DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5.Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);
6.Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
7.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 792);
8.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 309); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBERIAN LISENSI TENAGA PROFESIONAL PERENCANA TATA RUANG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 792) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
2.Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
3.Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang yang selanjutnya disebut Lisensi adalah bukti pengakuan tertulis yang diterbitkan oleh Menteri dan berlaku dalam jangka waktu tertentu.
4.Sistem Informasi Lisensi adalah sistem informasi Perencana Tata Ruang Berlisensi yang dilakukan secara elektronik.
5.Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang yang selanjutnya disebut Perencana Tata Ruang adalah orang yang memiliki kompetensi perencana tata ruang.
6.Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang Berlisensi yang selanjutnya disebut Perencana Tata Ruang Berlisensi adalah Perencana Tata Ruang yang melaksanakan praktik keprofesian setelah mendapatkan Lisensi dari Menteri.
7.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
11.Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
12.Asosiasi Profesi adalah Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) atau asosiasi profesi perencanaan wilayah dan kota yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Hari adalah hari kerja.
2.Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Perencana Tata Ruang Berlisensi terdiri atas:
1. a.warga negara Indonesia; atau
2. b.warga negara asing.
(2)Perencana Tata Ruang Berlisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan praktik keprofesian di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(3)Perencana Tata Ruang Berlisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Perencana Tata Ruang.

3.Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Lingkup layanan praktik keprofesian Perencana Tata Ruang Berlisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi pemberian jasa konsultasi untuk:
1. a.kegiatan perencanaan tata ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
2. b.kegiatan perancangan kawasan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak di luar pemerintah;
3. c.kegiatan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan dan dibiayai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak di luar pemerintah yang memerlukan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
4. d.kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah; dan/atau
5. e.kegiatan pengawasan penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
(2)Peran Perencana Tata Ruang Berlisensi dalam memberikan layanan praktik keprofesian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perekayasa teknis;
2. b.fasilitator;
3. c.penasihat kebijakan;
4. d.evaluator;
5. e.mediator;
6. f.pendampingan teknis; dan/atau
7. g.peran lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan praktik keprofesian.
(3)Praktik keprofesian Perencana Tata Ruang Berlisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Perencana Tata Ruang Berlisensi dan/atau kantor jasa Perencana Tata Ruang Berlisensi.

4.Ketentuan huruf e Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Perencana Tata Ruang Berlisensi berkewajiban:

a.menjaga integritas dan mematuhi kode etik profesi;
b.menjalankan tugas sesuai dengan standar kompetensi kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang;
c.bertanggung jawab atas hasil pekerjaan;
d.menjaga penggunaan Lisensi; dan
e.memutakhirkan data setiap tahun ke dalam Sistem Informasi Lisensi yang meliputi:
1. 1.kegiatan pembinaan Perencana Tata Ruang yang telah diikuti;
2. 2.pengalaman kerja;
3. 3.sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah dan kota;
4. 4.kartu anggota aktif dari Asosiasi Profesi; dan
5. 5.identitas dan alamat Perencana Tata Ruang Berlisensi atau kantor jasa Perencana Tata Ruang Berlisensi.
6. 5.Ketentuan huruf h Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Perencana Tata Ruang Berlisensi dalam melaksanakan pekerjaannya dilarang:

a.melakukan perbuatan yang bertentangan dengan integritas dan kode etik profesi;
b.menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan standar kompetensi kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang;
c.lalai atas tanggung jawab terhadap hasil pekerjaan;
d.menyampaikan data dan informasi yang tidak benar dalam melaksanakan tugas profesi Perencana Tata Ruang Berlisensi;
e.meminjamkan atau memindahtangankan Lisensi yang dimiliki dengan sengaja untuk dipergunakan orang lain;
f.memalsukan dokumen persyaratan pemberian Lisensi;
g.menyalahgunakan hasil pekerjaan;
h.merangkap jabatan dan/atau pekerjaan sebagai:
1. 1.ASN;
2. 2.advokat, konsultan hukum, atau penasihat hukum;
3. 3.pegawai badan usaha milik negara atau pegawai badan usaha milik daerah;
4. 4.anggota TNI/Polri;
5. 5.pejabat atau penyelenggara negara;
6. 6.notaris;
7. 7.pejabat pembuat akta tanah;
8. 8.mediator pertanahan;
9. 9.penilai pertanahan;
10. 10.surveyor berlisensi;
11. 11.konsultan perpajakan; dan/atau
12. 12.jabatan dan/atau pekerjaan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang- undangan.
13. 6.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Kantor jasa Perencana Tata Ruang Berlisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) merupakan suatu badan usaha sebagai wadah bagi Perencana Tata Ruang Berlisensi dalam melaksanakan praktik keprofesian.
(2)Kantor jasa Perencana Tata Ruang Berlisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.badan usaha berbadan hukum; atau
2. b.badan usaha tidak berbadan hukum.
(3)Kantor jasa Perencana Tata Ruang Berlisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didirikan oleh paling sedikit 1 (satu) orang Perencana Tata Ruang Berlisensi.
(4)Pembentukan kantor jasa Perencana Tata Ruang Berlisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.Ketentuan Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Pemberian dan perpanjangan Lisensi dilaksanakan oleh Menteri melalui Dirjen.
(2)Dirjen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.mengelola proses pemberian dan perpanjangan Lisensi; dan
2. b.mengembangkan Sistem Informasi Lisensi.
(3)Pengelolaan proses pemberian dan perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
1. a.perencanaan proses pemberian dan perpanjangan Lisensi;
2. b.pelaksanaan pemberian dan perpanjangan Lisensi; dan
3. c.pemantauan dan evaluasi pemberian dan perpanjangan Lisensi.
(4)Pengembangan Sistem Informasi Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan paling sedikit melalui penyediaan basis data dan informasi Perencana Tata Ruang Berlisensi.
(5)Dalam pelaksanaan pengembangan Sistem Informasi Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Dirjen didukung oleh unit kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang membidangi urusan pengelolaan data dan informasi pertanahan dan tata ruang.

