DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017

Nomor: 20
Tahun: 2017
Ditetapkan: 19 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi keuangan diperlukan pedoman Harga Satuan Biaya Keluaran Kegiatan yang menghasilkan Indeks Biaya Keluaran dan Total Biaya Keluaran di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Satuan Biaya Keluaran Kegiatan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2018; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351);
8.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
9.Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.02/2010 tentang Indeks Dalam Rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan PNBP Pada Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.02/2010 tentang Indeks dalam rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan PNBP Pada Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 373);
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK. 02/203 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 342);
12.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);
13.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 694).
14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 916); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG SATUAN BIAYA KELUARAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
2.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
3.Indeks Biaya Keluaran adalah Standar Biaya Keluaran untuk menghasilkan satu volume keluaran output yang ditetapkan oleh Menteri di luar Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.
4.Total Biaya Keluaran adalah Standar Biaya Keluaran untuk menghasilkan total volume keluaran output.
5.Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang berisi dokumen rencana keuangan tahunan yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga.
6.Keluaran (Output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan, sasaran dan program.
7.Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran (Output) dari Kegiatan dalam satu program.
8.Kinerja adalah Prestasi Kerja berupa Keluaran (Output) dari suatu Kegiatan atau Hasil (Outcome) dari suatu Program dengan Kuantitas dan Kualitas terukur.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk menetapkan Satuan Biaya Keluaran Kegiatan sebagai pedoman bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian dalam penyusunan RKA-K/L;
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan dokumen RKA-K/L yang tertib, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel.

BAB III

SATUAN BIAYA KELUARAN KEGIATAN

Pasal 3

(1)Satuan Biaya Keluaran Kegiatan di lingkungan Kementerian terdiri dari Indeks Biaya Keluaran Kegiatan dan Total Biaya Keluaran Kegiatan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-K/L, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.dipergunakan untuk komponen Keluaran yang dibelanjakan di dalam negeri dengan sumber pembiayaan melalui dana Rupiah Murni, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN), dan sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
2. b.dititikberatkan pada analisa biaya dari spesifikasi teknis masing-masing Keluaran.
(2)Indeks Biaya Keluaran Kegiatan di lingkungan Kementerian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Dalam hal Indeks Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Perhitungan Rumus maka perhitungannya dilakukan sesuai dengan:
1. a.ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; dan/atau
2. b.ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan mengenai indeks dalam rangka penghitungan penetapan tarif pelayanan PNBP pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
(4)Total Biaya Keluaran Kegiatan di lingkungan Kementerian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RKA-K/L di lingkungan Kementerian, Indeks Biaya Keluaran dan Total Biaya Keluaran Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi sebagai:

a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Tahun 2018;
b.referensi penyusunan prakiraan maju; dan
c.bahan penghitungan pagu indikatif, pagu anggaran dan pagu alokasi anggaran Kementerian Tahun 2019.

Pasal 5

(1)Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Indeks Biaya Keluaran dan Total Biaya Keluaran Kegiatan berfungsi sebagai batas tertinggi;
(2)Batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.

Pasal 6

(1)Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian bertanggung jawab atas penggunaan Indeks Biaya Keluaran dan Total Biaya Keluaran Kegiatan Tahun 2018 dalam pelaksanaan penyusunan RKA-K/L Kementerian Tahun 2018 dan memprioritaskan pengalokasian anggarannya.
(2)Pengawasan atas penggunaan Indeks Biaya Keluaran dan Total Biaya Keluaran Kegiatan Tahun 2018 dilakukan oleh Inspektorat Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2017 MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Ttd. SOFYAN A. DJALIL Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 111 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG SATUAN BIAYA KELUARAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2018 INDEKS BIAYA KELUARAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL No Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/Kategori Volume Indeks Biaya 1 2 3 4 5 1 Pelayanan Titik Informasi Koordinat 1 Titik 40.000 2 Informasi Bidang Tanah Prona Sistematik Lengkap Kategori I Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara 1 Bidang 156.000 3 Informasi Bidang Tanah Prona Sistematik Lengkap Kategori II Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, Bangka Belitung 1 Bidang 130.500 4 Informasi Bidang Tanah Prona Sistematik Lengkap Kategori III Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Gorontalo 1 Bidang 106.000 5 Informasi Bidang Tanah Prona Sistematik Lengkap Kategori IV Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung 1 Bidang 79.000 6 Informasi Bidang Tanah Prona Sistematik Lengkap Kategori V Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali 1 Bidang 53.000 7 Informasi Bidang Tanah Prona Sistematik Lengkap Kategori VI Wilayah Kepulauan 1 Bidang 268.000 8 Informasi Bidang Tanah Prona Sistematik Lengkap Kategori VII Daerah Terpencil 1 Bidang 482.300 9 Pengukuran Batas Bidang Tanah (Kantah) 1 Bidang Perhitungan Rumus 10 Pengukuran Massal (Kantah) 1 Bidang Perhitungan Rumus 11 Pengembalian Batas (Kantah) 1 Bidang Perhitungan Rumus 12 Pengukuran Batas Bidang Tanah (Kanwil) 1 Bidang Perhitungan Rumus 13 Pengukuran Massal (Kanwil) 1 Bidang Perhitungan Rumus 14 Pengembalian Batas (Kanwil) 1 Bidang Perhitungan Rumus No Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/Kategori Volume Indeks Biaya 1 2 3 4 5 15 Layanan Informasi Kutipan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko) Informasi Kutipan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko) 1 Dokumen 11.600 16 Layanan Informasi Kutipan Copy Warkah Informasi Kutipan Copy Warkah 1 Dokumen 62.600 17 Layanan Informasi Kutipan Denah Satuan Rumah Susun Informasi Kutipan