DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016

Nomor: 32
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dalam rangka penyelenggaraan Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
6.Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
7.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8.Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja periode Tahun 2014-2019;
9.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
10.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG SISTEM KENDALI MUTU PROGRAM PERTANAHAN, AGRARIA DAN TATA RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Program Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang, yang selanjutnya disebut Program ATR/BPN adalah seluruh program dan kegiatan yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan pada tahun berjalan, baik yang berasal dari sumber dana publik, sumber dana masyarakat melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak maupun Pinjaman/Hibah Luar Negeri.
2.Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang, yang selanjutnya disebut SKMPP adalah sistem pengendalian internal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang menjadi bagian integral dari sistem manajemen untuk memantau, mengevaluasi, dan melaporkan dalam rangka mengendalikan pelaksanaan Program ATR/BPN agar berjalan sesuai dengan rencana, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
3.Aplikasi SKMPP adalah perangkat lunak yang dibangun dan dikembangkan sebagai instrumen untuk memantau, mengevaluasi dan melaporkan dalam rangka mengendalikan pelaksanaan Program Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang di dalam sistem informasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
4.Penanggung Jawab Kegiatan adalah Pejabat Pembuat Komitmen yang ditetapkan untuk melaksanakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.
5.Penanggung Jawab Teknis Program ATR/BPN adalah pegawai yang ditunjuk atau ditetapkan untuk melaksanakan Program ATR/BPN di satuan kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.
6.Petugas Operator SKMPP yang selanjutnya disebut Operator SKMPP adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas mengoperasikan Aplikasi SKMPP.
7.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
8.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
9.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
10.Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah BPN adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri.
11.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Wilayah BPN adalah Pimpinan Satuan Kerja Eselon II pada Kantor Wilayah BPN.
12.Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN.
13.Kepala Kantor Pertanahan adalah Pimpinan Satuan Kerja Eselon III pada Kantor Pertanahan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman pengendalian mutu, pencapaian dan pemanfaatan hasil kegiatan pelaksanaan Program ATR/BPN.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan pengendalian, penyediaan data dan laporan pelaksanaan Program ATR/BPN pada masing-masing satuan kerja yang terintegrasi melalui Aplikasi SKMPP.
(3)Ruang lingkup Peraturan Menteri ini, meliputi:
1. a.penanggung jawab dan pelaksana SKMPP;
2. b.tata kelola SKMPP; dan
3. c.penghargaan dan sanksi.

BAB III

PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA SISTEM KENDALI MUTU PROGRAM PERTANAHAN, AGRARIA DAN TATA RUANG

Pasal 3

(1)Penanggung jawab SKMPP, terdiri atas:
1. a.Sekretaris Jenderal, untuk pengelolaan SKMPP di Kementerian, Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan;
2. b.Kepala Kantor Wilayah BPN, untuk pengelolaan SKMPP di Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan; dan
3. c.Kepala Kantor Pertanahan, untuk pengelolaan SKMPP di Kantor Pertanahan.
(2)Pelaksana SKMPP, terdiri atas:
1. a.Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama di lingkungan Kementerian;
2. b.Kepala Bagian Tata Usaha di Kantor Wilayah BPN; dan
3. c.Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Kantor Pertanahan.

BAB IV

TATA KELOLA SISTEM KENDALI MUTU PROGRAM PERTANAHAN, AGRARIA DAN TATA RUANG

Pasal 4

Tata kelola SKMPP, meliputi:

a.pengisian dan realisasi target fisik dan anggaran serta pelaporan pelaksanaan Program ATR/BPN;
b.pemutakhiran data;
c.pemantauan;
d.pengisian profil kantor;
e.pengelolaan aplikasi SKMPP; dan
f.pemanfaatan hasil SKMPP.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan tata kelola SKMPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menggunakan Aplikasi SKMPP.
(2)Pimpinan satuan kerja menunjuk 1 (satu) orang Operator SKMPP di lingkungannya untuk mengoperasikan Aplikasi SKMPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan surat keputusan.
(3)Operator SKMPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai kemampuan di bidang teknologi informasi.
(4)Tugas dan tanggung jawab Operator SKMPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
1. a.menerima data dari pimpinan satuan kerja;
2. b.melakukan pengisian data;
3. c.melakukan pemantauan;
4. d.validasi dan pemutakhiran data; dan
5. e.memelihara infrastruktur SKMPP di lingkungan satuan kerja.
(5)Penanggung jawab SKMPP memberikan kata kunci kepada Operator SKMPP untuk mengoperasikan Aplikasi SKMPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(6)Kata kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya diketahui oleh penanggung jawab SKMPP, pimpinan satuan kerja dan Operator SKMPP.

Pasal 6

(1)Pengisian target fisik dan anggaran pelaksanaan Program ATR/BPN dalam Aplikasi SKMPP dilaksanakan oleh pelaksana SKMPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(2)Pengisian data realisasi fisik dan anggaran dilaksanakan oleh pimpinan satuan kerja sesuai dengan format dalam Aplikasi SKMPP.
(3)Hasil Pengisian data realisasi fisik dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa laporan pelaksanaan Program ATR/BPN yang tercantum dalam Aplikasi SKMPP.
(4)Operator SKMPP melakukan validasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan persetujuan pimpinan satuan kerja.
(5)Pimpinan satuan kerja bertanggungjawab terhadap pelaporan pelaksanaan Program ATR/BPN di masing- masing satuan kerja.

Pasal 7

Pengisian dan realisasi target fisik dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan Mekanisme Kerja SKMPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Operator SKMPP melakukan pemutakhiran data terhadap setiap perubahan data realisasi fisik dan anggaran.
(2)Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Penanggung Jawab Kegiatan dan Penanggung Jawab Teknis Program ATR/BPN kepada operator SKMPP melalui pimpinan satuan kerja.
(3)Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk Berita Acara Penyelesaian Tahapan Kegiatan SKMPP yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Kegiatan atau Penanggung Jawab Teknis Program ATR/BPN, dan operator SKMPP serta diketahui oleh Pimpinan Satuan Kerja.
(4)Pimpinan satuan kerja wajib melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada penanggung jawab SKMPP.
(5)Berita Acara Penyelesaian Tahapan Kegiatan SKMPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Pemantauan pelaksanaan Program ATR/BPN dilaksanakan oleh penanggung jawab SKMPP.

Pasal 10

Dalam hal terdapat hambatan, kendala dan masalah dalam pelaksanaan Program ATR/BPN, Pelaksana SKMPP wajib melaporkan kepada penanggung jawab SKMPP sesuai dengan prosedur dalam Aplikasi SKMPP.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…