DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020

Nomor: 24
Tahun: 2020
Ditetapkan: 12 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung; Mengingat 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 91);
9.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
10.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
11.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN CEKUNGAN BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung adalah kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung secara efisien dan efektif.
2.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
3.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
6.Bupati adalah Bupati Bandung Barat, Bupati Bandung dan Bupati Sumedang.
7.Wali Kota adalah Wali Kota Bandung dan Wali Kota Cimahi.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.tujuan Pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung;
b.wilayah Pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung; dan
c.koordinasi Pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.

Pasal 3

Pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung sebagai pusat kebudayaan, pusat pariwisata, serta pusat kegiatan jasa dan ekonomi kreatif nasional, yang berbasis pendidikan tinggi dan industri berteknologi tinggi yang berdaya saing dan ramah lingkungan sesuai Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.

BAB II

WILAYAH PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN CEKUNGAN BANDUNG

Pasal 4

Wilayah Pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung meliputi 85 (delapan puluh lima) Kecamatan, yang terdiri atas:

a.Kecamatan Lembang, Kecamatan Parongpong, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cikalong Wetan, Kecamatan Cipeundeuy, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Cipatat, Kecamatan Padalarang, Kecamatan Batujajar, Kecamatan Cihampelas, Kecamatan Cililin, Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Rongga, Kecamatan Sindangkerta, Kecamatan Gununghalu dan Kecamatan Saguling, seluruhnya 16 (enam belas) kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bandung Barat;
b.Kecamatan Cileunyi, Kecamatan Cimenyan, Kecamatan Cilengkrang, Kecamatan Bojongsoang, Kecamatan Margahayu, Kecamatan Margaasih, Kecamatan Katapang, Kecamatan Dayeuhkolot, Kecamatan Banjaran, Kecamatan Pameungpeuk, Kecamatan Pangalengan, Kecamatan Arjasari, Kecamatan Cimaung, Kecamatan Cicalengka, Kecamatan Nagreg, Kecamatan Cikancung, Kecamatan Rancaekek, Kecamatan Ciparay, Kecamatan Pacet, Kecamatan Kertasari, Kecamatan Baleendah, Kecamatan Majalaya, Kecamatan Solokan Jeruk, Kecamatan Paseh, Kecamatan Ibun, Kecamatan Soreang, Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Rancabali, Kecamatan Cangkuang dan Kecamatan Kutawaringin, seluruhnya 31 (tiga puluh satu) kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bandung;
c.Kecamatan Sukasari, Kecamatan Coblong, Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Andir, Kecamatan Cicendo, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cidadap, Kecamatan Bandung Wetan, Kecamatan Astana Anyar, Kecamatan Regol, Kecamatan Batununggal, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Kiaracondong, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kecamatan Sumur Bandung, Kecamatan Antapani, Kecamatan Bandung Kidul, Kecamatan Buahbatu, Kecamatan Rancasari, Kecamatan Arcamanik, Kecamatan Cibiru, Kecamatan Ujung Berung, Kecamatan Gedebage, Kecamatan Panyileukan, Kecamatan Cinambo dan Kecamatan Mandalajati, seluruhnya 30 (tiga puluh) kecamatan yang berada di wilayah Kota Bandung;
d.Kecamatan Cimahi Selatan, Kecamatan Cimahi Tengah dan Kecamatan Cimahi Utara, seluruhnya 3 (tiga) kecamatan yang berada di wilayah Kota Cimahi; dan
e.Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Tanjungsari dan Kecamatan Pamulihan, seluruhnya 5 (lima) kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Sumedang.

BAB III

KOORDINASI PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN CEKUNGAN BANDUNG

Pasal 5

(1)Dalam rangka mewujudkan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung sebagai suatu kawasan strategis nasional, dilakukan operasionalisasi Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung secara terkoordinasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
(2)Operasionalisasi Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, dilakukan melalui Pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.
(3)Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(4)Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur dapat membentuk kelembagaan koordinasi pengelolaan kawasan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, keanggotaan, kewenangan, uraian tugas, fungsi, dan tata kerja, serta pembiayaan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atur oleh Gubernur.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 6

Gubernur selaku pelaksana pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri secara berkala paling lama 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2020 MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ttd. SOFYAN A. DJALIL Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1572 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, Dr. Yagus Suyadi, S.H., M.Si. NIP. 19630817 198503 1 005

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…