DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021

Nomor: 30
Tahun: 2021
Ditetapkan: 12 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa terjadi perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, sehingga peraturan menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pelimpahan Kewenangan Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
7.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
8.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
9.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

Pasal 1

(1)Untuk memperlancar tugas di bidang kepegawaian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melimpahkan kewenangan kepada pejabat di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
(2)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

(1)Pelimpahan kewenangan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berupa:
1. a.mandat; dan
2. b.delegasi.
(2)Mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
(3)Delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Pasal 3

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berwenang untuk melakukan penandatanganan naskah dinas berupa:

a.surat;
b.keputusan;
c.salinan; dan
d.petikan.

Pasal 4

(1)Dalam hal pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan b kosong, penandatanganan dilakukan oleh pejabat setingkat di atas pejabat yang berwenang atau dilaksanakan oleh pelaksana tugas/pelaksana harian.
(2)Penandatanganan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d dilakukan oleh pejabat yang setingkat di bawah pejabat yang berwenang menandatangani asli keputusan kepegawaian atau dilaksanakan oleh pelaksana tugas/pelaksana harian apabila pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d kosong.
(3)Penandatanganan salinan dan petikan keputusan di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setelah asli keputusan di bidang kepegawaian ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 5

Naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang disampaikan kepada:

a.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
b.Kepala Badan Kepegawaian Negara;
c.para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
d.Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
e.Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
f.Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian;
g.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat;
h.pejabat lain yang diperlukan; dan/atau
i.pejabat yang diberikan pelimpahan kewenangan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 817), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2021 MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ttd. SOFYAN A. DJALIL Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. BENNY RIYANTO BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 954 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Biro Hukum, Dr. Yagus Suyadi, S.H., M.Si. NIP. 19630817 198503 1 005 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PELIMPAHAN KEWENANGAN BIDANG KEPEGAWAIAN Direktur Jenderal/ Inspektur Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal Kepala Biro/Kepala Pusat/Ketua STPN Kepala Kantor Wilayah Kepala Kantor Pertanahan Sekretaris Jenderal Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kepala Biro/Kepala Pusat Sekretaris Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian Kepala Umum STPN Kepala Bagian Tata Usaha Kepala Kantor Pertanahan Kepala Subbagian Tata Usaha 1 2

