DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024

Nomor: 13
Tahun: 2024
Ditetapkan: 20 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Tuban; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
6.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
7.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
8.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
9.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN TUBAN.

Pasal 1

(1)Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Tuban ditetapkan dengan Peraturan Menteri ini.
(2)Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Tuban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Muatan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Tuban sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
2. b.Peta Wilayah Perencanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
3. c.Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Perencanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
4. d.Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
5. e.Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
6. f.Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
7. g.Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
8. h.Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
9. i.Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Air Minum sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
10. j.Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
11. k.Peta Rencana Struktur Ruang Jaringan Persampahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
12. l.Peta Rencana Struktur Ruang Jaringan Drainase sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
13. m.Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Prasarana Lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
14. n.Peta Rencana Pola Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
15. o.Tabel Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
16. p.Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Tabel ITBX) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
17. q.Tabel Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
18. r.Tabel Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
19. s.Tabel Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
20. t.Tabel dan Peta Ketentuan Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Tuban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah perencanaan Perkotaan Tuban.

Pasal 2

(1)Bupati Tuban wajib menetapkan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Tuban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan Peraturan Bupati dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
(2)Peraturan Bupati Tuban tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Tuban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan substansi Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Tuban sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, dan Lampiran XX Peraturan Menteri ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Ketentuan mengenai jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pengundangan Peraturan Bupati Tuban tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Tuban dalam berita daerah oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban.
(4)Dalam hal Peraturan Bupati Tuban tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Tuban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.
(5)Dalam hal Peraturan Bupati Tuban tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Tuban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditetapkan oleh Bupati Tuban dan/atau tidak diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban sampai batas waktu yang ditetapkan, Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Tuban yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini menjadi acuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
(6)Bupati Tuban melakukan peninjauan kembali Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Tuban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Dalam hal hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merekomendasikan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Tuban perlu direvisi, Bupati Tuban melakukan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Bupati Tuban tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Tuban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Dalam hal Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Tuban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah diundangkan, Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka:

a.izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
b.izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini, dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sedang dalam proses penerbitan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Tuban yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 hari (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2024 MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ttd. HADI TJAHJANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2024 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 142 Salinan sesuai dengan aslinya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kepala Biro Hukum, Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan (RDTR WP) Perkotaan Tuban ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2.Kabupaten adalah Kabupaten Tuban.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
4.Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut, dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5.Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
6.Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur Ruang dan pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata Ruang.
7.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur Ruang dan pola Ruang sesuai dengan rencana tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
8.Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
9.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW adalah RTRW Kabupaten Tuban Tahun 2020- 2040 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2020-2040.
10.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata Ruang wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasinya.
11.Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
12.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
13.Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, Blok peruntukan, dan/atau persil pada RDTR.
14.Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15.Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten/kota yang bersangkutan.
16.Subwilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
17.Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
18.Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh Wilayah kota dan/atau regional.
19.Subpusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani subwilayah kota.
20.Pusat Lingkungan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan pemukiman kota.
21.Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
22.Subzona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
23.Zona Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
24.Zona Badan Air yang selanjutnya disebut Zona BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
25.Zona Perlindungan Setempat yang selanjutnya disebut Zona PS adalah Daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
26.Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut Zona RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
27.Subzona Rimba Kota yang selanjutnya disebut Subzona RTH-1 adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan raspat di dalam Wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
28.Subzona Taman Kota yang selanjutnya disebut Subzona RTH-2 adalah lahan terbuka yang yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukatif atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian Wilayah kota.
29.Subzona Taman Kecamatan yang selanjutnya disebut Subzona RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
30.Subzona Taman Kelurahan yang selanjutnya disebut Subzona RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
31.Subzona Taman RW yang selanjutnya disebut Subzona RTH-5 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
32.Subzona Pemakaman yang selanjutnya disebut Subzona RTH-7 adalah penyediaan Ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
33.Subzona Jalur Hijau yang selanjutnya disebut Subzona RTH-8 adalah Jalur penempatan tanaman serta elemen lanskap lainnya yang terletak di dalam Ruang Milik Jalan (RUMIJA) maupun di dalam Ruang Pengawasan Jalan (RUWASJA), Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lanskapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
34.Zona Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
35.Zona Badan Jalan yang selanjutnya disebut Zona BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
36.Zona Pertanian yang selanjutnya disebut Zona P adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
37.Subzona Tanaman Pangan yang selanjutnya disebut Subzona P- 1 adalah peruntukan Ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
38.Subzona Perkebunan yang selanjutnya disebut Subzona P-3 adalah peruntukan Ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
39.Zona Perikanan yang yang selanjutnya disebut Zona IK adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan perikanan untuk pribadi atau tujuan komersial.
40.Subzona Perikanan Budidaya yang yang selanjutnya disebut Subzona IK-2 adalah peruntukan Ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
41.Zona Pembangkitan Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut Zona PTL adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik.
42.Zona Kawasan Peruntukkan Industri yang selanjutnya disebut Zona KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
43.Zona Pariwisata yang selanjutnya disebut Zona W adalah peruntukan Ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
44.Zona perumahan yang selanjutnya disebut Zona R adalah peruntukan Ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
45.Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi yang selanjutnya disebut Subzona R-2 adalah Peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
46.Subzona Perumahan Kepadatan Sedang yang selanjutnya disebut Subzona R-3 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
47.Zona Sarana Pelayanan Umum yang selanjutnya disebut Zona SPU adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/ renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW.
48.Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota yang selanjutnya disebut Subzona SPU-1 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
49.Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan yang selanjutnya disebut Subzona SPU-2 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala Kecamatan.
50.Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan yang selanjutnya disebut Subzona SPU-3 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala Kelurahan.
51.Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala RW yang selanjutnya disebut Subzona SPU-4 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
52.Zona Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya disebut Zona K adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
53.Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota yang selanjutnya disebut Subzona K-1 adalah peruntukan Ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
54.Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP yang selanjutnya disebut Subzona K-2 adalah peruntukan Ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
55.Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP yang selanjutnya disebut Subzona K-3 adalah peruntukan Ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
56.Zona perkantoran yang yang selanjutnya disebut Zona KT adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
57.Zona Pengelolaan Persampahan yang selanjutnya disebut Zona PP adalah peruntukan Ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
58.Zona Transportasi yang selanjutnya disebut Zona TR adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam Rencana Tata Ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
59.Zona Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Zona HK adalah peruntukan tanah yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, komando daerah militer, komando resor militer, komando rayon militer, dan sebagainya.
60.Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
61.Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan Wilayah.
62.Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
63.Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
64.Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
65.Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 278 kV.
66.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
67.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
68.Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam rencana rinci tata Ruang.
69.Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah besaran Ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan koefisien lantai bangunan, koefisien dasar bangunan dan ketinggian bangunan tiap bagian kawasan kota sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan kota.
70.Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
71.Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
72.Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
73.Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak bebas minimum dari bidang-bidang terluar suatu massa sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas Ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, Jaringan tegangan tinggi listrik, Jaringan pipa gas, dan sebagainya. (building line).
74.Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
75.Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup RDTR WP Perkotaan Tuban meliputi:

