DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020

Nomor: 22
Tahun: 2020
Ditetapkan: 3 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6244);
9.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
10.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
11.Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
12.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, BEKASI, PUNCAK, DAN CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur yang selanjutnya disebut Penataan Ruang Perkotaan Jabodetabek-Punjur adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. di Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur.
2.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
4.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Gubernur adalah Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat.
6.Bupati atau Wali Kota adalah Wali Kota Jakarta Selatan, Wali Kota Jakarta Utara, Wali Kota Jakarta Barat, Wali Kota Jakarta Timur, Wali Kota Jakarta Pusat, Bupati Kepulauan Seribu, Bupati Tangerang, Wali Kota Tangerang, Wali Kota Tangerang Selatan, Wali Kota Depok, Bupati Bogor, Wali Kota Bogor, Bupati Bekasi, Wali Kota Bekasi, dan Bupati Cianjur.
7.Tim Koordinasi Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah bentuk kelembagaan koordinasi yang menyelesaikan berbagai tantangan penataan ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur secara holistik, integratif, tematik, dan spasial oleh Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.tujuan Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur;
b.wilayah Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur;
c.Tim Koordinasi;
d.Tim Pelaksana;
e.Project Management Office;
f.Kelompok Kerja;
g.kerja sama dan kemitraan; dan
h.pelaporan dan pendanaan.

Pasal 3

Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur bertujuan untuk mewujudkan koordinasi operasionalisasi pelaksanaan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur yang meliputi:

a.pembangunan di Kawasan Perkotaan Jabodetabek- Punjur;
b.pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur;
c.pelaksanaan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur;
d.pelaksanaan investasi dalam rangka pembangunan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur;
e.penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur;
f.pengelolaan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur;
g.pelaksanaan rencana pengembangan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur secara terpadu sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
h.pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur.

