Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 13
Bersama ini disampaikan Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal, yang merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan untuk mewujudkan kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan publik dalam rangka kegiatan penanaman modal. Peraturan ini secara garis besar mengatur mengenai jenis pelayanan, persyaratan, biaya, waktu dan prosedur untuk melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengaturan agraria, tata ruang dan pertanahan dalam kegiatan penanaman modal. Berkaitan dengan pentingnya penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, perlu menjadi perhatian Saudara:
seluruh Indonesia. di Yth.
1 (satu) naskah peraturan Penyampaian Peraturan MenteriAgraria dan Tata Ruangj Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor2 Tahun 2015. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Jakarta, 20 Februari 2015787/7.1/11/2015Nomor Sifat Lampiran Hal rUSAT HUKUM DAN HUMAS - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANGIBPN Tembusan: Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. TATARUANO/MENTER!K~~RDNQ: KEPALA~u~, Demikian agar Saudara untuk mempedomani peraturan ini dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. C. bahwa dalam rangka monitoring dan evaluasi, pelayanan dan pengaturan agraria, tata ruang dan pertanahan di Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Agraria dan Tata RuangjBadan Pertanahan Nasional harus terintegrasi dengan aplikasi KKP- Web, sehingga dapat secara cepat dimonitor dan dievaluasi pelaksanaanya karena keberhasilan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu akan rnenjadi salah satu penilaian kinerja dari satuan kerja terkait;
PangkatjGolongan, Jabatan, Nomor Telepon dan Alamat email.mclalui email kireinaaki@gmail.com cc guspriadi24243@gmail.com paling lambat 28 Februari 2015; Menimbang PERATURANMENTERIAGRARIADANTATARUANGj KEPALABADANPERTANAHANNASIONAL NOMOR 2 TAHUN2015 TENTANG STANDARPELAYANANDANPENGATURANAGRARIA,TATARUANGDAN PERTANAHANDALAMKEGIATANPENANAMANMODAL MENTERIAGRARIADANTATARUANGj KEPALABADANPERTANAHANNASIONAL, bahwa untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 ten tang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan untuk mewujudkan kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan publik dalam rangka kegiatan penanaman modal, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruangj Kepala Badan Pertanahan Nasional ten tang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal;
5100);
MEMUTUSKAN... MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Pasal 6 ...
Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan biaya pelayanan yang diwajibkan kepada pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata RuangjBadan Pertanahan Nasional.
Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari pelayanan:
Ruang lingkup pengaturan peraturan ini meliputi:
Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam rangka kegiatan penanaman modal dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata RuangjBadan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah, dan Kantor Kabupaten j Kota. Menetapkan: PERATURAN MENTER! AGRARIA DAN TATA RUANGjKEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG STANDAR PELAYANANDAN PENGATURANAGRARIA, TATA RUANG DAN PERTANAHANDALAMKEGIATANPENANAMANMODAL. MEMUTUSKAN:
Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan, seluruh jajaran Kementerian Agraria dan Tata RuangjBadan Pertanahan Nasional pada semua tingkatan wajib mendukung terlaksananya Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal.
(2)Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Bagan Alir yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasa17 Jenis Pelayanan, Dasar Hukum, Persyaratan, Biaya, dan Waktu masing-masing jenis pelayanan sebagaimana climaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 dimuat dalam Tabel Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modaltercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(2)Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi permohonan pelayanan pertanahan yang di dalam prosesnya diketahui terdapat sengketa, konflik, perkara, atau masalah hukum lainnya dan berkasnya dapat dikembalikan kepada pemohon. REPUBLIKI::-JDONESIATAHUN 2015 NOMOR 184 MENTERIHUKUM DANHA A I MANUSIA REPUBLIK DO ESIA, e-: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2015 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 uari 2015
Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan agraria, rata ruang dan pertanahan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.
Membuka PDF…