Denah Satuan Rumah Susun 1 Dokumen 15.200 18 Layanan Informasi Kutipan Surat Ukur (kegiatan pengukuran yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan lainnya) Informasi Kutipan Surat Ukur (kegiatan pengukuran yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan lainnya) 1 Dokumen 19.600 19 Panitia Pemeriksaan Tanah A dan Tim Peneliti Tanah Tanah Pertanian 1 Bidang Perhitungan Rumus 20 Panitia Pemeriksaan Tanah A dan Tim Peneliti Tanah Tanah Non Pertanian 1 Bidang Perhitungan Rumus 21 Panitia Pemeriksaan Tanah A dan Tim Peneliti Tanah Massal Tanah Pertanian 1 Bidang Perhitungan Rumus 22 Panitia Pemeriksaan Tanah A dan Tim Peneliti Tanah Massal Tanah Non Pertanian 1 Bidang Perhitungan Rumus 23 Pengolahan Data Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstatasi Tanah Pertanian 1 Bidang Perhitungan Rumus 24 Pengolahan Data Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstatasi Tanah Non Pertanian 1 Bidang Perhitungan Rumus 25 Panitia P3MB Bidang 1 Bidang Perhitungan Rumus 26 Panitia Pemeriksaan Tanah B Bidang 1 Bidang Perhitungan Rumus 27 Informasi Pengecekan Sertipikat Bidang 1 Bidang 9.500 28 Informasi Data Pendaftaran Tanah Melalui SKPT Bidang 1 Bidang 11.000 29 Pendaftaran Tanah Pertama Kali (Sertipikat Swadaya) Bidang 1 Bidang 10.000 30 Pemeliharaan data Pertanahan Bidang 1 Bidang 16.000 31 Pemeliharaan data Pertanahan (Pemecahan dan Pemisahan) Bidang 1 Bidang 16.000 32 Sumpah dan naskah pengumuman untuk Penggantian Blanko Sertifikat Bidang 1 Bidang 72.000 33 Pemberian Surat Keputusan cuti PPAT oleh Kakanwil untuk cuti antara 3 sampai dengan 6 bulan 1 SK 41.000 34 Pemberian Surat Keputusan cuti PPAT oleh Kakantah untuk cuti sampai dengan 3 bulan 1 SK 10.000 35 Sumpah Jabatan sebagai PPAT/paket/5 orang Sumpah Jabatan sebagai PPAT/paket/5 orang 1 SK 1.985.000 36 Sumpah Jabatan sebagai PPAT Sementara/paket/10 orang Sumpah Jabatan sebagai PPAT Sementara/paket/10 orang 1 SK 2.135.000 37 Penunjukan sebagai PPAT Sementara/orang Penunjukan sebagai PPAT Sementara/orang 1 SK 70.000 38 Pelayanan Peta Analisis Penatagunaan Tanah Berwarna Format A0 Peta Analisis Penatagunaan Tanah Berwarna Format A0 1 Layanan 90.000 39 Pelayanan Peta Analisis Penatagunaan Tanah Berwarna Format A1 Peta Analisis Penatagunaan Tanah Berwarna Format A1 1 Layanan 67.500 40 Pelayanan Peta Analisis Penatagunaan Tanah Berwarna Format A2 Peta Analisis Penatagunaan Tanah Berwarna Format A2 1 Layanan 52.000 41 Pelayanan Peta Analisis Penatagunaan Tanah Berwarna Format A3 Peta Analisis Penatagunaan Tanah Berwarna Format A3 1 Layanan 38.500 No Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/Kategori Volume Indeks Biaya 1 2 3 4 5 42 Pelayanan Peta Analisis Penatagunaan Tanah Berwarna Format A4 Peta Analisis Penatagunaan Tanah Berwarna Format A4 1 Layanan 30.500 43 Pelayanan Peta Analisis Penatagunaan Tanah Hitam Putih Format A0 Peta Analisis Penatagunaan Tanah Hitam Putih Format A0 1 Layanan 65.000 44 Pelayanan Peta Analisis Penatagunaan Tanah Hitam Putih Format A1 Peta Analisis Penatagunaan Tanah Hitam Putih Format A1 1 Layanan 45.000 45 Pelayanan Peta Analisis Penatagunaan Tanah Hitam Putih Format A2 Peta Analisis Penatagunaan Tanah Hitam Putih Format A2 1 Layanan 32.000 46 Pelayanan Peta Analisis Penatagunaan Tanah Hitam Putih Format A3 Peta Analisis Penatagunaan Tanah Hitam Putih Format A3 1 Layanan 19.750 47 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir JAWA TENGAH 1 SP 87.626.000 48 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir JAWA TIMUR 1 SP 92.514.000 49 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir ACEH 1 SP 93.351.000 50 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir SUMATERA UTARA 1 SP 98.694.000 51 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir RIAU 1 SP 91.115.000 52 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir KALIMANTAN BARAT 1 SP 91.158.000 53 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir KALIMANTAN SELATAN 1 SP 97.610.000 54 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir KALIMANTAN TIMUR 1 SP 95.923.000 55 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir SULAWESI UTARA 1 SP 102.146.000 56 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir SULAWESI TENGAH 1 SP 100.782.000 57 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir SULAWESI SELATAN 1 SP 105.952.000 58 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir SULAWESI TENGGARA 1 SP 102.868.000 59 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir MALUKU 1 SP 112.662.000 60 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir NUSA TENGGARA BARAT 1 SP 105.368.000 61 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir NUSA TENGGARA TIMUR 1 SP 108.200.000 62 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir PAPUA 1 SP 125.972.000 63 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir BENGKULU 1 SP 97.374.000 64 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir GORONTALO 1 SP 90.978.000 65 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir MALUKU UTARA 1 SP 109.634.000 66 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir KEPULAUAN RIAU 1 SP 103.158.000 67 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir PAPUA BARAT 1 SP 132.450.000 68 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir DKI JAKARTA 1 SP 113.204.000 69 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir JAWA TIMUR 1 SP 128.720.000 No Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/Kategori Volume Indeks Biaya 1 2 3 4 5 70 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir ACEH 1 SP 117.410.000 71 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir SUMATERA BARAT 1 SP 97.664.000 72 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir KALIMANTAN BARAT 1 SP 119.864.000 73 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir SULAWESI UTARA 1 SP 120.868.000 74 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir SULAWESI TENGAH 1 SP 120.999.000 75 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir SULAWESI SELATAN 1 SP 120.996.000 76 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir SULAWESI TENGGARA 1 SP 120.658.000 77 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir MALUKU 1 SP 140.298.000 78 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir BALI 1 SP 152.024.000 79 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir NUSA TENGGARA BARAT 1 SP 120.808.000 80 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir PAPUA 1 SP 161.902.000 81 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir BANTEN 1 SP 111.718.000 82 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir BANGKA BELITUNG 1 SP 117.684.000 83 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir SULAWESI BARAT 1 SP 113.140.000 84 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir KEPULAUAN RIAU 1 SP 121.314.000 85 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir PAPUA BARAT 1 SP 158.912.000 86 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Tertentu