2028 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian 42 IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional kawasan Perkotaan Malang Raya Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN. Direktorat Perencanaan Tata Ruang Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya 2028 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian 43 IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Taman Nasional Sembilang Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN. Direktorat Perencanaan Tata Ruang Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BPNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya 2028 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian 44 IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Hutan Hujan Sumatera Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN. Direktorat Perencanaan Tata Ruang Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya 2028 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian 45 IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Sabang Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa penetapan RDTR Perbatasan Negara adalah kewenangan Pemerintah Pusat. Direktorat Perencanaan Tata Ruang Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya 2028 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian 46 IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Daruba, Sanggowo dan Bere-Bere **) Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa penetapan RDTR Perbatasan Negara adalah kewenangan Pemerintah Pusat. Direktorat Perencanaan Tata Ruang Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BPNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya 2028 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian 47 IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Papua Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN. Direktorat Perencanaan Tata Ruang Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya 2029 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian 48 IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN. Direktorat Perencanaan Tata Ruang Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya 2029 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian 49 IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Hutan Lindung Mahato Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN. Direktorat Perencanaan Tata Ruang Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya 2029 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian 50 IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Taman Nasional Lorentz Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN. Direktorat Perencanaan Tata Ruang Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya 2029 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian 51 IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Belitong Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN. Direktorat Perencanaan Tata Ruang Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya 2029 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian 52 IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Ijen Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang, dan Rancangan Perubahan atas Peraturan Pemerintah RTRWN. Direktorat Perencanaan Tata Ruang Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya 2029 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian 53 IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Sei Manggaris Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa penetapan RDTR Perbatasan Negara adalah kewenangan Pemerintah Pusat. Direktorat Perencanaan Tata Ruang Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya 2029 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian 54 IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Tarakan Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa penetapan RDTR Perbatasan Negara adalah kewenangan Pemerintah Pusat. Direktorat Perencanaan Tata Ruang Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya 2029 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian 55 IKSS: Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS IKP: Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional IKK: Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalabahi Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa penetapan RDTR Perbatasan Negara adalah kewenangan Pemerintah Pusat. Direktorat Perencanaan Tata Ruang Kemen PPN/Bappenas, Kemenko IPK, Kemenko Ekon, Setkab, Kemenkum, Kem PU, Kem PKP, Kem ESDM, Kemenhut, KLH, Kementan, Kemenperin, Kemenhub, KKP, KDN, Kemenhan, Kemenpar, Kementrans, BIG, BRIN, BNPB, BNPP, Pemda, dan K/L terkait lainnya 2029 DIREKTORAT JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN TANAH DAN RUANG No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian 1 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Survei Pemetaan, Pertanahan dan Ruang
1. 1.Mempercepat penyelenggaraan kegiatan survei dan pemetaan dalam rangka terselenggaranya pemetaan untuk seluruh bidang tanah di Indonesia.
2. 2.Untuk menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan dan ruang serta perlu tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap, dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BIG 2025 2 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penanganan Data Spasial Pendaftaran Tanah
3. 1.Mewujudkan penanganan yang seragam dan terstandardisasi terhadap permasalahan kualitas data spasial bidang tanah terdaftar di seluruh Indonesia.
4. 2.Mewujudkan basis data spasial bidang tanah yang berkualitas. Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BIG 2025 3 Revisi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi yang diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Untuk menyesuaikan dengan perkembangan surveyor berlisensi saat ini, untuk Pengukuran dan pemetaan ruang/3D. Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang BIG 2025 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang surveyor berlisensi 4 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Survei Kadastral 2026 DIREKTORAT JENDERAL PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH 1 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan
5. 1.Pelaksanaan Layanan Elektronik sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi dalam memberikan keputusan Pemberian Hak Atas Tanah dan Proses Pendaftaran Tanah.
6. 2.Meningkatkan efektifitas dalam penanganan dan menjalankan tugas dan fungsi atas pemberian Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah. Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah - Direktorat Pendaftaran 2025 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tanah dan Ruang 2 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tarif Hak Pengelolaan Kebutuhan ketersediaan lahan, maka Hak Pengelolaan (HPL) diharapkan dapat hadir sebagai bentuk strategi pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap lahan dengan berbagai tujuan yang melayani kepentingan umum, dan penyediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur. Jangkauan pengaturan dalam kebijakan peraturan tarif pemanfaatan tanah HPL meliputi Objek Tanah HPL, Subjek (Pemegang) HPL, Pihak yang akan melakukan kerja sama arah pengaturan meliputi: - Nilai Ekonomi; - Keadilan; - Konsultasi Stakeholder; dan - Dampak Sosial. Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah - Direktorat Pengaturan Tanah Pemerintah 2025 3 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Hak Guna Usaha 2025 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian 4 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Perlunya pengaturan untuk mengakomodir perubahan Tata Usaha Pendaftaran Tanah setelah penerapan sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan. Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah - Direktorat Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang
7. 1.Sekretaris Jenderal; dan
8. 2.Kementerian ATR/BPN Direktorat Jenderal Survei dan Pengukuran Pemetaan Pertanahan dan Ruang. 2026 5 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
9. 1.Pelaksanaan ketentuan Pasal 147 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dapat berbentuk dokumen elektronik, serta amanat Pasal 86 Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.
10. 2.Penyempurnaan ketentuan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan terhadap PPAT seperti wilayah kerja, usia PPAT, formasi PPAT dan pengaturan mengenai uang jasa PPAT. Di samping itu juga untuk menyesuaikan ketentuan yang Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah - Direktorat Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT Kementerian Hukum 2026 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian sudah tidak relevan seperti rangkap jabatan PPAT dan perpanjangan masa jabatan PPAT.
11. 3.Memenuhi kebutuhan hukum saat ini maka dibuat pengaturan baru mengenai Pembuatan akta PPAT secara elektronik dan layanan terintegrasi secara elektronik di bidang ke-PPAT-an.
12. 4.Menyatukan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan PPAT sehingga memudahkan dalam penerapannya. 6 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah 2026 7 Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemberian Hak Atas Tanah di Wilayah Perairan Perlunya pengaturan pemberian Hak atas Tanah pada wilayah perairan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada perseorangan dan masyarakat hukum adat yang tinggal di Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah - Direktorat Jenderal Survei dan Pengukuran Pemetaan 2026 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian wilayah perairan, dan kepada badan hukum yang memerlukan tanah untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan di wilayah perairan. Selain itu, diharapkan dapat memberikan perlindungan pada fungsi dan ekosistem perairan untuk mempertahankan kemampuan menyediakan jasa lingkungan, dengan cara mengenakan pembatasan dan pembebanan sejumlah kewajiban kepada subjek pemegang HAT. Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang Pertanahan dan Ruang 8 Rancangan Peraturan Presiden tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah pada Ruang atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah 2026 9 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Peralihan Hak Elektronik dan Akta Elektronik
13. 1.Penyederhanaan Pelayanan Peralihan dan Penerapan Teknologi Informasi dalam Layanan Pendaftaran Tanah dalam rangka Transformasi Digital.
14. 2.Pelaksanaan ketentuan Pasal 147 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa akta PPAT dapat berbentuk dokumen elektronik, serta amanat Pasal Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah - Direktorat Pendaftaran Tanah dan Ruang Badan Siber dan Sandi Negara 2026 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian 86 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. 10 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam rangka penyesuaian prosedur dan tata cara pelaksanaan Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan PPAT. Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah - Direktorat Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT 2027 11 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penyelenggaraan Administrasi Atas Satuan Rumah Susun sebagai ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Pengaturan mengenai hak atas tanah dan pemberdayaan tanah wakaf yang di atasnya dibangun rumah susun, Penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Satuan atas Rumah Susun Satuan Rumah Susun, Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah SHM, Pengaturan perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan hak atas tanah SHM Sarusun, Peningkatan kualitas Rumah Susun yang telah terbit SHM Sarusun. Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah - Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman 2027 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian Susun maka perlu ditindaklanjuti dengan pengaturan lebih lanjut di bidang administrasi pertanahan atas tanah yang diatasnya berdiri rumah susun dan/atau satuan rumah susun 12 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah untuk Penyesuaian Pelaksanaan atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021
15. 1.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan HPL dan Hak Atas Tanah untuk Penyesuaian Pelaksanaan atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.
