DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024

Nomor: 15
Tahun: 2024
Ditetapkan: 3 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pencegahan kasus pertanahan yang meliputi tahapan: a. identifikasi Kasus; b. pengkajian hasil identifikasi Kasus; dan c. penyusunan rekomendasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keadilan terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang tidak berpotensi munculnya kasus di kemudian hari, membutuhkan kehadiran negara melalui instrumen peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pencegahan Kasus Pertanahan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
5.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
6.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
7.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
8.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1369); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENCEGAHAN KASUS PERTANAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kasus Pertanahan yang selanjutnya disebut Kasus adalah sengketa, konflik, perkara pertanahan, atau mafia pertanahan yang disampaikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan/atau Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Sengketa Pertanahan yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.
3.Konflik Pertanahan yang selanjutnya disebut Konflik adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.
4.Perkara Pertanahan yang selanjutnya disebut Perkara adalah perselisihan tanah yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.
5.Mafia Pertanahan adalah tindak pidana di bidang pertanahan yang dilakukan oleh individu, kelompok dan/atau badan hukum secara terencana, terstruktur, dan terorganisir yang diancam dengan hukuman pidana, baik tindak pidana umum ataupun tindak pidana khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
6.Pencegahan Kasus Pertanahan yang selanjutnya disebut Pencegahan Kasus adalah proses, cara, atau tindakan mencegah agar Kasus tidak terjadi atau berulang.
7.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
8.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
9.Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan dan pencegahan Sengketa dan Konflik pertanahan serta penanganan Perkara pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan dan pencegahan Sengketa dan Konflik pertanahan serta penanganan Perkara pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di provinsi.
12.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Wilayah adalah kepala kantor yang memimpin Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui sekretaris jenderal.
13.Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa yang selanjutnya disebut Bidang PPS adalah unit kerja di Kantor Wilayah yang mempunyai tugas melaksanakan penanganan Sengketa dan Konflik, serta penanganan Perkara.
14.Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di kabupaten/kota.
15.Kepala Kantor Pertanahan adalah kepala kantor yang memimpin Kantor Pertanahan di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah.
16.Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa yang selanjutnya disebut Seksi PPS adalah unit kerja pada Kantor Pertanahan yang mempunyai tugas melaksanakan penanganan Sengketa dan Konflik, serta penanganan Perkara.

Pasal 2

Pencegahan Kasus meliputi tahapan:

a.identifikasi Kasus;
b.pengkajian hasil identifikasi Kasus; dan
c.penyusunan rekomendasi.

Pasal 3

(1)Identifikasi Kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan oleh:
1. a.Direktorat Jenderal;
2. b.Bidang PPS; atau
3. c.Seksi PPS.
(2)Pengkajian hasil identifikasi Kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan oleh:
1. a.Direktorat Jenderal; dan/atau
2. b.Bidang PPS.
(3)Penyusunan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.
(4)Pelaksanaan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat melibatkan:
1. a.unit kerja lainnya pada Kementerian;
2. b.pemangku kepentingan; dan/atau
3. c.masyarakat.

BAB II

IDENTIFIKASI KASUS

Pasal 4

(1)Identifikasi Kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan untuk mengetahui penyebab terjadinya Kasus.
(2)Penyebab terjadinya Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari faktor internal dan/atau faktor eksternal.
(3)Faktor internal penyebab terjadinya Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.kurang tertibnya administrasi pertanahan;
2. b.kurangnya kuantitas, kualitas, dan/atau integritas sumber daya manusia Kementerian, Kantor Wilayah, dan Kantor Pertanahan; dan/atau
3. c.sistem informasi yang belum terintegrasi.
(4)Faktor eksternal penyebab terjadinya Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.keberagaman alas hak yang menjadi bukti penguasaan;
2. b.kurang tertibnya pengadministrasian alas hak pada lembaga yang menerbitkan;
3. c.tindak pidana di bidang pertanahan;
4. d.para pemilik tanah tidak memelihara, tidak memanfaatkan, dan tidak menguasai fisik bidang tanah yang dimiliki;
5. e.dokumen terkait pemilik tanah dan bidang tanah tidak sesuai keadaan sebenarnya;
6. f.kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum pertanahan; dan/atau
7. g.sistem informasi yang belum terintegrasi.

Pasal 5

(1)Identifikasi Kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan prioritas terhadap:
1. a.Kasus yang berdampak luas;
2. b.Kasus yang menjadi perhatian publik; dan/atau
3. c.Kasus yang sering terjadi/berulang.
(2)Kasus yang berdampak luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Kasus yang menjadi perhatian publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Kasus yang memiliki kriteria:
1. a.banyaknya jumlah subjek dan/atau objek yang terdampak;
2. b.kompleksitas permasalahan;
3. c.besarnya kerugian yang ditimbulkan; dan/atau
4. d.menjadi pemberitaan media massa.

Pasal 6

Identifikasi Kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1)meliputi kegiatan:
1. a.inventarisasi; dan
2. b.penyusunan hasil identifikasi Kasus.

Pasal 7

Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan kegiatan pengumpulan:

a.data Kasus;
b.isu Kasus;
c.hasil penelitian akademik;
d.regulasi; dan/atau
e.data dan/atau informasi dari pemangku kepentingan dan masyarakat serta isu yang berkembang.

Pasal 8

(1)Pengumpulan data Kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan kegiatan mengumpulkan data Kasus yang sudah ditangani dan diselesaikan dalam sistem informasi penanganan Kasus pada Kementerian.
(2)Pengumpulan data Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.substansi Kasus;
2. b.anatomi Kasus;
3. c.tipologi Kasus;
4. d.klasifikasi Kasus;
5. e.klasifikasi tempat kejadian Kasus; dan
6. f.hasil peninjauan lapangan.
(3)Substansi Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan uraian dari pokok masalah.
(4)Anatomi Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.subjek;
2. b.objek;
3. c.uraian masalah; dan
4. d.waktu kejadian.
(5)Tipologi Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Kasus yang terkait dengan:
1. a.letak dan batas bidang tanah;
2. b.penguasaan dan pemilikan;
3. c.penggunaan dan pemanfaatan tanah;
4. d.penetapan hak dan pendaftaran tanah;
5. e.pemeliharaan data pendaftaran tanah;
6. f.tanah objek land reform;
7. g.tanah adat/tanah ulayat;
8. h.pengadaan tanah;
9. i.pelaksanaan putusan pengadilan;
10. j.informasi dan transaksi elektronik terkait pelayanan pertanahan; dan
11. k.tipologi lain sesuai dengan perkembangan Kasus.
(6)Klasifikasi Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas Kasus:
1. a.ringan;
2. b.sedang; dan
3. c.berat.
(7)Klasifikasi tempat kejadian Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan keterangan keberadaan objek Kasus.
(8)Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan kumpulan data dan/atau informasi lapangan yang diperoleh dari Kementerian, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan, atau instansi lain.

Pasal 9

(1)Pengumpulan isu Kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan kegiatan mengumpulkan informasi Kasus yang bersumber dari media massa.
(2)Pengumpulan isu Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.nama media yang memberitakan;
2. b.jenis media;
3. c.tanggal terbit/tanggal pemberitaan;
4. d.subjek pemberitaan;
5. e.objek pemberitaan; dan
6. f.waktu dan tempat kejadian.

Pasal 10

Pengumpulan hasil penelitian akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan kegiatan mengumpulkan data dan/atau informasi hasil penelitian normatif dan/atau empiris terkait data Kasus.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…