DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 5 Mei 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pada saat ini pemenuhan kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang dilakukan melalui pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil masih belum mencukupi, sehingga perlu dilakukan pengadaan Pegawai Tidak Tetap;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2.Peraturan Pernerintah Nornor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua at as Peraturan Pemerintah Nornor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318)";
3.Peraturan Presiden Nornor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 155)~
4.Keputusan Presiden Nemor .67/M Tahun 2012 ten tang Mengingat Menimbang PERATURANKEPALABADANPERTANAHANNASIONAL NOMOR2 TAHUN2014 TENTANG PEGAWAITIDAKTETAP DI LINGKUNGANBADANPERTANAHANNASIONALREPUBLIKINDONESIA DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA KEPALABADANPERTANAHANNASIONALREPUBLIKINDONESIA, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

(2)Hasil ...
(1)Kepala Satuan Kerja merencanakan pemenuhan kebutuhan PTT dalam kurun waktu tertentu dengan melakukan analisis kebutuhan pegawai sesuai dengan ketersediaan anggaran dalam DIPA.

BAB I

KETENTUANUMUM Pasall Dalarn Peraturan ini yang dimaksud dengan:

Pasal 7

(1)Instrumen tes seleksi PTT dapat berupa tes tertulis, praktek danj' atau wawancara. Paragraf2 Tahapan Seleksi Pasal 6 Tahapan seleksi pengadaan PTT,terdiri dari:
1. a.pengumuman penerimaan, yang memuat: 1) persyaratan administrasi; 2) jenis pekerjaan serta jumlah ?'IT yang dibutuhkan; dan 3) sumber anggaran.
2. b.penerimaan berkas lamaran;
3. c.seleksi administrasi berkas lamaran;
4. d.pengumuman hasil seleksi administrasi dan pengumuman pelaksanaan tes;
5. e.pelaksanaan tes;
6. f.pemeriksaan dan pengolahan data hasil tes; dan
7. g.pengumuman hasil tes.

