DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026

Nomor: 3
Tahun: 2026
Ditetapkan: 19 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai subjek dan objek penilaian tanah; penyelenggaraan penilaian tanah; pemanfaatan peta nilai tanah; pengaduan informasi nilai tanah; pendanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menghasilkan nilai tanah yang menjadi basis data dalam perumusan kebijakan di bidang pertanahan dan bidang lainnya yang terkait dengan tanah diperlukan penilaian tanah yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penilaian Tanah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);
5.Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
6.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
7.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 309); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENILAIAN TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tanah adalah permukaan bumi baik berupa daratan maupun yang tertutup air, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi, dalam batas tertentu yang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi.
2.Penilaian Tanah adalah proses kegiatan untuk memberikan estimasi nilai pada suatu bidang tanah atau zona untuk mendapatkan informasi nilai tanah pada waktu tertentu.
3.Nilai Tanah adalah nilai dari permukaan bumi, baik berupa daratan maupun yang tertutup air dalam batas tertentu.
4.Nilai Zona adalah nilai hasil perhitungan rata-rata sampel Nilai Tanah setiap zona dalam satuan rupiah per meter persegi.
5.Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah gambaran Nilai Tanah yang relatif sama, dari sekumpulan bidang tanah di dalamnya, yang batasannya bisa bersifat imajiner ataupun nyata sesuai dengan penggunaan tanah dan mempunyai perbedaan nilai antara satu dengan yang lainnya berdasarkan analisis petugas dengan metode perbandingan harga pasar dan biaya yang dimuat dalam peta ZNT dan ditetapkan oleh kepala Kantor Pertanahan.
6.Nilai Bidang Tanah yang selanjutnya disingkat NBT adalah nilai dari bidang-bidang tanah hasil Penilaian Tanah massal secara sistematik dengan memanfaatkan uji statistik terhadap data dari masing-masing bidang tanah berdasarkan variabel pembentuk Nilai Tanah yang disajikan dalam bentuk peta NBT.
7.Penilaian Massal adalah Penilaian Tanah yang sistematis untuk sejumlah sampel Nilai Tanah yang dilakukan pada waktu tertentu secara bersamaan dengan menggunakan prosedur standar dan diuji secara statistik.
8.Penilaian Individual adalah Penilaian Tanah untuk mendapatkan sampel Nilai Tanah individual dengan pendekatan pasar, biaya, dan/atau pendapatan.
9.Simpangan Baku Relatif adalah ukuran statistik dari penyebaran relatif titik data dalam rangkaian data di sekitar rata-rata yang dinyatakan dengan persentase.
10.Indeks Sampel adalah indeks yang menggambarkan perbandingan sampel Nilai Tanah pada tahun berjalan dengan Nilai Tanah tahun sebelumnya pada zona atau lokasi yang sama.
11.Indeks Nilai Tanah adalah indeks rata-rata dari Indeks Sampel.
12.Basis Data Nilai Tanah adalah sistem penyimpanan data Nilai Tanah spasial dan tekstual yang terstruktur dalam bentuk struktur dan format yang baku pada media digital untuk memudahkan pencarian, pengelolaan, dan penggunaan informasi Nilai Tanah.
13.Pengaduan Informasi Nilai Tanah adalah penyampaian keluhan yang disampaikan Pengadu kepada pengelola pengaduan atas keraguan/keberatan terhadap informasi Nilai Tanah yang disajikan oleh Kementerian.
14.Pengadu adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk, baik orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang menyampaikan Pengaduan Informasi Nilai Tanah kepada Kementerian.
15.Skala Ketelitian Peta Nilai Tanah yang selanjutnya disebut Skala adalah skala kedetailan delineasi yang berupa garis imajiner sebagai gambaran batas-batas zona atau bidang yang memiliki keseragaman Nilai Tanah yang disajikan.
16.Penilai Tanah adalah orang yang memiliki kompetensi teknis Penilaian Tanah dan pemetaan Nilai Tanah.
17.Variabel Pembentuk Nilai Tanah adalah karakteristik fisik dan karakteristik lingkungan bidang tanah yang dapat diukur atau dihitung dan dapat memengaruhi Nilai Tanah.
18.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
19.Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di provinsi.
20.Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di kabupaten/kota.