a.tujuan penataan WP;
b.rencana Struktur Ruang;
c.rencana Pola Ruang;
d.ketentuan Pemanfaatan Ruang
e.peraturan zonasi; dan
f.kelembagaan.

Pasal 3

(1)Ruang lingkup WP Perkotaan Tuban seluas 5.671,39 (lima ribu enam ratus tujuh puluh satu koma tiga sembilan) hektare, termasuk Ruang udara di atasnya dan Ruang di dalam bumi.
(2)Batas-batas WP Perkotaan Tuban meliputi:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa;
2. b.sebelah selatan berbatasan dengan sebagian Desa Sugiharjo dan sebagian Desa Kembangbilo Kecamatan Tuban, sebagian Desa Boto, sebagian Desa Tegalgung, sebagian Desa Prunggahan Kulon, sebagian Desa Prunggahan Wetan, sebagian Desa Bektiharjo, sebagian Desa Penambangan dan sebagian Desa Kowang Kecamatan Semanding;
3. c.sebelah barat berbatasan dengan sebagian Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu, sebagian Desa Bogorejo, sebagian Desa Tegalrejo Kecamatan Merakurak dan sebagian Desa Sumurgung Kecamatan Tuban; dan
4. d.sebelah timur berbatasan dengan sebagian Desa Tunah Kecamatan Semanding, sebagian Desa Dawung dan sebagian Desa Kradenan Kecamatan Palang.
(3)WP Perkotaan Tuban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.sebagian Desa Sugihwaras dengan luas 313,07 (tiga ratus tiga belas koma nol tujuh) hektare;
2. b.sebagian Desa Bogorejo dengan luas 141,56 (seratus empat puluh satu koma lima enam) hektare;
3. c.sebagian Desa Tegalrejo dengan luas 16,93 (enam belas koma sembilan tiga) hektare;
4. d.sebagian Desa Dawung dengan luas 23,64 (dua puluh tiga koma enam empat) hektare;
5. e.sebagian Desa Kradenan dengan luas 67,48 (enam puluh tujuh koma empat delapan) hektare;
6. f.sebagian Kelurahan Panyuran dengan luas 282,43 (dua ratus delapan puluh dua koma empat tiga) hektare;
7. g.sebagian Desa Tegalbang dengan luas 277,75 (dua ratus tujuh puluh tujuh koma tujuh lima) hektare;
8. h.sebagian Desa Tasikmadu dengan luas 297,91 (dua ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan satu) hektare;
9. i.sebagian Desa Sumurgung dengan luas 316,23 (tiga ratus enam belas koma dua tiga) hektare;
10. j.sebagian Desa Bejagung dengan luas 108,61 (seratus delapan koma enam satu) hektare;
11. k.sebagian Desa Bektiharjo dengan luas 26,57 (dua puluh enam koma lima tujuh) hektare;
12. l.sebagian Desa Boto dengan luas 41,57 (empat puluh satu koma lima tujuh) hektare;
13. m.sebagian Kelurahan Gedongombo dengan luas 767,67 (tujuh ratus enam puluh tujuh koma enam tujuh) hektare;
14. n.sebagian Kelurahan Karang dengan luas 171,34 (seratus tujuh puluh satu koma tiga empat) hektare;
15. o.sebagian Desa Kowang dengan luas 326,84 (tiga ratus dua puluh enam koma delapan empat) hektare;
16. p.sebagian Desa Penambangan dengan luas 25,27 (dua puluh lima koma dua tujuh) hektare;
17. q.sebagian Desa Prunggahankulon dengan luas 231,88 (dua ratus tiga puluh satu koma delapan delapan) hektare;
18. r.sebagian Desa Prunggahanwetan dengan luas 101,65 (seratus satu koma enam lima) hektare;
19. s.sebagian Desa Semanding dengan luas 173,63 (seratus tujuh puluh tiga koma enam tiga) hektare;
20. t.sebagian Desa Tegalagung dengan luas 133,11 (seratus tiga puluh tiga koma satu satu) hektare;
21. u.sebagian Desa Tunah dengan luas 101,09 (seratus satu koma nol sembilan) hektare;
22. v.seluruh Kelurahan Baturetno dengan luas 48,23 (empat puluh delapan koma dua tiga) hektare;
23. w.seluruh Desa Kembangbilo dengan luas 158,79 (seratus lima puluh delapan koma tujuh sembilan) hektare;
24. x.seluruh Desa Sugiharjo dengan luas 105,77 (seratus lima koma tujuh tujuh) hektare;
25. y.seluruh Kelurahan Doromukti dengan luas 26,99 (dua puluh enam koma sembilan sembilan) hektare;
