DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016

Nomor: 17
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Kepulauan memiliki wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil, beserta segenap potensi sumber daya di dalamnya yang memiliki nilai strategis sehingga perlu dijaga, dikelola, dan dilestarikan untuk sebesar kemakmuran rakyat;
b.bahwa pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, telah terdapat berbagai penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pernanfaatan tanah, yang tumbuh berkembang dengan berlandaskan pada adat istiadat dan kearifan lokal, serta kebutuhan pembangunan, yang perlu ditata;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANGj KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERATURAN MENTERI AGRARIADAN TATA RUANGj KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENATAANPERTANAHAN DI WILAYAHPESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5490);
6.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4925);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696); Mengingat MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANGj KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIATENTANGPENATAANPERTANAHANDI WILAYAH PERAIRANDANPULAU-PULAUKECIL.
9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 ten tang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
12.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
13.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil;
14.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
15.Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
16.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121jP Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; Menetapkan

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
2.Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
3.Pulau adalah daerah daratan yang dibentuk secara alamiah yang dikelilingi oleh air dan yang ada di atas permukaan air pada air pasang.
4.Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sarna dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.
5.Pulau-Pulau Kecil adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal lurus kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
6.Pantai adalah daerah yang merupakan pertemuan antara laut dan daratan diukur pada saat pasang tertinggi dan surut terendah.
7.Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
8.Tanah timbul adalah daratan yang terbentuk secara alami karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai, dan atau pulau timbul serta penguasaan tanahnya dikuasai oleh negara.
9.Tanah reklamasi adalah tanah hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.

(1)Maksud penataan pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah untuk memberikan arahan dan batasan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka pemberian hak.

10.Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang selanjutnya disebut Tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati suatu Hak Atas Tanah dan bukan merupakan Barang Milik Negara/Daerah dan zatau Badan Usaha Milik Ncgara/Daerah.
11.Hak Atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, selanjutnya disebut UUPA.
12.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hun ian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mernpunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
13.Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas darr/ atau di dalam tanah darr/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
14.Penggunaan Tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.
15.Pemanfaatan Tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya.
16.Pemerintah adalah pemerintah pusat.
17.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria Zpertanahan dan tata ruang.

(2)Pemberian Hak Atas Tanah pada perairan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, hanya dapat diberikan untuk bangunan yang harus ada di wilayah perairan pesisir, an tara lain:
1. a.program strategis negara;
2. b.kepentingan umum; tempat tinggal masyarakat hukum ad at atau anggota masyarakat yang secara turun-temurun sudah bertempat tinggal di tempat tersebut; darr/atau
3. e.pembangkit tenaga listrik. .. d. tower penjaga keselamatan pengunjung pantai;c. b.

BAB I

KETENTUANUMUM Pasal 2

Pasal 5

(1)Pemberian Hak Atas Tanah pada pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, hanya dapat diberikan untuk bangunan yang harus ada di Wilayah Pesisir pantai, an tara lain:
1. a.bangunan yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan; pelabuhan atau dermaga;

Pasal 4

Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dilakukan dengan pemberian Hak Atas Tanah pada:

a.pantai; dan
b.perairan pesisir yang diukur dari garis pantai kearah laut sampai sejauh batas laut wilayah provinsi.
a.Penataan pertanahan di Wilayah Pesisir; dan
b.Penataan pertanahan di Pulau-Pulau Kecil.

(2)Tujuan penataan pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah untuk memberikan kepastian penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

BAB III

PENATAANPERTANAHANDI WILAYAHPESISIR Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

Pasal 7

(1)Ketentuan mengenai subyek hak, jenis hak, jangka waktu, peralihan, pembebanan, kewajiban dan larangan serta hapusnya Hak Atas Tanah di Wilayah Pesisir dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Pemberian Hak Atas Tanah di Wilayah Pesisir dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Selain syarat yang diatur dalam peraturan perundang- undangan mengenai pemberian Hak Atas Tanah, pemberian Hak Atas Tanah di Wilayah Pesisir juga harus memenuhi syarat:
1. a.peruntukannya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi/ kabupaten Zkota, atau rencana zonasi Wilayah Pesisir;
2. b.mendapat rekomendasi dari pemerintah provinsiykabupaten Zkota dalam hal belum diatur mengenai perun tukan tanah dalam RTRW;dan
3. c.memenuhi ketentuan perizinan dari instansi terkait.
(3)Terhadap anggota dan/ atau Masyarakat Hukum Adat yang telah tinggal dan menetap di Wilayah Pesisir secara turun temurun, dapat diberikan Hak Atas Tanah tanpa harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Tata cara penetapan Masyarakat Hukum Adat, Hak Atas Tanah dan pendaftarannya dilakukan sesuai dengan keten tuan peraturan perundang- undangan.
1. c.permukiman diatas air bagi masyarakat hukum adat; dan/ atau
2. d.pariwisata.
(3)Batas bidang tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui proyeksi titik-titik sudut terluar dari bangunan diatasnya yang diberi tanda batas.
(4)Dalam hal bidang tanah tidak berbatasan langsung dengan 0byek Hak Atas Tanah lainnya, dinyatakan berbatasan langsung dengan tanah negara.

