DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022

Nomor: 13
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pelayanan Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 256);
6.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
7.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
8.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
9.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
10.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1369); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PELAYANAN ADVOKASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pelayanan Advokasi Hukum di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah pemberian pelayanan fasilitasi bantuan hukum, pelayanan pertimbangan hukum, dan penanganan pengujian peraturan perundang-undangan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
3.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
4.Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di provinsi.
5.Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di kabupaten/kota.
6.Masalah Hukum adalah persoalan hukum pidana yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian.
7.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8.Pensiunan adalah pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun menurut peraturan perundang-undangan dan diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai.
9.Mantan Pegawai adalah orang yang pernah menjadi pegawai di lingkungan Kementerian yang diberhentikan dengan hormat tanpa hak pensiun.
10.Pelayanan Fasilitasi Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum kepada ASN, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai yang menghadapi Masalah Hukum.
11.Pelayanan Pertimbangan Hukum adalah pemberian layanan hukum dalam rangka memberikan pertimbangan hukum terhadap permasalahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang yang memerlukan pendapat hukum atau rekomendasi hukum.
12.Penanganan Pengujian Peraturan Perundang-undangan adalah pemberian pelayanan hukum dalam proses pengujian peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

BAB II

PELAYANAN FASILITASI BANTUAN HUKUM

Pasal 2

(1)Pelayanan Fasilitasi Bantuan Hukum dilaksanakan di lingkungan:
1. a.unit eselon I;
2. b.Kantor Wilayah;dan
3. c.Kantor Pertanahan.
(2)Pelayanan Fasilitasi Bantuan Hukum di lingkungan unit eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang advokasi hukum.
(3)Pelayanan Fasilitasi Bantuan Hukum di lingkungan Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh bagian yang melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi fasilitasi advokasi hukum dan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang advokasi hukum.
(4)Pelayanan Fasilitasi Bantuan Hukum di lingkungan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh subbagian yang mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan dan berkoordinasi dengan Kantor Wilayah dan biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang advokasi hukum.

Pasal 3

(1)Dalam melaksanakan Pelayanan Fasilitasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibentuk tim pelaksana fasilitasi bantuan hukum.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 4

(1)Susunan keanggotaan tim pelaksana fasilitasi bantuan hukum di lingkungan eselon I terdiri atas:
1. a.pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas di bidang kesekretariatan selaku pengarah;
2. b.pejabat pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas di bidang hukum selaku penanggung jawab;
3. c.pejabat administrator yang mempunyai tugas di bidang advokasi hukum selaku ketua;
4. d.pejabat pengawas yang mempunyai tugas di bidang advokasi hukum selaku wakil ketua;
5. e.pejabat pengawas yang mempunyai tugas di bidang advokasi hukum atau pejabat yang ditunjuk selaku sekretaris; dan
6. f.pegawai yang mempunyai tugas di bidang advokasi hukum selaku anggota.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan Pelayanan Fasilitasi Bantuan Hukum.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri.

Pasal 5

(1)Susunan keanggotaan tim pelaksana fasilitasi bantuan hukum di lingkungan Kantor Wilayah terdiri atas:
1. a.pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin Kantor Wilayah selaku penanggung jawab;
2. b.pejabat administrator yang melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi fasilitasi advokasi hukum dan peraturan perundang-undangan selaku ketua;
3. c.pejabat pengawas yang mempunyai tugas melakukan koordinasi dan fasilitasi urusan advokasi hukum dan peraturan perundang-undangan selaku sekretaris; dan
4. d.pejabat dan pegawai yang ditunjuk selaku anggota.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan Pelayanan Fasilitasi Bantuan Hukum.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin Kantor Wilayah.

Pasal 6

(1)Susunan keanggotaan tim pelaksana fasilitasi bantuan hukum di lingkungan Kantor Pertanahan terdiri atas:
1. a.pejabat administrator yang memimpin Kantor Pertanahan selaku penanggung jawab;
2. b.pejabat pengawas yang mempunyai tugas pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan selaku ketua;
3. c.pejabat fungsional di bidang pemberian dukungan administrasi atau pejabat yang ditunjuk selaku sekretaris; dan
4. d.pejabat dan pegawai yang ditunjuk selaku anggota.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan Pelayanan Fasilitasi Bantuan Hukum.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pejabat administrator yang memimpin Kantor Pertanahan.

Pasal 7

Pemberian Pelayanan Fasilitasi Bantuan Hukum diberikan kepada ASN, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai yang menghadapi Masalah Hukum yang dilakukan pada waktu yang bersangkutan masih aktif bertugas.

Pasal 8

(1)Permohonan Pelayanan Fasilitasi Bantuan Hukum diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang di lingkungannya ditembuskan kepada biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang advokasi hukum.
(2)Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas di bidang kesekretariatan;
2. b.pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin Kantor Wilayah; atau
3. c.pejabat administrator yang memimpin Kantor Pertanahan.
(3)Pejabat yang berwenang di lingkungan Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan dapat mengajukan permohonan Pelayanan Fasilitasi Bantuan Hukum kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang advokasi hukum.

Pasal 9

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1)berisi paling kurang mengenai identitas pemohon dan uraian singkat pokok Masalah Hukum yang dihadapi dengan melampirkan dokumen pendukung yang ada.
(2)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, pejabat yang berwenang menugaskan tim pelaksana fasilitasi bantuan hukum sesuai kewenangan di lingkungannya untuk ditindaklanjuti.
(3)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon disertai dengan penjelasan mengenai alasan ditolaknya permohonan.
(4)Permohonan Pelayanan Fasilitasi Bantuan Hukum dapat ditolak karena:
1. a.Masalah Hukum yang dihadapi pemohon tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian;
2. b.pemohon telah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai ASN; atau
3. c.alasan lain sesuai dengan pertimbangan pejabat yang berwenang.

Pasal 10

Kegiatan Pelayanan Fasilitasi Bantuan Hukum dilaksanakan dengan melakukan pendampingan hukum dalam bentuk:

a.nasihat hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan;
b.konsultasi hukum yang berkaitan dengan hukum acara pidana dan materi tindak pidana;
c.pemberian pemahaman tentang ketentuan hukum pertanahan dan tata ruang;
d.pendampingan dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan;
e.pemberian fasilitas ahli; dan
f.koordinasi dengan unit atau instansi terkait dalam rangka kegiatan pendampingan hukum.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…