16. 2.Regulasi untuk mengakomodir ketentuan pelaksanaan terkait dengan Hak Guna Usaha Tanaman Karbon, Pengaturan Tanah Negara, Penyesuaian Ketentuan HPL, Penyesuaian Jangka Waktu Hak, Penyelesaian Tumpang Tindih Perizinan, Penyesuaian Ketentuan Ruang Atas Tanah/Ruang Bawah Tanah, Penyesuaian Ketentuan Kewajiban Pemegang Hak dan Ketentuan Tanah Bersama Orang Asing, Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah - Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang
17. 1.Kementerian Pertanian;
18. 2.Kementerian Kehutanan; dan
19. 3.Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. 2027 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian Perlindungan Hukum Pelaksana Pendaftaran Tanah. 13 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat 2027 14 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah
20. 1.Perlu mencabut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
21. 2.Perlunya pengaturan untuk mengakomodir perubahan layanan pertanahan secara elektronik dan Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah - Direktorat Pendaftaran Tanah dan Ruang Direktorat Jenderal Survei dan Pengukuran Pemetaan Pertanahan dan Ruang 2028 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian penerapan sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN AGRARIA 1 Persentase Penerima Reforma Agraria Yang Meningkat Kesejahteraannya Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pelaksanaan Penataan Aset dan Akses Reforma Agraria, Penyelenggaraan Audit Pemenuhan Kewajiban Alokasi Tanah Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan, Pengalihan Hak atau Pengalihan Fungsi TORA, serta Pemindahtanganan Sertipikat Hak Atas Tanah Transmigrasi - Perlunya menyusun peraturan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria yaitu mengenai:
a.Penyelenggaraan audit pemenuhan kewajiban alokasi 20% (dua puluh persen) sebagaimana yang diamanatkan Pasal 9 ayat (3);
b.Pengalihan hak atau pengalihfungsian TORA sebagaimana yang diamanatkan Pasal 22 ayat (3); dan
c.Pemindahtanganan sertipikat Hak Atas Tanah transmigrasi yang diamanatkan Pasal 37 ayat (3). - Penguatan pengaturan yang mengatur substansi mekanisme Redistribusi Tanah; dan - Penguatan pengaturan yang mengatur substansi Penataan Akses. Direktorat Jenderal Penataan Agraria
1. 1.Kementerian ATR/BPN;
2. 2.Kementerian Dalam Negeri;
3. 3.Kementerian Kehutanan;
4. 4.Kementerian Transmigrasi; dan
5. 5.Kementerian Koordinator Bidang IPK 2025 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian 2 Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil - Penyesuaian pengaturan mengenai Persyaratan Rekomendasi Tanah Timbul dan Pembagian Kewenangan Pemberian Rekomendasi Tanah Timbul (Berdasarkan Luasan atau Letak Lokasi); - Pendalaman penjelasan terkait penguasaan atas Pulau-Pulau Kecil (aturan terkait maksimal 70% (tujuh puluh persen) penguasaan 1 pulau, 30% (tiga puluh persen) Kawasan Lindung); - Penataan permukiman di atas air (menunggu perkembangan RPerpres Permukiman di Atas Air yang saat ini sedang tahap harmonisasi); dan - Pengaturan mengenai konsep 3R atau Kebijakan Penatagunaan Tanah di Kawasan Lindung. Direktorat Jenderal Penataan Agraria/ Direktorat Penatagunaan Tanah
6. 1.Kementerian ATR/BPN (Direktorat Jenderal Tata Ruang dan Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah); dan
7. 2.KKP. 2026 3 Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi OSS Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Perlu penyesuaian dengan kebijakan Peraturan Pemerintah yang menjadi acuannya yang sedang disusun perubahannya/revisi. Direktorat Jenderal Penataan Agraria/ Direktorat Penatagunaan Tanah
8. 1.Kementerian ATR/BPN; dan
9. 2.Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKP M. 2026 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan 4 Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah mempertimbangka n pembangunan berkelanjutan Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah Peraturan Pemerintah ini perlu dilakukan penyesuaian mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang menjadi acuan telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Direktorat Jenderal Penataan Agraria/ Direktorat Penatagunaan Tanah
10. 1.Kementerian ATR/BPN; dan
11. 2.Kementerian Dalam Negeri. 2027 5 Penurunan Indeks Gini Ketimpangan Kepemilikan Tanah Petani/Nelayan Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian - Perlunya dilakukan perubahan dan menyesuaikan dengan ketentuan mengenai Pembaruan Agraria/Reforma Agraria yang terbaru dan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun
12. 2014.Materi muatan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 yang beririsan dengan materi muatan yang diatur dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria pun baiknya agar bisa disesuaikan agar pengaturan Peraturan Pemerintah bersifat lebih umum dibandingkan dengan Direktorat Jenderal Penataan Agraria/ Direktorat Landreform
13. 1.Kementerian ATR/BPN;
14. 2.Kementerian Keuangan; dan
15. 3.Kementerian Pertanian. 2028 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian pengaturan Peraturan Presiden sesuai dengan hierarki yang berlaku. - Penyesuaian pengaturan mengenai ganti kerugian terkait dengan besaran uang ganti kerugian, kewenangan pemberian ganti kerugian. 6 Penurunan Indeks Gini Ketimpangan Kepemilikan Tanah Petani/Nelayan Rancangan Undang-Undang mengenai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian - Perlunya pembaruan mengenai batas minimum tanah pertanian, larangan pemecahan tanah pertanian dan pengaturan gadai; - Penyesuaian pengaturan mengenai kepemilikan minimal luas tanah pertanian kurang dari dua hektar; - Penyesuaian pengaturan mengenai peralihan hak atas tanah pertanian yang mengakibatkan luas kurang dari dua hektar; dan - Penyesuaian pengaturan mengenai bagian warisan tanah pertanian yang luasnya kurang dari dua hektar. Direktorat Jenderal Penataan Agraria/ Direktorat Landreform
16. 1.Kementerian ATR/BPN;
17. 2.Kementerian Pertanian; dan
18. 3.Kementerian Dalam Negeri. 2029 DIREKTORAT JENDERAL PENGADAAN TANAH DAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN 1 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Untuk melandasi penyelenggaraan penilaian tanah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Direktorat Penilaian Tanah
19. 1.Kementerian Dalam Negeri; 2025 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian Badan Pertanahan Nasional tentang Penilaian Tanah Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. dan Ekonomi Pertanahan
20. 2.Kementerian PPN/Bappena s; dan
21. 3.Kementerian Keuangan. 2 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 2025 3 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Untuk menyesuaikan mengenai beberapa perkembangan dan pembaruan dalam kegiatan konsolidasi tanah. Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan
22. 1.Kementerian Dalam Negeri;
23. 2.Kementerian PUPR; dan
24. 3.Kementerian PPN/Bappena s. 2026 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah 4 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Untuk menyesuaikan perubahan : - Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Tanah yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah dalam Rangka Pembangunan untuk Kepentingan Umum; - Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Tanah yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah dalam Rangka Pembangunan untuk Kepentingan Umum; dan - Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional. Direktorat Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah
25. 1.Kementerian Dalam Negeri;
26. 2.Kementerian PUPR;
27. 3.Instansi yang Memerlukan Tanah;
28. 4.LMAN;
29. 5.Kementerian Keuangan; dan
30. 6.Pemerintah Daerah 2026 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian 5 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemecahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat 2026 6 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilai Pertanahan Untuk menyesuaikan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum mengenai substansi pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan
31. 1.Kementerian Dalam Negeri;
32. 2.Instansi yang Memerlukan Tanah;
33. 3.LMAN; dan
34. 4.Kementerian Keuangan. 2026 7 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Penilaian dampak sosial kegiatan pembangunan di Indonesia, termasuk pengadaan tanah, merupakan komponen penilaian dampak lingkungan dalam kajian Direktorat Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah
35. 1.Kementerian Dalam Negeri;
36. 2.Kementerian PUPR; 2026/ 2027 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian tentang Penilaian Dampak Sosial Pengadaan Tanah dokumen lingkungan hidup. Sebagai bagian upaya untuk memperkuat kebijakan pengadaan tanah, ATR/BPN tengah menyusun Rancangan Peraturan Menteri tentang Penilaian Dampak Sosial Pengadaan Tanah. Penilaian Dampak Sosial yang lebih komprehensif diharapkan akan membantu memahami risiko dan dampak negatif yang mungkin timbul akibat pengadaan tanah dan pembangunan dengan lebih baik dan terstruktur. Pada akhirnya risiko dan dampak yang teridentifikasi tersebut diharapkan dapat dimitigasi atau bahkan dihindari. Salah satu elemen penting dari penilaian dampak sosial ini adalah partisipasi masyarakat dalam proses terhadap pengadaan tanah. Pada akhirnya, diharapkan dengan proses yang lebih terstruktur dan runut ini dapat berkontribusi pada proses, akan meningkat dan pengadaan tanah yang dapat selesai tepat waktu. Hasil Penilaian Dampak Sosial juga akan memberikan panduan bagi instansi yang memerlukan tanah dan pemilik proyek, serta
37. 3.Instansi yang Memerlukan Tanah;
38. 4.LMAN;
39. 5.Kementerian Keuangan; dan
40. 6.Pemerintah Daerah. No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian pemerintah daerah dalam upaya untuk memastikan masyarakat menjadi bagian dari pembangunan. 8 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pendayagunaan Ekonomi Pertanahan Untuk melandasi penyelenggaraan fungsi pendayagunaan ekonomi pertanahan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan
41. 1.Kementerian Dalam Negeri;
42. 2.Kementerian PUPR;
43. 3.Kementerian PPN/Bappena s; dan
44. 4.Kementerian Keuangan. 2027 9 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pencadangan Tanah Untuk melandasi penyelenggaraan fungsi pencadangan tanah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Direktorat Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah
45. 1.Kementerian Dalam Negeri;
46. 2.Kementerian PUPR;
47. 3.Kementerian PPN/Bappena s; dan
48. 4.Kementerian Keuangan. 2027 DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN TANAH DAN RUANG No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian 1 Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar Regulasi yang ada belum mencakup hal-hal, antara lain: − pengaturan larangan melakukan perbuatan hukum terhadap tanah yang sedang dalam proses evaluasi dan peringatan tanah telantar; − pengaturan yang mewajibkan pimpinan instansi untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka penetapan kawasan telantar oleh Kementerian ATR/BPN; − pengaturan mengenai penghapusan/pengeluaran dari basis data tanah terindikasi telantar pada tahap peringatan dalam hal pemegang HAT/HPL/DPAT telah melaksanakan kewajibannya; − pengaturan mengenai dimungkinkan adanya kondisi pemegang HAT/HPL melakukan pelepasan HAT/HPL dalam proses penertiban tanah telantar; dan - pengaturan pendayagunaan terhadap tanah yang telah dilakukan pelepasan oleh pemegang HAT/HPL. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
49. 1.Kementerian ATR/BPN;
50. 2.Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKP M;
51. 3.Kementerian ESDM;
52. 4.Kementerian Pertanian;
53. 5.Kementerian Perindustrian ;
54. 6.Kementerian Pariwisata; dan
55. 7.Kementerian PKP. 2025 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian 2 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pengendalian dan Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah - Belum adanya regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan pengendalian hak atas tanah, HPL, dan dasar penguasaan atas tanah (termasuk di wilayah pesisir, pulau- pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu (WP3WT)). − Belum adanya regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan penertiban penguasaan dan pemilikan tanah. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN 2025 3 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar Regulasi yang ada belum mencakup hal-hal, antara lain: − pengaturan larangan melakukan perbuatan hukum terhadap tanah yang sedang dalam proses evaluasi dan peringatan tanah telantar; − pengaturan yang mewajibkan pimpinan instansi untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka penetapan kawasan telantar oleh Kementerian ATR/BPN; − pengaturan mengenai penghapusan/pengeluaran dari basis data tanah terindikasi telantar pada tahap peringatan dalam hal pemegang Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
56. 1.Kementerian ATR/BPN;
57. 2.Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKP M;
58. 3.Kementerian ESDM;
59. 4.Kementerian Pertanian;
60. 5.Kementerian Perindustrian ; 2026 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian HAT/HPL/DPAT telah melaksanakan kewajibannya; − pengaturan mengenai dimungkinkan adanya kondisi pemegang HAT/HPL melakukan pelepasan HAT/HPL dalam proses penertiban tanah telantar; dan − pengaturan pendayagunaan terhadap tanah yang telah dilakukan pelepasan oleh pemegang HAT/HPL.
