DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021

Nomor: 29
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
5.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
6.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1339);
7.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
8.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
9.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1792); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

Pasal 1

(1)Peta Proses Bisnis merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi agar menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
(2)Peta Proses Bisnis dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam menyusun:
1. a.Perencanaan program dan kegiatan;
2. b.Perencanaan anggaran;
3. c.Penataan organisasi;
4. d.Penyusunan dan penyempurnaan uraian jabatan; dan
5. e.Penyusunan dan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan.
(3)Peta proses bisnis di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional termuat dalam daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peta Proses Bisnis terdiri dari tingkatan sebagai berikut:

a.Peta Proses Bisnis level 0;
b.Peta Proses Bisnis level 1;
c.Peta Proses Bisnis level 2; dan
d.Peta Proses Bisnis level 3.

Pasal 3

(1)Peta Proses Bisnis level 0 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan peta Proses Bisnis yang memuat seluruh proses bisnis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang terdiri dari:
1. a.proses bisnis inti;
2. b.proses bisnis pendukung; dan
3. c.proses bisnis lainnya.
(2)Peta Proses Bisnis level 0 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan turunan langsung dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai.
(3)Peta Proses Bisnis level 0 mengacu kepada dokumen rencana strategis organisasi, dokumen tugas dan fungsi organisasi serta dokumen pendukung lainnya yang menggambarkan keluaran utama yang dibutuhkan pemangku kepentingan.
(4)Peta Proses Bisnis level 0 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Peta Proses Bisnis level 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan penjabaran lebih rinci dari Peta Proses Bisnis level 0.
(2)Peta Proses Bisnis level 1 menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit kerja dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya.
(3)Peta Proses Bisnis level 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan penjabaran lebih rinci dari Peta Proses Bisnis level 1.
(4)Peta Proses Bisnis level 2 menggambarkan Peta Proses Bisnis yang dilakukan oleh unit kerja eselon II dan unit pelaksana teknis wilayah dan daerah sebagai penjabaran Peta Proses Bisnis level 1.
(5)Peta Proses Bisnis level 1 dan level 2 tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Peta Proses Bisnis level 3 ditetapkan oleh masing-masing pimpinan unit eselon 1 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
(2)Peta Proses Bisnis level 3 sebagaimana ayat (1) berpedoman pada Peta Proses Bisnis dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2021 MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ttd. SOFYAN A. DJALIL Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. BENNY RIYANTO BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 895 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Biro Hukum, Dr. Yagus Suyadi, S.H., M.Si. NIP. 19630817 198503 1 005 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL Daftar Peta Proses Bisnis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Peta Proses Bisnis Level 0 Peta Proses Bisnis Level 1 Peta Proses Bisnis Level 2 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 1 ATR/BPN 07 Mewujudkan Tata Kelola Kelembagaan yang Kompetitif dan Berstandar Kepemerintahan yang Baik ATR/BPN 07.01 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis ATR/BPN 07.02 Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerja Sama ATR/BPN 07.03 Pembinaan Admintrasi, Pengelolaan Keuangan dan BMN ATR/BPN 07.04 Penataan Organisasi dan Pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia ATR/BPN 07.05 Pengelolaan Administrasi Umum, serta Dukungan Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Teknis ATR/BPN 07.06 Penyelenggaraan Pemberian Informasi Publik dan Hubungan Masyarakat ATR/BPN 07.07 Pelaksanaan Perumusan, Harmonisasi Kebijakan, Pengesahan dan Penetapan Peraturan Perundangan ATR/BPN 07.08 Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 07.09 Pelaksanaan Penelitian, Riset dan Inovasi ATR/BPN 07.10 Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2 ATR/BPN 02.01 Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang ATR/BPN 02.01.01 Penyiapan Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ATR/BPN 02.01.02 Penyusunan Kebijakan Perencanaan Tata Ruang Daerah dan Kawasan Tematik ATR/BPN 02.01.03 Penyiapan Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Pusat dan Daerah serta Pedoman Tata Ruang 3 ATR/BPN 01.01 Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 01.01.01 Pengelolaan Data Dasar Pertanahan dan Surveyor ATR/BPN 01.01.02 Pengembangan Sistem Geospasial Tematik Multiguna ATR/BPN 01.01.03 Pengukuran dan Pemetaan Kadastral 4 ATR/BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang ATR/BPN 01.03.01 Penetapan Hak Tanah dan Ruang ATR/BPN 01.03.02 Pendaftaran Tanah dan Ruang ATR/BPN 01.03.03 Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT ATR/BPN 01.03.04 Pengaturan Tanah Pemerintah 5 ATR/BPN 01.02 Penyelenggara Reforma Agraria ATR/BPN 01.02.01 Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah ATR/BPN 01.02.02 Penanganan Akses Reforma Agraria ATR/BPN 01.02.03 Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah 6 ATR/BPN 01.06 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah ATR/BPN 01.07 Pengembangan Ekonomi Pertanahan ATR/BPN 01.06.01 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah ATR/BPN 01.07.01 Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Tanah ATR/BPN 01.07.02 Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan 7 ATR/BPN 02.02 Pengendalian dan Penertiban Ruang ATR/BPN 01.05 Pengendalian Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ATR/BPN 02.02.01 Pengendalian Pemanfaatan Ruang ATR/BPN 02.02.02 Penertiban Pemanfaatan Ruang ATR/BPN 01.05.01 Pengendalian Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu ATR/BPN 01.05.02 Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah 8 ATR/BPN 01.04 Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan ATR/BPN 01.04.01 Penanganan Sengketa Pertanahan ATR/BPN 01.04.02 Penanganan Perkara Pertanahan ATR/BPN 01.04.03 Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan 9 ATR/BPN 07.08 Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan ATR/BPN 07.08.01 Pengawasan Internal Berbasis Risiko (Quality Assurance, Consulting dan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ATR/BPN 07.08.02 Penanganan Kasus Administratif dan Disiplin Serta Penanganan Pengaduan ATR/BPN 07.08.03 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/Pembangunan Zona Integritas dan Dukungan Manajemen/Pelaksanaan Tugas Teknis 10 BPN 01 Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan Wilayah BPN 01.01 Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang Wilayah BPN 01.02 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang Wilayah BPN 01.03 Penyelenggaraan Reforma Agraria Wilayah BPN 01.04 Pengadaan Tanah, Pencadangan Tanah dan Pengembangan Ekonomi Pertanahan Wilayah BPN 01.05 Pengendalian, Penguasaan, Pemanfaatan Tanah dan Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Wilayah BPN 01.06 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Wilayah BPN 01.07 Pelaksanaan Koordinasi, Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan Daerah MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ttd. SOFYAN A. DJALIL LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL Peta Proses Bisnis Level 0 (Nol) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional LAINNYA INTI PENDUKUNG PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL ATR/BPN 01.02 Penyelenggaraan Reforma Agraria ATR/BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang ATR/BPN 01.06 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah ATR/BPN 02.01 Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang ATR/BPN 01.04 Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan ATR/BPN 01.05 Pengendalian, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah INPUT BADAN INFORMASI GEOSPASIAL Informasi Geospasial Dasar dan Informasi Geospasial Wilayah Nasional KEMENTERIAN/LEMBAGA Kebijakan Terkait Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan LAPAN Pemanfaatan Data Penginderaan Jarak Jauh PEMERINTAH DAERAH Data Potensi Daerah LEMBAGA KEUANGAN Layanan Pebankan, Kebijakan Terkait PNBP MASYARAKAT Permohonan Layanan OUTPUT ATR/BPN 07.02 Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerja Sama ATR/BPN 07.03 Pembinaan Administrasi, Pengelolaan Keuangan dan BMN ATR/BPN 07.04 Penataan Organisasi dan Pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia ATR/BPN 07.05 Pengelolaan Administrasi Umum, serta Dukungan Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Teknis ATR/BPN 07.07 Pelaksanaan Perumusan, Harmonisasi Kebijakan, Pengesahan dan Penetapan Peraturan Perundangan ATR/BPN 07.06 Penyelenggaraan Pemberian Informasi Publik dan Hubungan Masyarakat ATR/BPN 07.09 Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 07.10 Pelaksanaan Penelitian, Riset dan Inovasi ATR/BPN 07.11 Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia ATR/BPN 07.12 Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Tinggi Pertanahan  RTR Nasional  RTRWN  RTR Pulau/Kepulauan  RTR KSN  Peta Bidang Tanah Kadaster  Peta Dasar Pertanahan  Peta Tematik Pertanahan  NSPK  Bahan Pembinaan Monitoring dan Evaluasi  Data Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah  Data Tanah Terindikasi Terlantar  Data Pengendalian  Data Penertiban Tanah Terlantar  Data Tanah Objek Reforma Agraria  Data Tanah Hasil Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional dan Non Proyek Strategis Nasional  Data Tanah Cadangan Negara Lainnya  Data Tanah Absentee  Data Tanah Kelebihan Maksimum  Data Penatagunaan Tanah  Kelompok Usaha Bersama  Sertipikat Redistribusi Tanah  Bidang Tanah Yang Diinventarisasi P4T (termasuk WP3WT)  Gugus Tugas RA  Penerima Akses Reforma  SK Hak Atas Tanah  Sertipikat Hak Atas Tanah  Penanganan Sengketa dan Konflik  Penanganan Perkara  Pemberian Lisensi  Penguasaan dan Kepemilikan Tanah Yang Berkeadilan  Penataan Ruang Yang Adil, Aman, Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan  Peningkatan Nilai Ekonomi Pertanahan Bagi Kesejahteraan Masyarakat  Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Berdaya Saing ATR/BPN 07.08 Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan ATR/BPN 01.01 Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 07.01 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis ATR/BPN 01.07 Pengembangan Ekonomi Pertanahan ATR/BPN 02.02 Pengendalian dan Penertiban Ruang OUTCOME BADAN HUKUM/INDIVIDU PROFESI Permohonan Layanan Lisensi BPN 01 Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan Wilayah MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ttd. SOFYAN A. DJALIL LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 3.1. Peta Proses Bisnis Level 1 (Satu) Sekretariat Jenderal Kementerian/ Lembaga PETA PROSES ATR/BPN 07 MEWUJUDKAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN YANG KOMPETITIF DAN BERSTANDAR KEPEMERINTAHAN YANG BAIK ATR/BPN 07.02 Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran Serta Administrasi Kerja Sama ATR/BPN 07.03 Pembinaan Admintrasi, Pengelolaan Keuangan dan BMN ATR/BPN 07.04 Penataan Organisasi dan Pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia SUPPLIER/INPUT OUTPUT/CUSTOMER ATR/BPN 01.02 Penyelenggaraan Reforma Agraria Kebijakan/peraturan Perencanaan Program Dan Anggaran, Pembentukan Organisasi dan Manajemen Kepegawaian Kementerian/ Lembaga ATR/BPN 07.05 Pengelolaan Administrasi Umum, serta Dukungan Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Teknis ATR/BPN 07.06 Penyelenggaraan Pemberian Informasi Publik dan Hubungan Masyarakat ATR/BPN 07.07 Pelaksanaan Perumusan, Harmonisasi Kebijakan, Pengesahan dan Penetapan Peraturan Perundangan ATR/BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang ATR/BPN 01.04 Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan ATR/BPN 02.01 Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, Pengendalian dan Penertiban Ruang ATR/BPN 02.02 Pengendalian dan Penertiban Ruang ATR/BPN 01.06 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah ATR/BPN 01.01 Penyediaan Infrastruktur Kadaster dan Penataan Ruang ATR/BPN 07.01 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis ATR/BPN 07.09 Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 07.11 Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia ATR/BPN 07.01 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Dokumen Perencanaan, Hasil Pemantauan dan Evaluasi Program, Laporan Keuangan, Laporan BMN, Data Pegawai, Data Penanganan Pengaduan, Draft Kebijakan Dokumen Perencanaan,Hasil Pemantauan dan Evaluasi Program, Laporan Keuangan, Laporan BMN, Data Pegawai, Data Penanganan Pengaduan, Draf Kebijakan Dokumen Perencanaan,Hasil Pemantauan dan Evaluasi Program, Laporan Keuangan, Laporan BMN, Data Pegawai, Data Penanganan Pengaduan, Draf Kebijakan Dokumen Perencanaan,Hasil Pemantauan dan Evaluasi Program, Laporan Keuangan, Laporan BMN, Data Pegawai, Data Penanganan Pengaduan, Draf Kebijakan Dokumen Perencanaan,Hasil Pemantauan dan Evaluasi Program, Laporan Keuangan, Laporan BMN, Data Pegawai, Data Penanganan Pengaduan, Draf Kebijakan Dokumen Perencanaan,Hasil Pemantauan dan Evaluasi Program, Laporan Keuangan, Laporan BMN, Data Pegawai, Data Penanganan Pengaduan, Draf Kebijakan Dokumen Perencanaan,Hasil Pemantauan dan Evaluasi Program, Laporan Keuangan, Laporan BMN, Data Pegawai, Data Penanganan Pengaduan, Draf Kebijakan Laporan Hasil Evaluasi, Indeks Kepatuhan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Data Pegawai, Data Kebutuhan Diklat, Data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai Data Pegawai, Pengguna Akses Layanan Digital Dokumen Perencanaan,Hasi l Pemantauan dan Evaluasi Program, Laporan Keuangan, Laporan BMN, Data Pegawai, Data Penanganan Pengaduan, Draf Kebijakan ATR/BPN 07.09 Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 07.11 Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia ATR/BPN 07.12 Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Tinggi Pertanahan ATR/BPN 07.10 Pelaksanaan Penelitian, Riset dan Inovasi 3.1.1. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Sekretariat Direktorat Jenderal Kementerian/Lembaga PETA SUBPROSES ATR/BPN 07.01 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS ATR/BPN 07.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran ATR/BPN 07.01.02 Pelaksanaan Urusan Keuangan dan Barang Milik Negara ATR/BPN 07.01.03 Pelaksanaan Urusan Kepegawaian, Penataan Organisasi dan Penyusunan Ketatalaksanaan ATR/BPN 07.01.04 Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Perundang-Undangan dan Pertimbangan Hukum SUPPLIER/INPUT OUTPUT/CUSTOMER ATR/BPN 07.02 Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerja Sama ATR/BPN 07.08 Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan ATR/BPN 07.03 Pembinaan Administrasi, Pengelolaan Keuangan dan BMN Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Teknis Kebijakan/peraturan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan pengawasan kinerja Renstra, Renja, RKAKL, DIPA Pegawai Target Kinerja Kelengkapan Data Pegawai, Kelengkapan Data Simpeg Kementerian/Lembaga Pegawai ATR/BPN 07.07 Pelaksanaan Perumusan, Harmonisasi Kebijakan, Pengesahan dan Penetapan Peraturan Perundangan Kerja sama, rekomendasi, koordinasi ATR/BPN 07.04 Penataan Organisasi dan Pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia ATR/BPN 07.09 Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 07.06 Penyelenggaraan Pemberian Informasi Publik dan Hubungan Masyarakat ATR/BPN 07.05 Pengelolaan Administrasi Umum, serta Dukungan Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Teknis Kebijakan/peraturan Pelaksanaan Kegiatan Manajemen SDM ATR/BPN 01.02 Penyelenggaraan Reforma Agraria ATR/BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang ATR/BPN 01.04 Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan ATR/BPN 02.01 Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang ATR/BPN 01.05 Pengendalian, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ATR/BPN 01.06 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah ATR/BPN 01.01 Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 07.04 Penataan Organisasi dan Pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia Draft Revisi Anggaran, Laporan Keuangan Data Inventaris BMN, Laporan, Permohonan Pengajuan Kebutuhan Sarana dan Prasarana ATR/BPN 02.02 Pengendalian dan Penertiban Ruang Konsep Rancangan Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan Teknis,kebijakan Strategis PETA RELASI ATR/BPN 07.01 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS ATR/BPN 07.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Program Dan Anggaran ATR/BPN 07.01.02 Pelaksanaan Urusan Keuangan dan Barang Milik Negara ATR/BPN 07.01.03 Pelaksanaan Urusan Kepegawaian, Penataan Organisasi dan Penyusunan Ketatalaksanaan ATR/BPN 07.01.04 Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Perundang- Undangan dan Pertimbangan Hukum Biro Perencanaan dan Kerja Sama Seluruh Unit Kerja Biro Keuangan dan Barang Milik Negara LAN PPSDM Biro Perencanaan dan Kerja Sama Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Biro Perencanaan dan Kerja Sama Seluruh Unit Kerja Inspektorat Jenderal Biro Hukum Seluruh Unit Kerja Seluruh Unit Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Biro Umum dan Layanan Pengadaan KASN Kementerian PANRB BKN Kantor Wilayah BPN Kantor Pertanahan Biro Organisasi dan Kepegawaian Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Sekretariat Jenderal Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Inspektorat Jenderal Inspektorat Jenderal Kementerian /Lembaga terkait Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan dan Kerja Sama Biro Keuangan dan BarangMilik Negara Seluruh Unit Kerja Menyusun usulan Rencana Strategis K/L dan Sekretariat Jenderal dan Rencana Kerja Tahunan Melakukan koordinasi dan penyusunan usulan perjanjian kinerja, rencana aksi triwulan Melakukan koordinasi, penyusunan rencana kerja sama dan potensi sumber daya hasil kerja sama dalam negeri dan luar negeri Melakukan Koordinasi, penyusunan dan penyiapan data capaian fisik dan anggaran (bulanan, triwulan, semesteran, tahunan) Melakukan Koordinasi, penyusunan dan penyiapan bahan revisi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan informasi data kinerja Menyusun laporan pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran,serta hasil kerja sama dalam negeri dan luar negeri Melakukan koordinasi dan usulan rencana kerja dan anggaran unit eselon 1 kepada Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan dan Kerja Sama Inspektorat Jenderal PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 07.01.01 PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN Kementerian/ Lembaga terkait Sekretariat Jenderal Biro Keuangan dan BarangMilik Negara Seluruh Unit Kerja Melakukan koordinasi dan membentuk unit akuntansi tingkat eselon 1 Melakukan koordinasi, penyusunan dan validasi laporan keuangan tingkat eselon 1 Melakukan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan TK UAPPA E1 – Eselon 1 Melakukan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan dalam rangka pemberian opini dengan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Melakukan koordinasi dan menyelenggarakan akuntansi keuangan tingkat eselon 1 Inspektorat Jenderal PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 07.01.02 PELAKSANAAN URUSAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA Kementerian /Lembaga terkait Sekretariat Jenderal Biro Organisasi dan Kepegawaian Biro Perencanaan dan Kerja Sama PPSDM Seluruh Unit Kerja Melakukan koordinasi dan harmonisasi kebijakan dalam rangka penyusunan dan penetapan kebijakan struktur organisasi dan tata kerja Melakukan koordinasi dan penghitungan analisa beban kerja (ABK) pada unit kerja, Menyiapkan peta kebutuhan pegawai dan analisa pengelolaan, penataan dan pemenuhan kebutuhan pegawai Mengoordinasi- kan pelaksanaan analisis kebutuhan diklat dan pelaksanaan diklat teknis Melakukan koordinasi dan Menyiapkan usulan, telaahan, bahan koordinasi, perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan pengadaan permohonan dan pengangkatan formasi calon ASN dan PPNPN Melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan usulan kegiatan manajemen talenta dan pemetaan karir pegawai pada jabatan pimpinan tinggi, administrator dan fungsional dan updating data pegawai di unit eselon 1 Melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan serta kelengkapan evidence dalam rangka assessment PMPRB unit eselon 1 Melakukan koordinasi dan penyusunan analisis jabatan, standar kompetensi dan penyusunan uraian tugas jabatan Inspektorat Jenderal Kementerian PANRB PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 07.01.03 PELAKSANAAN URUSAN KEPEGAWAIAN, PENATAAN ORGANISASI DAN PENYUSUNAN KETATALAKSANAAN Kementerian /Lembaga terkait Sekretariat Jenderal Biro Organisasi dan Kepegawaian Biro Perencanaan dan Kerja Sama Biro Hukum Seluruh UnitKerja Kanwil/Kantah Melakukan koordinasi perencanaan dan penyusunan rancangan kebijakan/ produk hukum peraturan perundang- undangan Melaksanakan koordinasi penyusunan bahan peraturan perundang- undangan Melaksanakan monitoring dan evaluasi tingkat efektivitas pelaksanaan kebijakan/ produk hukum Melaksanakan koordinasi dan melaksanakan pembahasan rancangan kebijakan/ produk hukum Melaksanakan koordinasi terkait penetapan, pengundangan dan publikasi produk hukum Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan materi substansi/ materi teknis produk hukum Inspektorat Jenderal KementerianHukum dan HAM PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 07.01.04 PELAKSANAAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM 3.1.2. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Biro Perencanaan dan Kerja Sama ATR/BPN 07.02 PERENCANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA ADMINISTRASI KERJA SAMA ATR/BPN 07.02.02 Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Program dan Anggaran ATR/BPN 07.02.03 Perencanaan Kerja Sama ATR/BPN 01.04 Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan ATR/BPN 01.05 Pengendalian, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ATR/BPN 02.02 Pengendalian dan Penertiban Ruang ATR/BPN 01.06 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah ATR/BPN 01.07 Pengembangan Ekonomi Pertanahan ATR/BPN 01.02 Penyelenggaraan Reforma Agraria ATR/BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang ATR/BPN 01.01 Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 02.01 Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang Pemerintah Daerah DPR RI Kementerian/Lembaga,BUMN/BUMD Kementerian Keuangan Kementerian PANRB Organisasi Masyarakat, Swasta Lembaga Pendidikan Nasional/Internasional Kementerian Luar Negeri Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat Asing (NGO) Kedutaaan Besar Negara Sahabat/ Pemerintah Negara Bagian/Lembaga Donor, Badan/Lembaga Internasional Kebijakan, Regulasi ATR/BPN 01.04 Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan ATR/BPN 01.05 Pengendalian, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ATR/BPN 02.02 Pengendalian dan Penertiban Ruang ATR/BPN 02.01 Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang ATR/BPN 01.06 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah ATR/BPN 01.07 Pengembangan Ekonomi Pertanahan ATR/BPN 01.02 Penyelenggaraan Reforma Agraria ATR/BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang ATR/BPN 01.01 Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang Kementerian/lembaga ATR/BPN 07.02.01 Penyusunan Rencana, Program dan Anggaran Kementerian Sekretariat Negara Badan Usaha Swasta Asing Surat Persetujuan PDLN Paspor Dinas Exit Permit Rekomendasi Visa Kementerian/Lembaga Pagu Anggaran, Pagu Alokasi, SAKTI, DIPA, Satu DJA, Nilai Kinerja Anggaran, Smart DJA Evaluasi SAKIP, Hasil Evaluasi RB (Akuntabilitas) Persetujuan APBN ATR/BPN 07.04 Penataan Organisasi dan Pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia ATR/BPN 07.04 Penataan Organisasi dan Pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia 1.Data Realisasi Fisik dan Anggaran 2.Hasil Evaluasi 3.Usulan Rancangan Program Kerja Jangka Panjang 4.Usulan Rancangan Program Kerja Jangka Menengah 5.Usulan Rancangan Program dan Anggaran Tahunan 6.Usulan Standar Biaya 7.Data usulan Revisi 8.Data Realisasi, Program dan Anggaran, dan Capaian Kinerja 9.Dokumen SAKIP (Renstra, RKT, PK, Renaksi, Laporan Kinerja, Laporan Triwulan) unit kerja 10.Data SDM, Anggaran, BMN 11.Data capaian kinerja unit kerja 12.Data Laporan Tahunan Unit Kerja 13.Data Evaluasi Renja dan Renstra Unit Kerja Data Analisa Potensi Kerja Sama Inisiasi Kerja Sama OUTPUT/CUSTOMER SUPPLIER/INPUT Kementerian PPN/BAPPENAS Kementerian Keuangan Badan Narkotika Nasional Kantor Staf Presiden Dewan Ketahanan Nasional Kementerian/Lembaga,BUMN/BUMD Pemerintah Daerah Organisasi Masyarakat, Swasta Lembaga Pendidikan Nasional/ Internasional Kementerian Luar Negeri Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat Asing (NGO) Kedutaaan Besar Negara Sahabat/ Pemerintah Negara Bagian/Lembaga Donor, Badan/Lembaga Internasional Kementerian Sekretariat Negara Badan Usaha Swasta Asing RPJP, RPJM, Pagu Indikatif (KRISNA), Pelaporan Kinerja (Emonev) Kementerian PPN/BAPPENAS Potensi Anggaran Hasil Evaluasi Hasil Evaluasi Target Awal Hasil Revisi Anggaran Dasar Revisi Anggaran

1.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
2.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
3.Rencana Strategis K/L
4.Rencana Kerja Tahunan
5.Standarisasi Biaya dan Sistem Perencanaan
6.Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
7.Rencana Kerja K/L (KRISNA)
8.Penyusunan dan Penelitian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL)
1.Perjanjian Kinerja
2.Rencana Aksi Triwulan dan Rencana Aksi Nasional
3.Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
4.Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Program dan Anggaran
5.Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran
6.Evaluasi Rencana Kerja K/L dan Rencana Strategis (Renstra K/L)
7.Evaluasi Rencana Aksi Nasional (RAN)
8.Laporan Kinerja Kinerja Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal, dan Kementerian
9.Laporan atas Rencana Aksi Triwulanan Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal, dan Kementerian 10.Laporan Tahunan Kementerian 1.Rencana Kerja Sama dan Potensi Sumber Daya Hasil KDN dan KLN 2.Evaluasi Usulan dan Penyusunan Ruang Lingkup KDN dan KLN 3.Data Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan KDN dan KLN 4.Rekomendasi Hasil KDN dan KLN 5.Laporan Hasil KDN dan KLN 6.Administrasi Penugasan Perjalanan Dinas Luar Negeri 7.Kesekretariatan, Kepegawaian, Peralatan, Penganggaran dan Penyelenggaraan Kegiatan serta Pendokumentasian DPR RI Kementerian Dalam Negeri ATR/BPN 07.02.01 Penyusunan Rencana, Program dan Anggaran ATR/BPN 07.02.02 Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Program dan Anggaran ATR/BPN 07.02.03 Perencanaan Kerja Sama Kementerian PANRB Kementerian PPN/ Bappenas Kementerian Keuangan DPR RI Kementerian Keuangan DPR RI Kementerian PPN/ Bappenas Kementerian/ Lembaga Kementerian Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Kemenko Perekonomian Pemerintah Daerah Kementerian Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara Badan Usaha Swasta Asing Lembaga Non Pemerintah/ Lembaga Swadaya Masyarakat Asing Kedutaaan Besar Negara Sahabat/ Pemerintah Negara Bagian/ Lembaga Donor, Badan/Lembaga Internasional Lembaga Pendidikan Nasional/ Internasional BUMN/D Kementerian /Lembaga Kementerian/ Lembaga Kantor Staf Badan Narkotika Nasional Dewan Ketahanan Nasional Kementerian Dalam Negeri PETA RELASI ATR/BPN 07.02 PERENCANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA ADMINISTRASI KERJA SAMA Kantor Pertanahan KantorWilayah Kementerian Keuangan Kementerian PPN/ BAPPENAS Kementerian PANRB DPR RI Kementerian/ Lembaga SeluruhSatuan Kerja Sekretariat Jenderal PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 07.02.01 PENYUSUNAN RENCANA, PROGRAM DAN ANGGARAN Menyusun Bahan Masukan untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Menyusun Rencana Kerja Tahunan Menyusun Rencana Strategis K/L, Sekretariat Jenderal, dan Biro Melaksanakan Penelitian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKAKL) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKAKL) Menyusun rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Menyusun Rencana Kerja K/L (KRISNA) Menyusun Standardisasi Biaya dan Sistem Perencanaan Kantor Pertanahan KantorWilayah Kementerian Keuangan Kementerian PPN/ BAPPENAS DPR RI Kantor Staf Dewan Ketahanan Nasional SeluruhSatuanKerja Sekretariat Jenderal PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 07.02.02 PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN PROGRAM DAN ANGGARAN Badan NarkotikaNasional Kementerian /Lembaga KementerianDalam Negeri Menyusun Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal, Kementerian
1.Menyiapkan Bahan Koordinasi Perubahan/Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Informasi Data Kinerja
2.Melakukan Penelitian Terhadap Usulan Revisi Menyusun Rencana Aksi Triwulan (Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal, Kementerian) dan Rencana Aksi Nasional
1.Pemantauan atas Pelaksanaan Program dan Anggaran (Harian, Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan)
2.Menyiapkan Data Capaian Fisik dan Anggaran (Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan), Capaian Renstra, RPJM
1.Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran (Triwulanan, Semesteran, Tahunan)
2.Melaksanakan Evaluasi Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Renja Kementerian/ Lembaga) dan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra Kementerian/ Lembaga)
3.Melaksanakan Evaluasi Rencana Aksi Nasional (RAN)
1.Menyusun Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal, dan Kementerian
2.Menyusun Laporan atas Rencana Aksi Triwulanan (Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, dan Kementerian) dan Rencana Aksi Nasional (RAN)
3.Menyususn Laporan Tahunan Kementerian Kantor Pertanahan KantorWilayah Sekretariat Jenderal Kementerian/Lembaga, BUMN/BUMD Pemerintah Daerah LembagaPendidikanNasional/ Internasional Kedutaaan Besar Negara Sahabat/Pemerintah NegaraBagian/LembagaDonor,Badan/Lembaga Internasional Lembaga NonPemerintah/ LembagaSwadaya MasyarakatAsing (NGO) KementerianSekretariat Negara KementerianLuar Negeri BadanUsahaSwastaAsing SeluruhSatuanKerja Biro Hukum 1 1 1 11 2 PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 07.02.03 PERENCANAAN KERJA SAMA OrganisasiMasyarakat, Swasta
1.Menyusun Evaluasi Usulan dan Ruang Lingkup Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri serta Monitoring Usulan PDLN
1.Memberi Masukan dalam Penyusunan Draf Naskah Kerja Sama dan Administrasi PDLN
1.Menyusun Rekomendasi Hasil Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri serta PDLN
1.Menyusun Laporan Hasil Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri, Administrasi Penugasan PDLN
2.Menyusun Laporan Ketatausahaan Biro
1.Menyusun Rencana Kerja Sama dan Potensi Sumber Daya Hasil Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri, Administrasi Penugasan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN)
2.Menyusun Rencana Kerja Tata Usaha Biro
1.Menyusun Data dan Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri serta Laporan Pelaksanaan PDLN 3.1.3. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian/Lembaga ATR/BPN 07.03.01 Pelaksanaan Anggaran ATR/BPN 07.03.02 Pengelolaan PNBP ATR/BPN 07.03.03 Penatausahaan BMN ATR/BPN 07.03.04 Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan SUPPLIER/INPUT OUTPUT/CUSTOMER ATR/BPN 07.02 Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerja Sama ATR/BPN 07.05 Pengelolaan Administrasi Umum, serta Dukungan Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Teknis Kementerian/Lembaga Seluruh Satuan Kerja ATR/BPN 07.06 Penyelenggaraan Pemberian Informasi Publik dan Hubungan Masyarakat Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Anggaran Seluruh Satuan Kerja Layanan Manajemen PNBP DIPA, Pelaporan data kontrak, Pengujian tagihan, Pengelolaan UP, Retur SP2D Aset Tetap dan Aset Lancar terdaftar dalam Daftar Aset Membentuk Unit Akuntansi Tingkat UAKPA Kanpus BPN RI, Tingkat Eselon 1 Sekretariat Jenderal dan Tingkat UAPA Kementerian Rekonsiliasi data PNBP melalui aplikasi KKP oleh Bendahara Penerimaan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Anggaran Opini BPK (WTP) LPJ, NILAI IKPA SATKER Nilai Pengelolaan BMN Menerima Laporan Keuangan KL untuk dilakukan konsolidasi dalam rangka menyusun LKPP Pencairan MP PNBP ke KPPN mitra kerja masing- masing daerah PETA SUBPROSES ATR/BPN 07.03 PEMBINAAN ADMINTRASI, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) ATR/BPN 07.02 Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerja Sama ATR/BPN 07.05 Pengelolaan Administrasi Umum, serta Dukungan Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Teknis ATR/BPN 07.06 Penyelenggaraan Pemberian Informasi Publik dan Hubungan Masyarakat Layanan Manajemen PNBP PETA RELASI ATR/BPN 07.03 PEMBINAAN ADMINISTRASI, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BMN ATR/BPN 07.03.01 Pelaksanaan Anggaran ATR/BPN 07.03.02 Pengelolaan PNBP ATR/BPN 07.03.03 Penatausahaan BMN ATR/BPN 07.03.04 Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan KPPN Seluruh Satuan Kerja (Pusat/ Daerah) DJPB DJABiro Hukum Biro Organisasi dan Kepegawaian Biro Perencanaan dan Kerja Sama Biro Hubungan Masyarakat Seluruh Satuan Kerja (Pusat/ Daerah) PPSDM PUSDATIN Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Biro Umum dan Layanan Pengadaan KPPN DJPB Kanwil DJPB Seluruh Direktorat Jenderal Seluruh Satuan Kerja (Pusat/ Daerah) Kanwil BPN Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan BPK RI KPPN Sekretariat Jenderal Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Biro Organisasi dan Kepegawaian Biro Perencanaan dan Kerja Sama Biro Hukum Biro Hubungan Masyarakat Seluruh Satuan Kerja (Pusat/Daerah) PPSDM PUSDATIN Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Biro Umum dan Layanan Pengadaan DJKN KPKNL Kanwil DJPB DJPB SeluruhSatuan Kerja(Pusat/ Daerah) SeluruhDirektoratJenderal Inspektorat Jenderal KantorWilayah BPN Sekretariat Jenderal Biro Keuangandan BarangMilik Negara BPK RI KPPN Menyelenggarakan akuntansi keuangan di Tk. UAKPA dan melakukan pemantauan atas validitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Menerima Laporan Keuangan Menerima Laporan Keuangan Tk.UAKPA Kanpus BPN RI dan Tk.UAPPA-W Kanwil serta melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Tk. Eselon 1 Sekretariat Jenderal Melakukan penyusunan Laporan Keuangan Tk. UAKPA Kantor Pusat BPN RI Membentuk Unit Akuntansi Tingkat UAKPA Kanpus BPN RI, Tingkat Eselon 1 Sekretariat Jenderal dan Tingkat UAPA Kementerian Menerima Laporan Keuangan Tk.UAPPA-E1 dan melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAPA Kementerian Menerima Laporan Keuangan KL untuk dilakukan konsolidasi dalam rangka menyusun LKPP Menerima Laporan Keuangan KL untuk dilakukan pemeriksaan dalam rangka pemberian opini Melakukan penyusunan Laporan Keuangan Tk. UAKPA Satker dan Tk. UAPPA-W Kanwil Melakukan penyusunan Laporan Keuangan Tk. UAPPA-E1 Eselon 1 Biro Organisasi dan Kepegawaian Biro Perencanaan dan Kerja Sama Biro Hukum Biro HubunganMasyarakat Biro Umumdan LayananPengadaan PPSDM PUSDATIN Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, TataRuang danPertanahan Memastikan bahwa dalam pengajuan pencairan anggaran, pagu DIPA telah tersedia. Memastikan seluruh belanja aset tetap dan aset lancar tercatat pada Daftar Aset. KPPN /KPPNL Pelaporan data kontrak, Pengujian tagihan, Pengelolaan UP, Retur SP2D. Penyampaian Laporan LPJ / Laporan BMN  Nilai IKPA seluruh Satker  Nilai Pengelolaan BMN DJA Rekonsiliasi data PNBP melalui aplikasi KKP oleh bendahara penerimaan DJPB Pencairan MP PNBP ke KPPN mitra kerja masing masing daerah Pengajuan Usulan MP PNBP Output SE-DJPB Pengumpulan data pengajuan MP PNBP PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 07.03.01 : PELAKSANAAN ANGGARAN ATR/BPN 07.03.02 : PENGELOLAAN PNBP ATR/BPN 07.03.03 : PENATAUSAHAAN BMN ATR/BPN 07.03.04 : PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN 3.1.4. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Organisasi dan Kepegawaian Kementerian/ Lembaga SUPPLIER/INPUT PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PETA SUBPROSES ATR/BPN 07.04 PENATAAN ORGANISASI DAN PENGELOLAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA ATR/BPN 07.04.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi ATR/BPN 07.04.02 Pengelolaan, Penataan dan Pemenuhan Kebutuhan Pegawai ATR/BPN 07.04.03 Peningkatan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara ATR/BPN 07.04.04 Peningkatan Kualitas Kinerja Organisasi dan SDM Melalui Program Reformasi Birokrasi OUTPUT/CUSTOMER ATR/BPN 07.02 Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerja Sama ATR/BPN 07.08 Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan ATR/BPN 07.03 Pembinaan Administrasi, Pengelolaan Keuangan dan BMN Pelaksanaan anggaran kegiatan pembinaan organisasi dan pengelolaan kepegawaian Kebijakan/peraturan pembentukan organisasi dan manajemen kepegawaian Hasil assesment pelaksanaan RB Kementerian Pembinaan dan pengawasan kinerja RENSTRA, Renja, RKAKL, DIPA Target Kinerja Kelengkapan data pegawai, Kelengkapan data Simpeg Kementerian/ Lembaga Pegawai Capaian nilai RB ATR/BPN 07.07 Pelaksanaan Perumusan, Harmonisasi Kebijakan, Pengesahan dan Penetapan Peraturan Perundangan Konsep kebijakan kepegawaian Konsep kebijakan organisasi Pegawai PETA RELASI ATR/BPN 07.04 PENATAAN ORGANISASI DAN PENGELOLAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA ATR/BPN 07.04.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi ATR/BPN 07.04.02 Pengelolaan, Penataan dan Pemenuhan Kebutuhan Pegawai ATR/BPN 07.04.03 Peningkatan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara ATR/BPN 07.04.04 Peningkatan Kualitas Kinerja Organisasi dan SDM Melalui Program Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB Biro Perencanaan dan Kerja Sama Seluruh Satuan Kerja Kantor Pertanahan Kantor Wilayah BPN Biro Hukum Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan BKN LAN PPSDM Kantor Pertanahan Kantor Wilayah BPN Biro Perencanaan dan Kerja Sama Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kantor Wilayah BPN Kantor Pertanahan Biro Perencanaan dan Kerja Sama Seluruh Satuan Kerja Inspektorat Jenderal Biro Perencanaan dan Kerja Sama Seluruh Satuan Kerja Seluruh Satuan Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian PANRB Kementerian PANRB KASN KASN Kementerian PANRB BKN Biro Organisasi dan Kepegawaian Biro Organisasi dan Kepegawaian Biro Organisasi dan Kepegawaian Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Sekretariat Jenderal Sekretariat Jenderal Kantor Wilayah BPN Kantor Pertanahan KPANRB Sekretariat Jenderal Biro Organisasi dan Kepegawaian Biro Perencanaan dan Kerja Sama Biro Hukum SeluruhSatuan Kerja KantorWilayah BPN Kantor Pertanahan Melakukan pembahasan dan penyusunan rencana strategis kementerian Melakukan pembahasan dan perumusan organisasi dan keselarasannya dengan visi dan misi yang ditetapkan dalam Renstra Melakukan koordinasi dan pembahasan penyusunan struktur organisasi dan tata kerja Melakukan koordinasi dan pelaksanaan penataan dan penguatan organisasi Melakukan pembahasan dan pengesahan struktur organisasi kementerian Melakukan koordinasi dan memfasilitasi evaluasi kelembagaan, pembentukan kantor dan tipologi kantor Melakukan koordinasi dan harmonisasi kebijakan dalam rangka penyusunan dan penetapan kebijakan struktur organisasi dan tata kerja kementerian PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 07.04.01 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 07.04.02 PENGELOLAAN, PENATAAN DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PEGAWAI KPANRB BKN Sekretariat Jenderal SekretariatDirektoratJenderal KantorWilayah BPN Kantor Pertanahan Biro Organisasi dan Kepegawai- an Bagian Pengembangan Pegawai Bagian Organisasi dan TataLaksana BagianMutas Melakukan penyusunan kebijakan analisis jabatan, standar kompetensi dan penyusunan uraian tugas jabatan Melakukan penghitungan analisa beban kerja (ABK) pada unit kerja Menyiapkan peta kebutuhan pegawai dan analisa pengelolaan, penataan dan pemenuhan kebutuhan pegawai Menyiapkan usulan, telaahan, bahan koordinasi, perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan pengadaan permohonan dan pengangkatan formasi calon ASN dan PPNPN Menetapkan formasi kebutuhan CPNS Melaksanakan kegiatan pemetaan kompetensi pegawai melalui uji kompetensi ASN dan penilaian kinerja pegawai untuk diposisikan pada talent pool; serta pelaksanaan ujian masuk seleksi penerimaan calon ASN Melaksanakan kegiatan manajemen talenta dan pemetaan karier pegawai pada jabatan pimpinan tinggi, administrator dan fungsional Menyiapkan SK Pengangkatan Pegawai Melaksanakan updating data kepegawaian Melaksanaka n kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan, penataan dan pemenuhan kebutuhan pegawai BKN Sekretariat Jenderal SekretariatDirektorat Jenderal KantorWilayah BPN Kantor Pertanahan Biro Organisasi dan Kepegawaian Bagian Pengembangan Pegawai PPSDM KPANRB STPN Menyiapkan perumusan kebijakan pengadaan dan pengangkatan ASN, pengembangan kapasitas pegawai, pemetaan talenta, pola karier dan pemetaan karier jabatan struktural dan fungsional serta penilaian kompetensi pegawai Mengoordinasikan pelaksanaan analisis kebutuhan diklat Melaksanakan kegiatan tugas belajar program Diploma IV, STPN, Sarjana dan Pascasarjana Melaksanakan kegiatan pemetaan kompetensi pegawai melalui uji kompetensi dan penempatannya pada talent pool Melaksanakan kegiatan pemetaan karier pegawai pada jabatan pimpinan tinggi, administrator dan fungsional Melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi,dan pelaporan kegiatan peningkatan profesionalisme ASN PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 07.04.03 PENINGKATAN PROFESIONALISME APARATUR SIPIL NEGARA KPANRB Inspektorat Jenderal Sekretariat Jenderal Biro Organisasi dan Kepegawaian Biro Perencanaan dan Kerja Sama SeluruhSatuan Kerja KantorWilayah BPN Kantor Pertanahan Menerima hasil penilaian dan menindaklanjuti PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 07.04.04 PENINGKATAN KUALITAS KINERJA ORGANISASI DAN SDM MELALUI PROGRAM REFORMASI BIROKRASI Melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di seluruh satuan unit kerja Melaksanakan koordinasi dan menyiapkan assessment terhadap hasil PMPRB Melaksanakan assessment hasil PMPRB Menyiapkan dan mengoordinasi bahan konsep dokumen hasil penilaian RB Menyampaikan dokumen hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB, Pelaksanaan Survei Internal dan juga paparan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB kepada Kementerian PAN dan RB Melakukan validasi dan memberi penilaian 3.1.5. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Biro Umum dan Layanan Pengadaan ATR/BPN 07.05.01 Dukungan Layanan Operasional Kantor ATR/BPN 07.05.03 Pengelolaan Arsip dan Persuratan Elektronik ATR/BPN 07.05.04 Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa SUPPLIER/INPUT OUTPUT/CUSTOMER ATR/BPN 07.02 Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerja Sama ATR/BPN 07.09 Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 07.03 Pembinaan Administrasi, Pengelolaan Keuangan dan BMN Kementerian/Lembaga Pegawai Kementerian/Lembaga Pegawai ATR/BPN 07.07 Pelaksanaan Perumusan, Harmonisasi Kebijakan, Pengesahan dan Penetapan Peraturan Perundangan Seluruh Satuan Kerja Pusat DIPA RENSTRA SMART DJA PUPR ANRI LKPP Seluruh Satuan Kerja Daerah Seluruh Satuan Kerja Pusat Seluruh Satuan Kerja Daerah
1.Implementasi kebijakan, Standardisasi tata kelola persuratan dan kearsipan fisik dan elektronik
2.Distribusi surat- surat/tata naskah melalui E-Office
3.Pengelolaan arsip fisik dan elektronik JASA LAYANAN PENGIRIMAN ATR/BPN 01.04 Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Permohonan Peminjaman Berkas untuk Pembuktian Pengadilan Aplikasi E-Office & Alih Media ATR/BPN 07.05.02 Pemenuhan Sarana Prasarana dalam rangka mewujudkan kantor modern ATR/BPN 07.04 Penataan Organisasi dan Pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan/ peraturan dalam standarisasi bangunan gedung
1.Kebijakan/ peraturan dalam standarisasi tata kelola arsip modern
2.Nilai Ketaatan dalam penetapan kebijakan kearsipan Pengembangan SDM JF PBJ
1.Aplikasi LPSE
2.standarisasi layanan LPSE
3.Level kematangan UKPBJ ATR/BPN 07.11 Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia KEMENKEU Kebijakan/ peraturan dalam standarisasi bangunan gedung dan kendaraan dinas ATR/BPN 07.03 Pembinaan Administrasi, Pengelolaan Keuangan dan BMN
1.Peraturan/pedoman jadwal retensi arsip
2.Peraturan/pedoman terkait tata naskah dinas dan ttd elektronik ATR/BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang Penerimaan surat masuk ATR/BPN 01.06 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah ATR/BPN 01.07 Pengembangan Ekonomi Pertanahan Jasa Layanan Pengiriman Penerimaan surat/dokumen masuk Pendistribusian surat/ dokumen keluar Pengadaan kebutuhan sarpras Usulan Kebutuhan Sarpras Pengadaan JF PBJ Permohonan Tender Permohonan Tender Pemeliharaan sarpras dan pengeloaan RT serta pengamanan lingkungan dan pimpinan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)Nilai Ketaatan dalam penetapan kebijakan kearsipan LKPP1. Aplikasi LPSE
2.standarisasi layanan LPSE
3.Level kematangan UKPBJ PETA SUB PROSES ATR/BPN 07.05 PENGELOLAAN ADMINISTRASI UMUM, SERTA DUKUNGAN SARANA PRASARANA PENUNJANG KEGIATAN TEKNIS PETA RELASI ATR/BPN 07.05 PENGELOLAAN ADMINISTRASI UMUM, SERTA DUKUNGAN SARANA PRASARANA PENUNJANG KEGIATAN TEKNIS ATR/BPN 07.05.01 Dukungan Layanan Operasional Kantor ATR/BPN 07.05.03 Pengelolaan Arsip dan Persuratan Elektronik ATR/BPN 07.05.04 Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang Terlaksana ATR/BPN 07.05.02 Pemenuhan Sarana Prasarana dalam rangka Mewujudkan Kantor Modern Kantor Wilayah BPN LKPP Seluruh Satuan Kerja Pusat Kantor Pertanahan BSSN ANRI Jasa Layanan Pengiriman KOMINFO PUPR Seluruh Satuan Kerja Pusat PUSDATIN Kantor Pertanahan Seluruh Satuan Kerja Pusat Kantor Wilayah BPN Biro Hukum Biro Perencanaan dan Kerja Sama Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kantor Pertanahan KPUPR Kantor Wilayah BPN Sekretariat Jenderal Biro Organisasi dan Kepegawaian PUSDATIN PPSDM Ditjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Biro Perencanaan dan Kerja Sama Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Ditjen Penataan Agraria PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 07.05.01 DUKUNGAN LAYANAN OPERASIONAL KANTOR ATR/BPN 07.05.02 PEMENUHAN SARANA PRASARANA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KANTOR MODERN
1.Melaksanakan pembahasan dan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana serta penganggarannya di lingkungan Sekretariat Jenderal
2.Melaksanakan penyusunan peraturan standardisasi sarana prasarana kantor modern SeluruhSatuan Kerja Daerah Penyedia Barang dan Jasa SeluruhSatuan KerjaPusat KPUPR Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Biro Perencanaan dan Kerja Sama Melakukan kordinasi perencanaan dan pelaksanaan serta pendistribusian pengadaan sarana dan prasarana sesuai standardisasi SekretarisJenderal Biro Umumdan Layanan Pengadaan Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan serta pendistribusian pengaadaan sarana dan prasarana sesuai standardisasi Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana, pengelolaan rumah tangga serta pengamanan lingkungan dan pimpinan Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana, pengelolaan rumah tangga serta pengamanan lingkungan dan pimpinan
1.Melaksanakan evaluasi dan monitoring hasil pengadaan sarana dan prasarana;
2.Melaksanakan evaluasi dan monitoring pemeliharaan sarana prasarana.