Pasal 12

(1)PIT berakhir dari pekerjaaanya, karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.kontrak berakhir; dan
3. c.diberhentikan sebelum berakhirnya kontrak.
(2)PTT diberhentikan sebelum berakhirnya kontrak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
1. a.melanggar tata tertib kantor;
2. b.tidak melaksanakan tugas /pekerjaan sesuai dengan kontrak; darr/atau
3. c.melakukan perbuatan melawan hukum.
(3)Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Penilaian terhadap kinerja PIT dilaksanakan oleh atasan langsung dengan ketentuan:
1. a.pejabat struktural Eselon IV, bagi PIT yang bekerja pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Pusat, Kantor Wilayah BPN, dan STPN.
2. b.pejabat struktural Eselon V, bagi PTT yang bekerja pada Kantor Pertanahan.
(2)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan yang memuat:
1. a.jumlah pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan; dan
2. b.penilaian sikap perilaku.
(3)Penilaian sikap perilaku PIT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Kepala Satuan Kerja.
(4)Penilaian sikap perilaku PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini. BABIII PENILAIANKINERJADANPEMBERHENTIAN PEGAWAITIDAKTETAP Paragraf6 Pembiayaan Pasal 10
(1)Sumber anggaran untuk pembayaran pekerjaan PTT berasal dari DIPA masing-masing Satuan Kerja.
(2)Satuan biaya untuk membayar pekerjaan P'IT sesuai dengan satuan biaya yang tercantum dalam DIPA.
(5)Kontrak Kerja Pegawai Tidak Tetap untuk Pekerjaan yang Dibayarkan Berdasarkan Per Berkaa/Bidang/Kegiatan, atau Kontrak Kerja Pegawai Tidak Tetap untuk Pekerjaan yang Dibayarkan Berdasarkan Upah Per Bulan dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 635 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di .Jakarta pada tanggal 13 Mei 2014 ~~~tfA'~Jf..- ...._RTANAHANNASIONAL INDONESIA, Pasal 13 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Iridonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ,- Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. SKR = Jam kerja efektif Norma waktu = 300 menit/hari 20 menitJberkas = 15 berkasj'hari Contoh: 1 orang pegawai membutuhkan waktu 20 menit untuk mengentri 1 berkas data permohonan hak ke dalam aplikasi KKP,sehingga SKR dapat dihitung sebagai berikut: Standar Kemampuan Rata-rata (SKR)= Jam kerja efektif Norma waktu : 7.5 jam x 30% = 5 jam atau 300 menit : 300 menit x 5 hari kerja = 1.500 menit : 300 menit x 20 hari = 6.000 menit : 300 menit x 240 hari = 72.000 menit • Jam kerja efektif perhari • Jam kerja efektif perminggu • Jam kerja efektif perbulan • Jam kerja efektif pertahun
1. d.Standar Kemampuan Rata-rata Standar kemampuan rata-rata merupakan kemampuan yang diukur dari satuan waktu yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Rumusnya adalah:
  1. 1.Analisis kebutuhan pegawai dilaksanakan dengan perhitungan terhadap beban kerja untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Komponen beban kerja terdiri dari:
2. a.Volume kerja Volume kerja adalah sekumpulan pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu.
3. b.Norma waktu Norma waktu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 1 (satu) pekerjaan dengan memperhatikan peralatan, kualitas SDM, sistem dan prosedur di masing-masing Satuan Kerja. Contoh: Norma waktu untuk mengentri 1 berkas permohonan hak ke dalam aplikasi KKPadalah 20 menit.
4. c.Waktu kerja efektif Waktu kerja efektif adalah waktu yang secara efektif digunakan untuk bekerja yang terdiri atas: 1) Hari kerja efektif, adalah jumlah hari dalam kalender dikurangi hari libur dan cuti. 2) Jam kerja efektif, adalah jumlah jam kerja formal dikurangi dengan waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja (allowance) seperti buang air, melepas lelah, istirahat makan, dan sebagainya. Allowance dalam standar ILO sekitar 30% dari jumlah jam kerja formal. Jam kerja efektif dapat dihitung sebagai berikut: ANALISISKEBUTUHANPEGAWAI LAMPIRANI PERATURANKEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL NOMOR2 TAHUN2014 TENTANG PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHANNASIONALREPUBLIKINDONESIA Nama NIP Kepala Satuan Kerja Pekerjaan Entri data perrnohonan hak Volume Kerja : 12.000 berkas Waktu Kerja 11 bulan Hasil Kerja ; Data Standar : 15 berkas Kemampuan Ihari Rata -Rata Standar keruampuan rata-rata/ hari : Norma waktu : 20 meriit • Notm: W<1ktuditelapknn. 0/<'11masing-Hns;"o unit orgt"Vlisasi d"Jl!i"" I1FJ1'(K!r}mkatlperujaJan,kuditas entri da.ta per 80"1. sis/em dar, prosedur. berkas Jam kerja efektif : 300 menit perhari Stan dar 300 kemampuan 20 = 15 berkasj'hari rata-rata Kemampuan kerja : 1 bulan 20 han 11 bulan 20 hari x 11 Bulan = 220 hari kerja 1 orang pegav...-ai selama 220 hari kerja mampu mengeritri data: I 15 berkas x 220 han = 3300 berkas I Kebutuhan Pegawai : 12.000 berkas = 3,64 orang [dibulatkan 4 orang) 3300 berkas Kebutnhan pegawai : 4 orang Kebutuhan Pegawai Tidak Tetap : PNS yang tersedia ; 1 orang 3 orang Kekurangan 3 orang CONTOH PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEGAW AI ( Dengan pendekatan hasil kerja) Untuk menghitung kebutuhan pegawai untuk melaksanakan pekerjaan entri data permohonan hak dihitung sebagai berikut : Didalam DlPAKantor Pertanahan terdapat kegiatan entri data permohonan hak dengan I1noa11 ; Volume kerja : 12.000 berkas Waktu kerja : 11 bulan
