DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk penyesuaian nomenklatur Badan Pertanahan Nasional menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, perlu pengaturan kembali mengenai Pakaian Dinas dan Atribut;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
6.Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
7.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil;
9.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);
10.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari.
3.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang digunakan dalam melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari, kecuali ditentukan lain.
4.Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian dinas yang digunakan dalam acara atau kegiatan tertentu maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
5.Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang digunakan dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
6.Atribut adalah tanda kelengkapan pakaian dinas yang menunjukkan identitas Pegawai.
7.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
8.Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
9.Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 2

Setiap Pegawai wajib memakai Pakaian Dinas dan Atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas di lingkungan Kementerian terdiri atas:

a.PDH;
b.PSH;
c.PSL; dan
d.Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).

Pasal 4

(1)PDH dipakai untuk melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari, kecuali ditentukan lain.
(2)PSH dipakai untuk acara atau kegiatan tertentu yang bersifat umum.
(3)PSL dipakai pada acara kenegaraan atau acara resmi.
(4)Pakaian KORPRI dipakai pada upacara hari ulang tahun KORPRI atau acara lain yang ditentukan.

Pasal 5

PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipakai oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala Kantor Pertanahan, dalam menjalankan tugas kedinasan tertentu.

Pasal 6

(1)PDH yang digunakan pada hari kerja terdiri atas:
1. a.PDH berseragam; dan/atau
2. b.PDH tidak berseragam.
(2)PDH berseragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu PDH dengan atasan kemeja berwarna krem dan bawahan berwarna cokelat muda.
(3)PDH tidak berseragam sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, terdiri atas:
1. a.PDH hitam putih; dan/atau
2. b.PDH ciri khas daerah Indonesia.

Pasal 7

(1)PDH berseragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, untuk pria terdiri atas:
1. a.kemeja lengan pendek warna krem, 2 (dua) saku atas di kanan dan di kiri, bahu berlidah; dan
2. b.celana panjang, warna cokelat muda.
(2)PDH berseragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, untuk perempuan terdiri atas:
1. a.kemeja lengan pendek atau panjang warna krem, 2 (dua) saku atas di kanan dan di kiri, bahu berlidah;
2. b.rok di bawah lutut atau celana panjang warna cokelat muda; dan
3. c.bagi perempuan yang menggunakan jilbab, memakai jilbab berwarna krem.
(3)Pemakaian PDH berseragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
1. a.dimasukkan ke dalam celana panjang atau rok; atau
2. b.tidak dimasukkan bagi perempuan yang menggunakan jilbab.

Pasal 8

(1)PDH tidak berseragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, untuk pria terdiri atas:
1. a.kemeja lengan pendek/panjang warna putih; dan
2. b.celana panjang, warna hitam.
(2)PDH tidak berseragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, untuk perempuan terdiri atas:
1. a.kemeja lengan pendek/panjang warna putih; dan
2. b.rok di bawah lutut atau celana panjang warna hitam.
(3)PDH tidak berseragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, yaitu pakaian batik, tenun ikat, atau kain ciri khas daerah Indonesia dipakai pada hari tertentu sesuai dengan kebijakan pembina kepegawaian masing-masing daerah.

Pasal 9

(1)PDH Petugas loket pria terdiri atas:
1. a.kemeja lengan panjang, warna krem;
2. b.celana panjang warna cokelat muda; dan
3. c.dasi warna cokelat muda.
(2)PDH Petugas loket perempuan terdiri atas:
1. a.kemeja lengan panjang, warna krem;
2. b.rok di bawah lutut atau celana panjang warna cokelat muda; dan
3. c.dasi warna cokelat muda.
(3)PDH Petugas loket perempuan yang mempergunakan jilbab:
1. a.kemeja lengan panjang, warna krem;
2. b.rok panjang sampai mata kaki atau celana panjang warna cokelat muda; dan
3. c.memakai jilbab warna krem.
(4)Pemakaian PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dimasukkan ke dalam celana panjang atau rok.

Pasal 10

Ketentuan mengenai desain dan warna PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…