BAB II

WILAYAH PENATAAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, BEKASI, PUNCAK, DAN CIANJUR

Pasal 4

(1)Wilayah Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur mencakup wilayah daratan dan wilayah perairan.
(2)Wilayah daratan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur mencakup 189 (seratus delapan puluh sembilan) kecamatan, yang terdiri atas:
1. a.seluruh wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang mencakup Kecamatan Jagakarsa, Kecamatan Pasar Minggu, Kecamatan Cilandak, Kecamatan Pesanggrahan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kecamatan Kebayoran Baru, Kecamatan Mampang Prapatan, Kecamatan Pancoran, Kecamatan Tebet, Kecamatan Setiabudi, Kecamatan Pasar Rebo, Kecamatan Ciracas, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Makasar, Kecamatan Kramat Jati, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Duren Sawit, Kecamatan Cakung, Kecamatan Pulo Gadung, Kecamatan Matraman, Kecamatan Tanah Abang, Kecamatan Menteng, Kecamatan Senen, Kecamatan Johar Baru, Kecamatan Cempaka Putih, Kecamatan Kemayoran, Kecamatan Sawah Besar, Kecamatan Gambir, Kecamatan Kembangan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kecamatan Palmerah, Kecamatan Grogol Petamburan, Kecamatan Tambora, Kecamatan Taman Sari, Kecamatan Cengkareng, Kecamatan Kalideres, Kecamatan Penjaringan, Kecamatan Pademangan, Kecamatan Tanjung Priok, Kecamatan Koja, Kecamatan Kelapa Gading, Kecamatan Cilincing, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, dan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara;
2. b.seluruh wilayah Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat yang mencakup Kecamatan Bogor Barat, Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Timur, Kecamatan Bogor Utara, dan Kecamatan Tanah Sareal;
3. c.seluruh wilayah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang mencakup Kecamatan Babakan Madang, Kecamatan Bojonggede, Kecamatan Caringin, Kecamatan Cariu, Kecamatan Ciampea, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Cigombong, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Ciomas, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Ciseeng, Kecamatan Citeureup, Kecamatan Dramaga, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Gunung Sindur, Kecamatan Jasinga, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Kemang, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Leuwisadeng, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Parung, Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Ranca Bungur, Kecamatan Rumpin, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Tajur Halang, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tenjo, dan Kecamatan Tenjolaya;
4. d.seluruh wilayah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat yang mencakup Kecamatan Beji, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Cilodong, Kecamatan Cinere, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Limo, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Sukmajaya, dan Kecamatan Tapos;
5. e.seluruh wilayah Kota Tangerang, Provinsi Banten yang mencakup Kecamatan Batuceper, Kecamatan Benda, Kecamatan Cibodas, Kecamatan Ciledug, Kecamatan Cipondoh, Kecamatan Jatiuwung, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Karawaci, Kecamatan Larangan, Kecamatan Neglasari, Kecamatan Periuk, Kecamatan Pinang, dan Kecamatan Tangerang;
6. f.seluruh wilayah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten yang mencakup Kecamatan Balaraja, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Cisauk, Kecamatan Cisoka, Kecamatan Curug, Kecamatan Gunung Kaler, Kecamatan Jambe, Kecamatan Jayanti, Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Kosambi, Kecamatan Kresek, Kecamatan Kronjo, Kecamatan Legok, Kecamatan Mauk, Kecamatan Mekarbaru, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Panongan, Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Rajeg, Kecamatan Sepatan, Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Solear, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Sukamulya, Kecamatan Teluknaga, dan Kecamatan Tigaraksa;
7. g.seluruh wilayah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten yang mencakup Kecamatan Ciputat, Kecamatan Ciputat Timur, Kecamatan Pamulang, Kecamatan Pondok Aren, Kecamatan Serpong, Kecamatan Serpong Utara, dan Kecamatan Setu;
8. h.seluruh wilayah Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat yang mencakup Kecamatan Bantar Gebang, Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Utara, Kecamatan Jatiasih, Kecamatan Jatisampurna, Kecamatan Medan Satria, Kecamatan Mustika Jaya, Kecamatan Pondok Gede, Kecamatan Pondok Melati, dan Kecamatan Rawalumbu;
9. i.seluruh wilayah Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat yang mencakup Kecamatan Babelan, Kecamatan Bojongmangu, Kecamatan Cabangbungin, Kecamatan Cibarusah, Kecamatan Cibitung, Kecamatan Cikarang Barat, Kecamatan Cikarang Pusat, Kecamatan Cikarang Selatan, Kecamatan Cikarang Timur, Kecamatan Cikarang Utara, Kecamatan Karangbahagia, Kecamatan Kedungwaringin, Kecamatan Muara Gembong, Kecamatan Pebayuran, Kecamatan Serang Baru, Kecamatan Setu, Kecamatan Sukakarya, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Sukawangi, Kecamatan Tambelang, Kecamatan Tambun Selatan, Kecamatan Tambun Utara, dan Kecamatan Tarumajaya; dan
10. j.sebagian wilayah Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat yang mencakup Kecamatan Cipanas, Kecamatan Cugenang, Kecamatan Pacet, dan Kecamatan Sukaresmi.
(3)Wilayah perairan Kawasan Perkotaan Jabodetabek- Punjur meliputi sebagian perairan Provinsi Banten, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat sejauh 12 (dua belas) mil dari garis pantai Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur.