Pasal 9

(1)Pulau-Pulau Kecil dapat diberikan Hak Atas Tanah.
(2)Pemberian Hak Atas Tanah di Pulau-Pulau Kecil harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
1. a.penguasaan atas pulau-pulau kecil paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari luas pulau, atau sesuai dengan arahan rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota dan/ atau rencana zonasi pulau kecil tersebut;
2. b.sisa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) luas pulau kecil yang ada dikuasai langsung oleh negara dan digunakan dan dimanfaatkan untuk kawasan lindung, area publik atau kepentingan masyarakat; dan
3. c.harus mengalokasikan 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau untuk kawasan lindung.
(3)Dalam hal diperlukan untuk kepentingan nasional, Pemerintah dapat menguasai dan memanfaatkan Pulau- Pulau Kecil secara utuh.
(4)Kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), an tara lain:
1. a.pertahanan dan keamanan;
2. b.kedaulatan negara;
3. c.pertumbuhan ekonomi; BABIV PENATAANPERTANAHANPULAU-PULAUKECIL provmsi;
4. b.instalasi eksplorasi dan atau eksploitasi minyak bumi, gas, pertambangan, panas bumi;
5. c.instalasi kabel bawah laut, jaringan prpa, dan jaringan transmisi lainnya; darr/ atau
6. d.bangunan yang terapung.

Pasal 8

Wilayah Pesisir tidak dapat diberikan Hak Atas Tanah, dalam hal merupakan:

a.bangunan yang terletak diluar batas wilayah laut

(2)Penggunaan dan pemanfaatan tanah dicatat dalam buku tanah dan sertipikat.

Pasal 11

(1)Pemberian Hak Atas Tanah di Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Selain syarat yang diatur dalam peraturan perundang- undangan mengenai pemberian Hak Atas Tanah, pemberian Hak Atas Tanah di Pulau-Pulau Kecil juga harus memenuhi syarat:
1. a.peruntukannya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi/ kabupaten Zkota, atau rencana zonasi Pulau-Pulau Kecil;
2. b.mendapat rekomendasi dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam hal belum diatur mengenai perun tukan tanah dalam RTRW;dan
3. c.memenuhi ketentuan perizinan dari instansi terkait.

Pasal 10

(1)Penguasaan dan pemilikan tanah di pulau kecil tidak boleh menutup akses publik.
(2)Akses publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.akses perorangan atau kelompok orang untuk berlindung, berteduh, menyelamatkan diri, mencari pertolongan dalam pelayaran;
2. b.akses perorangan atau kelompok orang dengan ijm resrrn untuk melaksanakan kegiatan terkait pendidikan, penelitian, konservasi dan preservasi.
3. d.sosial dan budaya;
4. e.fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
5. f.pelestarian warisan dunia; dan/ atau
6. g.program strategis nasional.
(5)Dalam hal Pulau-Pulau Kecil belum terdapat penguasaan tanah maka penguasaannya diprioritaskan untuk Pemerintah.

Pasal 14

(1)Terhadap tanah reklamasi dapat diberikan Hak Atas Tanah dengan ketentuan:
1. a.memenuhi ketentuan perijinan dari pemerintah dan pemerin tah daerah;
2. b.dilengkapi dengan dokumen lingkungan dari lembaga pemerintah terkait;
3. c.penggunaan dan pemanfaatannya sesuai dengan arahan peruntukannya dalam rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota, atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
4. d.menjaga keberlanjutan kehidupan dan penghidupan nelayan dan masyarakat; BABV TANAHREKLAMASIDANTANAHTIMBUL

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…