  1. 3.Contoh Perhitungan Kebutuhan Pegawai Volume Kerja x 1 orang SKR I Kebutuhan Pegawai •
  2. 2.Kebutuhan Pegawai Perhitungan kebutuhan pegawai dengan pendekatan hasil kerja dihitung dengan rumus : " , Nama NIP Kepala Satuan Kerja . , . Waktu Peg_awai No Pekerjaan Kerja Kebutuhan PNS yang Pegawai Efektif tersedia Tidak Tetap
  3. 1.Entri data 11 bulan 4 orang 1 orang 3 orang permohonan hak 2. 3.
  4. 4.Tabel Hasil Analisis Kebutuhan Pegawai
5. a.bahwa untuk memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat secara optimal, dibutuhkan jumlah pegawai yang cukup di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
6. b.bahwa pada saat ini pemenuhan kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang dilakukan me1alui pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil masih belum mencukupi, sehingga perlu dilakukan pengadaan Pegawai Tidak Tetap;
7. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Kantor ;
  1. 1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318); KEPALA , TENTANG PENGANGKATANPEGAWAITIDAKTETAP DI LINGKUNGANKANTOR . KEPUTUSANKEPALA . NOMOR . [kop surat] KEPUTUSANPENGANGKATANPEGAWAITIDAKTETAP LAMPIRANII PERATURAN KEPALABADAN PERTANAHANNASIONAL NOMOR 2 TAHUN2014 TENTANG PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHANNASIONALREPUBLIKINDONESIA Mengingat Menimbang Tembusan: .
  3. 1.Pejabat Pembuat Komitmen Kantor . Nama NIP KEPALASATUANKERJA Ditetapkan di pada tanggal MEMUTUSKAN: KEPUTUSANKEPALA .. TENTANG PENGANGKATANPEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGANKANTOR . Mengangkat yang namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) sebagai Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Kantor ................. dengan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam lajur 3 Lampiran Keputusan ini. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai Tidak Tetap diatur dalam Kontrak Kerja antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Pegawai Tidak Tetap. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan mi, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
  4. 1.Surat Keputusan Hasil Seleksi Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Kantor ..... Tahun .... ;
  5. 2.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor ..... Tahun Anggaran ........ ;
  6. 3.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 155);
  7. 4.Keputusan Presiden Nomor 67/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
  8. 5.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor .... Tahun ..... tentang Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. KETIGA KEDUA KESATU Menetapkan Memperhatikan -------------------. .' -: Nama ·NIP KEPALA KANTOR . No. Nama Pekerjaan
(1)(2) (3) PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN KANTOR ....... LAMPI RAN KEPUTUSAN KEPALA . NOMOR TAHUN . TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP DJ LINGKUNGAN KANTOR .. UNITKERJA: KONTRAK KERJA PEGAWAI TIDAK TETAP NOMOR DAN TANGGAL KONTRAK: PEKERJAAN: NOMOR DAN TANGGAL SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP : SUMBER DANA: Dibebankan atas DIPA Tahun Anggaran _ untuk mata anggaran kegiatan WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: _ ( ) hari kalender /bulan NILAI PEKERJAAN Kuantitas Biaya Satuan (Rp) Total (Rp) {jumlah berms/ bidanq/ kegiatan/ .....j ..... / berkas/ bidang/ kegiatan Jumlah Terbilang: (Tempat, tgl/bln/thn) Pejabat Pembuat Komitmen Pegawai Tidak Tetap materai Rp 6.000, materai Rp 6.000, nama lengkap nama lengkap jabatan [kop surat] FORMAT KONTRAK KERJA PEGAWAI TIDAK TETAP UNTUK PEKERJAAN YANG DIBAYARKAN BERDASARKAN PER BERKAS/BIDANG/KEGIATAN LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Pasal 2 JUMLAH DANJANGKAWAKTUPEKERJMN
(1)Banyaknya (berkas/bidang/Kegiatan/ ...) yang harus dikerjakan oleh PIHAK KEDUAsejumlah .....
(2)Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama ....(han/bulan), terhitung mulai tanggal sampai dengan ..
(3)Berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, jumlah dan jangka waktu pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatas dapat ditambah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (batas akhir maksimal tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berjalan). I . a ; b ;
(2)Rincian pekerjaan yang dikerjakan oleh PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut: Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAKKEDUA. PIHAK PERTAMAdan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan sepakat untuk mengadakan perjanjian Kontrak untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