1.Melaksanakan evaluasi dan monitoring hasil pengadaan sarana dan prasarana;
2.Melaksanakan evaluasi dan monitoring pemeliharaan sarana prasarana. 1 Biro Hukum Melakukan koordinasi perencanaan kebutuhan sarana prasarana kantor modern seluruh satker sesuai standardisasi Melakukan koordinasi perencanaan kebutuhan sarana prasarana kantor modern seluruh satker sesuai standardisasi 2 1 PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 07.05.03 PENGELOLAAN ARSIP DAN PERSURATAN ELEKTRONIK ANRI BSSN KOMINFO Biro Hukum PUSDATIN KantorWilayah BPN Kantor Pertanahan Mengoordinasikan penyiapan konsep rencana kegiatan anggaran dan penyusunan rumusan rancangan serta pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan tata persuratan dan kearsipan baik fisik dan elektronik Mengoordinasikan kegiatan pengelolaan surat- surat/naskah dinas/dokumen- dokumen baik fisik dan elektronik Mengoordinasikan kegiatan pelayanan tata naskah dinas dan penyelenggaraan loket pelayanan Melaksanakan monitoring memastikan unit-unit tersebut telah mengimplementasikan surat-surat/tata naskah dinas/ penataan arsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Layanan peminjaman arsip Mengoordinasikan kegiatan permohonan Legalisir dokumen fisik yang tersimpan di unit kearsipan 1 Pengelolaan arsip baik fisik dan elektronik Ditjen PenangananSengketa dan Konflik Pertanahan Jasa Layanan Pengiriman Pendistribusian dokumen fisik dan elektronik SeluruhSatuanKerja Biro Umum dan Layanan Pengadaan Biro Perencanaan dan Kerja Sama LKPP Kantor Pertanahan KantorWilayah BPN SeluruhSatuan KerjaPusat Mengkoordinasikan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa secara elektronik Biro Organisasi dan Kepegawaian PPSDM Pelaksanaan Bimtek dan peningkatan kualitas SDM dibidang PBJ dan LPSE Melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk memastikan terlaksananya pengadaan barang jasa dan terpenuhinya layanan pengadaan secara elektronik Perencanaan Kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemenuhan kebutuhan SDM dibidang PBJ dan LPSE Pelayanan Informasi dan Pengelolaan LPSE dan PBJ PenyediaBarang/ Jasa Biro Umum dan Layanan Pengadaan PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 07.05.04 PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 3.1.6. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Biro Hubungan Masyarakat Kementerian/ Lembaga ATR/BPN 07.06.02 Pelayanan Informasi Publik SUPPLIER/INPUT OUTPUT/CUSTOMER Kementerian/ Lembaga Masyarakat ATR/BPN 01.02 Penyelenggaraan Reforma Agraria ATR/BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang ATR/BPN 01.04 Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan ATR/BPN 02.01 Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang ATR/BPN 01.05 Pengendalian, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ATR/BPN 02.02 Pengendalian dan Penertiban Ruang ATR/BPN 01.06 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah ATR/BPN 01.07 Pengembangan Ekonomi Pertanahan ATR/BPN 01.01 PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR KADASTER DAN PENATAAN RUANG Masyarakat Pimpinan .0 FORKOPIMDA Permohonan/permintaan data dan informasi publik terkait Pertanahan dan Tata Ruang Permohonan/permintaan data dan informasi publik terkait pertanahan dan tata ruang Data dan informasi terkait pertanahan dan tata ruang yang dapat dibuka untuk publik Data dan informasi terkait pertanahan dan tata ruang yang dapat dibuka untuk publik Bahan Data dan Informasi Publik terkait Pertanahan dan Tata Ruang Bahan Data dan Informasi Publik terkait Pertanahan dan Tata Ruang Bahan Data dan Informasi Publik terkait Pertanahan dan Tata Ruang Bahan Data dan Informasi Publik terkait Pertanahan dan Tata Ruang Bahan Data dan Informasi Publik terkait Pertanahan dan Tata Ruang Bahan Data dan Informasi Publik terkait Pertanahan dan Tata Ruang Bahan Data dan Informasi Publik terkait Pertanahan dan Tata Ruang 1.Penyelenggaraan Administrasi Tata Kelola dan Tata Usaha Pimpinan. 2.Hasil Koreksi Naskah Dinas yang tepat waktu sesuai dengan Tata Naskah dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku 3.Agenda dan Jadwal Tugas Pimpinan yg terkoordinasi 4.Pelaksanaan kegiatan unsur pimpinan yang sesuai dengan standar keprotokolan 5.Fasilitasi penyerahan hasil Program Strategis kepada masyarakat (Penyerahan Sertipikat oleh Presiden dan Menteri) 6.Pelaksanaan kegiatan upacara, pelantikan dan kegiatan lain yang melibatkan unsur pimpinan 7.Monitoring rapat pimpinan dan hasil tindak Lanjut rapim dalam sistem e–rapat 8.Terlaksananya kegiatan adminstrasi ketata usahaan dan dukungan ke rumahtanggaan pimpinan 9.Pelaksanaan Pendampingan dan Perjalanan Dinas unsur Pimpinan ATR/BPN 07.06.01 Pemberitaan, Hubungan Antarlembaga dan Pengelolaan Pengaduan PETA SUBPROSES ATR/BPN 07.06 PENYELENGGARAAN PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK DAN HUBUNGAN MASYARAKAT ATR/BPN 07.06.03 Pelaksanaan Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan ATR/BPN 07.06.01 Pemberitaan, Hubungan Antarlembaga dan Pengelolaan Pengaduan ATR/BPN 07.06.02 Pelayanan Informasi Publik ATR/BPN 07.06.03 Pelaksanaan Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan Kementerian/ Lembaga Seluruh Satuan Kerja Kantor Pertanahan Kantor Wilayah BPN KOMINFO Masyarakat Kementerian/ Lembaga Seluruh Satuan Kerja Kantor Pertanahan Kantor Wilayah BPN Komisi Informasi Publik Masyarakat BAKO HUMAS OMBUDSMAN RI Kementerian/ Lembaga Seluruh Satuan Kerja Kantor Pertanahan Kantor Wilayah BPN PASPAMPRES Protokol Istana OMBUDSMAN RI SEKRETARIAT NEGARA KOMINFO KSP Media Massa FORKOMINDA PETA RELASI ATR/BPN 07.06 PENYELENGGARAAN PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK DAN HUBUNGAN MASYARAKAT PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 07.06.01 PELAYANAN PEMBERITAAN DAN HUBUNGAN ANTARLEMBAGA MediaMassa SeluruhSatuan Kerja KantorWilayah BPN Bidang Pelayanan Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Kementerian /Lembaga OMBUDSMAN RI Kantor Pertanahan BAKOHUMAS KSP Masyarakat Biro HubunganMasyarakat Pelaksanaan sharing, diseminasi dan publikasi informasi dan kampanye publik lintas K/L Pelaksanaan penyediaan data dan informasi, konfirmasi pemberitaan/ pengaduan pertanyaan media/ masyarakat, bimbingan kehumasan, peliputan Pelaksanaan kegiatan, respon dan klarifikasi hasil tindak lanjut pengaduan masyarakat Permintaan informasi/ laporan program pertanahan dan tata ruang Pelaksanaan koordinasi relasi kelembagaan, pelaksanaan sosialisasi offline, dukungan penanganan pengaduan pelayanan publik Pelaksanaan kegiatan pemberian data dan informasi, klarifikasi pengaduan penyediaan rilis, konten publikasi berita, media relasi Pengelolaan (pencatatan, penyimpanan, pengolahan dan pelaporan) bahan pemberitaan, publikasi dan pengaduan masyarakat PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 07.06.01 PENGELOLAAN PENGADUAN MediaMassa SeluruhSatuan Kerja KantorWilayah BPN Biro HubunganMasyarakat Kementerian/ Lembaga OMBUDSMAN RI Kantor Pertanahan BAKO HUMAS KSP Pengelolaan (pencatatan, penyimpanan, dan pengolahan) bahan pemberitaan, publikasi dan pengaduan masyarakat Konfirmasi tentang pertanyaan media/ masyarakat, bimbingan kehumasan, peliputan Sharing, diseminasi dan publikasi informasi Penyediaan data dan informasi untuk mengonfirmasi pemberitaan atau pengaduan Klarifikasi pengaduan masyarakat Diseminasi informasi dan kampanye publik lintas Kementerian/ Lembaga Pemenuhan permintaan informasi dan laporan Masyarakat Konfirmasi pengaduan masyarakat Permintaan informasi/ laporan Pelaksanaan siman, koordinasi kehumasan pemerintah Permintaan peliputan, wawancara, informasi dalam bentuk grafis/video dll., permintaan data dan konfirmasi Peliputan, penyediaan rilis, publikasi berita Konfirmasi pemberitaan, penyediaan dan publikasi rilis dan konten publikasi, pelaksanaan media relasi Pemberian data dan informasi, klarifikasi pengaduan Pelaksanaan relasi kelembagaan, pelaksanaan sosialisasi offline Masyarakat Kementerian /Lembaga Biro Hukum Direktorat Penanganan Perkara Pertanahan Komisi Informasi Publik SeluruhSatuan Kerja Kantor Pertanahan KantorWilayah BPN Biro HubunganMasyarakat Melaksanakan pemberian data dan informasi publik terkait pertanahan dan tata ruang kepada pemohon Menerima data dan informasi publik terkait pertanahan dan tata ruang Penerimaan dan pengelolaan sengketa informasi publik terhadap pemohon yang tidak puas terhadap jawaban yang diberikan Menerima dan koordinasi untuk tindak lanjut penyelesaian sengketa informasi pelayanan publik terkait pertanahan dan tata ruang (berkoordinasi dengan Subdit Perkara, ADH Biro Hukum, dan Satker Terkait) Melakukan penyelesaian sengketa informasi publik Menindaklanju ti hasil penyelesaian sengketa informasi pelayanan publik terkait pertanahan dan tata ruang (berkoordinasi dengan Subdit Perkara, ADH Biro Hukum, dan Satker Terkait) Permohonan/ permintaan data dan informasi publik terkait pertanahan dan tata ruang PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 07.06.02 PELAYANAN INFORMASI PUBLIK Menerima dan menindaklanjuti Pengelolaan (pencatatan, penyimpanan, dan pengolahan) permohonan/permintaan data dan informasi publik terkait pertanahan dan tata ruang Pelaksanaan penyusunan kebijakan di bidang Pelayanan Informasi Publik Satker terkait menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan. Koordinasi untuk pemenuhan data dan informasi publik terkait pertanahan dan tata ruang, apabila diperlukan (analisis terhadap permohonan data dan informasi, dipenuhi atau tidak dipenuhi) Biro Hubungan Masyarakat Pengadaan Barang dan Jasa untuk Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, Menteri Upgrading Sumber Daya Manusia di Lingkungan TUPP Memenuhi Administrasi Pimpinan (Menteri, Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli) Kantor Pertanahan Kantor Wilayah BPN SekretarisJenderal DirekturJenderal Menteri Persiapan Administrasi untuk Perjalanan Dinas Pimpinan dalam rangka Pembinaan, Penyerahan Sertipikat, dll Laporan/Hasil Perjalanan Dinas Pimpinan kepada Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Direktur Jenderal terkait untuk ditindaklanjuti Output dibahas dalam rapat pimpinan PENYERAHAN SERTIPIKAT Koordinasi pelaksanaan Penyerahan Sertipikat PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 07.06.03 PELAKSANAAN TATA USAHA PIMPINAN DAN KEPROTOKOLAN Biro HubunganMasyarakat Menteri, WaKil Menteri,Staf Ahli, Staf Khusus K/L (Kemenko Perekonomian,Kem enko, Kemarvest, Kemensetneg, Setkab, KemenLHK) Tokoh Penting/ Negarawan/ PimpinanInstitusi selain K/L SeluruhSatuan Kerja PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 07.06.03 PELAKSANAAN TATA USAHA PIMPINAN DAN KEPROTOKOLAN Kantor Pertanahan KantorWilayah BPN Masyarakat Penyampaian surat, undangan, pengaduan, laporan serta konsep naskah dinas yang akan ditandatangani Menteri/Wakil Menteri/Sekretaris Jenderal/Staf Ahli/ Staf Khusus Pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan pemeriksaan konsep naskah dinas serta penyiapan jadwal kegiatan dan koordinasi kegiatan Menteri/Wakil Menteri/Sekretaris Jenderal/Staf Ahli/ Staf Khusus Tindak lanjut administrasi ketatausahaan yang tepat waktu dan akurat berupa konsep surat keputusan, notulensi serta naskah dinas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan Pelaksanaan kegiatan unsur pimpinan dan penyerahan program strategis nasional sesuai standar keprotokolan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketatausahaan dan keprotokolan Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol Pelaksanaan Sinkronisasi dan Koordinasi Agenda Kegiatan Pimpinan dengan jadwal kegiatan rapat, undangan, rapat terbatas dan agenda kegiatan lainnya 3.1.7. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Biro Hukum Kementerian/ Lembaga SUPPLIER/INPUT OUTPUT/CUSTOMER Pegawai ATR/BPN 07.07.01 Penyusunan Kebijakan/Produk Hukum ATR/BPN 07.07.02 Fasilitasi Pemberian Bantuan Hukum Rancangan : Undang-Undang, Peraturan Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Presiden, Naskah Kerja Sama ATR/BPN 07.01 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Materi Teknis/ Rancangan Lembaga Penegak Hukum/Lembaga Peradilan Gugatan, Uji Materi, Keterangan Ahli, Putusan Pemerintah Daerah Rancangan Peraturan Daerah DPR/DPD Rancangan Undang- Undang Masyarakat Pertimbangan dan Konsultasi Hukum, Naskah Kerja Sama Kasus Hukum Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Instruksi Menteri, Surat Edaran , Petunjuk Teknis, MoU/PKS Salinan Putusan Pengadilan, Berita Acara Pemeriksaan, Saksi Ahli Persetujuan Substansi Rancangan Undang-Undang Legal Opinion/ Legal Advice Bantuan Hukum ATR/BPN 07.07.03 Pengelolaan Dokumentasi Hukum PETA SUBPROSES ATR/BPN 07.07 PELAKSANAAN PERUMUSAN, HARMONISASI KEBIJAKAN, PENGESAHAN DAN PENETAPAN PERATURAN PERUNDANGAN Kementerian/ Lembaga Pegawai ATR/BPN 07.01 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lembaga Penegak Hukum/Lembaga Peradilan Pemerintah Daerah DPR/DPD Masyarakat Rancangan : Undang-Undang, Peraturan Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Presiden, Naskah Kerja Sama PETA RELASI ATR/BPN 07.07 PELAKSANAAN PERUMUSAN, HARMONISASI KEBIJAKAN, PENGESAHAN DAN PENETAPAN PERATURAN PERUNDANGAN SERTA FASILITASI BANTUAN HUKUM ATR/BPN 07.07.01 Penyusunan Kebijakan/Produk Hukum ATR/BPN 07.07.02 Fasilitasi Pemberian Bantuan Hukum Sekretariat Negara Kementerian Hukum dan HAM Kantor Pertanahan Kantor Wilayah BPN DPR/DPD Seluruh Satuan Kerja Seluruh Satuan Kerja Lembaga Peradilan Pegawai Sekretariat Kabinet Masyarakat Lembaga Peradilan Pemerintah Daerah Masyarakat Kementerian/ Lembaga Kementerian/ Lembaga Kementerian Hukum dan HAM Lembaga Penegak Hukum Sekretariat Negara DPR Kantor Wilayah BPN Kantor Pertanahan ATR/BPN 07.07.03 Pengelolaan Dokumentasi Hukum Sekretariat Negara Kementerian Hukum dan HAM Kantor Pertanahan Kantor Wilayah BPN DPR/DPD Seluruh Satuan Kerja Sekretariat Kabinet Lembaga Peradilan Pemerintah Daerah Masyarakat Kementerian/ Lembaga Sekretariat Negara Sekretariat Kabinet KEMEN KUMHAM Kementerian/ Lembaga DPR/DPD SeluruhSatuan Kerja KantorWilayah BPN Kantor Pertanahan LembagaPeradilan Pemerintah Daerah Masyarakat Melakukan Perencanaan Penyusunan Produk Hukum/ Peraturan Perundang- Undangan Melakukan Penyiapan Materi Substansi/Materi Teknis Produk Hukum/ Peraturan Perundang- undangan Melakukan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Undang- Undang, Peraturan Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Presiden, Naskah Kerja Sama) Pembahasan Produk Hukum/ Peraturan Perundang- undangan Penetapan Produk Hukum/ Peraturan Perundang- undangan Pengundangan Produk Hukum/ Peraturan Perundang-undangan Publikasi dan Dokumentasi Hukum PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 07.07.01 PENYUSUNAN KEBIJAKAN/PRODUK HUKUM PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 07.07.01 PENYUSUNAN KEBIJAKAN/PRODUK HUKUM Sekretariat Negara Sekretariat Kabinet KEMEKUM HAM Kementerian /Lembaga DPR/DPD SeluruhSatuan Kerja Kantor Pertanahan KantorWilayah BPN LembagaPeradilan Pemerintah Daerah Masyarakat Melakukan Perencanaan Penyusunan Naskah Kerja Sama Melakukan Penyiapan Naskah Kerja Sama Melakukan Penyusunan Naskah Kerja Sama Pembahasan Naskah Kerja Sama Penandatanganan Naskah Kerja Sama Publikasi PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 07.07.02 FASILITASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM Kementerian/ Lembaga KEMENKUM HAM SeluruhSatuan Kerja LembagaPeradilan LembagaPenegakHukum Pegawai Kantor Pertanahan KantorWilayah BPN Masyarakat Sekretariat Negara DPR Pemberian Bantuan Hukum/Pemberian Pertimbangan Hukum (Legal Opinion/Legal Advice)/Laporan Telaah/ Pengkajian Informasi/ Permintaan Keterangan Ahli/ Gugatan Informasi/ Permintaan Keterangan Ahli/ Gugatan PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 07.07.03 PENGELOLAAN DOKUMENTASI HUKUM Sekretariat Negara KementerianHukum dan HAM Kantor Pertanahan KantorWilayah BPN DPR/DPD SeluruhSatuan Kerja Sekretariat Kabinet LembagaPeradilan Pemerintah Daerah Masyarakat Kementerian/ Lembaga Pelayanan informasi dan dokumentasi hukum nasional terkait pertanahan dan tata ruang kepada masyarakat Pengumpulan dan penyebarluasan bahan dokumentasi dan informasi hukum Pelaksanaan rujukan informasi dan dokumentasi hukum nasional pertanahan dan tata ruang Perumusan Kebijakan Pengembangan dan Pelayanan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pelaksanaan kerja sama antara anggota jaringan Pelaksanaan secara berkala terhadap pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum 3.1.8. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan PETA SUBPROSES ATR/BPN 07.09 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERTANAHAN DAN RUANG ATR/BPN 07.09.01 Infrastruktur Teknologi Informasi ATR/BPN 07.09.02 Pengembangan dan Inovasi Sistem Informasi SUPPLIER/INPUT OUTPUT/CUSTOMER Catatan Input: PERJANJIAN KERJA/INISIATIF Yang Berdasar Pada:  Renstra, Renja, RKAKL, DIPA, POK  NSPK  Grand Desain TIK  SDM  Data Tematik Agraria  Data Tematik Kawasan  Data Peta  Dokumen Riset Produk Teknologi  Regulasi  Dokumen Kerjasama  API Services  Study Leteratur  Best Practice  Peta Dasar  Kuisioner Catatan Output: Aplikasi dan Informasi yang berdasar pada:  Sistem informasi Utama, Pendukung dan manajemen bebasis spasial yang menjadi kebutuhan bisnis Kementerian ATR/BPN.  Aplikasi Berbasis Layanan  Aplikasi Berbasis Proyek (misal Redistribusi Tanah, PTSL, Pengadaan Tanah, dst)  Sistem Pembayaran Elektronik  Sistem informasi Pelaporan dan Analisa Kebijakan  E-Office.  API Services Pelayanan Pertanahan  IT Support  Dashboard Pertanahan  Database dan aplikasinya  Website  Self service system  Performance monitoring system  Trancking & complain system  Dokumen Kebijakan Pengelolaan Teknologi TIK di Lingkungan Kementerian ATR/BPN.  Grand Desain Pengembangan TIK  Roadmap Pengembangan TIK  Sistem Komunikasi data dan jaringan  DC/DRC  Aplikasi Mobile  Penerapan Bigdata untuk digital document  Single account  Public Key Infrastruktur (Subscriber, TTE,)  Infrastruktur dan Storage ATR/BPN 07.04 Penataan Organisasi dan Pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia Perjanjian Kerja/ Inisiatif ATR/BPN 07.03 Pembinaan Administrasi, Pengelolaan Keuangan dan BMN Perjanjian Kerja/ Inisiatif ATR/BPN 07.02 Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerja Sama Perjanjian Kerja/ Inisiatif ATR/BPN 07.05 Pengelolaan Administrasi Umum, serta Dukungan Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Teknis Perjanjian Kerja/ Inisiatif ATR/BPN 07.06 Penyelenggaraan Pemberian Informasi Publik dan Hubungan Masyarakat Perjanjian Kerja/ Inisiatif ATR/BPN 07.07 Pelaksanaan Perumusan, Harmonisasi Kebijakan, Pengesahan dan Penetapan Peraturan Perundangan Perjanjian Kerja/ Inisiatif ATR/BPN 07.01 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Perjanjian Kerja/ Inisiatif ATR/BPN 01.01 Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang Perjanjian Kerja/ Inisiatif ATR/BPN 01.02 Penyelenggaraan Reforma Agraria Perjanjian Kerja/ Inisiatif ATR/BPN 01.05 Pengendalian, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Perjanjian Kerja/ Inisiatif ATR/BPN 01.06 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah Perjanjian Kerja/ Inisiatif ATR/BPN 01.07 Pengembangan Ekonomi Pertanahan Perjanjian Kerja/ Inisiatif ATR/BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang Perjanjian Kerja/ Inisiatif ATR/BPN 07.12 Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Tinggi Pertanahan Perjanjian Kerja/ Inisiatif ATR/BPN 02.01 Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang Perjanjian Kerja/ Inisiatif ATR/BPN 02.02 Pengendalian dan Penertiban Ruang Perjanjian Kerja/ Inisiatif ATR/BPN 07.10 Pelaksanaan Penelitian, Riset dan Inovasi Perjanjian Kerja/ Inisiatif ATR/BPN 07.11 Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perjanjian Kerja/ Inisiatif Kementerian Pertanian Perjanjian Kerja/ Inisiatif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Perjanjian Kerja/ Inisiatif Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Perjanjian Kerja/ Inisiatif Kementerian Keuangan Perjanjian Kerja/ Inisiatif Kementerian Dalam Negeri Perjanjian Kerja/ Inisiatif Kementerian Komunikasi dan Informasi Perjanjian Kerja/ Inisiatif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Perjanjian Kerja/ Inisiatif Kementerian PPN/ BAPPENAS Perjanjian Kerja/ Inisiatif BPK Perjanjian Kerja/ Inisiatif BPKP Perjanjian Kerja/ Inisiatif BSSN Perjanjian Kerja/ Inisiatif POLRI Perjanjian Kerja/ Inisiatif Kejaksaan Agung Perjanjian Kerja/ Inisiatif KPK Perjanjian Kerja/ Inisiatif LKPP Perjanjian Kerja/ Inisiatif BIG Perjanjian Kerja/ Inisiatif Masyarakat Perjanjian Kerja/ Inisiatif Badan Usaha Perjanjian Kerja/ Inisiatif Pemerintah Daerah Perjanjian Kerja/ Inisiatif Perjanjian Kerja/ Inisiatif Perjanjian Kerja/ Inisiatif ATR/BPN 07.09.03 Data dan Informasi ATR/BPN 07.08 Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Perjanjian Kerja/ Inisiatif ATR/BPN 07.04 Penataan Organisasi dan Pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia Aplikasi dan Informasi ATR/BPN 07.03 Pembinaan Administrasi, Pengelolaan Keuangan dan BMN Aplikasi dan Informasi ATR/BPN 07.02 Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerja Sama Aplikasi dan Informasi ATR/BPN 07.05 Pengelolaan Administrasi Umum, serta Dukungan Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Teknis Aplikasi dan Informasi ATR/BPN 07.06 Penyelenggaraan Pemberian Informasi Publik dan Hubungan Masyarakat Aplikasi dan Informasi ATR/BPN 07.07 Pelaksanaan Perumusan, Harmonisasi Kebijakan, Pengesahan dan Penetapan Peraturan Perundangan Aplikasi dan Informasi ATR/BPN 07.01 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Aplikasi dan Informasi ATR/BPN 01.01 Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang Aplikasi dan Informasi ATR/BPN 01.02 Penyelenggaraan Reforma Agraria Aplikasi dan Informasi ATR/BPN 01.05 Pengendalian, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Aplikasi dan Informasi ATR/BPN 01.06 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah Aplikasi dan Informasi ATR/BPN 01.07 Pengembangan Ekonomi Pertanahan Aplikasi dan Informasi ATR/BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang Aplikasi dan Informasi ATR/BPN 07.12 Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Tinggi Pertanahan Aplikasi dan Informasi ATR/BPN 02.01 Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang Aplikasi dan Informasi ATR/BPN 02.02 Pengendalian dan Penertiban Ruang Aplikasi dan Informasi ATR/BPN 07.10 Pelaksanaan Penelitian, Riset dan Inovasi Aplikasi dan Informasi ATR/BPN 07.11 Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aplikasi dan Informasi Kementerian Pertanian Aplikasi dan Informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aplikasi dan Informasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Aplikasi dan Informasi Kementerian Keuangan Perjanjian Kerja/ Inisiatif Kementerian Dalam Negeri Aplikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informasi Aplikasi dan Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aplikasi dan Informasi Kementerian PPN/ BAPPENAS Aplikasi dan Informasi BPK Aplikasi dan Informasi BPKP Aplikasi dan Informasi BSSN Perjanjian Kerja/ Inisiatif POLRI Aplikasi dan Informasi Kejaksaan Agung Aplikasi dan Informasi KPK Aplikasi dan Informasi LKPP Aplikasi dan Informasi BIG Aplikasi dan Informasi Masyarakat Aplikasi dan Informasi Aplikasi dan Informasi ATR/BPN 07.08 Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Aplikasi dan Informasi ATR/BPN 07.09.01 Infrastruktur Teknologi Informasi ATR/BPN 07.09.03 Data dan Informasi ATR/BPN 07.09.02 Pengembangan dan Inovasi Sistem Informasi PETA RELASI ATR/BPN 07.09 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERTANAHAN DAN RUANG Seluruh Satuan Kerja Pusat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Keuangan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Komunikasi dan Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian PPN/BAPPENAS BPK BPKP Badan Usaha BSSN Kejaksaan Agung POLRI KPK LKPP BIG Masyarakat Pemerintah Daerah Mitra (PPAT, SKB, Penilai Tanah dan Jasa Keuangan) Kementerian/ Lembaga Lainnya Kementerian Pertanian Seluruh Satuan Kerja Pusat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Keuangan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Komunikasi dan Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian PPN/BAPPENAS BPK BPKP Badan Usaha BSSN Kejaksaan Agung POLRI KPK LKPP BIG Masyarakat Pemerintah Daerah Mitra (PPAT, SKB, Penilai Tanah dan Jasa Keuangan) Kementerian/ Lembaga Lainnya Kementerian Pertanian Seluruh Satuan Kerja Pusat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Keuangan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Komunikasi dan Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian PPN/BAPPENAS BPK BPKP Badan Usaha BSSN Kejaksaan Agung POLRI KPK LKPP BIG Masyarakat Pemerintah Daerah Mitra (PPAT, SKB, Penilai Tanah dan Jasa Keuangan) Kementerian/ Lembaga Lainnya Kementerian Pertanian Kementerian Komunikasi dan Informasi BSSN Kementerian Keuangan KementerianDalam Negeri DISPENDA Jasa Keuangan Kementerian PANRB KementerianHukum dan HAM BIN DirektoratJenderal Mitra Kerja(PPAT, SKB,APRAISAL) KEMENKO Biro Perencanaan dan Kerja Sama PUSDATIN Inspektorat Jenderal Melaksanakan Pembangunan Inovasi Sistem Layanan PPSDM Melakukan Pelatihan dan E- Learning KantorWilayah BPN Kantor Pertanahan Menyampaikan usulan perencanaan program kegiatan pengembangan dan penerapan inovasi sistem layanan berdasarkan regulasi Peraturan Menteri dari Dirjen Teknis Implementasi sistem Melakukan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Melaksanakan kegiatan Monitoring, Evaluasi PUSDATIN Perjanjian Kerja Teknologi Informasi Inisiatif Melakukan Koordinasi terkait Integrasi Service untuk Layanan Pertanahan PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 07.09.02 PENGEMBANGAN DAN INOVASI SISTEM INFORMASI PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 07.09.03 DATA DAN INFORMASI Kejaksaan Ag ung BSSN Masyarakat/ LSM PEMDA KementerianHukum dan HAM POLRI DirektoratJen deral KEMENKO Biro Perencanaan dan Kerja Sama Inspektorat Jen deral Pusat Pengembang an dan Standar isasi Kebijakan Agraria, Tata Ruan g danPertanahan KantorWilayah BPN Kantor Pertanahan Bidang Pengelo laan Data danInfo rmasi KPK BUMN Sekretariat Kabinet Biro Or ganisasi dan Kepegawaian Biro HubunganMasyarakat Pengelolaan Data Sesuai Perjanjian Kerja Dashboard dan Bisnis Intelijen Pertanahan Bidang Pengembangan dan I novasi Sistem Info rmasi Perjanjian Kerja Inisiatif Pengembangan Dashboard Pertanahan Manajemen dan Tata Kelola Data Kementerian Pertanian Perjanjian Kerja Penyaiian Data dan Informasi 3.1.9. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian/Lembaga ATR/BPN 07.10.02 Pengkajian Kebijakan dan Penerapan Inovasi ATR/BPN 07.10.01 Perencanaan Program dan Kerja Sama ATR/BPN 07.10.03 Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SUPPLIER/INPUT OUTPUT/CUSTOMER ATR/BPN 07.02 Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerja Sama ATR/BPN 07.08 Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan ATR/BPN 07.03 Pembinaan Administrasi, Pengelolaan Keuangan dan BMN Pelaksanaan anggaran kegiatan Pengkajian kebijakan dan penerapan inovasi RENSTRA, Renja, RKAKL, DIPA ATR/BPN 07.07 Pelaksanaan Perumusan, Harmonisasi Kebijakan, Pengesahan dan Penetapan Peraturan Perundangan Rekomendasi Kebijakan & Penerapan Inovasi Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang Kementerian/Lembaga Rencana Program Kegiatan Rencana Program Kegiatan Hasil Kajian Laporan Kajian, Publikasi Hasil Penelitian Perguruan Tinggi Perpustakaan Internal Seluruh Satuan Kerja ATR/BPN 07.06 Penyelenggaraan Pemberian Informasi Publik dan Hubungan Masyarakat Laporan Kajian, Publikasi Hasil Penelitian PETA SUBPROSES ATR/BPN 07.10 PELAKSANAAN PENELITIAN, RISET DAN INOVASI PETA RELASI ATR/BPN 07.10 PELAKSANAAN PENELITIAN, RISET DAN INOVASI ATR/BPN 07.10.01 Perencanaan Program dan Kerja Sama ATR/BPN 07.10.02 Pengkajian Kebijakan dan Penerapan Inovasi ATR/BPN 07.10.03 Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan Biro Perencanaan dan Kerja Sama Seluruh Unit Teknis Kemenristek/BRIN Perpustakaan Nasional RI PERPUSTAKAAN EKSTERNAL Kantor Pertanahan Kantor Wilayah BPN Seluruh Unit Teknis Seluruh Unit Teknis LIPI Perpustakaan Seluruh Satuan Kerja Perguruan Tinggi Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan LSM PUSDATIN Inspektorat Jenderal Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Kantor Pertanahan Kantor Wilayah BPN Pusat Pengembangan dan Standarisasi KebijakanAgraria, Tata Ruang dan Pertanahan Inspektorat Jenderal Biro Perencanaan dan Kerja Sama Perguruan Tinggi, LSM,Kementerian/Lembaga Menyiapan bahan usulan perencanaan Program kegiatan pengkajian kebijakan dan penerapan inovasi Melaksanakan penelahan terhadap rancangan kegiatan pengkajian kebijakan dan penerapan inovasi Evaluasi bahan usulan perencanaan kegiatan Melakukan koordinasi kegiatan kerja sama kajian kebijakan dan penerapan inovasi Melakukan finalisasi kegiatan kajian kebijakan dan penerapan inovasi Menyampaikan usulan perencanaan program kegiatan pengkajian kebijakan dan penerapan inovasi PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 07.10.01 PERENCANAAN PROGRAM DAN KERJA SAMA PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 07.10.02 PENGKAJIAN KEBIJAKAN DAN PENERAPAN INOVASI Kantor Pertanahan PUSDATIN Kemenristek /BRIN LIPI Kantor Wilayah BPN Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Seluruh Unit Teknis Penyusunan riset desain dan instrumen kajian kebijakan dan penerapan inovasi Pelaksanaan pengumpulan data lapang kajian kebijakan dan inovasi Pengolahan dan analisis data penelitian Seminar hasil kajian kebijakan dan penerapan inovasi Finalisasi hasil kajian kebijakan dan penerapan inovasiPelaksanaan verifikasi dan validasi tingkat kematangan pembangunan inovasi Pelaksanaan mitigasi masalah dan kesesuaian penerapan inovasi dengan kebijakan peraturan perundangan Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang danPertanahan Biro Keuangandan BMN Menyusun dan menganalisa Beban Kerja Pegawai dan Program Kerja Tahun Berjalan pada seluruh kegiatan Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan tahunan Koordinasi teknis dalam Rangka Pencairan anggaran Kegiatan Menyusun dan menganalisa bahan laporan kinerja unit kerja Bidang Programdan Kerja Sama Bidang Publikasi danPerpustakaan Fungsional Peneliti Biro Perencanaan dan Kerja Sama Inspektorat Jenderal Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kinerja kegiatan PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 07.10.02 DUKUNGAN MANAJEMEN KEGIATAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN DAN PENERAPAN INOVASI PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 07.10.03 PELAKSANAAN MANAJEMEN PENGETAHUAN Kantor Pertanahan PerpustakaanSatuan Kerja Perpustakaan Eksternal Perpustakaan Nasional RI Kantor Wilayah BPN Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang danPertanahan Unit Teknis Mengumpulkan Buku hasil kajian kebijakan dan penerapan inovasi Sosialisasi hasil kajian kebijakan dan penerapan inovasi - forum ilmiah -desiminasi hasil kajian Penyusunan prosiding dan jurnal pertanahan Melakukan pengelolaan koleksi perpustakaan: -Prosiding Jurnal pertanahan Buku hasil kajian Serta karya cetak dan rekam seluruh satuan kerja Distribusi hasil- hasil pengkajian kebijakan dan penerapan inovasi -Knowledge Management System - buku hasil kajian - E-Jurnal - Prosiding Pengelolaan Pengetahuan yang ada, dengan membangun Sistem Manajemen Pengetahuan sebagai sarana untuk mengembangan pengetahuan di antara para peneliti 3.1.10. