DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi keuangan diperlukan pedoman Harga Satuan Biaya Masukan Lainnya untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam membentuk Indeks Biaya Keluaran dan Total Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021 di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2021; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
5.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
6.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1680);
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Satuan Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
9.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
10.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG SATUAN BIAYA MASUKAN LAINNYA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Satuan Biaya Masukan Lainnya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Satuan Biaya Masukan Lainnya adalah satuan biaya berupa harga satuan dan tarif yang ditetapkan untuk acuan pelaksanaan anggaran.
2.Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian Negara/Lembaga yang disusun menurut bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
3.Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk menghasilkan biaya komponen keluaran (output).
4.Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk menghasilkan biaya komponen keluaran hasil (output).
5.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
6.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk menetapkan Satuan Biaya Masukan Lainnya sebagai pedoman bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian dalam penyusunan RKA-K/L dan pelaksanaan anggaran.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan dokumen RKA-K/L yang tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel.

Pasal 3

(1)Satuan Biaya Masukan Lainnya pada Peraturan Menteri ini terdiri dari Tarif transportasi kegiatan pertanahan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-K/L dan pelaksanaan anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.dipergunakan untuk membentuk komponen keluaran yang dibelanjakan di dalam negeri dengan sumber pembiayaan melalui dana rupiah murni, penerimaan negara bukan pajak, pinjaman atau hibah dalam dan luar negeri, dan sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.dititikberatkan pada analisa biaya dari spesifikasi teknis keluaran.
(2)Satuan Biaya Masukan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RKA-K/L, Satuan Biaya Masukan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi sebagai:

a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-K/L tahun 2021;
b.bahan penghitungan pagu indikatif, pagu anggaran, dan pagu alokasi anggaran Kementerian tahun 2021.

Pasal 5

(1)Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Kementerian bertanggung jawab atas kebenaran formal dan material terhadap penggunaan Satuan Biaya Masukan Lainnya dalam penyusunan RKA-K/L dan pelaksanaan anggaran Kementerian tahun 2021;
(2)Pengawasan atas penggunaan Satuan Biaya Masukan Lainnya dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Satuan Biaya Masukan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menjadi dasar penyusunan RKA-K/L tahun 2021 dan sebagai acuan dalam pelaksanaan anggaran tahun 2021.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG SATUAN BIAYA MASUKAN LAINNYA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2021 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI KEGIATAN PERTANAHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL No. Satuan Biaya Masukan Lainnya SBM Lainnya KeteranganHarga (Rp) Vol. dan Satuan 1 2 3 4 5 1 Transport Kategori I 860.000 1 Orang/Kali (Pergi-Pulang) Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara 2 Transport Kategori II 685.000 1 Orang/Kali (Pergi-Pulang) Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung 3 Transport Kategori III 515.000 1 Orang/Kali (Pergi-Pulang) Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Gorontalo 4 Transport Kategori IV 330.000 1 Orang/Kali (Pergi-Pulang) Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung No. Satuan Biaya Masukan Lainnya SBM Lainnya KeteranganHarga (Rp) Vol. dan Satuan 1 2 3 4 5 5 Transport Kategori VI 2.500.000 1 Orang/Kali (Pergi-Pulang) daerah kepulauan/ terpencil/terluar MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ttd. SOFYAN A. DJALIL

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…