DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

Ringkasan

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tahapan penetapan tanah musnah, penetapan lokasi yang terindikasi menjadi tanah musnah

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung mengenai pennohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah dan adanya perkembangan kebutuhan hukum dalam rnenetapkan tanah musnah, perlu mengubah Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tabun 2021 ten tang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah;

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
4.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
5.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
6.Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata RuangjBadan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
7.Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
8.Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 711); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANGj KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! AGRARIA DAN TATA RUANGjKEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANGTATACARAPENETAPAN TANAHMUSNAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 711), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Hak Pengelolaan danjatau Hak Atas Tanah hapus karena tanahnya musnah.
(2)Tanah musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Bidang Tanah yang:
1. a.sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam;
2. b.tidak dapat diidentifikasi lagi; dan
3. c.tidak dapat difungsikan, digunakan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
(3)Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Bidang Tanah yang sudah terdaftar dan Bidang Tanah belum terdaftar.
(4)Kepala Kantor Pertanahan menetapkan tanah musnah dan menegaskan hapusnya Hak Pengelolaan danj atau Hak Atas Tanah.
(5)Berdasarkan hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pencatatan oleh:
1. a.Kepala Kantor Pertanahan untuk Bidang Tanah yang sudah terdaftar; dan
2. b.kepala desa/Iurah atau yang disebut dengan nama lain untuk Bidang Tanah belum terdaftar.
  1. 2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Tata cara penetapan tanah musnah dilakukan dengan tahapan kegiatan meliputi:
1. a.penetapan lokasi Bidang Tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah;
2. b.pembentukan Tim Peneliti Tanah Musnah;
3. c.sosialisasi;
4. d.identifikasi, inventarisasi, dan pengkajian;
5. e.pengumuman;
6. f.pelaksanaan rekonstruksi atau reklamasi apabila pemilik tanah menyatakan akan melakukan rekonstruksi atau reklamasi; dan
7. g.penerbitan keputusan penetapan tanah musnah.
(2)Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf f merupakan kegiatan pengembalian bentuk Bidang Tanah sesuai dengan keadaan semula.
(3)Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase.

3.Judul Bagian Kedua pada Bab II diu bah sehingga berbunyi sebagai berikut:
4.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi Bidang Tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah berdasarkan:
1. a.hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi; atau
2. b.informasi atau pemberitahuan dari instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, atau pihak lain.
(2)Penetapan lokasi Bidang Tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan peta lokasi dan data awal atas Bidang Tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah.
(3)Data awal sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dibuat dalam bentuk daftar inventarisasi tanah terdaftar yang terindikasi sebagai tanah musnah paling sedikit memuat:
1. a.nama pemegang Hak Pengelolaan dan/ atau Hak Atas Tanah;
2. b.jenis dan nomor hak;
3. c.nomor surat ukur;
4. d.Nomor Identifikasi Bidang Tanah;
5. e.desa/kelurahan dan kecamatan letak tanah;
6. f.luas tanah;
7. g.penggunaari/ pemanfaatan tanah; dan
8. h.catatan pendaftaran atau catatan lainnya.
(4)Data awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk daftar inventarisasi tanah belum terdaftar yang terindikasi sebagai tanah musnah paling sedikit memuat:
1. a.nama pemegang Hak Pengelolaan dan I atau Hak Atas Tanah;
2. b.status tanah;
3. c.desajkelurahan dan kecamatan letak tanah;
4. d.luas tanah;
5. e.penggunaarr/ pemanfaatan tanah; dan
6. f.catatan lainnya.
(5)Penetapan lokasi Bidang Tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dituangkan dalam bentuk keputusan.
(6)Format keputusan penetapan lokasi Bidang Tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

5.Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Penetapan lokasi Bidang Tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi dasar pelaksanaan tugas Tim Peneliti Tanah Musnah.
(2)Pelaksanaan tugas Tim Peneliti Tanah Musnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Keputusan Pembentukan Tim Peneliti Tanah Musnah.

6.Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Kepala Kantor Pertanahan mengumumkan Bidang Tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah musnah.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memberikan prioritas bagi pemegang Hak Pengelolaan dan I atau Hak Atas Tanah untuk me1aksanakan rekonstruksi atau reklamasi.
(3)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam daftar yang memuat:
1. a.nomor urut Bidang Tanah;
2. b.pemegang Hak Pengelolaan dan/ atau Hak Atas Tanah;
3. c.status tanah;
4. d.uraian objek;
5. e.penggunaari/ pernanfaatan;
6. f.catatan penciaftaran atau catatan lainnya; dan
7. g.basil penelitian lapangan.
(4)Format pengumuman Bidang Tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah musnah tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

7.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan secara tertulis dan terbuka pada Kantor Pertanahan, kantor desa Zkelurahan atau yang disebut dengan nama lain lokasi letak tanah, dan/ atau laman Kementerian.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Kantor Pertanahan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Risalah Tim Peneliti Tanah Musnah.
(3)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 14 (empat belas) hari kalender.

