DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016

Nomor: 27
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan pengendalian gratifikasi belum berjalan dengan maksimal, sehingga Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3094) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
5.Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
6.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
7.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Insan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Insan Kementerian ATR/BPN, adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap yang bekerja untuk dan atas nama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
2.Pejabat Lainnya adalah pejabat bukan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
3.Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
8.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
9.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL.
4.Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut UPG Kementerian, adalah unit pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk oleh Menteri.
5.Unit Pengendalian Gratifikasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut UPG Kanwil, adalah unit pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah.
6.Unit Pengendalian Gratifikasi Kantor Pertanahan yang selanjutnya disebut UPG Kantah, adalah unit pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kantor Pertanahan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pertanahan.
7.Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan penerimaan gratifikasi.
8.Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan gratifikasi yang dituangkan dalam formulir pelaporan gratifikasi oleh pelapor.
9.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian ATR/BPN adalah Kementerian yang mempunyai tugas enyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
10.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

Pasal 2

(1)Insan Kementerian ATR/BPN dan/atau Pejabat Lainnya wajib melaporkan segala bentuk Gratifikasi kepada UPG pada masing-masing tingkatan satuan kerja.
(2)UPG sebagimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
1. a.UPG Kementerian ATR/BPN;
2. b.UPG Kanwil; dan
3. c.UPG Kantah.

Pasal 3

UPG dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen.

Pasal 4

Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikecualikan untuk dilaporkan, antara lain:

a.diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
b.diperoleh karena prestasi akademis atau non-akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
c.diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
d.diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas pokok fungsi dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan tidak melanggar konflik kepentingan dan kode etik pegawai;
e.diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
f.diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
g.diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf e dan huruf f terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
h.diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
i.diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, lokakarya, konfrensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kits, sertifikat dan plakat/cinderamata; dan
j.diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum.

Pasal 5

(1)Setiap penerima Gratifikasi wajib melapor kepada UPG sesuai dengan tingkatan dengan mengisi formulir pelaporan Gratifikasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima Gratifikasi.
(2)UPG Kementerian, UPG Kanwil dan UPG Kantah setelah menerima pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan konfirmasi kepada pelapor, pemberi Gratifikasi dan/atau pihak lainnya.
(3)UPG Kementerian, UPG Kanwil dan UPG Kantah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)menyampaikan laporan Gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tembusan UPG Kementerian, kecuali Gratifikasi yang dimaksud dalam Pasal 4.
(4)Formulir laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat elektronik melalui situs:
1. a.www.kpk.go.id; dan/atau
2. b.upg@bpn.go.id

Pasal 6

(1)UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau kepala satuan kerja sesuai dengan tingkatannya.
(2)Keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang pada tiap-tiap satuan kerja, yang terdiri dari:
1. a.Ketua merangkap anggota;
2. b.Sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.Anggota.
(3)Anggota UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Pegawai Negeri pada Kementerian ATR/BPN, yang ditunjuk berdasarkan:
1. a.Integritas;
2. b.Independensi;
3. c.Obyektif; dan
4. d.Kompetensi.
(4)Jangka waktu masa jabatan keanggotaan UPG paling lama 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 7

UPG Kantah dan UPG Kanwil wajib melaporkan ke UPG Kementerian ATR/BPN secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 8

Tugas dan Wewenang UPG sebagai pelaksana pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, yaitu:

a.menerima laporan Gratifikasi dari Insan Kementerian ATR/BPN dan/atau Pejabat Lainnya;
b.melakukan konfirmasi atas laporan Gratifikasi kepada penerima atau pemberi Gratifikasi;
c.meminta data dan informasi kepada unit kerja tertentu, Insan Kementerian ATR/BPN dan/atau Pejabat Lainnya terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
d.melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
e.meneruskan laporan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 9

Dalam rangka menjamin bahwa pedoman Gratifikasi dapat diketahui oleh Insan Kementerian ATR/BPN dan/atau Pejabat Lainnya, UPG memberikan informasi kepada Insan Kementerian ATR/BPN dan/atau Pejabat Lainnya, terkait dengan adanya pedoman Gratifikasi.

Pasal 10

(1)Dalam hal diketahui adanya Gratifikasi, Insan Kementerian ATR/BPN, Pejabat Lainnya atau masyarakat, melaporkan Gratifikasi dimaksud melalui UPG.
(2)UPG wajib menjamin kerahasiaan identitas dan pelaporan Gratifikasi yang diberikan oleh pelapor, pemberi atau pihak lainnya.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…