61. 6.Kementerian Pariwisata; dan
62. 7.Kementerian PKP. 4 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang − Regulasi yang ada belum mencakup hal- hal yang dapat mengoptimalkan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang. − Penyesuaian dengan peraturan di atasnya (UUCK dan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021). Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
63. 1.Kementerian ATR/BPN;
64. 2.Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKP M; dan
65. 3.Pemerintah Daerah. 2026 DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN 1 Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak Atas Tanah Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
66. 1.Tahapan penanganan yang belum dijelaskan secara detail untuk Direktorat Jenderal Penanganan Kementerian ATR/BPN 2026 No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan pelaksanaan kasus ringan, sedang atau kasus berat;
67. 2.Pengaturan pembatalan produk hukum khususnya yang berkaitan dengan pembeli beritikad baik dan asas nemo plus yuris;
68. 3.Pengaturan pengertian dan pembatalan cacat administrasi; dan
69. 4.Perlunya pengaturan mengenai satuan tugas penanganan dan penyelesaian kejahatan pertanahan. Sengketa dan Konflik Pertanahan 2 Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak Atas Tanah Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan
70. 1.Hasil Serap Aspirasi atas implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan;
71. 2.Reviu atas tahapan penyusunan rekomendasi pencegahan kasus pertanahan;
72. 3.Reviu atas tipologi kasus pertanahan; dan
73. 4.Hasil monitoring tindak lanjut rekomendasi pencegahan kasus pertanahan. Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN 2028 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA No IKSS Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait /Institusi Target Penyelesaian 1 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Uji Kompetensi Penata Ruang 2027 2 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Uji Kompetensi Penata Kadastral 2027 3 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Asisten Penata Kadastral 2027 MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ttd. NUSRON WAHID Metadata Matriks Kinerja Pendanaan Kementerian ATR/BPN Kementerian ATR/BPN
74. 1.Sebagai salah satu upaya representasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang untuk mewujudkan ruang yang produktif, yang dikontribusikan melalui penyediaan dokumen RTR
75. 2.Melalui penyediaan RDTR yang terintegrasi OSS, dukungan ekosistem kemudahan berusaha/berinvestasi akan meningkat
76. 1.Penduduk yang tinggal di daerah dengan RDTR yang terintegrasi OSS, diasumsikan akan lebih mudah dalam melaksanakan kegiatan berusaha karena adanya dukungan ekosistem kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi dengan OSS
77. 2.Semakin banyak RDTR yang terintegrasi OSS dan semakin banyak daerah yang memiliki RDTR terintegrasi OSS, diharapkan akan meningkatkan iklim kemudahan berusaha
78. 3.Kondisi 100% tercapai jika seluruh RDTR sudah terintegrasi dengan OSS (Variabel)
79. 1.RDTROSS_NASIONAL(t): Total RDTR yang terintegrasi dengan OSS secara nasional sampai tahun t
80. 2.RDTR_NASIONAL(t): total RDTR secara nasional sampai tahun t
81. 3.∑PENDUDUK NASIONAL(t): Jumlah penduduk nasional tahun t (Sumber)
82. 1.Jumlah Penduduk: BPS
83. 2.RDTR terintegrasi OSS: Database DJTR Asumsi: Penduduk terdistribusi merata pada tiap WP RDTR Persen (%) Tahunan Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan Level Nasional (Variabel)
84. 1.Penduduk_Nasional(t): Jumlah penduduk Indonesia pada tahun t
85. 2.Penduduk_RTRWPPB(i)(t): Jumlah penduduk provinsi i dengan RTRW Provinsi yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan pada tahun t (Sumber Data)
86. 1.Jumlah Penduduk: BPS
87. 2.RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan: Database DJTR Persen (%) Tahunan Level Provinsi (Rata-Rata) (Variabel)
88. 1.Penduduk_Provinsi (j)(t): Jumlah penduduk provinsi j pada tahun t
89. 2.Penduduk_RTRWKPB(i)(t): Jumlah penduduk Kab/Kota i pada tahun t dengan RTRW Kab/Kota yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan (Sumber Data)
90. 1.Jumlah Penduduk: BPS
91. 2.RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan : Database DJTR Persen (%) Tahunan ANAK LAMPIRAN 4 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2025-2029 VISI MISI 1: Menyelenggarakan pengelolaan pertanahan dan penataan ruang yang berbasis TUJUAN 1: Menyelenggarakan pengelolaan pertanahan dan penataan ruang Indikator Kinerja Tujuan Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi dengan OSS Program: Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Satuan Periode/Frekuensi penyajian data Visi/ Misi/Tujuan Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Instansi penghasil Konsep/definisi Interpretasi DJTRPENTAG Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) 1.1 Metode/Rumus Perhitungan Variabel dan sumber data Sasaran Strategis 1: Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, Kementerian ATR/BPN
92. 1.Sebagai salah satu upaya representasi kinerja penyelenggaraan ruang untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, dan berkelanjutan, yang dikontribusikan melalui dokumen RTR yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan
93. 2.Penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan, diasumsikan akan memiliki (potensi) ruang hidup yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan, karena dokumen RTR sudah memperhatikan aspek lingkungan dan kerawanan bencana, daya dukung dan daya tampung wilayah
94. 1.Melalui penyediaan RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan dan memberikan pertimbangan aspek lingkungan hidup, daya dukung dan daya tampung wilayah, akan mendukung upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dari sisi perencanaan tata ruang
95. 2.Semakin banyak jumlah RTRW yang terbit dan sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan, kualitas lingkungan hidup diharapkan terjaga dan meningkat melalui kontribusi pengaturan, pembinaan, dan perencanaan tata ruang Satuan Periode/Frekuensi penyajian data Visi/ Misi/Tujuan Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Instansi penghasil Konsep/definisi Interpretasi Metode/Rumus Perhitungan Variabel dan sumber data Terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas
96. 1.Proporsi Prov/Kab/Kota dengan RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan dan menerapkan OSPP Kementerian ATR/BPN
97. 1.Sebagai bentuk fokus agar Pemerintah mendorong dan memperkuat komitmen serta sinergi dengan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan dan menetapkan RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan dan RTRW Provinsi yang sudah terintegrasi dengan RZWP3K sebagai implementasi OSPP
98. 2.Sebagai bentuk penilaian kinerja pembinaan perencanaan tata ruang daerah. Peran ATR/BPN, melalui DJTR, selaku regulator dan fasilitator dalam perencanaan tata ruang daerah IKP ini merupakan nilai proporsi RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan dan menerapkan OSPP pada level Pemerintah Daerah. Kondisi 100% diharapkan terjadi sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dan pembinaan oleh ATR/BPN dalam menyelesaikan RTRW (Variabel)
99. 1.Pemda_RTRWPB(t): Jumlah Prov/Kab/Kota dengan RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan dan menerapkan OSPP
100. 2.PEMDA: Jumlah total Prov/Kab/Kota di seluruh Indonesia (Sumber) Database DJTR dan BPS Persen (%) Tahunan 1.2 Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi dengan OSS Kementerian ATR/BPN
101. 1.Sebagai salah satu upaya representasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang untuk mewujudkan ruang yang produktif, yang dikontribusikan melalui penyediaan dokumen RTR
102. 2.Melalui penyediaan RDTR yang terintegrasi OSS, dukungan ekosistem kemudahan berusaha/berinvestasi akan meningkat
103. 1.Penduduk yang tinggal di daerah dengan RDTR yang terintegrasi OSS, diasumsikan akan lebih mudah dalam melaksanakan kegiatan berusaha karena adanya dukungan ekosistem kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi dengan OSS
104. 2.Semakin banyak RDTR yang terintegrasi OSS dan semakin banyak daerah yang memiliki RDTR terintegrasi OSS, diharapkan akan meningkatkan iklim kemudahan berusaha
105. 3.Kondisi 100% tercapai jika seluruh RDTR sudah terintegrasi dengan OSS (Variabel)
106. 1.RDTROSS_NASIONAL(t): Total RDTR yang terintegrasi dengan OSS secara nasional sampai tahun t
107. 2.RDTR_NASIONAL(t): total RDTR secara nasional sampai tahun t
108. 3.∑PENDUDUK NASIONAL(t): Jumlah penduduk nasional tahun t (Sumber)
109. 1.Jumlah Penduduk: BPS
110. 2.RDTR terintegrasi OSS: Database DJTR Asumsi: Penduduk terdistribusi merata pada tiap WP RDTR Persen (%) Tahunan Terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas
111. 2.Persentase Penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Kementerian ATR/BPN
112. 1.Persentase K-KKPR sebagai representasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang dalam hal pelaksanaan pemanfaatan ruang
113. 2.IKP ini juga merupakan Indikator Kinerja RPJMN bidang tata ruang Semakin tinggi proporsi konfirmasi KKPR mengindikasikan semakin banyak RDTR yang terintegrasi OSS serta meningkatnya akses dan ekosistem kemudahan berusaha. (Variabel)
114. 1.K_KKPR(t): Jumlah Konfirmasi KKPR yang terbit pada tahun t
115. 2.KKPR(t): Jumlah penerbitan KKPR pada tahun t (Sumber) GISTARU dan BKPM Persen (%) Tahunan Terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas Sasaran Program Indikator Kinerja Program DJTR PENTAG Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Sasaran Program Indikator Kinerja Program Sasaran Program Satuan Periode/Frekuensi penyajian data Visi/ Misi/Tujuan Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Instansi penghasil Konsep/definisi Interpretasi Metode/Rumus Perhitungan Variabel dan sumber data
116. 3.Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional Kementerian ATR/BPN
117. 1.Persentase akumulasi realisasi pemenuhan dokumen RTR Nasional sebagai representasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang dalam hal pelaksanaan perencanaan tata ruang khususnya penyediaan RTR nasional
118. 2.Persentase akumulasi penilaian kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang terhadap RTR sebagai representasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang dalam hal pemanfaatan ruang
119. 3.Persentase akumulasi pemenuhan NSPK Tata Ruang sebagai representasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang dalam hal pengaturan penataan ruang melalui penyediaan NSPK Pemenuhan dokumen RTR Nasional, NSPK Tata Ruang, dan instrumen Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang sebagai upaya peningkatan kinerja perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional. Semakin tinggi persentase akan meningkatkan kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional dalam mendukung terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas (Variabel)
120. 1.NAS(i): Persentase akumulasi realisasi pemenuhan dokumen RTR Nasional
121. 2.SPR(i): Persentase akumulasi penilaian kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang terhadap RTR
