DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024

Nomor: 14
Tahun: 2024
Ditetapkan: 27 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yaitu tanah yang berada di wilayah penguasaan masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada dan tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, penyelenggaraan administrasi, pendaftaran tanah ulayat, pemeliharaan data tanah ulayat, dan informasi tanah ulayat,

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa hukum tanah nasional mengakui dan menghormati adanya hak ulayat dan hak serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya rnasih ada, sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang- undangan;
b.bahwa sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan hak ulayat masyarakat hukum adat yang selaras dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, perlu diatur ketentuan khusus mengenai penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah hak ulayat untuk menjamin kepastian hukum atas hak ulayat masyarakat hukum adat sesuai dengan kaidah pendaftaran tanah;
c.bahwa ketentuan penyelenggaraan administrasi pertanahan hak ulayat masyarakat hukum adat yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 ten tang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;

Menetapkan

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
1. 1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. 3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 ten tang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
4. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rurnah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
6. 6.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
7. 7.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
8. 8.Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata RuangjBadan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
9. 9.Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
10. 10.Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1203); MEMUTUSKAN: PERATURANMENTERl AGRARlADAN TATARUANGjKEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN DAN PENDAFfARANTANAH HAK ULAYATMASYARAKATHUKUM ADAT.

BAB II

DESKRIPSI

Pasal 3

Pelaksanaan Hak Ulayat oleh masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dilakukan dalam hal bidang tanah:

a.sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah;
b.merupakan bidang tanah yang telah digunakan sebagai fasilitas umurri/fasilitas sosia1;
c.merupakan bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku; danyatau
d.tanah swapraja dan tanah bekas swapraja yang telah dihapuskan oleh Ketentuan Konversi dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

(2)Pengadministrasian pertanahan Hak Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencatat Tanah Ulayat dalam Daftar Tanah Ulayat.
(3)Tahapan pengadministrasian pertanahan atas Tanah Ulayat meliputi:
1. a.inventarisasi dan identifikasi;
2. b.pengukuran dan pemetaan; dan
3. c.pencatatan Daftar Tanah Ulayat.
(1)Inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh direktorat jenderal yang mernbidangi penetapan hak dan pendaftaran tanah.
(2)Pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh:
1. a.pemerintah daerah;
2. b.perguruan tinggi; dan I atau
3. c.lembaga adat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
(3)Masyarakat hukum adat dapat mengajukan permohonan irrventarisasi dan identifikasi atas Tanah Ulayatnya. Pasa16
(1)Inventarisasi Hak Ulayat dilakukan rnelalui survei keberadaan masyarakat hukum adat.
(2)Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai:
1. a.subjek dan karakteristik masyarakat hukum adat;
2. b.Tanah Ulayat masyarakat hukum adat;
3. c.hubungan bukum masyarakat hukum adat dengan Tanah Ulayat;
4. d.penetapan keberadaan masyarakat hukum adat; dan/atau
5. d.data dan informasi lainnya.

BAB III

PENUTUP Kesimpulan Uraian mengenai dikabulkannya permohonan pendaftaran tanah ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum. Adat menjadi hak penge{o{aan telah sesuai dan memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan sebagai dasar pelaksanaan identifikasi.
(2)Identifikasi dilakukan untuk mengetahui indikasi keberadaan Tanah Ulayat.
(3)Kegiat.an Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan melalui penelitian.
(4)Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk:
1. a.mengetahui karakteristik masyarakat hukum adat; dan
2. b.memastikan Tanah Ulayat tidak dalam keadaan sengketa, konflik, dan/ atau perkara.

Pasal 8

(1)Untuk memastikan Tanah Ulayat tidak dalam keadaan sengketa, konflik, dan/ atau perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b, dilakukan penelusuran data fisik dan data yuridis.
(2)Penelusuran data fisik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan menggunakan metode tumpang susun (overlay).
(3)Penelusuran data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan data dany atau informasi yang diperoleh dari kegiatan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 di lapangan dan/ atau di Kantor Pertanahan.