JAWA BARAT 1 SP 97.892.000 87 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Tertentu D.I. YOGYAKARTA 1 SP 116.190.000 88 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Tertentu JAMBI 1 SP 92.630.000 89 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Tertentu KALIMANTAN TENGAH 1 SP 104.590.000 90 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Potensi Penataan Kawasan P3WT JAWA BARAT 1 SP 101.548.000 91 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Potensi Penataan Kawasan P3WT JAWA TIMUR 1 SP 112.096.000 92 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Potensi Penataan Kawasan P3WT RIAU 1 SP 88.300.000 93 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Potensi Penataan Kawasan P3WT LAMPUNG 1 SP 83.286.000 94 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Potensi Penataan Kawasan P3WT KALIMANTAN SELATAN 1 SP 95.062.000 95 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Potensi Penataan Kawasan P3WT KALIMANTAN TIMUR 1 SP 109.322.000 96 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Potensi Penataan Kawasan P3WT SULAWESI UTARA 1 SP 99.308.000 97 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Potensi Penataan Kawasan P3WT BALI 1 SP 125.508.000 98 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Potensi Penataan Kawasan P3WT PAPUA 1 SP 129.794.000 99 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Potensi Penataan Kawasan P3WT SULAWESI BARAT 1 SP 93.666.000 No Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/Kategori Volume Indeks Biaya 1 2 3 4 5 100 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Kawasan P3WT JAWA BARAT 1 SP 64.487.000 101 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Kawasan P3WT D.I. YOGYAKARTA 1 SP 75.208.000 102 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Kawasan P3WT JAMBI 1 SP 65.855.000 103 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Kawasan P3WT SUMATERA SELATAN 1 SP 81.987.000 104 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Kawasan P3WT LAMPUNG 1 SP 64.861.000 105 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Kawasan P3WT KALIMANTAN TENGAH 1 SP 74.651.000 106 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Kawasan P3WT KALIMANTAN SELATAN 1 SP 73.197.000 107 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Kawasan P3WT KALIMANTAN TIMUR 1 SP 79.745.000 108 Output Data WP3WT; Suboutput: Data Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Kawasan P3WT BALI 1 SP 90.399.000 109 Sertipikat Konsolidasi Tanah (Swadaya) Tanah Pertanian 1 Bidang Perhitungan Rumus 110 Sertipikat Konsolidasi Tanah (Swadaya) Tanah Non Pertanian 1 Bidang Perhitungan Rumus MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Ttd. SOFYAN A DJALIL LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG SATUAN BIAYA KELUARAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2018 TOTAL BIAYA KELUARAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL No. Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/ Kategori Volume Total Biaya 1 2 3 4 5 1 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Aceh 100.000 Hektar 200.161.000 2 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Jawa Barat 68.000 Hektar 132.844.000 3 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Sumatera Barat 19.000 Hektar 65.385.000 4 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Jawa Tengah 45.000 Hektar 90.002.000 5 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Riau 42.000 Hektar 94.589.000 6 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Jambi 79.000 Hektar 141.726.000 7 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Jawa Timur 86.000 Hektar 166.087.000 8 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Sumatera Selatan 53.000 Hektar 125.014.000 9 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Kalimantan Selatan 112.000 Hektar 201.386.000 10 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Sulawesi Tenggara 58.000 Hektar 123.723.000 11 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Maluku 64.000 Hektar 145.577.000 12 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Nusa Tenggara Barat 30.000 Hektar 81.482.000 13 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Banten 18.000 Hektar 61.487.000 14 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Papua 42.000 Hektar 119.761.000 15 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Kalimantan Barat 81.000 Hektar 145.557.000 16 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Gorontalo 34.000 Hektar 85.708.000 No. Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/ Kategori Volume Total Biaya 1 2 3 4 5 17 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Bangka Belitung 20.000 Hektar 59.982.000 18 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Maluku Utara 60.000 Hektar 125.063.000 19 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Kalimantan Timur 59.000 Hektar 145.277.000 20 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Sulawesi Barat 50.000 Hektar 98.261.000 21 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Papua Barat 35.000 Hektar 106.558.000 22 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Sulawesi Selatan 97.000 Hektar 189.214.000 23 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Bengkulu 43.000 Hektar 99.210.000 24 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Kalimantan Tengah 61.000 Hektar 134.671.000 25 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Lampung 76.000 Hektar 125.105.000 26 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Sulawesi Tengah 75.000 Hektar 150.149.000 27 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Sulawesi Utara 108.000 Hektar 186.480.000 28 Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 Sumatera Utara 52.000 Hektar 107.079.000 29 Peta Tematik DKI Jakarta 20.000 Hektar 64.621.000 30 Peta Tematik Jawa Barat 30.000 Hektar 132.549.600 31 Peta Tematik Jawa Tengah 20.000 Hektar 91.506.000 32 Peta Tematik D.I. Yogyakarta 10.000 Hektar 61.792.000 33 Peta Tematik Jawa Timur 15.000 Hektar 82.420.050 34 Peta Tematik Aceh 15.000 Hektar 79.434.000 35 Peta Tematik Sumatera Utara 30.000 Hektar 125.471.100 36 Peta Tematik Sumatera Barat 15.000 Hektar 79.305.000 37 Peta Tematik Riau 15.000 Hektar 77.595.000 38 Peta Tematik Jambi 25.000 Hektar 108.320.500 39 Peta Tematik Sumatera Selatan 40.000 Hektar 169.332.400 40 Peta Tematik Lampung 30.000 Hektar 119.525.100 41 Peta Tematik Kalimantan Barat 40.000 Hektar 162.201.200 42 Peta Tematik Kalimantan Tengah 20.000 Hektar 100.328.600 43 Peta Tematik Kalimantan Selatan 30.000 Hektar 126.450.000 44 Peta Tematik Kalimantan Timur 30.000 Hektar 160.058.100 45 Peta Tematik Sulawesi Utara 10.000 Hektar 64.277.500 46 Peta Tematik Sulawesi Tengah 15.000 Hektar 83.554.500 47 Peta Tematik Sulawesi Selatan 10.000 Hektar 67.507.500 48 Peta Tematik Sulawesi Tenggara 25.000 Hektar 114.749.500 49 Peta Tematik Maluku 25.000 Hektar 133.907.000 50 Peta Tematik Bali 30.000 Hektar 154.904.100 51 Peta Tematik Nusa Tenggara Barat 40.000 Hektar 167.283.200 52 Peta Tematik Nusa Tenggara Timur 40.000 Hektar 165.517.200 53 Peta Tematik Papua 40.000 Hektar 233.052.000 54 Peta Tematik Bengkulu 10.000 Hektar 64.968.500 55 Peta Tematik Banten 25.000 Hektar 117.447.000 56 Peta Tematik Gorontalo 15.000 Hektar 80.631.450 57 Peta Tematik Bangka Belitung 15.000 Hektar 78.055.500 No. Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/ Kategori Volume Total Biaya 1 2 3 4 5 58 Peta Tematik Maluku Utara 20.000 Hektar 112.497.000 59 Peta Tematik Sulawesi Barat 30.000 Hektar 124.290.600 60 Peta Tematik Kepulauan Riau 20.000 Hektar 97.644.000 61 Peta Tematik Papua Barat 20.000 Hektar 131.099.000 62 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) DKI Jakarta 1 Kanwil 71.228.600 63 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Jawa Barat 1 Kanwil 226.430.000 64 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Jawa Tengah 1 Kanwil 225.580.000 65 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) D.I. Yogyakarta 1 Kanwil 116.425.000 66 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Jawa Timur 1 Kanwil 122.820.000 67 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Aceh 1 Kanwil 91.745.000 68 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Sumatera Utara 1 Kanwil 147.460.000 69 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Sumatera Barat 1 Kanwil 101.670.000 70 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Riau 1 Kanwil 87.902.000 71 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Jambi 1 Kanwil 196.622.000 72 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Sumatera Selatan 1 Kanwil 142.100.000 73 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Lampung 1 Kanwil 135.870.000 74 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Kalimantan Barat 1 Kanwil 161.490.000 75 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Kalimantan Tengah 1 Kanwil 185.954.000 76 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Kalimantan Selatan 1 Kanwil 138.040.000 77 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Kalimantan Timur 1 Kanwil 272.043.000 78 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Sulawesi Utara 1 Kanwil 167.523.000 79 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Sulawesi Tengah 1 Kanwil 190.604.000 80 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Sulawesi Selatan 1 Kanwil 239.300.000 81 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Sulawesi Tenggara 1 Kanwil 197.670.000 82 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Maluku 1 Kanwil 129.915.000 83 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Bali 1 Kanwil 183.734.200 84 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Nusa Tenggara Barat 1 Kanwil 153.830.000 85 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Nusa Tenggara Timur 1 Kanwil 140.498.000 86 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Papua 1 Kanwil 147.358.000 No. Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/ Kategori Volume Total Biaya 1 2 3 4 5 87 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Bengkulu 1 Kanwil 106.818.000 88 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Banten 1 Kanwil 100.776.000 89 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Gorontalo 1 Kanwil 197.008.000 90 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Bangka Belitung 1 Kanwil 110.790.000 91 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Maluku Utara 1 Kanwil 211.140.000 92 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Kepulauan Riau 1 Kanwil 64.500.000 93 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Sulawesi Barat 1 Kanwil 111.822.000 94 Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) Papua Barat 1 Kanwil 169.445.000 95 Kegiatan Usaha Bersama Kategori I (Wilayah I: Provinsi Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat) 1 Satker 187.042.800 96 Kegiatan Usaha Bersama Kategori II (Wilayah II: Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau) 1 Satker 161.594.800 97 Kegiatan Usaha Bersama Kategori III (Wilayah III: Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat) 1 Satker 140.357.800 98 Kegiatan Usaha Bersama Kategori IV (Wilayah IV: Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan, Bengkulu, Gorontalo) 1 Satker 116.177.800 No. Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/ Kategori Volume Total Biaya 1 2 3 4 5 99 Kegiatan Usaha Bersama Kategori V (Wilayah V: Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Banten) 1 Satker 94.367.800 100 Layanan Pengaduan (Kantah) Kantor Pertanahan 1 Kasus 2.558.000 101 Analisa Sengketa/Konflik (Kantah) Kantor Pertanahan 1 Kasus 10.800.000 102 Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus (Kantah) Kantor Pertanahan 1 Kasus 2.800.000 103 Layanan Pengaduan (Kanwil) Kantor Wilayah 1 Kasus 2.558.000 104 Penanganan Sengketa Tanah dan Ruang Kategori I (Kanwil) Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara 1 Kasus 57.794.000 105 Penanganan Sengketa Tanah dan Ruang Kategori II (Kanwil) Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Kep. Riau, Bangka Belitung 1 Kasus 40.734.000 106 Penanganan Sengketa Tanah dan Ruang Kategori III (Kanwil) Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Gorontalo 1 Kasus 60.398.000 107 Penanganan Sengketa Tanah dan Ruang Kategori IV (Kanwil) Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung 1 Kasus 36.514.000 108 Penanganan Sengketa Tanah dan Ruang Kategori V (Kanwil) D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali 1 Kasus 36.034.000 109 Penanganan Sengketa Tanah dan Ruang Kategori VI (Kanwil) DKI Jakarta 1 Kasus 14.070.000 110 Penanganan Sengketa Tanah dan Ruang Kategori VII (Kanwil) Jawa Barat dan Banten 1 Kasus 30.874.000 No. Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/ Kategori Volume Total Biaya 1 2 3 4 5 111 Upaya Pencegahan Timbulnya Sengketa Kategori I (Kanwil) Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara 1 Kasus 166.834.000 112 Upaya Pencegahan Timbulnya Sengketa Kategori II (Kanwil) Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, Bangka Belitung 1 Kasus 144.714.000 113 Upaya Pencegahan Timbulnya Sengketa Kategori III (Kanwil) Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Gorontalo 1 Kasus 178.522.000 114 Upaya Pencegahan Timbulnya Sengketa Kategori IV (Kanwil) Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung 1 Kasus 140.174.000 115 Upaya Pencegahan Timbulnya Sengketa Kategori V (Kanwil) D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali 1 Kasus 148.734.000 116 Upaya Pencegahan Timbulnya Sengketa Kategori VI (Kanwil) DKI Jakarta 1 Kasus 76.660.000 117 Upaya Pencegahan Timbulnya Sengketa Kategori VII (Kanwil) Jawa Barat dan Banten 1 Kasus 143.644.000 118 Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Kategori I (Kantah) Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara 1 Kasus 65.935.000 119 Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Kategori II (Kantah) Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, Bangka Belitung 1 Kasus 48.735.000 120 Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Kategori III (Kantah) Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Gorontalo 1 Kasus 57.055.000 No. Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/ Kategori Volume Total Biaya 1 2 3 4 5 121 Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Kategori IV (Kantah) Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung 1 Kasus 48.895.000 122 Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Kategori V (Kantah) D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali 1 Kasus 47.935.000 123 Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Kategori VI (Kantah) DKI Jakarta 1 Kasus 18.345.000 124 Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Kategori VII (Kantah) Jawa Barat dan Banten 1 Kasus 50.015.000 125 Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Kategori I (Kanwil) Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara 1 Kasus 78.578.000 126 Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Kategori II (Kanwil) Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, Bangka Belitung 1 Kasus 58.598.000 127 Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Kategori III (Kanwil) Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Gorontalo 1 Kasus 66.675.000 128 Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Kategori IV (Kanwil) Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung 1 Kasus 56.229.000 129 Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Kategori V (Kanwil) D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali 1 Kasus 55.209.000 130 Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Kategori VI (Kanwil) DKI Jakarta 1 Kasus 20.997.000 131 Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Kategori VII (Kanwil) Jawa Barat dan Banten 1 Kasus 53.755.000 132 Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Aceh Aceh 950 Hektar 98.498.850 133 Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Bengkulu Bengkulu 2.850 Hektar 84.425.000 134 Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Gorontalo Gorontalo 600 Hektar 24.640.200 No. Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/ Kategori Volume Total Biaya 1 2 3 4 5 135 Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan 1.000 Hektar 28.095.000 136 Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Barat 5.900 Hektar 301.242.200 137 Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah 200 Hektar 19.753.800 138 Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Kalimantan Timur Kalimantan Timur 510 Hektar 22.897.150 139 Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Maluku Utara Maluku Utara 1.056 Hektar 93.454.944 140 Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat 950 Hektar 96.290.100 141 Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur 300 Hektar 55.254.900 142 Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Riau Riau 197 Hektar 29.277.333 143 Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan 1.016 Hektar 62.845.000 144 Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah 3.453 Hektar 240.380.000 145 Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara 950 Hektar 41.278.450 146 Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Sulawesi Barat Sulawesi Barat 370 Hektar 55.804.880 147 Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Sulawesi Utara Sulawesi Utara 1.007 Hektar 94.934.925 148 Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Sumatera Barat Sumatera Barat 901 Hektar 69.699.400 149 Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Sumatera Selatan Sumatera Selatan 1.030 Hektar 27.275.000 150 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Aceh Aceh 1 Satker 133.152.000 151 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Bangka Belitung Bangka Belitung 1 Satker 123.440.000 152 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Bali Bali 1 Satker 178.935.000 153 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Banten Banten 1 Satker 142.886.000 154 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Bengkulu Bengkulu 1 Satker 138.088.000 155 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi D.I. Yogyakarta D.I. Yogyakarta 1 Satker 128.141.000 156 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Gorontalo Gorontalo 1 Satker 151.118.000 No. Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/ Kategori Volume Total Biaya 1 2 3 4 5 157 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Jawa Barat Jawa Barat 1 Satker 139.985.000 158 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Jambi Jambi 1 Satker 120.410.000 159 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Jawa Tengah Jawa Tengah 1 Satker 116.650.000 160 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Jawa Timur Jawa Timur 1 Satker 122.681.000 161 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Barat 1 Satker 133.576.000 162 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan 1 Satker 144.560.000 163 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah 1 Satker 127.738.000 164 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Kalimantan Timur Kalimantan Timur 1 Satker 167.291.000 165 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Kepulauan Riau Kep. Riau 1 Satker 125.866.000 166 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Lampung Lampung 1 Satker 127.406.000 167 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Maluku Utara Maluku Utara 1 Satker 144.080.000 168 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Maluku Maluku 1 Satker 155.184.000 169 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat 1 Satker 143.215.000 170 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur 1 Satker 136.245.000 171 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Papua Barat Papua Barat 1 Satker 187.765.000 172 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Papua Papua 1 Satker 217.550.000 173 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Riau Riau 1 Satker 114.350.000 174 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Sulawesi Barat Sulawesi Barat 1 Satker 109.484.000 No. Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/ Kategori Volume Total Biaya 1 2 3 4 5 175 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan 1 Satker 156.145.000 176 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah 1 Satker 125.342.000 177 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara 1 Satker 123.416.000 178 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Sulawesi Utara Sulawesi Utara 1 Satker 136.450.000 179 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Sumatera Barat Sumatera Barat 1 Satker 113.540.000 180 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Sumatera Selatan Sumatera Selatan 1 Satker 127.890.000 181 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Sumatera Utara Sumatera Utara 1 Satker 121.250.000 182 Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi DKI Jakarta DKI Jakarta 1 Satker 119.770.000 183 Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Aceh Utara Provinsi Aceh Aceh 80.000 Hektar 359.040.000 184 Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Bangka Selatan Provinsi Sumatera Utara Sumatera Utara 80.000 Hektar 355.200.000 185 Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu Bengkulu 69.000 Hektar 319.884.000 186 Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Gorontalo Provinsi Gorontalo Gorontalo 89.000 Hektar 386.616.000 187 Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Kerinci Provinsi Jambi Jambi 100.000 Hektar 432.300.000 188 Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Barat 80.000 Hektar 367.040.000 189 Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan 70.000 Hektar 322.840.000 190 Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah 80.000 Hektar 399.840.000 191 Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Kapuas Provinsi Kalimantan Timur Kalimantan Timur 50.000 Hektar 292.500.000 192 Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Tulang Bawang Provinsi Lampung Lampung 100.000 Hektar 411.400.000 No. Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/ Kategori Volume Total Biaya 1 2 3 4 5 193 Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Seram Bagian Timur Provinsi Maluku Maluku 10.000 Hektar 98.720.000 194 Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara Maluku Utara 10.000 Hektar 95.490.000 195 Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat 94.000 Hektar 469.812.000 196 Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur 105.000 Hektar 498.120.000 197 Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat Papua Barat 6.000 Hektar 101.946.000 198 Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Jaya Wijaya Provinsi Papua Papua 15.000 Hektar 152.490.000 199 Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Siak Provinsi Riau Riau 80.000 Hektar 342.640.000 200 Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan 54.000 Hektar 274.482.000 201 Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah 64.000 Hektar 311.616.000 202 Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara 40.000 Hektar 216.640.000 203 Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Bolaang Mongondow Timur Provinsi Suawesi Utara Sulawesi Utara 30.000 Hektar 168.390.000 204 Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat Sumatera Barat 80.000 Hektar 358.800.000 205 Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Sumatera Selatan 70.000 Hektar 351.960.000 206 Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Labuhan Batu Provinsi Kepulauan Riau Kep. Riau 64.000 Hektar 305.372.000 207 Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Labuhan Batu Provinsi Bangka Belitung Bangka Belitung 15.000 Hektar 89.700.000 208 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Aceh Aceh 800 Bidang 319.720.000 209 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Bali Bali 900 Bidang 460.305.000 No. Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/ Kategori Volume Total Biaya 1 2 3 4 5 210 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Bangka Belitung Bangka Belitung 700 Bidang 266.245.000 211 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Banten Banten 800 Bidang 339.560.000 212 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Bengkulu Bengkulu 800 Bidang 322.824.000 213 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Gorontalo Gorontalo 500 Bidang 201.675.000 214 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat 2.600 Bidang 1.095.510.000 215 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Jambi Jambi 900 Bidang 347.895.000 216 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Jawa Tengah Jawa Tengah 3.500 Bidang 1.308.475.000 217 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Jawa Timur Jawa Timur 3.800 Bidang 1.571.490.000 218 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Barat 600 Bidang 247.110.000 219 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan 800 Bidang 317.800.000 220 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah 300 Bidang 127.845.000 221 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Kalimantan Timur Kalimantan Timur 1.000 Bidang 528.850.000 222 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Kepulauan Riau Kep. Riau 500 Bidang 202.875.000 223 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Lampung Lampung 700 Bidang 257.467.000 224 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Maluku Utara Maluku Utara 600 Bidang 277.950.000 225 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Maluku Maluku 400 Bidang 191.860.000 226 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat 900 Bidang 384.165.000 227 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur 400 Bidang 168.700.000 228 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Papua Barat Papua Barat 400 Bidang 236.900.000 229 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Papua Papua 400 Bidang 249.700.000 230 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Riau Riau 500 Bidang 190.525.000 231 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Sulawesi Barat Sulawesi Barat 500 Bidang 192.695.000 No. Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/ Kategori Volume Total Biaya 1 2 3 4 5 232 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan 1.700 Bidang 732.275.000 233 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah 800 Bidang 340.296.000 234 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara 600 Bidang 245.610.000 235 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Sulawesi Utara Sulawesi Utara 700 Bidang 276.535.000 236 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Sumatera Barat Sumatera Barat 1.400 Bidang 546.350.000 237 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Sumatera Selatan Sumatera Selatan 1.100 Bidang 473.825.000 238 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Sumatera Utara Sumatera Utara 1.900 Bidang 749.075.000 239 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi D.I. Yogyakarta D.I. Yogyakarta 500 Bidang 229.575.000 240 Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Aceh Aceh 1 Satker 241.021.000 241 Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Bangka Belitung Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Bangka Belitung 1 Satker 217.218.000 242 Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Bengkulu Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Bengkulu 1 Satker 233.623.000 243 Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Gorontalo Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Gorontalo 1 Satker 269.138.000 244 Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Jambi Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Jambi 1 Satker 209.662.000 245 Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Kalimantan Barat Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Kalimantan Barat 1 Satker 229.083.000 246 Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Kalimantan Tengah Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Kalimantan Tengah 1 Satker 222.734.000 247 Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Kepulauan Riau Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Kepulauan Riau 1 Satker 217.844.000 No. Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/ Kategori Volume Total Biaya 1 2 3 4 5 248 Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Maluku Utara Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Maluku Utara 1 Satker 266.780.000 249 Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Nusa Tenggara Barat Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Nusa Tenggara Barat 1 Satker 248.861.000 250 Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Papua Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Papua 1 Satker 370.656.000 251 Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Papua Barat Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Papua Barat 1 Satker 346.671.000 252 Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Riau Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Riau 1 Satker 206.133.000 253 Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Sulawesi Barat Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Sulawesi Barat 1 Satker 212.397.000 254 Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Sulawesi Tengah Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Sulawesi Tengah 1 Satker 232.257.000 255 Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Sulawesi Tenggara Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Sulawesi Tenggara 1 Satker 224.826.000 256 Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Sulawesi Utara Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Sulawesi Utara 1 Satker 250.266.000 257 Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Sumatera Barat Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Sumatera Barat 1 Satker 205.268.000 258 Sosialisasi Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah dan Zona Nilai Ekonomi Kawasan Provinsi Gorontalo Gorontalo 1 Provinsi 244.670.000 259 Sosialisasi Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah dan Zona Nilai Ekonomi Kawasan Provinsi Maluku Utara Maluku Utara 1 Provinsi 259.850.000 260 Sosialisasi Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah dan Zona Nilai Ekonomi Kawasan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur 1 Provinsi 214.810.000 No. Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/ Kategori Volume Total Biaya 1 2 3 4 5 261 Sosialisasi Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah dan Zona Nilai Ekonomi Kawasan Provinsi Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah 1 Provinsi 206.025.000 262 Sosialisasi Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah dan Zona Nilai Ekonomi Kawasan Provinsi Sulawesi Utara Sulawesi Utara 1 Provinsi 215.390.000 263 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Aceh Aceh 1 Dokumen 11.448.000 264 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Bangka Belitung Bangka Belitung 1 Dokumen 9.770.000 265 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Bali Bali 1 Dokumen 14.660.000 266 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Banten Banten 1 Dokumen 11.564.000 267 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Bengkulu Bengkulu 1 Dokumen 11.068.000 268 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi DKI Jakarta DKI Jakarta 1 Dokumen 600.000 269 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Gorontalo Gorontalo 1 Dokumen 12.322.000 270 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat 1 Dokumen 11.350.000 271 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Jambi Jambi 1 Dokumen 10.390.000 272 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Jawa Tengah Jawa Tengah 1 Dokumen 9.720.000 273 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Jawa Timur Jawa Timur 1 Dokumen 11.134.000 No. Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/ Kategori Volume Total Biaya 1 2 3 4 5 274 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Barat 1 Dokumen 12.164.000 275 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan 1 Dokumen 10.680.000 276 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah 1 Dokumen 12.742.000 277 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Kalimantan Timur Kalimantan Timur 1 Dokumen 20.564.000 278 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Kepulauan Riau Kep. Riau 1 Dokumen 10.654.000 279 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Lampung Lampung 1 Dokumen 9.416.000 280 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Maluku Maluku 1 Dokumen 17.396.000 281 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Maluku Utara Maluku Utara 1 Dokumen 16.500.000 282 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat 1 Dokumen 11.360.000 283 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur 1 Dokumen 11.510.000 284 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Papua Barat Papua Barat 1 Dokumen 26.460.000 285 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Papua Papua 1 Dokumen 27.260.000 286 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Riau Riau 1 Dokumen 10.440.000 287 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Sulawesi Barat Sulawesi Barat 1 Dokumen 10.274.000 No. Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/ Kategori Volume Total Biaya 1 2 3 4 5 288 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan 1 Dokumen 12.050.000 289 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah 1 Dokumen 12.472.000 290 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara 1 Dokumen 11.614.000 291 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Sulawesi Utara Sulawesi Utara 1 Dokumen 10.640.000 292 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Sumatera Barat Sumatera Barat 1 Dokumen 10.220.000 293 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Sumatera Selatan Sumatera Selatan 1 Dokumen 17.190.000 294 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Sumatera Utara Sumatera Utara 1 Dokumen 11.040.000 295 Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi D.I. Yogyakarta D.I. Yogyakarta 1 Dokumen 12.694.000 296 Inventarisasi Tanah Aset Pemerintah dan Hak Pengelolaan Tingkat Kabupaten/Kota Kategori I Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat 1 Satker 126.611.000 297 Inventarisasi Tanah Aset Pemerintah dan Hak Pengelolaan Tingkat Kabupaten/Kota Kategori II Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat,Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara 1 Satker 104.383.000 No. Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/ Kategori Volume Total Biaya 1 2 3 4 5 298 Inventarisasi Tanah Aset Pemerintah dan Hak Pengelolaan Tingkat Kabupaten/Kota Kategori III Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan 1 Satker 99.709.000 299 Inventarisasi Tanah Aset Pemerintah dan Hak Pengelolaan Tingkat Kabupaten/Kota Kategori IV Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali 1 Satker 97.489.000 300 Usulan Persetujuan Pemberian/Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan tanah Pemerintah Usulan Izin/Persetujuan 1 Usulan Izin/ Persetujuan 1.881.000 301 Usulan Penertiban Pelanggaran Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Hak Pengelolaan/Pemanfaatan Tanah Pemerintah Usulan Penertiban 1 Usulan Penertiban 2.472.000 302 Monitoring Perubahan Penggunaan Tanah Kategori I Kep. Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat 1 Kecamatan 18.960.000 303 Monitoring Perubahan Penggunaan Tanah Kategori II Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kep. Bangka, Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara 1 Kecamatan 17.500.000 No. Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/ Kategori Volume Total Biaya 1 2 3 4 5 304 Inventarisasi Tanah Negara Bekas Hak/Bekas Kawasan/Tanah Kritis Kategori I Wilayah Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara 1 Satuan Pekerjaan 50.500.000 305 Inventarisasi Tanah Negara Bekas Hak/Bekas Kawasan/Tanah Kritis Kategori II Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantaan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara 1 Satuan Pekerjaan 39.200.000 306 Inventarisasi Tanah Negara Bekas Hak/Bekas Kawasan/Tanah Kritis Kategori III Wilayah Provinsi Aceh, Sumatera utara, Sumatera barat, Riau, Kepulauan Riau Jambi, Bengkulu, Sumetera Selatan, Bangka Belitung dan Lampung 1 Satuan Pekerjaan 36.650.000 307 Inventarisasi Tanah Negara Bekas Hak/Bekas Kawasan/Tanah Kritis Kategori IV Wilayah Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali 1 Satuan Pekerjaan 41.250.000 308 Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Ijin Lokasi (1 - 250 Ha) Luasan 1 - 250 Ha 1 Risalah Pertimbang- an Teknis Pertanahan 1.335.000 309 Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Ijin Lokasi (250 - 500 Ha) Luasan 250 - 500 Ha 1 Risalah Pertimbang- an Teknis Pertanahan 2.135.000 310 Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Ijin Lokasi (500 - 1000 Ha) Luasan 500 -1000 Ha 1 Risalah Pertimbang- an Teknis Pertanahan 3.795.000 311 Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Ijin Lokasi (1000 - 2500 Ha) Luasan 1000 - 2500 Ha 1 Risalah Pertimbang- an Teknis Pertanahan 7.825.000 No. Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/ Kategori Volume Total Biaya 1 2 3 4 5 312 Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Ijin Lokasi (2500 - 5000 Ha) Luasan 2500 - 5000 Ha 1 Risalah Pertimbang- an Teknis Pertanahan 19.900.000 313 Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Ijin Lokasi (5000 - 7500 Ha) Luasan 5000 - 7500 Ha 1 Risalah Pertimbang- an Teknis Pertanahan 24.775.000 314 Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Ijin Lokasi (7500 - 10000 Ha) Luasan 7500 - 10000 Ha 1 Risalah Pertimbang- an Teknis Pertanahan 32.775.000 315 Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Ijin Lokasi (10000 - 15000 Ha) Luasan 10000 - 15000 Ha 1 Risalah Pertimbang- an Teknis Pertanahan 40.850.000 316 Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Ijin Lokasi (> 15000 Ha) Luasan > 15000 Ha 1 Risalah Pertimbang- an Teknis Pertanahan 40.850.000 317 Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Ijin Perubahan Penggunaan Tanah (1 - 5000 m) Luasan < 5000 M² 1 Risalah Pertimbang- an Teknis Pertanahan 240.000 318 Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Ijin Perubahan Penggunaan Tanah (5000 - 10000 m) Luasan 5000 - 10000 M² 1 Risalah Pertimbang- an Teknis Pertanahan 280.000 319 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah DKI Jakarta 1 Provinsi 1.546.750.000 320 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Jawa Barat 1 Provinsi 2.532.383.000 321 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Jawa Tengah 1 Provinsi 2.830.533.000 322 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah D.I. Yogyakarta 1 Provinsi 1.488.502.000 323 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Jawa Timur 1 Provinsi 3.044.748.000 324 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Aceh 1 Provinsi 2.238.553.000 325 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Sumatera Utara 1 Provinsi 2.315.989.000 326 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Sumatera Barat 1 Provinsi 1.876.433.000 327 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Riau 1 Provinsi 1.773.012.000 328 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Jambi 1 Provinsi 1.662.149.000 329 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Sumatera Selatan 1 Provinsi 1.812.390.000 330 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Lampung 1 Provinsi 1.802.406.000 331 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Kalimantan Barat 1 Provinsi 1.919.537.000 No. Output/Suboutput/ Pekerjaan Wilayah/Zona/ Kategori Volume Total Biaya 1 2 3 4 5 332 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Kalimantan Tengah 1 Provinsi 2.086.087.000 333 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Kalimantan Selatan 1 Provinsi 1.962.709.000 334 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Kalimantan Timur 1 Provinsi 2.341.872.000 335 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Sulawesi Utara 1 Provinsi 1.978.442.000 336 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Sulawesi Tengah 1 Provinsi 1.804.278.000 337 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Sulawesi Selatan 1 Provinsi 2.364.432.000 338 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Sulawesi Tenggara 1 Provinsi 1.895.921.000 339 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Maluku 1 Provinsi 1.912.683.000 340 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Bali 1 Provinsi 1.772.050.000 341 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Nusa Tenggara Barat 1 Provinsi 1.698.516.000 342 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Nusa Tenggara Timur 1 Provinsi 1.880.368.000 343 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Papua 1 Provinsi 3.210.652.000 344 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Bengkulu 1 Provinsi 1.641.855.000 345 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Banten 1 Provinsi 1.624.367.000 346 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Gorontalo 1 Provinsi 1.585.779.000 347 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Bangka Belitung 1 Provinsi 1.577.915.000 348 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Maluku Utara 1 Provinsi 1.881.576.000 349 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Sulawesi Barat 1 Provinsi 1.506.842.000 350 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Kep. Riau 1 Provinsi 1.611.635.000 351 Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Papua Barat 1 Provinsi 2.122.492.000 MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Ttd. SOFYAN A DJALIL

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…