DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019

Nomor: 21
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa selain untuk mewujudkan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan peta dasar pertanahan dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah, tata ruang, dan penyediaan peta tematik pertanahan lainnya;
c.bahwa untuk keseragaman produk peta dasar pertanahan yang dihasilkan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, perlu disusun pedoman pembuatan peta dasar pertanahan; www.peraturan.go.id 2019, No.1066
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Peta Dasar Pertanahan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
4.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
5.Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
6.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran www.peraturan.go.id 2019, No.1066 Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 722);
7.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191);
8.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 500); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PETA DASAR PERTANAHAN. www.peraturan.go.id 2019, No.1066

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Peta Dasar Pertanahan adalah peta yang memuat informasi geospasial tematik yang digunakan sebagai dasar dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah, tata ruang, dan penyediaan peta-peta tematik pertanahan lainnya, yang berupa peta foto/citra dan/atau peta garis dari hasil pemetaan metode terestris maupun fotogrametris menggunakan foto udara dengan pesawat udara berawak atau pesawat udara nir awak, dan citra satelit, dengan dilengkapi informasi dasar pertanahan hasil kegiatan survei informasi dasar.
2.Informasi Geospasial Tematik adalah informasi geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada informasi geospasial dasar.
3.Citra Satelit adalah gambar yang dihasilkan dari kegiatan penginderaan permukaan bumi menggunakan sensor yang dipasang pada satelit.
4.Foto Udara adalah foto dari bagian permukaan bumi yang diambil dari udara.
5.Pesawat Udara Nir Awak yang selanjutnya disingkat PUNA adalah sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri, menggunakan hukum aerodinamika untuk mengangkat, bisa digunakan kembali dan mampu membawa muatan baik senjata atau kamera atau muatan lainnya.
6.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. www.peraturan.go.id 2019, No.1066
7.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
8.Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
9.Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah.

BAB II

PEMBUATAN PETA DASAR PERTANAHAN

Pasal 2

(1)Pembuatan Peta Dasar Pertanahan mengacu pada sistem referensi geospasial nasional.
(2)Komponen Peta Dasar Pertanahan berupa peta garis, terdiri atas:
1. a.unsur geografis dalam format vektor; dan
2. b.informasi dasar pertanahan.
(3)Komponen Peta Dasar Pertanahan berupa peta foto/citra, terdiri atas:
1. a.foto udara/citra yang sudah ditegakkan;
2. b.unsur geografis dalam format vektor; dan
3. c.informasi dasar pertanahan.
(4)Foto udara/citra yang sudah ditegakkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan foto udara/citra yang sudah terkoreksi secara geometrik. www.peraturan.go.id 2019, No.1066
(5)Unsur geografis dalam format vektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf b paling kurang meliputi jalur transportasi, unsur perairan, batas administrasi dan bangunan tertentu.
(6)Informasi dasar pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c merupakan atribut yang menerangkan unsur geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 3

(1)Peta Dasar Pertanahan dibuat dengan skala:
1. a.1:10.000;
2. b.1:2.500;
3. c.1:1.000; dan
4. d.lainnya sesuai dengan kebutuhan.
(2)Pembuatan Peta Dasar Pertanahan dengan skala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c mengacu kepada sistem koordinat nasional Transverse Mercator 3˚ (TM-3˚).
(3)Dalam hal Peta Dasar Pertanahan dipergunakan untuk rencana detail tata ruang dan kegiatan penyediaan peta tematik lainnya dengan skala selain skala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, pembuatan Peta Dasar Pertanahan mengacu kepada sistem koordinat nasional Transverse Mercator 3˚ (TM-3˚) dan/atau Universal Transverse Mercator (UTM).

Pasal 4

Dalam hal telah terdapat peta dasar pendaftaran tanah, Peta Dasar Pertanahan dapat dibuat berdasarkan integrasi peta dasar pendaftaran tanah, atribut, dan unsur tematik lain yang diperlukan.

Pasal 5

(1)Peta Dasar Pertanahan berupa peta foto/citra dapat dibuat menggunakan data dasar berupa: www.peraturan.go.id 2019, No.1066
1. a.Foto Udara dengan pesawat berawak dan Foto Udara dengan PUNA; atau
2. b.Citra satelit resolusi tinggi.
(2)Foto Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang digunakan dalam pembuatan peta dasar pertanahan mempunyai skala paling kecil 1:5.000.
(3)Citra satelit resolusi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang digunakan dalam pembuatan peta dasar pertanahan mempunyai skala paling kecil 1:10.000.

Pasal 6

Hasil pembuatan Peta Dasar Pertanahan harus memenuhi standar:

a.ketelitian geometri peta; dan
b.kelengkapan dan kesesuaian atribut peta.

Pasal 7

(1)Nilai ketelitian geometri peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diperoleh dengan melakukan uji geometri.
(2)Ketelitian Geometri Peta Dasar Pertanahan dan Jumlah Titik Uji mengacu pada standar yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Kelengkapan atribut peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b menunjukkan kelengkapan unsur geografis di lapangan.
(2)Pengujian kelengkapan unsur dasar geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan pengecekan sesuai dengan instrumen pengecekan kelengkapan atribut.
(3)Kesesuaian atribut peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b menunjukkan kesesuaian unsur geografis dengan realitas di lapangan. www.peraturan.go.id 2019, No.1066
(4)Pengujian kesesuaian unsur geografis dengan realitas di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melaksanakan pengecekan sesuai dengan instrumen pengecekan kesesuaian.
(5)Instrumen Pengecekan Kelengkapan dan Kesesuaian Atribut Peta Dasar Pertanahan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Tahapan pembuatan Peta Dasar Pertanahan meliputi:

a.perencanaan; dan
b.pelaksanaan.

Pasal 10

(1)Perencanaan pembuatan Peta Dasar Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi penentuan lokasi, penentuan cara pembuatan, dan besaran anggaran pembuatan peta dasar pertanahan.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh direktorat yang menangani urusan di bidang pengukuran dan pemetaan dasar, berkoordinasi dengan instansi yang berwenang di bidang informasi geospasial.
(3)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menjaga kualitas, efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…