DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020

Nomor: 18
Tahun: 2020
Ditetapkan: 17 September 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan ditetapkannya pemekaran wilayah di Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku sebagai daerah otonomi baru, untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah di bidang pertanahan serta untuk meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat, perlu dibentuk Perwakilan Kantor Pertanahan di daerah tersebut;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan 2020, No. 1107 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas dan Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
7.Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
8.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985); 2020, No. 1107
9.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, WILAYAH KERJA, TUGAS DAN FUNGSI PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA DAN KABUPATEN BURU SELATAN DI PROVINSI MALUKU.

BAB I

PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN

Pasal 1

(1)Untuk memenuhi kebutuhan dalam pelayanan pertanahan, disamping Kantor Pertanahan Induk di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Buru, dibentuk Perwakilan Kantor Pertanahan.
(2)Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Perwakilan Kantor Pertanahan Maluku Barat Daya, untuk Kantor Pertanahan Induk di Kabupaten Kepulauan Tanimbar; dan
2. b.Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Buru Selatan, untuk Kantor Pertanahan Induk di Kabupaten Buru.
(3)Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Kantor Pertanahan Induk dan merupakan satu kesatuan organisasi, administrasi dan keuangan. 2020, No. 1107

Pasal 2

(1)Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipimpin oleh seorang pejabat perwakilan.
(2)Pejabat perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh beberapa koordinator yang menangani urusan:
1. a.Tata Usaha;
2. b.Survei dan Pemetaan;
3. c.Penetapan Hak dan Pendaftaran;
4. d.Penataan dan Pemberdayaan;
5. e.Pengadaan Tanah dan Pengembangan; dan
6. f.Pengendalian dan Penanganan Sengketa.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya, koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh staf.
(4)Pejabat perwakilan, koordinator dan staf Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku.

Pasal 3

(1)Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai pejabat perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu pejabat struktural paling rendah Pejabat Pengawas atau Pejabat Fungsional yang setara Pejabat Pengawas di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku, yang memiliki dedikasi, kemampuan dan pengalaman yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
(2)Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku yang memiliki pangkat golongan paling rendah III/a, yang memiliki dedikasi, kemampuan dan pengalaman yang berkaitan dengan bidang tugasnya. 2020, No. 1107

BAB II

WILAYAH KERJA

Pasal 4

Wilayah Kerja masing-masing Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) sesuai dengan wilayah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten yang bersangkutan.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 5

Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Induk dalam lingkungan wilayah kerjanya, kecuali untuk urusan keuangan dan kepegawaian tetap menjadi tanggung jawab Kantor Pertanahan Induk.

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pejabat perwakilan:
1. a.bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Induk;
2. b.wajib menggunakan stempel Kantor Pertanahan Induk; dan
3. c.membuat laporan bulanan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Induk dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku.
(2)Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Kantor Pertanahan Induk.
(3)Pejabat perwakilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pertanahan Induk. 2020, No. 1107
(4)Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Induk paling lambat minggu pertama bulan berikutnya.
(5)Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku berwenang untuk:

a.memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Induk untuk menyiapkan peralihan dokumen atau warkah pendaftaran tanah yang termasuk wilayah kerja Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dari Kantor Pertanahan Induk; dan
b.menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Pertanahan Induk.

Pasal 9

(1)Kepala Kantor Pertanahan Induk berkewajiban membimbing dan mengawasi setiap kegiatan yang dilimpahkan kepada pejabat perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku dan Kepala Kantor Pertanahan Induk, baik secara sendiri maupun bersama-sama bertanggung 2020, No. 1107 jawab untuk mempersiapkan pelaksanaan Peraturan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Menteri ini.
(3)Kepala Kantor Pertanahan Induk dan pejabat perwakilan melaporkan kesiapan pelaksanaan pelayanan Perwakilan Kantor Pertanahan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku.
(4)Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku menetapkan pengalihan penyelenggaraan kegiatan pelayanan pertanahan dan mulai berlakunya pelayanan pertanahan Perwakilan Kantor Pertanahan.

Pasal 10

(1)Perwakilan Kantor Pertanahan yang telah menjalankan kegiatan operasional pelayanan paling sedikit 1 (satu) tahun sejak penetapan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dapat diusulkan menjadi Kantor Pertanahan Definitif.
(2)Penetapan Kantor Pertanahan Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…