Pasal 9

(1)Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan oleh direktorat jenderal yang membidangi penetapan hak dan pendaftaran tanah kepada kepala Kantor Pertanahan untuk dilakukan verifikasi.
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengecekan data fisik dan data yuridis pada Kantor Pertanahan. Paragraf2 Pengukuran dan Pemetaan Pasal 10
(1)Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan pemasangan tanda batas.
(2)Pemasangan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat hukum adat dan dituangkan dalam surat pemyataan pemasangan tanda batas.
(3)Bentuk, ukuran, dan teknik pemasangan tanda batas sebagaimana dimaksud pacta ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Format surat pernyataan pemasangan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1)Pemasangan tanda batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditindaklanjuti dengan permohonan pengukuran dan pemetaan bidang Tanah Ulayat oleh masyarakat hukum adat kepada kepala Kantor Pertanahan.
(2)Berdasarkan permohonan pengukuran dan pemetaan dari masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan telaah spasial oleh Kantor Pertanahan.
(3)Telaah spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan bidang Tanah Ulayat:
1. a.tidak dalam keadaan sengketa, konflik, perkara, danjatau tidak terdapat beban-beban lain; dan
2. b.jelas letak, luas, atau batasnya, untuk dilakukan pengukuran dan pemetaan bidang Tanah Ulayat.
(4)Telaah spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan metode tumpang susun (overlay) terhadap:
1. a.peta rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota atau rencana detail tata ruang;
2. b.peta administrasi desa;
3. c.peta kawasan hutan;
4. d.peta indikatif penghentian pemberian izin baru; danjatau
5. e.peta lainnya.
(5)Hasil telaah spasial ditindaklanjuti dengan ekspos yang dilakukan oleh kepala Kantor Pertanahan sebagai bentuk supervisi dari Kementerian dan Kantor Wilayah sebelum dilaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang Tanah Ulayat.

Pasal 12

(1)Berdasarkan hasil telaah spa sial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), direktur jenderal yang membidangi survei dan pemetaan memerintahkan kepada kepala Kantor Wilayah atau kepala Kantor Pertanahan sesuai letak Tanah Ulayat untuk melakukan pengukuran dan pemetaan bidang Tanah Ulayat sesuai dengan luasan kewenangan pengukuTan guna mendapatkan data fisik Tanah Ulayat.
(2)Kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang Tanah Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 13

(1)Bidang Tanah Ulayat yang sudah diukur dan dipetakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) serta dibubuhkan nomor identifikasi bidang tanah pada peta pendaftaran, dicatat dalam Daftar Tanah Ulayat pada Kantor Pertanahan sesuai letak tanah.
(2)Kantor Pertanahan menerbitkan salinan Daftar Tanah Ulayat setelah Tanah Ulayat dicatat dalam Oaftar Tanah Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Bentuk, lSI, cara pengisian, penyimpanan, dan pemeliharaan Daftar Tanah Ulayat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Format Oaftar Tanah Ulayat tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

(1)Salinan Daftar Tanah Ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) disampaikan oleh kepala Kantor Pertanahan kepada masyarakat hukum adat dan pemerintah daerah letak Tanah Ulayat.
(2)Penyampaian salinan Daftar Tanah Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penerbitan salinan Oaftar Tanah Ulayat.
(3)Dalam hal rnasyarakat hukum adat belum mendapat penetapan dari pemerintah daerah letak Tanah Ulayat, salinan Daftar Tanah Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka penetapan masyarakat hukum adat.
(4)Penetapan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa peraturan daerah atau peraturanjkeputusan gubemur, peraturanjkeputusan bupatijwali kota yang menetapkan keberadaan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Salinan Daftar Tanah Ulayat sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan penetapan masyarakat hukurn adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pendaftaran Tanah Ulayat. BABIV PENDAFTARAN TANAH ULAYAT

Pasal 15

(I) Bidang Tanah Ulayat yang sudah dicatat dalam Daftar Tanah Ulayat sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat diajukan permohonan hak pengelolaan oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat kepada Menteri.

(2)Permohonan hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk pendaftaran hak pengelolaan.
(3)Pendaftaran hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan dengan tahapan:
1. a.pengajuan permohonan;
2. b.pengumpulan dan pemeriksaan tanah;
3. c.penerbitan keputusan; dan
4. d.penerbitan tanda bukti hak.

Pasal 16

(1)Bidang Tanah Ulayat yang tidak diajukan penegasan sebagai hak pengelolaan oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat tetap tnemiliki status sebagai Tanah Ulayat.
(2)Terhadap Tanah Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dapat melakukan kerja sarna dengan pihak ketiga berdasarkan perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…