DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021

Nomor: 16
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
4.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
5.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
6.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
7.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan:

a.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; dan
b.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 722), diubah, sebagai berikut:
1. 1.Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 19A, Pasal 19B, Pasal 19C dan Pasal 19D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

(1)Pemasangan tanda batas dilakukan oleh pemohon setelah mendapat persetujuan pemilik yang berbatasan.
(2)Dalam rangka pemasangan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemotretan terhadap tanda batas yang terpasang dengan dilengkapi keterangan lokasi, koordinat atau geotagging.
(3)Pemasangan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pemohon.
(4)Pemasangan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan.
(5)Hasil pemotretan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)menjadi syarat kelengkapan berkas permohonan.
(6)Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19B

(1)Penetapan batas dilakukan oleh petugas ukur berdasarkan Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan.
(2)Penetapan batas dilakukan pada lokasi bidang tanah yang akan diukur dengan ketentuan:
1. a.petugas ukur membacakan Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan di hadapan pemohon atau Pihak Yang Berkepentingan; dan
2. b.pemohon menunjukkan batas bidang tanah yang dimohon.
(3)Dalam hal penetapan batas dilakukan sekaligus dengan penataan batas maka hasil penataan batas dituangkan dalam Berita Acara Penataan Batas (d.i. 201A) yang disetujui oleh Pemegang Hak yang bersangkutan dan pemilik yang berbatasan.

Pasal 19C

(1)Kegiatan penunjukan batas dan penetapan batas dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang mempertimbangkan lintas aspek ruang dan waktu serta komunikasi secara interaktif digital seperti teknologi Augmented Reality/Virtual Reality (AR/VR), aplikasi komunikasi video call/audio visual atau teknologi lainnya.
(2)Hasil kegiatan penunjukan batas dan penetapan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekaman Dokumen Elektronik.

Pasal 19D

(1)Dalam hal ruang atas tanah dan/atau ruang bawah tanah maka penetapan batas dilakukan oleh petugas pengukuran berdasarkan penunjukan dari pelaku pembangunan sesuai dengan batas fisik bangunan yang sudah terbangun dan diverifikasi terhadap model 3 (tiga) dimensi bangunan yang terbangun.
(2)Model 3 (tiga) dimensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat dari konversi as built drawing 2 (dua) dimensi, hasil pemetaan menggunakan laser scanner atau hasil pemetaan secara fotogrametris dengan format model 3 (tiga) dimensi yang disajikan menggunakan salah satu dari format DWG, DXF, IFC, OBJ, RVT, CityGML atau format penyajian 3 (tiga) dimensi lainnya.

2.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Setiap bidang tanah yang sudah ditetapkan batas- batasnya baik dalam pendaftaran tanah secara sistematik maupun sporadik diberi Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) yang dicantumkan dalam Peta Bidang Tanah.
(2)Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 14 (empat belas) digit, yaitu:
1. a.2-digit pertama merupakan kode provinsi;
2. b.2-digit berikutnya merupakan kode kabupaten/kota;
3. c.9-digit berikutnya merupakan nomor bidang tanah; dan
4. d.1-digit terakhir merupakan kode bidang tanah di permukaan, di ruang atas tanah, di ruang bawah tanah, satuan rumah susun atau hak di atas hak bidang permukaan, hak di atas ruang atas tanah dan hak di atas ruang bawah tanah.
(3)Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) merupakan nomor referensi yang digunakan dalam setiap tahap kegiatan pendaftaran tanah.
(4)Bidang tanah yang telah mempunyai Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) di-plotting ke dalam peta pendaftaran.

3.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Prinsip dasar pengukuran bidang tanah harus memenuhi kaidah teknis pengukuran dan pemetaan sehingga bidang tanah yang diukur dapat dipetakan, diketahui letak dan batasnya di atas peta serta dapat direkonstruksi titik batasnya di lapangan.
(2)Pengukuran bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara terestrial, fotogrametrik, satelit atau metode lainnya.
(3)Prinsip dasar pengukuran ruang atas tanah dan/atau ruang bawah tanah harus memenuhi kaidah teknis pengukuran dan pemetaan 3 (tiga) dimensi.

