DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Januari 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa ... Bersama ini disampaikan Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal, yang merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan untuk mewujudkan kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan publik dalam rangka kegiatan penanaman modal. Peraturan ini secara garis besar mengatur mengenai jenis pelayanan, persyaratan, biaya, waktu dan prosedur untuk melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengaturan agraria, tata ruang dan pertanahan dalam kegiatan penanaman modal. Berkaitan dengan pentingnya penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, perlu menjadi perhatian Saudara:
a.bahwa peraturan ini merupakan pedoman pelaksanaan pelayanan dan pengaturan agraria, tata ruang dan pertanahan dalam kegiatan penanaman modal;
b.bahwa seluruh jajaran Kementerian Agraria dan Tata RuangjBadan Pertanahan Nasional agar menyelenggarakan layanan agraria, tata ruang dan pertanahan dengan cepat dan tepat sesuai dengan standar prosedur dengan mengedepankan jangka waktu sebagaimana diatur dalam dalam Peraturan ini; seluruh Indonesia. di Yth.
1. 1.Sekretaris Utama, Inspektur Utama, Direktur Jenderal Penataan Ruang dan Para Deputi;
2. 2.Para DirekturjInspektur WilayahjKepala BirojKepala Pusat dan Ketua Sekolah TinggiPertanahan Nasional;
3. 3.Para Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan KabupatenjKota; 1 (satu) naskah peraturan Penyampaian Peraturan MenteriAgraria dan Tata Ruangj Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor2 Tahun 2015. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Jakarta, 20 Februari 2015787/7.1/11/2015Nomor Sifat Lampiran Hal rUSAT HUKUM DAN HUMAS - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANGIBPN Tembusan: Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. TATARUANO/MENTER!K~~RDNQ: KEPALA~u~, Demikian agar Saudara untuk mempedomani peraturan ini dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. C. bahwa dalam rangka monitoring dan evaluasi, pelayanan dan pengaturan agraria, tata ruang dan pertanahan di Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Agraria dan Tata RuangjBadan Pertanahan Nasional harus terintegrasi dengan aplikasi KKP- Web, sehingga dapat secara cepat dimonitor dan dievaluasi pelaksanaanya karena keberhasilan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu akan rnenjadi salah satu penilaian kinerja dari satuan kerja terkait;
d.Para Direktur bertanggung jawab dalam memberikan arahan, mengawasi dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan agraria, tata ruang dan pertanahan dalam kegiatan perianaman modal yang menjadi kewenangan nya;
e.Kepala Kantor Wilayah BPN agar memberikan pengarahan secara langsung kepada para Kepala Bidang dan Kepala Kantor Pertanahan di wilayah kerjanya masing-masing, serta mengawasi dan melaksanakan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
f.Masing-masing Direktorat dan Kantor Wilayah BPN membentuk Tim Pelaksana Pelayanan untuk pelaksanaan layanan agraria, tata ruang dan pertanahan dalam kegiatan penanaman modal, dan menunjuk 2 (dua) orang pegawai untuk ditugaskan sebagai penanggung jawab pelayanan, dan menyampaikan data kepada sekretariat pusat yang memuat Nama, Nip. PangkatjGolongan, Jabatan, Nomor Telepon dan Alamat email.mclalui email kireinaaki@gmail.com cc guspriadi24243@gmail.com paling lambat 28 Februari 2015; Menimbang PERATURANMENTERIAGRARIADANTATARUANGj KEPALABADANPERTANAHANNASIONAL NOMOR 2 TAHUN2015 TENTANG STANDARPELAYANANDANPENGATURANAGRARIA,TATARUANGDAN PERTANAHANDALAMKEGIATANPENANAMANMODAL MENTERIAGRARIADANTATARUANGj KEPALABADANPERTANAHANNASIONAL, bahwa untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 ten tang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan untuk mewujudkan kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan publik dalam rangka kegiatan penanaman modal, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruangj Kepala Badan Pertanahan Nasional ten tang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal;

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ten tang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Repu blik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);
5.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 155);
6.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 ten tang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
8.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121jP Tahun 2014 ten tang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; MEMUTUSKAN... MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Pasal 6 ...

Pasal 5

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan biaya pelayanan yang diwajibkan kepada pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata RuangjBadan Pertanahan Nasional.

Pasal 4

(1)Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa dokumen pertanahan dan dokumen yang berkaitan dengan pertanahan.
(2)Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, Pejabat Kementerian Agraria dan Tata RuangjBadan Pertanahan Nasional yang ditugaskan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi.

Pasal 3

Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari pelayanan:

a.informasi ketersediaan tanah;
b.pertimbangan teknis pertanahan;
c.pengukuran bidang tanah;
d.penetapan hak atas tanah;
e.pendaftaran keputusan hak atas tanah; dan
f.pengelolaan pengaduan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan peraturan ini meliputi:

a.jenis pelayanan;
b.persyaratan;
c.biaya;
d.waktu; dan
e.prosedur.

Pasal 1

Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam rangka kegiatan penanaman modal dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata RuangjBadan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah, dan Kantor Kabupaten j Kota. Menetapkan: PERATURAN MENTER! AGRARIA DAN TATA RUANGjKEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG STANDAR PELAYANANDAN PENGATURANAGRARIA, TATA RUANG DAN PERTANAHANDALAMKEGIATANPENANAMANMODAL. MEMUTUSKAN:

Pasal 10

Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan, seluruh jajaran Kementerian Agraria dan Tata RuangjBadan Pertanahan Nasional pada semua tingkatan wajib mendukung terlaksananya Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 9

(1)Pejabat Kementerian Agraria dan Tata RuangjBadan Pertanahan Nasional yang ditugaskan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruangj Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Badan KoordinasiPenanaman Modalsecara berkala setiap 6 (enam)bulan.
(2)Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor KabupatenjKota Kementerian Agraria dan Tata RuangjBadan Pertanahan Nasional yang terdapat layanan kegiatan penanaman modal melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan kepada Pejabat Kementerian Agraria dan Tata RuangjBadan Pertanahan Nasional yang ditugaskan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modalsecara berkala setiap bulan.

Pasal 8

(1)Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan tahapan proses pelayanan untuk masing-masing jenis kegiatan.
(2)Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Bagan Alir yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasa17 Jenis Pelayanan, Dasar Hukum, Persyaratan, Biaya, dan Waktu masing-masing jenis pelayanan sebagaimana climaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 dimuat dalam Tabel Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modaltercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

(1)Waktu sebagaimana climaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan jangka waktu penyelesaian pelayanan agraria, tata ruang dan pertanahan terhitung sejak penerimaan berkas lengkap dan telah lunas pembayaran biaya yang ditetapkan.
(2)Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi permohonan pelayanan pertanahan yang di dalam prosesnya diketahui terdapat sengketa, konflik, perkara, atau masalah hukum lainnya dan berkasnya dapat dikembalikan kepada pemohon. REPUBLIKI::-JDONESIATAHUN 2015 NOMOR 184 MENTERIHUKUM DANHA A I MANUSIA REPUBLIK DO ESIA, e-: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2015 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 uari 2015

Pasal 13

Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan agraria, rata ruang dan pertanahan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…