DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 6 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan 'pertimbangan pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia' tentang Pedoman - Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pegawai dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nornor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043;
2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1955 tentang Peraturan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 820);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202); Mengingat Menimbang PERATURANKEPALABADANPERTANAHANNASIONAL NOMOR3 TAHUN2014 TENTANG PEDOMANPELAKSANAANPERJALANANDINASLUARNEGERI BAGIPEGAWAIDANPEGAWAITIDAKTETAP 01 LINGKUNGANBADANPERTANAHANNASIONALREPUBLIKINDONESIA DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA KEPALABADANPERTANAHANNASIONALREPUBLIKINDONESIA, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BAB I

KETENTUANUMUM Pasall Dalam peraturan ini yang dirnaksud dengan:

Pasal 6

(1)Dalam hal Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menyetujui surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(3), Sekretaris Utama meneruskan permohonan kepada Menteri Sekretaris Kabinet untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden atau Pejabat yang ditunjuk.
(2)Dalam hal Kepala Badan Pertanahan Nasional Republilk Indonesia tidak menyetujui surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(3), Sekretaris Utama menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pimpinan Satuan Kerja beserta alasan penolakannya.
(1)Pimpinan Satuan Kerja menyiapkan rencana Perjalanan Dinas : dan menyampaikannya kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sebelum keberangkatan, dengan melampirkan:
1. a.gambaran ringkas prom peserta;
2. b.surat undangan (letter of invitation); dan Zatau
3. c.Term Of Reference (TOR),rincian jadwal pelaksanaan Perjalanan Dinas dan rincian biaya.
(2)Rencana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
1. a.maksud dan tujuan;
2. b.substansijmateri perjalanan luar negeri;
3. c.jadwal;
4. d.sumber dana; dan
5. e.personil.
(3)Berdasarkan rencana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri menyampaikan surat permohonan persetujuan Perjalanan Dinas kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Sekretaris Utama. BABIV ... Pasall0 Dalam hal kondisi tertentu, jangka waktu penyiapan pelaksanaan Perjalanan Dinas disesuaikan dengan kebutuhan.
(4)
(3)
(2)Selain Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, setiap Pejabat Negara, Pegawai, PTr atau Pihak Lain di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang akan melakukan Perjalanan Dinas harus melengkapi dengan Surat Tugas Perjalanan Dinas, dengan ketentuan untuk:
1. a.Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Pejabat Eselon I, ditandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional
2. b.Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Eselon V, Pegawai, P1T atau Pihak Lain, ditandatangani oleh Sekretaris Utama. Dalam hal Sekretaris Utama berhalangan menandatangani Surat Tugas Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri dapat menandatangani Surat Tugas Atas Nama Sekretaris Utama. Setelah diterbitkannya Surat Tugas Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PPK menerbitkan Surat Perjalanan Dinas. . Surat Perjalanan r>inas sebagaimana dimaksud pada ayat ~(3), dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
(1)
(3)Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Eselon V, Pegawai Negeri, PTT atau Pihak Lain dalam melaksanakan Perjalanan Dinas wajib memperoleh Surat Persetujuan dari Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Sekretariat Kabinet atau Pejabat yang ditunjuk.
(4)Berdasarkan Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2)dan ayat (3), Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Sekretaris Utama memberitahukan rencana Perjalanan Dinas Kepada Kementerian Luar Negeri untuk mendapatkan Paspor Dinas, Izin Keluar dan Surat Izin guna memperoleh visa.
(5)Setelah keluarnya Paspor Dinas, Izin Keluar, dan Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atau Sekretaris Utama menerbitkan Surat Tugas Perjalanan Dinas.
(4)Biaya asuransi kesehatan selama melaksanakan Perjalanan Dinas dapat diberikan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Surat Perjalanan Dinas. Pasa113 ... , . I

Pasal 111

(1)Perjalanan Dinas dilaksanakan dengln memperhatikan ketersediaan I anggaran yang ada dalam DIPA. :
(2)Dalam hal Perjalanan Dinas yang tidak dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerab./Badan I Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, wajib memiliki Surat Pernyataan yang menyatakan bahwaj seluruh atau sebagian biaya Perjalanan Dinas ditanggung oleh pihak penyelenggara atau sponsor. I
(3)Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)antara lain:
1. a.biaya transportasi; :
2. b.akomodasi;
3. c.uang saku;
4. d.biaya asuransi perjalanan;
5. e.biaya seminar; darr/atau :
6. f.biaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. I, I