122. 3.NSPK(i): Persentase akumulasi pemenuhan NSPK Tata Ruang (Sumber) Laporan Kinerja DJTR Persen (%) Tahunan 1.3 Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang Kementerian ATR/BPN Nilai yang menunjukkan kondisi ruang yang aman dan nyaman yang diukur dari tingkat kepatuhan pengguna ruang terhadap rencana tata ruang dan persyaratan izin pemanfaatan ruang yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap KKPR, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan terhadap RTR, dimana Ketika RTR sudah dipatuhi, maka kualitas ruang hidup masyarakat akan naik dan tujuan ruang yang aman dan nyaman bagi masyarakat akan tercapai Variabel : KKPR Patuh : Jumlah dokumen KKPR dengan nilai patuh KKPR yang Dinilai : Jumlah dokumen KKPR yang dinilai Sumber Data : Laporan Kineja (LKj) Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Persentase (%) Tahunan Terwujudnya Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Terkendali Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Nilai yang mengukur tingkat kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang. Penilaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap kegiatan pemanfaatan ruang seperti KKPR yang patuh, perwujudan RTR dan rekomendasi penerapan insentif dan disinsentif. Indikator ini dikontribusikan dari kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dan penertiban pemanfaatan ruang dimana, pemanfaatan ruang yang sesuai dengan KKPR dan rencana tata ruang merupakan kondisi dimana outcome pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang telah tercapai. Kepatuhan terhadap KKPR dan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTR mencerminkan sejauh mana tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang. Melalui tingkat kepatuhan KKPR, tergambar sejauh mana pelaku kegiatan pemanfaatan ruang melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan, sedangkan tingkat perwujudan RTR menunjukkan seberapa besar ketepatan pelaksanaan pemanfaatan ruang di lapangan. Kedua indikator ini diwujudkan melalui pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dalam bentuk upaya pencegahan maupun tindakan penertiban Keterangan : KKPR patuh (t) : Jumlah dokumen KKPR dengan nilai patuh pada tahun t KKPR dinilai (t) : Jumlah dokumen KKPR yang dinilai pada tahun t RTR terwujud (t) : Jumlah kawasan yang terwujud sesuai dengan RTR yang dilakukan pada tahun t RTR dinilai (t) : Jumlah kawasan yang dinilai perwujudannya pada tahun t Rekomendasi indis (t) : Jumlah Dokumen Rekomendasi Pemberian Insentif Disinsentif pada tahun t Target Rekomendasi indis : Target Jumlah Dokumen Rekomendasi Pemberian Insentif Disinsentif pada tahun t Sumber Data : Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Persentase (%) Tahunan Indikator Kinerja Program Indikator Kinerja Tujuan Persentase Kepatuhan Pemanfaatan Ruang PPTR Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Sasaran Program Indikator Kinerja Program Satuan Periode/Frekuensi penyajian data Visi/ Misi/Tujuan Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Instansi penghasil Konsep/definisi Interpretasi Metode/Rumus Perhitungan Variabel dan sumber data 1.4 Persentase Daerah yang Mengalami Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kementerian ATR/BPN Nilai yang menunjukkan tingkat kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan penataan ruang dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang penataan ruang, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Indikator ini mengukur peningkatan kinerja pemerintah daerah melalui pengawasan kinerja pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang (TURBINLAK). Semakin banyak pemerintah daerah yang mengalami peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang, maka pelayanan kepada masyarakat dalam bidang penataan ruang dapat semakin terlayani dengan baik. Variabel : Provinsi yang Mengalami Peningkatan Kinerja TURBINLAK : Jumlah Provinsi yang Mengalami Peningkatan Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang (TURBINLAK) Provinsi di Indonesia : Jumlah Provinsi di Indonesia Sumber Data : Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Persentase (%) Pengawasan kinerja pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang (TURBINLAK) dilakukan secara berkala setiap 2 (dua) Tahun Sekali sejak RTR ditetapkan (berdasarkan Peraturan Pemerintah No 21 Pasal 211 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri ATR/BPN No 21 Pasal 231 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang) Terwujudnya Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Terkendali Persentase pelaksanaan kinerja penyelenggaraan penataan ruang Kementerian ATR/BPN Nilai yang mengukur kinerja penyelenggaraan penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan penataan ruang, menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang penataan ruang dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang. Penilaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang dilakukan melalui 4 jenis pengawasan, yaitu pengawasan kinerja fungsi kawasan, pengawasan kinerja pemenuhan standar pelayanan bidang penataan ruang, pengawasan kinerja pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang (TURBINLAK), pengawasan kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang. Semakin tinggi nilai kinerja penyelenggaraan penataan ruang, maka kinerja Pemerintah Daerah semakin baik dalam melayani Masyarakat. Keterangan : Jumlah Kawasan yg Berkinerja min.sedang (t) : Jumlah Kawasan yang telah Diberikan Rekomendasi Peningkatan Kinerja Fungsi Kawasan pada tahun t Target Kawasan yg dinilai Berkinerja min.sedang (t) : Target Jumlah Kawasan yang Diberikan Rekomendasi Peningkatan Kinerja Fungsi Kawasan pada tahun t Jumlah Provinsi yg Berkinerja SP ≥ 50 (t) : Jumlah Provinsi yang telah Dilakukan Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang pada tahun t Target Provinsi yg Berkinerja SP ≥ 50 (t) : Target Jumlah Provinsi yang Dilakukan Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang pada tahun t Jumlah Provinsi yang Bernilai Kinerja ≥50 (t) : Jumlah Provinsi yang telah Dilakukan Pengawasan Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang (TURBINLAK) pada tahun t Target Provinsi yang Dinilai Kinerja Turbinlak (t) : Target Jumlah Provinsi yang Dilakukan Pengawasan Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang (TURBINLAK) pada tahun t Jumlah Provinsi yg Berkinerja Fungsi & Manfaat Penataan Ruang dengan Nilai Efektif dan Efisien (t) : Jumlah Provinsi yang telah Dilakukan Pengawasan Kinerja Fungsi dan Manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang pada tahun t Target Provinsi yg Berkinerja Fungsi & Manfaat Penataan Ruang dengan Nilai Efektif dan Efisien (t) : Target Jumlah Provinsi yang Dilakukan Pengawasan Kinerja Fungsi dan Manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang pada tahun t Sumber Data : Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Persentase (%) Tahunan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Sasaran Program Indikator Kinerja Program Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif,Sasaran Strategis 1: PPTR Satuan Periode/Frekuensi penyajian data Visi/ Misi/Tujuan Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Instansi penghasil Konsep/definisi Interpretasi Metode/Rumus Perhitungan Variabel dan sumber data 2.1 Indeks Pertumbuhan Nilai Tambah Ekonomi Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Indeks Pertumbuhan Nilai Tambah Ekonomi Pertanahan merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai dampak dari berbagai kebijakan dan program strategis terhadap perubahan nilai ekonomi tanah di suatu wilayah. Indikator ini menggambarkan bagaimana pengelolaan tanah yang efektif, penataan ruang yang optimal, dan pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan nilai tanah secara signifikan. Semakin mendekati nilai indeks 1 (kenaikan nilai tanah sebanding dengan kenaikan nilai tambah ekonomi pertanahan) maka semakin optimal tingkat pengelolaan pertanahan dan ruang Keterangan: t = tahun berjalan t-1 = periode tahun sebelumnya Indeks Tahunan Terwujudnya optimalisasi pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan dalam mendukung ekonomi pertanahan Persentase Pertumbuhan Nilai Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Indikator ini mencerminkan peningkatan nilai tanah yang merupakan hasil dari kegiatan pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan Semakin tinggi persentase peningkatan nilai tanah mencerminkan kegiatan pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan yang optimal Keterangan: t = tahun berjalan t0 = tahun acuan (tahun 2024) Persen (%) Tahunan Kepastian Hak Atas Tanah untuk Seluruh Lapisan Masyarakat 3.1 Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak Atas Tanah Nilai kepastian dan perlindungan hak atas tanah adalah indikator yang digunakan untuk mengukur bidang tanah bersertipikat yang memiliki kepastian hukum. Jika jumlah tanah bersertipikat yang dibatalkan sedikit maka dapat dianggap semakin baik kepastian perlindungan hak atas tanah Semakin mendekati 100 %, maka semakin baik nilai kepastian dan perlindungan hak atas tanah Jumlah bidang tanah bersertipikat dikurangi jumlah sertipikat yang dibatalkan haknya/ Jumlah bidang tanah yang bersertipikat * 100% Sasaran Strategis 2: Peningkatan kualitas penyelenggaraan kebijakan pertanahan dan tata ruang dalam mendukung perekonomian nasional Indikator Kinerja Tujuan Indeks Pertumbuhan Nilai Tambah Ekonomi Pertanahan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Sasaran Program 1 Indikator Kinerja Program Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan TUJUAN 2: Meningkatkan kepastian hak atas tanah dengan prinsip keberpihakan kepada rakyat dan mengutamakan kepentingan nasional Indikator Kinerja Tujuan Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak Atas Tanah (HAT) Masyarakat PHPT PSKP Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Sasaran Strategis 3: PTPP Program: Satuan Periode/Frekuensi penyajian data Visi/ Misi/Tujuan Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Instansi penghasil Konsep/definisi Interpretasi Metode/Rumus Perhitungan Variabel dan sumber data Terwujudnya infrastruktur pertanahan yang modern, terintegrasi lintas sektor, dan berkepastian hukum
123. 1.Persentase bidang tanah bersertipikat yang dibatalkan haknya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Penghitungan untuk menghitung persentase bidang tanah bersertipikat yang dibatalkan haknya Semakin kecil persentase maka semakin rendah jumlah bidang tanah bersertipikat yang dibatalkan haknya Jumlah sertipikat yang dibatalkan haknya/ Jumlah bidang tanah yang bersertipikat * 100% Terwujudnya penyelesaian kasus pertanahan yang berkeadilan Persentase penyelesaian kasus pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kasus dinyatakan selesai, yang ditangani sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 semakin tinggi penyelesaian kasus pertanahan, maka capaian kinerja semakin baik Jumlah Penyelesaian Kasus Pertanahan s.d. tahun berjalan / Jumlah kasus pertanahan masuk s.d. tahun berjalan * 100% Sumber Data : SKMPP dan Aplikasi Justisia persen triwulan Tersedianya Pelayanan Pendaftaran Tanah yang Efektif dan Efisien Kepada Masyarakat
124. 3.Persentase Layanan Rutin Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Penghitungan untuk menghitung layanan rutin yang diselesaikan oleh Kementerian ATR/BPN terkait Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Semakin mendekati 100%, maka penyelesaian terhadap pelayanan pertanahan semakin baik Realisasi penyelesaian layanan pertanahan bidang PHP / Jumlah berkas masuk pada tahun berjalan * 100% 4.1 Penurunan indeks gini ketimpangan pemilikan tanah untuk petani/nelayan Kementerian ATR/BPN Penghitungan untuk mengukur ketimpangan pemilikan tanah pada rumah tangga petani/nelayan penerima redistribusi tanah Semakin tinggi nilai penurunan indeks gini maka makin kecil ketimpangan pemilikan tanah untuk petani/nelayan, Nilai indeks berkisar antara 0 hingga 1, dengan nilai 0 menunjukan pemerataan sempurna dan nilain 1 menunjukan ketimpangan sempurna Variabel:
125. 1.Jumlah Rumah Tangga Petani/Nelayan Penerima Redistibusi Tanah
126. 2.Jumlah Rumah Tangga Petani/Nelayan Penerima Akses Reforma Agraria Sumber Data: Laporan Kinerja (LKj) Indeks Tahunan Terwujudnya Pemerataan Struktur Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah dalam rangka menciptakan keadilan