8.Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Lisensi berlaku selama 5 (lima) tahun.
(2)Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun.
(3)Lisensi berakhir apabila:
1. a.berstatus sebagai ASN;
2. b.jangka waktu berakhir;
3. c.jangka waktu sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah dan kota berakhir;
4. d.dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Lisensi;
5. e.Perencana Tata Ruang Berlisensi sudah tidak menjadi anggota Asosiasi Profesi;
6. f.Perencana Tata Ruang Berlisensi meninggal dunia; atau
7. g.Perencana Tata Ruang Berlisensi mengalami gangguan jiwa.
  1. 9.Ketentuan huruf b ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Pemberian Lisensi dilaksanakan melalui Sistem Informasi Lisensi.
(2)Dalam hal terdapat gangguan pada Sistem Informasi Lisensi, pemberian Lisensi dapat dilaksanakan secara nonelektronik dan diberikan tambahan waktu sampai dengan Sistem Informasi Lisensi beroperasi kembali.
(3)Lisensi diberikan kepada Perencana Tata Ruang dengan ketentuan:
1. a.memiliki sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah dan kota paling rendah jenjang ahli madya;
2. b.telah menduduki jabatan fungsional penata ruang paling rendah ahli muda dan/atau jenjang jabatan struktural yang setara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, untuk Perencana Tata Ruang yang merupakan pensiunan PNS atau sudah tidak terikat perjanjian kerja sebagai PPPK; atau
3. c.memiliki sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah dan kota menurut hukum negaranya untuk Perencana Tata Ruang yang merupakan warga negara asing.
(4)Pemberian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
1. a.pendaftaran;
2. b.penilaian persyaratan;
3. c.pembayaran biaya layanan Lisensi; dan
4. d.penerbitan Lisensi.
  1. 10.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a dilaksanakan dengan tahapan:
1. a.mengisi formulir permohonan Lisensi;
2. b.mengunggah salinan dokumen persyaratan; dan
3. c.membuat pernyataan tanggung jawab mutlak terkait kebenaran dari seluruh dokumen persyaratan yang disampaikan dalam proses pendaftaran.
(2)Salinan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah dan kota paling rendah jenjang ahli madya yang masih berlaku;
2. b.kartu anggota aktif dari Asosiasi Profesi;
3. c.daftar riwayat hidup; dan
4. d.pasfoto terbaru.
(3)Sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi bidang perencanaan wilayah dan kota yang telah mendapatkan lisensi dari badan nasional sertifikasi profesi.
(4)Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan Menteri dan badan nasional sertifikasi profesi dalam menyelenggarakan sertifikasi kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah dan kota.
(5)Dalam hal Perencana Tata Ruang merupakan pensiunan PNS atau sudah tidak terikat perjanjian kerja sebagai PPPK, selain salinan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), persyaratan pendaftaran juga disertai dengan salinan dokumen tambahan berupa:
1. a.surat keputusan pensiun atau pemberhentian dengan hormat, untuk pensiunan PNS; atau
2. b.surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PPPK atau serupa dengan itu, untuk PPPK yang sudah tidak terikat perjanjian kerja.
(6)Dalam hal Perencana Tata Ruang merupakan warga negara asing, dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d diganti dengan salinan dokumen berupa:
1. a.sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah dan kota menurut hukum negaranya yang masih berlaku yang diterbitkan lembaga/badan sertifikasi resmi yang diakui negara asal/negara lain dan telah diverifikasi oleh Asosiasi Profesi;
2. b.paspor/kartu izin tinggal terbatas/kartu izin tinggal tetap yang masih berlaku; dan
3. c.surat izin kerja tenaga asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Format permohonan Lisensi nonelektronik, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, dan daftar riwayat hidup tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

11.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…