Pasal 121

I I

(1)Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi biaya yang dikeluarkan untuk: ;
1. a.biaya transportasi termasuk biaya resrni lain yang dibayarkan dalam rangka Perjalanan Dinas yang antara lain meliputi Visa, airport tax dan retribusi;
2. b.uang harian yang mencakup biaya penginapan, uang makan, uang saku dan uang transport lokal;
3. c.uang representasi;
4. d.biaya asuransi perjalanan;
5. e.biaya pemetian;
6. f.biaya angkut jenazah; dan/ atau
7. g.hiaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penggolongan biaya Perjalanan Dinas bagi:
1. a.Pejabat Negara atau Pegawai sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya; dan
2. b.P'IT atau Pihak Lain dilakukan oleh pejabat berwenang sesuai dengan tingkat pendidikanykeahliarr/kepatutan tugas P'IT atau Pihak Lain yang bersangkutan. ;
(3)Suami/Istri Pejabat NegarajPegawai yang diizinkan oleh Presiden atau I Pejabat yang ditunjuk untuk melakukarr/rnengikuti Perjalanan Dinas ke luar negeri golongannya disamakan dengan golongan suamijistri. i I ! -7 - I I BAB IV I PEMBIAYAAN
(3)Berdasarkan ...
(1)Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dapat dilakukan melalui mekanisme:
1. a.Uang Persediaan; atau
2. b.Pembayaran Langsung.
(2)Pembayaran biaya Perjalanan Dinas melalui mekanisme Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan pengajuan permintaan uang muka oleh pelaksana Perjalanan Dinas kepada PPKdengan melampirkan:
1. a.Surat tugas darr Surat Persetujuan;
2. b.Surat Perjalanan Dinas; dan
3. c.Rincian biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 15

(1)Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, diberikan berdasarkan kelompok golongan Perjalanan Dinas paling tinggi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya. .
(2)Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan sesuai jumlah hari yang tercantum dalam Surat Perjalanan Dinas.
(3)Dalarn hal pelaksanaan Perjalanan Dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Perjalanan Dinas, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, dengan ketentuan kelebihan jumlah hari tidak disebabkan oleh kesalahan Zkelalaian pihak yang me1aksanakan Perjalanan Dinas.
(4)Besaran uang harian di Negara akreditasi yang tidak tercantum dalarn Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya merujuk pada besaran uang harian di Negara perwakilan Republik Indonesia berkedudukan. moda transportasi yang nasional, sepanjang jalur Pasal 13
(1)Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan mengutarnakan perusahaan penerbangan penerbangannya tersedia.
(2)Klasifikasikelas moda transportasi untuk masing-masing golongan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya.
(3)Dalam hal Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai, PTTatau Pihak Lain yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, golongannya mengikuti golongan yang memungkinkan rombongan dapat menginap dalam satu hotel yang sama. BABV... Pasa117
(1)Dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pejabat Negara, Pegawai, PTI' atau Pihak Lain melebihi biaya Perjalanan Dinas yang dikeluarkan, sisa dari dana tersebut harus disetor ke., Bendahara Pengeluaran atau BPP. '
(2)Dalam hal Biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pejabat Negara, Pegawai, P'IT atau Pihak Lain, kurang dari biaya Perjalanan Dinas yang telah dikeluarkan, kekurangan biaya tersebut dapat dimintakan kembali dengan melampirkan bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap.
(3)Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Pengeluaran atau BPP membayar uang muka kepada Pelaksana Perjalanan Dinas setelah mendapatkan persetujuan dari PPK.
(4)Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat melalui rekening Bendahara Pengeluaran, Pejabat Negara, Pegawai, PTT atau Pihak Lain dan dilaksanakan: .
1. a.sebelum perjalanan; atau
2. b.sesudah perjalanan.
(5)Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme pembayaran langsung yang dilakukan sebelum perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)huruf a, dengan ketentuan harus melampirkan:
1. a.Daftar Nominatif;
2. b.copy Surat Tugas;
3. c.copy Surat Perjalanan Dinas lembar I dan II; dan
4. d.copy Surat Persetujuanfketerangan dari Instansi terkait.
(6)Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme pembayaran langsung yang dilakukan sesudah perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)huruf b, dengan ketentuan harus melampirkan:
1. a.Daftar Nominatif;
2. b.AsHSurat Tugas dan dokumen pendukung lainnya;
3. c.AsH Surat Perjalanan Dinas lembar I dan II yang sudah ditanda tangani;
4. d.Tiket Pesawat dan boarding pass;
5. e.Bukti Airport Tax; dan
6. f.Kwitansi Perjalanan dinas.
(7)Rincian biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini. PasaI20 ...
(1)Pejabat Negara, Pegawai, PTT atau Pihak Lain yang telah rnelakukan Perjalanan Dinas, melaporkan hasil perjalanan dinasnya kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Sekretaris Utama c.q. Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri paling lama 14 (empat belas) hari sejak kedatangannya di Indonesia.
(2)Dalam hal Perjalanan Dinas yang mendapat persetujuan Presiden, wajib melaporkan hasil perjalanan dinasnya kepada Presiden dengan tembusan WakilPresiden.
(1)Dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas terdiri dari:
1. a.Surat Tugas dari pejabat yang berwenang;
2. b.Surat Persetujuan yang diterbitkan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk;
3. c.Surat Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di tempat tujuan di luar negeri atau di dalam negeri;
4. d.fotocopu halaman paspor yang dibubuhi capj'tanda keberangkatan/kedatangan oleh pihak yang berwenang di tempat kedudukanj'bertolak dan tempat tujuan Perjalanan Dinas;
5. e.bukti penerimaan uang harian sesuai jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
6. f.bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transportasi, terdiri dari: 1) bukti pembelian tiket transportasi darr/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya, dan 2) boarding pass, airport tax, pembuatan visa, dan retribusi;
7. g.daftar pengeluaran riil, dalam hal bukti pengeluaran untuk keperluan transportasi tidak diperoleh; "
8. h.bukti pengeluaran yang sah atas penggunaan uang representasi; dan
  1. 1.laporan Perjalanan Dinas.
(2)Pejabat Negara, Pegawai, PTT atau Pihak Lain yang telah rrielakukan Perjalanan Dinas, menyampaikan seluruh bukti penge1uaran asli sebagaimana dimaksud pada ayat (I) kepada PPKpaling lama 5 (lima)hari kerja sete1ahPerjalanan Dinas dilaksanakan.
(3)PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran riil.
(4)PPK melakukan perhitungan rampung seluruh bukti penge1uaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran, dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini. BABV PERTANGGUNGJAWABANDANPELAPORAN ~10 - AMIRSYAMSUDIN BERITANEGARAREPUBLIKINDONESIATAHUN2014 NOMOR636 Diundangkan di Jakarta pada tanggal j j Mei 2014 MENTERIHUKUMDANHAKASASIMANUSIA REPUB IK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2014 Pasa121 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ' Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia im dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pasa120 Pejabat Negara, Pegawai, PTT atau Pihak Lain yang melakukan Perjalanan Dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini, dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nama NIP. Pejabat Pembuat Komitmen : JakartaDikeluarkan di Tanggal *) coret yang tidak perlu