127. 1.Persentase luas tanah yang ditetapkan sebagai Objek Redistribusi Tanah dibandingkan dengan luas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Kementerian ATR/BPN Penghitungan untuk mengukur realisasi luas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang ditetapkan sebagai Objek Redistribusi Tanah Semakin tinggi persentase maka semakin tinggi realisasi TORA Variabel:1. Sumber TORA2. Jumlah Subjek Redistribusi Tanah Sumber Data:Persen (%) Tahunan Sasaran Program 1 Indikator Kinerja Program Sasaran Program 1 Indikator Kinerja Program PENTAG & PPTR Keadilan Hak Atas Tanah untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Sasaran Program 1 Indikator Kinerja Program Persentase penerima Reforma Agraria yang meningkat kesejahteraannya Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Strategis 4: Sasaran Program 2 Indikator Kinerja Program TUJUAN 3: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan perekonomian dan penurunan tingkat kemiskinan melalui bidang pertanahan dan tata ruang Satuan Periode/Frekuensi penyajian data Visi/ Misi/Tujuan Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Instansi penghasil Konsep/definisi Interpretasi Metode/Rumus Perhitungan Variabel dan sumber data
128. 2.Persentase Rumah Tangga Miskin yang memiliki Aset Lahan Kementerian ATR/BPN Penghitungan jumlah rumah tangga miskin yang telah dilaksanakan penataan aset melalui Redistribusi Tanah dan dinyatakan dalam persentase Semakin tinggi persentase maka makin banyak rumah tangga miskin yang menerima penataan aset melalui Redistribusi Tanah Variabel:
129. 1.Jumlah Rumah Tangga Miskin yang berasal dari data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
130. 2.Jumlah Rumah Tangga Penerima Redistribusi Tanah Sumber Data:
131. 1.Data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) Kemenko PMK
132. 2.Data Redistribusi Tanah Kementerian ATR/BPN Persen (%) Tahunan
133. 3.Rasio Luas Tanah yang Optimal Penggunaannya Kementerian ATR/BPN Nilai yang mengukur rasio optimalisasi penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah terhadap total target tanah yang menjadi objek pengendalian dan penertiban Semakin tinggi rasio optimalisasi P4T maka, semakin optimal aspek penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanahnya. Variabel : Pengendalian P4T (t) : Jumlah Luas Tanah yang Diberikan Rekomendasi Hasil Pengendalian P4T pada tahun tahun t Target Pengendalian P4T : Target Jumlah Luas Tanah yang Diberikan Rekomendasi Hasil Pengendalian P4T pada tahun t Penertiban P4T (t) : Luas Tanah yang Telah Diberikan Rekomendasi Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah pada tahun t Target Penertiban P4T: Target Luas Tanah yang Telah Diberikan Rekomendasi Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah pada tahun t Sumber Data : Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Rasio Tahunan
134. 4.Rasio Penurunan Alih Fungsi Lahan Sawah Kementerian ATR/BPN Nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat penurunan alih fungsi lahan sawah dan terintegrasinya LSD ke dalam rencana tata ruang Pemantauan dan evaluasi terhadap integrasi LSD terhadap rencana tata ruang Semakin tinggi rasio penurunan alih fungsi lahan sawah maka semakin luas penetapan lahan sawah dilindungi (LSD) dan semakin luas LSD yang berhasil diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang untuk kemudian menjadi bahan penetapan LP2B. Variabel : Pemantauan Evaluasi LSD pusat (t) : Jumlah Luas Tanah yang Telah ditetapkan LSD dan dilakukan Pemantauan Evaluasi LSD pada tahun t Target Pemantauan Evaluasi LSD pusat : Target Luas Tanah yang Telah ditetapkan LSD dan dilakukan Pemantauan Evaluasi LSD pada tahun t Pemantauan Evaluasi LSD daerah (t) : Jumlah Luas Tanah yang Telah dilakukan Pemantauan Evaluasi LSD pada tahun t Target Pemantauan Evaluasi LSD daerah: Target Luas Tanah yang Telah dilakukan Pemantauan Evaluasi LSD pada tahun t Sumber Data : Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu serta Keputusan Rekomendasi Perubahan Pengunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi. Rasio Tahunan PPTR Kegiatan 5: Tersedianya Rekomendasi Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah Nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat penurunan alih fungsi lahan sawah dan terintegrasinya LSD ke dalam rencana tata ruang Pemantauan dan evaluasi terhadap integrasi LSD terhadap rencana tata ruang Semakin tinggi rasio penurunan alih fungsi lahan sawah maka semakin luas penetapan lahan sawah dilindungi (LSD) dan semakin luas LSD yang berhasil diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang untuk kemudian menjadi bahan penetapan LP2B. Variabel : Pemantauan Evaluasi LSD pusat (t) : Jumlah Luas Tanah yang Telah ditetapkan LSD dan dilakukan Pemantauan Evaluasi LSD pada tahun t Target Pemantauan Evaluasi LSD pusat : Target Luas Tanah yang Telah ditetapkan LSD dan dilakukan Pemantauan Evaluasi LSD pada tahun t Pemantauan Evaluasi LSD daerah (t) : Jumlah Luas Tanah yang Telah dilakukan Pemantauan Evaluasi LSD pada tahun t Target Pemantauan Evaluasi LSD daerah: Target Luas Tanah yang Telah dilakukan Pemantauan Evaluasi LSD pada tahun t Sumber Data : Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu serta Keputusan Rekomendasi Perubahan Pengunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi. Rasio Indikator Kinerja Program Indikator Kinerja Program Indikator Kinerja Program Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Sasaran Kegiatan Satuan Periode/Frekuensi penyajian data Visi/ Misi/Tujuan Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Instansi penghasil Konsep/definisi Interpretasi Metode/Rumus Perhitungan Variabel dan sumber data Keadilan Hak Atas Tanah untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 4.2 Persentase Peningkatan Pendapatan Subjek Penerima Reforma Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Penghitungan jumlah subjek penerima Reforma Agraria yang ditindaklanjuti dengan Akses Reforma Agraria Semakin tinggi persentase maka makin banyak penerima reforma agraria yang meningkat kesejahteraannya Variabel: 1. Penerima Reforma AgrariaJumlah Kepala Keluarga Penerima Reforma AgrariaPersen (%) Tahunan Terwujudnya peningkatan kesejahteraaan sosial ekonomi penerima reforma agraria
135. 1.Persentase petani/nelayan penerima Reforma Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Penghitungan jumlah rumah tangga petani/nelayan penerima Redistribusi Tanah dan Akses Reforma Agraria dan dinyatakan dalam persentase Semakin tinggi persentase maka makin banyak rumah tangga petani/nelayan yang menerima Penataan Aset melalui Redistribusi Tanah dan Penataan Akses melalui Akses Reforma Agraria Variabel:1. Jumlah Rumah Tangga Petani/Nelayan Penerima Redistibusi Tanah2. Jumlah Rumah Tangga Petani/NelayanPersen (%) Tahunan Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang yang Efektif dan Efisien 5.1 (Business Location) B-Ready / Business Ready World Bank Indikator yang dirancang untuk mengukur kemudahan berbisnis di suatu negara, dengan fokus pada kerangka regulasi dan penyediaan layanan publik terkait yang ditujukan pada perusahaan dan pasar, serta efisiensi Mengikuti Manual Handbook World Bank Nilai Terwujudnya kepastian hukum dan keadilan atas tanah melalui pemetaan seluruh bidang tanah di Indonesia secara sistematis dan menyeluruh
136. 1.Persentase cakupan luas bidang tanah terpetakan nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Persentase cakupan luas bidang tanah terpetakan nasional mengacu pada perbandingan total luas bidang tanah yang berhasil terpetakan valid pada sistem pendaftaran tanah dengan total luas areal penggunaan lain atau total luas non kawasan hutan Signifikansi dan dampak dari angka persentase tersebut terhadap kondisi pertanahan di Indonesia, baik dari sisi kepastian hukum, pengelolaan, maupun pembangunan. IKP= (Total Luas Bidang Tanah Terpetakan)/(Total luas areal penggunaan lain atau total luas non kawasan hutan ) x 100% Variabel:1. Total Luas Bidang Tanah Terpetakan2. Total luas areal penggunaan lain atau total luas non kawasan hutanPersen (%) Tahunan Sasaran Strategis 4: PENTAG Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Sasaran Program 1 Indikator Kinerja Program MISI 2: Mewujudkan Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Berdaya Saing Mendorong Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang yang optimal, cepat,TUJUAN 4: Indikator Kinerja Tujuan Business Ready: Business Location (Nilai Kementerian ATR/BPN) Sasaran Strategis 5: Sasaran Program 1 Indikator Kinerja Program Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Satuan Periode/Frekuensi penyajian data Visi/ Misi/Tujuan Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Instansi penghasil Konsep/definisi Interpretasi Metode/Rumus Perhitungan Variabel dan sumber data
137. 2.Persentase Pengelolaan Informasi Geospasial Tematik Pertanahan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Persentase Pengelolaan Informasi Geospasial Tematik Pertanahan Ruang mengacu pada indikator kuantitatif yang mengukur tingkat keberhasilan atau kelengkapan dalam mengelola (mulai dari pengumpulan hingga pemanfaatan) Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang berkaitan dengan pertanahan dan ruang di suatu wilayah, atau secara nasional. Nilai persentase terhadap kondisi dan kualitas data pertanahan dan tata ruang. IKP = (Jumlah tema IGT yang tersedia dan terintegrasi / Total tema IGT yang ditargetkan) x 100% Variabel:1. Jumlah tema IGT yang tersedia dan terintegrasi 2. Total tema IGT yang ditargetkanPersen (%) Tahunan Tersedianya Pelayanan Survei dan Pemetaan yang Efektif dan Efisien Kepada Masyarakat Persentase Penyelesaian Layanan Rutin Survei dan Pemetaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Persentase Penyelesaian Layanan Rutin Survei dan Pemetaan adalah indikator kinerja yang mengukur efisiensi dan efektivitas dalam menyelesaikan tugas-tugas atau permohonan yang berkaitan dengan survei dan pemetaan tanah yang bersifat rutin atau reguler. Angka persentase tersebut dalam konteks kinerja dan efisiensi suatu lembaga dalam menjalankan tugas- tugas survei dan pemetaan rutin. IKP = (Jumlah Layanan Rutin yang Selesai / Jumlah Target Layanan Rutin) x 100% Variabel:1. Jumlah Layanan Rutin yang Selesai2. Jumlah Target Layanan Rutin Persen (%) Tahunan Program: 6.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayaguna an Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Reformasi birokrasi adalah upaya sistematis dan berkelanjutan untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. sebagaimana dalam Peraturan Menteri PAN & RB No. 3/2023 Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen alat (tools) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional. Semakin tinggi Nilai pada Indeks Reformasi Birokrasi maka tercapainya indikator-indikator penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Rumus pengukuran sesuai peraturan yang berlaku dan diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut:
138. 1.Permen PAN & RB No. 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi
