DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014

Nomor: 14
Tahun: 2014
Ditetapkan: 26 November 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ·
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor.57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 ten tang Perubahan Kellina Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57); MENTERI AGRARIADAN TATARUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL, DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN MENTER! AGRARIADAN TATA RUANG/ KEPALABADAN PERTANAHANNASIONAL NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGANKEMENTERIANAGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHANNASIONAL MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL MEMUTUSKAN ...
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 155);
9.Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 237);
10.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
11.Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintahan;
12.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 ten tang Pedoman Analisis Jabatan;
14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 ten tang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
15.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
16.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; " Pasal 3 ...

BAB II

PEMBERIANTUNJANGANKINERJA

Pasal 2

(1)Pegawai berhak mendapatkan pemberian Tunjangan Kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kelas Jabatan.
(2)Besaran Tunjangan Kinerja yang diterima ditentukan berdasarkan kelas jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai NegeriSipil dan Pegawai lain yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
2.Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu.
3.Tunjangan Kinerja adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada Pegawai yang aktif berdasarkan kompetensi dan kinerja.
4.Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat permohonan izin/pemberitahuan serta disetujui oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Kinerja Pegawai adalah prestasi/kemampuan kerja yang diperlihatkan oleh seorang Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
6.Evaluasi Jabatan adalah proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
7.Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai, yang disusun dan disepakati bersama antara Pegawai dengan pejabat sebagai atasan Pegawai yang bersangkutan.
8.Menteri/Kepala adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL. Menetapkan Pasal 7 ...

Pasal 6

'I'unjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada:

a.Pegawai yang tidak mempunyai tugas jabatan;
b.Pegawai yang diberhentikan dari jabatan pegawai negeri karena menjadi pejabat negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c.Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan pegawai negeri;
d.Pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi atau lembaga lain; dan/ atau
e.Pegawai yang menjalani Masa Persiapan Pensiun atau Bebas Tugas.

Pasal 5

'I'unjangan kinerja bagi pegawai yang merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan 'I'unjangan Kinerja sesuai dengan kelas jabatannya yang lebih tinggi.

Pasal 4

(1)Besaran 'I'unjangan Kinerja bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah 'I'unjangan Kinerja pada jabatan yang akan didudukinya.
(2)'I'unjangan Kinerja bagi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal ditetapkan surat pernyataan melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang.
(3)Besaran 'I'unjangan Kinerja bagi Pegawai yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah 'I'unjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya.
(4)Besaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu dikarenakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit sesuai ketentuan, dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari 'I'unjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya.
(5)Tunjangan Kinerja bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan secara utuh terhitung mulai tanggal keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional yang bersangkutan.

Pasal 3

'I'unjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan 3 (tiga) komponen, yaitu:

a.target kinerja yang dihitung menurut kategori dan nilai capaian SKP;
b.kehadiran menurut hari dan jam kerja di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia serta cuti yang dilaksanakan oleh Pegawai; dan
c.ketaatan pada kode etik dan disiplin Pegawai Negeri Sipil. ..

Pasal 8

(1)Pegawaiyang mendapat tugas di luar kantor dan/atau di luar jam kerja, tugas jaga, tugas piket atau tugas tertentu lainnya yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja, dikecualikan dari ketentuan Pasal 7 ayat (2),ayat (3) dan ayat (4).
(2)Jenis tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.Koordinasi dengan instansi luar;
2. b.Konsultasi, mediasi, negosiasi dan tugas-tugas nonlitigasi;
3. c.Sosialisasi;
4. d.Supervisi;
5. e.Mengikuti persidangan;
6. f.Pendidikan dan pelatihan yang tidak termasuk tugas belajar;
7. g.Rapat, seminar, ceramah, workshop;
8. h.Menjadi narasumber;
  1. 1.Penelitian; J. Satuan pengamanan; dan
9. k.Togas lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
(3)Pelaksanaan tugas untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dibuktikan secara tertulis dan berdasarkan surat tugas dari atasan yang berwenang.
1. c.Jam Kerja dan istirahat pada bulan Ramadhan menyesuaikan ketentuan yang berlaku.
(3)Pegawaiyang kedatangannya lebih awal 30 (tiga puluh) menit atau lebih diberi penggantian jam pulang 30 (tiga puluh) menit lebih awal pada hari yang sama.
(4)Pegawai diberikan toleransi waktu keterlambatan kedatangan 30 (tiga puluh) menit dengan penggantian jam kerja pada hari yang sama.
(5)Pegawai yang datang dan pulang kerja tidak sesuai dengan ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diberi sanksi pengurangan tunjangan kinerja.
(6)Pengurangan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pukul 07.30 s.d. 16.30 Pukul 11.30 s.d 13.00 Jam kerja Waktu istirahat