8.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), pemegang Hak Pengelolaan darr/ atau Hak Atas Tanah yang akan melaksanakan rekonstruksi atau reklamasi wajib membuat surat pernyataan.
(2)Dalam hal pemegang Hak Pengelolaan dan I atau Hak Atas Tanah tidak membuat surat pemyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan jangka waktu pengumuman berakhir maka dianggap tidak akan melaksanakan rekonstruksi atau reklamasi dan Bidang Tanah ditetapkan sebagai tanah musnah.
(3)Format surat pemyataan melaksanakan rekonstruksi atau reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

9.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa114

(1)Dalam hal pemegang Hak Pengelolaan dan /atau Hak Atas Tanah menyatakan akan melaksanakan rekonstruksi atau reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), pemegang Hak Pengelolaan danjatau Hak Atas Tanah diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak pemegang Hak Pengelolaan darr/ atau Hak Atas Tanah menyerahkan surat pemyataan.
(2)Surat pemyataan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diserahkan kepada Tim Peneliti tanah musnah.
(3)Penyerahan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
(4)Dalam hal penyerahan surat pemyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3)berakhir, pemegang Hak Pengelolaan darr/atau Hak Atas Tanah dianggap tidak akan melakukan rekonstruksi atau reklamasi.
(5)Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Bidang Tanah yang dalam rencana tata ruang ditetapkan sebagai daratan, tidak memerlukan izin dari instansi yang berwenang, baik untuk Bidang Tanah yang sudah terdaftar maupun Bidang Tanah yang belum terdaftar.
(6)Tim Peneliti Tanah Musnah melakukan pemantauan atas pelaksanaan rekonstruksi atau reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan tanah hasil rekonstruksi atau reklamasi sudah tidak memenuhi kriteria sebagai bidang tanah musnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2).
(7)Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berakhir dan pemegang Hak Pengelolaan darr/atau Hak Atas Tanah tidak melakukan rekonstruksi atau reklamasi, Bidang Tanah ditetapkan sebagai tanah musnah.

10.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Dalam hal Bidang Tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah dipergunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum, pemegang Hak Pengelolaan danl atau Hak Atas Tanah diberikan hak prioritas untuk melakukan rekonstruksi atau reklamasi dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pemegang Hak Pengelolaan dan/ atau Hak Atas Tanah menyerahkan surat pemyataan.
(2)Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diserahkan kepada Tim Peneliti tanah musnah.
(3)Penyerahan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
(4)Dalam hal penyerahan surat pemyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3)berakhir, pemegang Hak Pengelolaan dan Iatau Hak Atas Tanah dianggap tidak akan melakukan rekonstruksi atau reklamasi.
(5)Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Bidang Tanah yang dalam rencana tata ruang ditetapkan sebagai daratan, tidak memerlukan izin dari instansi yang berwenang, baik untuk Bidang Tanah yang sudah terdaftar maupun Bidang Tanah yang belum terdaftar.
(6)Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir atau Bidang Tanah telah selesai dilakukan rekonstruksi atau reklamasi sebelum jangka waktu berakhir, Bidang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan selesai rekonstruksi atau reklamasi oleh Tim Peneliti Tanah Musnah apabila Bidang Tanah:
1. a.dapat diidentifikasi; dan
2. b.dapat difungsikan, dimanfaatkan, dan digunakan sebagaimana mestinya.
(7)Bidang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan objek pengadaan tanah.
(8)Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan pemegang Hak Pengelolaan dan/ atau Hak Atas Tanah tidak rnelakukan dan/ atau tidak menyelesaikan rekonstruksi atau reklamasi:
1. a.pemegang Hak Pengelolaan dan I atau Hak Atas Tanah tidak diberikan bantuan dana kerohiman; dan
2. b.Bidang Tanah ditetapkan sebagai tanah musnah.
  1. 11.Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

(1)Dalam hal pemegang Hak Pengelolaan darr/ atau Hak Atas Tanah tidak membuat surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Bidang Tanah akan dipergunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umurn, pemegang Hak Pengelolaan danl atau Hak Atas Tanah diberikan bantuan dana kerohiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan Bidang Tanah ditetapkan sebagai tanah musnah.
(2)Dalam hal Bidang Tanah akan dipergunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum, pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disertai dengan perkiraan hasil penghitungan besaran bantuan dana kerohiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Perkiraan hasil penghitungan besaran bantuan dana kerohiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Kepala Kantor Pertanahan menetapkan tanah musnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(2), Pasal 14 ayat (4), dan Pasal 15 ayat (5).
(2)Berdasarkan penetapan tanah musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hak Pengelolaan dau/atau Hak Atas Tanah yang melekat di atas Bidang Tanah musnah menjadi hapus.
(3)Penetapan tanah musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap Bidang Tanah, baik sebagian atau seluruhnya.
(4)Dalam hal tanah musnah ditetapkan terhadap sebagian Bidang Tanah, Hak Pengelolaan danl atau Hak Atas Tanah menjadi hapus hanya atas sebagian Bidang Tanah yang ditetapkan sebagai tanah musnah.
(5)Penetapan tanah musnah dan hapusnya Hak Pengelolaan dan I atau Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2)dituangkan dalam bentuk keputusan.
(6)Keputusan penetapan tanah musnah disampaikan kepada pemegang Hak Pengelolaan dan I atau Hak Atas Tanah.
(7)Keputusan penetapan tanah musnah diintegrasikan ke dalam perubahan rencana tata ruang.
(8)Format Keputusan penetapan tanah musnah tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

13.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…