DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016

Nomor: 26
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
c.bahwa pemahaman yang tidak seragam dari benturan kepentingan menimbulkan penafsiran yang beragam dan sangat berpengaruh pada tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3094) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
6.Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
7.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694); Memperhatikan: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Benturan Kepentingan adalah situasi dimana Insan Kementerian ATR/BPN memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
2.Insan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Insan Kementerian ATR/BPN, adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap yang bekerja untuk dan atas nama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
4.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

Pasal 2

Pedoman penanganan Benturan Kepentingan bertujuan untuk:

a.menyediakan kerangka acuan untuk mengenal, mencegah dan mengatasi Benturan Kepentingan;
b.menciptakan budaya kerja organisasi yang dapat mengenal, memahami, mencegah, dan mengatasi situasi- situasi Benturan Kepentingan;
c.mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara;
d.menegakkan integritas; dan
e.menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Pasal 3

Faktor-faktor pendukung keberhasilan penanganan Benturan Kepentingan, meliputi:

a.komitmen dan keteladanan;
b.perhatian khusus atas hal tertentu;
c.menghindari situasi Benturan Kepentingan; dan
d.pemantauan dan evaluasi.

Pasal 4

Bentuk-bentuk Benturan Kepentingan, meliputi situasi yang menyebabkan:

a.Insan Kementerian ATR/BPN menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatannya;
b.Insan Kementerian ATR/BPN menggunakan aset jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
c.Insan Kementerian ATR/BPN menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
d.Insan Kementerian ATR/BPN memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
e.proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
f.adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan oleh Insan Kementerian ATR/BPN; dan
g.Insan Kementerian ATR/BPN menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

Pasal 5

Jenis Benturan Kepentingan, meliputi:

a.kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan, dan/atau pemberian gratifikasi;
b.pemberian izin yang diskriminatif;
c.pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah/negara;
d.pemilihan partner atau rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak professional;
e.melakukan komersialisasi pelayanan publik;
f.menggunakan asset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
g.menjadi bagian pihak yang diawasi;
h.melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
i.melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
j.menjadi bawahan pihak yang dinilai;
k.melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
l.melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain; dan
m.menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

Pasal 6

Sumber Benturan Kepentingan, meliputi:

a.penyalahgunaan wewenang, yaitu dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang- undangan;
b.hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh Insan Kementerian ATR/BPN dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya; dan
c.gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya terkait jabatan.

BAB II

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 7

(1)Insan Kementerian ATR/BPN dilarang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
(2)Insan Kementerian ATR/BPN membuat surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan, apabila terdapat situasi yang menyebabkan terjadinya Benturan Kepentingan.

Pasal 8

(1)Insan Kementerian ATR/BPN dan/atau masyarakat dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan Benturan Kepentingan dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan.
(2)Laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung pejabat pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait.
(3)Atasan langsung pejabat pengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memeriksa laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja.
(4)Apabila hasil pemeriksaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak benar, maka keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan tetap berlaku.
(5)Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) benar, maka keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja.
(6)Hasil pemeriksaan oleh atasan dari atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Inspektur Jenderal melalui Inspektur Wilayah, Kepala Kantor Wilayah, Direktur Jenderal dan/atau Sekretaris Jenderal.
(7)Inspektur Jenderal melaporkan hasil penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)kepada Menteri.

Pasal 9

Insan Kementerian yang terbukti melakukan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan Benturan Kepentingan yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
(2)Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…