BAB II

SUBJEK DAN OBJEK PENILAIAN TANAH

Pasal 2

(1)Penilaian Tanah dilakukan oleh Penilai Tanah.
(2)Penilai Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Penilai Tanah aparatur sipil negara; atau
2. b.Penilai Tanah nonaparatur sipil negara, yang telah mendapatkan pelatihan mengenai Penilaian Tanah dari Kementerian.
(3)Penilai Tanah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan aparatur sipil negara di Kementerian.
(4)Penilai Tanah nonaparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.penilai yang telah terdaftar dalam register sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.surveyor konsultan pemetaan pada suatu badan usaha.
(5)Penilai Tanah nonaparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada:
1. a.Kementerian;
2. b.Kantor Wilayah; atau
3. c.Kantor Pertanahan.
(6)Penilai Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh tenaga lokal.
(7)Tenaga lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan orang perseorangan yang memahami karakteristik lokasi kegiatan Penilaian Tanah untuk membantu Penilai Tanah melaksanakan kegiatan pengumpulan data sampel Nilai Tanah yang ditugaskan oleh kepala Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah, atau Kementerian.

Pasal 3

(1)Objek Penilaian Tanah terdiri atas:
1. a.bidang Tanah; atau
2. b.sekumpulan bidang Tanah (zona), pada Tanah pertanian dan/atau Tanah nonpertanian di kawasan budi daya di luar peruntukan kehutanan.
(2)Dalam hal terdapat bangunan dan/atau vegetasi di atas objek Penilaian Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Nilai Tanah merupakan nilai properti yang dipisahkan dari nilai bangunan dan/atau nilai vegetasi di atasnya.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENILAIAN TANAH

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Penilaian Tanah meliputi:
1. a.pembuatan Peta Nilai Tanah; dan
2. b.pembaruan Peta Nilai Tanah.
(2)Penyelenggaraan Penilaian Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui sistem informasi Penilaian Tanah.
(3)Dalam hal terjadi keadaan kahar yang menyebabkan sistem informasi Penilaian Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terganggu atau tidak dapat dijalankan maka penyelenggaraan Penilaian Tanah diselenggarakan secara manual.
(4)Peta Nilai Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Peta ZNT;
2. b.Peta NBT; dan
3. c.peta lain yang memberikan informasi mengenai Nilai Tanah.
(5)Peta ZNT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menggunakan standardisasi:
1. a.sistem proyeksi pemetaan;
2. b.geometri;
3. c.struktur data atribut;
4. d.metadata;
5. e.topologi;
6. f.penyajian peta;
7. g.penamaan file dan folder; dan
8. h.format pencetakan.
(6)Peta NBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b menggunakan standardisasi:
1. a.sistem proyeksi pemetaan;
2. b.geometri;
3. c.struktur data atribut;
4. d.metadata;
5. e.penyajian peta;
6. f.penamaan file dan folder; dan
7. g.format pencetakan.
(7)Standardisasi struktur peta Nilai Tanah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan Penilaian Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan kewenangan Menteri.
(2)Menteri mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan Penilaian Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada direktur jenderal yang membidangi Penilaian Tanah.
(3)Direktur jenderal yang membidangi Penilaian Tanah dapat menugaskan penyelenggaraan Penilaian Tanah kepada kepala Kantor Wilayah atau kepala Kantor Pertanahan dengan mempertimbangkan:
1. a.efisiensi anggaran;
2. b.efektivitas waktu pelaksanaan;
3. c.kondisi geografis; dan/atau
4. d.ketersediaan sumber daya manusia.
(4)Penugasan Penyelenggaraan Penilaian Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan direktur jenderal yang membidangi Penilaian Tanah.
(5)Penyelenggaraan Penilaian Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah melalui perjanjian kerja sama dengan Kementerian, Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan.
(6)Penyelenggaraan Penilaian Tanah melalui perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan/dilaporkan kepada direktur jenderal yang membidangi Penilaian Tanah.
(7)Dalam melaksanakan penyelenggaraan Penilaian Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3)dibentuk tim penyelenggara Penilaian Tanah.
(8)Susunan keanggotaan tim penyelenggara Penilaian Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas:
1. a.pengarah;
2. b.ketua;
3. c.wakil ketua; dan
4. d.anggota.
(9)Keanggotaan tim penyelenggara Penilaian Tanah yang dilakukan oleh Kementerian, Kantor Wilayah, atau Kantor Pertanahan paling sedikit terdiri atas unsur:
1. a.pejabat yang membidangi Penilaian Tanah di Kementerian/Kantor Wilayah/Kantor Pertanahan; dan
2. b.Penilai Tanah.
(10)Keanggotaan tim penyelenggara Penilaian Tanah yang dilakukan melalui perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari unsur:
1. a.kementerian/lembaga atau pemerintah daerah yang menyelenggarakan Penilaian Tanah;
2. b.Kementerian; dan
3. c.instansi terkait.
(11)Unsur Kementerian yang menjadi anggota tim penyelenggara Penilaian Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b terdiri atas:
1. a.perwakilan direktorat jenderal yang membidangi Penilaian Tanah;
2. b.kepala bidang Kantor Wilayah yang membidangi Penilaian Tanah; dan
3. c.kepala seksi Kantor Pertanahan yang membidangi Penilaian Tanah.
(12)Tim penyelenggara Penilaian Tanah yang dilakukan oleh Kementerian, Kantor Wilayah, atau Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja yang melaksanakan Penilaian Tanah.
(13)Tim penyelenggara Penilaian Tanah yang dilakukan melalui perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan oleh pimpinan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah yang menyelenggarakan Penilaian Tanah.
(14)Format keputusan penugasan Penilaian Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan format keputusan tim penyelenggara Penilaian Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Hasil penyelenggaraan Penilaian Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa Peta Nilai Tanah elektronik.
(2)Hasil penyelenggaraan Penilaian Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh:
1. a.Kementerian/Kantor Wilayah/Kantor Pertanahan; atau
2. b.kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah berdasarkan perjanjian kerja sama, ditandatangani oleh pimpinan masing-masing satuan kerja pada Kementerian, Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan sesuai dengan penugasannya.
(3)Nilai Tanah yang tercantum dalam Peta Nilai Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai estimasi yang dinyatakan pada tanggal Penilaian.
(4)Tanggal Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada tanggal 31 Desember pada tahun penyelenggaraan Penilaian Tanah.
(5)Peta Nilai Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam sistem komputerisasi kegiatan pertanahan.

