DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 28 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pengesahan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penerapan tanda tangan elektronik pada dokumen elektronik agar menjadi dokumen elektronik yang sah, terjamin kerahasiaan, keutuhan data dan informasi pada dokumen elektronik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan www.peraturan.go.id 2019, No.401 Pertanahan Nasional tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata www.peraturan.go.id 2019, No.401 Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
8.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
9.Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
10.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Eektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 612);
11.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 686); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
2.Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange www.peraturan.go.id 2019, No.401 (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
3.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
4.Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5.Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasi atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
6.Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik adalah kode pribadi, kode biometrik, kode kriptografi dan/atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual menjadi Tanda Tangan Elektronik, termasuk kode lain yang dihasilkan dari perkembangan Teknologi Informasi.
7.Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak terpercaya yang memfasilitasi pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
8.Pendukung Layanan Tanda Tangan Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak pendukung terselenggaranya penggunaan Tanda Tangan Elektronik.
9.Otoritas Pendaftaran adalah unit atau satuan kerja yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaharuan, dan pencabutan Sertifikat www.peraturan.go.id 2019, No.401 Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik sertifikat elektronik.
10.Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
11.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

Pasal 2

(1)Tanda Tangan Elektronik dapat digunakan untuk memberikan persetujuan dan/atau pengesahan suatu Dokumen Elektronik Pertanahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian.
(2)Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi:
1. a.Naskah Dinas;
2. b.hasil Kegiatan/Layanan Pertanahan dan Tata Ruang; dan/atau
3. c.lainnya, yang diatur dan/atau ditetapkan oleh Menteri.
(3)Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
1. a.pejabat yang berwenang; atau
2. b.sistem elektronik atas nama pejabat yang berwenang.
(4)Kewenangan penandatanganan Dokumen Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas: www.peraturan.go.id 2019, No.401
1. a.identitas Penanda Tangan; dan/atau
2. b.keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.
(2)Tanda Tangan Elektronik dapat terlihat maupun tidak terlihat pada Dokumen Elektronik.
(3)Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan tanda tangan secara manual.

Pasal 4

(1)Tanda Tangan Elektronik dapat dilakukan setelah Penanda Tangan memiliki Sertifikat Elektronik.
(2)Untuk mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pejabat mengajukan permohonan pendaftaran Tanda Tangan Elektronik kepada Otoritas Pendaftaran melalui unit kerja yang mempunyai tugas di bidang kepegawaian.
(3)Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan unit kerja yang mempunyai tugas di bidang pengelolaan data dan informasi pertanahan dan tata ruang.
(4)Syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
1. a.data identitas;
2. b.memiliki alamat surat elektronik (email) kedinasan dan/atau nomor telepon seluler yang telah terverifikasi;
3. c.penyataan pemenuhan persyaratan dan kriteria serta persetujuan ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik; dan/atau
4. d.syarat lainnya yang ditentukan oleh Otoritas Pendaftaran.

Pasal 5

(1)Berdasarkan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Otoritas Pendaftaran menyusun data pembuatan Tanda Tangan Elektronik. www.peraturan.go.id 2019, No.401
(2)Hasil penyusunan data sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik atau Pendukung Layanan Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 6

(1)Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik dan/atau Pendukung Layanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menerbitkan Sertifikat Elektronik.
(2)Penerbitan Sertifikat Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik atau Otoritas Pendaftaran dapat mencabut Sertifikat Elektronik.
(2)Pencabutan Sertifikat Elektronik dilakukan dalam hal pemilik Sertifikat Elektronik:
1. a.pensiun;
2. b.berhenti atau diberhentikan;
3. c.meninggal dunia; atau
4. d.melanggar ketentuan atau kondisi lainnya yang menyebabkan pemilik sertifikat elektronik tidak diizinkan melakukan penandatangan Dokumen Elektronik.
(3)Dalam hal pemilik Sertifikat Elektronik pensiun, berhenti atau diberhentikan, atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c, pencabutan Sertifikat Elektronik dilakukan berdasarkan usulan dari unit kerja yang mempunyai tugas di bidang kepegawaian kepada Otoritas Pendaftaran.
(4)Pencabutan Sertifikat Elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Sebelum melakukan penandatanganan, Penanda Tangan wajib: www.peraturan.go.id 2019, No.401
1. a.memastikan Tanda Tangan Elektronik: 1) masih berlaku, tidak dibatalkan, atau tidak ditarik; 2) tidak dilaporkan berpindah tangan kepada orang yang tidak berhak; dan 3) berada dalam kuasa Penanda Tangan.
2. b.mengetahui dan memahami data dan informasi elektronik yang terkandung dalam Dokumen Elektronik.
(2)Penanda Tangan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas Pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
(3)Penanda Tangan bertanggung jawab atas isi Dokumen Elektronik.
(4)Dalam hal Tanda Tangan Elektronik dilakukan oleh sistem elektronik, maka isi Dokumen Elektronik menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang.
(5)Penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik oleh pihak lain yang tidak berhak merupakan tanggung jawab pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 9

(1)Proses verifikasi Informasi Elektronik pada Dokumen Elektronik yang ditandatangani secara elektronik, dilakukan dengan memeriksa Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik untuk menelusuri setiap perubahan data yang ditandatangani.
(2)Perubahan Tanda Tangan Elektronik dan/atau Informasi Elektronik yang ditandatangani setelah waktu penandatanganan, dapat diketahui, dideteksi dan/atau ditemukenali dengan metode atau cara tertentu.

Pasal 10

(1)Dokumen Elektronik yang ditandatangani secara elektronik dapat dicetak sebagai salinan. www.peraturan.go.id 2019, No.401
(2)Salinan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi kode yang dapat menginformasikan asli dokumen dimaksud.
(3)Salinan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan tandatangan secara manual.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…