DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020

Nomor: 20
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 September 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 2020, No. 1138 Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
4.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
5.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
6.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
7.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191); 2020, No. 1138 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Instansi yang memerlukan tanah adalah Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah atau Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum.
2.Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang selanjutnya disebut DPPT adalah dokumen yang disusun dan ditetapkan oleh Instansi yang memerlukan tanah dalam tahapan perencanaan pengadaan tanah berdasarkan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang selanjutnya disebut Tim adalah tim yang dibentuk oleh Instansi yang memerlukan tanah untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah.
4.Lembaga/Kalangan profesional adalah pihak yang mempunyai keahlian tertentu dalam membantu Instansi 2020, No. 1138 yang memerlukan tanah menyusun Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah.
5.Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.
6.Rencana Tata Ruang Wilayah selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang.
7.Dampak sosial adalah perubahan lingkungan sosial dan keadaan sosial akibat dari kegiatan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
8.Dampak lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
9.Petugas Sistem Informasi Perencanaan Pengadaan Tanah yang selanjutnya disebut Operator adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan/atau Kepala Kantor Pertanahan untuk mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pengadaan Tanah.
10.Sistem Informasi Perencanaan Pengadaan Tanah adalah aplikasi/perangkat lunak berbasis internet yang dibangun dan dikembangkan sebagai basis data Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah di dalam sistem informasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
11.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
12.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
13.Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi 2020, No. 1138 vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
14.Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.muatan DPPT;
b.tata laksana penyusunan DPPT;
c.pembiayaan; dan
d.Sistem Informasi Perencanaan Pengadaan Tanah.

Pasal 3

(1)Dalam menyusun DPPT, Instansi yang memerlukan tanah berkoordinasi dan bersinergi dengan Instansi teknis terkait maupun Lembaga/Kalangan profesional yang bidang keilmuannya berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pengadaan tanah.
(2)Instansi teknis terkait maupun Lembaga/Kalangan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendukung dan membantu Instansi yang memerlukan tanah dalam penyusunan DPPT.
(3)DPPT ditetapkan dan dipertanggungjawabkan oleh Pimpinan Instansi yang memerlukan tanah. 2020, No. 1138

BAB III

MUATAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH

Pasal 4

(1)DPPT disusun berdasarkan studi kelayakan yang mencakup:
1. a.survei sosial ekonomi;
2. b.kelayakan lokasi;
3. c.analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat;
4. d.perkiraan nilai tanah;
5. e.Dampak lingkungan dan Dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari Pengadaan Tanah dan pembangunan; dan
6. f.studi lain yang diperlukan.
(2)Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi yang memerlukan tanah.
(3)Dalam melaksanakan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi yang memerlukan tanah dapat menggunakan jasa Lembaga/Kalangan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Hasil Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan ayat (3) berupa Dokumen Studi Kelayakan.

Pasal 5

(1)Survei sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk menghasilkan kajian mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat yang diperkirakan terkena dampak Pengadaan Tanah, yang dipergunakan sebagai bahan dasar perumusan lebih lanjut terhadap:
1. a.maksud dan tujuan rencana pembangunan;
2. b.gambaran umum status tanah; 2020, No. 1138
3. c.perkiraan nilai tanah.
(2)Kelayakan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hurub b, dilakukan untuk menghasilkan analisis mengenai kesesuaian fisik lokasi dengan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan untuk kepentingan umum yang dituangkan dalam bentuk peta rencana lokasi pembangunan, yang dipergunakan sebagai bahan dasar perumusan lebih lanjut terhadap:
1. a.kesesuaian dengan RTRW dan Prioritas Pembangunan Nasional/Daerah;
2. b.letak tanah;
3. c.luas tanah yang dibutuhkan;
4. d.gambaran umum status tanah;
5. e.perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
6. f.perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
7. g.perkiraan nilai tanah;
8. h.rencana penganggaran.
(3)Analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk menghasilkan analisis mengenai biaya yang diperlukan dan manfaat pembangunan yang diperoleh bagi wilayah dan masyarakat, yang dipergunakan sebagai bahan dasar perumusan lebih lanjut terhadap:
1. a.maksud dan tujuan rencana pembangunan;
2. b.rencana penganggaran.
(4)Perkiraan nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dilakukan untuk menghasilkan perkiraan besarnya nilai Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah, yang dipergunakan sebagai bahan dasar perumusan lebih lanjut terhadap:
1. a.gambaran umum status tanah;
2. b.perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
3. c.perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
4. d.perkiraan nilai tanah; 2020, No. 1138
5. e.rencana penganggaran.
(5)Dampak lingkungan dan Dampak sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk menghasilkan analisis mengenai Dampak lingkungan hidup atau dokumen lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dipergunakan sebagai bahan perumusan lebih lanjut terhadap:
1. a.maksud dan tujuan rencana pembangunan;
2. b.perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
3. c.perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
4. d.rencana penganggaran.
(6)Studi lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, merupakan hasil studi yang secara khusus diperlukan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dapat berupa studi budaya masyarakat, studi politik dan keamanan, atau studi keagamaan, sebagai antisipasi dampak spesifik akibat pembangunan untuk kepentingan umum, yang dipergunakan sebagai bahan dasar perumusan lebih lanjut terhadap:
1. a.maksud dan tujuan rencana pembangunan;
2. b.perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
3. c.perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
4. d.rencana penganggaran;
5. e.muatan tambahan.