Pasal 7

(1)Dalam penyelenggaraan Penilaian Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperlukan:
1. a.data transaksi; dan/atau
2. b.data penawaran.
(2)Data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan data hasil kegiatan transaksi jual beli pada waktu tertentu.
(3)Data penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data harga properti yang ditawarkan kepada pembeli pada waktu tertentu.

Pasal 8

(1)Dalam penyelenggaraan Penilaian Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, data dan/atau informasi yang digunakan terdiri atas:
1. a.data dan/atau informasi spasial;
2. b.data dan/atau informasi nonspasial; dan/atau
3. c.data dan/atau informasi lainnya.
(2)Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui:
1. a.unit penyebarluasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.permohonan tertulis kepada instansi yang menjadi walidata dan/atau penyedia data lainnya; dan/atau
3. c.pengumpulan data dan/atau informasi secara mandiri.
(3)Perolehan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.ketersediaan/kebutuhan data dan/atau informasi;
2. b.tingkat akurasi data dan/atau informasi;
3. c.ketersediaan Penilai Tanah;
4. d.kebaruan data/atau informasi;
5. e.lokasi objek Penilaian Tanah; dan/atau
6. f.waktu pelaksanaan.

Pasal 9

(1)Data dan/atau informasi spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.citra satelit dan/atau foto udara hasil rekaman terbaru;
2. b.informasi geospasial dasar yang digunakan paling sedikit memuat unsur:
  1. 1.batas wilayah;
  2. 2.transportasi;
  3. 3.perairan; dan
  4. 4.nama rupabumi; dan/atau
3. c.informasi geospasial tematik yang digunakan terdiri atas:
  1. 1.peta bidang tanah;
  2. 2.peta rencana tata ruang; dan/atau
  3. 3.peta batas kawasan hutan.
(2)Data dan/atau informasi nonspasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan data tekstual bidang Tanah.
(3)Data dan/atau informasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c merupakan data dan/atau informasi lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Penilaian Tanah.

Pasal 10

(1)Dalam penyelenggaraan Penilaian Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan pengumpulan data dan/atau informasi harga tanah melalui survei kepada responden terpilih.
(2)Responden terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pemilik tanah yang telah melakukan transaksi jual beli;
2. b.pemilik tanah yang berniat menjual tanah;
3. c.perusahaan perantara perdagangan properti/agen properti;
4. d.badan usaha pengembang perumahan/properti;
5. e.pemerintah pusat/pemerintah daerah;
6. f.kepala desa/lurah atau nama lain, atau perangkat desa/perangkat kelurahan lainnya; dan/atau
7. g.masyarakat sekitar di lokasi Penilaian Tanah.

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…