a.Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
b.Salinan/Petikan Golongan III/b ke bawah Pejabat yang Diberi Mandat Golongan IV - I Golongan IV - I Golongan III/b ke bawah Golongan IV ke bawah Golongan II/d ke bawah Golongan II/d ke bawah Sekretaris Jenderal Golongan II/d ke bawah Kepala Kantor Wilayah Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Surat penyampaian Formasi Pegawai dan Usul Tambahan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Nota Usul Penetapan Nomor Identitas Pegawai (NIP) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/PNS Golongan II/d ke bawah No Jenis Surat/Keputusan/Salinan/ Petikan di Bidang Kepegawaian Pejabat yang Diberi Delegasi Golongan II/d ke bawah Golongan III/c - III/a 3 4
a.Pengangkatan PNS (100%)
b.Salinan/Petikan Golongan III/c - III/a Golongan II/d ke bawah Golongan II/d ke bawah Golongan III/d ke bawah di Ditjen/Itjen Golongan II/d ke bawah b. 5 Nota Usul Kenaikan Pangkat Golongan III/d ke bawah di Ditjen/Itjen Golongan II/d ke bawah 6
a.Kenaikan Pangkat PNS Salinan/Petikan Golongan III/d ke bawah Golongan III/d ke bawah Golongan II/d ke bawah Golongan III/d ke bawah Golongan IV/a- IV/b Golongan II/d ke bawah Golongan II/d ke bawah Golongan IV/a- IV/b Direktur Jenderal/ Inspektur Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal Kepala Biro/Kepala Pusat/Ketua STPN Kepala Kantor Wilayah Kepala Kantor Pertanahan Sekretaris Jenderal Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kepala Biro/Kepala Pusat Sekretaris Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian Kepala Umum STPN Kepala Bagian Tata Usaha Kepala Kantor Pertanahan Kepala Subbagian Tata Usaha 1 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi 2 CPNS 3 JF 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian ATR/BPN No Pejabat yang Diberi Mandat Pejabat yang Diberi Delegasi Jenis Surat/Keputusan/Salinan/ Petikan di Bidang Kepegawaian Sekretaris Jenderal Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kepala Kantor Wilayah Golongan IV/b - IV/a Golongan III/d ke bawah Golongan II/d ke bawah di Ditjen/Itjen Golongan II/d ke bawah Golongan II/d ke bawah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan JF Setingkat Pejabat Pengawas, JF dan Pejabat Pelaksana Pejabat Pengawas, JF dan Pejabat Pelaksana di Ditjen/Itjen Pejabat Pengawas, JF dan Pejabat Pelaksana Pejabat Pelaksana di lingkungan Kantah Pejabat Pengawas, JF dan Pejabat Pelaksana Golongan II/d ke bawah Golongan II/d ke bawah Golongan II/d ke bawah Golongan II/d ke bawah Pejabat Fungsional dan Pelaksana di Kanwil dan antar Kantah Kabupaten/ Kota Pejabat Pelaksana Golongan II/d ke bawah Golongan II/d ke bawah Golongan II/d ke bawah 10 Pemberhentian dengan Hormat atas Permintaan Sendiri (Pensiun Dini) Golongan III/d - III/a Golongan II/d ke bawah 7
a.Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan dalam Jabatan Struktural Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian ATR/BPN (Persetujuan Menteri)
b.Salinan/Petikan 8 Surat Pernyataan Pelantikan (SPP), Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ), Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya 9 Pensiun karena pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri Golongan III/d - III/a
a.Peninjauan Masa Kerja PNS Golongan III/d ke bawah Golongan II/d ke bawah di Ditjen/Itjen 13
b.Salinan/Petikan 11 Pemberhentian Sementara sebagai PNS Surat Permintaan/Surat Pernyataan Persetujuan Pindah Antarinstansi Golongan IV/b ke bawah Golongan IV/b - IV/a 14
a.Pemindahan Alih Wilayah Tugas/Unit Kerja PNS (JF dan Pejabat Pelaksana) Golongan IV/b - IV/a antar wilayah kerja Golongan III/d ke bawah Golongan III/d ke bawah di Ditjen/Itjen Golongan IV/b - IV/a Pejabat Pelaksana Pejabat Pelaksana Golongan III/d ke bawah Golongan III/d ke bawah Pejabat Pelaksanab. Salinan/Petikan Pemindahan PNS Direktur Jenderal/ Inspektur Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal Kepala Biro/Kepala Pusat/Ketua STPN Kepala Kantor Wilayah Kepala Kantor Pertanahan Sekretaris Jenderal Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kepala Biro/Kepala Pusat Sekretaris Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian Kepala Umum STPN Kepala Bagian Tata Usaha Kepala Kantor Pertanahan Kepala Subbagian Tata Usaha a .
a.Cuti Tahunan
b.Cuti Besar
c.Cuti Sakit
d.Cuti Melahirkan
e.Cuti karena alasan penting b . Kepala Kanwil dan Ketua STPN b . Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Kantah Pejabat yang Diberi Mandat 20 Golongan III/d ke bawah Pejabat Pengawas ke bawah dan JF di Setjen dan Pusat-Pusat Pejabat Pengawas ke bawah dan JF di Ditjen/Itjen Pejabat Pengawas atau Golongan III/d ke bawah Pejabat Pengawas atau Golongan III/d ke bawah Pejabat Administrator atau Golongan IV/b ke bawah JPT Madya, JPT Pratama dan JF Utama Golongan IV/b ke bawah JPT Pratama, Pejabat Administrator dan JF Setingkat JF, Administrator, Pengawas atau Golongan IV/b ke bawah Pejabat Pelaksana dan JF a . Golongan IV/b ke bawah di lingkungan Setjen dan Pusat- Pusat Golongan IV/b - IV/a Sekretaris Jenderal Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan JF setingkat Pejabat Pelaksana IV/b ke bawah dan JF Terampil Golongan IV/b ke bawah di Kanwil Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan JF di Kanwil Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana Kepala Kantor Wilayah Golongan IV/b ke bawah di Kantah Golongan IV/b ke bawah di STPN Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Pejabat