Pasal 6

Muatan DPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

a.muatan wajib;
b.muatan tambahan. 2020, No. 1138

Pasal 7

Muatan wajib DPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

a.maksud dan tujuan rencana pembangunan;
b.kesesuaian dengan RTRW dan Prioritas Pembangunan Nasional/Daerah;
c.letak tanah;
d.luas tanah yang dibutuhkan;
e.gambaran umum status tanah;
f.perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
g.perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
h.perkiraan nilai tanah; dan
i.rencana penganggaran.

Pasal 8

Maksud dan tujuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, memuat:

a.uraian umum maupun rinci mengenai maksud dan tujuan dilaksanakannya pembangunan untuk kepentingan umum;
b.uraian mengenai manfaat yang akan diperoleh dari pembangunan untuk kepentingan umum terhadap masyarakat sekitar maupun masyarakat umum dan peranannya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
c.uraian mengenai penerima manfaat dari kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum;
d.uraian mengenai Dampak sosial yang timbul dari kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum serta alternatif penyelesaiannya.

Pasal 9

Kesesuaian dengan RTRW dan Prioritas Pembangunan Nasional/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 2020, No. 1138 huruf b, menguraikan kesesuaian rencana lokasi Pengadaan Tanah dengan RTRW dan Prioritas Pembangunan, yang meliputi:

a.kesesuaian dengan RTRW yang dibuktikan dengan: 1) rekomendasi kesesuaian rencana tata ruang dari Instansi yang berwenang dengan melampirkan peta hasil tumpang susun (overlay) antara peta rencana lokasi pembangunan dengan peta RTRW Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional; 2) peta hasil tumpang susun (overlay) antara peta rencana lokasi pembangunan dengan peta kawasan hutan dari Instansi yang berwenang.
b.kesesuaian dengan Prioritas Pembangunan Nasional/Daerah, yang tercantum dalam: 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah; 2) Rencana Strategis; 3) Rencana Kerja Pemerintah/Instansi yang bersangkutan; dan/atau 4) Dokumen Proyek Strategis Nasional.
c.dalam hal lokasi pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional tidak sesuai dengan RTRW dan/atau kawasan hutan, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Letak tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, menguraikan:

a.letak wilayah administrasi yang meliputi kelurahan/desa atau nama lain, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi, tempat lokasi pembangunan yang direncanakan;
b.kondisi geografis yang menguraikan kondisi wilayah rencana lokasi pembangunan antara lain batas wilayah, topografi, kemiringan tanah serta digambarkan dalam peta rencana lokasi pembangunan dibuat dalam skala 1:2.500 atau 1:10.000 atau 1:25.000 atau 1:50.000 disesuaikan dengan bentuk dan luas tanah; 2020, No. 1138
c.rencana lokasi pengadaan tanah memuat titik-titik koordinat batas lokasi yang akan dibebaskan berproyeksi UTM (Universal Transverse Mercator);
d.analisis kelayakan lokasi yang memuat aspek teknis, aspek lingkungan, aspek ekonomi, dan aspek lainnya yang terdapat dalam Dokumen Studi Kelayakan.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…