139. 2.Kepmen PAN & RB No. 183 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 Variabel:1. Penilaian RB General2. Penilaian RB TematikSumber Data:LHE RB (Kementerian PAN & RBIndeks RB Tahunan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah dan Kolaboratif serta Budaya Birokrasi BerAKHLAK melalui pengembangan SDM yang Profesional Tujuan 5: Reformasi Birokrasi yang bersih melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance), Manajemen Risiko yang kuat serta Pengendalian Kepatuhan (Compliance) Indikator Kinerja Program Sasaran Program 2 Indikator Kinerja Program Indikator Kinerja Tujuan Indeks Reformasi Birokrasi 1.Dukungan Manajemen Internal 2.Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah Sasaran Strategis 6: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdampak ORPEG Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Sasaran Program 1 Satuan Periode/Frekuensi penyajian data Visi/ Misi/Tujuan Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Instansi penghasil Konsep/definisi Interpretasi Metode/Rumus Perhitungan Variabel dan sumber data Capaian Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pendayaguna an Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Perwujudan dari kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan organisasi Semakin tinggi Nilai padaCapaian Akuntabilitas Kinerja maka mendukung tercapainya penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Rumus pengukuran sesuai peraturan yang berlaku dan diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut:
140. 1.Permen PAN & RB No. 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi
141. 2.Kepmen PAN & RB No. 183 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 Nilai Tahunan Birokeu Capaian Akuntabilitas Keuangan Kementerian Pendayaguna an Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Penilaian ini mengacu pada sejauh mana suatu entitas (seperti instansi pemerintah atau organisasi) mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan mereka, termasuk penggunaan dana, pencapaian target, dan kepatuhan terhadap peraturan Semakin tinggi Nilai padaCapaian Akuntabilitas Kinerja maka mendukung tercapainya penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Rumus pengukuran sesuai peraturan yang berlaku dan diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut:
142. 1.Permen PAN & RB No. 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi
143. 2.Kepmen PAN & RB No. 183 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 Rumus pengukuran sesuai peraturan yang berlaku dan diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut:
144. 1.Permen PAN & RB No. 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi
145. 2.Kepmen PAN & RB No. 183 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 Persentase Tahunan Orpeg/ Ortala MR Indeks Pelayanan Publik Kementerian Pendayaguna an Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) adalah suatu proses sistematis yang dilakukan untuk mengukur dan menilai kinerja unit kerja dalam penyelenggarakan pelayanan publik. Tujuann PEKPPP adalah untuk mendapatkan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang mencerminkan kualitas dan efektivitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) merupakan langkah strategis dalam memastikan bahwa unit-unit pelayanan publik bekerja secara optimal dan akuntabel. Proses ini bersifat sistematis, artinya dilakukan secara terencana, berkelanjutan, dan berbasis data. Tujuan utamanya adalah untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, baik dari aspek efektivitas, efisiensi, transparansi, maupun kepuasan pengguna layanan. Hasil dari proses ini diwujudkan dalam bentuk Indeks Pelayanan Publik (IPP), yaitu angka atau skor yang menggambarkan sejauh mana standar pelayanan telah terpenuhi. IPP berfungsi sebagai cerminan kinerja unit kerja sekaligus alat pengambilan keputusan untuk perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan di masa depan. Mekanisme dan Instrumen PEKPPP mengacu pada Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 Rumus Perhitungan: Nilai Indeks Pelayanan Publik = 75% Nilai Indeks Formulir-02 + 25% Nilai Indeks Formulir-03 Keterangan: Formulir-02: Merupakan Formulir Penilaian yang diisi oleh Evaluator berdasarkan hasil pengamatan secara daring atau tatap muka, untuk memperoleh data objektif Formulir-03: Merupakan Formulir Penilaian yang diisi oleh pengguna layanan berdasarkan pengalaman yang bersangkutan dalam menerima pelayanan, untuk memperoleh data persepsi. Variabel:
146. 1.Nilai Indeks Formulir-02
147. 2.Nilai Indeks Formulir-03 Sumber Data: Surat Keputusan dari Kementerian PANRB Indeks Tahunan Biroren Sasaran Program 1 Satuan Periode/Frekuensi penyajian data Visi/ Misi/Tujuan Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Instansi penghasil Konsep/definisi Interpretasi Metode/Rumus Perhitungan Variabel dan sumber data Orpeg/ Ortala MR Indeks Kepuasan Masyarakat Kementerian ATR/BPN Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat. Dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, Kementerian ATR/BPN telah menggunakan sistem Case Survey Management System (CSMS) yang dapat dilakukan secara online oleh masyarakat dan pengolahan data dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan secara komprehensif untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hasil dari survei ini disajikan dalam bentuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yang dinyatakan dalam skala nilai antara 1 (satu) hingga 4 (empat), sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan. Pelaksanaan SKM bersifat wajib bagi seluruh instansi penyelenggara pelayanan publik, dengan frekuensi minimal satu kali dalam satu tahun. Tujuan dari pelaksanaan SKM adalah untuk memperoleh data dan informasi yang objektif sebagai dasar dalam upaya perbaikan, peningkatan mutu, serta penyempurnaan sistem penyelenggaraan pelayanan publik secara berkelanjutan. Kementerian Agraria dan Tata Rumus pengukuran yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Rumus perhitungan tersebut telah diakomodir ke dalam sistem CSMS sehingga pengolahan data dapat dilakukan secara realtime dan dapat menghasilkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat secara cepat dan akurat. Sumber data: csms.atrbpn.go.id Indeks Triwulanan Pusdatin Indeks SPBE Kementerian Pendayaguna an Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE sebagaimana Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Kementerian ATR/BPN. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara Indeks SPBE merupakan komponen RB General dalam menentukan evaluasi indeks reformasi birokrasi Kementerian ATR/BPN. Bahwa dalam perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi, SPBE memiliki perhitungan bobot yang paling tinggi yaitu 9. Penilaian Indeks SPBE meliputi 4 domain yang terdiri dari 47 indikator yaitu domain kebijakan SPBE, domain tata kelola SPBE, domain manajemen SPBE dan domain layanan SPBE. selain indeks SPBE dalam evaluasi indeks reformasi birokrasi terdapat penilaian indeks penilaian untuk Enterprise Arsitektur SPBE. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi berbagai elemen SPBE, seperti proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan, untuk menciptakan layanan pemerintah yang terintegrasi dan efisien. Tujuannya adalah menyelaraskan Rumus pengukuran sesuai peraturan yang berlaku dan diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). - Permen PANRB No 59 tahun 2020 tentang pemantauan dan evaluasi SPBE - Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sumber Data: Surat Keputusan dari Kementerian PANRB Indeks Tahunan Setitjen Nilai SPI KPK Komisi Pemberantasa n Korupsi (KPK) Nilai SPI KPK adalah skor yang diperoleh dari hasil survei yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengukur tingkat integritas suatu instansi pemerintah berdasarkan persepsi dan pengalaman para responden internal (pegawai), eksternal (mitra kerja/pengguna layanan) dan Expert (para ahli/pengamat). Nilai SPI KPK menunjukkan tingkat persepsi dan pengalaman terhadap integritas organisasi, baik dari pegawai internal, mitra kerja, maupun masyarakat yang menerima layanan. Semakin tinggi nilai SPI, semakin baik pula budaya antikorupsi, transparansi, dan sistem pengendalian yang diterapkan di lingkungan organisasi tersebut. Metode pengukuran yang digunakan yaitu berdasarkan hasil penilaian SPI yang dikeluarkan oleh KPK. Sumber data yang digunakan yaitu hasil survei tahunan yang dilakukan oleh KPK (biasanya melalui metode kuantitatif dan kualitatif); wawancara dan kuesioner terhadap ASN, pengguna layanan publik, mitra kerja, dan akademisi; serta validasi melalui data sekunder dan analisis sistem pengendalian internal. Nilai Tahunan Satuan Periode/Frekuensi penyajian data Visi/ Misi/Tujuan Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Instansi penghasil Konsep/definisi Interpretasi Metode/Rumus Perhitungan Variabel dan sumber data Orpeg/ SDM Indeks BerAKHLAK Kementerian Pendayaguna an Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Core Values ASN BerAKHLAK adalah Nilai-nilai yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang bertujuan untuk memperkuat budaya kerja yang mendorong pembentukan karakter ASN profesional. Indeks BerAKHLAK merupakah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat implementasi dan internalisasi nilai-nilai core values ASN BerAKHLAK. Skor indeks BerAKHLAK mengindikasikan sejauh mana nilai- nilai tersebut telah menjadi bagian dari perilaku individu dan sistem organisasi, di mana semakin tinggi skor menunjukkan semakin kuatnya integrasi nilai BerAKHLAK dalam keseharian kerja pegawai dan tata kelola instansi. Interpretasi indeks ini penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan budaya kerja, sebagai dasar penyusunan strategi penguatan nilai ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Rumus pengukuran Indeks BerAKHLAK merupakan:1. Hasil Survei BerAKHLAK (Variabel:
148. 1.Hasil Survei BerAkhlak
149. 2.Hasil Evaluasi Organisasi Sumber Data: Hasil Penilaian Indeks BerAKHLAK Indeks Tahunan Birokeu Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian WTP Badan Pemeriksa Keuangan Pernyataan profesional yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK mengenai kewajaran penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan pemerintah Tercapaianya opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP maka mencerminkan wajarnya penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan pemerintah dalam batas materialitas yang telah ditentukan Kewajaran penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan pemerintah ditetapkan berdasarkan batas materialitas yang ditentukan oleh BPK RI dengan memperhitungkan ketepatan dan kesesuaian pengelolaan keuangan dan barang milik negara dengan peraturan yang berlaku serta penyelesaian tindak lanjut hasil rekomendasi atas pemeriksaan BPK RI. Sumber Data:1. SOP/Juknis/Juklak yang berlaku di kementerian2. Aplikasi SAKTI/SIMAN/MonSAKTIOpini Tahunan Birorum Layanan Perkantoran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kementerian Pekerjaan Umum Serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kegiatan operasional kementerian. Terlaksananya kegiatan pelayanan operasional perkantoran yang mencakup pengadaan barang jasa, pengelolaan tata naskah dan kearsipan, tersedianya sarana dan prasarana satker pusat dan daerah
150. 1.Indeks Tata Kelola Pengadaan 2. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan 3. Persentase Pengelolaan Tata Naskah Dinas ElektronikVariabel:1. Indeks Tata Kelola Pengadaan 2. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan 3. Persentase Pengelolaan Tata Naskah Dinas ElektronikNilai dan Persentase Tahunan Biro Hukum Indeks Reformasi Hukum Kementerian Hukum IRH adalah sistem penilaian pelaksanaan Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga IRH merupakan instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi, dan deregulasi aturan dan penguatan sistem regulasi di Indonesia Variabel penilaian IRH berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, yaitu: Variabel I: Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dengan Kementerian/Lembaga untuk melakukan harmonisasi Peraturan Perundang- undangan (Bobot 25%); Variabel II: Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas (Bobot 25%); Variabel III: Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai Peraturan Perundang- undangan berdasarkan hasil reviu (Bobot 30%); dan Variabel IV: Penataan Database Peraturan Perundang-undangan (Bobot 20%) Variabel: 1.Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian/Lembaga untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang- undangan;