BAB III

TIM KOORDINASI

Pasal 5

(1)Dalam rangka mewujudkan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur sebagai suatu kawasan strategis nasional, dilakukan operasionalisasi kelembagaan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur secara terkoordinasi oleh Menteri, menteri/kepala lembaga, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
(2)Dalam rangka operasionalisasi kelembagaan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Koordinasi.
(3)Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas;
1. a.Ketua: Menteri
2. b.Ketua Alternate/Wakil Ketua:
  1. 1.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
  2. 2.Menteri Dalam Negeri.
3. c.Anggota:
  1. 1.Menteri Keuangan;
  2. 2.Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  3. 3.Menteri Perhubungan;
  4. 4.Panglima Tentara Nasional Indonesia; dan
  5. 5.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. d.Penanggung jawab Wilayah Banten:
  1. 1.Gubernur Banten sebagai ketua; dan
  2. 2.Bupati dan/atau Wali Kota terkait sebagai anggota.
5. e.Penanggung jawab Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta:
  1. 1.Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ketua; dan
  2. 2.Bupati dan/atau Wali Kota terkait sebagai anggota.
6. f.Penanggung jawab Wilayah Jawa Barat:
  1. 1.Gubernur Jawa Barat sebagai ketua; dan
  2. 2.Bupati dan/atau Wali Kota terkait sebagai anggota.
(4)Tim Koordinasi mempunyai tugas mengoordinasikan:
1. a.penyelenggaraan penataan ruang lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur sesuai dengan kewenangannya;
2. b.penyelesaian permasalahan strategis di Kawasan Perkotaan Jabodetabek–Punjur;
3. c.penetapan rencana aksi untuk mewujudkan pelaksanaan indikasi program utama lima tahunan;
4. d.sinkronisasi program dan penganggaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait untuk mewujudkan program-program dalam Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur;
5. e.perumusan dan penetapan mekanisme insentif dan disinsentif dalam rangka pengawasan penataan ruang di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur; dan
6. f.evaluasi program, serta realokasi dan rekomendasi earmark anggaran.
(5)Penyelesaian permasalahan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, paling sedikit meliputi:
1. a.banjir;
2. b.ketersedian air baku;
3. c.sanitasi dan persampahan;
4. d.permasalahan pesisir dan penataan pantai utara;
5. e.transportasi; dan
6. f.pemindahan ibu kota negara.
(6)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Tim Koordinasi dapat melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, badan usaha, dan pihak lainnya yang lingkup dan tugas fungsinya berkaitan dengan penyelarasan, penyelesaian, pelaksanaan penataan ruang di Kawasan Perkotaan Jabodetabek– Punjur.
(7)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Tim Koordinasi membentuk Tim Pelaksana dan Project Management Office.
(8)Susunan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Ketua Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas mengoordinasikan:
1. a.penetapan strategi dan kebijakan umum terhadap pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan pembinaan penataan ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur;
2. b.penyelarasan kebijakan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka penataan ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur;
3. c.penetapan rencana aksi pelaksanaan indikasi program utama lima tahunan;
4. d.penetepan kebijakan penyelesaian permasalahan (isu strategis) yang timbul dari pelaksanaan strategi dan kebijakan penataan ruang di Kawasan Perkotaan Jabodetabek–Punjur; dan
5. e.pelaksanaan evaluasi program, serta realokasi dan rekomendasi earmark anggaran.
(2)Wakil Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas mendukung Ketua dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
(3)Anggota Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas mendukung Ketua dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangannya.
(4)Penanggung jawab Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d, huruf e, dan huruf f, mempunyai tugas:
1. a.melakukan fasilitasi koordinasi antarperangkat daerah di provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka Pengelolaan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur; dan
2. b.melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan rencana aksi di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur.

BAB IV

TIM PELAKSANA

Pasal 7

(1)Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) terdiri atas:
1. a.Ketua: Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
2. b.Wakil Ketua:
  1. 1.Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
  2. 2.Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
  3. 3.Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. c.Anggota:
  1. 1.Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  2. 2.Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. 3.Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet;
  4. 4.Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri;
  5. 5.Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
  6. 6.Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
  7. 7.Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
  8. 8.Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
  9. 9.Deputi Bidang Sistem dan Strategi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
(2)Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Tim Koordinasi untuk:
1. a.menjalankan strategi dan kebijakan umum penyelenggaraan penataan ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur;
2. b.melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas pelaksanaan strategi dan kebijakan umum, termasuk keselarasan program dan anggaran;
3. c.melaksanakan rencana aksi pelaksanaan indikasi program utama lima tahunan;
4. d.memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan isu strategis di Kawasan Perkotaan Jabodetabek–Punjur;
5. e.melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Ketua Tim Koordinasi; dan
6. f.melakukan pengembangan kapasitas aparatur.
(3)Dalam mendukung pelaksanaan tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pelaksana membentuk Kelompok Kerja.
(4)Tata Kerja Tim Pelaksana diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri.

