Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020
- Nomor
- 20
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 40
menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2020, No. 1138 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB II RUANG LINGKUP
BAB II
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
2020, No. 1138 BAB III MUATAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH Bagian Kesatu Studi Kelayakan
BAB III
2020, No. 1138
2020, No. 1138
Muatan DPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
2020, No. 1138 Bagian Kedua Muatan Wajib
Muatan wajib DPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
Maksud dan tujuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, memuat:
Kesesuaian dengan RTRW dan Prioritas Pembangunan Nasional/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 2020, No. 1138 huruf b, menguraikan kesesuaian rencana lokasi Pengadaan Tanah dengan RTRW dan Prioritas Pembangunan, yang meliputi:
1) rekomendasi kesesuaian rencana tata ruang dari Instansi yang berwenang dengan melampirkan peta hasil tumpang susun (overlay) antara peta rencana lokasi pembangunan dengan peta RTRW Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional; 2) peta hasil tumpang susun (overlay) antara peta rencana lokasi pembangunan dengan peta kawasan hutan dari Instansi yang berwenang.
1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah; 2) Rencana Strategis; 3) Rencana Kerja Pemerintah/Instansi yang bersangkutan; dan/atau 4) Dokumen Proyek Strategis Nasional.
Letak tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, menguraikan:
2020, No. 1138
Membuka PDF…