4.Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Pengukuran bidang tanah di daerah yang telah tersedia peta dasar pendaftaran berupa peta foto atau citra dilaksanakan dengan cara identifikasi bidang tanah yang batasnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Batas bidang tanah yang diidentifikasi pada peta foto atau citra dapat diukur di lapangan.
(3)Batas ruang atas tanah dan ruang bawah tanah yang diidentifikasi pada peta 3 (tiga) dimensi harus diverifikasi di lapangan.
(4)Dalam hal titik-titik batas tidak dapat diidentifikasi pada peta foto atau citra karena tumbuhan atau halangan pandangan lain maka dilakukan pengukuran dari titik-titik batas yang berdekatan atau titik-titik lain yang dapat diidentifikasi pada peta foto atau citra, sehingga titik-titik batas dapat ditandai di peta foto atau citra dengan cara pemotongan kemuka.
(5)Dalam hal titik-titik batas tidak dapat diidentifikasi di lapangan dikarenakan kondisi lokasi berupa rawa, lahan gambut dan kondisi tertentu lainnya yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pemasangan tanda batas, dilakukan pengukuran secara fotogrametris dan titik-titik batas yang ada ditentukan oleh Pihak Yang Berkepentingan dan disetujui oleh para pihak yang berbatasan di atas peta foto atau citra.

5.Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Semua pengukuran bidang tanah diikatkan pada titik dasar teknik nasional, Continuously Operating Reference Station terdekat dan/atau detail-detail lainnya yang ada dan mudah diidentifikasi di lapangan dan di petanya.
(2)Pengikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode Network Transport of RTCM via Internet Protocol atau post- processing.

6.Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 30A dan Pasal 30B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

(1)Gambar Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat dibuat dalam bentuk Dokumen Elektronik.
(2)Dalam hal pembuatan Dokumen Elektronik belum dapat dilaksanakan maka Gambar Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk Dokumen Analog.
(3)Gambar Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
1. a.penunjukan batas oleh pihak pemohon/ kuasanya;
2. b.deklarasi penetapan batas oleh petugas ukur;
3. c.catatan koreksi atau hasil kontrol kualitas oleh pejabat yang ditunjuk; dan
4. d.pencantuman metadata seperti peralatan pengukuran yang digunakan, metode pengukuran, data dan hasil pengukuran, penyelesaian sengketa batas dan data teknis lainnya.
(4)Selain menggambarkan bidang tanah, Gambar Ukur juga menggambarkan bangunan, areal penyangga, sempadan badan air seperti sempadan sungai, sempadan pantai dan sempadan jalan, lahan konservasi, Hak Atas Tanah yang dilepaskan atau fungsi sosial/kepentingan publik lainnya sesuai rencana tata ruang wilayah pada lokasi bidang tanah yang diukur.
(5)Gambar Ukur dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30B

(1)Pengukuran bidang tanah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang mempertimbangkan lintas aspek ruang dan waktu serta komunikasi secara interaktif digital seperti teknologi Augmented Reality/Virtual Reality (AR/VR), aplikasi komunikasi video call/audio visual atau teknologi lainnya.
(2)Hasil pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa rekaman Dokumen Elektronik.

7.Lampiran 41 dalam Pasal 140 angka 16 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, diubah sesuai format Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A ayat (5).
8.Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 35A dan Pasal 35B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

Dalam penetapan pemberian Hak Atas Tanah, pembuatan Peta Bidang Tanah hasil pengukuran yang merupakan kewenangan Kantor Wilayah atau Kementerian dilengkapi dengan unsur tematik yang memuat informasi berupa:

a.kawasan hutan;
b.pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
c.areal penghentian pemberian izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut;
d.areal konservasi sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya, termasuk kelerengan lebih dari 40% (empat puluh persen);
e.areal perizinan di sektor kehutanan;
f.areal perizinan di sektor pertambangan;
g.areal lokasi kebun kemitraan, dalam hal permohonan Hak Guna Usaha;
h.areal perizinan lainnya terkait pemanfaatan sumber daya alam; dan/atau
i.Peta Tematik Kawasan yang memuat penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…