DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017

Nomor: 17
Tahun: 2017
Ditetapkan: 19 Oktober 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pedoman Audit Tata Ruang; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
5.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
6.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN AUDIT TATA RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2.Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3.Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
4.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
5.Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
6.Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7.Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
8.Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
9.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
10.Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
11.Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Audit Tata Ruang adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan evaluasi terhadap data dan informasi spasial serta dokumen pendukung untuk mengevaluasi suatu laporan atau temuan yang diduga sebagai indikasi pelanggaran di bidang penataan ruang.
13.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
14.Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
15.Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
16.Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
17.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan operasional bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Audit Tata Ruang.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan acuan dalam memeriksa dan mengevaluasi indikasi pelanggaran di bidang penataan ruang.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.dasar Audit Tata Ruang;
b.tahapan Audit Tata Ruang;
c.penyusunan laporan hasil Audit Tata Ruang;
d.tindak lanjut hasil Audit Tata Ruang; dan
e.kerahasiaan data dan informasi Audit Tata Ruang.

BAB III

DASAR AUDIT TATA RUANG

Pasal 5

(1)Audit Tata Ruang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
(2)Dasar Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
1. a.laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran di bidang penataan ruang;
2. b.temuan indikasi pelanggaran di bidang penataan ruang; atau
3. c.bencana yang diduga disebabkan adanya indikasi pelanggaran di bidang penataan ruang.

Pasal 6

Laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diperoleh melalui:

a.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang;
b.unit penerima laporan atau pengaduan;
c.media daring yang disediakan sebagai sarana pengaduan atau laporan oleh pejabat yang berwenang; dan
d.surat pembaca pada media cetak resmi.

Pasal 7

Temuan indikasi pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:

a.temuan langsung oleh petugas yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
b.hasil pengawasan teknis; dan
c.hasil pengawasan khusus.

Pasal 8

Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dapat berupa:

a.banjir;
b.tanah longsor;
c.kebakaran; atau
d.bencana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TAHAPAN AUDIT TATA RUANG

Pasal 9

Tahapan Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

a.pembentukan tim Audit Tata Ruang;
b.perencanaan Audit Tata Ruang;
c.pelaksanaan Audit Tata Ruang; dan
d.penentuan tipologi pelanggaran bidang penataan ruang.

Pasal 10

(1)Pembentukan Tim Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan melalui keputusan pejabat dengan jabatan paling rendah setingkat jabatan tinggi pratama.
(2)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
1. a.susunan keanggotaan;
2. b.tugas dan tanggung jawab;
3. c.jangka waktu pelaksanaan;
4. d.lingkup wilayah; dan
5. e.pembebanan biaya pelaksanaan.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007