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Hasil Assessment dan Sertifikat Pengembangan Kompetensi Kementerian/ Lembaga PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PETA SUBPROSES ATR/BPN 07.11 PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ATR/BPN 07.11.01 Penyelenggaraan Program Pengembangan SDM berbasis Kompetensi Manajerial, Teknis dan Sosio-Kultural Bidang Pertanahan dan Tata Ruang ATR/BPN 07.11.02 Pembangunan Pusat Assessment Kompetensi Pegawai untuk Profil Kompetensi SDM ATR/BPN 07.11.04 Pembangunan Database Kompetensi Pegawai dan Jabatan Fungsional SUPPLIER/INPUT OUTPUT/CUSTOMER ATR/BPN 07.02 Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerja Sama ATR/BPN 07.08 Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan ATR/BPN 07.03 Pembinaan Administrasi, Pengelolaan Keuangan dan BMN RENSTRA, Renja, RKAKL, DIPA Dokumen Penganggaran Kementerian / Lembaga Pegawai ATR/BPN 07.07 Pelaksanaan Perumusan, Harmonisasi Kebijakan, Pengesahan dan Penetapan Peraturan Perundangan Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi ATR/BPN 07.04 Penataan Organisasi dan Pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia Hasil Assessment Materi Pengembangan SDM Data Pegawai Hasil Pengembangan Kompetensi Kebijakan atau Peraturan Penyelenggaraan Pengembangan SDM, Pengelolaan Assesment Center dan Manajemen Kepegawaian Kendali Mutu Pengembangan SDM Seluruh Satuan Kerja Kantor Wilayah BPN/ Kantor Pertanahan Data Profil Kompetensi Pegawai Evaluasi Hasil Penyelenggaraan Program Pengembangan SDM Profil Kompetensi Pegawai Kendali Mutu Program Pengembangan SDM Peserta Pelatihan Dan Kompetensi Teknis (Kurikulum, Materi Pembelajaran) Hasil Asessment BKN Sertifikat hasil Pengembangan Kompetensi Profil Kompetensi Pegawai Pemeliharaan Database Kompetensi pegawai Standar Kompetensi Pegawai LANSertifikat Pelatihan ATR/BPN 07.11.03 Pembangunan Pusat Sumber Belajar untuk Competency based Learning Biro Perencanaan dan Kerja Sama Seluruh Satuan Kerja Kantor Wilayah BPN Kantor Pertanahan Biro Hukum Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Biro Perencanaan dan Kerja Sama Biro Keuangan dan BMN Biro Perencanaan dan Kerja Sama Seluruh Satuan Kerja Inspektorat Jenderal Seluruh Satuan Kerja BKN Biro Organisasi dan Kepegawaian ATR/BPN 07.11.01 Penyelenggaraan Program Pengembangan SDM berbasis Kompetensi Manajerial, Teknis dan Sosio-Kultural Bidang Pertanahan dan Tata Ruang ATR/BPN 07.11.02 Pembangunan Pusat Assessment Kompetensi Pegawai untuk Profil Kompetensi SDM ATR/BPN 07.11.03 Pembangunan Pusat Sumber Belajar untuk Competency based Learning ATR/BPN 07.11.04 Pembangunan Database Kompetensi Pegawai dan Jabatan Fungsional Sekretariat Jenderal Biro Hubungan Masyarakat Lembaga DIKLAT lainnya BKN Lembaga Assessment lainnya Biro Keuangan dan BMN PUSDATIN PUSDATIN PPAT JFT K/L lain Mediator Penilai Tanah Perencana Tata Ruang LAN LAN Lembaga Pelatihan K/L lain Universitas/ Akademisi Kementerian/ Lembaga lain PETA RELASI ATR/BPN 07.11 PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kantor Wilayah BPN Kantor Pertanahan Kantor Wilayah BPN Kantor Pertanahan Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal Biro Keuangan dan BMN Seluruh Satuan Kerja Biro Perencanaan dan Kerja Sama Biro Organisasi dan Kepegawaian PUSDATIN BKN Kantor Wilayah BPN Kantor Pertanahan Bidang Penilaian Kompetensi SDM Aparatur Bidang Pengembangan Kompetensi BagianUmum Biro Perencanaan dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Seluruh Satuan Kerja Widyaiswara Biro Organisasi dan Kepegawaian PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 07.11.01 PENYELENGGARAAN PROGRAM PENGEMBANGAN SDM BERBASIS KOMPETENSI MANAJERIAL, TEKNIS DAN SOSIO-KULTURAL BIDANG PERTANAHAN DAN TATA RUANG Menyiapkan SK kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan, melakukan koordinasi dengan pengajar dari dalam maupun luar satker dan Instansi/ Lembaga lainnya Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan SDM yang meliputi kurikulum,Bahan ajar, RBPMD, desain evaluasi dan instrumen evaluasi, dan satuan acara pembelajaran (SAP) Melakukan penyusunan kebijakan, anggaran, dan program penyelenggaraan Pengembangan SDM Melaksanakan pemanggilan peserta Pelatihan berdasarkan Hasil seleksi yang diusulkan dari PPSDM Menyiapkan sarana, prasarana, dan administrasi terkait penyelenggaraan Pengembangan SDM Menyelenggarakan Program Pengembangan SDM berbasis Kompetensi Manajerial, Teknis, dan Sosio Kultural Bidang Pertanahan dan Tata Ruang Melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Program pengembangan SDM Menganalisa kebutuhan Asesor, instrumen tes, perangkat assessment, sarana dan prasarana Mendesain tujuan, bentuk dan mekanisme assessment kompetensi Menyelenggarakan assessment kompetensi berdasarkan peraturan yang berlaku dengan menggunakan tools yang ada Melakukan monitoring dan evaluasi assessment kompetensi pegawai Menyusun laporan pelaksanaan assessment kompetensi pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian Bidang Penilaian Kompetensi SDM Aparatur BKN PUSDATIN Biro Perencanaan dan Kerja Sama BagianUmum Memberikan hasil analisa pengembangan kompetensi pegawai, dan merekomendasikan bentuk pengembangan kompetensi Seluruh Satuan Kerja PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 07.11.02 PEMBANGUNAN PUSAT ASSESSMENT KOMPETENSI PEGAWAI UNTUK PROFIL KOMPETENSI SDM Membangun perangkat, petunjuk teknis dan database assessment kompetensi Menganalisa kebutuhan bentuk, tujuan dan fungsi Pusat Sumber Belajar Mendesain tujuan, bentuk dan mekanisme Pusat Sumber Belajar Menggunakan Pusat Sumber Belajar sebagai rujukan pengetahuan/ materi dalam program pengembangan SDM Membangun perangkat, petunjuk teknis dan database Pusat Sumber Belajar Melakukan monitoring dan evaluasi program Pusat Sumber Belajar Menyusun module progress and report program Pusat Sumber Belajar Biro Organisasi dan Kepegawaian Bidang Penilaian Kompetensi SDM Aparatur BKN PUSDATIN Biro Perencanaan dan Kerja Sama Penggunaan Lahan, Penguasaan Lahan, Aspek Pertanahan, IP4T, Peta Bidang, dan Peta PERSIL Rencana Tata Ruang Sektoral (RZWP3K) Rencana Tata Ruang Daerah ( RTRWP, RTRWK) Data Daerah (Kependudukan, Pelayanan dan Fasilitas Permukiman, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan Dan Jasa, Prasarana dan Utilitas Kota, Perekonomian dan Kemampuan Keuangan Daerah, Karakteristik Sosial Budaya) RTRWN RTR Pulau/Kepulauan RTR KSN RDTR KPN/OSS NSPK Bidang Perencanaan Tata Ruang Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Tata Ruang Kajian RPJMN dan RKP Bidang Perencanaan Tata Ruang Kementerian/Lembaga Masyarakat Swasta Akademisi Praktisi Pemerintah Daerah Penutup Lahan Kawasan Hutan Neraca Sumber Daya Hutan Daya Dukung dan Daya Tampung Izin Usaha Pemanfaatan Hasil HutaN Daerah Aliran Sungai Rawan Erosi Klasifikasi Daerah Aliran Sungai Lahan Kritis Izin Usaha Pertambangan Sebaran Pembangkit Listrik Jaringan Pipa Migas Kawasan Bentang Alam Karst Sumber Daya Mineral Sumber Daya Batubara Sumber Daya Panas Bumi Kawasan Rawan Bencana Gunung api Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah Substrat Dasar Laut Kesesuaian Lahan Pertanian Lahan Gambut Jalan Nasional Jalan Tol Jalan Provinsi Jalan Kabupaten / Kota Daerah Irigasi Permukaan Sebaran Lokasi Rusunawa Sebaran Lokasi Prasarana, Sarana Rumah Umum Alur Pelayaran Sebaran Pelabuhan Penyeberangan Sebaran Jaringan Rel dan Stasiun Kereta Api Pelabuhan Umum Sebaran Terminal Khusus Wilayah pengelolaan Perikanan Negara Potensi Sumber Daya arkeologi Maritim Sumber Daya Dasar Laut Potensi Wilayah Budidaya Rencana Tata Ruang Laut Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan Persebaran Lokasi Transmigrasi Persebaran Kawasan Transmigrasi Status Perkembangan Desa Batas Administrasi Provinsi Batas Administrasi Kabupaten / Kota Batas Administrasi Desa Batas Administrasi Kelurahan Rencana Kawasan Industri Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri Batas Darat Negara Batas Laut Negara Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rencana Kerja Pemerintah Kawasan Wilayah Pertahanan Kawasan Strategis untuk Pertahanan dan Keamanan Kawasan Cagar Budaya Pariwisata Bahari Peta Sebaran Fasilitas Kesehatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Proyeksi Perubahan Iklim Curah Hujan Sistem Lahan Penutup Lahan Fungsional Rawan Banjir Potensi Desa Risiko Bencana Potensi Risiko Kedaruratan Nuklir Terumbu Karang Padang Lamun Peta Laut Indonesia Izin Lokasi efektif Persetujuan Izin Lokasi Provinsi Persetujuan Izin Lokasi Kabupaten / Kota Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Pertanian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Perhubungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Dalam Negeri Kementerian Perindustrian Kementerian Luar Negeri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Pertahanan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pariwisata Kementerian Kesehatan Kementerian Sosial Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Badan Informasi Geospasial Badan Pusat Statistik Badan Nasional Penganggulangan Bencana Badan Pengawas Tenaga Nuklir Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia TNI (Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut) Badan Koordinasi Penanaman Modal Pemerintah Daerah RPJPN, RPJMN, RPJPD, RPJMD PETA RELASI ATR/BPN 02.01.01 PENYIAPAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL ATR/BPN 02.01.01.01 Penyusunan Rencana dan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Pulau Kepulauan ATR/BPN 02.01.01.03 Penyusunan Rencana dan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara ATR/BPN 02.01.01.04 Penyusunan Kebijakan Bidang Perencanaan Tata Ruang Nasional ATR/BPN 02.01.01.02 Penyusunan Rencana dan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Masyarakat Instansi Terkait Tim Pelaksana (Direktorat Jenderal Tata Ruang, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian) Menteri yang Menyelenggarakan Urusan Bidang Penataan Ruang Direktorat Jenderal Tata Ruang Biro Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan DPR Masyarakat Direktorat Jenderal Tata Ruang Instansi Terkait Biro Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Akademisi Praktisi Akademisi Praktisi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pemerintah Daerah Masyarakat Instansi Terkait Tim Pelaksana (Direktorat Jenderal Tata Ruang, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian) Menteri yang Menyelenggarakan Urusan Bidang Penataan Ruang Direktorat Jenderal Tata Ruang Biro Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan DPR Akademisi Praktisi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Masyarakat Instansi Terkait Tim Pelaksana (Direktorat Jenderal Tata Ruang, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian) Menteri yang Menyelenggarakan Urusan Bidang Penataan Ruang Direktorat Jenderal Tata Ruang Biro Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan DPR Akademisi Praktisi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Praktisi Direktorat Jenderal Tata Ruang InstansiTerkait Biro Hukum KementerianLingkunganHidup danKehutanan DPR Masyarakat Akademisi KementerianHukum dan HAM Mengolah dan menganalisis data Menyusun Konsep Rencana Menyusun Materi teknis RDTR, KLHS, dan draf Raperpres Validasi KLHS Melakukan Proses Persetujuan Substansi Menyusun dan Membahas Rancangan Peraturan Memberikan data dan informasi (data sekunder dan data primer) Peraturan RTR KSN Melakukan pembahasan lintas sektor Melakukan harmonisasi peraturan perundang- undangan Memberikan Keputusan PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 02.01.01.01 PENYUSUNAN RENCANA DAN PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL DAN PULAU KEPULAUAN PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 02.01.01.01 PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL DAN PULAU KEPULAUAN Masyarakat Direktorat Jenderal Tata Ruang InstansiTerkait Tim Pelaksana (Direktorat Jenderal Tata Ruang, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian) Menteri yang Menyelenggarakan Urusan BidangPenataan Ruang Praktisi Akademisi Merivisi Rencana Tata Ruang Apabila Hasil Penilaian Buruk Tidak Melakukan Perubahan pada Rencana Tata Ruang Menetapkan Pelaksanaan dan Tim Pelaksana Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Mengkaji Rencana Tata Ruang Mengevaluasi Rencana Tata Ruang Melakukan Penilaian Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Merumuskan Rekomendasi Hasil Peninjauan Kembali Menetapkan Rekomendasi Hasil Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Memberikan data dan informasi (data sekunder dan data primer) Rencana Tata Ruang Masyarakat Direktorat Jenderal Tata Ruang PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 02.01.01.02 PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL InstansiTerkait Biro Hukum KementerianLingkunganHidup danKehutanan DPR Praktisi Akademisi KementerianHukum dan Hak AsasiManusia Mengolah dan menganalisis data Menyusun Konsep Rencana Menyusun Materi teknis RDTR, KLHS, dan draft Raperpres Validasi KLHS Melakukan Proses Persetujuan Substansi Menyusun dan Membahas Rancangan Peraturan Memberikan data dan informasi (data sekunder dan data primer) Melakukan pembahasan lintas sektor Peraturan RTR KSN Melakukan harmonisasi peraturan perundang- undangan Memberikan Keputusan PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 02.01.01.02 PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL Masyarakat Direktorat Jenderal Tata Ruang Instansi Terkait Tim Pelaksana (Direktorat Jenderal Tata Ruang, PerguruanTinggi danLembagaPenelitian) Menteri yang Menyelenggarakan Urusan BidangPenataan Ruang Praktisi Akademisi Merevisi Rencana Tata Ruang Apabila Hasil Penilaian Buruk Tidak Melakukan Perubahan pada Rencana Tata Ruang Menetapkan Pelaksanaan dan Tim Pelaksana Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Mengkaji Rencana Tata Ruang Mengevaluasi Rencana Tata Ruang Melakukan Penilaian Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Merumuskan Rekomendasi Hasil Peninjauan Kembali Menetapkan Rekomendasi Hasil Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Memberikan data dan informasi (data sekunder dan data primer) Rencana Tata Ruang PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 02.01.01.03 PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA Praktisi DirektoratJenderal Tata Ruang InstansiTerkait Biro Hukum KementerianLingkunganHidup danKehutanan DPR Masyarakat Akademisi KementerianHukum dan HAM Mengolah dan menganalisis data Menyusun Konsep Rencana Menyusun Materi teknis RDTR, KLHS, dan draft Raperpres Validasi KLHS Melakukan Proses Persetujuan Substansi Menyusun dan Membahas Rancangan Peraturan Memberikan data dan informasi (data sekunder dan data primer) Peraturan presiden RTR KSN Melakukan pembahasan lintas sektor Melakukan harmonisasi peraturan perundang- undangan Memberikan Keputusan PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 02.01.01.03 PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA Masyarakat Direktorat Jenderal Tata Ruang Instansi Terkait Tim Pelaksana (Direktorat Jenderal Tata Ruang, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian) Menteri yang Menyelenggarakan Urusan BidangPenataan Ruang Praktisi Akademisi Merevisi Rencana Tata Ruang Apabila Hasil Penilaian Buruk Tidak Melakukan Perubahan pada Rencana Tata Ruang Menetapkan Pelaksanaan dan Tim Pelaksana Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Mengkaji Rencana Tata Ruang Mengevaluasi Rencana Tata Ruang Melakukan Penilaian Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Merumuskan Rekomendasi Hasil Peninjauan Kembali Menetapkan Rekomendasi Hasil Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Memberikan data dan informasi (data sekunder dan data primer) Rencana Tata Ruang PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 02.01.01.04 PENYUSUNAN KEBIJAKAN BIDANG PERENCANAAN TATA RUANG NASIONAL Mengolah dan menganalisis data Menyusun Konsep materi teknis NSPK Menyusun Materi teknis NSPK dan draf Rapermen Menyusun dan Membahas Rancangan Peraturan Melakukan harmonisasi peraturan perundang- undangan Mengidentifikasi Kebutuhan NSPK Memberikan data dan informasi (data sekunder dan data primer) Peraturan Menteri NSPK Melakukan pembahasan lintas sektor Memberikan Keputusan Praktisi InstansiTerkait Biro Hukum Masyarakat Akademisi KementerianHukum dan HAM Pemerintah Daerah Direktorat Jenderal Tata Ruang 3.2.2. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I dan Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II PETA SUBPROSES ATR/BPN 02.01.02 PENYUSUNAN KEBIJAKAN PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH DAN KAWASAN TEMATIK SUPPLIER INPUT OUTPUT CUSTOMER Perencanaan Kawasan Tematik Program Kerja dan Anggaran ATR/BPN 02.01 Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang Pemerintah Daerah Pengembangan Kapasitas Daerah ATR/BPN 02.01.02.01 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah dan Kawasan Tematik ATR/BPN 02.01.02.02 Pelaksanaan Bantuan Teknis Perencanaan Tata Ruang Daerah dan Kawasan Tematik Peraturan Perundang-undangan (UU RZWP3K, UU LP2B, PP RTRWN, UU Penataan Ruang, UU Industri) Peta Dasar (Peta BIG, Peta Kementerian Dalam Negeri) Rencana Tata Ruang Sektoral (RZWP3K) Rencana Tata Ruang Daerah ( RTRWP, RTRWK) Data Daerah (Kependudukan, Pelayanan Dan Fasilitas Permukiman, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan Dan Jasa, Prasarana Dan Utilitas Kota, Perekonomian Dan Kemampuan Keuangan Daerah, Karakteristik Sosial Budaya) Materi Teknis, Album Peta dan RAPERDA Persetujan Substansi ATR/BPN 01.01 Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 01.05 Pengendalian, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ATR/BPN 02.02 Pengendalian dan Penertiban Ruang ATR/BPN 07.09 Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 01.02 Penyelenggaraan Reforma Agraria Data Rencana Pembangunan Sarana Prasarana (Jaringan Listrik, Telekomunikasi) Program Kerja dan Anggaran Peta Dasar Peta Tematik Neraca Tata Guna Tanah Data Lahan Baku Sawah Data LP2B SK Menteri KLHK Peta Bidan Tanah Kantor Staf Presiden Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Informasi Geospasial Kementerian Dalam Negeri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Badan Koordinasi Penanaman Modal Dukungan Manajemen Bidang Pembinaan Kemitraan  Ketersediaan peta dasar (Skala 1:25.000-1:500)  Data dan peta kondisi fisik wilayah  Data arah pengembangan pariwisata di Kawasan Pariwisata  Data arah pengembangan sektor ekonomi kreatif  Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata  Data wisatawan (jumlah, asal, lama tinggal dsb)  Data persebaran lokasi dan fungsi bangunan kawasan pariwisata yang terdampak bencana  Data program rencana pengembangan kawasan pariwisata yang terdampak bencana  Data dan rencana perkembangan dan pembangunan perumahan  Data Penyediaan/Penataan Sarana dan Prasarana Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman  Data rencana terkait permukiman kumuh  Data mengenai rencana pembangunan sarana dan prasarana terutama jaringan jalan  Data pengaturan sempadan pantai dan sempadan sungai  Data kerawanan banjir  Data infrastruktur mitigasi bencana banjir dan kepesisiran  Data air tanah dan air baku  Data cross section elevasi  Data hidrolika (HECRAS)  Rencana program pengendalian banjir  Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS  Analisis lingkungan hidup/KLHS di wilayah perencanaan  Peta sebaran kawasan kritis lingkungan  Peta Kawasan Hutan Lindung  Data luasan hutan produksi  Data Daerah Aliran Sungai  Data Erosi  Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS  Data kondisi eksisting dan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan / LCP2B  Kajian pengembangan agropolitan/agrowisata  Data rencana pengembangan pertanian (komoditas, distribusi, dsb)  Data dan informasi terkait sawah irigasi teknis dan non teknis  Peta jenis tanah  System (EWS) TsunamiRPKP/Masterplan Perdesaan  Peta tekstur tanah  Data distribusi penduduk 5 tahun terakhir  Data perpindahan penduduk 5 tahun terakhir  Data struktur kependudukan 5 tahun terakhir  Data statistik wilayah 5 tahun terakhir  Data kabupaten/kecamatan dalam angka  Datakebencanaan (kerawaan bencana dan risiko bencana)  Riwayat kejadian bencana  Rencana mitigasi dan adaptasi bencana alam  Data dan informasi terkait kondisi eksisting dan rencana jalur evakuasi, TEA, dan TES  Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi : lokasi stsiun telepon otomat (STO), menara BTS dll  Data Jaringan sebaran BTS atau jaringan komunikasi  Rencana Jaringan Telekomunikasi (kabel dan nirkabel)  Ketentuan Insentif dan disentif  Data Fasos Fasum yang harus diakomodir terkait kominfo  Rencana pengembangan Bandara  Rencana pengembangan pelabuhan/marina  Rencana pengembangan terminal  Data dan informasi terkait kondisi eksisting dan rencana trayek angkutan (darat, udara, laut)  Pola pergerakan (asal dan tujuan) barang dan volume  Data, peta, dan rencana trayek angkutan umum  Data dan informasi kondisi eksisting dan rencana pengembangan industri  Rencana pembangunan lokasi untuk dijadikan kawasan industri baru atau perkembangan industri  Data RZWP3K Provinsi maupun Kabupaten1. Kajian Kerawanan dan Mitigasi Bencana  Pengembangan Infrastruktur Mitigasi Bencana1. Peta Kawasan Rawan Bencana Geologi  Data historis kejadian bencana  Peta Air Tanah  Peta Hidrogeologi  Peta Geologi Teknik  Peta Geologi Tata Lingkungan  Peta Seismotekronik  Mikrozonasi Bencana Gempa Bumi  Seismisitas Bencana Gempa Bumi  Peta Early Warning S ATR/BPN 02.01.02.03 Fasilitasi Pemberian Persetujuan Substansi Perencanaan Tata Ruang Daerah dan Kawasan Tematik Kementerian Par iw isata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Pekerjaan U mum dan Perumahan Rakyat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Perhubungan Kementerian Pertanian Kementerian Perindustr ian Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Koor dinator Bidan g Perekono mian Kementerian Desa, Pemban gunan Daer ah Tertinggal, dan Transmigrasi Kementerian Pertahanan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasion al/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Badan Informasi Geo spasial Badan Pusat Statistik Badan Nasional Pengan ggulangan Bencana Badan Peng kajian dan Penerapan Tekno lo gi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Badan Usaha Milik Negara Pertamina Perusah aan Listrik Negara Lembaga Penerbangan dan Antar iksa Nasio nal Akademisi Praktisi PETA RELASI ATR/BPN 02.01.02 PENYUSUNAN KEBIJAKAN PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH DAN KAWASAN TEMATIK ATR/BPN 02.01.02.01 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah dan Kawasan Tematik OPD yang Menjalankan Urusan Pemerintahan Bidang Penataan Ruang Instansi Terkait Direktorat Jenderal Tata Ruang ATR/BPN 02.01.02.02 Pelaksanaan Bantuan Teknis Perencanaan Tata Ruang Daerah dan Kawasan Tematik Masyarakat Direktorat Jenderal Tata Ruang Instansi Terkait Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Gubernur OPD yang Menjalankan Urusan Pemerintahan Bidang Penataan Ruang DPRD Badan Informasi Geospasial ATR/BPN 02.01.02.03 Fasilitasi Pemberian Persetujuan Substansi Perencanaan Tata Ruang Daerah dan Kawasan Tematik Instansi Terkait Direktorat Jenderal Tata Ruang OPD yang Menjalankan Urusan Pemerintahan Bidang Penataan Ruang Menteri ATR/ Kepala BPN PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 02.01.02.01 PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG DAERAH DAN KAWASAN TEMATIK Direktorat Jenderal Tata Ruang Instansi Terkait Menyiapkan Konsep Materi Sosialisasi Perencanaan Tata Ruang OPD yang Menjalankan Urusan Pemerintahan Bidang Penataan Ruang Melaksanakan Sosialisasi Perencanaan Tata Ruang Melakukan Konsultasi Perencanaan Tata Ruang Mengasistensi Daerah dalam Perencanaan Tata Ruang Melakukan Evaluasi Awal Substansi Perencanaan Tata Ruang Menyiapkan Materi Pendampingan Perencanaan Tata Ruang Melakukan Pendampingan Perencanaan Tata Ruang Menyusun Materi Teknis Rencana Tata Ruang Mengikuti Sosialisasi Perencanaan Tata Ruang PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 02.01.02.02 PELAKSANAAN BANTUAN TEKNIS PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH DAN KAWASAN TEMATIK Masyarakat Direktorat Jen deral Tata Ruan g Instansi Terkait KementerianLin gku nganHidup danKehutanan Gu ber nur Men golah dan menganalisis data Men yusun Konsep Rencana Men yusun Materi teknis RTR, Peta, KLHS, dan draf t Raperda Memvalidasi KLHS Melakukan pembahasan lintas sektor Melakukan Proses Persetujuan Substansi Men yusun Raperda OPD yang Men jalankan Uru san Pemerintahan Bidang Penataan Ruan g DPRD Memberikan Reko mendasi Memberikan Persetujuan Substansi Men gevaluasi Hasil Penyusun an Mater i Teknis RTR, Peta, KLHS, dan Draf Raperda Men dampingi Proses Validasi Peta dan KLHS Men dampingi Proses Pengajuan Reko mendasi Guber nur Men dampingi Proses Pembahasan Lin tas S ektor Membah as Raperda Badan Info rmasiGeo spasial Men gasistensi Penyusun an Peta Melakukan Konsultasi Peta Memvalidasi Peta Men gajukan Permohonan Reko mendasi Guber nur Men gajukan Permohonan Validasi Peta Men gajukan Permohonan Validasi KLHS Melakukan pembahasan TKPRD Men dampingi Proses Pembahasan TKPRD Memberikan Keputusan Memberikan data dan informasi (data sekunder dan data primer Peraturan Daerah RTR Melakukan harmo nisasi peraturan perundan g- un dangan Men dampingi Proses Konsultasi Peta Memberikan masukan ter hadap Konsep Rencana PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 02.01.02.03 FASILITASI PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH DAN KAWASAN TEMATIK Direktorat Jenderal Tata Ruang Instansi Terkait OPD yang Menjalankan Urusan Pemerintahan Bidang Penataan Ruang Memeriksa kelengkapan dokumen dan administrasi, serta evaluasi substansi materi muatan Persiapan dokumen permohonan persetujuan substansi Menteri ATR/ Kepala BPN Mengirim Permohonan Persetujuan Substansi Perbaikan Substansi hasil pembahasan lintas sektor Memeriksa kelengkapan dokumen dan administrasi Memberikan persetujuan konsep surat persetujuan Substansi Menandatangani Surat Persetujuan Substansi Pembahasan Lintas Sektor 3.2.3. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang ATR/BPN 02.01.03.02 Pemberian Bimbingan Teknis Progam Pemanfaatan Ruang Daerah ATR/BPN 02.01.03.01 Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang PETA SUBPROSES ATR/BPN 02.01.03 PENYIAPAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG PUSAT DAN DAERAH SERTA PEDOMAN TATA RUANG SUPPLIER INPUT OUTPUT CUSTOMER ATR/BPN 02.01.03.04 Fasilitasi dan Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Wilayah ATR/BPN 01.01 Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah Masyarakat Swasta NSPK Dokumen Sinkronisasi Rekomendasi Tata Ruang Dokumen Pemantauan dan Evaluasi ATR/BPN 02.01.03.03 Rekomendasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang  RKP  RPJP Nasional  RPJMN  Renja Kementerian PUPR  Dokumen Rencana Induk Se ktoral Kementerian PUPR  Renstra Kementerian PUPR  SK penetapan ruas jalan dalam jaringan jalan prime r (revisi)  Daftar bendungan, waduk, embung e ksisting  Rencana induk bidang ke-ciptakarya-an (drainase, sampah, SPAM, IPAL dll)  Proses bis nis pada proyek pembangunan baru Keme nterian PUPR  Renja Kementerian Perhubungan  Dokumen Rencana Induk Se ktoral Kementerian Perhubungan  Dokumen Sis tem Transportasi Nasional  Renstra Kementerian Perhubungan  Daftar dermaga/pelabuhan/pe labuhan penyeberangan bes erta s tatus ke wenangannya  Daftar ruas jalan kereta api bese rta s tatus penanganannya  Proses bis nis pada proyek pembangunan baru Keme nterian Pe rhubungan  Renja Kementerian Pertanian  Dokumen rencana induk sektoral Kemente rian Pertanian  Renstra Kementerian Pertanian  Data luasan dan sebaran LP2B  Proses bis nis pada proyek pembangunan baru Keme nterian Pe rtanian  Renja Kementerian ESDM  Dokumen Rencana Induk Se ktoral Kementerian ESDM  Renstra Kementerian ESDM  Rencana induk jaringan transmisi dan dis tribusi gas bumi nas ional  Rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL)  Rencana induk bidang lainnya  Proses bis nis pada proyek pembangunan baru Keme nterian ESDM  Renja Kementerian LHK  Dokumen rencana induk sektoral Kementerian LHK  Renstra Kementerian LHK  Status dan luasan kawasan hutan  Proses bis nis pada proyek pembangunan baru Keme nterian LHK  Renja Kementerian Kelautan dan Perikanan  Dokumen rencana induk sektoral Kementerian Kelautan dan Perikanan  Renstra Kementerian Ke lautan dan Perikanan  Daftar pelabuhan  Proses bisnis pada proyek pembangunan baru Keme nterian Kelautan dan Perikanan  Renja Kementerian Pariwis ata  Rencana Induk Pe ngembangan Pariwisata  Renstra Kementerian Pariwisata  Proses bis nis pada proyek pembangunan baru Keme nterian Pariwisata  Renja Kementerian Perindustrian  Daftar Kawasan Industri  Rencana induk pembangunan industri nasional  Renstra Kementerian Perindust rian  Proses bis nis pada proyek pembangunan baru Keme nterian Pe rindustrian  Renja Kementerian Pertahanan dan Ke amanan  Renstra Kementerian Pertahanan dan Keamanan  Daftar Pos Angkatan Laut  Proses bisnis pada proyek pembangunan baru Keme nterian Pe rtahanan dan Keamanan  Renja Kementerian Komunikasi dan Informatika  Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika  Daftar jaringan te tap (se rat optik) dan jaringan bergerak (BTS)  Renstra BNPB  Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara  Renja BNPP  Proses bis nis pada proyek pembangunan baru BNPP  Data terkait pembangkit listrik dan jaringan  Rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) ATR/BPN 02.01.03.05 Penyusunan Pedoman Bidang Tata Ruang ATR/BPN 01.05 Pengendalian, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ATR/BPN 02.02 Pengendalian dan Penertiban Ruang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Perhubungan Kementerian Pertanian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Perindustrian Kementerian Pertahanan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Pemerintah Daerah Badan Nasional Pengelola Perbatasan Perusahaan Listrik Negara Akademisi Praktisi PETA RELASI ATR/BPN 02.01.03 PENYIAPAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG PUSAT DAN DAERAH SERTA PEDOMAN TATA RUANG ATR/BPN 02.01.03.02 Pemberian Bimbingan Teknis Progam Pemanfaatan Ruang Daerah ATR/BPN 02.01.03.01 Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang ATR/BPN 02.01.03.04 Fasilitasi dan Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Wilayah ATR/BPN 02.01.03.03 Rekomendasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Masyarakat Direktorat Jenderal Tata Ruang Instansi Terkait Pemerintah Pusat/Daerah Direktorat Jenderal Tata Ruang Instansi Terkait Pemerintah Daerah Menteri/Direktur Jenderal a.n. Menteri OPD/Kepala Daerah/BUMN/ Kementerian/Lembaga Direktorat Jenderal Tata Ruang Seluruh Dinas Terkait Direktorat Jenderal Tata Ruang ATR/BPN 02.01.03.05 Penyusunan Pedoman Bidang Tata Ruang Masyarakat Direktorat Jenderal Tata Ruang Instansi Terkait Biro Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Akademisi Pemerintah Daerah Masyarakat Direktorat Jenderal Tata Ruang PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 02.01.03.01 SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG Instansi Terkait Pemerintah Pusat/ Daerah Mengidentifikasi arahan spasial Melakukan inventarisasi program investasi pemanfaatan ruang Melakukan sinkronisasi keterpaduan program Menyiapkan rancangan sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah (PRIMA BARATA) Melakukan penilaian keprioritasan program T+2 (aspek perencanaan, kesiapan program dan pelaksanaan program) Melakukan penyepakatan rancangan program pemanfaatan ruang tahunan (PRITA BARATA) Merumuskan rencana terpadu Melakukan penyepakatan rancangan PRIMA BARATA Melakukan penajaman PRITA BARATA dengan K/L PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 02.01.03.02 PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS PROGAM PEMANFAATAN RUANG DAERAH Direktorat Jenderal Tata Ruang Instansi Terkait Menyusun materi teknis NSPK Laporan Pelaksanaan Bimtek Akademisi Indentifikasi NSPK issue permasalahan berdasarkan kebutuhan dan dinamika daerah Menentukan list kebutuhan data primer dan sekunder Melakukan pembahasan penajaman muatan materi teknis Bimtek Pelaksanaan Bimtek Menteri/Direktur Jenderal a.n. Menteri Direktorat Jenderal Tata Ruang Menerima dan menghubungi pemohon rekomendasi Tata Ruang Membuat Kajian terkait wilayah terkait Berita Acara Kesepakatan/ Notulensi Rapat Menetapkan rekomendasi/ tanggapan PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 02.01.03.03 REKOMENDASI KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG DENGAN RENCANA TATA RUANG OPD/Kepala Daerah/BUMN/ Kementerian/Lembaga Mengirimkan Surat permohonan untuk Rekomendasi Tata Ruang Rapat Pembahasan dan/ atau survei Mengumpulkan kebutuhan datauntuk kajian pada titik lokasi wilayah yang akan ditindaklanjuti Instansi Terkait Direktorat Jenderal Tata Ruang PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 02.01.03.04 FASILITASI DAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR DAN LINTAS WILAYAH Pemerintah Daerah Melakukan pengumpulan dan pembaharuan data dan informasi K/L Melakukan inventarisasi permasalahan dan isu sektor strategis terhadap implementasi RTR di pusat dan daerah Survei primer dan sekunder Melakukan FGD dengan K/L terkait untuk membahas penyiapan bahan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah Menyiapkan kajian untuk bahan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah Melakukan FGD dengan K/L terkait untuk membahas penyiapan bahan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah Mendokumenta sikan laporan pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 02.01.03.05 PENYUSUNAN PEDOMAN BIDANG TATA RUANG Pemerintah Daerah Direktorat Jenderal Tata Ruang Instansi Terkait Memberikan data dan informasi (data sekunder dan data primer Mengolah dan menganalisis data terkait penyusunan NSPK Menyusun materi teknis NSPK Menyusun Rapermen Melakukan pembahasan Rancangan Peraturan AKADEMISI Melakukan pembahasan penajaman muatan materi teknis Mengindentifikasi NSPK berdasarkan family tree Mengidentifikasi NSPK berdasarkan kebutuhan dan dinamika di daerah Menentukan NSPK prioritas Menentukan list kebutuhan data primer dan sekunder 3.3. Peta Proses Bisnis Level 1 (Satu) Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang PETA PROSES ATR/BPN 01.01 PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DASAR GEOSPASIAL TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG SUPPLIER/INPUT OUTPUT/CUSTOMER Kementerian/Lembaga Badan Informasi Geospasial Masyarakat/Pelaku Dunia Usaha Lembaga Keuangan ATR/BPN 02.01 Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang Kementerian/Lembaga ATR/BPN 01.02 Penyelenggaraan Reforma Agraria ATR/BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang ATR/BPN 01.04 Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan ATR/BPN 02.01 Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang ATR/BPN 01.05 Pengendalian, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ATR/BPN 02.02 Pengendalian dan Penertiban Ruang ATR/BPN 01.06 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah ATR/BPN 01.07 Pengembangan Ekonomi Pertanahan ATR/BPN 07.09 Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 01.01.01 Pengelolaan Data Dasar Pertanahan dan Surveyor ATR/BPN 01.01.02 Pengembangan Sistem Geospasial Tematik Multiguna ATR/BPN 01.01.03 Pengukuran dan Pemetaan Kadastral ATR/BPN 07.01 Dukungan Manajemen Program Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang Permohonan peta CSRT Tegak Kebijakan penggunaan Anggaran/ Biaya Lokasi Rencana RDTR, KSN, RTRW Kebijakan/ Regulasi, Batas Wilayah Administrasi, Data Statistik Potensi Wilayah Dukunga n data peta Geo KKP Informasi data kadastral Informasi data kadastral Informasi data kadastral Informasi data kadastral Informasi data kadastral Informasi data kadastral Informasi data kadastral 3.3.1. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan SUPPLIER/INPUT CSRT Tegak SK Kawasan Hutan Kebijakan/ Regulasi, Batas Wilayah Administrasi, Data Statistik Potensi Wilayah Anggaran Daerah, Data Dasar Kebijakan penggunaan Anggaran/ Biaya Permintaan Informasi dan Layanan Lokasi Rencana RDTR, KSN, RTRW OUTPUT/CUSTOMER Peta Dasar Pertanahan, Data Batas Kawasan Hutan Data Jumlah SKB dan Penilaian Angka Kredit/ Kinerja Jabatan Fungsional Informasi data Peta Dasar Petunjuk teknis, SOP, Surat Edaran, NSPK ATR/BPN 01.01.01.02 Pelaksanaan Pengukuran Dasar dan Peralatan ATR/BPN 01.01.01.01 Pelaksanaan Pemetaan dan Pengelolaan Data Dasar ATR/BPN 01.01.01.03 Penyiapan dan Pembinaan Pejabat Fungsional dan Surveyor Berlisensi CSRT RAW PETA SUBPROSES ATR/BPN 01.01.01 PENGELOLAAN DATA DASAR PERTANAHAN DAN SURVEYOR Kementerian/ Lembaga Badan Informasi Geospasial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Daerah Lembaga Keuangan Masyarakat/Pelaku Dunia Usaha ATR/BPN 02.01 PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Kementerian/ Lembaga ATR/BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang ATR/BPN 07.04 Penataan Organisasi dan Pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia ATR/BPN 07.09 Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 07.07 Pelaksanaan Perumusan, Harmonisasi Kebijakan, Pengesahan dan Penetapan Peraturan Perundangan Telaah peralatan PETA RELASI ATR/BPN 01.01.01 PELAKSANAAN PENGELOLAAN DATA DASAR PERTANAHAN DAN SURVEYOR ATR/BPN 01.01.01.01 Pelaksanaan Pemetaan dan Pengelolaan Data Dasar Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang PUSDATIN Direktorat Jenderal Tata Ruang Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kantor Wilayah BPN Kantor Pertanahan Badan Informasi Geospasial LAPAN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kantor Wilayah BPN Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang Badan Informasi Geospasial Masyarakat Umum dan Swasta STPN Biro Organisasi dan Kepegawaian PPSDM Kantor Wilayah BPN Kantor Pertanahan Lembaga/Badan Sertifikasi Asosiasi Profesi Pemerintah Daerah Masyarakat/Swasta ATR/BPN 01.01.01.02 Pelaksanaan Pengukuran Dasar dan Peralatan ATR/BPN 01.01.01.03 Penyiapan dan Pembinaan Pejabat Fungsional dan Surveyor Berlisensi DirektoratJenderalPenataan Agraria Masyarakat /Swasta Melaksanakan pembuatan Peta Dasar Pertanahan Melaksanakan tata kelola data dasar dan Peta Dasar Pertanahan untuk kegiatan pertanahan dan tata ruang PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 01.01.01.01 Pelaksanaan Pemetaan dan Pengelolaan Data Dasar DirektoratJenderal Tata Ruang DirektoratJenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang DirektoratJenderal PengadaanTanah dan Pengembangan Pertanahan Kantor Pertanahan KantorWilayah BPN Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahandan Ruang PUSDATIN BIG LAPAN Melaksanakan supervisi kegiatan pemetaan dasar dan pengelolaan data dasar Melaksanakan publikasi data dasar dan Peta Dasar Pertanahan untuk kegiatan pertanahan dan tata ruang Menyiapkan laporan hasil pemantauan, dan evaluasi kegiatan pemetaan dasar dan pengelolaan data dasar Pemerintah Daerah Melakukan perumusan kebijakan pemetaan dasar dan pengelolaan data dasar Menyampaikan kebutuhan data dasar untuk kegiatan pertanahan Melakukan koordinasi dan perencanaan pemetaan dasar dan pengelolaan data dasar Mengumpulkan data sebagai bahan untuk pembuatan Peta Dasar Pertanahan PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 01.01.01.02 PELAKSANAAN PENGUKURAN DASAR DAN PERALATAN Melakukan perumusan kebijakan di bidang Pengukuran Dasar dan Pengembangan Peralatan Melakukan pengesahan dan publikasi peta hasil kegiatan pengukuran dasar serta menyiapkan laporan akhir kegiatan Pengukuran Dasar dan Pengembangan Peralatan Badan InformasiGeospasial KementerianLingkunganHidup danKehutanan Pemerintah Provinsi/Kota/Kab Melakukan koordinasi dan harmonisasi kebijakan di bidang Pengukuran Dasar dan Pengembangan Peralatan Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahandan Ruang Melakukan pengukuran dasar dan kawasan, pengembangan peralatan dan metode pengukuran dasar Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengukuran dasar dan kawasan serta telaah, pengembangan dan pemutakhiran peralatan KantorWilayah BPN MasyarakatUmum dan Swasta PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 01.01.01.03 PENYIAPAN DAN PEMBINAAN PEJABAT FUNGSIONAL DAN SURVEYOR BERLISENSI Kantor Wilayah BPN Kantor Pertanahan Melakukan pembinaan dan supervisi pejabat fungsional dan surveyor berlisensi Menyiapkan laporan hasil pemantauan, dan evaluasi kegiatan pembinaan pejabat fungsional dan surveyor berlisensi Melakukan koordinasi dan harmonisasi kebijakan terkait penyeleksian, pengangkatan, pemberhentian, pembinaan dan evaluasi kinerja pejabat fungsional dan surveyor berlisensi Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahandan Ruang Biro Organisasi dan Kepegawaian AsosiasiProfesi Lembaga/ Badan Sertifikasi PPSDM Melakukan perumusan kebijakan, penyusunan naskah akademis dan kebutuhan pejabat fungsional dan surveyor berlisensi STPN Melaksanakan penyeleksian, pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional Melaksanakan evaluasi kinerja pejabat fungsional dan surveyor berlisensi Melaksanakan penyeleksian, pengangkatan dan pemberhentian surveyor berlisensi 3.3.2. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik PETA SUBPROSES ATR/BPN 01.01.02 PENGEMBANGAN SISTEM GEOSPASIAL TEMATIK MULTIGUNA SUPPLIER/INPUT IGD Dasar, CSRT Tegak, DEM/DSM Batas Kawasan Hutan Kebijakan/Regulasi, Batas Wilayah Administrasi, Data Statistik Potensi Wilayah, Data Dukcapil, Data Peta dan Informasi Tematik sebagai walidata IGT (JIGN), Nilai Tanah, Transportasi dan Utilitas Batas Wilayah Administrasi (Batas Kecamatan dan Batas Desa, Data Spasial Pajak Bumi dan Bangunan, Potensi Desa Kebijakan penggunaan Anggaran/Biaya Permintaan Informasi dan Layanan OUTPUT/CUSTOMER Database dan Portal Tematik dan Aplikasi Survei Petunjuk teknis, SOP, Surat Edaran, NSPK Jaringan jalan, data fasos dan fasum, jaringan infrastruktur telekomunikasi ATR/BPN 01.01.02.03 Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial Tematik ATR/BPN 01.01.02.01 Pelaksanaan Pemetaan Tematik Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 01.01.02.02 Pelaksanaan Pemetaan Tematik Kawasan Peta tematik pertanahan dan ruang berbasis bidang tanah (dalam rangka mendukung RDTR), Peta Tematik Penggunaan Tanah berbasi kawasan Peta tematik pertanahan dan ruang berbasis bidang tanah Peta tematik kawasan (Social Mapping, Peta Tematik Tanah Ulayat, Layanan PNBP dan peta tematik kawasan berbasis kebutuhan user) Peta tematik kawasan (Penggunaan tanah, pemanfaatan tanah, GUPT) Kementerian/Lembaga Badan Informasi Geospasial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Lembaga Keuangan Masyarakat/Pelaku Dunia Usaha Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian/Lembaga dan dalam rangka kebutuhan One Map Policy (KSP) ATR/BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang ATR/BPN 01.02 Penyelenggaraan Reforma Agraria ATR/BPN 01.06 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah ATR/BPN 01.07 Pengembangan Ekonomi Pertanahan ATR/BPN 07.09 Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 07.07 Pelaksanaan Perumusan, Harmonisasi Kebijakan, Pengesahan dan Penetapan Peraturan Perundangan Kementerian Dalam Negeri Badan Pusat Statistik ATR/BPN 07.09 Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Ruang Kementerian Pertanian Batas Adm (Batas Provinsi, Kab., Kec., dan Desa Data kependudukan, data sosial ekonomi, neraca Data Lahan Sawah Data informasi geospasial tematik pertanahan & ruang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian Perindustrian Kementerian Luar Negeri Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Perhubungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Peta Sebaran Transmigrasi IUP, Jaringan Energi, Geologi, dan rawan Bencana Penetapan KEK Kawasan Industri Batas Negara Jaringan Serat Optik Jaringan Prasarana Transportasi RPJMN Potensi Energi ATR/BPN 01.02 Penyelenggaraan Reforma Agraria ATR/BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang ATR/BPN 01.06 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah ATR/BPN 02.01 Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang ATR/BPN 01.04 Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan ATR/BPN 01.05 Pengendalian, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ATR/BPN 01.01 Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 01.07 Pengembangan Ekonomi Pertanahan ATR/BPN 02.02 Pengendalian dan Penertiban Ruang Peta Dasar Pertanahan, Peralatan Teknis, Lokasi Rencana, Penetapan Lokasi PETA RELASI ATR/BPN 01.01.02 PENGEMBANGAN SISTEM GEOSPASIAL TEMATIK MULTIGUNA ATR/BPN 01.01.02.01 Pelaksanaan Pemetaan Tematik Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 01.01.02.02 Pelaksanaan Pemetaan Tematik Kawasan ATR/BPN 01.01.02.03 Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial Tematik Direktorat Jenderal Tata Ruang Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah PUSDATIN Direktorat Jenderal Penataan Agraria Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kantor Wilayah BPN Kantor Pertanahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Badan Informasi Geospasial Kementerian PPN/ Bappenas Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Direktorat Jenderal Tata Ruang Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah PUSDATIN Direktorat Jenderal Penataan Agraria Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kantor Wilayah BPN Kantor Pertanahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Badan Informasi Geospasial Kementerian PPN/ Bappenas Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Direktorat Jenderal Tata Ruang Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah PUSDATIN Direktorat Jenderal Penataan Agraria Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kantor Wilayah BPN Kantor Pertanahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Badan Informasi Geospasial Kementerian PPN/ Bappenas Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 01.01.02.01 PELAKSANAAN PEMETAAN TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG KantorWilayah BPN Kantor Pertanahan Direktorat Jenderal Survei danPemetaan Pertanahan dan Ruang DirektoratSurvei danPemetaan Tematik Direktorat Jenderal Penetapan Hakdan Pendaftaran Tanah PUSDATIN Direktorat JenderalPenataan Agraria Direktorat Jenderal Tata Ruang Direktorat Jenderal PengadaanTanah dan Pengembangan Pertanahan Badan InformasiGeospasial KementerianKoordinator Bidang Perekonomian Kementerian PPN/ Bappenas Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa KementerianLingkunganHidup danKehutanan Melakukan Kegiatan Kendali mutu survei dan pemetaan tematik pertanahan dan ruang berbasis bidang Menyiapkan laporan hasil kegiatan survei dan pemetaan tematik pertanahan dan ruang berbasis bidang Melakukan kegiatan survei dan pemetaan tematik pertanahan dan ruang berbasis bidang Melakukan Perumusan kebijakan di bidang survei dan pemetaan tematik pertanahan dan ruang berbasis bidang Melakukan koordinasi dan standarisasi peralatan survei, standar teknis penggunaan IGD dan data lainnya, metode survei, penyusunan peta kerja dan peta hasil intepretasi citra PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 01.01.02.02 PELAKSANAAN PEMETAAN TEMATIK KAWASAN KantorWilayah BPN Kantor Pertanahan Melakukan kegiatan kendali mutu pemetaan tematik kawasan Menyiapkan laporan hasil kegiatan pemetaan tematik kawasan Melakukan kegiatan survei dan pemetaan tematik kawasan PUSDATIN Direktorat JenderalPenataan Agraria Direktorat Jenderal Tata Ruang Badan InformasiGeospasial KementerianKoordinator Bidang Perekonomian Kementerian PPN/ Bappenas PemerintahDaerah danPemerintah Desa KementerianLingkunganHidup danKehutanan Melakukan perumusan kebijakan di bidang survei dan pemetaan tematik kawasan Direktorat Jenderal Survei danPemetaan Pertanahan dan Ruang DirektoratSurvei danPemetaan Tematik Direktorat Jenderal PengadaanTanah dan Pengembangan Pertanahan Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Melakukan koordinasi dan standarisasi peralatan survei, standar teknis penggunaan IGD dan data lainnya, metode survei, penyusunan peta kerja dan peta hasil intepretasi citra PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 01.01.02.03 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK KantorWilayah BPN Melakukan analisa terhadap hasil pelaksanaan survei dan pemetaan tematik pertanahan dan ruang,tematik kawasan serta Informasi Geopasial Tematik Menyiapkan laporan hasil kompilasi, integrasi, analisis dan publikasi Informasi Geopasial Tematik PUSDATIN Direktorat JenderalPenataan Agraria Direktorat Jenderal Tata Ruang Direktorat Jenderal PengadaanTanah dan Pengembangan Pertanahan Badan InformasiGeospasial KementerianKoordinator Bidang Perekonomian Kementerian PPN/ Bappenas PemerintahDaerah danPemerintah Desa KementerianLingkunganHidup danKehutanan Melakukan kegiatan kompilasi, dan integrasi terhadap hasil pelaksanaan survei dan pemetaan tematik dan ruang,tematik kawasan serta Informasi Geopasial Tematik Melakukan perumusan kebijakan, pengelolaan dan penggunaan Informasi Geopasial Tematik Melakukan koordinasi terhadap pemanfaatan, pendistribusian dan publikasi Informasi Geopasial Tematik Direktorat Jenderal Survei danPemetaan Pertanahan dan Ruang DirektoratSurvei danPemetaan Tematik Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan 3.3.3. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral PETA SUBPROSES ATR/BPN 01.01.03 PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL SUPPLIER/INPUT CSRT Tegak SK Kawasan Hutan Kebijakan/ Regulasi, Batas Wilayah Administrasi, Data Statistik Potensi Wilayah Anggaran Daerah, Data Dasar Kebijakan penggunaan Anggaran/ Biaya Permintaan Informasi dan Layanan Lokasi Rencana RDTR, KSN, RTRW OUTPUT/CUSTOMER Peta Bidang Tanah Peta Ruang (Pilot Project) Telaah Teknis Penyelesaian Masalah Kadastral Informasi data kadastral Petunjuk teknis, SOP, Surat Edaran, NSPK Kementerian/ Lembaga Badan Informasi Geospasial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Daerah Lembaga Keuangan Masyarakat/Pelaku Dunia Usaha ATR/BPN 02.01 Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang ATR/BPN 01.01.03.01 Penyiapan Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah ATR/BPN 01.01.03.02 Penyiapan Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Ruang ATR/BPN 01.01.03.03 Penyiapan Penanganan Masalah Kadastral dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kadastral ATR/BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang ATR/BPN 01.05 Pengendalian, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ATR/BPN 02.02 Pengendalian dan Penertiban Ruang ATR/BPN 01.04 Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan ATR/BPN 07.09 Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 07.07 Pelaksanaan Perumusan, Harmonisasi Kebijakan, Pengesahan dan Penetapan Peraturan Perundangan Peta Dasar PertanahanATR/BPN 01.01.01 Pengelolaan Data Dasar Pertanahan dan Surveyor Peta Tematik Bidang Tanah / Peta Kerja ATR/BPN 01.01.02 Pengembangan Sistem Geospasial Tematik Multiguna PETA RELASI ATR/BPN 01.01.03 PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL ATR/BPN 01.01.03.01 Penyiapan Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah ATR/BPN 01.01.03.02 Penyiapan Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Ruang ATR/BPN 01.01.03.03 Penyiapan Penanganan Masalah Kadastral dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kadastral Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Biro HukumPUSDATIN Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kantor Wilayah BPN Badan Informasi Geospasial Kantor Pertanahan Masyarakat Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Biro HukumPUSDATIN Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kantor Wilayah BPN Badan Informasi Geospasial Kantor Pertanahan Masyarakat Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Biro HukumPUSDATIN Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kantor Wilayah BPN Badan Informasi Geospasial Kantor Pertanahan Masyarakat KantorWilayah BPN Kantor Pertanahan Melakukan perumusan kebijakan bidang pengukuran dan pemetaan kadastral, batas bidang tanah, ruang dan perairan Melakukan koordinasi pelaksanaan pelayanan pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah, ruang dan perairan Melakukan koordinasi bimbingan teknis dan supervisi kegiatan pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah, ruang dan perairan Melakukan ekspose pra pengukuran dalam rangka pengukuran dan pemetaan kadastral Melakukan pengesahan konsep peta bidang tanah hasil pengukuran batas bidang tanah, ruang dan perairan Menetapkan laporan hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah, ruang dan perairan Melakukan koordinasi dan harmonisasi kebijakan dalam rangka penyusunan dan penetapan kebijakan bidang pengukuran dan pemetaan kadastral, batas bidang tanah, ruang dan perairan Direktorat Jenderal Survei danPemetaan Pertanahan dan Ruang Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahandan Ruang PUSDATIN DirektoratJenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Masyarakat Biro Hukum Badan InformasiGeospasial PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 01.01.03.01 PENYIAPAN KEGIATAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG TANAH KantorWilayah BPN Kantor Pertanahan Melakukan perumusan kebijakan bidang pengukuran dan pemetaan kadastral, batas bidang tanah, ruang dan perairan Melakukan koordinasi pelaksanaan pelayanan pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah, ruang dan perairan Melakukan koordinasi bimbingan teknis dan supervisi kegiatan pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah, ruang dan perairan Melakukan ekspose prapengukuran dalam rangka pengukuran dan pemetaan kadastral Melakukan pengesahan konsep peta bidang tanah hasil pengukuran batas bidang tanah, ruang dan perairan Menetapkan laporan hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah, ruang dan perairan Melakukan koordinasi dan harmonisasi kebijakan dalam rangka penyusunan dan penetapan kebijakan bidang pengukuran dan pemetaan kadastral, batas bidang tanah, ruang dan perairan Direktorat Jenderal Survei danPemetaan Pertanahan dan Ruang Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahandan Ruang PUSDATIN Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Masyarakat Biro Hukum Badan InformasiGeospasial PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 01.01.03.02 PENYIAPAN KEGIATAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN RUANG Melakukan perumusan kebijakan bidang pengukuran dan pemetaan ruang Melakukan koordinasi pelaksanaan pelayanan pengukuran dan pemetaan ruang Melakukan ekspose peta telaahan permasalahan kadastral Menetapkan laporan hasil inventarisasi tipologi permasalahan kadastral Melakukan koordinasi dan harmonisasi kebijakan dalam rangka penyusunan dan penetapan kebijakan bidang pengukuran ruang dan kebijakan penanganan masalah kadastral PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 01.01.03.03 PENYIAPAN PENANGANAN MASALAH KADASTRAL DAN KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS KADASTRAL KantorWilayah BPN Kantor Pertanahan DirektoratJenderal Survei danPemetaan Pertanahan dan Ruang Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahandan Ruang PUSDATIN DirektoratJenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Masyarakat Biro Hukum Badan InformasiGeospasial 3.4. Peta Proses Bisnis Level 1 (Satu) Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah . . PETA PROSES ATR/BPN 01.03 KEPASTIAN HAK ATAS TANAH DAN RUANG SUPPLIER/INPUT OUTPUT/CUSTOMER Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah Masyarakat ATR/BPN 02.01 Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang Kementerian/Lembaga ATR/BPN 01.02 Penyelenggaraan Reforma Agraria ATR/BPN 01.04 Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan ATR/BPN 01.05 Pengendalian, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ATR/BPN 02.02 Pengendalian dan Penertiban Ruang ATR/BPN 01.06 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah ATR/BPN 01.07 Pengembangan Ekonomi Pertanahan ATR/BPN 07.09 Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 01.03.01 Penetapan Hak Tanah dan Ruang ATR/BPN 01.03.02 Pendaftaran Tanah dan Ruang ATR/BPN 01.03.04 Pengaturan Tanah Pemerintah ATR/BPN 01.01 Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 01.02 Penyelenggaraan Reforma Agraria ATR/BPN 01.05 Pengendalian, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ATR/BPN 02.02 Pengendalian dan Penertiban Ruang Surat Keputusan, kebijakan terkait pemberian hak atas tanah ATR/BPN 01.04 Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Pemerintah Daerah Masyarakat ATR/BPN 07.01 Dukungan Manajemen Program Kepastian Hak atas Tanah dan Ruang Rekomendasi, Surat Keputusan, Kebijakan terkait perizinan dalam pemberian hak atas tanah Permohonan pemberian hak atas tanah, permohonan informasi ATR/BPN 07.09 Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Ruang Kantor Wilayah BPN Kantor Pertanahan Data, informasi dan kebijakan penyelenggaraan perencanaan tata ruang Data, Peta Bidang Tanah dan Informasi kadaster Data, informasi dan rekomendasi pengendalian, penguasaan dan pemanfaatan tanah dan ruang Data, informasi dan kebijakan penyelenggaraan reforma agraria Data dan informasi pertanahan Surat pengantar, data Kebijakan terkait pendaftaran tanah Tindak lanjut penetapan hak tanah dan ruang Tindak lanjut penetapan tanah pemerintah Badan Hukum Publik/Instansi Pemerintah Surat permohonan, data aset tanah milik negara/ pemerintah Surat Keputusan, Kebijakan layanan layanan Kantor Wilayah BPN Kantor Pertanahan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, Petunjuk teknis, SOP, Surat Edaran, NSPK Badan Hukum Publik/Instansi Pemerintah ATR/BPN 07.07 Pelaksanaan Perumusan, Harmonisasi Kebijakan, Pengesahan dan Penetapan Peraturan Perundangan Konsep Petunjuk teknis, SOP, Surat Edaran, NSPK ATR/BPN 01.03.03 Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT Masyarakat Adat Badan Hukum ATR/BPN 01.06 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah ATR/BPN 01.07 Pengembangan Ekonomi Pertanahan Permohonan pemberian hak atas tanah, permohonan informasi Data bidang tanah terkait dengan hasil pengadaan tanah, konsolidasi tanah dan pemanfaatan tanah, kajian pengembangan ekonomi pertanahan Masyarakat Adat Badan Hukum Data dan informasi terkait keberadaan masyarakat adat Data yuridis, data Kepemilikan Hak Atas Tanah, Informasi Perolehan Hak Atas Tanah Data Hak Atas Tanah hasil pengadaan tanah, konsolidasi tanah dan pemanfaatan tanah Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Data Kepemilikan Hak Atas Tanah Data Kepemilikan Hak Atas Tanah Data Kepemilikan Hak Atas Tanah Kebijakan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, Kebijakan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, Kebijakan, Data Kepemilikan Hak Atas Tanah Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, Kebijakan, Data Kepemilikan Hak Atas Tanah Rekomendasi penyelesaian kasus 3.4.1. Peta Proses Bisnis Level 1 (Satu) Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang PETA SUBPROSES ATR/BPN 01.03.01 PENETAPAN HAK TANAH DAN RUANG SUPPLIER/INPUT OUTPUT/CUSTOMER Konsep Petunjuk teknis, SOP, Surat Edaran, NSPK Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah Masyarakat ATR/BPN 02.01 Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang ATR/BPN 01.03.01.01 Penetapan Hak Guna Usaha ATR/BPN 01.05 Pengendalian, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ATR/BPN 02.02 Pengendalian dan Penertiban Ruang ATR/BPN 01.04 Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan ATR/BPN 07.09 Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 07.07 Pelaksanaan Perumusan, Harmonisasi Kebijakan, Pengesahan dan Penetapan Peraturan Perundangan ATR/BPN 01.03.01.02 Penetapan Hak Guna Bangunan, Hak Milik dan Hak Pakai, Hak Ruang Bawah dan Atas Tanah ATR/BPN 01.01 Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 01.02 Penyelenggaraan Reforma Agraria ATR/BPN 01.04 Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan ATR/BPN 07.01 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis ATR/BPN 07.09 Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Ruang Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah Masyarakat Kantor Wilayah BPN Kantor Pertanahan Data, informasi dan kebijakan penyelenggaraan reforma agraria Data, Peta Bidang Tanah dan Informasi kadaster Rekomendasi penyelesaian kasus Layanan Data dan informasi pertanahan Data, informasi dan kebijakan penyelenggaraan perencanaan tata ruang termasuk Lokasi Rencana RDTR, KSN, RTRW Permohonan pemberian hak atas tanah, permohonan informasi kebijakan dalam pemberian hak atas tanah Rekomendasi, Surat Keputusan, Kebijakan terkait perizinan dalam pemberian hak atas tanah Surat Keputusan, kebijakan terkait pemberian hak atas tanah Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kantor Wilayah BPN Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, Petunjuk teknis, SOP, Surat Edaran, NSPK Surat pengantar, rekomendasi, telaah terkait permohonan pemberian hak atas tanah dan ruang Kebijakan terkait pemberian hak atas tanah dan pelaksanaannya Lembaga Keuangan ATR/BPN 01.05 Pengendalian, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ATR/BPN 02.02 Pengendalian dan Penertiban Ruang ATR/BPN 01.03.01.03 Pengaturan Hak Atas Tanah, Ruang Bawah dan Ruang Atas Tanah Kebijakan terkait pemberian hak atas tanah dan pelaksanaannya Data/Informasi/ kebijakan mengenai hak atas tanah dan ruang Data/Informasi terkait kepemilikan hak atas tanah Data, informasi dan rekomendasi pengendalian, penguasaan dan pemanfaatan tanah dan ruang Badan Hukum Permohonan pemberian hak atas tanah, permohonan informasi kebijakan dalam pemberian hak atas tanah Badan Hukum ATR/BPN 01.06 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah ATR/BPN 01.07 Pengembangan Ekonomi Pertanahan Data bidang tanah terkait dengan hasil pengadaan tanah, konsolidasi tanah dan pemanfaatan tanah, kajian pengembangan pertanahan PETA RELASI ATR/BPN 01.03.01 PENETAPAN HAK TANAH DAN RUANG ATR/BPN 01.03.01.01 Penetapan Hak Guna Usaha ATR/BPN 01.03.01.02 Penetapan Hak Guna Bangunan, Hak Milik dan Hak Pakai, Hak Ruang Bawah dan Atas Tanah ATR/BPN 01.03.01.03 Pengaturan Hak Atas Tanah, Ruang Bawah dan Ruang Atas Tanah Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Direktorat Jenderal Tata Ruang Biro Hukum Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang PUSDATIN Direktorat Jenderal Penataan Agraria Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor PertanahanKantor Wilayah BPN Pemerintah DaerahKementerian/Lembaga Masyarakat Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Direktorat Jenderal Tata Ruang Biro Hukum Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang PUSDATIN Direktorat Jenderal Penataan Agraria Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor PertanahanKantor Wilayah BPN Pemerintah DaerahKementerian/Lembaga Masyarakat Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Direktorat Jenderal Tata Ruang Biro Hukum Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang PUSDATIN Direktorat Jenderal Penataan Agraria Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor PertanahanKantor Wilayah BPN Pemerintah DaerahKementerian/Lembaga Masyarakat KantorWilayah BPN Kantor Pertanahan Menetapkan laporan hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kementerian/ Lembaga Direktorat Jenderal Surveidan Pemetaan Pertanahan dan Ruang DirektoratJenderal Tata Ruang DirektoratJenderal Penataan Agraria Direktorat JenderalPengendalian danPenertiban Tanah dan Ruang Pemerintah Daerah Masyarakat Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan KonflikPertanahan PUSDATIN Biro Hukum Direktorat Jenderal Penetapan Hakdan Pendaftaran Tanah Melakukan koordinasi pelaksanaan pelayanan penetapan kebijakan Hak Guna Usaha Melakukan pemberian, perpanjangan dan pembaruan Hak Guna Usaha Melakukan koordinasi dan harmonisasi kebijakan dalam rangka penyusunan dan penetapan kebijakan Hak Guna Usaha Melakukan perumusan kebijakan penetapan hak guna usaha Melakukan koordinasi bimbingan teknis dan supervisi kegiatan PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 01.03.01.01 PENETAPAN HAK GUNA USAHA KantorWilayah BPN Kantor Pertanahan Kementerian/ Lembaga Direktorat Jenderal Surveidan Pemetaan Pertanahan dan Ruang DirektoratJenderal Tata Ruang DirektoratJenderal Penataan Agraria Direktorat JenderalPengendalian danPenertiban Tanah dan Ruang Pemerintah Daerah Masyarakat Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan KonflikPertanahan PUSDATIN Biro Hukum Direktorat Jenderal Penetapan Hakdan Pendaftaran Tanah PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 01.03.01.02 PENETAPAN HAK GUNA BANGUNAN, HAK MILIK DAN HAK PAKAI, HAK RUANG BAWAH DAN ATAS TANAH Melakukan perumusan kebijakan penetapan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Melakukan koordinasi bimbingan teknis dan supervisi kegiatan Melakukan pemberian, perpanjangan dan pembaruan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Menetapkan laporan hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Melakukan koordinasi dan harmonisasi kebijakan dalam rangka penyusunan dan penetapan kebijakan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Melakukan koordinasi pelaksanaan pelayanan KantorWilayah BPN Kementerian/ Lembaga Direktorat Jenderal Surveidan Pemetaan Pertanahan dan Ruang DirektoratJenderal Tata Ruang DirektoratJenderal Penataan Agraria Direktorat JenderalPengendalian danPenertiban Tanah dan Ruang Pemerintah Daerah PUSDATIN Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan KonflikPertanahan Kantor Pertanahan Direktorat Jenderal Penetapan Hakdan Pendaftaran Tanah PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 01.03.01.03 PENGATURAN HAK ATAS TANAH, RUANG BAWAH DAN RUANG ATAS TANAH Masyarakat Biro Hukum Melakukan perumusan kebijakan penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang Melakukan koordinasi pelaksanaan pelayanan penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang Melakukan koordinasi bimbingan teknis dan supervisi kegiatan Melakukan pemantauan pelaksanaan pelayanan dan kebijakan penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang Menetapkan laporan hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Melakukan koordinasi dan harmonisasi kebijakan dalam rangka penyusunan dan penetapan kebijakan Hak Atas Tanah dan Ruang 3.4.2. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang SUPPLIER/INPUT Kebijakan/Regulasi, Batas Wilayah Administrasi, Data Statistik Potensi Wilayah, Permintaan Informasi Permintaan Informasi dan Layanan OUTPUT/CUSTOMER Konsep Petunjuk teknis, SOP, Surat Edaran, NSPK ATR/BPN 01.03.02.01 Pendaftaran Tanah dan Ruang ATR/BPN 01.03.02.03 Pengembangan Sistem Pelayanan Pertanahan PETA SUBPROSES ATR/BPN 01.03.02 PENDAFTARAN TANAH DAN RUANG Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah ATR/BPN 02.01 Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang Kementerian/Lembaga ATR/BPN 07.04 Penataan Organisasi dan Pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia ATR/BPN 07.09 Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 07.07 Pelaksanaan Perumusan, Harmonisasi Kebijakan, Pengesahan dan Penetapan Peraturan Perundangan ATR/BPN 01.04 Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan ATR/BPN 01.01 Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang Kantor Wilayah BPN Kantor Pertanahan ATR/BPN 07.09 Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 07.01 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Masyarakat Data, Peta Bidang Tanah dan Informasi kadaster Rekomendasi penyelesaian kasus - Surat pengantar/rekomendasi/ telaah terkait pendaftaran dan pemeliharaan hak tanah dan ruang - Masukan terkait pelaksanaan kegiatan pendaftaran dan pemeliharaan hak tanah dan ruang Layanan Data dan Informasi Pertanahan Permintaan Informasi Kebijakan terkait pendaftaran hak atas tanah dan ruang serta pelaksanaannya Pemerintah Daerah Masyarakat Kantor Wilayah BPN Kantor Pertanahan Petunjuk teknis, SOP, Surat Edaran, NSPK ATR/BPN 01.05 Pengendalian, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ATR/BPN 02.02 Pengendalian dan Penertiban Ruang Lembaga Keuangan Analisa kebutuhan pegawai ATR/BPN 01.05 Pengendalian, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ATR/BPN 02.02 Pengendalian dan Penertiban Ruang Pengaduan, Hasil Survey Hasil Laporan Pemantauan ATR/BPN 01.03.02.02 Pemeliharaan Hak Atas Tanah dan Ruang Badan Hukum Data, informasi dan rekomendasi pengendalian, penguasaan dan pemanfaatan tanah Data, informasi dan kebijakan penyelenggaraan perencanaan tata ruang termasuk Lokasi Rencana RDTR, KSN, RTRW Permintaan Informasi dan Layanan Kebijakan terkait pemeliharaan data hak atas tanah dan ruang serta pelaksanaannya Badan Hukum ATR/BPN 01.04 Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Data/layanan/kebijakan terkait pelaksanaan kegiatan pendaftaran hak atas tanah dan ruang Data/layanan/kebijakan terkait pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan data hak atas tanah dan ruang Data/layanan/ kebijakan terkait pengembangan sistem pelayanan pertanahan Data terkait pelaksanaan pendaftaran serta pemeliharaan data hak atas tanah dan ruang PETA RELASI ATR/BPN 01.03.02 PENDAFTARAN TANAH DAN RUANG ATR/BPN 01.03.02.01 Pendaftaran Tanah dan Ruang ATR/BPN 01.03.02.02 Pemeliharaan Hak Atas Tanah dan Ruang ATR/BPN 01.03.02.03 Pengembangan Sistem Pelayanan Pertanahan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Direktorat Jenderal Tata Ruang Biro Hukum Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang PUSDATIN Direktorat Jenderal Penataan Agraria Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor PertanahanKantor Wilayah BPN Pemerintah DaerahKementerian/Lembaga Masyarakat Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Direktorat Jenderal Tata Ruang Biro Hukum Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang PUSDATIN Direktorat Jenderal Penataan Agraria Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor PertanahanKantor Wilayah BPN Pemerintah DaerahKementerian/Lembaga Masyarakat Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Direktorat Jenderal Tata Ruang Biro Hukum Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang PUSDATIN Direktorat Jenderal Penataan Agraria Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor PertanahanKantor Wilayah BPN Pemerintah DaerahKementerian/Lembaga Masyarakat KantorWilayah BPN Kementerian/ Lembaga Direktorat Jenderal Surveidan Pemetaan Pertanahan dan Ruang DirektoratJenderal Tata Ruang DirektoratJenderal Penataan Agraria Direktorat Jenderal Pengendalian danPenertiban Tanah dan Ruang Pemerintah Daerah PUSDATIN Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan KonflikPertanahan Kantor Pertanahan Direktorat Jenderal Penetapan Hakdan Pendaftaran Tanah PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 01.03.02.01 PENDAFTARAN TANAH DAN RUANG Masyarakat Biro Hukum Melakukan perumusan kebijakan pendaftaran tanah dan ruang Melakukan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran tanah dan ruang Melakukan koordinasi bimbingan teknis dan supervisi kegiatan Melakukan pelayanan pendaftaran tanah dan ruang Menetapkan laporan hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Melakukan koordinasi dan harmonisasi kebijakan dalam rangka penyusunan dan penetapan kebijakan pendaftaran tanah dan ruang KantorWilayah BPN Kementerian/ Lembaga Direktorat Jenderal Surveidan Pemetaan Pertanahan dan Ruang DirektoratJenderal Tata Ruang DirektoratJenderal Penataan Agraria Direktorat Jenderal Pengendalian danPenertiban Tanah dan Ruang Pemerintah Daerah PUSDATIN Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan KonflikPertanahan Kantor Pertanahan Direktorat Jenderal Penetapan Hakdan Pendaftaran Tanah PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 01.03.02.02 PEMELIHARAAN HAK ATAS TANAH DAN RUANG Masyarakat Biro Hukum Melakukan koordinasi bimbingan teknis dan supervisi kegiatan Menetapkan laporan hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Melakukan koordinasi dan harmonisasi kebijakan dalam rangka penyusunan dan penetapan kebijakan pemeliharaan hak atas tanah dan ruang Melakukan perumusan kebijakan pemeliharaan hak atas tanah dan ruang Melakukan pelayanan pemeliharaan hak atas tanah dan ruang Melakukan koordinasi pelaksanaan pelayanan pemeliharaan hak atas tanah dan ruang Masyarak at Direk torat JenderalPenetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Direk torat Jenderal Surveidan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Direk toratJenderalPenataan Agraria Direk torat Jenderal PenangananSengketa dan Konflik Pertanahan Direk torat Jenderal Tata Ruang PUSDATIN Kementerian/ Lemb ag a Direk torat JenderalPengendalian danPenertiban Tanah dan Ruang Pemerintah Daerah Biro Huku m PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 01.03.02.03 PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN PERTANAHAN Kantor Wilayah BP N Kantor Pertanahan Melakukan perumusan kebijakan pengembangan sistem pelayanan pertanahan Melakukan pengelolaan dan quality control sistem pelayanan pertanahan Melakukan analisis data dan informasi elektronik serta optimalisasi penggunaan data dan informasi pelayanan pertanahan Melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan sistem, data dan informasi elektronik pelayanan pertanahan Melakukan koordinasi pengembangan sistem pelayanan pertanahan Melakukan pengembangan dan pembaruan sistem dan data elektronik pelayanan pertanahan Melakukan pelayanan penyajian data dan informasi elektronik pelayanan pertanahan 3.4.3. Direktorat Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT PETA SUBPROSES ATR/BPN 01.03.03 TANAH KOMUNAL. HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN PPAT SUPPLIER/INPUT SK Penetapan Kawasan Hutan SK Penetapan Masyarakat Hukum Adat Permintaan Informasi dan Layanan OUTPUT/CUSTOMER Petunjuk teknis, SOP, Surat Edaran, NSPK ATR/BPN 02.01.03.03 Pengelolaan PPAT ATR/BPN 02.01.03.01 Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Hak Komunal ATR/BPN 02.01.03.02 Pelaksanaan Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga serta Mitra Kerja Kementerian/ Lembaga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Daerah Lembaga Keuangan Masyarakat ATR/BPN 02.01 Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang KEMENTERIAN/ LEMBAGA ATR/BPN 01.01 Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 01.04 Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan ATR/BPN 07.09 Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 07.07 Pelaksanaan Perumusan, Harmonisasi Kebijakan, Pengesahan dan Penetapan Peraturan Perundangan Kantor Pertanahan Kantor Wilayah BPN Badan Hukum Surat Keputusan, Kebijakan Kebijakan, MoU, PKS ATR/BPN 01.01 Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang Permohonan Informasi Data dan Informasi kadaster terkait hasil pemetaan masyarakat hukum adat ATR/BPN 07.09 Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 07.01 Dukungan Manajemen Program Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang Kantor Wilayah BPN Kantor Pertanahan Data dan Informasi Kebijakan Kebijakan Permintaan Informasi dan Layanan Mitra Data/Laporan hasil kegiatan :
1.Penatausahaan masyarakat hukum adat;
2.Pelaksanaan koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga
3.Pemantauan dan evaluasi PPAT dan Mitra Hasil Koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga terkait penataausahaan masyarakat hukum adat Hasil Koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga terkait pengelolaan PPAT Layanan Kebijakan dan Data hasil kegiatan penatausahaan masyarakat hukum adat dan Hak Komunal Data hasil keg iatan penatausahaan masyar akat hukum adat Kebijakan, Data PPAT Lembaga Keuangan Masyarakat Pemerintah Daerah PPAT Lembaga Masyarakat Adat/Masyarakat Adat Data, informasi dan kebijakan penyelen ggaraan perencanaan tata ruang ter masuk Lokasi Rencana RDTR, KS N, RTRW Lembaga Masyarakat Adat/Masyarakat Adat Permohonan Informasi, Data/Lokasi Masyarakat Adat Mitra PPAT Permintaan Informasi dan Layanan Permintaan Informasi dan Layanan Permintaan Informasi Kebijakan, Data Mitra ATR/BPN 01.06 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah ATR/BPN 01.07 Pengembangan Ekonomi Pertanahan ATR/BPN 01.05 Pengendalian, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ATR/BPN 02.02 Pengendalian dan Penertiban Ruang Data, informasi dan rekomendasi pengendalian, penguasaan dan pemanfaatan tanah dan ruang PETA RELASI ATR/BPN 01.03.03 TANAH KOMUNAL. HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN PPAT ATR/BPN 02.01.03.01 Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Hak Komunal ATR/BPN 02.01.03.02 Pelaksanaan Koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga serta Mitra Kerja ATR/BPN 02.01.03.03 Pengelolaan PPAT Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kantor Wilayah BPN Biro Hukum Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan PUSDATIN Direktorat Jenderal Tata Ruang Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian/Lembaga Kantor Pertanahan Masyarakat Adat/LMA Pemerintah Daerah Masyarakat Kantor Wilayah BPNBiro Hukum Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah PUSDATIN Kementerian/LembagaKantor Pertanahan Masyarakat Adat/LMAPemerintah Daerah Masyarakat MitraLembaga Keuangan Badan Hukum Kantor Wilayah BPNBiro Hukum Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah PUSDATIN Kementerian/LembagaKantor Pertanahan MasyarakatLembaga Keuangan PPAT Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Pemerintah Daerah Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Direktorat JenderalPenetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan KantorWilayah BPN PUSDATIN Direktorat Jenderal Tata Ruang MasyarakatAdat/LMA Biro Hukum Masyarakat Kementerian/ Lembaga PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 02.01.03.01 PENATAUSAHAAN TANAH ULAYAT KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAK KOMUNAL DirektoratJenderalPenataan Agraria Direktorat Jenderal PenangananSengketa dan Konflik Pertanahan Direktorat JenderalPengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Melakukan perumusan kebijakan penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat dan Hak Komunal Melakukan koordinasi pelaksanaan penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat dan Hak Komunal Melaksanakan proses penatausahaan meliputi pengukuran, pemetaan dan pencatatan dalam Daftar Tanah Menetapkan laporan hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Melakukan koordinasi dan harmonisasi kebijakan penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat dan Hak Komunal Melaksanakan penetapan pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat, serta pengakuan Hak Komunal Melakukan bimbingan teknis dan supervisi PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 02.01.03.02 PELAKSANAAN KOORDINASI DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SERTA MITRA KERJA Melakukan perumusan kebijakan terkait koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga serta pengelolaan mitra kerja Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga serta pengelolaan mitra kerja Melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga serta pengelolaan mitra kerja Menetapkan laporan hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Melakukan koordinasi dan harmonisasi kebijakan terkait koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga serta pengelolaan mitra kerja KantorWilayah BPN Kantor Pertanahan Kementerian /Lembaga Pemerintah Daerah Masyarakat PUSDATIN Biro Hukum DirektoratJenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Melakukan bimbingan teknis dan supervisi LembagaKeuangan MasyarakatAdat/LMA Mitra BadanHukum KantorWilayah BPN Kantor Pertanahan DirektoratJenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah PUSDATIN PPAT Biro Hukum LembagaKeuangan Masyarakat Kementerian/ Lembaga Melakukan perumusan kebijakan terkait pengelolaan PPAT Melakukan koordinasi dan harmonisasi kebijakan terkait pengelolaan PPAT Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan pengelolaan PPAT Melaksanakan kegiatan pengelolaan PPAT Melakukan bimbingan teknis dan supervisi Menetapkan laporan hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 02.01.03.03 PENGELOLAAN PPAT 3.4.4. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Pengaturan Tanah Pemerintah PETA SUBPROSES ATR/BPN 01.03.04 PENGATURAN TANAH PEMERINTAH SUPPLIER/INPUT OUTPUT/CUSTOMER Konsep Petunjuk teknis, SOP, Surat Edaran, NSPK Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah Masyarakat ATR/BPN 02.01 Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang ATR/BPN 01.03.04.01 Penetapan Hak Pengelolaan ATR/BPN 01.05 Pengendalian, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ATR/BPN 02.02 Pengendalian dan Penertiban Ruang ATR/BPN 01.04 Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan ATR/BPN 07.09 Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 07.07 Pelaksanaan Perumusan, Harmonisasi Kebijakan, Pengesahan dan Penetapan Peraturan Perundangan ATR/BPN 01.03.04.02 Penetapan Hak atas Tanah Instansi Pemerintah ATR/BPN 01.01 Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 01.02 Penyelenggaraan Reforma Agraria ATR/BPN 01.04 Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan ATR/BPN 07.01 Dukungan Manajemen Program Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang ATR/BPN 07.09 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERTANAHAN DAN RUANG Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah Masyarakat KANWIL KANTAH Data, informasi dan kebijakan penyelenggaraan reforma agraria Data, Peta Bidang Tanah dan Informasi kadaster Rekomendasi penyelesaian kasus Layanan Data dan informasi pertanahan Data, informasi dan kebijakan penyelenggaraan perencanaan tata ruang termasuk Lokasi Rencana RDTR, KSN, RTRW Permohonan informasi/Pengaduan Rekomendasi, Surat Keputusan, Kebijakan terkait erizinan dalam pemberian hak atas tanah Surat Keputusan, Rekomendasi, kebijakan terkait pemberian hak atas tanah pemerintah Informasi Kantor Pertanahan Kantor Wilayah BPN Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, Hasil Pemantauan dan Evaluasi, Petunjuk teknis, SOP, Surat Edaran, NSPK Surat pengantar, rekomendasi, telaah terkait permohonan pemberian hak atas tanah pemerintah/ Badan Usaha Pemerintah Kebijakan terkait pemberian hak atas tanah pemerintah/Badan Usaha Pemerintah dan pelaksanaannya Badan Layanan Umum/ Badan Otorita/BUMN/ BUMD Badan Layanan Umum/Badan Otorita/BUMN/BUMD Surat permohonan, Informasi, Pengaduan Lembaga Keuangan Informasi ATR/BPN 01.03.04.03 Pengelolaan Data dan Informasi Tanah Instansi Pemerintah Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Data Hasil Kegiatan Pengelolaan Tanah Instansi Pemerintah Kebijakan terkait pemberian dan pengelolaan Tanah Instansi Pemerintah ATR/BPN 01.06 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah ATR/BPN 01.07 Pengembangan Ekonomi Pertanahan Data bidang tanah terkait dengan hasil pengadaan tanah, konsolidasi tanah dan pemanfaatan tanah Tindak lanjut kegiatan Penetapan Hak Pengelolaan ATR/BPN 01.06 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah ATR/BPN 01.07 Pengembangan Ekonomi Pertanahan PETA RELASI ATR/BPN 01.03.04 PENGATURAN TANAH PEMERINTAH ATR/BPN 01.03.04.01 Penetapan Hak Pengelolaan ATR/BPN 01.03.04.02 Penetapan Hak atas Tanah Instansi Pemerintah ATR/BPN 01.03.04.03 Pengelolaan Data dan Informasi Tanah Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Biro Hukum Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan PUSDATIN Direktorat Jenderal Tata Ruang Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kantor Wilayah BPN Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang BLU/BO/BUMN/BUMDPemerintah Daerah Masyarakat Kementerian/LembagaKantor Pertanahan Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Biro Hukum Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan PUSDATIN Direktorat Jenderal Tata Ruang Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kantor Wilayah BPN Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang BLU/BO/BUMN/BUMDPemerintah Daerah Masyarakat Kementerian/LembagaKantor Pertanahan Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Biro Hukum Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan PUSDATIN Direktorat Jenderal Tata Ruang Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kantor Wilayah BPN Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang BLU/BO/BUMN/BUMDPemerintah Daerah Masyarakat Kementerian/LembagaKantor Pertanahan Kantor Pertanahan Direktorat Jenderal Surveidan Pemetaan Pertanahan dan Ruang DirektoratJenderal Tata Ruang DirektoratJenderalPenataan Agraria DirektoratJenderal Pengendalian danPenertiban Tanah dan Ruang Masyarakat Direktorat Jenderal PenangananSengketa dan Konflik Pertanahan BLU/BO/ BUMN/BUMD DirektoratJenderal Penetapan Hakdan Pendaftaran Tanah PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 01.03.04.01 PENETAPAN HAK PENGELOLAAN Pemerintah Daerah Kementerian /Lembaga Biro Hukum KantorWilayah BPN DirektoratJenderal PengadaanTanah dan Pengembangan Pertanahan PUSDATIN Melakukan pemberian penetapan Hak Pengelolaan Menetapkan laporan hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Melakukan koordinasi dan harmonisasi kebijakan dalam rangka penyusunan dan penetapan kebijakan Hak Pengelolaan Melakukan koordinasi pelaksanaan pelayanan penetapan Hak Pengelolaan Melakukan perumusan kebijakan penetapan Hak Pengelolaan Melakukan koordinasi bimbingan teknis dan supervisi kegiatan Kantor Pertanahan Direktorat Jenderal Surveidan Pemetaan Pertanahan dan Ruang DirektoratJenderal Tata Ruang DirektoratJenderalPenataan Agraria DirektoratJenderal Pengendalian danPenertiban Tanah dan Ruang Masyarakat Direktorat Jenderal PenangananSengketa dan Konflik Pertanahan BLU/BO/ BUMN/BUMD DirektoratJenderal Penetapan Hakdan Pendaftaran Tanah PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 01.03.04.02 PENETAPAN HAK ATAS TANAH INSTANSI PEMERINTAH Pemerintah Daerah Kementerian /Lembaga Biro Hukum KantorWilayah BPN DirektoratJenderal PengadaanTanah dan Pengembangan Pertanahan PUSDATIN Melakukan pemberian penetapan Hak Atas Tanah Pemerintah Menetapkan laporan hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Melakukan koordinasi dan harmonisasi kebijakan dalam rangka penyusunan dan penetapan kebijakan Hak Atas Tanah Pemerintah Melakukan koordinasi pelaksanaan pelayanan penetapan Hak Atas Tanah Pemerintah Melakukan perumusan kebijakan penetapan Hak Atas Tanah Pemerintah Melakukan koordinasi bimbingan teknis dan supervisi kegiatan Kantor Pertanahan Direktorat Jenderal Surveidan Pemetaan Pertanahan dan Ruang DirektoratJenderal Tata Ruang DirektoratJenderalPenataan Agraria DirektoratJenderal Pengendalian danPenertiban Tanah dan Ruang Masyarakat Direktorat Jenderal PenangananSengketa dan Konflik Pertanahan BLU/BO/ BUMN/BUMD DirektoratJenderal Penetapan Hakdan Pendaftaran Tanah PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 01.03.04.03 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI TANAH INSTANSI PEMERINTAH Pemerintah Daerah Kementerian /Lembaga Biro Hukum KantorWilayah BPN DirektoratJenderal PengadaanTanah dan Pengembangan Pertanahan PUSDATIN Melakukan pemantauan pelaksanaan pelayanan dan kebijakan pemberian Hak Atas Tanah Pemerintah Menetapkan laporan hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Melakukan koordinasi dan harmonisasi kebijakan dalam rangka penyusunan dan penetapan kebijakan Hak Atas Tanah Pemerintah Melakukan koordinasi pelaksanaan pelayanan penetapan Hak Atas Tanah Pemerintah Melakukan perumusan kebijakan penetapan Hak Atas Tanah Pemerintah Melakukan koordinasi bimbingan teknis dan supervisi kegiatan 3.5. Peta Proses Bisnis Level 1 (Satu) Direktorat Jenderal Penataan Agraria PETA PROSES ATR/BPN 01.02 PENYELENGGARAAN REFORMA AGRARIA SUPPLIER/INPUT OUTPUT/CUSTOMER Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah Masyarakat/Pelaku Dunia Usaha ATR/BPN 02.01 Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang Kementerian/Lembaga ATR/BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang ATR/BPN 01.04 Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan ATR/BPN 02.01 Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang ATR/BPN 01.05 Pengendalian, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ATR/BPN 02.02 Pengendalian dan Penertiban Ruang ATR/BPN 01.06 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah ATR/BPN 01.07 Pengembangan Ekonomi Pertanahan ATR/BPN 07.09 Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 01.02.01 Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah ATR/BPN 01.02.02 Penanganan Akses Reforma Agraria ATR/BPN 01.02.03 Penyelanggaraan Penatagunaan TanahATR/BPN 01.01 Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 01.05 Pengendalian, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ATR/BPN 02.02 Pengendalian dan Penertiban Ruang Kebijakan, permohonan koordinasi, data dan informasi ATR/BPN 01.04 Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Pemerintah Daerah Masyarakat/Pelaku Dunia Usaha ATR/BPN 01.02.04 Dukungan Manajemen Program Penyelenggaraan Reforma Agraria Kebijakan, Data, informasi dan Program Permohonan layanan, data, informasi, dan rekomendasi Kebijakan, Data, informasi, Program dan peta tata ruang Data, informasi dan peta kadaster Data, informasi dan Program pengendalian, penguasaan dan pemanfaatan tanah ATR/BPN 01.06 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah ATR/BPN 01.07 Pengembangan Ekonomi Pertanahan ATR/BPN 07.07 Pelaksanaan Perumusan, Harmonisasi Kebijakan, Pengesahan dan Penetapan Peraturan Perundangan ATR/BPN 07.06 Penyelenggaraan Pemberian Informasi Publik dan Hubungan Masyarakat Data, Informasi, Peta, Kebijakan Data, Informasi, Peta, Kebijakan Data, Informasi, Kebijakan Data, Informasi, Kebijakan Data, Informasi, Kebijakan Data, Informasi, Kebijakan Data, Informasi, Kebijakan Data, Informasi, Kebijakan Bahan Kebijakan/NSPK Data, informasi dan Program penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan Kebijakan, Data, informasi dan Program terkait arah pengembangan ekonomi Data, Informasi, Kebijakan Data, Informasi, Neraca PGT Data, Informasi, rancangan kebijakan, program dan anggaran Data, Informasi, rancangan kebijakan, program dan anggaran Data, Informasi, rancangan kebijakan, program dan anggaran Data, Informasi, Kebijakan Data (by address by name), Informasi, Kebijakan ATR/BPN 01.06 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah ATR/BPN 01.07 Pengembangan Ekonomi Pertanahan Data ( by address by name ), Informasi, Kebijakan Data, Informasi, Neraca PGT Data, Informasi, Kebijakan Data, Informasi, Kebijakan 3.5.1. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Redistribusi Tanah PETA SUBPROSES ATR/BPN 01.02.01 PENGATURAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH SUPPLIER/INPUT OUTPUT/CUSTOMER Petunjuk teknis, SOP, Surat Edaran, NSPK Kementerian Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Masyarakat ATR/BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang ATR/BPN 01.02.01.01 Pengelolaan dan Pengkajian Data Informasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah ATR/BPN 01.02.02 Penanganan Akses Reforma Agraria ATR/BPN 07.09 Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 07.07 Pelaksanaan Perumusan, Harmonisasi Kebijakan, Pengesahan dan Penetapan Peraturan Perundangan ATR/BPN 01.02.01.02 Penyusunan Potensi Redistribusi Tanah ATR/BPN 01.01 Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 01.04 Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah Masyarakat ATR/BPN 01.02.01.03 Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Pertimbangan landreform, SK Penetapan Subjek Redistribusi Tanah dan Program Pembangunan Data penyelesaian sengketa dan konflik agraria ATR/BPN 01.05 Pengendalian, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ATR/BPN 02.02 Pengendalian dan Penertiban Ruang Data tanah terlantar, Tanah Absentee, Tanah Kelebihan Maksimum, Tanah Timbul, Tanah Bekas Tambang Data HGU yang telah berakhir dan tidak diperpanjang dan Data 20% dari Permohonan HGU ATR/BPN 01.02.03 Penyelanggaraan Penatagunaan Tanah Data neraca PGT dan LP2B Pengaduan Data BATB, IUPHHK, HPK Tidak Produktif, Inver PPTKH, dan Non-Inver Kantor PertanahanKantor Wilayah BPN Data Mitigasi hambatan, kendala dan masalah redistribusi tanah dan SK Penetapan Objek Redistribusi Tanah Laporan dan pelaksanaan kegiatan supervisi dan verifikasi potensi TORA Kementerian PPN/ BAPPENAS Draft RPJMN (target by name by address) Potensi program pembangunan daerah Sertipikat redistribusi tanah data lokasi potensi redistribusi tanah (P4T), lokasi potensi TORA dalam rangka aset dan akses reform Data calon penerima akses reform Kantor Wilayah BPN Kantor Pertanahan Petunjuk teknis pelaksanaan redistribusi, GTRA dan Data P4T, data monitoring dan evaluasi (quality control), lokasi potensi TORA dalam rangka aset dan akses reform (GTRA Provinsi) Dasar penerbitan sertopikat redistribusi tanah, data lokasi potensi redistribusi tanah (P4T), lokasi potensi TORA dalam rangka aset dan akses reform (GTRA Kab/ Kota) Data hasil pengukuran keliling hasil invent S&O, Data Peta Bidang Tanah PETA RELASI ATR/BPN 01.03.02 PENDAFTARAN TANAH DAN RUANG ATR/BPN 01.02.01.01 Pengelolaan dan Pengkajian Data Informasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah ATR/BPN 01.02.01.02 Penyusunan Potensi Redistribusi Tanah ATR/BPN 01.02.01.03 Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Direktorat Penatagunaan Tanah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor PertanahanKantor Wilayah BPN Biro Perencanaan dan Kerja Sama Sekretariat Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian PPN/ BAPENNAS Kantor PertanahanKantor Wilayah BPN Biro Perencanaan dan Kerja Sama Sekretariat Direktorat Jenderal Kementerian Pertanian Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Bupati/Wali Kota Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kantor PertanahanKantor Wilayah BPN Biro Perencanaan dan Kerja Sama Sekretariat Direktorat Jenderal Kementerian PPN/ BAPENNAS Direktorat Landreform Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Direktorat Landreform Direktorat Landreform KantorWilayah BPN Kantor Pertanahan DirektoratJenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang DirektoratLandreform DirektoratJenderal PenangananSengketa dan Konflik Pertanahan KementerianLingkunganHidup danKehutanan Biro Perencanaan dan Kerja Sama Direktorat Penatagunaan Tanah DirektoratJenderal Survei danPemetaan Pertanahandan Ruang Data Sengketa Konflik Pertanahan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Inventarisasi Identifikasi Data Informasi P4T Data Spasial dan Tekstual Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan (dalam 1 desa dan rekomendasi) Data LP2B Data Neraca PGT Sinkronisasi Anggaran Dan Target Data dan Informasi P4T Perencanaan Target dan Anggaran Kegiatan Data dan Informasi P4T  SK Lokasi dan Pelaksanaan Penyuluhan  Invent Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah  Pengolahan Data spasial dan tekstual melalui analisis Monitoring dan Evaluasi Data Tanah Terlantar, Eks HGU absente, kelmaks Data hasil Non Inver dan Inver KLHK untuk TORA Data Peta Bidang Tanah Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Data Informasi P4T tiap provinsi PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 01.02.01.01 PENGELOLAAN DAN PENGKAJIAN DATA INFORMASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH Kantor Wilayah BPN Kantor Pertanahan DirektoratJenderal Pengendalian danPenertiban Tanah dan Ruang DirektoratLandreform DirektoratJenderal PenangananSengketa dan Konflik Pertanahan KementerianLingkunganHidup danKehutanan Data Pelepasan Kawasan Hutan Data Tanah Terlantar dan Eks HGU Data Sengketa Konflik Pertanahan Perencanaan target dan anggaran kegiatan Potensi Redistribusi Tanah Supervisi Verifikasi Lokasi TORA Tk Provinsi Supervisi Verifikasi Lokasi TORA Tk Kab/ Kota Laporan Potensi Redistribusi Tanah Tk.Provinsi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penyusunan Potensi Redistribusi Tanah Potensi Tanah Objek Refoma Agraria ditindaklanjuti redistribusi tanah Laporan Potensi Redistribusi Tanah Tk.Kab/Kota Luas TORA yang akan ditindaklanjuti Redistribusi Tanah PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 01.02.01.02 PENYUSUNAN POTENSI REDISTRIBUSI TANAH PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 01.02.01.03 PENYELENGGARAAN REDISTRIBUSI TANAH Kantor Wilayah BPN Kantor Pertanahan Kementerian PPN/ BAPENNAS DirektoratLandreform Biro Perencanaan dan Kerja Sama SekretariatDirektoratJenderal Bupati/Wali Kota Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan anggaran dan target redistribusi antar daerah dan pusat untuk TA berjalan dan TA berikutnya Sinkronisasi Anggaran dan Target Redistribusi Tanah Masukan Materi Target Kegiatan Redistribusi Tanah di Seluruh Provinsi Target Kegiatan Redistribusi Tiap Kanwil BPN Target Kegiatan Redistribusi Tiap Kantor Wilayah BPN Usulan Lokasi Perencanaan dan Koordinasi Perencanaan dan Koordinasi SK Lokasi  Penyuluhan  Inventarisasi S/O  Pengukuran Pemetaan  Sidang PPL Penetapan Objek Redistribusi Penetapan Subjek Redistribusi SK Redistribusi Melakukan perumusan kebijakan kegiatan redistribusi tanah Pelaporan hasil evaluasi dan monitoring penyelenggaran kegiatan redistribusi tanah Pembukaan Hak dan Penerbitan Sertipikat Pelaporan monitoring penyelenggaran kegiatan redistribusi tanah tiap provinsi 3.5.2. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat SUPPLIER/INPUT OUTPUT/CUSTOMER Petunjuk teknis, SOP, Surat Edaran, NSPK ATR/BPN 01.02.02.01 Identifikasi Potensi, Pelaksanaan Pengembangan dan Diseminasi Model Pemberdayaan ATR/BPN 01.02.02.02 Penanganan Akses Reforma Agraria PETA SUBPROSES ATR/BPN 01.02.02 PENANGANAN AKSES REFORMA AGRARIA Kementerian PPN/ BAPENNAS Pemerintah Daerah Badan Usaha/Badan Hukum ATR/BPN 02.01 Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang Kementerian/Lembaga ATR/BPN 07.09 Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 07.07 Pelaksanaan Perumusan, Harmonisasi Kebijakan, Pengesahan dan Penetapan Peraturan Perundangan ATR/BPN 01.01 Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang Kantor Wilayah BPN Kantor Pertanahan ATR/BPN 07.09 Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 01.02.02.03 Pengelolaan, Pengkajian dan Evaluasi Data Akses Reforma Agraria ATR/BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang ATR/BPN 01.02 Penyelenggaraan Reforma Agraria Database pemberdayaan masyarakat Masyarakat Kementerian Pertanian Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Data pendamping akses reforma agraria Kebijakan, program dan rencana kerja nasional Data penerima by name by address Data penerima akses reforma agraria Data penerima akses reforma agraria Data penerima akses reforma agraria Hasil Pengukuran dan Pemetaan Kebijakan kepastian hak atas tanah dan ruang Dukungan sistem dan integrasi sistem informasi Data spasial dan tekstual final hasil verifikasi Hasil data analisis penerima akses RA Kantor Pertanahan Kantor Wilayah BPN Data informasi dan koordinasi akses reforma agraria Bantuan pendampingan akses reforma agraria Kebijakan, SOP, Surat Edaran, NSPK pemberdayaan masyarakat, Data penerima akses by name by address, Data pemetaan sosial, Data model pemberdayaan Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Data potensi Sekto r usaha, data poten si kemitraan, data potensi lokasi, data poten si penerima akses, data spasial dan tekstual Kebijakan, SOP, Surat Edaran, NSPK pemberdayaan masyarakat, Data penerima akses by name by address, Data pemetaan sosial, Data model pemberdayaan Data dan Informasi Penerima By Name By Address, Data Pembentukan Kelompok, Data Pendamping Masyarakat, Data Penghasilan Masyarakat, Data Hak Tanggungan Penerima Akses RA Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kebijakan dan koordinasi antar K/L Data pendamping akses reforma agraria Data pendamping akses reforma agraria Peta tata ruang, informasi rencana pengembangan wilayah berdasarkan tata ruang Data Redistribusi Tanah Data penerima akses reforma agraria Data penerima akses reforma agraria PETA RELASI ATR/BPN 01.02.02 PENANGANAN AKSES REFORMA AGRARIA ATR/BPN 01.02.02.01 Identifikasi Potensi, Pelaksanaan Pengembangan dan Diseminasi Model Pemberdayaan ATR/BPN 01.02.02.02 Penanganan Akses Reforma Agraria ATR/BPN 01.02.02.03 Pengelolaan, Pengkajian dan Evaluasi Data Akses Reforma Agraria Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Pertanian Kementerian PPN/ BAPENNAS Kementerian Kelautan dan Perikanan Kantor PertanahanKantor Wilayah BPN Direktorat Landreform Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat Biro Perencanaan dan Kerja Sama Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang Kementerian PPN/ BAPENNAS Direktorat Landreform Kantor PertanahanKantor Wilayah BPN Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat Kementerian Pertanian Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kantor PertanahanKantor Wilayah BPN PUSDATIN Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat Kementerian Dalam Negeri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian PUSDATIN KantorWilayah BPN Kantor Pertanahan Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat Kementerian Pertanian Kementerian PPN/ BAPENNAS Kementerian Koperasi dan UsahaKecil danMenengah KementerianKelautan dan Perikanan DirektoratLandreform Penerima akses reforma agraria hasil dari PTSL (murni dan lintor) dan redistribusi tanah Koordinasi dan sinkronisasi data penerima akses reforma agraria Koordinasi dengan OPD terkait Laporan kegiatan dan data hasil pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di kabupaten/kota - Pembentukan Satgas Penataan Akses - Penetapan Lokasi - Pemetaan Sosial - Penyuluhan - Pendampingan - Penyusunan Model Pemberdayaan - Evaluasi dan pelaporan Laporan kegiatan dan data hasil pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di seluruh provinsi Target data penerima akses reforma agraria di seluruh provinsi Target data penerima akses reforma agraria di kabupaten/kota Melakukan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan Sinkronisasi anggaran dan target data penerima akses reforma agraria PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 01.02.02.01 IDENTIFIKASI POTENSI, PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN DISEMINASI MODEL PEMBERDAYAAN Kementerian PPN/ BAPENNAS KantorWilayah BPN Kantor Pertanahan Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat DirektoratPengaturan dan PenetapanHak AtasTanah dan Ruang Biro Perencanaan dan Kerja Sama PUSDATIN DirektoratJenderal Survei danPemetaan Pertanahan dan Ruang Laporan kegiatan dan data hasil pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Laporan kegiatan dan data hasil pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di kabupaten/kota Laporan kegiatan dan data hasil pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di seluruh provinsi Laporan realisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat Data spasial penerima akses reforma agraria Penyajian data di aplikasi SKMPP Laporan realisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 01.02.02.02 PENANGANAN AKSES REFORMA AGRARIA DirektoratLandreform Data tekstual penerima akses reforma agraria KantorWilayah BPN Kantor Pertanahan Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat Kementerian Pertanian Kementerian PPN/ BAPENNAS KementerianKoperasi danUsaha Kecil dan Menengah Kementerian Kelautan dan Perikanan Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kantor Staf PUSDATIN Kementerian DalamNegeri KementerianKoordinator Bidang Perekonomian Data penerima akses reforma agraria skema aset mengikuti akses dan/ atau skema akses mengikuti aset Melakukan pengelolaan database penerima akses reforma agraria Melaksanakan Penyajian data di aplikasi SKMPP Laporan database penerima akses reforma agraria Analisa data penerima akses reforma agraria skema aset mengikuti akses dan/atau skema akses mengikuti aset di kabupaten/kota Penyusunan database penerima akses reforma agraria Analisa data keberhasilan capaian target penerima akses reforma agraria Pemberian layanan informasi akses reforma agraria PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 01.02.02.03 PENGELOLAAN, PENGKAJIAN DAN EVALUASI DATA AKSES REFORMA AGRARIA 3.5.3. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Penatagunaan Tanah PETA SUBPROSES ATR/BPN 01.02.03 PENYELANGGARAAN PENATAGUNAAN TANAH SUPPLIER/INPUT Permintaan Informasi dan Layanan Lokasi Rencana RDTR, KSN, RTRW OUTPUT/CUSTOMER ATR/BPN 01.02.03.02 Pengelolaan Penataan Kawasan dan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah Kementerian/Lembaga Badan Usaha/Badan Hukum ATR/BPN 01.02.03.03 Pelayanan dan Pengembangan Penatagunaan Tanah ATR/BPN 01.04 Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Data Dasar Pertanahan Data Yuridis Pertanahan Data Sengketa, konflik dan perkara Pertanahan ATR/BPN 01.02.03.01 Pengelolaan Data dan Neraca Penatagunaan Tanah Data Sektoral Permintaan Informasi dan Layanan Kebijakan, rencana kerja nasional ATR/BPN 01.06 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah ATR/BPN 01.07 Pengembangan Ekonomi Pertanahan ATR/BPN 07.09 Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 07.07 Pelaksanaan Perumusan, Harmonisasi Kebijakan, Pengesahan dan Penetapan Peraturan Perundangan ATR/BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang ATR/BPN 02.01 Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang ATR/BPN 01.05 Pengendalian, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ATR/BPN 02.02 Pengendalian dan Penertiban Ruang Petunjuk teknis, SOP, Surat Edaran, NSPK, Peraturan Menteri, RPP Data dan Informasi Penatagunaan Tanah Regional Data dan Informasi Penatagunaan Tanah Sektoral Data dan Informasi Penatagunaan Tanah WP3WT Data Bidang Tanah Kritis yang di Inventarisasi Data Monitoring Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Pelayanan Data Informasi Analisis Penatagunaan Tanah MasyarakatPelaku Usaha Petunjuk teknis, SOP, Surat Edaran, NSPK, Peraturan Menteri, RPP Masyarakat ATR/BPN 02.01 Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang ATR/BPN 01.01 Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang PETA RELASI ATR/BPN 01.02.03 PENYELANGGARAAN PENATAGUNAAN TANAHG ATR/BPN 01.02.03.01 Pengelolaan Data dan Neraca Penatagunaan Tanah ATR/BPN 01.02.03.02 Pengelolaan Penataan Kawasan dan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu ATR/BPN 01.02.03.03 Pelayanan dan Pengembangan Penatagunaan Tanah Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Direktorat Jenderal Tata Ruang Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor PertanahanKantor Wilayah BPN Sekretariat Direktorat Jenderal Direktorat Penatagunaan Tanah Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Direktorat Jenderal Tata Ruang Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor PertanahanKantor Wilayah BPN Sekretariat Direktorat Jenderal Direktorat Penatagunaan Tanah Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Direktorat Jenderal Tata Ruang Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor PertanahanKantor Wilayah BPN Sekretariat Direktorat Jenderal Direktorat Penatagunaan Tanah KLHK, KEMENTAN, BIG, KKP BKPM, KEMENKO PEREKONOMIAN, KEMENKOMINFO, PEMDA Kementerian/Lembaga Terkait KLHK, KEMENTAN, BIG, KKP BKPM, KEMENKO PEREKONOMIAN, KEMENKOMINFO, PEMDA Kementerian/Lembaga Terkait BKPM, KEMENKO PEREKONOMIAN, KEMENKOMINFO, PEMDA Biro Hukum Kementerian/Lembaga Terkait KLHK, KEMENTAN, BIG, KKP PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 01.02.03.01 PENGELOLAAN DATA DAN NERACA PENATAGUNAAN TANAH KantorWilayah BPN Kantor Pertanahan DirektoratJenderalPenetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Direktorat Penatagunaan Tanah DirektoratJenderal Survei danPemetaanPertanahan dan Ruang SekretariatDirektoratJenderal DirektoratJenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang DirektoratJenderal Tata Ruang BKPM, KEMENKO PEREKONOMIAN,KEMENKOMINFO, PEMDA Menyiapkan Perumusan Kebijakan Teknis Pengelolaan Data dan Neraca Penatagunaan Tanah, Penataan Kawasan dan WP3WT serta Pelayanan dan Pengembangan Penatagunaan Tanah Menyiapkan Data Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah Memberikan Bimbingan Teknis, Pembinaan dan Supervisi dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Data dan Neraca Penatagunaan Tanah, Penataan Kawasan dan WP3WT serta Pelayanan dan Pengembangan Penatagunaan Tanah Melaksanakan Pelayanan dan Pengembangan Penatagunaan Tanah, Penataan Kawasan dan WP3WT Mengatur dan Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengelolaan Data dan Neraca Penatagunaan Tanah, Penataan Kawasan dan WP3WT serta Pelayanan dan Pengembangan Penatagunaan Tanah Sekretariat Jenderal PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 01.02.03.02 PENGELOLAAN PENATAAN KAWASAN DAN WILAYAH PESISIR, PULAU-PULAU KECIL, PERBATASAN DAN WILAYAH TERTENTU KantorWilayah BPN Kantor Pertanahan DirektoratJenderalPenetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Direktorat Penatagunaan Tanah DirektoratJenderal Survei danPemetaanPertanahan dan Ruang SekretariatDirektoratJenderal DirektoratJenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang DirektoratJenderal Tata Ruang BKPM, KEMENKO PEREKONOMIAN,KEMENKOMINFO, PEMDA Sekretariat Jenderal Menyiapkan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Data Penatagunaan Tanah, Penataan Kawasan dan WP3WT Menyusun Rencana Pelaksanaan Penatagunaan Tanah, Penataan Kawasan dan WP3WT Menyiapkan dan memperbarui data penatagunaan tanah (tanah kritis, penggunaan tanah), Penataan Kawasan dan WP3WT Melakukan Updating Data/ validasi/ verifikasi/ pengumpulan data di lapangan kondisi eksisting penggunaan tanah Melaksanakan Analisis penatagunaan tanah, Penataan Kawasan dan WP3WT Melaksanakan Pembinaan dan Supervisi Penatagunaan Tanah, Penataan Kawasan dan WP3WT Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan Penatagunaan Tanah, Penataan Kawasan dan WP3WT Melaksanakan Pertimbangan Teknis Pertanahan Menyusun Neraca Penatagunaan Tanah Regional, Sektoral dan WP3WT PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 01.02.03.03 PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN PENATAGUNAAN TANAH KantorWilayah BPN Kantor Pertanahan DirektoratJenderalPenetapanHak dan Pendaftaran Tanah Direktorat Penatagunaan Tanah DirektoratJenderalSurvei danPemetaanPertanahan dan Ruang SekretariatDirektoratJenderal DirektoratJenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang DirektoratJenderal TataRuang BKPM, KEMENKO PEREKONOMIAN,KEMENKOMINFO, PEMDA Sekretariat Jenderal Biro Hukum Kementerian/ LembagaTerkait Pengesahan Peraturan Perundangan Mengenai Penatagunaan Tanah Menyiapkan kebijakan layanan Penatagunaan Tanah Menyusun Rencana Pengembangan Penatagunaan Tanah Mengelola data Hasil penyelenggaraan penatagunaan tanah Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pemberian pertimbangan teknis pertanahan Melaksanakan layanan data dan informasi analisis penatagunaan tanah Melaksanakan Pembinaan dan Supervisi Penatagunaan Tanah Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan Penatagunaan Tanah Melaksanakan pengembangan metode dan teknik pelaksanaan dan layanan penatagunaan tanah 3.6. Peta Proses Bisnis Level 1 (Satu) Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian/Lembaga/ Badan Otorita PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROSES ATR/BPN 01.06 PENGADAAN TANAH DAN PENCADANGAN TANAH ATR/BPN 01.07 PENGEMBANGAN EKONOMI PERTANAHAN ATR/BPN 01.06.01 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah ATR/BPN 01.07.01 Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan ATR/BPN 01.07.02 Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan SUPPLIER/INPUT OUTPUT/CUSTOMER ATR/BPN 01.02 Penyelenggaraan Reforma Agraria Kementerian/Lembaga/ Badan Otorita ATR/BPN 07.01 Dukungan Manajemen Program Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan ATR/BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang ATR/BPN 01.04 Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan ATR/BPN 02.01 Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang ATR/BPN 01.05 Pengendalian, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ATR/BPN 02.02 Pengendalian dan Penertiban Ruang ATR/BPN 01.01 Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 07.09 Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 07.11 Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia ATR/BPN 07.01 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Program dan Kebijakan Data Lokasi Pengadaan Tanah Akademisi/LSM Masyarakat/Kelompok Masyarakat Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Data Lokasi Konsolidasi Tanah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota, Kebijakan dan Program, Data Transaksi Pertanahan Pemberdayaan, Pendampingan, dan Fasilitator Partisipasi, Usulan, Data Transaksi dan Penawaran Pertanahan NSPK, Peta Bidang ATR/BPN 07.02 Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerja Sama ATR/BPN 07.07 Pelaksanaan Perumusan, Harmonisasi Kebijakan, Pengesahan dan Penetapan Peraturan Perundangan Kantor Wilayah BPN/Kantor Pertanahan Data Penguasaan, Pemilikan, dan Penggunaan Tanah, Bahan Promosi dan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Pemerintath Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Badan Hukum (BUMN/ BUMD/BHMN/Swasta) Database spasial dan tekstual Konsolidasi Tanah dan Pemanfaatan Tanah Pemerintah Peta Nilai Tanah Informasi Nilai Asset Properti Kantor Wilayah BPN/ Kantor Pertanahan Database spasial dan tekstual Konsolidasi Tanah dan Pemanfaatan Tanah Pemerintah Data, Informasi (by address by name) Data, Informasi (pemegang HAT) Data, Informasi (penanganan kasus) Peta RTRW Data, Informasi pengendalian pemanfaatan ruang Pelatihan kegiatan penilaian tanah Data dan informas i kepegawaian, rencana, program dan anggaran kegiat an program Data dan Informas i hasil pe ngadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Badan Hukum (BUMN/ BUMD/BHMN/Swasta) Program, Kegiatan, Kerjasama, Data Penilaian Pengadaan Tanah ATR/BPN 07.09 Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Ruang Data Transaksi Pertanahan Data Nilai Tanah Data Nilai Tanah Dukungan Manajemen (Anggaran, SDM, Peraturan, Peralatan) Dukungan Manajemen (Anggaran, SDM, Peraturan, Peralatan) Dukungan Manajemen (Anggaran, SDM, Peraturan, Peralatan) Data Lokasi Pengadaan Tanah ATR/BPN 01.01 Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang Data/informasi nilai tanah sebagai das ar tarif pelayanan pertanahan, De sain Konsolidasi Tanah ATR/BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang ATR/BPN 01.02 Penyelenggaraan Reforma Agraria Data dan informas i Data/informasi nilai tanah sebagai das ar tarif pelayanan pertanahan, Berita acara hasil pene rapan desain konsolidasi tanah MOU, Kerja sama, Data dan informasi hasil pe ngadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Nilai tanah, Berita acara hasil penerapan desain Konsolidasi Tanah, Implementasi pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah (Bantuan Teknis) MOU, Kerja Sama, Data dan informas i has il pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Nilai tanah, Berita acara hasil pe nerapan desain Konsolidasi Tanah, Implementas i pe ngembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah (Bantuan Teknis) 3.6.1. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Pembinaan Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah Kementerian/Lembaga/Badan Otorita PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL ATR/BPN 01.06.01.01 Pembinaan dan Fasilitasi Pengadaan Tanah ATR/BPN 01.06.01.02 Penyusunan Data Lokasi Indikatif Pengadaan Tanah dan Pembangunan Basis Data Pengadaan Tanah ATR/BPN 01.06.01.03 Pencadangan Tanah SUPPLIER/INPUT OUTPUT/CUSTOMER ATR/BPN 01.06.03 Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan ATR/BPN 01.06.02 Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan ATR/BPN 07.01 Dukungan Manajemen Program Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Pelaksanaan anggaran kegiatan pembinaan organisasi dan pengelolaan kepegawaian Kebijakan/peraturan Data Konsolidasi Tanah Penilai Pertanahan, ZNT Kementerian/Lembaga/Badan Otorita Masyarakat/Pihak yang Berhak Pengaduan/Informasi PEMPROV/PEMKAB/PEMKOT/ BUMN/BUMD/BHMN Program/Informasi/ Permohonan Pengadaan Tanah ATR/BPN 01.02 Penyelenggaraan Reforma Agraria ATR/BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang ATR/BPN 01.04 Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan ATR/BPN 02.01 Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang ATR/BPN 01.01 Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang PROSES SUBPROSES ATR/BPN 01.06.01 PENGADAAN TANAH DAN PENCADANGAN TANAH TORA Hak Atas Tanah Pelimpahan Berkas Tata Ruang Peta Bidang Tanah ATR/BPN 01.06.03 Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan ATR/BPN 01.06.02 Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan ATR/BPN 07.01 Dukungan Manajemen Program Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Masyarakat/Pihak yang Berhak PEMPROV/PEMKAB/PEMKOT/ BUMN/BUMD/BHMN ATR/BPN 01.02 Penyelenggaraan Reforma Agraria ATR/BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang ATR/BPN 01.04 Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan ATR/BPN 02.01 Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang ATR/BPN 01.01 Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang Data/Informasi Data/Informasi Data/Informasi Data/Informasi Data/Informasi Data/Informasi Data/Informasi Data/Informasi Data/Informasi/ Hasil Pengadaan Tanah Data/Informasi/ Hasil Pengadaan Tanah Data/Informasi/ Hasil Pengadaan Tanah PETA RELASI ATR/BPN 01.06.01 PENGADAAN TANAH DAN PENCADANGAN TANAH ATR/BPN 01.06.01.01 Pembinaan dan Fasilitasi Pengadaan Tanah ATR/BPN 01.06.01.02 Penyusunan Data Lokasi Indikatif Pengadaan Tanah dan Pembangunan Basis Data Pengadaan Tanah ATR/BPN 01.06.01.03 Pencadangan Tanah/Bank Tanah Direktorat Jenderal Tata Ruang Sekretariat Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Penataan Agraria Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan Kementerian/Lembaga/ Badan Otorita Pegawai PEMPROV/PEMKAB/ PEMKOT/BUMN/BUMD/ BHMN Masyarakat/Pihak yang Berhak Direktorat Jenderal Tata Ruang Sekretariat Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Penataan Agraria Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan Kementerian/Lembaga/ Badan Otorita Pegawai PEMPROV/PEMKAB/ PEMKOT/BUMN/BUMD/ BHMN Masyarakat/Pihak yang Berhak Direktorat Jenderal Tata Ruang Sekretariat Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Penataan Agraria Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan Kementerian/Lembaga/ Badan Otorita Pegawai PEMPROV/PEMKAB/ PEMKOT/BUMN/BUMD/ BHMN Masyarakat/Pihak yang Berhak PEMPROV/PEMKAB/PEMKOT/BUMN/BUMD/BHMN Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Masyarakat/Pihak yang Berhak DirektoratJenderal TataRuang DirektoratJenderal Penanganan Sengketadan KonflikPertanahan DirektoratPenilaianTanah danEkonomi Pertanahan DirektoratJenderalPenetapanHak dan Pendaftaran Tanah DirektoratJenderalSurvei danPemetaanPertanahan dan Ruang DirektoratJenderalPenataanAgraria Penyusunan Norma Standar Prosedur Kebijakan Pembahasan dan penyusunan target/ rencana penetapan lokasi indikatif pengadaan tanah dalam RENSTRA Penyusunan Dokumen Rencana Penyusunan draft rencana Penetapan Lokasi Pendataan dalam sistem Pelaksanaan Analisa data lokasi Pengadaan Tanah Penyediaan data dan informasi data lokasi indikatif Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengumpulan data lokasi indikatif pengadaan tanah Kementerian/ Lembaga/ Badan Otorita SekretariatDirektoratJenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Pegawai Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pengadaan tanah PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 01.06.01.01 PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGADAAN TANAH PEMPROV/PEMKAB/PEMKOT/BUMN/BUMD/BHMN Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Masyarakat/Pihak yang Berhak DirektoratJenderal TataRuang DirektoratJenderal Penanganan Sengketadan KonflikPertanahan DirektoratPenilaianTanah danEkonomi Pertanahan DirektoratJenderalPenetapanHak dan Pendaftaran Tanah DirektoratJenderalSurvei danPemetaanPertanahan dan Ruang DirektoratJenderalPenataanAgraria Kementerian/ Lembaga/ Badan Otorita SekretariatDirektoratJenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Pegawai PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 01.06.01.02 PENYUSUNAN DATA LOKASI INDIKATIF PENGADAAN TANAH DAN PEMBANGUNAN BASIS DATA PENGADAAN TANAH Menyusun Norma Standar Prosedur Kebijakan Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan basis data pengadaan tanah Melaksanakan pengumpulan data fisik (manual) Melaksanakan digitalisasi dokumen pengadaan tanah Membangun database pengadaan tanah Melakukan integrasi, updating, pemeliharaan data Melakukan data analisis dan penyajian data PEMPROV/PEMKAB/PEMKOT/BUMN/BUMD/BHMN Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Masyarakat/Pihak yang Berhak DirektoratJenderal TataRuang DirektoratJenderal Penanganan Sengketadan KonflikPertanahan DirektoratPenilaianTanah danEkonomi Pertanahan DirektoratJenderalPenetapanHak dan Pendaftaran Tanah DirektoratJenderalSurvei danPemetaanPertanahan dan Ruang DirektoratJenderalPenataanAgraria Kementerian/ Lembaga/ Badan Otorita SekretariatDirektoratJenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Pegawai PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 01.06.01.03 PENCADANGAN TANAH Menyusun Norma Standar Prosedur Kebijakan Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan pencadangan tanah Melaksanakan kegiatan perencanaan program terkait pencadangan tanah Melaksanakan kegiatan penetapan lokasi dalam rangka memperoleh objek/lokasi pencadangan tanah Melaksanakan program pengembangan terhadap objek tanah yang ditetapkan dalam kegiatan pencadangan tanah Melaksanakan program pemanfaatan tanah yang ditetapkan sebagai objek/ lokasi pencadangan tanah Melaksanakan program pengamanan dan pemeliharaan tanah yang ditetapkan sebagai objek/ lokasi pencadangan tanah Melaksanakan program pendistribusian tanah yang ditetapkan sebagai objek/ lokasi pencadangan tanah kepada pengguna 3.6.2. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan OUTPUT/CUSTOMER INTERNAL OUTCOME  Meningkatkan produktivitas lahan pertanian  Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ekonomi Kantor Pertanahan OUTPUT/CUSTOMER EKSTERNAL Pemerintah Daerah Tk. Provinsi dan atau Tk. Kab/Kota, Badan Hukum (BUMN/D, BHMN, Swasta) ATR/BPN 07.09 Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Ruang Data Penguasaan, Pemilikan, dan Penggunaan Tanah Bahan Promosi dan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Pemberdayaan, Pendampingan, dan Fasilitator NSPK, Peta Bidang Data, Informasi (pemegang HAT) Data Penguasaan, Pemilikan, dan Penggunaan Tanah, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Kebijakan dan Program Partisipasi dan Usulan Berita Acara hasil penerapan desain Konsolidasi Tanah Berita acara hasil penerapan desain Konsolidasi Tanah ATR/BPN 01.01 Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang Desain Konsolidasi Tanah Berita Acara Hasil Penerapan Desain Konsolidasi Tanah Database spasial dan tekstual Konsolidasi Tanah Kerjasama, Program dan Kegiatan Kebijakan, Kerjasama, Program dan Kegiatan Kebijakan, Kerjasama, Program dan Kegiatan Kebijakan, Kerjasama, Program dan Kegiatan Dokumen Perencanaan Konsolidasi Tanah, MOU Masyarakat/Kelompok Masyarakat Kementerian/Lembaga Dokumen Perencanaan Konsolidasi Tanah MOU dan Kerja Sama, Implementasi pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah (Bantuan Teknis) MOU dan Kerja Sama, Implementasi pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah (Bantuan Teknis) MOU dan Kerja Sama, Implementasi pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah (Bantuan Teknis) ATR/BPN 01.07.01 PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH DAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN ATR/BPN 01.07.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Konsolidasi Tanah ATR/BPN 01.07.01.02 Penyusunan dan Penerapan Hasil Desain Konsolidasi Tanah ATR/BPN 01.07.01.03 Pengembangan Pertanahan dan Pemanfaatan Tanah SUPPLIER INTERNAL Kantor Wilayah BPN Kantor Pertanahan SUPPLIER EKSTERNAL Akademisi dan LSM Masyarakat/Kelompok Masyarakat Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ATR/BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang ATR/BPN 01.01 Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 07.02 Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerja Sama ATR/BPN 07.07 Pelaksanaan Perumusan, Harmonisasi Kebijakan, Pengesahan dan Penetapan Peraturan Perundangan Badan Hukum (BUMN/BUMD/ BHMN/Swasta) Kementerian PPN/BAPPENAS Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten Kota, Badan Hukum, Akademisi dan LSM, Masyarakat/Kelompok Masyarakat PETA RELASI ATR/BPN 01.07.01 PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH DAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN ATR/BPN 01.07.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Konsolidasi Tanah Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Biro Perencanaan dan Kerja Sama Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kantor Wilayah BPN Kantor Pertanahan ATR/BPN 01.07.01.02 Penyusunan dan Penerapan Hasil Desain Konsolidasi Tanah ATR/BPN 01.07.01.03 Pengembangan Pertanahan dan Pemanfaatan Tanah Kementerian/Lembaga Masyarakat/Kelompok Masyarakat Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Biro Hukum Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Biro Perencanaan dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Kantor Wilayah BPN Biro HukumAkademisi dan LSM Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Biro Perencanaan dan Kerja Sama Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Kementerian/Lembaga Badan Hukum (BUMN/ BUMD/BHMN/Swasta) PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 01.07.01.01 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN KONSOLIDASI TANAH Menyusun Norma Standar Prosedur Kebijakan Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program perencanaan dan kerjasama konsolidasi tanah Melakukan pemilihan lokasi perencanaan konsolidasi tanah Melaksanakan kegiatan pemetaan sosial dan analisis potensi kawasan perencanaan KT Melaksanakan visioning/ penyusunan Sket Awal Bidang Melakukan penandatangan- an kesepakatan pelaksanaan konsolidasi tanah Melakukan penetapan lokasi konsolidasi tanah Melakukan penyusunan dokumen perencanaan konsolidasi tanah Melakukan pengumpulan data spasial dan tekstual Dokumen Perencanaan konsolidasi tanah Menyediakan bahan promosi kegiatan Perencanaan Konsolidasi Tanah Melaksanakan Sosialisasi promosi kegiatan Perencanaan Konsolidasi Tanah Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil perencanaan konsolidasi tanah Verifikasi Dokumen Perencanaan dari pemangku kepentingan DirektoratJenderal Survei danPemetaan Pertanahan dan Ruang DirektoratJenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah KantorWilayah BPN Biro Hukum Biro Perencanaan dan Kerja Sama Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten /Kota Masyarakat/KelompokMasyarakat DirektoratKonsolidasiTanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian/ Lembaga Kantor Pertanahan PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 01.07.01.02 PENYUSUNAN DAN PENERAPAN HASIL DESAIN KONSOLIDASI TANAH Menyusun Norma Standar Prosedur Kebijakan Menyiapkan bahan pelaksanaan konsolidasi tanah Melaksanakan koordinasi berdasarkan dokumen perencanaan KT Melakukan pengumpulan data fisik dan data yuridis Melakukan penyusunan desain konsolidasi tanah berdasarkan hasil rekomendasi desain KT oleh akademisi dan LSM sesuai dengan kebutuhan masyarakat Menetapkan kesepakatan desain konsolidasi tanah melalui musyawarah desain Melakukan pelepasan HAT dan penegasan tanah objek KT Melaksanakan penerapan desain konsolidasi tanah (stacking out) Kantor Pertanahan Akademisidan LSM DirektoratJenderal Survei danPemetaan Pertanahan dan Ruang DirektoratJenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Biro Hukum Biro Perencanaan dan Kerja Sama Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota DirektoratKonsolidasiTanah dan Pengembangan Pertanahan Melakukan pengumpulan data spasial dan tekstual KT Menyediakan bahan promosi kegiatan Perencanaan Konsolidasi Tanah Melaksanakan sosialisasi promosi kegiatan Perencanaan Konsolidasi Tanah Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan konsolidasi tanah KantorWilayah BPN Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan konsolidasi tanah DirektoratJenderal Survei danPemetaanPertanahan dan Ruang DirektoratJenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Biro Perencanaandan Kerja Sama Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota Kementerian/ Lembaga Biro Hukum BadanHukum(BUMN/BUMD/BHMN/Swasta) Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 01.07.01.03 PENGEMBANGAN PERTANAHAN DAN PEMANFAATAN TANAH Menyusun Norma Standar Prosedur Kebijakan Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah Melakukan identifikasi kebutuhan sosialisasi dan promosi Melakukan pengumpulan data pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah Melaksanakan sosialisasi pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah Melakukan penandatanganan MOU dan PKS pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah Menyiapkan materi bahan sosialisasi pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah Pelaksanaan kerja sama pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah (Bantuan Teknis) Melakukan identifikasi kebutuhan basis data pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah 3.6.3. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan ATR/BPN 01.07.02.01 Penyediaan Informasi Nilai Tanah ATR/BPN 01.07.02.02 Pengembangan Penilaian ATR/BPN 01.07.02.03 Pemanfaatan Informasi Nilai Tanah OUTPUT/CUSTOMER ATR/BPN 01.01 Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang BUMN/BUMD PEMPROV/PEMKOT/PEMKAB/ PEMDES ATR/BPN 01.02 Penyelenggaraan Reforma Agraria PPAT MASYARAKAT ATR/BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Badan Informasi Geospasial Kementerian Dalam Negeri ATR/BPN 02.01 Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang ATR/BPN 07.09 Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Ruang MASYARAKAT PEMDA/PEMKAB/PEMKOT LEMBAGA KEUANGAN Notaris/PPAT PENILAI PUBLIK/KANTOR JASA PENILAI PUBLIK/ MAPPI ATR/BPN 02.01 Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang ATR/BPN 07.09 Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Ruang KEMENTERIAN/LEMBAGA/ BUMN Universitas/Akademisi MAPPI Badan Hukum Kementerian Keuangan ATR/BPN 07.10 Pelaksanaan Penelitian, Riset dan Inovasi ATR/BPN 07.11 Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Norma/Sistem/Prosedur/Ketentuan (NSPK)  Sistem Informasi Nilai Tanah  Sistem Informasi Penilai Pertanahan  Sistem Informasi Nilai Aset Properti  Aplikasi Penilaian Tanah  Bantuan Teknis Pemanfaatan Informasi Nilai Tanah (Pajak Atas Tanah)  Norma/Sistem/Prosedur/Ketentuan (NSPK)  Sistem Informasi Nilai Tanah  Sistem Informasi Nilai Aset Properti  Norma/Sistem/Prosedur/Ketentuan (NSPK)  Sistem Informasi Nilai Tanah  Sistem Informasi Penilai Pertanahan  Sistem Informasi Nilai Aset Properti  Aplikasi Penilaian Tanah  Norma/Sistem/Prosedur/Ketentuan (NSPK)  Sistem Informasi Nilai Tanah  Sistem Informasi Penilai Pertanahan  Sistem Informasi Nilai Aset Properti  Aplikasi Penilaian Tanah  Bantuan Teknis Pemanfaatan Informasi Nilai Tanah (Pajak Atas Tanah)  Sistem Informasi Nilai Tanah  Sistem Informasi Penilai Pertanahan  Sistem Informasi Nilai Aset Properti  Bantuan Teknis Pemanfaatan Informasi Nilai Tanah (Pajak Atas Tanah)  Sosialisasi  Bimbingan Teknis  Norma/Sistem/Prosedur/ Ketentuan (NSPK)  Sistem Informasi Nilai Tanah  Sistem Informasi Nilai Aset Properti  Sistem Informasi Penilai Pertanahan  Bantuan Teknis Pemanfaatan Informasi Nilai Tanah (Pajak Atas Tanah)  MoU/PKS  Sosialisasi  Bimbingan Teknis  Lisensi Penilai Pertanahan  Bimbingan Teknis  Sosialiasi  Sistem Informasi Nilai Tanah  Sistem Informasi Nilai Aset Properti  Sistem Informasi Nilai Tanah  Sistem Informasi Nilai Aset Properti  Sosialisasi Regulasi/Penyedia Portal Layanan Peta Dasar Pertanahan/ Peta Bidang Tanah Data Kepemilikan Tanah Peta Batas Kawasan RTRW Nasional/RDTRK Data Administrasi Peta Batas Hutan Data Infrastruktur dan Jaringan Data Transaksi/ Data Penilai Publik/ Tenaga Ahli Peta Administrasi/Citra Laporan Pendapatan Tahunan  RTRW/RDTRK  Kerja Sama  Data Objek Pajak (NOP)  Data Transaksi Pertanahan Data Transaksi Pertanahan  Kode Etik Penilai Indonesia/Standar Penilai Indonesia  Data Penilaian Properti  Pengembangan Aplikasi  Laporan Pendapatan Tahunan Metodologi/Pendapat Ahli Data Transaksi dan Penawaran  Sistem Informasi Nilai Tanah  Sistem Informasi Nilai Aset Properti  Sosialisasi SUPPLIER/INPUT PETA PROSES ATR/BPN 01.07.02 PENILAIAN TANAH DAN EKONOMI PERTANAHAN PETA RELASI ATR/BPN 01.07.02 PENILAIAN TANAH DAN EKONOMI PERTANAHAN ATR/BPN 01.07.02.01 Penyediaan Informasi Nilai Tanah ATR/BPN 01.07.02.02 Pengembangan Penilaian ATR/BPN 01.07.02.03 Pemanfaatan Informasi Nilai Tanah Direktorat Jenderal Penataan Agraria PUSDATIN Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Terkait Direktorat Jenderal Tata Ruang Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan PEMPROV/ PEMKOT/ PEMKAB Masyarakat BUMN/ BUMD Badan Hukum PUSDATIN Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan Universitas/Akademisi Masyarakat Penilai Pertanahan/KJPP Kementerian Terkait PEMPROV/ PEMKOT/ PEMKAB PPPSDM Direktorat Jenderal Penataan Agraria PUSDATIN Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Masyarakat Direktorat Jenderal Tata Ruang Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan PEMPROV/ PEMKOT/ PEMKAB BUMN/ BUMD Kementerian Terkait PPAT  Mengidentifikasi Kebutuhan Lokasi Survei Nilai Tanah  Mengembangkan Bentuk- Bentuk Kerja Sama di bidang penilaian tanah Melakukan Survei Nilai Tanah dan Pengolahan Data Nilai Tanah Melakukan Pembuatan Peta Nilai Tanah Memanfaatkan Nilai Tanah untuk PNBP Mengunggah Hasil ke dalam Portal Pelayanan Penilaian Tanah Melakukan Updating Nilai Tanah Memanfaatkan Nilai Tanah untuk referensi ganti rugi Pengadaan Tanah Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyediaan informasi nilai Portal Penilaian Tanah Melakukan Kerja Sama Pembuatan, Pembaruan, Pemanfaatan Peta Nilai Tanah PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 01.07.02.01 PENYEDIAAN INFORMASI NILAI TANAH SekretariatJenderal/PUSDATIN DirektoratJenderal Survei danPemetaanPertanahan dan Ruang DirektoratJenderalPenetapan Hak dan Pendaftaran Tanah DirektoratJenderalPenataan Agraria DirektoratJenderal Tata Ruang DirektoratPenilaianTanah danEkonomi Pertanahan PEMPROV/PEMKOT/PEMKAB Kementerian Terkait Masyarakat BUMN/BUMD PPAT Menyusun Norma Standar Prosedur Kebijakan Menyusun Norma Standar Prosedur Kebijakan Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan penilaian tanah Permohonan Lisensi Penilai Pertanahan Menyusun Database Penilai Pertanahan dan hasil penilaian Penilai Pertanahan Melakukan optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Nilai Tanah  Mengembangkan Metode, Model dan Aplikasi Penilaian Tanah serta pelayanan Lisensi dan pelayanan informasi nilai tanah  Menyiapkan bahan sosialisasi dan Bimbingan Teknis  Pengembangan SDM Penilaian Tanah Sistem Informasi Penilai Pertanahan dan hasil penilaian Penilai Pertanahan Memberikan bimbingan teknis dan sosialisasi Lisensi Penilai Pertanahan Portal Penilai Pertanahan Aplikasi Penilaian Tanah dan Pelayanan Informasi Menyusun materi bimbingan teknis dan sosialisasi SekretariatJenderal/PUSDATIN DirektoratPenilaianTanah dan Ekonomi Pertanahan PEMPROV/PEMKOT/PEMKAB Kementerian Terkait Masyarakat Universitas/ Akademisi Badan Hukum Penilai Pertanahan/ KJPP PPPSDM PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 01.07.02.02 PENGEMBANGAN PENILAIAN Menyusun Norma Standar Prosedur Kebijakan Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Melaksanakan pengumpulan data nilai tanah Melaksanakan pengolahan data dan analisis nilai tanah Mengidentifikasi Nilai Tanah untuk Kebijakan Perpajakan Menghasilkan data Nilai Tanah untuk kebijakan perpajakan Menyusun database nilai tanah untuk perpajakan Memanfaatkan nilai tanah untuk perpajakan Melaksanakan analisis nilai tanah sebagai indikator ekonomi pertanahan PPAT PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 01.07.02.03 PEMANFAATAN INFORMASI NILAI TANAH SekretariatJenderal/PUSDATIN DirektoratJenderal Survei danPemetaanPertanahan dan Ruang DirektoratJenderalPenetapan Hak dan Pendaftaran Tanah DirektoratJenderalPenataan Agraria DirektoratJenderal Tata Ruang DirektoratPenilaianTanah dan Ekonomi Pertanahan PEMPROV/PEMKOT/PEMKAB Masyarakat BUMN/BUMD Kementerian Terkait 3.7. Peta Proses Bisnis Level 1 (Satu) Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian/Lembaga ATR/BPN 02.02.01 Pengendalian Pemanfaatan Ruang ATR/BPN 02.02.02 Penertiban Pemanfaatan Ruang ATR/BPN 01.05.01 Pengendalian Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu OUTPUT/CUSTOMER ATR/BPN 01.02 Penyelenggaraan Reforma Agraria Kementerian/Lembaga ATR/BPN 01.05.02 Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah ATR/BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang ATR/BPN 01.04 Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan ATR/BPN 02.01 Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang ATR/BPN 01.06 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah ATR/BPN 01.01 Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 07.09 Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 07.11 Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia ATR/BPN 07.01 Dukungan Manajemen Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Subjek dan Objek Hak Atas Tanah Data Hak Atas Tanah, Data HGU habis Data dan informasi kasus sengketa, konflik dan perkara pertanahan Peta RTRW, Peta RTRN Data dan informasi pelaksanaan program pengadaan tanah Masyarakat/Badan Hukum PROSES ATR/BPN 02.02 PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN RUANG ATR/BPN 01.05 PENGENDALIAN PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH Peta dasar, peta bidang Kebijakan/peraturan perencanaan program dan anggaran, pembentukan organisasi dan manajemen kepegawaian Kebijakan/peraturan perencanaan program dan anggaran, pembentukan organisasi dan manajemen kepegawaian Data, informasi dan sosialisasi Pelatihan PPNS Tata Ruang Data dan informasi pengendalian penertiban ruang dan pengendalian penguasaan tanah SUPPLIER/INPUT 3.7.1. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang PETA SUB PROSES ATR/BPN 02.02.01 PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG ATR/BPN 02.02.01.01 Pengendalian Pemanfaatan Ruang ATR/BPN 02.02.01.02 Pengawasan Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota  Kementerian/Lembaga  Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota  Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota  Masyarakat  Kementerian/Lembaga  Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota ATR/BPN 02.02.02 Penertiban Pemanfaatan Ruang  Kementerian/Lembaga  Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota  Masyarakat  Peraturan Menteri PUPR 04/ 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai (beserta lampiran 1,2,3);  Data Infrastruktur Sumber Daya Air  Grand Design Penenyelamatan Ekosistem Danau Indonesia;  Buku Profil 15 Danau Prioritas;  Buku Gerakan Penyelamatan Danau (GERMADAN);  Rencana pengelelolaan Danau;  Data-data lain yang terkait. ATR/BPN 02.01 Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang  Rencana Tata Ruang (termasuk APZN, KUPZ, & PZ)  Pemanfaatan Ruang/ Pelaksanaan Rencana Tata Ruang  Bencana Alam yang Berdampak Besar Bencana Alam yang Berdampak Besar  NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang  Hasil Pengawasan Teknis  Kajian Teknis  Rekomendasi Penyeleasaian Kasus  Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang  NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang  Potret Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang SUPPLIER/INPUT CUSTOMER/OUTPUT  Pelaksanaan Pembinaan Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang  Insentif-Disinsentif, Perizinan dan Pertimbangan Teknis  Simpangan Pemanfaatan Ruang  Bentuk Insentif Oleh Pemerintah  Sertipikat SDEW ATR/BPN 02.01 Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang ATR/BPN 02.02.02 Penertiban Pemanfaatan Ruang PETA RELASI ATR/BPN 02.02.01 PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG ATR/BPN 02.02.01.01 Pengendalian Pemanfaatan Ruang ATR/BPN 02.02.01.02 Pengawasan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Masyarakat Pemerintah Daerah Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Kementerian Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Masyarakat DirektoratPenertiban Pemanfaatan Ruang DirektoratJenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Melakukan perumusan kebijakan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang Menetapkan laporan hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang Melaksanakan fasilitasi dan pendampingan pengendalian pemanfaatan ruang daerah Melaksanakan bimbingan teknis instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dan pemantauan evaluasi perwujudan RTR Daerah Kementerian PekerjaanUmum danPerumahan Rakyat KementerianLingkunganHidup danKehutanan Pemerintah Daerah Masyarakat Melaksanakan sosialisasi NSPK di bidang pengendalian pemanfaatan ruang Menyusun instrumen pengendalian pemanfaatan ruang Melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang SDEW di DAS dan pengelolaan data Direktorat PengendalianPemanfaatan Ruang PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 02.02.01.01 PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DirektoratPenertiban Pemanfaatan Ruang DirektoratJenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Melakukan perumusan kebijakan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang Menetapkan rekomendasi penyelesaian kasus pengendalian pemanfaatan ruang Melaksanakan implementasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah Kementerian PekerjaanUmum danPerumahan Rakyat KementerianLingkunganHidup danKehutanan Pemerintah Daerah Masyarakat Melaksanakan kegiatan potret kinerja penyelenggaraan penataan ruang Menetapkan laporan hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang Direktorat PengendalianPemanfaatan Ruang PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 02.02.01.02 PENGAWASAN PENATAAN RUANG 3.7.2. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang ATR/BPN 02.02.02.01 Penyelesaian sengketa dan konflik penataan ruang PETA SUBPROSES ATR/BPN 02.02.02 PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG Analisis/Kajian Awal (Identifikasi Tipologi Permasalahan) Pemerintah Daerah dan PPNS Penataan Ruang ATR/BPN 01.05 Pengendalian, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ATR/BPN 02.02 Pengendalian dan Penertiban Ruang ATR/BPN 02.01 Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang ATR/BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang ATR/BPN 01.01 Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 01.02 Penyelenggaraan Reforma Agraria SUPPLIER INPUT (DATA)  Hasil Pengawasan Taknis dan Pengawasan Khusus  Rencana tata ruang  Peta Dasar dan Tematik  Serta data sektoral lainnya Masyarakat Laporan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dan Sengketa Penataan Ruang OUTPUT (DATA) CUSTOMER Surat Rekomendasi Kepada Intansi/ Lembaga Berwenang NSPK Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang Hasil Penyelesaian Sengketa dari Pengadilan Berkas Lengkap Hasil Penyelidikan Laporan Hasil Audit  Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota  Masyarakat  KORWAS  Kejaksaan  Pengadilan ATR/BPN 02.02.02.02 penertiban dan penyelesaian pelanggaran pemanfaatan ruang Audit Tata Ruang Penyelesaian Sengketa melalui Keputusan Pengadilan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan Pengenaan Sanksi Administratif Penuntutan Pidana  Temuan Langsung Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dan Sengketa Penataan Ruang Sanksi Administratif  Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota  Masyarakat  Penyedia Layanan Publik  Pemerintah Daerah ATR/BPN 02.02.02.04 Pembianaan pelaksanaan penertiban Pemanfaatan Ruang ATR/BPN 02.02.02.03 Penyusunan NSPK dan Kebijakan Penertiban Pemanfaatan Ruang Pelaksanaan Pembinaan Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang ATR/BPN 02.01 Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang ATR/BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang PETA RELASI ATR/BPN 02.02.02 PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG ATR/BPN 02.02.02.01 Penyelesaian sengketa dan konflik penataan ruang ATR/BPN 02.02.02.02 penertiban dan penyelesaian pelanggaran pemanfaatan ruang PPNS Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemerintah Daerah KORWAS Lembaga Hukum Pemerintah Daerah Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang KORWAS Lembaga Hukum MasyarakatMasyarakat DirektoratPenertiban Pemanfaatan Ruang Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Melakukan perumusan kebijakan di bidang penertibandan penyelesaian pelanggaran pemanfaatan ruang Menetapkan laporan hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang Melaksanakan penyidikan terhadap kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang Melaksanakan bimbingan teknis instrumen penyidikan kasus pengendalian pemanfaatan ruang Pemerintah Daerah Masyarakat Melaksanakan peningkatan kapasitas dan kompetensi PPNS Penataan Ruang Melaksanakan fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan tugas PPNS Penataan Ruang Provinsi dan Daerah Membuat laporan hasil penyidikan kasus pelanggaran pemanfaatan ruang serta kasus sengketa dan konflik penataan ruang yang tertangani Direktorat PengendalianPemanfaatan Ruang KORWAS LembagaHukum PPNS PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 02.02.02.01 PENYELESAIAN SENGKETA DAN KONFLIK PENATAAN RUANG DirektoratPenertiban Pemanfaatan Ruang DirektoratJenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Melakukan perumusan kebijakan di bidang penertiban dan penyelesaian pelanggaran pemanfaatan ruang Menetapkan laporan hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penertiban dan penyelesaian pelanggaran pemanfaatan ruang Melaksanakan inventarisasi kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang KORWAS LembagaHukum Pemerintah Daerah Masyarakat Direktorat PengendalianPemanfaatan Ruang Menyiapkan surat rekomendasi kepada instansi dan lembaga berwenang PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 02.02.02.02 PENERTIBAN DAN PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG 3.7.3. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Pengendalian Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PETA SUBPROSES ATR/BPN 01.05.01 PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN, KEPULAUAN DAN WILAYAH TERTENTU ATR/BPN 01.02 Penyelenggaraan Reforma Agraria ATR/BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Daerah Kantor Wilayah BPN/ Kantor Pertanahan Kementerian Kelautan dan Perikanan Badan Informasi Geospasial ATR/BPN 07 Mewujudkan Tata Kelola Kelembagaan yang Kompetitif dan Berstandar Kepemerintahan yang Baik ATR/BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang Badan Informasi Geospasial ATR/BPN 02.01 Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang Kementerian PPN/ BAPPENAS ATR/BPN 01.04 Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Kementerian Pertanian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Luar Negeri Kementerian Dalam Negeri  Pemerintah Daerah  Kantor Wilayah BPN  Kantor Pertanahan Pemegang Hak/Masyarakat ATR/BPN 01.05 Pengendalian, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah  Data Pertanahan  SK Hak Atas Tanah Peta Luas Baku Sawah SK Izin Lokasi Buku Tanah  NSPK Bidang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Kepulauan dan Wilayah Terterntu  Pelaksanaan Pembinaan Bidang Pengendalian Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu  Data Pengendalian Hak Atas Tanah  NSPK Bidang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Kepulauan dan Wilayah Terterntu  Pelaksanaan Pembinaan Bidang Pengendalian Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu  Data Pengendalian Alih Fungsi Lahan  NSPK Bidang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Kepulauan dan Wilayah Terterntu  Pelaksanaan Pembinaan Bidang Pengendalian Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu  Data Pengedalian Penguasaan dan Pemilikan Kepualauan dan Wilayah Tertentu SUPPLIER/INPUT CUSTOMER/OUTPUT Kementerian Pertanian Kerja Sama Peta Lahan Tanah Pertanian Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Keuangan Kementerian PPN/BAPPENAS ATR/BPN 01.05.01.01 Pengendalian Hak Atas Tanah ATR/BPN 01.05.01.02 Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian ATR/BPN 01.05.01.03 Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah Pulau- Pulau Kecil ATR/BPN 01.05.01.04 Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah Wilayah Tertentu PETA RELASI ATR/BPN 01.05.01 PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN, KEPULAUAN DAN WILAYAH TERTENTU ATR/BPN 01.05.01.01 Pengendalian Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Direktorat Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu Kantor Wilayah BPN Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Penataan Agraria Direktorat Jenderal Tata Ruang Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Pemerintah Daerah Badan Informasi Geospasial Kementerian/ Lembaga Terkait Masyarakat ATR/BPN 01.05.01.02 Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Kantor Pertanahan Direktorat Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kantor Wilayah BPN Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Penataan Agraria Direktorat Jenderal Tata Ruang Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Menteri ATR/Kepala BPN Kementerian/ Lembaga Terkait Masyarakat/Pelaku Usaha ATR/BPN 01.05.01.03 Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Direktorat Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Direktorat Penatagunaan Tanah Direktorat Jenderal Tata Ruang Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian/ Lembaga Terkait Kantor Wilayah BPN/Kantor Pertanahan Pemerintah Daerah ATR/BPN 01.05.01.04 Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah Wilayah Tertentu Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tana Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Direktorat Penatagunaan Tanah Direktorat Jenderal Tata Ruang Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian/ Lembaga Terkait Kantor Wilayah BPN/Kantor Pertanahan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah LINTAS K/L  Menko Perekonomian  BIG  Kementan  Kementerian LHK LINTAS OPD  BAPPEDA  Dinas PU  Dinas Pertanian  Dinas Perizinan PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 01.05.01.01 PENGENDALIAN HAK ATAS TANAH DirektoratJenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan RuangMelakukan perumusan kebijakan Pengendalian HAT/DPAT, HGU Habis, Tanah Tidak Termanfaatkan dan Pelepasan Sebagian HAT Melakukan koordinasi dan tindak lanjut terhadap data penegasan HAT/DPAT, HGU Habis, Tanah Tidak Termanfaatkan dan Pelepasan Sebagian HAT Melakukan Koordinasi dalam rangka pengumpulan data potensi Pengendalian HAT/DPAT, HGU Habis, Tanah Tidak Termanfaatkan dan Pelepasan Sebagian HAT Direktorat PengendalianHak Tanah,Alih Fungsi Lahan, Kepulauandan Wilayah Tertentu Pemerintah Daerah Masyarakat DirektoratJenderalPenetapanHak dan Pendaftaran Tanah DirektoratJenderalPenataanAgraria DirektoratJenderal TataRuang DirektoratJenderal Penanganan Sengketa dan KonflikPertanahan Badan InformasiGeospasial Kementerian/ LembagaTerkait KantorWilayah BPN Kantor Pertanahan Melakukan kegiatan analisa terhadap hasil pengolahan data potensi Pengendalian HAT/DPAT, HGU Habis, Tanah Tidak Termanfaatkan dan Pelepasan Sebagian HAT Menyusun Rekomendasi Menetapkan laporan hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pengendalian HAT/DPAT, HGU Habis, Tanah Tidak Termanfaatkan dan Pelepasan Sebagian HAT Melakukan Pemantauan Lapangan HAT/ DPAT, HGU Habis, Tanah Tidak Termanfaatkan dan Pelepasan Sebagian HAT Melakukan kegiatan pengolahan data potensi Pengendalian HAT/DPAT, HGU Habis, Tanah Tidak Termanfaatkan dan Pelepasan Sebagian HAT PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 01.05.01.02 PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN Direktorat PengendalianHak Tanah,Alih Fungsi Lahan, Kepulauandan Wilayah Tertentu Melakukan perumusan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan Menetapkan laporan hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengendalian alih fungsi lahan Melakukan koordinasi dalam rangka pengumpulan data pengendalian alih fungsi lahan Melakukan kegiatan pengolahan data pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan nonpertanian DirektoratJenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Pemerintah Daerah Masyarakat/ PelakuUsaha DirektoratJenderalPenetapanHak dan Pendaftaran Tanah DirektoratJenderalPenataanAgraria DirektoratJenderal Tata Ruang Direktorat Jenderal Surveidan PemetaanPertanahan dan Ruang Kementerian/ LembagaTerkait KantorWilayah BPN Kantor Pertanahan Melakukan kegiatan analisa terhadap hasil pengolahan data pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan nonpertanian PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 01.05.01.02 PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH Menteri ATR/ Kepala BPN Masyarakat/Pelaku Usaha DirektoratJenderal Pengendalian danPenertiban Tanah dan Ruang Direktorat PengendalianHak Tanah,Alih Fungsi Lahan, Kepulauandan Wilayah Tertentu KantorWilayah BPN Kantor Pertanahan DirektoratJenderalPenataan Agraria DirektoratJenderal TataRuang LINTAS K/L  Menko Perekonomian  BIG  Kementan  Kementerian  LHK LINTAS OPD  BAPPEDA  Dinas PU  Dinas Pertanian  Dinas Perizinan Melakukan perumusan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan Kendali Mutu Verifikasi Lahan Sawah Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan Dan Ruang Analisis Melakukan Kordinasi Analisis Menetapkan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Pemantauan dan Evaluasi Alih Fungsi Lahan Sawah Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Alih Fungsi Lahan Sawah Identifikasi dan Integrasi Lahan Sawah Dilindungi ke dalam RTR Permohonan Alih Fungsi Lahan Sawah Identifikasi dan Integrasi Lahan Sawah Dilindungi ke dalam RTR Usulan Insentif/ Disinsentif Rekomendasi Alih Fungsi Lahan Sawah Menyiapkan Instrumen dan Peta Kerja Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah Pulau-Pulau Kecil Melaksanakan Koordinasi dengan stakeholder terkait Pengendalian penguasaan dan pemilikan tanah Pulau-Pulau Kecill Pengolahan Data dan Analisis hasil Pemantauan dan Evaluasi penguasaan dan pemilikan tanah di pulau-pulau kecil Basis Data (sistem pengendalian kepulauan dan wilayah tertentu yang berbasis teknologi digital) Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi penguasaan dan pemilikan tanah di pulau-pulau kecil Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Pemantauan dan Evaluasi Pulau-Pulau Kecil Menyusun Rekomendasi Menentukan lokasi pulau- pulau kecil yang akan dilakukan pengendalian penguasaan dan pemilikan tanahnya, khususnya:

a.Pulau kecil yang penguasaan- nya melebihi batas maksimum;
b.Pulau kecil yang dikuasai secara utuh;
c.Pulau kecil yang dikuasai asing dan terjadi penyelundupan hukum;
d.Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT);
e.Pulau-pulau kecil yang terancam hilang akibat kenaikan muka air laut, degradasi lingkungan dan bencana alam. Melakukan perumusan kebijakan pengendalian penguasaan dan pemilikan tanah pulau- pulau kecil PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 01.05.01.03 PENGENDALIAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH PULAU-PULAU KECIL Direktorat PengendalianHak Tanah ,Alih Fun gsi Lahan, Kepu lauandan Wilayah Tertentu DirektoratJen deral Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Pemerintah Daerah KantorWilayah BPN/KantorPertanahan DirektoratJen deralPenetapanHak dan Pendaftaran Tanah Direktorat Penatagu naan Tanah DirektoratJen deral Tata Ruang DirektoratJen deral Su rvei danPemetaanPertanahan dan Ruan g Kementerian /Lembaga Terkait SekretariatDirektoratJen deral Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Menyiapkan Instrumen dan Peta Kerja Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah Perbatasan dan Wilayah Pesisir Melaksanakan Koordinasi dengan stakeholder terkait Pengendalian penguasaan dan pemilikan tanah Perbatasan dan Wilayah Pesisir Pengolahan Data dan Analisis hasil Pemantauan dan Evaluasi penguasaan dan pemilikan tanah di Perbatasan dan Wilayah Pesisir Basis Data (sistem pengendalian kepulauan dan wilayah tertentu yang berbasis teknologi digital) Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi penguasaan dan pemilikan tanah di Perbatasan dan Wilayah Pesisir Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Pemantauan dan Evaluasi Perbatasan dan Wilayah Pesisir Menyusun Rekomendasi Menentukan lokasi pulau- pulau kecil yang akan dilakukan pengendalian penguasaan dan pemilikan tanahnya, khususnya di Perbatasan dan Wilayah Pesisir Melakukan perumusan kebijakan pengendalian penguasaan dan pemilikan tanah Perbatasan dan Wilayah Pesisir PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 01.05.01.04 PENGENDALIAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH WILAYAH TERTENTU Kementerian /Lembaga Terkait KantorWilayah BPN/KantorPertanahan Pemerintah Daerah Direktorat PengendalianPemanfaatan Ruang DirektoratPenertibanPenguasaan,Pemilikan danPenggunaan Tana SekretariatDirektoratJenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang DirektoratJenderal Survei danPemetaanPertanahan dan Ruang Direktorat Penatagunaan Tanah DirektoratJenderal TataRuang DirektoratJenderalPenetapanHak dan Pendaftaran Tanah 3.7.4. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah ATR/BPN 01.05.02.01 Pemutakhiran Data Potensi Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah ATR/BPN 01.05.02.02 Penertiban Penguasaan dan Pemilikan Tanah ATR/BPN 01.05.02.03 Penertiban Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah ATR/BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang Kantor Wilayah BPN/Kantor Pertanahan ATR/BPN 01.05.01 Pengendalian Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu Badan Informasi Geospasial  Kementerian ATR/BPN  K/L terkait  Kantor Wilayah BPN  Kantor Pertanahan  Pemegang Hak  Data Pertanahan  SK Hak Atas Tanah  Tanah Terindikasi Terlantar Buku Tanah  Data Penertiban Tanah Terlantar  Data Kemajuan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah  Data Pelanggaran Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah  Data Tanah Terlantar  Keputusan penetapan tanah terlantar  Keputusan pembatalan hak atas tanah  Keputusan/surat pengeluaran dari database/optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan tanah CUSTOMER/OUTPUT PETA SUBPROSES ATR/BPN 01.05.02 PENERTIBAN PENGUASAAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH  Keputusan Pembatalan Hak Terhadap Penguasaan Tanah Melebihi Ketentuan  Keputusan Penegasan Tanah Bekas Hak dan Tanah Bekas Kawasan Hutan Menjadi Tanah  Negara Tanah Negara Bekas Pelepasan Hak KANWIL/KANTAH SUPPLIER/INPUT  Data Hak Guna Usaha Berakhir  Data Kelebihan Batas Maksimum Luas Penguasaan Tanah  Data Kelebihan Batas Maksimum Penguasaan Bidang Tanah  Data Pelepasan Penguasaan dan Pelikan Tanah  Data Tanah Negara Bekas Kawasan Hutan  Data Pelanggaran Penguasaan dan Pemilikan Tanah PETA RELASI ATR/BPN 01.05.02 PENERTIBAN PENGUASAAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH ATR/BPN 01.05.02.01 Pemutakhiran Data Potensi Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah ATR/BPN 01.05.02.02 Penertiban Penguasaan dan Pemilikan Tanah Kantor Pertanahan Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kantor Wilayah BPN Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Penataan Agraria Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian/Lembaga Terkait ATR/BPN 01.05.02.03 Penertiban Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pemerintah Daerah Masyarakat/Pelaku Usaha Kantor Pertanahan Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kantor Wilayah BPN Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Penataan Agraria Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian/Lembaga Terkait Pemerintah Daerah Masyarakat/Pelaku Usaha Kantor Pertanahan Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kantor Wilayah BPN Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Penataan Agraria Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian/Lembaga Terkait Pemerintah Daerah Masyarakat/Pelaku Usaha PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 01.05.02.01 PEMUTAKHIRAN DATA POTENSI PENERTIBAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH KantorWilayah BPN Melakukan perumusan kebijakan pengumpulan data potensi penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Melakukan koordinasi bimbingan teknis dan supervisi kegiatan pengumpulan data potensi penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Menetapkan laporan hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Melakukan koordinasi dan harmonisasi kebijakan dalam rangka penyusunan dan penetapan kebijakan penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Melaksanakan pengumpulan data potensi penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah DirektoratPenertiban Penguasaan,Pemilikan dan Penggunaan Tanah DirektoratJenderal Pengendalian dan PenertibanTanah dan Ruang Kantor Pertanahan DirektoratJenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah DirektoratJenderalPenataan Agraria DirektoratJenderal Tata Ruang Kementerian/ Lembaga Terkait Pemerintah Daerah Masyarakat/ PelakuUsaha Melaksanakan analisa data potensi penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 01.05.02.02 PENERTIBAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH KantorWilayah BPN DirektoratPenertiban Penguasaan,Pemilikan dan Penggunaan Tanah DirektoratJenderal Pengendalian dan PenertibanTanah dan Ruang Kantor Pertanahan Melakukan perumusan kebijakan penertiban penguasaan dan pemilikan tanah Melakukan koordinasi bimbingan teknis dan supervisi kegiatan penertiban penguasaan dan pemilikan tanah Menetapkan Surat Keputusan penegasan tanah bekas hak dan tanah bekas kawasan hutan menjadi tanah Negara Menetapkan laporan hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penertiban penguasaan dan pemilikan tanahMelakukan tindak lanjut dan pemanfaatan data HGU berakhir, Kelebihan Maksimum pengusaan bidang tanah, pelepasan penguasaan dan pemilikan tanah, tanah negara bekas kawasan hutan dan pelanggaran penguasaan dan pemilikan tanah Menetapkan Surat Keputusan Pembatalan Hak terhadap penguasaan tanah melebihi ketentuan Menetapkan dan menginventarisasi data dan informasi tanah negara bekas pelepasan hak DirektoratJenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah DirektoratJenderalPenataan Agraria DirektoratJenderal Tata Ruang Kementerian /Lembaga Terkait Pemerintah Daerah Masyarakat/ PelakuUsaha PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 01.05.02.03 PENERTIBAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAHH KantorWilayah BPN DirektoratPenertiban Penguasaan,Pemilikan dan Penggunaan Tanah DirektoratJenderal Pengendalian dan PenertibanTanah dan Ruang Kantor Pertanahan DirektoratJenderalPenetapan Hak dan Pendaftaran Tanah DirektoratJenderalPenataan Agraria DirektoratJenderal PengadaanTanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian /Lembaga Terkait Pemerintah Daerah Masyarakat/ PelakuUsaha Melakukan perumusan kebijakan penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah Melakukan koordinasi bimbingan teknis dan supervisi kegiatan penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah Memberikan rekomendasi penertiban tanah terlantar serta kegiatan penertiban tanah terindikasi terlantar Menetapkan laporan hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah Melakukan koordinasi dalam rangka inventarisasi data tanah terindikasi terlantar Melaksanakan kegiatan penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah hasil pengendalian HGU habis, tanah tidak termanfaatkan dan pelepasan sebagian hak atas tanah Melakukan analisis dan memberikan rekomendasi peruntukan tanah Negara bekas tanah terlantar 3.8. Peta Proses Bisnis Level 1 (Satu) Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ATR/BPN 01.04.01 Penanganan sengketa pertanahan PETA PROSES ATR/BPN 01.04 PENANGANAN SENGKETA KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN ATR/BPN 01.04.02 Penanganan Perkara Pertanahan ATR/BPN 01.04.03 Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan ATR/BPN 01.07 Dukungan Manajemen Program Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan ATR/BPN 01.01 Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang ATR/BPN 01.05 Pengendalian, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ATR/BPN 02.02 Pengendalian dan Penertiban Ruang ATR/BPN 01.06 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah ATR/BPN 01.07 Pengembangan Ekonomi Pertanahan ATR/BPN 01.02 Penyelenggaraan Reforma Agraria Kantor Wilayah BPN Kantor Pertanahan Masyarakat/Perorangan Badan Hukum Swasta Badan Hukum Publik/ Instansi Pemerintah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SUPPLIER/INPUT ATR/BPN 01.01 Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang ATR/BPN 01.05 Pengendalian, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ATR/BPN 02.02 Pengendalian dan Penertiban Ruang ATR/BPN 01.02 Penyelenggaraan Reforma Agraria Kantor Wilayah BPN Kantor Pertanahan Masyarakat/Perorangan Badan Hukum Swasta Badan Hukum Publik/ Instansi Pemerintah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Data, Peta dan Informasi Kadaster Data yuridis, data Kepemilikan Hak Atas Tanah, Informasi Perolehan Hak Atas Tanah Dokumen pengaduan Dokumen pengaduan Dokumen pengaduan Dokumen pengaduan Rekomendasi penyelesaian kasus Rekomendasi penyelesaian kasus Rekomendasi penyelesaian kasus Rekomendasi penyelesaian kasus Rekomendasi penyelesaian kasus Rekomendasi penyelesaian kasus Surat Keputusan Pembatalan Surat Keputusan Pembatalan Surat Keputusan Pembatalan Surat Keputusan Pembatalan OUTPUT/CUSTOMER Komisi Informasi Publik Dokumen permohonan Komisi Informasi Publik Putusan Data, informasi dan rekomendasi pengendalian, penguasaan dan pemanfaatan tanah Data yuridis, data penerima ganti kerugian, informasi dan kebijakan terkait kegiatan pengadaan tanah dan pencadangan tanah Data, informasi dan kebijakan penyelenggaraan reforma agraria Data terkait tugas dan fungsi unit teknis Data terkait tugas dan fungsi unit teknis 3.8.1. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Penanganan Sengketa Perkara pengaduan PETA SUBPROSES ATR/BPN 01.04.01 PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN ATR/BPN 01.04.01.01 Penanganan Sengketa Penetapan dan Hak Pendaftaran Tanah ATR/BPN 01.04.01.02 Penanganan Sengketa Batas Bidang Tanah ATR/BPN 01.04.01.03 Penanganan Sengketa Penguasaan dan Pemilikan Tanah SUPPLIER/INPUT OUTPUT/CUSTOMER Permasalahan akibat kesalahan administrasi dan pelaksanaan tugas dan fungsi Dokumen Pengaduan Rekomendasi penyelesaian kasus, Surat Petunjuk Pembatalan dan Surat Penolakan Data Inventarisasi Kasus Pertanahan yang dilakukan Melalui Mediasi, Berita Acara Mediasi Surat Keputusan Pembatalan, Surat Petunjuk Penolakan ATR/BPN 01.01 Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang ATR/BPN 01.05 Pengendalian, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ATR/BPN 02.02 Pengendalian dan Penertiban Ruang ATR/BPN 01.06 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah ATR/BPN 01.07 Pengembangan Ekonomi Pertanahan ATR/BPN 01.02 Penyelenggaraan Reforma Agraria Kantor Wilayah BPN Kantor Pertanahan ATR/BPN 01.01 Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang ATR/BPN 01.05 Pengendalian, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ATR/BPN 02.02 Pengendalian dan Penertiban Ruang ATR/BPN 01.06 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah ATR/BPN 01.07 Pengembangan Ekonomi Pertanahan ATR/BPN 01.02 Penyelenggaraan Reforma Agraria Kantor Wilayah BPN Kantor Pertanahan Data, Peta dan Informasi kadaster Data yuridis, data kepemilikan Hak atas tanah, informasi perolehan hak atas tanah Data, informasi dan rekomendasi pengendalian, penguasaan dan pemanfaatan tanah Data yuridis, data penerima ganti kerugian, informasi dan kebijakan terkait kegiatan pengadaan tanah dan pencadangan tanah Data, informasi dan kebijakan penyelenggaraan reforma agraria Data terkait tugas dan fungsi unit teknis mediasi Data terkait tugas dan fungsi unit teknis Dokumen Pengaduan Dokumen Pengaduan Dokumen Pengaduan Tindak lanjut penanganan sengketa pertanahan Sosialisasi dan koordinasi Masyarakat/Perorangan Badan Hukum Swasta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Badan Hukum Publik/ Instansi Pemerintah Masyarakat/Perorangan Badan Hukum Swasta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Badan Hukum Publik/ Instansi Pemerintah PETA RELASI ATR/BPN 01.04.01 PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN ATR/BPN 01.04.01.01 Penanganan Sengketa Penetapan dan Hak Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kantor Wilayah BPN Kantor Pertanahan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Badan Hukum Swasta Masyarakat/ Perorangan Persekutuan Masyarakat Adat Badan Hukum Publik/ Instansi Pemerintah ATR/BPN 01.04.01.02 Penanganan Sengketa Batas Bidang Tanah Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kantor Wilayah BPN Kantor Pertanahan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Badan Hukum Swasta Masyarakat/ Perorangan Persekutuan Masyarakat Adat Badan Hukum Publik/ Instansi Pemerintah ATR/BPN 01.04.01.03 Penanganan Sengketa Penguasaan dan Pemilikan Tanah Kantor Pertanahan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Badan Hukum Swasta Masyarakat/ Perorangan Persekutuan Masyarakat Adat Badan Hukum Publik/ Instansi Pemerintah Kantor Wilayah BPN DirektoratJenderal PenangananSengketa dan Konflik Pertanahan KantorWilayah BPN Kantor Pertanahan Pembuatan Kebijakan Merumuskan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan sengketa, serta pembatalan/tindak lanjut penanganan sengketa Menyelenggarakan pengkajian dan identifikasi materi pengaduan Menyelenggarakan penyusunan telaah dan klasifikasi tipologi kasus secara periodik Menyelenggarakan inventarisasi, identifikasi dan pengolahan data dalam rangka pencegahan, penanganan dan penyelesaian sengketa Menyelenggarakan pemetaan masalah, menetapkan pokok masalah serta akar masalah sengketa Menyelenggara- kan bimbingan teknis dan supervisi Menyelenggara- kan pemantauan, evaluasi dan pelaporan DirektoratJenderalSurvei danPemetaanPertanahandan Ruang DirektoratJenderalPenetapanHak dan Pendaftaran Tanah DirektoratJenderalPenataanAgraria DirektoratJenderalPengadaanTanah dan Pengembangan Pertanahan DirektoratJenderal Pengendaliandan Penertiban Tanah dan Ruang BadanHukumSwasta BadanHukumPublik/Instansi Pemerintah PersekutuanMasyarakat Adat Masyarakat/Perorangan LembagaSwadaya Masyarakat (LSM) Menyelenggara- kan pembatalan hak Menyelenggara- kan gelar kasus PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 01.04.01.01 PENANGANAN SENGKETA PENETAPAN DAN HAK PENDAFTARAN TANAH ATR/BPN 01.04.01.02 PENANGANAN SENGKETA BATAS BIDANG TANAH ATR/BPN 01.04.01.03 PENANGANAN SENGKETA PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH 3.8.2. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Penanganan Perkara Pertanahan Rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil kajian putusan PROSES SUBPROSES ATR/BPN 01.04.02 PENANGANAN PERKARA PERTANAHAN ATR/BPN 01.04.02.01 Penanganan Perkara Perdata Pertanahan ATR/BPN 01.04.02.02 Penanganan Perkara TUN dan Tindak Lanjut Putusan Pengadilan ATR/BPN 01.04.02.03 Dokumentasi dan Pengkajian Perkara SUPPLIER/INPUT Komisi Informasi Publik Pengadilan Komisi Informasi Publik Dokumen Permohonan Dokumen Gugatan
1. 1.Jawaban atas gugatan
2. 2.Duplik
3. 3.Bukti
4. 4.Saksi
5. 5.Pemeriksaan setempat
6. 6.Kesimpulan
7. 7.Upaya Hukum (Memori/Kotra Memori) putusan pengadilan Koordinasi pelaksanaan penanganan perkara TUN Masyarakat/Perorangan Badan Hukum Swasta BADAN HUKUM PUBLIK/ INSTANSI PEMERINTAH Persekutuan Masyarakat Adat Masyarakat/Perorangan Badan Hukum Swasta Badan Hukum Publik/ Instansi Pemerintah Persekutuan Masyarakat Adat ATR/BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang ATR/BPN 01.05 Pengendalian, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ATR/BPN 02.02 Pengendalian dan Penertiban Ruang Putusan Dokumen Gugatan Dokumen Gugatan Dokumen Gugatan Putusan Pengadilan Pengadilan SK Pembatalan Putusan Pengadilan OUTPUT/CUSTOMER PETA RELASI ATR/BPN 01.04.02 PENANGANAN PERKARA PERTANAHAN ATR/BPN 01.04.02.01 Penanganan Perkara Perdata Pertanahan Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Badan Hukum Swasta Masyarakat/ Perorangan Badan Hukum Publik/ Instansi Pemerintah ATR/BPN 01.04.02.02 Penanganan Perkara TUN dan Tindak Lanjut Putusan Pengadilan Persekutuan Masyarakat Adat ATR/BPN 01.04.02.03 Dokumentasi dan Pengkajian Perkara Komisi Informasi Publik Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Badan Hukum Swasta Masyarakat/ Perorangan Badan Hukum Publik/ Instansi Pemerintah Persekutuan Masyarakat Adat Komisi Informasi Publik Badan Hukum Swasta Badan Hukum Publik/ Instansi Pemerintah Persekutuan Masyarakat Adat Masyarakat/ Perorangan Kantor PertanahanKantor Wilayah BPNKantor PertanahanKantor Wilayah BPN KantorWilayah BPN Kantor Pertanahan Menyiapkan bahan penyusunan pengkajian dan pemetaan obyek perkara hasil putusan pengadilan dalam rangka memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan pertanahan Menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan DirektoratJenderal PenangananSengketa dan Konflik Pertanahan BadanHukumPublik/Instansi Pemerintah DirektoratJenderalPenetapanHak dan Pendaftaran Tanah DirektoratJenderal Pengendalian dan PenertibanTanah dan Ruang BadanHukumSwasta PersekutuanMasyarakat Adat Masyarakat/Perorangan Komisi Informasi Publik Melakukan penyusunan laporan penelitian data fisik dan yuridis PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 01.04.02.01 PENANGANAN PERKARA PERDATA PERTANAHAN ATR/BPN 01.04.02.02 PENANGANAN PERKARA TUN DAN TINDAK LANJUT PUTUSAN PENGADILAN ATR/BPN 01.04.02.03 DOKUMENTASI DAN PENGKAJIAN PERKARA Menyiapkan bahan kebijakan di bidang penanganan dan penyelesaian perkara Melaksanakan kegiatan inventarisir permasalahan dan penghimpunan data perkara 3.8.3. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Direktorat Pencegahan dan Penanganan Sengketa Konflik pengaduan PROSES SUB PROSES ATR/BPN 01.04.03 PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KONFLIK PERTANAHAN ATR/BPN 01.04.03.01 Penanganan Konflik Kelompok Masyarakat dan Tanah Ulayat ATR/BPN 01.04.03.02 Konflik Instansi Pemerintah/ BUMN/BUMD ATR/BPN 01.04.03.03 Pencegahan dan Hubungan Kelembagaan SUPPLIER/INPUT OUTPUT/CUSTOMER Permasalahan akibat kesalahan administrasi dan pelaksanaan tugas dan fungsi Dokumen Pengaduan Rekomendasi penyelesaian kasus, Surat Petunjuk Pembatalan dan Surat Penolakan Data Inventarisasi Kasus Pertanahan yang dilakukan Melalui Mediasi, Berita Acara Mediasi Surat Keputusan Pembatalan, Surat Petunjuk Penolakan ATR/BPN 01.01 Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang ATR/BPN 01.05 Pengendalian, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ATR/BPN 02.02 Pengendalian dan Penertiban Ruang ATR/BPN 01.06 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah ATR/BPN 01.07 Pengembangan Ekonomi Pertanahan ATR/BPN 01.02 Penyelenggaraan Reforma Agraria Kantor Wilayah BPN Kantor Pertanahan ATR/BPN 01.01 Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang ATR/BPN 01.05 Pengendalian, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ATR/BPN 02.02 Pengendalian dan Penertiban Ruang ATR/BPN 01.06 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah ATR/BPN 01.07 Pengembangan Ekonomi Pertanahan ATR/BPN 01.02 Penyelenggaraan Reforma Agraria Kantor Wilayah BPN Kantor Pertanahan Data, Peta dan Informasi kadaster Data yuridis, data kepemilikan Hak atas tanah, informasi perolehan hak atas tanah Data, informasi dan rekomendasi pengendalian, penguasaan dan pemanfaatan tanah Data yuridis, data penerima ganti kerugian, informasi dan kebijakan terkait kegiatan pengadaan tanah dan pencadangan tanah Data, informasi dan kebijakan penyelenggaraan reforma agraria Data terkait tugas dan fungsi unit teknis mediasi Data terkait tugas dan fungsi unit teknis Dokumen Pengaduan Dokumen Pengaduan Dokumen Pengaduan Tindak lanjut penanganan sengketa pertanahan Sosialisasi dan koordinasi Masyarakat/Perorangan Badan Hukum Swasta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Badan Hukum Publik/ Instansi Pemerintah Masyarakat/Perorangan Badan Hukum Swasta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Badan Hukum Publik/ Instansi Pemerintah PETA RELASI ATR/BPN 01.04.03 PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KONFLIK PERTANAHAN ATR/BPN 01.04.03.01 Penanganan Konflik Kelompok Masyarakat dan Tanah Ulayat Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kantor Wilayah BPN Kantor Pertanahan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Badan Hukum Swasta Masyarakat/ Perorangan Persekutuan Masyarakat Adat Badan Hukum Publik/ Instansi Pemerintah ATR/BPN 01.04.03.02 Konflik Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kantor Wilayah BPN Kantor Pertanahan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Badan Hukum Swasta Masyarakat/ Perorangan Persekutuan Masyarakat Adat Badan Hukum Publik/ Instansi Pemerintah ATR/BPN 01.04.03.03 Pencegahan dan Hubungan Kelembagaan Kantor Pertanahan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Badan Hukum Swasta Masyarakat/ Perorangan Persekutuan Masyarakat Adat Badan Hukum Publik/ Instansi Pemerintah Kantor Wilayah BPN DirektoratJenderal PenangananSengketa dan Konflik Pertanahan KantorWilayah BPN Kantor Pertanahan Pembuatan Kebijakan Merumuskan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan konflik, serta pembatalan/tindak lanjut penanganan konflik Menyelenggarakan pengkajian dan identifikasi materi pengaduan Menyelenggarakan penyusunan telaah dan klasifikasi tipologi kasus secara periodik Menyelenggarakan inventarisasi, identifikasi dan pengolahan data dalam rangka pencegahan, penanganan dan penyelesaian konflik Menyelenggarakan pemetaan masalah, menetapkan pokok masalah serta akar masalah konflik Menyelenggara- kan bimbingan teknis dan supervisi Menyelenggara- kan pemantauan, evaluasi dan pelaporan DirektoratJenderalSurvei danPemetaanPertanahandan Ruang DirektoratJenderalPenetapanHak dan Pendaftaran Tanah DirektoratJenderalPenataanAgraria DirektoratJenderalPengadaanTanah dan Pengembangan Pertanahan DirektoratJenderal Pengendaliandan Penertiban Tanah dan Ruang BadanHukumSwasta BadanHukumPublik/Instansi Pemerintah PersekutuanMasyarakat Adat Masyarakat/Perorangan LembagaSwadaya Masyarakat (LSM) Menyelenggara- kan pembatalan hak Menyelenggara- kan gelar kasus PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 01.04.03.01 PENANGANAN KONFLIK KELOMPOK MASYARAKAT DAN TANAH ULAYAT ATR/BPN 01.04.03.02 KONFLIK INSTANSI PEMERINTAH/BUMN/BUMD ATR/BPN 01.04.03.03 PENCEGAHAN DAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN 3.9. Peta Proses Bisnis Level 1 (Satu) Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga (Internal) ATR/BPN 07.08.01 Pengawasan Internal Berbasis Risiko (Quality Assurance, Consulting dan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ATR/BPN 07.08.02 Penanganan Kasus Administratif dan Disiplin serta Penanganan Pengaduan ATR/BPN 07.08.03 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/Pembangunan Zona Integritas dan Dukungan Manajemen/ Pelaksanaan Tugas Teknis SUPPLIER/ INPUT OUTPUT/ CUSTOMER ATR/BPN 01.02 Penyelenggaraan Reforma Agraria Kebijakan/peraturan perencanaan program dan anggaran, pembentukan organisasi dan manajemen kepegawaian Kementerian/Lembaga Sektoral ATR/BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang ATR/BPN 01.04 Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan ATR/BPN 02.01 Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang ATR/BPN 01.05 Pengendalian, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ATR/BPN 02.02 Pengendalian dan Penertiban Ruang ATR/BPN 01.06 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah ATR/BPN 01.07 Pengembangan Ekonomi Pertanahan ATR/BPN 01.01 Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 07.01 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Aparat Penegak Hukum/ Satgas Saber Pungli Kementerian/Lembaga Fasilitator Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas APIP (Kementerian PANRB/BPKP/KPK) Kementerian/Lembaga Fasilitator Penanganan Pengaduan (APH/ OMBUDSMAN/SETNEG/KPK dan lain-lain) Kementerian/Lembaga (Eksternal) Dokumen Pelaporan Penanganan Pengaduan Hasl Penilaian Mandiri Hasil Pemeriksaan/ Audit Kasus/Investigatif Hasil Pelaksanaan Pengawasan Internal/ Assurance (Audit, Reviu dan Evaluasi) Dokumen Perencanaan,Hasil Pemantauan dan evaluasi program, laporan keuangan, laporan BMN, data pegawai, Data penanganan pengaduan, draft kebijakan Dokumen Perencanaan,Hasil Pemantauan dan evaluasi program, laporan keuangan, laporan BMN, data pegawai, Data penanganan pengaduan, draft kebijakan Dokumen Perencanaan,Hasil Pemantauan dan evaluasi program, laporan keuangan, laporan BMN, data pegawai, Data penanganan pengaduan, draft kebijakan Dokumen Perencanaan,Hasil Pemantauan dan evaluasi program, laporan keuangan, laporan BMN, data pegawai, Data penanganan pengaduan, draft kebijakan Dokumen Perencanaan,Hasil Pemantauan dan evaluasi program, laporan keuangan, laporan BMN, data pegawai, Data penanganan pengaduan, draft kebijakan Dokumen Perencanaan,Hasil Pemantauan dan evaluasi program, laporan keuangan, laporan BMN, data pegawai, Data penanganan pengaduan, draft kebijakan Pertukaran data/informasi, harmonosasi regulasi dan kebijakan, assessment dan asistensi, pelimpahan penanganan kasus PETA PROSES ATR/BPN 07.08 PENGELOLAAN SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 3.9.1. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Inspektorat Wilayah Kementerian/Lembaga (Internal) SUPPLIER/ INPUT OUTPUT/ CUSTOMER ATR/BPN 01.02 Penyelenggaraan Reforma Agraria Kebijakan/peraturan perencanaan program dan anggaran, pembentukan organisasi dan manajemen kepegawaian Kementerian/Lembaga Sektoral ATR/BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang ATR/BPN 01.04 Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan ATR/BPN 02.01 Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang ATR/BPN 01.05 Pengendalian, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ATR/BPN 02.02 Pengendalian dan Penertiban Ruang ATR/BPN 01.06 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah ATR/BPN 01.07 Pengembangan Ekonomi Pertanahan ATR/BPN 01.01 Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 07.01 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Aparat Penegak Hukum/ SATGAS SABER PUNGLI Aparat Pemeriksa Eksternal (BPK/BPKP) dan Kementerian/Lembaga Mitra (Kementerian Keuangan/ Kementerian PANRB/BPKP dan lain-lain) Kementerian/Lembaga Fasilitator Penanganan Pengaduan (APH/ OMBUDSMAN/SETNEG/KPK dan lain-lain) Kementerian/Lembaga (Eksternal) Dokumen Pelaporan Penanganan Pengaduan Hasl Audit/Reviu/ Pendampingan Hasil Pemeriksaan/ Audit Kasus/Investigatif Hasil Pelaksanaan Pengawasan Internal/ Assurance (Audit, Reviu dan Evaluasi) Dokumen Perencanaan,Hasil Pemantauan dan evaluasi program, laporan keuangan, laporan BMN, data pegawai, Data penanganan pengaduan, draft kebijakan Dokumen Perencanaan,Hasil Pemantauan dan evaluasi program, laporan keuangan, laporan BMN, data pegawai, Data penanganan pengaduan, draft kebijakan Dokumen Perencanaan,Hasil Pemantauan dan evaluasi program, laporan keuangan, laporan BMN, data pegawai, Data penanganan pengaduan, draft kebijakan Dokumen Perencanaan,Hasil Pemantauan dan evaluasi program, laporan keuangan, laporan BMN, data pegawai, Data penanganan pengaduan, draft kebijakan Dokumen Perencanaan,Hasil Pemantauan dan evaluasi program, laporan keuangan, laporan BMN, data pegawai, Data penanganan pengaduan, draft kebijakan Dokumen Perencanaan,Hasil Pemantauan dan evaluasi program, laporan keuangan, laporan BMN, data pegawai, Data penanganan pengaduan, draft kebijakan Pertukaran data/informasi, harmonosasi regulasi dan kebijakan, assessment dan asistensi, pelimpahan penanganan kasus PETA SUBPROSES ATR/BPN 07.08.01 PENGAWASAN INTERNAL BERBASIS RISIKO (QUALITY ASSURANCE, CONSULTING DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) ATR/BPN 07.08.01.01 Pelaksanaan Audit ATR/BPN 07.08.01.02 Pelaksanaan Reviu ATR/BPN 07.08.01.03 Pelaksanaan Evaluasi ATR/BPN 07.08.01.04 Jasa Konsultasi Atas Implementasi SPIP, SAKIP dan Penyusunan Laporan Keuangan ATR/BPN 07.08.01.05 Pendampingan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional ATR/BPN 07.08.01.06 Pendampingan Pemeriksaan Eksternal (BPK, BPKP dan lain-lain) dan Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut ATR/BPN 07.08.01.06 Konsultansi Bidang Pertanahan, Tata Ruang dan Lainnya PETA RELASI ATR/BPN 07.08.01 PENGAWASAN INTERNAL BERBASIS RISIKO (QUALITY ASSURANCE, CONSULTING DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) ATR/BPN 07.08.01 Pengawasan Internal Berbasis Risiko (Quality Assurance, Consulting dan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Sekretariat Jenderal/ Direktorat Jenderal Seluruh Satuan Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kementerian Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi KementerianDalam Negeri Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Badan PemeriksaKeuangan Kementerian Keuangan SeluruhSatuan Kerja Pemerintah Daerah Melaksanakan Pengawasan Internal/ Quality Assurance Baik dalam bentuk Audit, Reviu dan Evaluasi SekretariatJenderal/DirektoratJenderal Perumusan Strategi, Regulasi, Program dan Kebijakan menindaklanjuti hasil Pemeriksaan internal