26. z.seluruh Kelurahan Karangsari dengan luas 15,64 (lima belas koma enam empat) hektare; aa. seluruh Kelurahan Kebonsari dengan luas 57,32 (lima puluh tujuh koma tiga dua) hektare; bb. seluruh Kelurahan Kingking dengan luas 48,31 (empat puluh delapan koma tiga satu) hektare; cc. seluruh Kelurahan Kutorejo dengan luas 35,76 (tiga puluh lima koma tujuh enam) hektare; dd. seluruh Kelurahan Latsari dengan luas 208,29 (dua ratus delapan koma dua sembilan) hektare; ee. seluruh Kelurahan Mondokan dengan luas 153,38 (seratus lima puluh tiga koma tiga delapan) hektare; ff. seluruh Kelurahan Perbon dengan luas 318,59 (tiga ratus delapan belas koma lima sembilan) hektare; gg. seluruh Kelurahan Ronggomulyo dengan luas 38,77 (tiga puluh delapan koma tujuh tujuh) hektare; hh. seluruh Kelurahan Sendangharjo dengan luas 38,39 (tiga puluh delapan koma tiga sembilan) hektare; ii. seluruh Kelurahan Sidomulyo dengan luas 41,90 (empat puluh satu koma sembilan nol) hektare; jj. seluruh Kelurahan Sidorejo dengan luas 162,48 (seratus enam puluh dua koma empat delapan) hektare; kk. seluruh Kelurahan Sukolilo dengan luas 70,82 (tujuh puluh koma delapan dua) hektare; dan ll. sebagian Desa Sumurgung dengan luas 195,74 (seratus sembilan puluh lima koma tujuh empat).
(4)WP Perkotaan Tuban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 5 (lima) SWP yang terdiri atas:
1. a.SWP A dengan luas 1.534,91 (seribu lima ratus tiga puluh empat koma sembilan satu) hektare yang terdiri dari:
  1. 1.Blok A.1 dengan luas 623,11 (enam ratus dua puluh tiga koma satu satu) hektare;
  2. 2.Blok A.2 dengan luas 379,22 (tiga ratus tujuh puluh sembilan koma dua dua) hektare; dan
  3. 3.Blok A.3 dengan luas 532,57 (lima ratus tiga puluh dua koma lima tujuh) hektare.
2. b.SWP B dengan luas 671,89 (enam ratus tujuh puluh satu koma delapan sembilan) hektare yang terdiri dari:
  1. 1.Blok B.1 dengan luas 246,47 (dua ratus empat puluh enam koma empat tujuh) hektare;
  2. 2.Blok B.2 dengan luas 141,84 (seratus empat puluh satu koma delapan empat) hektare;
  3. 3.Blok B.3 dengan luas 123,05 (seratus dua puluh tiga koma nol lima) hektare;
  4. 4.Blok B.4 dengan luas 160,53 (seratus enam puluh koma lima tiga) hektare.
3. c.SWP C dengan luas 1.256,84 (seribu dua ratus lima puluh enam koma delapan empat) hektare yang terdiri dari:
  1. 1.Blok C.1 dengan luas 542,63 (lima ratus empat puluh dua koma enam tiga) hektare;
  2. 2.Blok C.2 dengan luas 174,16 (seratus tujuh puluh empat koma satu enam) hektare;
  3. 3.Blok C.3 dengan luas 205,20 (dua ratus lima koma dua nol) hektare; dan
  4. 4.Blok C.4 dengan luas 334,84 (tiga ratus tiga puluh empat koma delapan empat) hektare.
4. d.SWP D dengan luas 850,08 (delapan ratus lima puluh koma nol delapan) hektare yang terdiri dari:
  1. 1.Blok D.1 dengan luas 304,05 (tiga ratus empat koma nol lima) hektare;
  2. 2.Blok D.2 dengan luas 170,74 (seratus tujuh puluh koma tujuh empat) hektare; dan
  3. 3.Blok D.3 dengan luas 375,28 (tiga ratus tujuh puluh lima koma dua delapan) hektare.
5. e.SWP E dengan luas 1.357,68 (seribu tiga ratus lima puluh tujuh koma enam delapan) hektare yang terdiri dari:
  1. 1.Blok E.1 dengan luas 351,43 (tiga ratus lima puluh satu koma empat tiga) hektare;
  2. 2.Blok E.2 dengan luas 98,36 (sembilan puluh delapan koma tiga enam) hektare;
  3. 3.Blok E.3 dengan luas 192,32 (seratus sembilan puluh dua koma tiga dua) hektare; dan
  4. 4.Blok E.4 dengan luas 715,58 (tujuh ratus lima belas koma lima delapan) hektare.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan penataan WP Perkotaan Tuban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah mewujudkan perkotaan Tuban sebagai pusat kota dengan fungsi pusat pelayanan dan perdagangan jasa skala regional pendukung sektor industri yang sinergi dengan sektor pariwisata serta didukung permukiman dan infrastruktur berkelanjutan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Pasal 5

Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

a.rencana pengembangan pusat pelayanan;
b.rencana jaringan transportasi;
c.rencana jaringan energi;
d.rencana jaringan Telekomunikasi;
e.rencana jaringan sumber daya air;
f.rencana jaringan air minum;
g.rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
h.rencana jaringan persampahan;
i.rencana jaringan drainase; dan
j.rencana jaringan prasarana lainnya.

Pasal 6

(1)Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
1. a.Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
2. b.Subpusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
3. c.pusat pelayanan lingkungan.
(2)Pengembangan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu berada pada SWP B Blok B.3.
(3)Pengembangan Subpusat Pelayanan Kota/Kawasan perkotaan (SPPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.Subpusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan I yaitu berada pada SWP C Blok C.1;
2. b.Subpusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan II yaitu berada pada SWP D Blok D.1;
3. c.Subpusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan III yaitu berada pada SWP E Blok E.4;
4. d.Subpusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan IV yaitu berada pada SWP A Blok A.1;
(4)Pengembangan pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pusat Lingkungan kelurahan/desa yang meliputi:
1. a.Pusat Lingkungan kelurahan di SWP A Blok A.1
2. b.Pusat Lingkungan kelurahan di SWP A Blok A.2;
3. c.Pusat Lingkungan kelurahan di SWP B Blok B.2;
4. d.Pusat Lingkungan kelurahan di SWP C Blok C.3;
5. e.Pusat Lingkungan kelurahan di SWP C Blok C.4;
6. f.Pusat Lingkungan kelurahan di SWP E Blok E.1; dan
7. g.Pusat Lingkungan kelurahan di SWP E Blok E.2.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…