DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014

Nomor: 15
Tahun: 2014
Ditetapkan: 29 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal;

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANGj KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANGj KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAANPELAYANANTERPADU SATU PINTU BIDANG AGRARIA TATA RUANG DAN PERTANAHAN DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

(4)Gambaran ...
(1)Dalam rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan mempercepat serta mempermudah pelayanan kebutuhan atas tanah, Kementerian Agraria dan Tata RuangjBadan Pertanahan Nasional melakukan sentralisasi pengurusan hak atas tanah bagi Penanaman Modal Asing.
(2)Bagi Penanaman Modal Asing yang membutuhkan pengurusan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup mengurusnya di Kantor Pelayanan Satu Pintu.
(3)Dalam hal adanya kebutuhan pengurusan sebagairnana dimaksud pada ayat (2), Perwakilan Kementerian Agraria dan Tata RuangjBadan Pertanahan Nasional di Badan Koordinasi Penanaman Modal melakukan identifikasi dan penunjukkan lokasi sesuai kebutuhan penanam modal.

Pasal 1

PERATURANMENTERI AGRARIADAN TATARUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAANPELAYANANTERPADU SATU PINTU BIDANG AGRARIATATA RUANG DAN PERTANAHANDALAM KEGIATANPENANAMANMODAL. Menetapkan MEMUTUSKAN:

5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adrninistrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten tang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 ten tang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
9.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121jP Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014- 2019;

(2)Pejabat ...
(1)Pejabat yang ditempatkan atau ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, juga mempunyai tugas untuk:
1. a.melayani permohonan dalam rangka pelayanan di bidang agraria, tata ruang dan pertanahan;
2. b.memberikan inforrnasi, fasilitasi, rekomendasi di bidang agraria, tata ruang dan pertanahan;
3. c.melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik di pusat maupun daerah;
4. d.membantu penyelesaian permasalahan di bidang agraria, tata ruang dan pertanahan; dan
5. e.melaksanakan tugas lain sesuai arahan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dany atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 3

Badan Pertanahan Nasional. dan pertanahan berkaitan dengan kegiatan yang merupakan urusan pemerintah agraria, tata ruang penanaman modal kabupaten/kota.

(2)Penempatan atau penugasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
(1)Dalam rangka melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Kernenterian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional perlu menempatkan atau menugaskan Pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional pada:
1. a.Badan Koordinasi Penanaman Modal, untuk pelayanan bidang agraria, tata ruang dan pertanahan berkaitan dengan kegiatan penanaman modal yang merupakan urusan Pemerintah;
2. b.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (BPMPTSP), untuk pelayanan bidang agraria, tata ruang dan pertanahan berkaitan dengan kegiatan penanaman modal yang merupakan urusan pemerintah provinsi;
3. c.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaterr/ Kota (BPMPTSP)Kabupaterr/ Kota, untuk pelayanan bidang

Pasal 2

(4)Gambaran dan informasi mengenai ketersedian tanah akan diperoleh paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
(5)Ketersedian dan status lahan akan diselesaikan dalam waktu paling lama:
1. a.Satu bulan, jika berkaitan dengan lahan yang tidak ada penduduknya;
2. b.Enam bulan, jika dalam lahan tersebut terdapat warga yang menempatinya.
(1)Status kepegawaian dan gaji Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tetap berada pada Kementerian Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional.
(2)Tunjangan kinerja dan kendali operasional Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengikuti ketentuan pada instansi penempatan.

Pasal 5

(1)Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Badan KoordinasiPenanaman Modal.
(3)Dalam hal penanaman modal merupakan urusan pemerintah kabupatenjkota, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agrariadan Tata RuangjBadan Pertanahan Nasional.

Pasal 4

(2)Pejabat yang ditempatkan atau ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai wewenang:
1. a.memonitor dan mengawasi pelaksanaan ketepatan waktu penyelesaian pelayanan di bidang agraria, tata ruang, dan pertanahan;
2. b.melakukan peninjauan ke kantor tempat pelayanan diproses atau ditindaklanjuti, dalam rangka mempercepat proses pelayanan di bidang agraria, tata ruang, dan pertanahan; dan
3. c.melaksanakan kewenangan lain sesuai arahan Menteri Agraria dan Tata Ruangj Kepala Badan Pertanahan Nasional danj atau Kepala Badan KoordinasiPenanaman Modal. PUSAT HUKUM DAN HUMAS - KEMENTERfAN AGRARfA DAN TAT A RUANGIBPN REPUBLIKINDONESIATAHUN 2014 NOMOR 2004 MANUSIA Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember Diundangkan di Jakarta padatanggal 30 Desember Peraturan Menteri/ Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasiona In! dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…