8. 1.Melaksanakan Koordinasi dan Pendampingan dalam rangka pemeriksaan eksternal (BPK dan BPKP)
9. 2.Koordinasi dalam rangka penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK dan BPKP)
10. 3.Asistensi, mentoring dan pendampingan dalam memenuhi level kapabilitas APIP Koordinasi, Penyampaian dan Tindak lanjut atas hasil pengawasan internal khususnya dalam fungsi reviu dan evaluasi Pemberian jasa konsultasi dari perspektif pengawasan terhadap permasalahan agraria/pertanahan, tata ruang dan implementasi SPIP Asistensi, mentoring dan pendampingan bagi APIP dan satker dalam memenuhi level maturitas SPIP PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 07.08.01 PENGAWASAN INTERNAL BERBASIS RISIKO (QUALITY ASSURANCE, CONSULTING DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) 3.9.2. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Inspektorat Bidang Investigasi Kementerian/Lembaga (Internal) SUPPLIER/ INPUT OUTPUT/ CUSTOMER ATR/BPN 01.02 Penyelenggaraan Reforma Agraria Kebijakan/peraturan perencanaan program dan anggaran, pembentukan organisasi dan manajemen kepegawaian Kementerian/Lembaga Sektoral ATR/BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang ATR/BPN 01.04 Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan ATR/BPN 02.01 Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang ATR/BPN 01.05 Pengendalian, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ATR/BPN 02.02 Pengendalian dan Penertiban Ruang ATR/BPN 01.06 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah ATR/BPN 01.07 Pengembangan Ekonomi Pertanahan ATR/BPN 01.01 Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 07.01 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Aparat Penegak Hukum/ SATGAS SABER PUNGLI Aparat Pemeriksa Eksternal (BPK/BPKP) dan Kementerian/Lembaga Mitra (Kementerian Keuangan/ Kementerian PANRB/BPKP dan lain-lain) Kementerian/Lembaga Fasilitator Penanganan Pengaduan (APH/ OMBUDSMAN/SETNEG/KPK dan lain-lain) Kementerian/Lembaga (Eksternal) Dokumen Pelaporan Penanganan Pengaduan Hasl Audit/Reviu/ Pendampingan Hasil Pemeriksaan/ Audit Kasus/Investigatif Hasil Pelaksanaan Pengawasan Internal/ Assurance (Audit, Reviu dan Evaluasi) Dokumen Perencanaan,Hasil Pemantauan dan evaluasi program, laporan keuangan, laporan BMN, data pegawai, Data penanganan pengaduan, draft kebijakan Dokumen Perencanaan,Hasil Pemantauan dan evaluasi program, laporan keuangan, laporan BMN, data pegawai, Data penanganan pengaduan, draft kebijakan Dokumen Perencanaan,Hasil Pemantauan dan evaluasi program, laporan keuangan, laporan BMN, data pegawai, Data penanganan pengaduan, draft kebijakan Dokumen Perencanaan,Hasil Pemantauan dan evaluasi program, laporan keuangan, laporan BMN, data pegawai, Data penanganan pengaduan, draft kebijakan Dokumen Perencanaan,Hasil Pemantauan dan evaluasi program, laporan keuangan, laporan BMN, data pegawai, Data penanganan pengaduan, draft kebijakan Dokumen Perencanaan,Hasil Pemantauan dan evaluasi program, laporan keuangan, laporan BMN, data pegawai, Data penanganan pengaduan, draft kebijakan Pertukaran data/informasi, harmonosasi regulasi dan kebijakan, assessment dan asistensi, pelimpahan penanganan kasus PETA SUBPROSES ATR/BPN 07.08.02 PENANGANAN KASUS ADMINISTRATIF DAN DISIPLIN SERTA PENANGANAN PENGADUAN ATR/BPN 07.08.02.01 Pelaksanaan Audit Investigasi ATR/BPN 07.08.02.02 Pelaksanaan Surveillance dan Intelejen ATR/BPN 07.08.02.03 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kejahatan Keuangan Lainnya di Lingkungan Kementerian ATR/ BPN ATR/BPN 07.08.02.04 Pemberian Jasa Konsultasi di Bidang Penanganan Kasus Disiplin dan Administrasi ASN PETA RELASI ATR/BPN 07.08.02 PENANGANAN KASUS ADMINISTRATIF DAN DISIPLIN SERTA PENANGANAN PENGADUAN ATR/BPN 07.08.02 Penanganan Kasus Administratif dan Disiplin serta Penanganan Pengaduan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Aparatur Penegak Hukum dan OMBUDSMAN Seluruh Satuan Kerja Badan Pemeriksa Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Masyarakat Seluruh Satuan Kerja Badan PemeriksaKeuangan Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan AparaturPenegak Hukum dan OMBUDSMAN Badan Kepegawaian Negara
11. 1.Koordinasi dan kerja sama tukar menukar informasi kasus/ pengaduan untuk ditangani atau dilimpahkan ke APIP
12. 2.Pemberian bantuan teknis dan nonteknis dalam investigasi kasus
13. 3.Koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas ad hoc pemberantasan pungli dan penanganan WBS Pelaksanaan investigasi intelijen dan surveillance Kegiatan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN Kerja sama di bidang investigasi khususnya di bidang pengembangan kompetensi SDM di bidang investigasi dan perhitungan kerugian negara Kerja sama di bidang penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang memerlukan Audit Investigasi Rekomendasi dan tindak lanjut penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi administratif PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 07.08.02 PENANGANAN KASUS ADMINISTRATIF DAN DISIPLIN SERTA PENANGANAN PENGADUAN 3.9.3. Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga SUPPLIER/ INPUT OUTPUT/ CUSTOMER ATR/BPN 07.02 Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerja Sama ATR/BPN 07.03 Pembinaan Administrasi, Pengelolaan Keuangan dan BMN ATR/BPN 02.01 Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang ATR/BPN 01.05 Pengendalian, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ATR/BPN 02.02 Pengendalian dan Penertiban Ruang PETA SUBPROSES ATR/BPN 07.08.03 PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI/PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DAN DUKUNGAN MANAJEMEN/PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS Pegawai ATR/BPN 07.04 Penataan Organisasi dan Pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia ATR/BPN 01.02 Penyelenggaraan Reforma Agraria ATR/BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang ATR/BPN 01.04 Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan ATR/BPN 01.06 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah ATR/BPN 01.07 Pengembangan Ekonomi Pertanahan ATR/BPN 01.01 Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang Kementerian/Lembaga Pegawai ATR/BPN 07.07 Pelaksanaan Perumusan, Harmonisasi Kebijakan, Pengesahan dan Penetapan Peraturan Perundangan ATR/BPN 07.09 Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 07.08 Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan ATR/BPN 07.06 Penyelenggaraan Pemberian Informasi Publik dan Hubungan Masyarakat ATR/BPN 07.05 Pengelolaan Administrasi Umum, serta Dukungan Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Teknis ATR/BPN 07.08.03.01 Pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana ATR/BPN 07.08.03.02 Fasilitasi Penyusunan Rancangan Perundang- undangan ATR/BPN 07.08.03.03 Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana, Program, dan Anggaran, Fasilitasi Administrasi Kerjasama serta Evaluasi dan Pelaporan ATR/BPN 07.08.03.04 Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Informasi ATR/BPN 07.03.03.05 Pengelolaan Urusan Keuangan dan Barang Milik Negara ATR/BPN 07.03.03.06 Pengelolaan Urusan Umum dan Rumah Tangga ATR/BPN 07.03.03.07 Pelaksanaan Evaluasi dan Pengelolaan Data Informasi Pengawasan Kebijakan/peraturan pelaksanaan kegiatan Renstra, Renja, RKAKL, DIPA anggaran pelaksanaan kegiatan teknis Target Kinerja Kebijakan/peraturan pelaksanaan kegiatan manajemen SDM Kerja Sama, rekomendasi, koordinasi Pembinaan dan pengawasan kinerja ATR/BPN 07.08.03.08 Pelaksana Area Perubahan Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi ATR/BPN 07.08.03.09 Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Pembangunan Zona Integritas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis PETA RELASI ATR/BPN 07.08.03 PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI/PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DAN DUKUNGAN MANAJEMEN/PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS ATR/BPN 07.08.03 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/Pembangunan Zona Integritas dan Dukungan Manajemen/ Pelaksanaan Tugas Teknis Sekretariat Jenderal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Seluruh Satuan Kerja Kementerian Keuangan Sekretariat Jenderal Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian Negara Seluruh Satuan Kerja
14. 1.Koordinasi pelaksanaan fungsi di bidang perenacanaan dan pelaksanaan anggaran, ketata usahaan, rumah tangga, kepegawaian, evaluasi dan penyusunan produk hukum dan peraturan perundang-undangan
15. 2.Pengembangan Kompetensi SDM
16. 3.Pengelolaan data hasil pengawasan dan Pengembangan sistem informasi pengawasan Penyampaian, koordinasi hasil evaluasi kinerja dan ikhtisar hasil pengawasan Pengembangan kompetensi SDM Pengawasan dan pembinaan jabatan fungsional auditor Koordinasi pelayanan kepegawaian Pelaksanaan pembangunan dan penilaian mandiri Zona Integritas Koordinasi penilaian mendiri pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan kementerian ATR/BPN (termasuk seluruh unit Eselon I)
17. 1.Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan ZI
18. 2.Pendampingan dalam penilaian RB dan ZI Kementerian Keuangan Koordinasi pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan PETA LINTAS FUNGSI ATR/BPN 07.08.03 PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI/PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DAN DUKUNGAN MANAJEMEN/PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ttd. SOFYAN A. DJALIL LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 4.1 Peta Proses Bisnis Level 1 (Satu) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PETA PROSES BPN 01 PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERTANAHAN WILAYAH BPN 01.03 Penyelenggara Reforma Agraria Wilayah BPN 01.02 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang Wilayah BPN 01.04 Pengadaan Tanah, Pencadangan Tanah dan Pengembangan Ekonomi Pertanahan Wilayah BPN 01.05 Pengendalian, Penguasaan, Pemanfaatan Tanah dan Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Wilayah BPN 01.01 Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang Wilayah Kementerian/Lembaga SUPPLIER/INPUT ATR/BPN 01.02 Penyelenggaraan Reforma Agraria Kebijakan/peraturan perencanaan program dan anggaran, pembentukan organisasi dan manajemen kepegawaian ATR/BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang ATR/BPN 01.04 Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan ATR/BPN 01.05 Pengendalian, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ATR/BPN 02.02 Pengendalian dan Penertiban Ruang ATR/BPN 02.01 Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang ATR/BPN 01.06 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah ATR/BPN 01.07 Pengembangan Ekonomi Pertanahan Kebijakan/peraturan perencanaan program dan anggaran kegiatan penyelenggaraan reforma agraria nasional Kebijakan/peraturan perencanaan program dan anggaran kegiatan penyelenggaraan kepastian hak atas tanah nasional Kebijakan/peraturan perencanaan program dan anggaran kegiatan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan nasional Kebijakan/peraturan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional Kebijakan/peraturan perencanaan program dan anggaran kegiatan pengadaan tanah dan pencadangan tanah nasional Kebijakan/peraturan perencanaan program dan anggaran kegiatan pengendalian, penguasaan dan pemanfaatan tanah nasional ATR/BPN 01.01 Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 07.01 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Dokumen perencanaan, hasil pemantauan dan evaluasi program, laporan keuangan, laporan BMN, data pegawai, Data penanganan pengaduan, draft kebijakan ATR/BPN 01.06 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah ATR/BPN 01.07 Pengembangan Ekonomi Pertanahan ATR/BPN 01.05 Pengendalian, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ATR/BPN 02.02 Pengendalian dan Penertiban Ruang Koordinasi, data dan informasi kegiatan pengadaan dan pencadangan tanah wilayah Koordinasi, data dan informasi kegiatan pengendalian, penguasaan dan pemanfaatan tanah wilayah Kebijakan/peraturan perencanaan program dan anggaran kegiatan penyediaan peta dasar geospasial tematik nasional OUTPUT/CUSTOMER Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah ATR/BPN 07.09 Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 07.11 Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia ATR/BPN 07.01 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Data pegawai, data kebutuhan diklat, data kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai Data dan informasi layanan pertanahan wilayah Dokumen perencanaan, hasil pemantauan dan evaluasi program, laporan keuangan, laporan BMN, data pegawai, data penanganan pengaduan, draft kebijakan ATR/BPN 01.02 Penyelenggaraan Reforma Agraria ATR/BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang ATR/BPN 01.04 Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Koordinasi, data dan informasi pelaksanaan kegiatan reforma agraria wilayah Koordinasi, data dan informasi pelaksanaan kegiatan pemberian kepastian hak atas tanah wilayah Koordinasi, data dan informasi penanganan SKP wilayah BPN.01.06 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Wilayah BPN.01.07 Pelaksanaan Koordinasi, Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan Daerah Koordinasi, kebijakan di bidang pertanahan wilayah PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PETA SUBPROSES BPN 01.01 PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DASAR GEOSPASIAL TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG WILAYAH SUPPLIER/INPUT OUTPUT/CUSTOMER BPN 01.01.04 Penyediaan Data Penunjang Kawasan Hutan dan APL BPN 01.01.01 Penyediaan Data Dan Informasi Spasial Berbasis Wilayah BPN 01.01.05 Peningkatan Cakupan, Penyediaan Tema Informasi Peta Geospasial Tematik BPN 01.01.02 Peningkatan Cakupan, Informasi dan Reabilitas Peta Kadastral BPN 01.01.06 Penyediaan Informasi Luas Bidang Tanah Tervalidasi BPN 01.01.03 Pembinaan Surveyor Kadastral dan Jabatan Fungsional Penata Kadastral Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah Badan Informasi Geospasial Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lembaga Keuangan ATR/BPN 01.01 Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 07.09 Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 07 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas ATR/BPN 02.01 Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah ATR/BPN 01.01 Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 07.09 Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang ATR/BPN 01.02 Penyelenggaran Reforma Agraria ATR/BPN 01.04 Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Kebijakan/Peraturan perencanaan program dan anggaran, data dasar CSRT Tegak SK Kawasan Hutan, Data luas Kawasan hutan Kebijakan penggunaan anggaran/biaya Kebijakan Kebijakan/ Peraturan, Petunjuk Teknis, SOP, NSPK, Standar penggunaan peralatan Kebijakan Kebijakan/ Peraturan prosedur pengumpulan data dan penyampaian informasi Peta Kebijakan Kebijakan/ Peraturan perencanaan program dan anggaran Lokasi rencana RDTR, KSN, RTRW Jumlah tema informasi geospasial tematik Cakupan satuan ruang yang terpetakan Laporan hasil pembinaan teknis surveyor berlisensi Data Panjang Batas Kawasan hutan Cakupan luas peta tematik kawasan Bahan data peta bidang sebagai penunjang penanganan sengketa konflik dan perkara pertanahan PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PETA SUBPROSES BPN 01.02 KEPASTIAN HAK ATAS TANAH DAN RUANG WILAYAH SUPPLIER/INPUT OUTPUT/CUSTOMER BPN 01.02.01 Pelaksanaan Pemberian Kepastian dan Perlindungan Hak Atas Tanah BPN 01.02.04 Pelaksanaan Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Ruang Atas dan Ruang Bawah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD BPN 01.02.02 Peningkatan Kemudahan Investasi (Registering Property dalam EoDB) Wilayah BPN 01.02.05 Pelaksanaan Pengaturan Tanah Komunal, dan Tanah Ulayat Wilayah BPN 01.02.03 Pelaksanaan Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Ruang Atas dan Ruang Bawah Badan Hukum dan Perorangan ATR/BPN 01.01 Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 02.01 Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang Masyarakat Adat Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah Masyarakat, Badan Hukum Publik/Instansi Pemerintah ATR/BPN 07.09 Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 01.04 Penanganan Sengketa Konflik dan perkara pertanahan ATR/BPN 01.04 Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah ATR/BPN 01.02 Penyelenggaraan Reforma Agraria ATR/BPN 07.09 Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 01.06 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah ATR/BPN 01.07 Pengembangan Ekonomi Pertanahan Data, Peta Bidang Tanah dan Informasi Kadaster Data, informasi dan kebijakan penyelenggaraan perencanaan tata ruang Data dan Informasi terkait keberadaan masyarakat adat Surat Keputusan, kebijakan terkait pemberian hak atas tanah, rekomendasi, kebijakan terkait perizinan dalam pemberian hak atas tanah Permohoan pemberian hak atas tanah, permohonan informasi Data dan informasi pertanahan Rekomendasi penyelesaian kasus sengketa konflik dan perkara pertanahan Jumlah bidang tanah badan hukum dan perorangan yang ditetapkan Jumlah Bidang Tanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD yang ditetapkan, Data Tanah Tanah Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD Jumlah Surat Keputusan Penetapan Hak Ruang Bawah dan Ruang Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah di atas Hak Pengelolaan Jumlah bidang tanah dan ruang yang terdaftar ATR/BPN 01.05 Pengendalian, penguasaan dan pemanfaatan tanah ATR/BPN 02.02 Pengendalian dan Penertiban Ruang Masyarakat Layanan informasi Pertanahan, Layanan Pemeliharaan Data Pertanahan Jumlah Peningkatan Kerja Sama Lembaga atau Instansi yang Bermitra, Lisensi PPAT dan Lisensi Analis Yuridis BPN 01.02.06 Peningkatan Hubungan Kelembagaan, PPAT dan Mitra Yang Terintegrasi Wilayah PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PETA SUBPROSES BPN 01.03 PENYELENGGARAAN REFORMA AGRARIA WILAYAH SUPPLIER/INPUT OUTPUT/CUSTOMER BPN 01.03.04 Pengurangan Guna Lahan Hasil Penertiban, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah BPN 01.03.01 Penurunan Indeks Gini Ketimpangan Pemilikan Tanah Wilayah BPN 01.03.05 Pemberian Rekomendasi Penertiban, Penguasaan dan Pemilikan Tanah Wilayah BPN 01.03.02 Pelaksanaan Peningkatan Pendapatan per Kapita Penerima Reforma Agraria Wilayah BPN 01.03.06 Pemberian Rekomendasi Penertiban, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Wilayah BPN 01.03.03 Pelaksanaan Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Wilayah Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah Masyarakat, Pelaku Dunia Usaha ATR/BPN 02.01 Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang ATR/BPN 01.01 Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 01.05 Pengendalian, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ATR/BPN 02.02 Pengendalian dan Penertiban Ruang ATR/BPN 01.06 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah ATR/BPN 01.07 Pengembangan Ekonomi Pertanahan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah Masyarakat/Pelaku Dunia Usaha ATR/BPN 02.01 Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang ATR/BPN 07.09 Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 01.05 Pengendalian, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ATR/BPN 02.02 Pengendalian dan Penertiban Ruang Kebijakan, data, informasi, program Permohonan layanan, data, informasi dan rekomendasi Kebijakan, Data, informasi, program dan peta tata ruang wilayah Data, Informasi dan peta kadaster Data, Informasi dan Program Pengendalian, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Kebijakan, Data, Informasi dan program terkait arah pengembangan ekonomi Akses Refroma Agraria Database penerima akses reforma agraria Jumlah data dan informasi spasial yang berbasis wilayah dalam rangka menunjang penyelenggaraan reforma agraria Neraca Penatagunaan Tanah (Regional dan Sektoral) Data Potensi Penataan Wilayah Pesisir, Pulau- pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu ATR/BPN 01.06 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah ATR/BPN 01.07 Pengembangan Ekonomi Pertanahan ATR/BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang Data Penatagunaan tanah dan layanan penatagunaan tanah - PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PETA SUBPROSES BPN 01.04 PENGADAAN TANAH, PENCADANGAN TANAH DAN PENGEMBANGAN EKONOMI PERTANAHAN WILAYAH SUPPLIER/INPUT OUTPUT/CUSTOMER BPN 01.04.04 Pelaksanaan Usaha Peningkatan Nilai Tanah pada Lokasi Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Wilayah BPN 01.04.01 Pelaksanaan Realisasi Luas Tanah yang Disediakan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Wilayah BPN 01.04.05 Penyediaan Data Luas Sumbangan Tanah Konsolidasi Tanah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Wilayah BPN 01.04.01 Penyediaan Basis Data Pengadaan Tanah Wilayah BPN 01.04.06 Peningkatan Cakupan Informasi Nilai Tanah dan Ekonomi Pertanahan Wilayah BPN 01.04.03 Pelaksanaan Fasilitasi Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah Wilayah Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah ATR/BPN 01.06 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah ATR/BPN 01.07 Pengembangan Ekonomi Pertanahan ATR/BPN 02.01 Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang ATR/BPN 01.04 Penanganan Sengketa Konflik dan perkara pertanahan ATR/BPN 01.01 Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah ATR/BPN 01.06 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah ATR/BPN 01.07 Pengembangan Ekonomi Pertanahan ATR/BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang ATR/BPN 01.05 Pengendalian, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ATR/BPN 02.02 Pengendalian dan Penertiban Ruang Kebijakan, data, informasi, program, Permohonan layanan, data, informasi dan rekomendasi Kebijakan, Data, Informasi dan program terkait arah pengembangan ekonomi Kebijakan, Data, informasi, program dan peta tata ruang wilayah Rekomendasi penyelesaian kasus sengketa konflik dan perkara pertanahan, informasi dan data tanah yang sedang dalam sengketa, konflik dan/ atau perkara Data, Peta Bidang Tanah dan Informasi Kadaster Kebijakan, Data dan informasi kepemilikan hak atas tanah dan ruang Data lokasi indikatif pengadaan tanah Basis data pengadaan tanah, tersedianya informasi nilai tanah, peta zona nilai tanah, peta nilai bidang tanah, supervisi pembaruan peta ZNT, Supervisi kegiatan penilai pertanahan dalam rangka pengadaan tanah Fasilitasi pengadaan tanah dan pencadangan tanah. Persentase peta nilai tanah yang dimanfaatkan Realisasi bidang tanah yang ditata di lokasi konsolidasi tanah ATR/BPN 07.09 Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 01.02 Penyelenggaran Reforma Agraria Data tingkat keikutsertaan jumlah peserta konsolidasi tanah Persentase luas sumbangan tanah konsolidasi tanah dalam penyediaan tanah untuk pembangunan PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PETA SUBPROSES BPN 01.05 PENGENDALIAN, PENGUASAAN, PEMANFAATAN TANAH DAN PENANGANAN SENGKETA KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN WILAYAH SUPPLIER/INPUT OUTPUT/CUSTOMER BPN 01.05.04 Penanganan Konflik Pertanahan Antarinstansi/ Lembaga Wilayah BPN 01.05.01 Pengendalian Alih Fungsi Lahan Wilayah BPN 01.05.05 Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Permasalahan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan Wilayah BPN 01.05.02 Penanganan Sengketa Pertanahan Wilayah BPN 01.05.03 Penanganan Perkara Pertanahan Wilayah ATR/BPN 02.01 Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang ATR/BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang ATR/BPN 01.01 Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah ATR/BPN 01.04 Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan ATR/BPN 01.05 Pengendalian, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ATR/BPN 02.02 Pengendalian dan Penertiban Ruang ATR/BPN 07.09 Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Ruang Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah ATR/BPN 01.04 Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan ATR/BPN 07.06 Penyelenggaraan Pemberian Informasi Publik dan Hubungan Masyarakat Kebijakan, Data, informasi, program dan peta tata ruang wilayah Kebijakan, Data dan informasi kepemilikan hak atas tanah dan ruang Data, Peta Bidang Tanah dan Informasi Kadaster Kebijakan, data, informasi, program, Permohonan layanan, data, informasi dan rekomendasi Rekomendasi penyelesaian kasus sengketa konflik dan perkara pertanahan, informasi dan data tanah yang sedang dalam sengketa, konflik dan/ atau perkara Data dan informasi pengendalian alih fungsi lahan Data dan informasi Penyelesaian sengketa pertanahan Data dan informasi Penanganan perkara pertanahan Data dan informasi Penyelesaian konflik pertanahan Data dan informasi penanganan pengaduan masyarakat atas permasalahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PETA SUBPROSES BPN 01.06 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS WILAYAH SUPPLIER/INPUT OUTPUT/CUSTOMER BPN 01.06.03 Hukum, Kepegawaian dan Organisasi BPN 01.06.01 Perencanaan dan Pelaporan BPN 01.06.04 Umum dan Hubungan Masyarakat BPN 01.06.02 Keuangan dan Barang Milik Negara ATR/BPN 07.02 Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerja Sama ATR/BPN 07.03 Pembinaan Administrasi, Pengelolaan Keuangan dan BMN ATR/BPN 07.04 Penataan Organisasi dan Pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia ATR/BPN 07.05 Pengelolaan Administrasi Umum, serta Dukungan Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Teknis ATR/BPN 07.06 Penyelenggaraan Pemberian Informasi Publik dan Hubungan Masyarakat ATR/BPN 07.07 Pelaksanaan Perumusan, Harmonisasi Kebijakan, Pengesahan dan Penetapan Peraturan Perundangan ATR/BPN 07.08 Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan ATR/BPN 07.09 Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Ruang Kebijakan/peraturan pelaksanaan kegiatan perencanaan, pemantauan dan evaluasi program dan anggaran, administrasi kerja sama Kebijakan/peraturan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan BMN Kebijakan/peraturan pelaksanaan kegiatan pengelolaan manajemen sumber daya manusia Kebijakan/peraturan pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi umum serta dukungan sarana dan prasarana penunjang kegiatan teknis Kebijakan/peraturan pelaksanaan kegiatan pemberian informasi publik, hubungan masyarakat dan penanganan pengaduan Kebijakan/peraturan perundangan Rekomendasi, hasil temuan Kebijakan/peraturan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data dan informasi dalam sistem elektronik Dokumen Perencanaan, pemantauan dan evaluasi program dan anggaran serta administrasi kerja sama Laporan keuangan dan BMN Hasil Penghitungan ABK, usulan review pelaksanaan SOP, Standar Pelayanan, usulan mutasi, kenaikan pangkat, updating sistem informasi kepegawaian, pelaksanaan kode etik dan disiplin pegawai, laporan kinerja pegawai, penghitungan tunjangan kinerja Data, informasi dan usulan penyediaan dukungan sarana dan prasarana penunjang kegiatan teknis Data dan informasi pertanahan,pembaruan informasi dalam website, optimalisasi media sosial, laporan penanganan pengaduan ATR/BPN 07.10 Pelaksanaan Penelitian, Riset dan Inovasi ATR/BPN 07.11 Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rekomendasi dan/atau saran pelaksanaan kebijakan hasil penelitian, riset dan informasi Kebijakan/peraturan pelaksanaan dan/atau informasi pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia ATR/BPN 07.02 Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerja Sama ATR/BPN 07.03 Pembinaan Administrasi, Pengelolaan Keuangan dan BMN ATR/BPN 07.04 Penataan Organisasi dan Pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia ATR/BPN 07.05 Pengelolaan Administrasi Umum, serta Dukungan Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Teknis ATR/BPN 07.06 Penyelenggaraan Pemberian Informasi Publik dan Hubungan Masyarakat ATR/BPN 07.07 Pelaksanaan Perumusan, Harmonisasi Kebijakan, Pengesahan dan Penetapan Peraturan Perundangan ATR/BPN 07.08 Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan ATR/BPN 07.09 Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 07.10 Pelaksanaan Penelitian, Riset dan Inovasi ATR/BPN 07.11 Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Usulan kebijakan/ peraturan perundangan Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil temuan Laporan / koordinasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan data dan informasi dalam sistem elektronik Data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian, riset dan informasi Laporan dan/atau usulan nama peserta yang ikut serta dalam Pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi 4.2 Peta Proses Bisnis Level 2 (Dua) Kantor Pertanahan OUTPUT/CUSTOMER PETA SUB PROSES BPN.01.07 PELAKSANAAN KOORDINASI, PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERTANAHAN DAERAH BPN 01.07.03 Penyelenggara Reforma Agraria Daerah BPN 01.07.02 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang Daerah BPN 01.07.04 Pengadaan Tanah, Pencadangan Tanah dan Pengembangan Ekonomi Pertanahan Daerah BPN 01.07.05 Pengendalian, Penguasaan, Pemanfaatan Tanah dan Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Daerah BPN 01.07.01 Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang Daerah Kementerian/Lembaga SUPPLIER/INPUT ATR/BPN 01.02 Penyelenggaraan Reforma Agraria Kebijakan/peraturan perencanaan program dan anggaran, pembentukan organisasi dan manajemen kepegawaian ATR/BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang ATR/BPN 01.04 Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan ATR/BPN 01.05 Pengendalian, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ATR/BPN 02.02 Pengendalian dan Penertiban Ruang ATR/BPN 02.01 Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang ATR/BPN 01.06 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah ATR/BPN 01.07 Pengembangan Ekonomi Pertanahan Kebijakan/peraturan perencanaan program dan anggaran kegiatan penyelenggaraan reforma agraria nasional Kebijakan/peraturan perencanaan program dan anggaran kegiatan penyelenggaraan kepastian hak atas tanah nasional Kebijakan/peraturan perencanaan program dan anggaran kegiatan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan nasional Kebijakan/peraturan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional Kebijakan/peraturan perencanaan program dan anggaran kegiatan pengadaan tanah dan pencadangan tanah nasional Kebijakan/peraturan perencanaan program dan anggaran kegiatan pengendalian, penguasaan dan pemanfaatan tanah nasional ATR/BPN 01.01 Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 07.01 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Dokumen perencanaan, hasil pemantauan dan evaluasi program, laporan keuangan, laporan BMN, data pegawai, data penanganan pengaduan, draft kebijakan ATR/BPN 01.06 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah ATR/BPN 01.07 Pengembangan Ekonomi Pertanahan ATR/BPN 01.05 Pengendalian, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ATR/BPN 02.02 Pengendalian dan Penertiban Ruang Koordinasi, data dan informasi kegiatan pengadaan dan pencadangan tanah daerah Koordinasi, data dan informasi kegiatan pengendalian, penguasaan dan pemanfaatan tanah daerah Kebijakan/peraturan perencanaan program dan anggaran kegiatan penyediaan peta dasar geospasial tematik nasional Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah ATR/BPN 07.09 Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Ruang ATR/BPN 07.11 Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia ATR/BPN 07.01 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Data pegawai, data kebutuhan diklat, data kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai Data dan informasi layanan pertanahan daerah Dokumen perencanaan, hasil pemantauan dan evaluasi program, laporan keuangan, laporan BMN, data pegawai, data penanganan pengaduan, draft kebijakan ATR/BPN 01.02 Penyelenggaraan Reforma Agraria ATR/BPN 01.03 Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang ATR/BPN 01.04 Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Koordinasi, data dan informasi pelaksanaan kegiatan reforma agraria daerah Koordinasi, data dan informasi pelaksanaan kegiatan pemberian kepastian hak atas tanah daerah Koordinasi, data dan informasi penanganan SKP daerah BPN 01.07.06 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Daerah Koordinasi, kebijakan di bidang pertanahan daerah BPN 01 Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan Wilayah BPN 01 Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan Wilayah Kebijakan/peraturan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan pelayanan pertanahan Pelaksanaan koordinasi dan laporan pelaksanaan pengelolaan pelayanan pertanahan MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ttd. SOFYAN A. DJALIL

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…