1.Pejabat Pembuat Komitmen
2.Nama! NIP Pegawai yang melaksanakan NIP. perjalanan dinas
3.a. Pangkat dan golongan

b.Jabatan I Instansi
c.Tingkat Biaya Perjalanan Dinas
1. 4.Maksud Perjalanan Dinas
2. 5.Alat angkutan yang dipergunakan
3. 6.a. Tempat berangkat
b.Tempat tujuan '
1. 7.a. Lamanya perjalanan dinas
b.Tanggal berangkat
c.Tanggal harus kembalil tiba di tempat baru ")
1. 8.Pengikut : Nama Tanggal Lahir Keterangan 1.
2. 2.- 3.
3. 9.Pembebanan Anggaran
a.Instansi a.
b.Akun b.
1. 10.Keterangan lain-lain , SURA T PERJALANAN DINAS (SPD) Lembar ke Kode No. Nomor BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAKARTA SURAT PERJALANAN DINAS LAMPlRAN I PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEGAWAI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA VII. PERHATIAN: PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang rnengesahkan tanggal berangkat I tiba, serta bendaharawan pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan - peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesaJahan, kelalaian dan kealpaannya VI. Catatan lain-lain Nama NIP. Pejabat Pembuat KomitmenPejabat Pembuat Komitmen Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjaJanan terse but atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tiba kembali di ( tempat kedudukan ) Pada TanggaJ V. Berangkat dari Ke Pada Tanggal IV. Tiba di Pada tanggal Berangkat dari Ke Pada TanggaJ III. Tiba di Pada tanggal Berangkat dari Ke Pada Tanggal Tiba di Pada tanggal II. Nama NIP. A.N. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI SEKRETARIS UT AMA Eselon II Nama Berangkat dari (tempat kedudukan) Ke Pada tanggal Nama NIP. ( ) NIP .. Pejabat Pembuat Kornitmen : Rp .. : Rp .. : Rp . Ditetapkan sejumlah Yang telah dibayar sejumlah Sisa kurang/Iebih PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG ( ) NIP . ( ) NIP .. Yang MenerimaBendahara Telah menerima jumlah uang sebesar Rp . Telah dibayar sejumlah .. Rp ~ . Jakarta, ,. NO:. PERINClAN BIAYA' JUMLAH KETERANGAN
2. 1.Uang harlan Rp . ......................
3. 2..Transport pp Rp . ...................... 3. . 4." 5. Jumlah : Rp . ...................... Terbilang : Lampiran SPPD Nomor . Tanggal RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEGAWAI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…