151. 2.Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas
152. 3.Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu
153. 4.Penataan Database Peraturan Perundang-undangan Sumber Data: Hasil Penilaian IRH Indeks Tahunan Setitjen Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI Kementerian Pendayaguna an Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Persentase success rate Pembangunan Zona Integritas adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan satuan kerja yang diusulkan untuk meraih predikat Zona Integritas melalui mekanisme penilaian eksternal yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Persentase ini menunjukkan seberapa besar proporsi satuan kerja yang berhasil lolos dan ditetapkan dari total satuan kerja yang diusulkan mengikuti proses penilaian. Persentase success rate Pembangunan Zona Integritas mencerminkan efektivitas dan kualitas implementasi nilai-nilai integritas, reformasi birokrasi, serta pelayanan publik bebas korupsi di satuan kerja yang diusulkan. Semakin tinggi persentasenya, semakin besar pula tingkat kesiapan satuan kerja secara substantif dan sistemik untuk diakui sebagai WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan penilaian dari Kementerian PAN RB Sumber data yang digunakan yaitu dokumen usulan pembangunan Zona Integritas, laporan hasil Evaluasi dan Keputusan resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait satuan kerja penerima predikat zona integritas, serta evaluasi tim penilai nasional dan survei ekstern. Variabel yang digunakan untuk menghitung persentase success rate Pembangunan Zona Integritas antara lain, yaitu: - Jumlah satuan kerja yang meraih predikat Zona Integritas dari TPN , menunjukkan jumlah satuan kerja yang meraih predikat Zona Integritas dari TPN Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; - Jumlah satuan kerja yang diusulkan ke TPN, menunjukkan jumlah satuan kerja yang diusulkan ke TPN Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; - Persentase success rate Pembangunan Zona Integritas, yaitu rasio antara jumlah satuan kerja yang meraih predikat Zona Integritas dari TPN dengan jumlah satuan kerja yang diusulkan ke TPN. Indeks Tahunan Satuan Periode/Frekuensi penyajian data Visi/ Misi/Tujuan Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Instansi penghasil Konsep/definisi Interpretasi Metode/Rumus Perhitungan Variabel dan sumber data BPSDM Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang BERAKHLAK dan Profesional Bidang Agraria, Pertanahan dan Tata Ruang Program: Terwujudnya tata kelola dan kepatuhan untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, integritas, dan akuntabilitas Kementerian melalui transformasi pengawasan intern Indeks Kapabilitas APIP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Skor Kapabilitas APIP adalah tingkat kematangan dan kompetensi fungsi pengawasan intern yang dimiliki oleh APIP berdasarkan Kerangka Kapabilitas APIP (Internal Audit Capability Model/IA-CM). Skor kapabilitas tidak dihitung secara kuantitatif, melainkan diperoleh melalui penilaian mandiri dan/atau reviu eksternal oleh BPKP. Semakin besar level tingkatan skor kapabilitas APIP, maka menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal telah bertransformasi menjadi lembaga pengawasan yang profesional, berintegritas, dan mendukung reformasi birokrasi melalui layanan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan yang berkualitas. Metode pengukuran menggunakan pendekatan evaluatif deskriptif kualitatif dan kuantitatif berdasarkan Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang disusun oleh The IIA (Institute of Internal Auditors) dan diadaptasi oleh BPKP sebagai pembina APIP. Sumber data yang digunakan yaitu Laporan Penilaian Kapabilitas APIP dari BPKP. Variabel yang digunakan yaitu tingkatan skor Kapabilitas APIP. Semakin besar level tingkatan skor kapabilitas APIP, maka menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal telah bertransformasi menjadi lembaga pengawasan yang profesional, berintegritas, dan mendukung reformasi birokrasi melalui layanan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan yang berkualitas. Level Tahunan ttd. NUSRON WAHID Sasaran Program Program Dukungan Manajemen MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Sasaran Strategis 6: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia ITJEN Sasaran Program Indikator Kinerja Program TahunanIndeks BerAKHLAK adalah sistem pengukuran untuk menilai penerapan nilai-nilai dasar BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) pada Aparatur Sipil Negara (ASN). Core Values Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK adalah nilai-nilai yang berorientasi layanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang bertujuan untuk memperkuat budaya kerja yang mendorong pembentukan karakter ASN profesional. Indeks ini digunakan sebagai baseline untuk target tahun berikutnya dan sebagai pertimbangan dalam penentuan kebijakan, serta menjadi dasar perbaikan manajemen sumber daya manusia. Kementerian Pendayaguna an Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indikator Kinerja Program Indeks pemenuhan pegawai yang berAkhlak di bidang agraria, pertanahan dan tata ruang Dalam upaya menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing tinggi, peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi strategi utama di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Melalui peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai, baik dari aspek teknis maupun manajerial, kebijakan ini diarahkan untuk membentuk aparatur negara yang tidak hanya mampu menjalankan tugas-tugas administratif, tetapi juga mampu berpikir strategis, responsif terhadap perubahan, serta tanggap terhadap dinamika sosial dan kebijakan nasional. Langkah-langkah strategis ini diwujudkan melalui program pelatihan dan sertifikasi yang berkelanjutan, yang mencakup berbagai aspek: mulai dari penguatan teknis pertanahan dan tata ruang, keterampilan manajerial, hingga literasi digital. Program tersebut dirancang untuk meningkatkan keterampilan pegawai dalam mengelola risiko (risk management), menyusun kebijakan berbasis data, serta melakukan pengawasan internal dengan pendekatan compliance yang kuat. Rumus Perhitungan Indeks BerAKHLAK merupakan hasil penjumlahan antara variabel sebagai berikut:
154. 1.Hasil Survei BerAKHLAK dihitung dengan pembobotan 80% dari hasil pengukuran survei BerAKHLAK
155. 2.Hasil Evaluasi Organisasi dihitung dengan pembobotan 20% dari hasil pengukuran evaluasi organisasi Sumber Data: Hasil Penilaian Indeks BerAKHLAK KemenpanRB Variable :
156. 1.Hasil Survei BerAKHLAK
157. 2.Hasil Evaluasi Organisasi Indeks ANAK LAMPIRAN 5 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2025-2029 Matriks Tagging Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) Pada Kementerian ATR/BPN NO OBJEK MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL PERNYATAAN RISIKO PERLAKUAN RISIKO PENANGGUNG JAWAB PERLAKUAN RISIKO K/L ENTITAS UTAMA 1 Kegiatan Prioritas: Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul. Ketidakpastian hukum Hak Atas Tanah, Sengketa Lahan serta Proses Pengadaan Tanah yang tidak transparan, menjadi potensi yang berdampak pada mundurnya pelaksanaan Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul. Pernyataan Risiko Lintas Sektor: Ego sektoral dalam kerjasama lintas sektor dalam mitigasi risiko pembangunan nasional
158. 1.Melakukan verifikasi Hak Atas Tanah sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan;
159. 2.Menyelesaikan penggunaan lahan yang masih memiliki status hukum bermasalah; dan
160. 3.Percepatan proses pengadaan tanah dengan melibatkan kolaborasi antar instansi. Perlakuan Risiko Lintas Sektor: Perumusan kebijakan bersama yang mempertimbangkan risiko Kementerian/Lembaga dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Pemegang Risiko. Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan K/L Pemegang Risiko: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI NO OBJEK MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL PERNYATAAN RISIKO PERLAKUAN RISIKO PENANGGUNG JAWAB PERLAKUAN RISIKO K/L ENTITAS UTAMA 2 Kegiatan Prioritas: Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral). Terhambatnya pembangunan proyek Energi Baru Terbarukan (EBT) yang dapat menghambat implementasi proyek Transisi Energi yang berkeadilan. Pernyataan Risiko Lintas Sektor: Ego sektoral dalam kerjasama lintas sektor dalam mitigasi risiko pembangunan nasional
161. 1.Menetapkan zonasi untuk pemanfaatan lahan EBT ke dalam RTR;
162. 2.Percepatan penyelesaian dan digitalisasi RDTR serta integrasi RDTR dengan OSS
163. 3.Percepatan Penerbitan KKPR Perlakuan Risiko Lintas Sektor: Perumusan kebijakan bersama yang mempertimbangkan risiko Kementerian/Lembaga dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Pemegang Risiko. Direktorat Jenderal Tata Ruang K/L Pemegang Risiko: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI 3 Kegiatan Prioritas: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan/Lumbung Pangan Papua Selatan (Kementerian Pertanian). Tanpa kepastian hukum pertanahan dan kesesuaian tata ruang, terdapat risiko sengketa lahan dengan masyarakat adat atau pemilik lahan, serta alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non-pangan. Pernyataan Risiko Lintas Sektor:
164. 1.Melakukan inventarisasi dan verifikasi status Hak Atas Tanah:
165. 2.Penegasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam dokumen tata ruang untuk mencegah alih fungsi. Perlakuan Risiko Lintas Sektor: Perumusan kebijakan bersama yang mempertimbangkan risiko Kementerian/Lembaga dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Pemegang Risiko. Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Direktorat Jenderal Tata Ruang, Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang K/L Pemegang Risiko: Kementerian Pertanian NO OBJEK MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL PERNYATAAN RISIKO PERLAKUAN RISIKO PENANGGUNG JAWAB PERLAKUAN RISIKO K/L ENTITAS UTAMA Ego sektoral dalam kerjasama lintas sektor dalam mitigasi risiko pembangunan nasional. 4 Kegiatan Prioritas: Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo (Kementerian Pariwisata). Terhambatnya investasi pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo. Pernyataan Risiko Lintas Sektor: Ego sektoral dalam kerjasama lintas sektor dalam mitigasi risiko pembangunan nasional
166. 1.Menetapkan zonasi wisata yang mendukung pelestarian lingkungan dan budaya setempat ke dalam RTR
167. 2.Percepatan penyelesaian dan digitalisasi RDTR serta integrasi RDTR dengan OSS
168. 3.Percepatan Penerbitan KKPR Perlakuan Risiko Lintas Sektor: Perumusan kebijakan bersama yang mempertimbangkan risiko Kementerian/Lembaga dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Pemegang Risiko. Direktorat Jenderal Tata Ruang, Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang K/L Pemegang Risiko: Kementerian Pariwisata RI Matriks Identifikasi Risiko Sasaran Strategis NO SASARAN STRATEGIS (SS) IDENTIFIKASI RISIKO PERLAKUAN RISIKO PENANGGUNG JAWAB PERLAKUAN RISIKO 1 Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan
169. 1.Keterlambatan penyelesaian RTRW
170. 2.Terhambatnya akses kemudahan berusaha masyarakat karena Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang belum terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS)
171. 3.Meningkatnya pelanggaran pemanfaatan ruang akibat ketidaksesuaian dengan Rencana Tata Ruang (RTR) dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
172. 4.Terdapat penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tidak memperhatikan ketentuan dan syarat yang tercantum dalam dokumen Pertimbangan Teknis Pertanahan.