JENIS DANURAIANPEKERJAAN

(1)PIHAKKEDUAbekerja di kantor ..... pada (Subbaq/Beksi/Subseksi/Urusari ......) dengan status PEGAWAITIDAK TETAP dengan pekerjaan sebagai Bertindak untuk dan atas nama , untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAKPERTAMA.

2.Nama P1T Tempat tanggallahir: NPWP Alamat Pendidikan
1.Nama : PPK NIP Pangkat / Golongan : Jabatan Alamat Pada hari ini, tanggal bulan tahun , yang bertanda tangan dibawah ini: KETENTUANUMUM Nomor Tanggal . KONTRAKKERJA PEGAWAITIDAKTETAP Pasal 6 BERAKHIRNYA KONTRAKKERJA

(1)Kontrak Kerja antara PIHAK PERTAMAdengan PIHAK KEDUA berakhir apabila:
1. a.berakhirnya jangka waktu kontrak/perpanjangan kontrak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2;
2. b.PIHAKKEDUAmeninggal dunia/berhalangan tetap; atau
3. c.PIHAK KEDUA melanggar ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5.
(2)Dengan berakhirnya kontrak ini, maka PIHAKKEDUAtidak diberikan uang pesangon dan jasa lainnya.

Pasal 5

SANKSI

(1)PIHAK KEDUA diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis apabila tidak melaksanakan tugas dan pekerjaannya atau tidak masuk kantor 3 (tiga) hari kerja berturut-turut tanpa ijin.
(2)PIHAKKEDUAdiberikan sanksi berupa pemberhentian kerja apabila:
1. a.melanggar tata tertib kantor;
2. b.mendapatkan 3 (tiga) kali teguran tertulis;
3. c.melakukan perbuatan melawan hukum; dan/ atau
4. d.membocorkan kerahasiaan Negara yang terkait dengan buku tanah, surat ukur, warkah dan data pertanahan.

Pasal 4

HAKDANKEWAJIBAN

(1)PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pembayaran upah sesuai dengan jumlah pekerjaan yang telah selesai dikerjakan.
(2)PIHAKKEDUAwajib melaksanakan pekerjaan yang telah ditugaskan oleh PIHAK PERTAMAdengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.
(3)PIHAKKEDUAwajib mentaati tata tertib kantor, serta dilarang melakukan kejahatan baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/ Perdata, Undang-Undang Tindak Pidana Khusus,. maupun peraturan perundang-undangan lainnya, serta tidak melakukan perbuatanj tindakan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan kerugian secara administratif, finansial dan atau dapat merusak citra PIHAKPERTAMA. Pasa13 PEMBAYARANUPAH
(1)Sumber anggaran untuk pembayaran upah PIHAK KEDUA berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Tahun Anggaran .
(2)Satuan biaya untuk pembayaran 1(satu) berkas/bidang/kegiatan/ yang telah selesai dikerjakan oleh PIHAKKEDUAadalah sebesar Rp ..
(3)Jumlah total upah yang diberikan kepada PIHAKKEDUAdengan rincian : ..... berkas/bidang/kegiatan/ X Rp :::;Rp ..
(4)Pembayaran upah kepada PIHAKKEDUAdibayarkan oleh PIHAKPERTAMA per (minggu/bulan) berdasarkan jumlah pekerjaan yang telah selesai dikerjakan yang dibuktikan dengan laporan penyelesaian pekerjaan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMAdan disetujui oleh atasan langsung PIHAKKEDUA. NamaNama NIP PIHAKKEDUAPIHAKPERTAMA Pasal 8 KETENTUANPENUTUP Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalarn Kontrak mi, akan diatur kemudian atas dasar pemufakatan bersarna kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk Kontrak Tarnbahanj addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kontrak ini. Kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sarna. Kontrak ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak ditandatangani bersama.
(3)Dalarn hal PIHAK KEDUA akan memutuskan perjanjian kontrak kerja sebelum berakhirnya jangka waktu kontrak kerja, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu selarnbat-Iarnbatnya 14 (empat belas) hari sebelumnya, dan atas pemutusan perjanjian seperti ini PIHAK KEDUA tidak berhak mendapatkan ganti rugi apapun dari PIHAKPERTAMA.