BAB V

PROJECT MANAGEMENT OFFICE

Pasal 8

(1)Project Management Office sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) mempunyai tugas untuk membantu Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana dalam Pengelolaan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur terkait:
1. a.penyelarasan program dan anggaran, yaitu:
  1. 1.membantu mengidentifikasi dan merekomendasikan kebutuhan penyelarasan program dan anggaran di tingkat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; dan
  2. 2.mengonsolidasikan rencana kerja di Kelompok Kerja dan menyelaraskan dengan arahan kebijakan Tim Koordinasi.
2. b.Debottlenecking/penyelesaian permasalahan, yaitu:
  1. 1.melakukan tracking pemenuhan rencana kerja serta inventarisasi isu prioritas;
  2. 2.memberikan dukungan penyelesaian permasalahan yang dibutuhkan berdasarkan pendekatan empiris (evidence-based).
  3. 3.memberikan dukungan dalam penyusunan kajian untuk rekomendasi solusi, fasilitasi koordinasi untuk menjalankan solusi, rekomendasi insentif/disinsentif, identifikasi kebutuhan pengendalian tata ruang dan pertanahan; dan
  4. 4.mengembangkan Standar Operasional Prosedur (SOP), mekanisme kerja, dan teknologi yang dibutuhkan dalam tracking dan penyelesaian permasalahan (debottlenecking).
3. c.Inovasi yaitu membantu memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola, regulasi, sumber pembiayaan, insentif dan disinsentif yang inovatif untuk mempercepat penyelesaian permasalahan.
(2)Keanggotaan Project Management Office dapat terdiri dari Aparatur Sipil Negara, tenaga ahli perseorangan, institusi dan/atau badan usaha, dan/atau berupa panel konsultan.
(3)Struktur organisasi dan Standar Operasional Prosedur tugas dari Project Management Office diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri.

BAB VI

KELOMPOK KERJA

Pasal 9

(1)Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) paling sedikit terdiri atas:
1. a.Ketua; dan
2. b.Wakil Ketua.
(2)Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) terdiri atas:
1. a.Kelompok Kerja Pengendalian Banjir yang diketuai oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. b.Kelompok Kerja Penyediaan Air Bersih, Sanitasi dan Persampahan yang diketuai oleh Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. c.Kelompok Kerja Pemberian Insentif dan Disinsentif yang diketuai oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
4. d.Kelompok Kerja Transportasi yang diketuai oleh Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Kementerian Perhubungan;
5. e.Kelompok Kerja Pengendalian Tata Ruang dan Pertanahan yang diketuai oleh Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; dan
6. f.Kelompok Kerja Wilayah Pesisir dan Penataan Pantai Utara yang diketuai oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
(3)Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.melakukan koordinasi pelaksanaan rencana aksi dan penyelesaian permasalahan di tingkat teknis untuk bidang masing-masing; dan
2. b.menyiapkan usulan terkait regulasi dan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis serta evaluasi dan pelaporan di bidang masing-masing.
(4)Struktur organisasi dan Standar Operasional Prosedur tugas dari Kelompok Kerja diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tim Pelaksana.

BAB VII

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 10

(1)Tim Koordinasi Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur dapat melakukan kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur.
(2)Kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengedepankan fungsi ekologis dan integrasi pembangunan antarwilayah.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PENDANAAN

Pasal 11

(1)Ketua Tim Koordinasi melaporkan capaian pelaksanaan program kepada Presiden secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau jika diperlukan.
(2)Ketua Tim Pelaksana menyampaikan laporan kepada Ketua Tim Koordinasi terkait pelaksanaan pengelolaan di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau jika diperlukan.
(3)Project Management Office melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Koordinasi dan Ketua Tim Pelaksana secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau jika diperlukan.
(4)Ketua Kelompok Kerja menyampaikan laporan kepada Ketua Tim Koordinasi dan Ketua Tim Pelaksana terkait isu strategis di masing-masing bidang di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau jika diperlukan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…