DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021

Nomor: 15
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
7.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
2.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
3.Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
4.Penyelenggaran Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
5.Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
6.Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR selain RDTR.
7.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
10.Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
11.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang.
12.Direktur Jenderal Tata Ruang yang selanjutnya disebut Dirjen adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan tata ruang pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
13.Asosiasi Profesi adalah Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) atau asosiasi profesi perencanaan wilayah dan kota lainnya yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Asosiasi Akademisi adalah Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) atau asosiasi akademisi perencanaan wilayah dan kota lainnya yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
b.Forum Penataan Ruang.

BAB II

KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan Penataan Ruang diselenggarakan dengan memadukan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
(2)Dalam perpaduan berbagai kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan penguatan fungsi koordinasi sebagai upaya untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
(3)Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan melalui koordinasi dalam satu wilayah administrasi, koordinasi antardaerah, dan koordinasi antartingkatan pemerintahan.
(4)Menteri, gubernur, bupati, atau wali kota menyelenggarakan fungsi koordinasi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4

(1)Koordinasi dalam satu wilayah administrasi merupakan koordinasi antarinstansi dalam masing-masing wilayah administrasi.
(2)Koordinasi antardaerah merupakan koordinasi yang dilaksanakan oleh lebih dari satu daerah provinsi atau kabupaten/kota.
(3)Koordinasi antartingkatan pemerintahan merupakan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta antara Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 5

(1)Menteri menjalankan fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) melalui rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan penataan ruang.
(2)Gubernur, bupati, atau wali kota menjalankan fungsi koordinasi melalui Forum Penataan Ruang dan pelaksanaan rapat koordinasi.
(3)Dalam menjalankan fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melibatkan Forum Penataan Ruang provinsi, kabupaten atau kota, Asosiasi Profesi, Asosiasi Akademisi, dan/atau tokoh Masyarakat.
(4)Pelaksanaan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk merumuskan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
(5)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

FORUM PENATAAN RUANG

Pasal 6

(1)Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Menteri dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
(2)Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di pusat dilakukan dalam hal Menteri membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan Penataan Ruang di pusat.
(3)Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri, Dirjen dan/atau pejabat yang diberikan mandat dan dapat melibatkan unsur terkait sesuai dengan materi pertimbangan yang dibutuhkan.
(4)Menteri mendelegasikan pembentukan Forum Penataan Ruang di daerah kepada gubernur, bupati, dan wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

Forum Penataan Ruang di daerah berdasarkan wilayah kerjanya terdiri atas:

a.Forum Penataan Ruang provinsi; dan
b.Forum Penataan Ruang kabupaten/kota.

Pasal 8

(1)Forum Penataan Ruang provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a di provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur.
(2)Forum Penataan Ruang kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b di kabupaten ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.

Pasal 9

Gubernur, bupati, dan wali kota melaporkan kinerja Forum Penataan Ruang di daerah secara berkala kepada Menteri.

Pasal 10

Anggota Forum Penataan Ruang di daerah terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, Asosiasi Profesi, Asosiasi Akademisi, dan tokoh Masyarakat.

Pasal 11

(1)Anggota Forum Penataan Ruang di daerah yang berasal dari instansi vertikal bidang pertanahan dan perangkat daerah bersifat ex-officio.
(2)Anggota Forum Penataan Ruang di daerah yang berasal dari Asosiasi Profesi ditunjuk oleh ketua Asosiasi Profesi atas permintaan gubernur, bupati, atau wali kota.
(3)Anggota Forum Penataan Ruang di daerah yang berasal dari Asosiasi Akademisi ditunjuk oleh ketua Asosiasi Akademisi atas permintaan gubernur, bupati, atau wali kota.
(4)Anggota Forum Penataan Ruang di daerah yang berasal dari tokoh Masyarakat ditunjuk oleh gubernur, bupati, atau wali kota.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…