Pengawas atau Golongan III/d ke bawah Pejabat Pengawas atau Golongan III/d ke bawah Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan JF Golongan IV/b ke bawah JPT Pratama. Administrator atau Golongan IV/b Pejabat Pengawas atau Golongan IV/a ke bawah 19 Pemberian Kenaikan Gaji Berkala Golongan IV/e - IV/c 16 Menandatangani Nota Usul Cuti di Luar Tanggungan Negara kepada Kepala BKN a. Menandatangani Usul Pensiun karena mencapai batas usia pensiun, meninggal dunia dan cacat karena dinas Pejabat Pengawas atau Golongan III/d ke bawah di Ditjen/Itjen No Jenis Surat/Keputusan/Salinan/ Petikan di Bidang Kepegawaian Pejabat yang Diberi Delegasi 18 Pemberian Bebas Tugas Menjelang Pensiun (MPP) Cuti PNS Golongan IV/b ke bawah di Ditjen/Itjen Pejabat Pelaksana Golongan IV/b ke bawah dan JF Terampil Pejabat Pelaksana l IV/b ke bawah dan JF Terampil Pejabat Pengawas atau Golongan III/d ke bawah di Ditjen/Itjen Menandatangani Nota Usul Peninjauan Masa Kerja dan Ralat kepada Kepala BKN/Kantor Regional BKN Golongan II/d ke bawah di Ditjen/Itjen b. Menandatangani Penetapan Pensiun karena mencapai batas usia pensiun, meninggal dunia dan cacat karena dinas Menandatangani Usul dan Penetapan Pensiun karena tewas (anumerta)c. 17 15 Direktur Jenderal/ Inspektur Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal Kepala Biro/Kepala Pusat/Ketua STPN Kepala Kantor Wilayah Kepala Kantor Pertanahan Sekretaris Jenderal Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kepala Biro/Kepala Pusat Sekretaris Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian Kepala Umum STPN Kepala Bagian Tata Usaha Kepala Kantor Pertanahan Kepala Subbagian Tata Usaha 22 23 24
b.Salinan dan Petikan Peningkatan Jabatan JF Ahli Madya Ahli Muda Ahli Pertama dan Terampil Kenaikan Jenjang/Alih Jenjang Jabatana. Pejabat yang Diberi Mandat Golongan IV - I Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kanwil Pegawai di lingkungan Kementerian ATR/BPN Ahli Muda Ahli Pertama dan Terampil Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan JF setingkat Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan JF di Setjen dan Pusat- Pusat Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan JF di Ditjen/Itjen Ahli Pertama dan Terampil Sekretaris Jenderal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan JF setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan JF setingkat Ahli Muda Ahli Muda Ahli Madya Ahli Muda Kepala Kantor Wilayah Ahli Madya Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan JF Ahli Pertama dan TerampilAhli Muda Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Pegawai di lingkungan Kementerian ATR/BPN Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Setjen dan Pusat-Pusat Pegawai di lingkungan Kementerian ATR/BPN Salinan dan Petikan Pemberhentian JF 31 Surat Perjalanan ke luar Negeri Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan JF setingkat di Ditjen/Itjen Pejabat Pengawas, JF setingkat dan Pejabat Pelaksana di Ditjen/Itjen Pejabat Pengawas, JF setingkat dan Pejabat Pelaksana
b.Ahli Pertama dan Terampil 29 Ahli Muda 30 Izin Perkawinan beristri lebih dari seorang 28 Ahli Madyab. Salinan dan Petikan Pengangkatan Kembali JF
a.Pengangkatan Pertama Kali dalam JF
a.Pengangkatan Kembali JF Ahli Muda Salinan dan Petikan Pengangkatan Pertama Kali dalam JF 27 26 Ahli Pertama dan Terampil Ahli Pertama dan Terampil
a.Pemberhentian JF No Jenis Surat/Keputusan/Salinan/ Petikan di Bidang Kepegawaian Pejabat yang Diberi Delegasi Penetapan Pegawai Tugas Belajar Penugasan Kembali Alumni Pegawai Tugas Belajar Penetapan Peserta Diklat Surat Persetujuan Izin Belajar b. Ahli Pertama dan Terampil 21 Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan JF di lingkungan Kanwil dan Kantah 25 Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Ditjen/Itjen Penugasan PNS sebagai PLT/PLHPenugasan PNS sebagai PLT/PLH Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Ditjen/Itjen Direktur Jenderal/ Inspektur Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal Kepala Biro/Kepala Pusat/Ketua STPN Kepala Kantor Wilayah Kepala Kantor Pertanahan Sekretaris Jenderal Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kepala Biro/Kepala Pusat Sekretaris Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian Kepala Umum STPN Kepala Bagian Tata Usaha Kepala Kantor Pertanahan Kepala Subbagian Tata Usaha 32 33 Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di lingkungan unit kerjanya Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di lingkungan unit kerjanya Pejabat Administrator , Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di lingkungan unit kerjanya Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di lingkungan unit kerjanya Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di lingkungan Kantah Pembentukan Tim Pemeriksa Disiplin Pegawai Pejabat yang Diberi Mandat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di lingkungan Kementarian ATR/BPN Sekretaris Jenderal Kepala Kantor Wilayah Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Izin Pencantuman Gelar PNS di lingkungan Kementerian ATR/BPN PNS di lingkungan Kementerian ATR/BPN No Jenis Surat/Keputusan/Salinan/ Petikan di Bidang Kepegawaian Pejabat yang Diberi Delegasi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di lingkungan Kanwil MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ttd. SOFYAN A. DJALIL

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…