DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018

Nomor: 15
Tahun: 2018
Ditetapkan: 13 Juli 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dan berusaha, Pemerintah telah

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;

c.bahwa untuk mendukung pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu dilakukan penyesuaian pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
1. 2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. 8.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
8. 9.Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
9. 10.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
10. 11.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);
11. 12.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 573);
12. 13.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 500);
13. 14.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 431);
14. 15.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1022); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pertimbangan Teknis Pertanahan adalah pertimbangan yang memuat ketentuan dan syarat penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan memperhatikan kesesuaian tata ruang.
2.Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.
3.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana rinci untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
4.Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
5.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
6.Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
7.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
8.Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
9.Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
10.Komputerisasi Kegiatan Pertanahan yang selanjutnya disingkat KKP adalah aplikasi utama dalam menunjang pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dibangun dan dikembangkan mengacu kepada alur, persyaratan, waktu, biaya, dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
12.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
14.Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah BPN adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri.
15.Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman Kantor Pertanahan dalam pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan:
1. a.untuk percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dan berusaha;
2. b.mewujudkan penggunaan dan pemanfaatan tanah secara efisien, efektif dan berkelanjutan;
3. c.mewujudkan keseimbangan antara kemampuan tanah, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta lingkungan;
4. d.mewujudkan penguasaan dan pemilikan tanah yang berkeadilan;
5. e.mewujudkan peruntukan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang; dan
6. f.mewujudkan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berasaskan lestari, optimal, serasi dan seimbang di wilayah perdesaan serta aman, tertib, lancar dan sehat di wilayah perkotaan berdasarkan Rencana Tata Ruang.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.Subjek dan Objek;
b.Pelaksana;
c.Tata Cara Pemberian;
d.Penyerahan Hasil, Penyimpanan dan Penyajian Data; dan
e.Monitoring dan Evaluasi.

BAB III

SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 4

(1)Pertimbangan Teknis Pertanahan diberikan dalam rangka:
1. a.persetujuan/penolakan Izin Lokasi;
2. b.pemberian/perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanah;
3. c.penegasan status dan rekomendasi penguasaan tanah timbul; atau
4. d.perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah.
(2)Subjek Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pelaku Usaha perseorangan atau non perseorangan.
(3)Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
(4)Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.perseroan terbatas;
2. b.perusahaan umum;
3. c.perusahaan umum daerah;
4. d.badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
5. e.badan layanan umum;
6. f.lembaga penyiaran;
7. g.badan usaha yang didirikan oleh yayasan; dan
8. h.koperasi.
(5)Subjek Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d diberikan kepada subjek hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Subjek Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Perorangan atau Badan Hukum.

Pasal 5

Pertimbangan Teknis Pertanahan yang diberikan dalam rangka pemberian/perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan untuk:

a.pemberian Hak Milik atau pemberian/ perpanjangan/pembaharuan Hak Guna Bangunan, Hak Pakai yang diajukan oleh: 1) Badan Hukum; atau 2) Perorangan untuk tanah non pertanian dengan luas lebih dari 600 m2 (enam ratus meter persegi);
b.pemberian Hak Milik/Hak Pakai tanah pertanian yang diajukan oleh perorangan dengan luas: 1) lebih dari 5000 m2 (lima ribu Meter Persegi) untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali; atau 2) lebih dari 2 (dua) Hektar, untuk wilayah di luar Pulau Jawa dan Bali.
c.pemberian/perpanjangan/pembaharuan Hak Guna Usaha.

BAB IV

PELAKSANA

Pasal 6

(1)Pertimbangan Teknis Pertanahan dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan.
(2)Kepala Kantor Pertanahan membentuk Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk setiap tahun anggaran, terdiri dari:
1. a.Kepala Kantor Pertanahan, selaku penanggungjawab;
2. b.Kepala Seksi yang mempunyai tugas di bidang penataan pertanahan, selaku Ketua merangkap anggota;
3. c.Kepala Subseksi yang mempunyai tugas di bidang penatagunaan tanah dan kawasan tertentu, selaku Sekretaris merangkap anggota; dan
4. d.Unsur teknis di lingkungan Kantor Pertanahan selaku Anggota.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan dibantu oleh satuan tugas yang jumlah dan kualifikasinya disesuaikan dengan kondisi geografis di lapangan dan luas tanah yang dimohon.
(4)Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas:
1. a.analis penatagunaan tanah;
2. b.analis penataan kawasan khusus/tertentu; dan/atau
3. c.aparatur sipil negara yang berkompeten di bidang penataan agraria/pertanahan.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN

Pasal 7

Ketentuan penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk pemberian pertimbangan teknik pertanahan, meliputi:

a.tidak merugikan kepentingan umum;
b.tidak saling mengganggu penggunaan dan pemanfaatan tanah sekitarnya;
c.memenuhi azas keberlanjutan;
d.memperhatikan azas keadilan; dan
e.memenuhi ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 8

Penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tidak merugikan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dengan ketentuan:

a.rencana dan pengembangan lokasi harus mempertimbangkan ketersediaan tanah yang relatif mencukupi untuk perkembangan kehidupan masyarakat di dalam dan di sekitar lokasi yang dimohon;
b.rencana dan pengembangan lokasi harus terpadu dengan lingkungan sekitarnya, meliputi: 1) rencana dan pengembangan lokasi tidak menutup akses jalan masyarakat dan memelihara serta meningkatkan akses jalan yang telah ada di dalam dan di sekitar lokasi tanah yang dimohon; 2) rencana dan pengembangan lokasi tidak menutup saluran drainase/pembuangan, memelihara dan meningkatkan saluran drainase/pembuangan serta fasilitasnya secara terpadu baik pada lokasi rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah maupun di sekitarnya; dan 3) rencana dan pengembangan lokasi tidak menutup jaringan irigasi dan memelihara serta meningkatkan jaringan irigasi yang telah ada di dalam dan di sekitar lokasi tanah yang dimohon;
c.rencana dan pengembangan lokasi harus menyediakan, meliputi: 1) akses jalan, saluran drainase/pembuangan, jaringan irigasi atau lainnya kepada masyarakat umum di dalam dan sekitar lokasi tanah yang dimohon, sesuai dengan kebutuhan; 2) sarana dan prasarana publik yang mengintegrasikannya dengan sarana dan prasarana, sesuai dengan perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah setempat; 3) sarana pengolahan limbah secara terpadu bagi penggunaan tanah industri yang dimohon; 4) ruang terbuka hijau; 5) sarana konservasi tanah dan air seperti sumur resapan, biopori, terasering, sodetan dan/atau lainnya; dan 6) sarana dan prasarana seperti tempat parkir, basement, tempat ibadah sesuai dengan skalanya, sanitasi, kebersihan, keamanan dan sebagainya bagi penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk pusat- pusat perdagangan, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan masyarakat luas;
d.penggunaan dan pemanfaatan tanah pada pulau-pulau kecil, tanah timbul, tanah hasil reklamasi, dan bidang- bidang tanah yang berada di sempadan pantai, sempadan danau, sempadan waduk, dan/atau sempadan sungai, harus memenuhi ketentuan meliputi: 1) tidak boleh menutup akses masyarakat untuk mencapai pesisir, pantai, pulau-pulau kecil, tanah timbul, tanah hasil reklamasi dan sungai; 2) harus menyediakan dan/atau meningkatkan kualitas sarana akses yang sudah ada; 3) tidak boleh menguasai, memiliki, menggunakan dan memanfaatkan pulau-pulau kecil, tanah timbul, tanah hasil reklamasi secara keseluruhan; dan 4) wajib memelihara bagian wilayah pulau-pulau kecil, tanah timbul, tanah hasil reklamasi yang tidak dikuasai atau dimiliki sebagai bentuk partisipasi sosialnya;
e.penggunaan dan pemanfaatan tanah yang memanfaatkan tubuh air/menjorok ke laut, danau seperti restoran, cottage, resort, harus memenuhi ketentuan meliputi: 1) tidak boleh mematikan usaha-usaha nelayan setempat; 2) tidak boleh merusak ekosistem pantai seperti terumbu karang, mangrove, dan biota laut lainnya; 3) tidak boleh menimbulkan polusi air; dan 4) harus menyediakan sarana pencegahan abrasi dan erosi pantai seperti pemecah gelombang, rekayasa vegetatif dan sebagainya;
f.rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah diupayakan menghindari tanah-tanah pertanian subur, tanah beririgasi dan tanah-tanah yang memiliki habitat khusus untuk komoditas tertentu;
g.rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah yang memanfaatkan air tanah dalam jumlah yang besar: 1) harus memperhitungkan ketersediaan air tanah bagi masyarakat sekitar; dan 2) harus menyediakan air bersih beserta sarana dan prasarananya bagi masyarakat sekitar;
h.rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah di wilayah perbatasan negara: 1) harus mendorong pertumbuhan dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat pada garis perbatasan Negara; dan 2) harus terintegrasi dengan program pertahanan dan keamanan Negara; dan
i.luas, jangka waktu, tata cara dan jenis hak atas tanah untuk rencana dan pengembangan lokasi diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 9

Penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tidak saling mengganggu penggunaan dan pemanfaatan tanah sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dengan ketentuan:

a.penggunaan dan pemanfaatan tanah tidak melanggar norma sosial, budaya, agama dan keyakinan yang dianut mayoritas masyarakat setempat, meliputi: 1) tidak melaksanakan usaha tertentu di lingkungan masyarakat yang memiliki budaya dan keyakinan yang berbeda dengan usaha tersebut; 2) penggunaan dan pemanfaatan tanah dimungkinkan apabila memperoleh persetujuan dari masyarakat sekitar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) kegiatan harus memperoleh izin dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.dilarang meniadakan atau merugikan kegiatan perekonomian masyarakat yang telah ada, misalnya penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk pusat-pusat perdagangan modern tidak boleh berada di lingkungan lokasi pasar tradisional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.penggunaan dan pemanfaatan tanah yang menimbulkan polusi suara, tanah, udara, air dan bau: 1) harus melakukan rekayasa teknis seperti instalasi pengolahan limbah, teknik peredam suara, teknik vegetasi, ruang terbuka hijau dan sebagainya sehingga dapat menghindari polusi suara, tanah, udara, air, dan bau; dan 2) tidak boleh ditempatkan di wilayah permukiman, pendidikan dan peribadatan kecuali dengan persetujuan dari masyarakat sekitar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penggunaan dan pemanfaatan tanah yang memenuhi azas keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dengan ketentuan:

a.rencana dan pengembangan lokasi tidak boleh menguasai sumber air atau mata air, merubah bentang alam secara besar-besaran;
b.terhadap wilayah sekitar situ, mata air, sungai, danau atau tubuh air alami lainnya: 1) dilarang melakukan kegiatan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berdampak pada hilang atau berkurangnya kualitas (luasan maupun kedalaman) situ, mata air, sungai, danau atau tubuh air alami lainya; 2) dilarang merusak atau menutup sumber air atau mata air; 3) dilarang melakukan pengurukan/ penimbunan/ reklamasi situ, mata air atau tubuh air alami lainya; dan 4) dilarang mencemari situ, mata air atau tubuh air alami lainnya;
c.penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung harus memperhatikan keterbatasan daya dukung, keterkaitan ekosistem, keanekaragaman hayati serta kelestarian fungsi lingkungan, misalnya: 1) penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung tidak mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan ekosistem alami; dan 2) penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung dibatasi untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan ekowisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.penggunaan dan pemanfaatan tanah di wilayah sekitar situs sejarah tidak boleh mengganggu/merusak/ mengubah/menghilangkan keberadaan situs;
e.penggunaan dan pemanfaatan tanah pada bidang-bidang tanah yang relatif datar, diisyaratkan untuk menyediakan/memperhatikan ketentuan tata air misalnya: 1) untuk tanah yang tergenang periodik wajib dibangun sistim tata air seperti saluran drainase/pembuangan yang memadai; 2) untuk tanah yang tergenang terus-menerus sebagai wilayah tangkapan air alami tidak boleh ditimbun, direklamasi atau dibangun; dan 3) wilayah yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air tidak boleh ditimbun, direklamasi atau dibangun;
f.penggunaan dan pemanfaatan tanah pada daerah dengan lereng 15% (lima belas persen) – 40% (empat puluh persen), harus dilakukan dengan rekayasa teknis mekanik dan vegetatif yang sesuai untuk mencegah terjadinya erosi, aliran permukaan (run-off), dan longsor;
g.penggunaan dan pemanfaatan tanah pada daerah dengan lereng lebih dari 40% (empat puluh persen), dibatasi untuk kegiatan yang berfungsi lindung dan/atau kegiatan lain yang didukung dengan rekayasa teknis yang berteknologi tinggi;
h.penggunaan dan pemanfaatan tanah pada ketinggian lebih dari 1000 m (seribu meter) di atas permukaan laut dibatasi untuk: 1) kegiatan yang berfungsi lindung; dan 2) kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan fungsi lindung;
i.penggunaan dan pemanfaatan tanah pada wilayah gambut dengan kedalaman lebih dari 3 m (tiga meter) tidak diperkenankan; dan
j.daerah rawan bencana, seperti rawan longsor dan rawan banjir, dilarang dipergunakan untuk kegiatan budidaya.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…