173. 5.Adanya tumpang tindih batas wilayah akibat ketidakjelasan batas wilayah, akses yang sulit, minimnya data spasial, dan potensi konflik sosial.
174. 1.Asistensi dan pendampingan penyelesaian RTRW serta memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mendorong percepatan penyelesaian RTRW
175. 2.Percepatan penyelesaian dan digitalisasi RDTR serta integrasi RDTR dengan OSS
176. 3.Penegakan sanksi administratif dan pidana sesuai ketentuan perundangan, serta sosialisasi masif kepada pelaku usaha dan masyarakat;
177. 4.Meningkatkan validasi dokumen sebelum penerbitan hak atau izin, serta melakukan monitoring pasca-penerbitan untuk memastikan kepatuhan.
178. 5.Sinkronisasi data pertanahan dan tata ruang di kawasan perbatasan.
179. 6.Melibatkan partisipasi pemerintah daerah, serta koordinasi yang intensif dengan BNPP dan TNI. Direktorat Jenderal Tata Ruang, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang 2 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Pertanahan dan Tata Ruang dalam Mendukung
180. 1.Munculnya masalah hukum pada proses pengadaan tanah
181. 2.Adanya perbedaan persepsi dengan Kementerian/Lembaga lain mengenai regulasi terkait penyelenggaraan pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan
182. 3.Kualitas data yang mendukung perhitungan indikator sasaran strategis peningkatan nilai tambah ekonomi (PNBP,BPHTB, transaksi Hak Tanggungan, dan nilai tanah) kurang memadai
183. 1.Pendampingan dalam proses penyelenggaraan pengadaan tanah dengan melibatkan stakeholder terkait
184. 2.Harmonisasi regulasi dengan Kementerian/Lembaga terkait penyelenggaraan pengadaan tanah
185. 3.Koordinasi dengan Pusdatin ATRBPN untuk menyusun standard data yang mendukung perhitungan Indikator Sasaran Strategis (PNBP, BPHTB, Transaksi, Hak Tanggungan, dan Nilai Tanah) Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan NO SASARAN STRATEGIS (SS) IDENTIFIKASI RISIKO PERLAKUAN RISIKO PENANGGUNG JAWAB PERLAKUAN RISIKO Perekonomian Nasional
186. 4.Adanya dinamika Masyarakat yang dapat menghambat penyelenggaraan konsolidasi tanah
187. 5.Status tanah yang akan menjadi Lokasi konsolidasi tanah bermasalah
188. 4.Sosialisasi dengan masyarakat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan konsolidasi tanah
189. 5.Penyusunan materi teknis konsolidasi tanah dengan melibatkan stakeholder dan masyarakat. 3 Kepastian Hak Atas Tanah untuk Seluruh Lapisan Masyarakat
190. 1.Sistem pendaftaran tanah negatif bertendensi positif yang masih memungkinkan adanya pembatalan produk hukum baik karena cacat administrasi maupun sebagai pelaksanaan putusan pengadilan;
191. 2.Adanya berbagai macam alas hak kepemilikan tanah sebagai peninggalan sejarah masa lalu;
192. 3.Adanya perbedaan persepsi dengan Kementerian/Lembaga lain mengenai regulasi terkait
193. 1.Peningkatan kualitas data pertanahan baik spasial maupun tekstual melalui digitalisasi produk pertanahan;
194. 2.Melaksanakan program konversi dan penyeragaman alas hak ke sistem hukum pertanahan nasional, disertai inventarisasi dan pendataan ulang secara partisipatif;
195. 3.Melakukan harmonisasi regulasi dan pembentukan forum koordinasi antar- kementerian untuk menyatukan persepsi dan interpretasi kebijakan. Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan 4 Keadilan Hak Atas Tanah untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
196. 1.Kurangnya komitmen para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penataan aset dan penataan akses reforma agraria;
197. 2.Potensi subjek penerima reforma agraria kurang tepat sasaran;
198. 3.Tumpang tindihnya peraturan dan regulasi antar sektor sehingga menghambat pelaksanaan reforma agraria;
199. 4.Tidak tercapainya target pengentasan kemiskinan ekstrim karena data subjek tidak tepat sasaran, masih kurangnya partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah.
200. 5.Adanya potensi penguasaan fisik oleh pihak lain atau masyarakat di objek Tanah Terlantar.
201. 1.Membentuk tim koordinasi lintas sektor yang memiliki target kinerja jelas, memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan reforma agraria;
202. 2.Melakukan Inventarisasi, verifikasi dan validasi lapangan berbasis data spasial dan sosial- ekonomi, melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam proses seleksi penerima reforma agraria agar lebih sistematis dan komprehensif;
203. 3.Melakukan harmonisasi regulasi, pembentukan forum sinkronisasi kebijakan, dan penerbitan panduan teknis yang menyatukan interpretasi aturan. Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang NO SASARAN STRATEGIS (SS) IDENTIFIKASI RISIKO PERLAKUAN RISIKO PENANGGUNG JAWAB PERLAKUAN RISIKO
204. 6.Adanya potensi Hak Tanggungan atas Objek Tanah Terlantar.
205. 7.Adanya potensi perubahan data subyek dan perbuatan hukum yang belum tercatat dalam perubahan buku tanah dan basis data tanah terindikasi terlantar.
206. 8.Potensi adanya penguasaan fisik oleh pihak lain/Masyarakat objek tanah terindikasi terlantar
207. 9.Potensi adanya Hak Tanggungan atas objek tanah terlantar
208. 10.Potensi terjadi perubahan data subyek, data fisik atau perbuatan hukum yang belum tercatat dalam perubahan di buku tanah dan basis data tanah terindikasi terlantar
209. 11.Kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam menetapkan LSD menjadi kawasan LP2B atau KP2B dalam Rencana Tata Ruang (RTR) dengan berbasis spasial
210. 12.Banyaknya permintaan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD dari Masyarakat/Badan Hukum/Instansi Pemerintah yang berada dalam kawasan non LP2B/KP2B dalam Rencana Tata Ruang (RTR)
211. 13.Belum ditetapkannya LSD pada seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia
212. 4.Melaksanakan identifikasi penguasaan fisik dan Hak Tanggungan serta pemutakhiran data atas objek tanah terlantar dan melibatkan kerjasama lintas sektor dalam penyelesaiannya.
213. 5.Penguatan regulasi serta koordinasi lintas sektor K/L pemangku kepentingan dengan pemerintah daerah dalam integrasi LSD pada RTR sebagai bagian dari Tanaman Pangan/ KP2B/LP2B melalui bimbingan teknis serta peran dalam pembahasan lintas sektor saat pemerintah daerah dalam penyusunan atau revisi Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah terkait Rencana Tata Ruang.
214. 6.Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rekomendasi yang sudah diberikan dan jika dalam 3 tahun tidak dilakukan atau dilaksanakan maka lahan yang direkomendasikan tersebut dikembalikan menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD)
215. 7.Mempercepat penetapan revisi Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. NO SASARAN STRATEGIS (SS) IDENTIFIKASI RISIKO PERLAKUAN RISIKO PENANGGUNG JAWAB PERLAKUAN RISIKO 5 Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang yang Efektif dan Efisien
216. 1.Kualitas Data dan Informasi Geospasial Pertanahan dan Tata Ruang yang masih rendah;
217. 2.Sistem informasi antar instansi pemerintah masih belum sepenuhnya terintegrasi, berdampak pada kurangnya sinkronisasi data dan perlambatan proses pelayanan;
218. 3.Keterbatasan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Pelayanan Publik di bidang Pertanahan dan Tata Ruang.
219. 1.Melakukan melakukan pemutakhiran data secara berkala, menerapkan standar nasional/internasional geospasial serta menjalin kerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki kompetensi teknologi dan validasi data;
220. 2.Membangun interoperability framework dan Application Programming Interface (API) bersama, melakukan sinkronisasi basis data secara berkala, serta membentuk tim koordinasi teknis lintas instansi;
221. 3.Melakukan perencanaan kebutuhan infrastruktur berbasis prioritas layanan, memanfaatkan teknologi cloud untuk mengurangi beban fisik server, dan meningkatkan kapasitas jaringan. Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Direktorat Jenderal Tata Ruang, Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Sekretariat Jenderal (Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang) 6 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Berdampak
222. 1.Potensi tumpang tindih regulasi internal dan eksternal yang mempengaruhi konsistensi kebijakan;
223. 2.Potensi rendahnya budaya risiko pada seluruh pegawai/Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga menunda deteksi dini dan respon terhadap risiko;
224. 3.Potensi lemahnya pengendalian yang menyebabkan prosedur tidak terimplementasi sepenuhnya.
225. 1.Menyusun matriks perbandingan (gap analysis) antara ketentuan eksternal (undang-undang, PP, Perpres) dengan kebijakan internal, mengidentifikasi tumpang tindih.
226. 2.Merancang mekanisme internalisasi, pelatihan untuk seluruh level pegawai, serta pemantauan yang dilakukan oleh unit masing-masing maupun lini kedua.
227. 3.Pemberian reward untuk staf kunci yang menjadi agen perubahan
228. 4.Melakukan Reviu dan memperbaharui Standard Operating Procedures (SOP) dengan menambahkan langkah-langkah pengendalian yang jelas
229. 5.Memperkuat sistem pengawasan internal, menerapkan audit kepatuhan secara berkala, dan memperjelas pembagian tugas serta wewenang Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal NO SASARAN STRATEGIS (SS) IDENTIFIKASI RISIKO PERLAKUAN RISIKO PENANGGUNG JAWAB PERLAKUAN RISIKO dalam Standard Operating Procedure (SOP) dan meningkatkan peran keterlibatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan evaluasi implementasi prosedur.
230. 6.Melakukan harmonisasi regulasi, pembentukan forum sinkronisasi kebijakan, dan penerbitan panduan teknis yang menyatukan interpretasi aturan;
231. 7.Menyelenggarakan pelatihan manajemen risiko secara rutin, membangun sistem pelaporan risiko yang mudah diakses, serta mengintegrasikan indikator kesadaran risiko dalam penilaian kinerja pegawai;
232. 8.Penyederhanaan SOP/Proses Bisnis menjadi lebih ringkas dan mudah diterapkan. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ttd. NUSRON WAHID