Pasal 7

( 1) Hari dan jam kerja meliputi 5 (lima)hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat dengan jumlah jam kerja sebanyak 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima)jam.

(2)Hari dan jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.Hari Senin sampai dengan hari Kamis Jam kerja Pukul 08.00 s.d. 16.30 Waktu istirahat Pukul 12.00 s.d. 13.00
2. b.Harl Jumat BABIII ...

Pasal 10

(1)Pegawai dinyatakan melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 apabila:
1. a.tidak masuk kerja;
2. b.terlambat masuk kerja;
3. c.pulang sebelum waktunya;
4. d.tidak berada di tempat tugas; dan/atau
5. e.tidak mengisi daftar hadir.
(2)Pegawai dinyatakan tidak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila yang bersangkutan dapat membuktikan dengan Surat Keterangan Atasan Langsung.
(3)Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada pejabat yang menangani daftar hadir paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal terjadinya pelanggaran.
(4)Apabila penyampaian surat melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dinyatakan tidak berlaku dan dianggap melanggar jam kerja.

Pasal 9

(1)Pegawai wajib hadir sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja dengan melakukan rekam kehadiran menggunakan daftar hadir elektronik.
(2)Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada waktu kedatangan kerja dan waktu pulang kerja.
(3)Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digantikan dengan daftar hadir secara manual apabila:
1. a.perangkat dan sistem daftar hadir elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami kerusakan/tidak berfungsi;
2. b.Pegawai belum terdaftar dalam sistem daftar hadir elektronik;
3. c.dimensi anggota tubuh (sidik jari, telapak tangan, atau yang semacamnya) tidak terbaca dalam Sistem Kehadiran Elektronik;
4. d.terjadi keadaan memaksa (force majeure); dan/atau
5. e.belum tersedia sistem daftar hadir elektronik.
(4)Rekapitulasi daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
1. a.bagian yang menangani administrasi kepegawaian pada unit kerja setingkat eselon II di lingkungan BPN Pusat;
2. b.bagian yang menangani administrasi kepegawaian pada unit kerja setingkat eselon III di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi;
3. c.bagian yang menangani administrasi kepegawaian pada unit kerja setingkat eselon IV di lingkungan Kantor Pertanahan.
(5)Dalam hal penghitungan jumlah pelanggaran hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan menjumlah waktu terlambat datang (TL) dan pulang sebelum waktunya (PSW) pada hari yang sama.
(4)Pegawai ...

Pasal 12

(1)Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan/izin, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 3% (tiga persen), sedangkan Pegawai yang tidak masuk kerja dengan keterangan/izin, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 1,5% (satu setengah persen) untuk tiap satu hari tidak masuk kerja.
(2)Pegawai yang masuk kerja namun tidak berada di tempat tugas pada hari dan jam kerja dengan keterangan/izin dari atasan langsung, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen).
(3)Pegawai yang tidak berada di tempat tugas selama 7Y2 (tujuh setengah) jam atau lebih dalam 1 (satu) hari kerja sehari tanpa keterangan/izin diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 3% (tiga persen).

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…