Pasal 7

KETENTUANLAIN-LAIN Pegawai Tidak Tetap tidak berhak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. UNITKERJA: KONTRAK KERJA PEGAWAI TIDAKTETAP NOMOR DAN TANGGAL KONTRAK: PEKERJAAN: NOMOR DAN TANGGAL SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP : SUMBER DANA: Dibebankan atas DIPA Tahun Anggaran __ untuk mata anggaran kegiatan NILAI PEKERJAAN Jangka Waktu Pekerjaan Biaya Satuan (Rp) Total (Rp) ... bulan / bulan Jumlah Terbilang: (Tempat, tgll bln/ thn) Pejabat Pembuat Komitmen Pegawai Tidak Tetap materai Rp 6. 000, maierai Rp 6. 000, nama lengkap nama lengkap jabatan [kop surat} FORMAT KONTRAK KERJA PEGAWAI TIDAK TETAP UNTUK PEKERJAAN YANG DIBAYARKAN BERDASARKAN UPAH PER BULAN Pasal 2 JANGKAWAKTUPEKERJAAN Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAKKEDUA selama bulan, terhitung mulai tanggal sampai dengan . (batas akhir maksimal tanggal31 Desember Tahun Anggaran berjalan).

Pasal 3

PEMBAYARANUPAH

(1)Sumber anggaran untuk pembayaran upah PIHAK KEDUA berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor ...... Tahun Anggaran .......
(2)Pembayaran upah kepada PIHAKKEDUAdibayarkan oleh PIHAKPERTAMA di awal bulan dengan memperhatikan laporan kinerja PIHAKKEDUA oleh atasan langsung PIHAKKEDUA. Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAKKEDUA. PIHAK PERTAMAdan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan sepakat untuk mengadakan perjanjian Kontrak untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

JENIS PEKERJAAN PIHAK KEDUA bekerja di Kantor ..... pada (Subbag/Seksi/Subseksi/Urusan ...... ) dengan status PEGAWAI TIDAK TETAP dengan pekerjaan sebagai Bertindak untuk dan atas nama , untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAKPERTAMA.

2.Nama PTT Tempat tanggallahir: NPWP Alamat Pendidikan Pada hari ini, tanggal bulan tahun , yang bertanda tangan dibawah ini:
1.Nama : PPK NIP Pangkat / Golongan : Jabatan Alamat KETENTUANUMUM Nomor Tanggal . KONTRAKKERJA PEGAWAITIDAKTETAP Pasal 5 SANKSI

(1)PIHAK KEDUA diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis apabila tidak melaksanakan tugas dan pekerjaannya atau tidak masuk kantor 3 (tiga) hari kerja berturut-turut tanpa ijin.
(2)PIHAKKEDUAdiberikan sanksi berupa pemberhentian kerja apabila:
1. a.melanggar tata tertib kantor;
2. b.mendapatkan 3 (tiga) kali teguran tertulis;
3. c.melakukan perbuatan melawan hukum; danj atau
4. d.membocorkan kerahasiaan negara yang terkait dengan buku tanah, surat ukur, warkah dan data pertanahan.

Pasal 6

BERAKHIRNYA KONTRAKKERJA

(1)Kontrak Kerja antara PIHAK PERTAMAdengan PIHAK KEDUA berakhir apabila:
1. a.berakhimya jangka waktu kontrak kerja sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2;
2. b.PIHAKKEDUAmeninggal duniajberhalangan tetap; atau
3. c.PIHAK KEDUA melanggar ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5.
(2)Dengan berakhimya kontrak ini, maka PIHAKKEDUAtidak diberikan uang pesangon dan jasa lainnya.
(3)Dalam hal PIHAK KEDUA akan memutuskan perjanjian kontrak kerja sebelum berakhirnya jangka waktu kontrak kerja, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelumnya, dan atas pemutusan perjanjian seperti ini PIHAK KEDUA tidak berhak mendapatkan ganti rugi apapun dari PIHAKPERTAMA.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…