Pelaksanaan Hak Ulayat oleh masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dilakukan dalam hal bidang tanah:
a.sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah;
b.merupakan bidang tanah yang telah digunakan sebagai fasilitas umurri/fasilitas sosia1;
c.merupakan bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku; danyatau
d.tanah swapraja dan tanah bekas swapraja yang telah dihapuskan oleh Ketentuan Konversi dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
BAB III PENYELENGGARAANADMINISTRASIPERTANAHAN HAKULAYATMASYARAKATHUKUMADAT Bagian Kesatu UmUIn Pasal 4 ( 1) Pengadministrasian pertanahan Hak Ulayat dilaksanakan sepanjang kenyataannya masih ada sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2)Pengadministrasian pertanahan Hak Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencatat Tanah Ulayat dalam Daftar Tanah Ulayat.
(3)Tahapan pengadministrasian pertanahan atas Tanah Ulayat meliputi:
a.inventarisasi dan identifikasi;
b.pengukuran dan pemetaan; dan
c.pencatatan Daftar Tanah Ulayat.
Bagian Kedua Pengadministrasian Pertanahan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Paragraf 1 Inventarisasi dan Identifikasi Pasal 5
(1)Inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh direktorat jenderal yang mernbidangi penetapan hak dan pendaftaran tanah.
(2)Pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh:
a.pemerintah daerah;
b.perguruan tinggi; dan I atau
c.lembaga adat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
(3)Masyarakat hukum adat dapat mengajukan permohonan irrventarisasi dan identifikasi atas Tanah Ulayatnya.
Pasa16
(1)Inventarisasi Hak Ulayat dilakukan rnelalui survei keberadaan masyarakat hukum adat.
(2)Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai:
a.subjek dan karakteristik masyarakat hukum adat;
b.Tanah Ulayat masyarakat hukum adat;
c.hubungan bukum masyarakat hukum adat dengan Tanah Ulayat;
d.penetapan keberadaan masyarakat hukum adat;
dan/atau
d.data dan informasi lainnya.